KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA, Ir. Taufik Hidayat, MM., MEP Pembina Utama Madya NIP

KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Rencana Aksi Kinerja ini dibuat sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 merupakan informasi indikator dan target kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung Tahun 2015 berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Rencana Aksi Kinerja selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015 juga dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015. Semoga Rencana Aksi Kinerja

ini dapat bermanfaat dan dipedomani

sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dan dimasa yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA,

Ir. Taufik Hidayat, MM., MEP Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .......................................................................................................................

i

DAFTAR ISI .........................................................................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A. Latar Belakang ...................................................................................................

1

B. Dasar Hukum .......................................................................................................

2

C. Maksud dan Tujuan...........................................................................................

2

D. Ruang Lingkup......................................................................................................

3

GAMBARAN UMUM DAERAH

4

A. Kondisi Geografi................................................................................................

4

B. Kondisi Demografi ...........................................................................................

8

C. Kondisi Ekonomi..............................................................................................

10

RENCANA AKSI TAHUN 2015

38

A.

Visi dan Misi ........................................................................................................

14

B.

Kebijakan Pengembangangan Wilayah ....................... ............................

17

C.

Kebijakan Pengelolaan Keungan Daerah ..............................................

18

D.

Program Prioritas Daerah ...............................................................................

20

E.

Target Indikator Sasaran ...............................................................................

24

F.

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 ............................................................

32

BAB II

BAB III

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN

43

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu

upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah juga telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam proses pembangunan, pemerintah sebagai induk dalam roda pemerintahan secara nasional membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun yang merupakan pedoman capaian pembangungan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakholder yang terlibat pada skala

nasional.

Selanjutnya

RPJP

tersebut

dijabarkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah yang ditetapkan melalui RPJMD Provinsi Lampung, maka perlu adanya konsistensi Program antara Program RPJMD dengan RKPD. Untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan Tolak ukur Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Daerah, maka sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015.

Rencana Aksi Kinerja 2015 – Hal. 1

B.

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Provinsi Lampung Tahun 2015

merupakan implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja C.

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung

Tahun 2015 adalah sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 dan Tolak Ukur pencapaian target Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Kinerja Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 antara lain : 1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun Rencana Aksi Kinerja 2015 – Hal. 2

2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2015-2019 dan telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015; 3. Sebagai upaya percepatan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja capaian sasaran yang diamanatkan dalam RPJMD 2015-2019. D.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Aksi Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung meliputi

sasaran

strategis, indikator target kinerja tahun 2015 sebagaimana yang

tercantum dalam Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPJMD) tahun 2015-2019 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun 2015.


BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH A. KONDISI GEOGRAFI 1. GEOGRAFI Daerah Provinsi Lampung meliputi areal seluas 3.528.835 ha termasuk pulau – pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatra, dan dibatasi oleh : a. Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu, di sebelah Utara . b. Selat Sunda disebelah Selatan. c. Laut Jawa disebelah timur. d. Samudera Hindia disebelah Barat. Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan kota kembar Tanjung Karang dan Telukbetung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti pasar ikan (telukbetung), Tarahan, Kalianda di Teluk Lampung. Sedangkan di Teluk Semangka adalah Kota Agung, dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuan Maringgai dan Ketapang. Disamping itu, kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal–kapal nelayan dengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Hindia terdapat Pelabuhan Krui. Lapangan terbang utamanya adalah “Raden Inten II”, yaitu nama baru dari “Branti” 28 km dari ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan lapangan terbang AURI terdapat di Menggala bernama Astra Ksetra. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada Kedudukan : Timur – Barat berada antara : 103° 40’ – 105° 50’ Bujur Timur Utara – Selatan berada antara : 6° 45’- 3° 45’ Lintang Selatan


2. TOPOGRAFI Secara topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 (lima) unit Topogafi antara lain sebagai berikut: -

Daerah topografis berbukit sampai bergunung.

-

Daerah topografis berombak sampai bergelombang.

-

Daerah dataran alluvial.

-

Daerah dataran rawa pasang surut.

-

Daerah river Basin.

Daerah topografis berbukit sampai bergunung : Lereng – lareng yang curam atau terjal dengan kemiringan 25 %, dan ketinggian rata – rata 300 m diatas permukan laut. Daerah ini meliputi Bukit Barisan dengan puncak tonjolan – tonjolanya berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran, dan Gunung Rajabasa. Yang terakhir ini berlokasi di Kalinda dengan ketinggian rata – rata 1.500 m. Puncak – puncak lainnya adalah Bukit Pugung, Bukit Pesagi, Sekincau yang terdapat di bagian Utara. Daerah tersebut umumnya ditutupi oleh vegetasi hutan primer atau sekunder. Daerah topogarafis berombak sampai bergelombang: Ciri – ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit – bukit sempit, kemiringannya antara 8 % sampai 15 % dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut. Daerah ini membatasi daerah pegunungan dengan dataran alluvial, vegetasi yang terdapat di daerah ini adalah tanaman–tanaman perkebunan : Kopi, cengkeh, lada dan tanaman pertanian perladangan seperti : Padi, jagung, dan sayuran. Daerah tersebut meliputi daerah–daerah : Kedaton di daerah kota Bandar Lampung, Gedong Tataan di Kabupaten Lampung Selatan, Sukoharjo dan pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus serta Kalirejo dan Bangun Rejo di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Daerah dataran Alluvial : Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah Timur, yang merupakan bagian hilir (down streeam) dari sungai–sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, dan Way Mesuji. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25 m sampai 75 m, dengan kemiringan 0%


sampai 3% . Pada bagian pantai Sebelah Barat dataran Alluvial menyempit dan memanjang menurut arah Bukit Barisan. Daerah dataran Rawa Pasang Surut : Disepanjang pantai timur adalah merupakan daerah rawa pasang surut dengan ketinggian ½ m sampai 1 m, pengendapan air menurut naiknya pasang air laut. Daerah River Basin: Daerah Lampung terdapat 5 (lima) River Basin yang utama : -

River Basin tulang bawang.

