KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2015 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk tahun depan, sebagai Penyelenggaraan Pemerintah pada Inspektorat Daerah dalam upaya mewujudkan serta pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari kesalahan dan keterbatasan, walaupun kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk penyempurnaan Rencana Kerja ini, namun dapat dikatakan masih banyak terdapat kekurangan dan masih kurang dari kesempurnaan serta kelengkapannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat penyempurnaan serta kelengkapan Rencana Kerja ini sangat kami harapkan. Demikian Rencana Kerja ini disusun dan semoga dapat dimanfaatkan seperlunya.
Muaro Sijunjung, Februari 2014 INSPEKTUR
KENFILKA, SH, MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640928 198903 1 003
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi di mana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan pembangunan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan ketetapan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 UU tersebut dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Landasan Hukum Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Sijunjung, maka beberapa peraturan baik pusat maupun daerah akan dijadikan sebagai landasan hukum, antara lain: 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 13. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian Negara/ Lembaga 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembanguna; 18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 22. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/ M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 26. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatra Barat; 1.2.
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2015 adalah: 1. Memenuhi tuntutan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 32 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi SKPD dalam pengajuan usulan rencana program/kegiatan pada tahun 2015 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015. 3. Untuk menetapkan strategi dan arah kebijakan SKPD dalam membantu wewujudkan pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun mendatang. 4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja SKPD, serta kinerja pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama lima tahun kedepan.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara effektif, effisien, transparan, akuntabel, berkeadilan dan berkelanjtan dalam rangka percepatan pencapaian prioritas pembangunan daerah khususnya dibidang reformasi birokrasi dan tata kelola sesuai bidang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung. 1.3.
Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 ini dilakukan menurut sistimatika yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 2008 sebagai berikut : Bab I
Bab II
Pendahuluan 1.
Latar Belakang
2.
Landasan Hukum
3.
Maksud dan Tujuan
4.
Sistematika Penulisan
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah 3. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup Lampiran
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah No
Program/Kegiatan Target
1
2
3
5
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
1 tahun
231.521.950
227.723.400
99,45
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
1 tahun
55.914.850
52.096.079
91,85
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
1 paket
130.025.000
125.175.750
98,76
-
-
20.094.300
100
-
-
Program Peningkatan Pengembangan System pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20.094.300
-
Program Peningkatan System pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
74 obrik
618.414.000.000
Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda
13 obrik
35.436.175
11 kali
71.422.000
66.972.200
97,82
35
22.470.000 7.450.000 60.000.000
27.020.000 6.930.00020.996.000,
99,45 97,6740,24
30 kali
152.000.000
146.404.800
98,67
Melaksanakan pemeriksaan khusus Melaksanakan monitoring kegiatan pembangunan Sistim Pengendalian Internal Daerah
13 obrik
566.947.550
97,23
24.408.175
69,11
Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan profesinalisme tenaga pemeriksa
7
1 dokumen
Program Penyusunan rencana strategis SKPD Penyusunan Rencana Strategis SKPD 2011-2015
Tindak Lanjut temuan Hasil Pengawasan
6
Capaian (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 4
Realisasi Anggaran 2013 Realisasi Anggaran (Rp) (Rp)
-
-
-
14.907.950
10.051.950
89,14-
-
-
-
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan Penyusunan naskah akademik kebijakan system dan prosedur pengawasan Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan di Daerah Kabupaten melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
daerah
yang
diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah, Sekolah, dan Pemerintahan Nagari. Kondisi pada tahun 2013, Total objek pengawasan Inspektorat sebanyak 184 buah yaitu : No 1 2 3 4 5 6
Objek Pengawasan SKPD UPTD Diknas UPTD Puskesmas SMA/SMK SLTP Pemerintahan Nagari Jumlah
Perkembangan
Jumlah
Rentang Pengawasan
36 unit 8 Unit 12 unit 18 unit 48unit 62 unit 184 unit
Setiap tahun Sekali dalam 2 tahun Sekali dalam 2 tahun Sekali dalam 2 s/d 3 tahun Sekali dalam 3 tahun atau lebih Sekali dalam 3 tahun atau lebih
pengawasan Inspektorat Daerah dari Tahun 2011 – 2014,
menunjukan
perkembangan yang relative konstan dan cenderung menurun sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya termasuk anggaran.
Inspektorat Daerah belum mampu melakukan pengawasan
secara “Total Coverage” dalam rangka memberikan jaminan mutu sesuai peran Inspektorat Daerah sebagai quality assurance dan consulting sesuai kebijakan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2012.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 tanggal 15 Januari 2014 , beberapa isu strategis yang terkait dengan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, dimana beberapa isu strategis tersebut terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah antara lain : 1.
Belum optimalnya pengawasan intern untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih karena belum memiliki aparat pengawasan/auditor yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.
Belum tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan opini WTP.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Terjadinya beberapa kali perubahan sehingga terwujudnya DPA
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Beberapa Kebijakan Nasional yang memerankan Inspektorat Daerah sebagai bagian integral dalam antara lain : a. Isu-isu strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2025, dimana beberapa diantaranya belum menjadi isu strategis dalan RPJMD Kabupaten Sijunjung, antara lain : 1.
Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indicator efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintahan daerah yang akuntabel.
2. Peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat dengan indicator integritas Pelayanan Publik. b. Isu-isu strategis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Kebijakan
Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sejak Tahun 2009 s/d 2013, yang belum terpenuhi secara optimal oleh Daerah antara lain : 1.
Kebijakan Pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Tahun 2009, dengan isu strategis sebagai berkut : “ Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan pemanfaatan 1 % (Satu Perseratus) dari APBD Tahun 2009 untuk Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota guna mendukung peran dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan
Keuangan
Daerah,
Penganggaran
dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. Hal tersebut dilaksanakan dengan prasyarat kredit anggarannya tidak lebih kecil dari tahun anggaran berjalan, alokasi anggaran tersebut dapat dilaksanakan untuk: a.
Tunjangan Kelangkaan Profesi sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
b. 2.
Anggaran Biaya Khusus bagi pengawasan.
Kebijakan Pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Didaerah Tahun 2012, pada Bagian Lampiran dinyatakan beberapa isu actual strategis sebagai berkut :
a.
Kurangnya kualitas SDM dibidang pengawasan dan luasnya objek pengawasan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya kualitas pengawasan.
b.
Pengawasan selama ini belum menggunakan rencana audit berbasis resiko (Risk base audit plan).
c.
Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan anggaran Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
d.
3.
Perlunya peningkatan anggaran Pengawasan di Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Kebijakan Pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah Tahun 2013, pada Bagian Lampiran dinyatakan beberapa isu actual strategis
terkait pengawasan oleh Inspektorat
Kabupaten/Kota antara lain : a.
Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
b.
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk mengetahui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
c.
Evaluasi atas peran Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting;
d.
Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3.2.
e.
Asistensi penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
f.
Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran;
g.
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah sebagai berikut : a.
b.
Tujuan 1.
Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan
2.
Melengkapi Sarana dan Prasarana untuk menunjang kegiatan pemeriksaan
3.
Mewujudkan manajemen pengawasan yang efektif dan efisien
4.
Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bebas KKN
Sasaran 1.
Terwujudnya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pengawasan
2.
Terwujudnya pengelolaan administrasi yang efektif dan efisien
3.
Terwujudnya pemerisaan yang efektif dan efisien
4.
Melengkapi kekurangan sarana dan prasarana dalam menunjang pemeriksaan
5.
Mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas aparatur pemerintah sesuai ketentuan/ peraturan
3.3.
Program dan Kegiatan Rencana Program Inspektorat Daerah Tahun 2010-2015 mengacu kepada Rencana Program dalam RPJMD (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014) yaitu : 1.
2.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a.
Kegiatan Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran.
b.
Kegiatan Penunjang Operasional Jasa Perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a. Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor.
3.
4.
Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a.
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
b.
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Review LKPD).
Program penyusunan rencana strategis SKPD a.
5.
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah. a.
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler).
b.
Kegiatan
Penanganan
Kasus
pengaduan
dilingkungan
Pemerintah
daerah
(Pemeriksaan kasus).
6.
7.
c.
Kegiatan Tindaklanjut Hasil temuan Pengawasan
d.
Kegiatan melaksanakan Pemeriksaan Khusus.
e.
Kegiatan Monitoring Kegiatan Pembangunan
f.
Kegiatan Pelaksanaan Satgas SPIP (Evaluasi dan Asistensi Pereapan SPIP).
g.
Kegiatan Evaluasi Lakip SKPD.
h.
Kegiatan Assesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. a.
KegiatanPenyusunan Naskah Akademi Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
b.
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. a.
Kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
b.
Kegiatan Pelatihan Profesionalisme tenaga pemeriksa
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat ini merupakan bentuk perencanaan pembangunan tahunan yang berkaitan dengan aspek-aspek strategis dan lebih operasional dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD guna mewujudkan prioritas dan target pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD. Renja memiliki batas waktu jangka pendek (tahunan) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJMD, sebagai mana diamanatkan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Renja yang telah diakomodir dalam RKPD, akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung
Muaro Sijunjung,
Maret 2014
INSPEKTUR
KENFILKA, SH. MH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19640928 198903 1 003
Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: : : :
Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung ..... Tahun 2014 …. Marte 2014 Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2015
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
: PENDAHULUAN ..........................................................................................................
1
1.1. Latar Belakang ...........................................................................................................................
1
1.2. Landasan Hukum ......................................................................................................................
1
1.3. Maksud dan Tujuan ...................................................................................................................
2
1.4. Sistematika Penulisan ...............................................................................................................
3
BAB II
4
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU ....
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah ..................................................................................................................
4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah .......................................................................
5
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah ..............................
5
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..............................................................................
5
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .........................................................
6
BAB III
7
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..............................................
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional ...................................................................................
7
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah ......................................................................
8
3.3 Program dan Kegiatan ............................................................................................................
9
BAB IV
10
: PENUTUP .................................................................................................................
Lampiran -
Tabel Renja Tahun 2015 Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung
