KATA PENGANTAR Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Kinerja untuk dilaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan Melalui Bagian Organisasi dan tata laksana Sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran Inspektorat dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.
Kandangan,
Januari 2016
INSPEKTUR KABUPATEN,
Ir.RUSMAJAYA,MT Pembina Utama Muda NIP. 19630212 199203 1009
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
iii
BAB I
PENDAHULUAN a. Latar Belakang..........................................................................
1
b. Dasar Hukum Penyusunan........................................................
1
c. Tugas Pokok,Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
BAB II
BAB III
BAB IV
Kabupaten Hulu Sungai Selatan................................................
2
d. Sistematika Penyajian................................................................
3
PERENCANAAN KINERJA a. Rencana Strategis......................................................................
4
b. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja...........................................
6
AKUNTABILITAS KINERJA a. Capaian Kinerja.........................................................................
7
b. Capaian Akuntabilitas Kinerja...................................................
7
c. Akuntabilitas Keuangan.............................................................
12
PENUTUP
15
LAMPIRAN : Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja Tabel Renstra 2014 - 2018
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur staf dalam struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dimana dalam pelaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu, seluruh peran, kedudukan , tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018, Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) serta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018 telah di reviu sehinga dapat dilakukan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan 7 (tujuh) indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Persentase penurunan temuan bersifat keuangan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS adalah sebesar 78,46% pada tahun 2014 sebesar Rp.136.838.061,12 menurun ditahun 2015 sebesar Rp.29.466.494,70. Pencapaian ini melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 45%. 2) Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah
adalah
sebesar
70,27%
pada
tahun
2015
temuan
sebesar
Rp.425.625.957,46 menurun dari tahun 2014 yang sebesar Rp.1.431.840.314,00 3) Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu pada tahun 2014 tercapai sebesar 18,56% sedangkan pada tahun 2015 tercapai 37,33% 4) Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksernal dalam periode tertentu tercapai 57,59% pada tahun 2014 pada tahun 2015 sebesar 94,73%. 5) Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat tercapai 100%, Pada tahun 2015
Inspektorat
Kabupaten
HSS
menerima
pengaduan
sebanyak
6
kasus
pengaduan dan sudah ditindaklanjuti 6 kasus pengaduan 6) Capaian indikator Opini Audit Eksternal di tahun 2015 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang mana capaian Tahun 2015 ini adalah dalam mempertahankan opini yang sudah diraih pada tahun 2014. Capaian opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan yang kedua ditetapkan oleh audit BPK dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan
iii
7) Untuk indikator Persentase SAKIP SKPD bernilai B tercapai sebesar 25,92% pada tahun
2014, namun
untuk tahun
2015 evaluasi SAKIP pada SKPD tidak
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan hal ini dikarenakan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan beberapa kegiatan Asistensi dan evaluasi
langsung terhadap SKPD
untuk perbaikan penyusunan SAKIP SKPD dalam rangka meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengelola dan tidak melaksanakan
pendapatan
direalisasikan
sebesar
dianggarkansebesar
atau
penerimaan.
Dari
Rp.2.887.796.173,00
Rp.3.291.417.554,00
belanja
atau
sedangkan
tidak
87,73% dari
langsung
dari
belanja
yang
langsung
direalisasikan sebesar Rp.2.156.202.900,00 atau 91,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.368.862.350,00. Pencapaian persentase tersebut disebabkan adaya penghematan penganggaran yang bersifat alokasi (untuk jaga – jaga). Penganggaran yang ada pada Inspektorat sebagian besar bersifat alokatif seperti: 1. Kegiatan System Rp.17.868.852,00
Perlindungan Pelapor dengan realisasi keuangan sebesar dengan
persentase
pencapaian
37,27%
anggaran
yang
disediakan sebesar Rp.47.937.000,00 yang disebabkan oleh tidak adanya pengaduan atas barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 2. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan
realisasi
keuangan
sebesar
Rp.29.420.000,00
dengan
persentase
pencapaian 73,55% anggaran yang disediakan sebesar Rp.40.000.000,00 yang disebabkan oleh sedikitnya pengaduan masyarakat yang diterima. 3. Kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan realisasi keuangan sebesar Rp.133.850.000,00 dengan persentase pencapaian 83,65% anggaran yang disediakan sebesar Rp.160.000.000,00. 4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi bagi auditor,pejabat pengawas dan aparatur pengawas dengan realisasi keuangan sebesar Rp.50.854.956,00 dengan persentase capaian 25,42% anggaran yang disediakan Rp.200.000.000,00 yang disebabkan biaya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk akomodasi ditanggung oleh penyelenggara diklat. 5. Sedangkan kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan anggaran pada
tahun
2015
sebesar
Rp.75.000.000,00
hanya
terealisasi
sebesar
Rp.18.480.000,00 karena pelaksanaan kegiatan tindak lanjut tidak berjalan secara optimal. seluruh tenaga sekretariat yang menangani tindak lanjut masih diperbantukan untuk melaksanakan pemeriksaan berkala, sehingga tugas untuk malaksanakan tindak lanjut disatukan dengan pemeriksaan reguler ataupun pemeriksaan khusus.
iv
v