-

River Basin seputih.

-

River Basin sekampung.

-

River Basin semangka.

-

River Basin jepara.

3. GEOLOGI Punggung sebelah Barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan geantiklinal dengan sinklinal yang terdapat disebelah timurnya. Punggung pegunungan dari zaman kapur (creteccus) ini mengalami dekormas pada tertier terjadinya gejala-gejala patahan (gaya vertikal) sehingga terjadi fenomena geologi seperti patahan semangka yang panjang menyusuri Way Semangka dan Teluk Semangka, gunung–gunung api yang berbentuk opal tanggamus, Rindingan, Rebang dan lain-lain sekitarnya. Depresi Tektonik seperti lembah Suoh, Gedung Surian dan way Lima yang ditutupi oleh sedimen–sedimen vulkanis dari celah fisuves errupion. Pada bagian utara lapisan sedimen ini mengalamin peliputan di zaman Peistosin Tua yang menghasilkan Lapisan/membawa minyak bumi didalam 4 (empat) seri Lapisan Palembang. Lapisan Sedimen disebelah Timur ini umumnya tertutup pula oleh endapan tufa massam bagian hasil dari debu gunung api di Bukit Barisan (zaman peitosin) yang membentuk dataran Peneplain dibagian Timur Lampung. Lapisan Palembang yang terdapat di daerah Lampung yakni di daerah Menggala, Kotabumi dan Sukadana Yang ditandai dengan singkapan endapan tuffa massam Lapisan Palembang adalah pengantar dari endapan minyak bumi.


Sukadana Bosalt yang merupakan “Plateau” diiringi dengan instruksi desit yang terjadi pada zaman Holassin. Singkapan “plateau” ini tidak merata, sebagian ditutupi oleh Endapan alluvin seperti pasir Vulkanis, yang berasal dari debu–debu gunung berapi. Data tentang endapan mineral di daerah Lampung belum banyak ditemukan sehinga potensi dari endapan bahan tambang ini tidak/belum banyak diketahui. Dari literatur dan peta Geologi Daerah lampung dapat diinventaris adanya bahan–bahan tambang (endapan mineral) diantaranya: -

Minyak Bumi.

-

Uranium.

-

Batubara muda (brown coal).

-

Mineral Besi.

-

Emas dan Perak.

-

Marmer.

-

Sumber air panas dan gas bumi.

4. KLIMATOLOGI a. Arus angin Lampung terletak dibawah katulistiwa 5O lintang selatan beriklim tropis hummid dengan angin laut lembah yang bertiup dari samudra hindia dengan dua musim angin setiap tahunnya. Dua musim yang dimaksud adalah : a)

Nopember s.d. Maret angin bertiup dari arah barat dan barat laut.

b)

Juli s.d. Agustus angin bertiup dari arah timur dan tenggara. Kecepatan angin rata- rata 2 hingga 3 knot. b. Temperatur Rata-rata suhu minimum di Provinsi Lampung antara 21,3 0C pada bulan

Agustus 2008 hingga 23,7

0C

pada bulan April. Sedangkan rata-rata suhu

maksimum berkisar antara 31,5 0C hingga 34,0 0C. c. Kelembaban Udara Dari stasiun meteorologi Raden Inten II Bandar Lampung, rata-rata kelembaban udara disekitar 69%-81%, dan ternyata kelembaban udara tertinggi pada bulan Juni 2008.


B. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI 1. ADMINISTRASI PEMERINTAH Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang–Undang Nomor 14 tahun 1964 Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota TanjungkarangTelukbetung pada tanggal 18 Maret 1964. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 1983 ibukota Tanjungkarang – Telukbetung diganti namanya menjadi kotamadya BandarLampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/kota , dengan luas masing-masing Kab/kota sbb: Tabel 3. Luas wilayah Kabupaten/kota se provinsi Lampung No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Kab/Kota

Ibu Kota

Lampung Selatan Kalianda Lampung Tengah Gunung Sugih Lampung Utara Kotabumi Lampung Barat Liwa Pesisir Barat Krui Tulang Bawang Menggala Tanggamus Kota Agung Lampung Timur Sukadana Way Kanan Blambangan Umpu Bandar Lampung Bandar Lampung Metro Metro Pesawaran Gedong Tataan Pringsewu Pringsewu Mesuji Mesuji Tulang Bawang Panaragan Jaya Barat Jumlah Sumber : Lampung Dalam Angka tahun 2015 2.

