KATA PENGANTAR. Ponorogo, Desember 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PONOROGO. Ir. SUMARNO, MM Pembina Tingkat I NIP

Indeks Kesulitan Geografis Desa 2014

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, hidayah serta karunia-Nya hingga publikasi “Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten Ponorogo Tahun 2014” ini dapat diterbitkan. Dari penyusunan publikasi ini akan diperoleh gambaran umum mengenai tingkat kesulitan geografis desa pada wilayah administrasi yang berstatus desa di Kabupaten Ponorogo. Tingkat kesulitan geografis desa ditinjau dari komponen ketersediaan

pelayanan

dasar

pendidikan

dan

kesehatan,

ketersediaan

infrastruktur dan geografis wilayah desa, keberadaan sarana transportasi umum serta kemudahan akses berkomunikasi dengan dunia luar. Dengan mencermati lebih lanjut angka-angka indeks tersebut akan diperoleh perbandingan tingkat aksesibilitas antar desa. Hal ini tentunya akan membantu Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dalam penentuan skala prioritas pelaksanaan

program

pembangunan

khususnya

pembangunan

wilayah

pedesaan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan publikasi selanjutnya. Serta kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Harapan kami publikasi ini bisa bermanfaat bagi pengguna data secara luas, tidak hanya terbatas untuk Pemerintah Kabupaten Ponorogo tetapi juga bagi para pengusaha, akademisi, dan pengguna data lainnya. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Ponorogo,

Desember 2014

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PONOROGO

Ir. SUMARNO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650812 199202 1 004 i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

Ii

DAFTAR TABEL

iv

DAFTAR GAMBAR

v

DAFTAR LAMPIRAN

vi

BAB I . PENDAHULUAN

1

1.1

LATAR BELAKANG

1

1.2

TUJUAN

2

1.3

KETERBATASAN DAN KEKUATAN STUDI

3

BAB II. METODELOGI

5

2.1

KONSEP DAN DEFINISI

5

2.2

DATA

14

2.3

PENGHITUNGAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

15

2.3.1 KETERSEDIAAN PELAYANAN DASAR

16

2.3.2 KONDISI INFRASTRUKTUR DAN GEOGRAFIS

17

2.3.3 TRANSPORTASI

18

2.3.4 KOMUNIKASI

19

ii


Halaman BAB III. GAMBARAN UMUM 3.1

PROFIL KABUPATEN PONOROGO

20

3.2

GAMBARAN UMUM

24

3.2.1 GAMBARAN UMUM PELAYANAN DASAR

24

3.2.2 GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

26

3.2.3 GAMBARAN UMUM TRANSPORTASI

28

3.2.4 GAMBARAN UMUM KOMUNIKASI

29

BAB IV . ULASAN SINGKAT 4.1

4.2

31

INDEKS KETERBUKAAN WILAYAH

31

4.1.1 KOMPONEN PELAYANAN DASAR

32

4.1.2 KOMPONEN INFRASTRUKTUR DAN GEOGRAFIS

36

4.1.3 KOMPONEN TRANSPORTASI

40

4.1.4 KOMPONEN KOMUNIKASI

42

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS

44

BAB V. PENUTUP

49

5.1

KESIMPULAN

49

5.2

SARAN

50

LAMPIRAN

51

iii


DAFTAR TABEL

Halaman TABEL 4.1

DESA DENGAN TINGKAT AKSESIBILITAS TERTINGGI

TABEL 4.2

PENYEBARAN

FASILITAS

PENDIDIKAN

32

TINGKAT 33

DASAR DAN LANJUTAN PERTAMA TABEL 4.3

PENYEBARAN PUSKESMAS / PUSTU DAN BALAI 34 PENGOBATAN / POLIKLINIK

TABEL 4.4

DESA DENGAN INDEKS KOMPONEN PELAYANAN 36 DASAR TERTINGGI

TABEL 4.5

KEBERADAAN

JALAN

ASPAL

/

BETON

DAN 37

PENERANGAN JALAN UTAMA DESA TABEL 4.6

KEBERADAAN PASAR DAN KIOS PENJUAL SARANA 38 PRODUKSI PERTANIAN

TABEL 4.7

KONDISI TOPOGRAFI DAN ALTITUDE DESA

38

TABEL 4.8

DESA DENGAN INDEKS KOMPONEN INFRASTRUKTUR 40 TERTINGGI

TABEL 4.9

DESA DENGAN INDEKS KOMPONEN TRANSPORTASI 42 TERTINGGI

TABEL 4.10

DESA

DENGAN

INDEKS

KESULITAN

GEOGRAFIS 45

TERTINGGI TABEL 4.11

DISTRIBUSI FREKUENSI IKG BERDASAR KELOMPOK

46

iv


DAFTAR GAMBAR

Halaman GAMBAR 3.1

PETA

SEBARAN

PENDUDUK

MENURUT

21

PETA SEBARAN SARANA PENDIDIKAN MENURUT

25

KECAMATAN GAMBAR 3.2

KECAMATAN GAMBAR 3.3

KOMPOSISI JALAN MENURUT KONDISI JALAN

27

GAMBAR 4.1

PETA SEBARAN IKG DESA MENURUT KELOMPOK

48

v


DAFTAR LAMPIRAN

Halaman LAMPIRAN 1

IKG DESA KECAMATAN JENANGAN

51

LAMPIRAN 2

IKG DESA KECAMATAN NGRAYUN

52

LAMPIRAN 3

IKG DESA KECAMATAN BABADAN

53

LAMPIRAN 4

IKG DESA KECAMATAN JETIS

54

LAMPIRAN 5

IKG DESA KECAMATAN MLARAK

55

LAMPIRAN 6

IKG DESA KECAMATAN SAWOO

56

LAMPIRAN 7

IKG DESA KECAMATAN BALONG

57

LAMPIRAN 8

IKG DESA KECAMATAN SAMBIT

58

LAMPIRAN 9

IKG DESA KECAMATAN KAUMAN

59

LAMPIRAN 10

IKG DESA KECAMATAN NGEBEL

60

LAMPIRAN 11

IKG DESA KECAMATAN SOKOO

61

LAMPIRAN 12

IKG DESA KECAMATAN BADEGAN

62

LAMPIRAN 13

IKG DESA KECAMATAN PULUNG

63

LAMPIRAN 14

IKG DESA KECAMATAN SLAHUNG

64

LAMPIRAN 15

IKG DESA KECAMATAN SIMAN

65

LAMPIRAN 16

IKG DESA KECAMATAN SAMPUNG

66

LAMPIRAN 17

IKG DESA KECAMATAN JAMBON

67

LAMPIRAN 18

IKG DESA KECAMATAN PUDAK

68

LAMPIRAN 19

IKG DESA KECAMATAN BUNGKAL

69

LAMPIRAN 20

IKG DESA KECAMATAN SUKOREJO

70

vi


BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Salah satu tujuan pembangunan adalah memantapkan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan rencana kerja pemerintah tahun 2014 yang menekankan pada penanganan isu strategis antara lain : Pemantapan Perekonomian Nasional, Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, dan Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat vital untuk kesuksesan pembangunan, karena selain pemerintahan desa terlibat atau bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai subyek pembangunan, juga sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah pedesaan. Begitu pula kondisi di Kabupaten Ponorogo, berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 tercatat lebih dari 70 persen penduduknya berada di wilayah pedesaan. Mengingat lebih dari dua pertiga penduduknya berada di wilayah pedesaan, maka perlu disusun strategi pembangunan wilayah pedesaan agar pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya dengan optimal. Perlu dilakukan identifikasi potensi dan kendala desa sehingga dapat diketahui desa mana yang membutuhkan perhatian lebih guna mengejar ketertinggalan sehingga akan tercipta kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Salah satu kendala dalam pemerataan pembangunan adalah tingkat kesulitan geografis desa. Tingkat kesulitan geografis desa dapat di setarakan

1


dengan aksesibilitas desa, semakin tinggi tingkat kesulitan geografis desa maka semakin rendah aksesibilitas desa. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kesulitan geografis desa maka semakin tinggi aksesibilitas desa. Desa dengan tingkat kesulitan geografis tinggi atau aksesibilitas rendah akan