Luas Wilayah Ha2 331.904 380.268 272.587 214.278 290.723 319.632 302.064 532.503 392.163 19.296 6.179 224.351 62.500 218.400 120.100 3.528.835

PENDUDUK Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Provinsi Lampung

berjumlah 7.596.115 jiwa. Bila dibandingkan dengan data hasil sensus 2000 yang tercatat sebesar 6.730.751 jiwa, maka dalam kurun waktu 2000-2010 jumlah penduduk Provinsi Lampung bertambah sebesar 13,42 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,24 persen. Jumlah Penduduk tersebut Rencana Aksi Kinerja 2015 – Hal. 8

meningkat kembali menjadi 8.026.191 jiwa tahun 2014. Dilihat dari distribusi antar Kabupaten/Kota, tiga Kabupaten yang wilayahnya saling berdampingan yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 1 227 185 orang, 998 720 orang, dan 961 897 orang. Ini berarti hampir 40% dari total penduduk Provinsi Lampung bermukim di tiga kabupaten tersebut. Sebaran penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Tabel 2. 1 Sebaran Penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2010

2011

2012

2013

2014

01

Lampung Barat

278 189

281 409

284 492

287 588

290 388

02

Tanggamus

538 418

545 909

553 165

560 322

567 172

03

Lampung Selatan

915 463

927 629

939 390

950 844

961 897

04

Lampung Timur

954 694

966 313

977 537

988 277

998 720

05

Lampung Tengah

1 174 534

1 188 316

1 201 689

1 214 720

1 227 185

06

Lampung Utara

585 973

590 596

594 881

598 924

602 727

07

Way Kanan

407 525

412 897

418 121

423 195

428 097

08

Tulang Bawang

399 291

405 574

411 705

417 782

423 710

09

Pesawaran

400 208

405 711

411 077

416 372

421 497

10

Pringsewu

366 615

370 886

375 098

379 190

383 101

11

Mesuji

188 030

189 673

191 314

192 759

194 282

12

Tulang Bawang Barat

251 489

254 278

257 136

259 674

262 316

13

Pesisir Barat

142 228

143 815

145 411

146 929

148 412

14

Bandar Lampung

885 363

904 322

923 175

942 039

960 695

15

Metro

145 985

148 586

151 117

153 517

155 992

7 835

7 932

8 026

308

132

191

Lampung

7 634 005

7 735 914

Sumber : BPS Provinsi Lampung


3.

KONDISI EKONOMI 1. Produk Domestik Regional Bruto Perekonomian Provinsi Lampung secara umum terus bergerak ke arah peningkatan. Pada tahun 2014, perekonomian Provinsi Lampung yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 231,008 triliun atau meningkat sebesar Rp. 26,608 Triliun dari PDRB tahun 2013 yang sebesar Rp. 204,40 Triliun. Sedangkan berdasarkan harga konstan Tahun 2010, PDRB Provinsi Lampung meningkat dari Rp. 180,636 Triliun menjadi Rp. 189,809 Triliun. Peningkatan ini terjadi pada seluruh lapangan usaha seperti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2,019 triliun dari tahun 2014 yang sebesar Rp. 59,636 triliun. Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (32,69 persen); Industri Pengolahan (18,03 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (11,01 persen). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp. 60,923 triliun meningkat jika dibandingkan triwulan I-2104 yang sebesar Rp. 56,115 triliun. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010, PDRB Provinsi Lampung triwulan I-2015 mencapai Rp. 48,616 triliun mengalami peningkatan dibanding triwulan I-2014 yang sebesar Rp. 46,340 triliun. Struktur perekonomian Provinsi Lampung menurut lapangan usaha pada Triwulan I-2015 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (35,13 persen); Industri Pengolahan (18,29 persen); dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor (10,37 persen). Peningkatan nilai PDRB Provinsi Lampung ini diikuti pula dengan peningkatan PDRB perkapita. Meskipun nilai PDRB per kapita belum mampu menunjukkan peningkatan yang sebenarnya dari daya beli masyarakat, PDRB per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Semakin tinggi rata-rata PDRB per kapita suatu wilayah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita Provinsi Lampung tahun 2014 mencapai Rp 28,78 juta, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp. 25,77 juta.

R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 10

2. Pertumbuhan Ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang bisa menggambarkan perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah selama periode waktu tertentu. Angka ini menunjukkan laju capaian nilai tambah riil daerah yang menggambarkan kemajuan perekonomian yang dihasilkan. Di tengah tren penurunan pertumbuhan ekonomi global, nasional, ekonomi Provinsi Lampung tahun 2014 tumbuh sebesar 5,08 persen, lebih tinggi dari petumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,02 persen dan rata-rata pertumbuhan wilayah Sumatera yang sebesar 4,66 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Pendidikan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,07 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,84 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,78 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 6,57 persen. Perekonomian Provinsi Lampung Triwulan I-2015 dibandingkan Triwulan I-2014 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,91 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Jasa Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,01 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan sebesar 12,38 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 12,18 persen. Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,84 persen. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan 0,66 % dari total pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan I. Jika dibandingkan triwulan IV-2014, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2015 (q-to-q) sebesar 6,79 persen. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan tertinggi provinsi se-wilayah Sumatera yang tumbuh rata-rata sebesar 0,03 persen. Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan triwulan I-2015 terhadap Triwulan IV Tahun 2014 sebesar 38,74 persen. 3. Ekspor-Impor Pada triwulan III-2014, ekspor dan impor di wilayah Lampung tumbuh cukup tinggi yaitu sebesar 34,8 persen (yoy) meningkat dibandingkan dengan triwulan II-2014 yang tumbuh 12,9 persen (yoy). Sejalan dengan ekspor, impor juga mengalami pertumbuhan dari triwulan sebelumnya yang R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 11

tumbuh sebesar 29,4 persen menjadi 49,1 persen. Secara total, ekspor Provinsi Lampung tahun 2014 US$ 3.895,78 juta. Untuk total impor tahun 2014 mencapai US$ 3.440,5 juta. Oleh karena itu, kondisi neraca perdagangan tercatat surplus sebesar US$ 455,3 juta di tahun 2014. Perkembangan ekspor pada triwulan I-2015 tumbuh 11,58 persen, tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 11,22 persen. Meningkatnya kinerja ekspor selain didorong oleh meningkatnya perdagangan antar daerah juga didorong oleh membaiknya ekspor luar negeri karena meningkatnya permintaan dari negara tujuan dan meningkatnya harga komoditas global. Sementara itu, impor triwulan I2015 mengalami perlambatan yaitu tumbuh 10,84 persen lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,39 persen. Melihat kondisi ekspor dan impor pada triwulan I-2015, neraca perdagangan Provinsi Lampung masih mengalami surplus sebesar USD134,0 juta. Terkait impor, dalam rangka melindungi pengusaha lokal dan mengendalikan impor di Provinsi Lampung, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengendalian Distribusi Produk Impor di Provinsi Lampung, yang berlaku efektif per Januari 2015. 4. Inflasi Inflasi di Provinsi Lampung tahun 2014 sebesar 8,36 persen setara dengan inflasi Nasional. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yang tercatat 7,56 persen. Namun demikian, secara nasional khusus di daerah-daerah penghitungan inflasi mengalami kondisi yang seragam yakni peningkatan inflasi secara signifikan terkait depresiasi Rupiah serta kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dan LPG. Pada triwulan I tahun 2015, inflasi mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV tahun 2014 dari sebesar 8,06 persen (yoy) menjadi 6,64 persen (yoy). Diharapkan inflasi hingga akhir tahun 2015 tetap terkendali sehingga masih berada pada kisaran sasaran inflasi Provinsi Lampung sebesar 4±1 persen. Berbagai upaya pengendalian inflasi serta koordinasi yang semakin kuat dengan pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota diyakini mampu membawa pergerakan inflasi ke level yang rendah dan stabil. Bentuk nyata yang dilakukan diantaranya adalah penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dimana Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 12

dalam menentukan kebijakan yang memengaruhi ketersediaan bahan pangan dan juga perbaikan infrastruktur dalam mendukung proses distribusi barang.


BAB III RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2015

A.

VISI DAN MISI Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015 mengacu pada Peraturan

Gubernur Nomor 6 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Dengan mendasarkan

modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 20052025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ”. Misi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 : Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

2.

Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

3.

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran.

4.

Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.

Mendukung supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

Misi 1. Meningkatkan

Pembangunan

Ekonomi

dan

Memperkuat

Kemandirian Daerah Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi


Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) di berbagai sektor dan ekonomi yang yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan

jumlah

penduduk

miskin.

Pembangunan

ekonomi

tidak

mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Misi 2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat. Misi 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Iptek dan Inovasi, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan Iptek dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 15

masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai. Misi 4. Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan kelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Misi 5. Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat

keamanan dalam

melindungi

dan mengayomi

masyarakat. Juga

dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan hukum serta memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima. Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Keuangan Daerah.


B. Kebijakan Pengembangan Wilayah Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:  Pengembangan

Ekonomi

Wilayah,

Tata

Ruang,

Kawasan,

dan

Pelestarian Lingkungan Hidup Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi

dari

agribisnis

menjadi

agroindustri.

Pengembangan

agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi. Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air. Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru.

Dengan demikian pariwisata

diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan


masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

 Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Untuk

Mendukung

Pengembangan

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai

lokomotif

pengembangan

perekonomian

daerah

secara

keseluruhan. Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Tol Bakauheni—Batas Sumatera Selatan; pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui, Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api. Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai core utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastuktur mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.  Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun R e n c a n a A k s i K i n e r j a 2 0 1 5 – H a l . 18

keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala internasional. Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatanan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya seperti Flu Burung, Flu Babi, SARS, dan HIV/AIDS. Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri. Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung

pengembangan

pariwisata

budaya.

Dengan

demikian

pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun.


C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.



Pengembangan Sumber Pendapatan Baru Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif

dan

inovatif,

seperti

pengembangan

BUMD

infrastruktur;

pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan. D.

Program Prioritas Daerah Program Prioritas Daerah ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019 adalah sebagai berikut : 1. Bidang Infrastruktur a. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat. b. Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan. c. Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi


kebutuhan pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil. d. Meningkatkan

kualitas

dan

lebar

jalan

provinsi

yang

menghubungkan dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan menuju pulau Jawa. e. Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan. f. Memperbaiki

infrastruktur

di

perdesaan,

daerah

terisolasi/tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru. g. Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional. h. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan listrik. 2. Bidang Investasi (Perizinan Cepat, Mudah, dan Murah) a. Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perijinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah, dan murah) terutama di sektor industri dan pariwisata sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran,

meningkatkan

kesejahteraan,

dan

mengikis

kriminalitas. b. Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, sehingga investor dapat terus mengembangkan usahanya dan ikut memajukan perekonomian Lampung. c. Memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi kemitraan yang diinginkan oleh dunia usaha. d. Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri manufaktur, perdagangan dan jasa serta pengembangan Kawasan Industri. 3. Bidang Reformasi Birokrasi (Bersih, Transparan,Profesional, dan Berjiwa Memberi dan Melayani) a. Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan ijin dan mempermudah birokrasi.


b. Menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip good governance menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat dan berkualitas. c. Menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi demi terselenggaranya pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien. d. Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum. e. Menyempurnakan sistem dan regulasi hukum daerah Lampung. f. Membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan sosial budaya.

4. Bidang Pertanian a. Membangun

infrastruktur

pendukung

pertanian

dan

mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian untuk mencapai swasembada dan ketahanan pangan daerah. b. Membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun tanggul penahan pada daerah rawan banjir. c. Membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah. d. Penguatan produktivitas UKMK dalam ekonomi kerakyatan berbasis agro industri- agrobisnis strategis, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap pasar tradisional. e. Peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan koperasi dalam pengembangan berbagai jenis usaha. f. Fasilitasi dan pengembangan jaringan pemasaran bagi industri manufaktur, perdagangan dan jasa. g. Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian dan peternakan. 5. Bidang Kesehatan a. Meningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.


b. Mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan

yang

berlaku di rumah sakit pemerintah dan

pembayarannya ditanggung oleh pemerintah. c. Pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi overload pasien di rumah sakit daerah. d. Peningkatan

bantuan,

infrastruktur,

pelayanan

puskesmas,

danrumah sakit di kabupaten/kota. e. Memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga miskin. 6. Bidang Pendidikan a. Meningkatkan kualitas SDM dan melestarikan budaya daerah Lampung. b. Melaksanakan

amanat

Undang-undang

dengan

mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan materi pendidikan dan kualitas guru. c. Memfasilitasi dan memperbaiki infrastruktur pendidikan dasar, menengah, dan atas, madrasah dan pondok pesantren. d. Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. e. Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agribisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan SDM dan memajukan daerah Lampung. f. Membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstra kurikuler, dan kepramukaan. g. Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah Lampung melalui pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan penyelenggaraan eventevent budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya tarik

bagi

masyarakat

lokal

maupun

internasional untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).


E.

Target Indikator Sasaran berdasarkan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015

MISI Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan memperkuat Kemandirian Daerah

TUJUAN Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

INDIKATOR SASARAN

SASARAN 1. Peningkatan 1. pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap 2. PDRB Provinsi Lampung; 3.

Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini

2015 6,00-6,35 % 0,33

PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) PDRB atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)

245.330.948

5.

PDRB per kapita (harga berlaku) (Juta rupiah)

30,63

6.

Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Nilai Tukar Petani (NTP)

3,69%

4.

7. 8.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan

1.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan

1.

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

201.577.645

103,53 113,72 84,1

7,48%


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2015

terhadap PDRB Provinsi Lampung;

Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.

4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung;

1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan 2. Pertumbuhan ekspor non migas

2%

5 Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah ;

1. Jumlah Koperasi Aktif 2. Jumlah UMKM

2.945 unit

6 Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah ; 7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah.

1. Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku

9,94

1. Jumlah wisatawan nusantara (orang) 2. Jumlah wisatawan mancanegara (orang) 1. Pertumbuhan PAD

4.759.950

1. Kemantapan jalan provinsi

65,00%

8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 1. Tersedianya infrastruktur/pra sarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang; 2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional,

6%

375.425 unit

1. Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW

105,081

2,64%

Sesuai


MISI

TUJUAN

SASARAN provinsi dan kabupaten/kota;

3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang; 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);

5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas

INDIKATOR SASARAN

2015

Provinsi Lampung

1. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara

65%

2. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan di bangun 1. Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak

12%

2. Tingkat kawasan permukiman kumuh 3. Tingkat rumah tangga yang memiliki Akses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) 4. Tingkat rumah layak huni 1. Laju Pertumbuhan sektor Per tambangan

68,82%

2,11%

50,71%

Hal 5.20

40% 2,06


MISI

TUJUAN

SASARAN infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung

Misi Ketiga: Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK, dan inovasi, budaya masyarakat dan toleransi kehidupan beragama

1. meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat

2. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat

INDIKATOR SASARAN

2015

2. Rasio elektrifikasi rumah tangga

74,16%

1. Meningkatnya angka melek huruf

1. Angka melek huruf

96 %

2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun

1. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A 2. APK SMP/MTs/ Paket B 3. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A 4. APM SMP/MTs/ Paket B 5. Angka ratarata lama sekolah 6. Angka Kelulusan 7. Angka Melanjutkan SMP ke SMA

111,9

96,05

95,56

75,50

7,50 100% 80%

8. Angka Melanjutkan SMA ke PT

55%

3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menegah dan tinggi;

1. APK SMA/SMK/ MA /Paket C

70

2. APM SMA/SMK /MA / Paket C

62

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

1. Angka Harapan Hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

69,75

32


MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 4. Prevalensi Balita Kurang Gizi (underweight) 5. Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan / case notification rate) per 100.000 penduduk 6. Angka Kesakitan Positif Malaria (API) per 1000 penduduk

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya

1. Terinternalisasiny a nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan

341

18,44

99

0,35

7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun

0,49

8. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

50

1. Cagar Budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara 2. Jumlah pengunjung museum

1.576

3. Jumlah sanggar kesenian 4. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial

2015

1. Persentase penduduk miskin

137.987

Hal 5.24 903

13,53%


MISI

TUJUAN

INDIKATOR SASARAN

SASARAN

kepada masyarakat

2015

rehabilitasi bagi tuna sosial 2. Indeks kedalaman kemiskinan

5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja

6. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi

1. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

1.

7. Meningkatkan kualitas pembangunan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi

1. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender

3. Indeks keparahan kemiskinan 4. Jumlah PMKS yang ditangani (jiwa) 1. Rasio ketergantungan

2,095

0,47 8.677 52,55

2.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

65,75%

3.

Tingkat pengangguran terbuka

5,29

Penempatan transmigrasi ke luar Lampung

55KK

1.

2.

Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru 1. Jumlah SKPD Provinsi yang mengimpleme ntasikan anggaran responsif gender 2. Jumlah perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif

Hal 5.25

3 lembaga

3,6%

450 orang

Hal 5.26


MISI

TUJUAN

SASARAN 2. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

8. Mewujudkan kreativitas pemuda dan atlet yang berprestasi dibidang olahraga

1. Jumlah Kab/Kota layak anak seProvinsi Lampung 2. Penanganan kasus perempuan dan anak

1. Meningkatnya 1. Peringkat peran pemuda pekan olahraga dan prestasi prestasi olahraga dalam nasional pembangunan kualitas hidup dan 2. Kelompok kehidupan pemuda yang masyarakat; dilatih sebagai kader kewirausahaan

9. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Kemsyarakatan dan Keagamaan yang Toleran 10.Meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintah Daerah yang berbasis Riset, IPTEK dan Inovasi

INDIKATOR SASARAN

1. Meningkatnya 1. Rasio tempat peribadatan per kualitas kehidupan jumlah beragama penduduk

1. Meningkatny a penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi

2015 1 Kab

75 Kasus

8 Besar

35 Kelompok

1:291

1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif

9 policy paper

2. Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa

4 Kabupaten/ Kota


MISI Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

TUJUAN Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

INDIKATOR SASARAN

SASARAN 1. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA; 2. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 3. Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis

Misi Kelima: 1. Mewujudkan 1. Menegakkan keadilan, Supremasi Kepastian, dan Hukum, kemanfaatan Mengembangka hukum. n Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintaha 2. Mengembangkan 1. pemerintahan n yang Baik dan yang baik dan Antisipatif antisipatif

Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat;

1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar 2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER 1. Tingkat pencemaran air pada sungai utama 1. Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove

1.

Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan

2.

Penyelesaian Kasus Tanah

2015 D

100 perusahaan

45 %

Hal 5.28

84.014 Hektar

10 raperda 40 pergub

6 kasus/tahun

Meningkatnya kinerja pemerintah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

2. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

1. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

CC

2. Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (LPPD)

Tinggi

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan

WTP

Hal 5.29


MISI

TUJUAN

SASARAN

3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

3. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi

1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

4. Merealisasikan pembangunan politik

F.

1.

Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.

INDIKATOR SASARAN Keuangan Daerah 1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan

2015

50%

2. Persentase penurunan Pelanggaran terhadap Standar Atas Pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek dan Pembinaan dan Pengawasan

50%

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan

100%

2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10)

6,23

3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat

B

1. Indeks demokrasi

71,88

Hal 5.31

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 (terlampir)


BAB IV PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Lampung disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan Sasaran, Indikator Sasaran serta target kinerja dan kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan dinamika dan kebijakan pembangunan daerah. Semoga Rencana Aksi Kinerja Provinsi Lampung tahun 2015 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan pembangunan

daerah dalam

rangka pencapaian target kinerja tahunan sebagai bagian rencana jangka menengah dalam mewujudkan Visi

Pemerintah Provinsi Lampung yaitu

“Lampung Maju dan Sejahtera Tahun 2019”.


LAMPIRAN MATRIK RENCANA AKSI


Lampiran. RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2015 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INDIKATOR SASARAN

SASARAN 1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;

1. Pertumbuhan

Target Kinerja Tahun 2015 6,00-6,35

Target KinerjaSasaran TR I

TR II

TR III

6,00-6,35

6,00-6,35

6,00-6,35

6,00-6,35

Ekonomi (%)

2. Indeks Gini

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

3. PDRB atas

245.330.948

25%

50%

75%

100%

4.

201.577.645

25%

50%

75%

100%

30,63

25%

50%

75%

100%

3,69

3,69

3,69

3,69

3,69

5.

Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) PDRB atas DasarHarga Konstan (Juta Rupiah) PDRB per kapita (harga berlaku) (Juta rupiah)

6. Lajupertumbu

7.

han sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%) Nilai Tukar Petani (NTP)

103,53

103,53

103,53

103,53

RENCANA AKSI

TR IV

a. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan). b. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap. c. Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri.

103,53

Lampiran Rencana Aksi Kinerja 2015

– H a l . 1 | 18

SASARAN

Target Kinerja Tahun 2015

TR I

TR II

TR III

TR IV

113,72

113,72

113,72

113,72

113,72

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (skor)

84,1

-

-

-

84,1

Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)

7,48

-

-

-

7,48

a. Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi). b. Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar c. Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi

INDIKATOR SASARAN

8. Nilai Tukar

Target KinerjaSasaran RENCANA AKSI

Nelayan (NTN)

2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan keamanan pangan 3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;


– H a l . 2 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

TR IV

4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Lampung;

1. Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)

2

2

2

2

2

2. Pertumbuhan ekspor non migas (%)

6

6

6

6

6

5 Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah ;

1. Jumlah Koperasi Aktif (Unit)

2.945

736

736

736

737

2. Jumlah UMKM (Unit)

375.425

375.425

375.425

375.425

375.425

6 Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah ;

Laju pertumbuhan investasi (PMTDB) atas dasar harga berlaku (%)

9,94

9,94

9,94

9,94

9,94

RENCANA AKSI a. Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien b. Meningkatkan volume ekspor komoditi unggulan c. Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen a. Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis. b. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru


– H a l . 3 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

TR IV

4.759.950

889.635

1.152.384

1.341.850

1.376.102

RENCANA AKSI

7. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata pada perekonomian daerah.

1. Jumlah wisatawan nusantara (orang)

Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat

2. Jumlah wisatawan mancanegara (orang)

105,081

24.694

26.459

25.587

28.340

8. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). 9. Tersedianya infrastruktur/pr asarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang; 10. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional,

Pertumbuhan PAD (%)

2,64

-

-

-

2,64

Pemanfaatan TIK dalam pelayanan pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Kemantapan jalan provinsi (%)

65,00

-

-

-

65,00

a. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional. b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, sungai dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa

Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung (Sesuai)

Sesuai

-

-

-

Sesuai

Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW


– H a l . 4 | 18

dan

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

provinsi dan kabupaten/kota;

11. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktusekarang maupun yang akan datang; 12. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan,

RENCANA AKSI

TR IV

dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya

1. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara (%) 2. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan di bangun (%) 1. Tingkat rumah tangga yang memilikiakses terhadap air minum layak (%) 2. Tingkat kawasan permukiman kumuh (%)

65

12

68,82

2,11

-

-

-

11,9

47,14

73,57

-

-

-

-

-

-

100

Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

100

68,82

2,11

a. Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif. b. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan. c. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah


– H a l . 5 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

air bersih, air limbah);

13. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrika n di Provinsi Lampung 14. Meningkatnya angka melek huruf

RENCANA AKSI

TR IV

negara yang Provinsi. 3. Tingkat rumah tangga yang memilikiAkses terhadap lingkungan permukiman yang sehat (sanitasi layak, drainase, persampahan, air limbah) (%) 4. Tingkat rumah layak huni (%) 1. Laju Pertumbuhan sektor Per tambangan (%) 2. Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)

50,71

Angka melek huruf (%)

40

15,42

13,75

45

50,83

72,5

75,42

menjadi

aset

Pemerintah

100

100

2,06

2,06

2,06

2,06

2,06

74,16

-

-

-

74,16

96

-

-

-

96

Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil

a. Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal; b. Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma


– H a l . 6 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

RENCANA AKSI

TR IV

mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung 15. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun

1. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ Paket A (%) 2. APK SMP/MTs/ Paket B (%) 3. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A (%) 4. APM SMP/MTs/ Paket B 5. Angka ratarata lama sekolah (Tahun) 6. Angka Kelulusan (%) 7. Angka Melanjutkan SMP ke SMA (%)

111,9

-

-

-

111,9

96,05

-

-

-

96,05

95,56

-

-

-

95,56

75,50

-

-

-

75,50

7,50

-

-

-

7,50

100

-

100

-

-

80

-

80

-

-

Menuntaskan program pendidikan dasar 9 tahun;


– H a l . 7 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

TR IV

8. Angka Melanjutkan SMA ke PT (%)

55

-

-

55

-

16. Meningkatan tingkat endidikan masyarakat ke jenjang menegah dan tinggi;

1. APK SMA/SMK/ MA /Paket C (%) 2. APM SMA/SMK /MA / Paket C (%)

70

-

-

70

-

62

-

-

17. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

1. Angka Harapan Hidup (Tahun)

69,75

69,75

69,75

69,75

69,75

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

32

32

32

32

32

-

62

RENCANA AKSI

a. Mengembangkan program pendidikan 12 tahun; b. Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung c. Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen kependidikan; d. Melakukan pemerataan secara proposional tenaga pendidik diseluruh kabupaten/kota e. Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran f. Menyelenggaraan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional g. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah a. Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan; b. Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi; c. Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan dan Puskesmas sesuai standar medik


– H a l . 8 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup 4. Prevalensi Balita Kurang Gizi (underweight) 5. Angka penemuan kasus TB (semua tipe yang dilaporkan / case notification rate) per 100.000 penduduk 6. Angka Kesakitan Positif Malaria (API) per 1000 penduduk 7. Prevalensi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun


TR I

TR II

TR III

TR IV

341

341

341

341

341

18,44

18,44

18,44

18,44

18,44

99

99

99

99

99

0,35

0,35

0,35

0,35

0,35

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Target KinerjaSasaran RENCANA AKSI d. Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional; e. Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas; f. Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat; g. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;


– H a l . 9 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN 8. Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

18. Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

19. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial

1. Cagar Budaya dan aset daerah yang bernilai budaya yang dipelihara (unit) 2. Jumlah pengunjung museum (Orang) 3. Jumlah sanggar kesenian (Unit) 1. Persentase penduduk miskin (%) 2. Indeks kedalaman kemiskinan (indeks) 3. Indeks keparahan kemiskinan (index)



TR II

TR III

TR IV

50

50

50

50

50

1.576

-

-

-

1.576

137.987

32.101

55.932

13.859

36.095

903

-

-

-

903

14,35%

-

-

-

14,35

2,095

-

-

-

2,095

0,47

-

-

-

0,47

RENCANA AKSI

a. Meningkatkan pembinaan budaya Lampung dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi akulturasi budaya nusantara dan budaya Lampung; b. Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Provinsi Lampung

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial; b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial c. Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.


– H a l . 10 | 18

SASARAN

20. Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

21. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangny a kawasan transmigrasi

22. Meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan gender


TR I

TR II

TR III

TR IV

4. Jumlah PMKS yang ditangani (jiwa) 1. Rasio keterganTungan (%) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (%) 3. Tingkat pengangguran terbuka (%)

8.677

-

-

8.677

8.677

52,55

-

-

-

52,55

65,75

-

-

-

65,75

5,29

-

-

-

5,29

1. Penempatan transmigrasi ke luar Lampung (KK) 2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru (lembaga) 1. Jumlah SKPD Provinsi yang mengimplementasikan anggaran responsif gender (%)

55KK

-

-

-

55

3 lembaga

-

-

-

3

13,6%

13,6

13,6

13,6

13,6

INDIKATOR SASARAN

Target KinerjaSasaran

Hal 5.25

RENCANA AKSI

a. Meningkatkan daya saing tenaga kerja b. Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sehingga mereka terhindar dari perlakuan yang merugikan c. Mamfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR). a. Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian b. Mewujudkan kawasan transmigrasi

Meningkatkan pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga melalui pengembangan ekonomi kreatif dan penerapan anggaran responsif gender (ARG)


– H a l . 11 | 18

SASARAN

23. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

24. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup


TR I

TR II

TR III

TR IV

2. Jumlah perempuan keluarga miskin pedesaan yang diberdayakan melalui kelompok ekonomi kreatif (orang) 1. Jumlah Kab/Kota layak anak seProvinsi Lampung (kab) 2. Penanganan kasus perempuan dan anak (kasus)

450 orang

-

-

-

450

1 Kab

1

1

1

1

75 Kasus

-

-

-

75

1. Peringkat pekan olahraga prestasi nasional (peringkat)

8 Besar

-

-

-

8

INDIKATOR SASARAN


Meningkatkan Pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.

a. Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;


– H a l . 12 | 18


TR I

TR II

TR III

TR IV

2. Kelompok pemuda yang dilatih sebagai kader kewirausaHaan (kelompok)

35 Kelompok

-

-

-

35

b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga. c. Terbinanya dan berkembangnya prestasi atlet d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan KONI e. Terbangunnya dan terperiharanya sarana dan prasarana olahraga f. Terbinanya organisasi dan anggota pramuka g. Terbangunnya sarana dan prasarana pembinaan pramuka

25. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Rasio tempat peribadatan per jumlah penduduk

1:291

-

-

-

1:291

a. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik antar umat beragama maupun antarumat beragama; b. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

26. Meningkatnya penyelenggara an pemerintahan daerah yang efisien dan efektif melalui perumusan kebijakan

1. Jumlah rumusan kebijakan (policy paper) pembangunan daerah yang aplikatif (buah)

9 policypaper

-

2

3

4

a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang daerah; b. Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;

SASARAN dan kehidupan masyarakat;

INDIKATOR SASARAN



– H a l . 13 | 18

INDIKATOR SASARAN

SASARAN pembangunan daerah yang berbasis Riset, IPTEK, dan Inovasi

27. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA; 28. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

2.

Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung yang telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi Roadmap SIDa (kab) 1. Kelas status mutu sungai utama dan waduk besar (kelas status) 2. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER (unit) Tingkat pencemaran air pada sungai utama (%)



TR II

TR III

TR IV

4 Kabupaten/ Kota

1

1

1

1

D

-

-

-

D

100 perusahaan

10

30

50

10

45 %

-

-

-

45

RENCANA AKSI

Penyusunan perencanaan lingkungan hidup

dan

kebijakan

a. Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah b. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat c. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan d. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup


– H a l . 14 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

RENCANA AKSI

TR IV

e. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup f. Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup 29. Peningkatan manfaat kawasan hutan Provinsi Lampung dari aspek ekonomis dan ekologis 30. Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat;

Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove (hektar)

84.014 Hektar

-

-

-

84.014

Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung

1. Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan (raperda dan pergub) 2. Penyelesaian Kasus Tanah (kasus/tahun)

10 raperda 40 pergub

0 & 10

0 & 10

2& 10

8& 10

6 kasus/tahun

-

-

-

6

a. Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat b. Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat, dan antar produk hukum daerah c. Meningkatkan kemitraan dengan aparat penegak hukum d. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat e. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan f. Menyelesaikan masalah konflik pertanahan

Hal 5.29


– H a l . 15 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

TR IV

31. Meningkatnya kinerja pemerintah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

1. Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

CC

-

-

-

CC

2. Hasil Evaluasi Laporan PenyelenggaraanPemerinta h Daerah (LPPD)

Tinggi

-

-

-

Tinggi

32. Meningkatkan Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan (%) 2. Persentase penurunan Pelanggaran terhadap Standar Atas

WTP

-

-

-

WTP

33. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

50%

-

-

-

50

50%

-

-

-

50

RENCANA AKSI a. Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisiipatif b. Mengelola pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan oleh aturan-aturan yang mengikat baik internal pemerintah maupun masyarakat. c. Pembaharuan sistem pelayanan publik berbasis e-Gov (cyber province) d. Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui cyber dan iptek

a. Penataan kelembagaan ketatalaksanaan b. Pengembangan SDM birokrasi berkompeten, berintegritas professional

dan yang dan

Pengawasan internal , eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi a. Pembentukan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih


– H a l . 16 | 18

SASARAN

INDIKATOR SASARAN



TR II

TR III

Pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek dan Pembinaan dan Pengawasan (%) 34. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

1. Konsistensi antar dokumen perencanaan (%) 2. Indeks kepuasan masyarakat (skala 1-10) 3. Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat

RENCANA AKSI

TR IV

b. Penguatan kelembagaan desa dalam mengantisipasi penyerahan urusan pembangunan dan pemerintahan

100%

-

-

-

100

6,23

-

-

-

6,23

B

-

-

-

B

a. Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang; b. Pembenahan pelayanan publik yang diarahkan untuk peningkatkan kepuasan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang profesional c. Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan d. Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan e. Penatalaksanaan manajemen kependudukan dan demografi berbasis teknologi informasi f. Penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan


– H a l . 17 | 18

SASARAN 35. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.

INDIKATOR SASARAN 1. Indeks demokrasi



TR II

TR III

TR IV

71,88

-

-

-

71,88

RENCANA AKSI a. Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan b. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat c. Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial

KEPALA,

Ir. Taufik Hidayat, MM., MEP Pembina Utama Madya NIP. 19601009 198603 1 011


– H a l . 18 | 18

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA, Ir. Taufik Hidayat, MM., MEP Pembina Utama Madya NIP

Recommend Documents