mengalami

kesulitan

dalam

pelaksanaan

program

pembangunan

dibandingkan dengan desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis rendah atau aksesibilitas tinggi. Kondisi ini akan menyebabkan desa dengan tingkat kesulitan geografis tinggi atau aksesibilitas rendah relatif akan mengalami ketertinggalan pencapaian hasil pembangunan. Dengan kondisi tersebut maka dibutuhkan pembiayaan yang lebih besar untuk hasil output yang sama bila dibandingkan dengan desa yang mempunyai tingkat kesulitan geografis rendah atau aksesibilitas tinggi. Dengan demikian, desa dengan tingkat kesulitan geografis tinggi atau aksesibilitas rendah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dibanding desa dengan tingkat kesulitan geografis rendah atau aksesibilitas tinggi sehingga output yang dicapai akan sama untuk semua desa baik desa dengan aksesibilitas tinggi maupun desa dengan aksesibilitas rendah. Semua itu akan bermuara pada pemerataan kesejahteraan rakyat antar desa. Untuk kebutuhan pengelompokkan tipologi desa menurut tingkat kesulitan geografis diperlukan sebuah standar ukuran yang sama untuk semua desa. Diperlukan beberapa indikator yang sama untuk semua desa sehingga dapat ditentukan peringkat kesulitan geografis desa dari yang termudah sampai yang tersulit .

1.2 TUJUAN Tujuan dari publikasi ini adalah memberikan data dan informasi sebagai gambaran wilayah desa menurut tingkat kesulitan geografis dengan cara 2


mengidentifikasi kondisi geografis desa, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,

transportasi

dan

komunikasi

masing-masing

desa

untuk

menentukan indeks kesulitan geografis desa. Semakin besar indeks kesulitan geografis desa berarti semakin sulit wilayah desa tersebut di jangkau dan atau semakin tertinggal baik dari segi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke ibu kota kabupaten dibanding desa dengan indeks kesulitan geografis desa yang lebih kecil. Sehingga desa dengan indeks kesulitan geografis desa yang besar perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar.

1.3 KETERBATASAN DAN KEKUATAN STUDI Ketersediaan data yang lengkap sampai wilayah administrasi terendah merupakan sebuah kendala dalam penyusunan publikasi ini. Data dasar yang digunakan bersumber dari data Potensi Desa (PODES) yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ponorogo. Sayangnya kegiatan tersebut tidak rutin dilakukan setiap tahun, kegiatan ini hanya dilakukan menjelang kegiatan sensus, baik sensus penduduk, sensus pertanian maupun sensus ekonomi. Untuk melengkapi data dasar diperlukan data penunjang lainnya berupa data yang dikumpulkan langsung baik di tingkat kecamatan maupun desa. Disamping kelengkapan data, ketersediaan ragam data indikator yang mendukung penghitungan indeks geografis desa masih relatif masih terbatas. Kondisi ini tentunya menyebabkan jumlah indikator yang bisa ditampilkan pada publikasi ini menjadi sangat terbatas. Kekuatan publikasi ini terletak pada integrasi dan kompilasi data kewilayahan pada level desa. Dengan demikian diharapkan hasil indeks yang di peroleh dapat menggambarkan variasi aksesibilitas sampai pada satuan wilayah 3


administrasi terkecil (small area statistik). Sehingga variasi aksesibilitas antar desa di Kabupaten Ponorogo secara nyata dapat diketahui secara jelas, desa mana yang mempunyai aksesibilitas rendah dan desa mana yang mempunyai aksesibilitas tinggi.

4


BAB II METODOLOGI

2.1 KONSEP DAN DEFINISI Pengumpulan data pada publikasi ini dilakukan cara sensus (complete enumeration), pencacahan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas pelaksana teknis kegiatan terhadap responden. Dalam hal ini responden di tingkat kecamatan adalah camat maupun staff yang ditunjuk serta nara sumber lain yang relevan. Adapun untuk responden di tingkat desa adalah kepala desa maupun perangkat desa yang ditunjuk serta nara sumber lain yang relevan Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini antara lain sebagai berikut : 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa).



Kondisi topografi desa dilihat berdasarkan letak sebagian besar wilayah desa, dibedakan menjadi : 1. Lereng adalah bagian dari gunung / bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung). 2. Lembah adalah daerah rendah yang terletak diantara dua pegunungan atau dua gunung atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah

5


dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan. 3. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang. 

Kantor Kepala Desa adalah bangunan aset desa yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintahan desa yang tidak dimiliki oleh pribadi.



Ketinggian (altitude) kantor kepala desa dari permukaan laut adalah ketinggian kantor kepala desa dari permukaan laut dalam satuan meter dpal yang diukur menggunakan altimeter.



Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).



Lokasi wilayah desa terhadap hutan dibedakan ke dalam : 1. Di dalam hutan adalah desa yang seluruh wilayahnya terletak di tengah / dikelilingi hutan. 2. Di tepi / sekitar hutan adalah desa yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan. 3. Diluar hutan adalah desa yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan.



Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang kejadiannya tidak terduga, mengancam dan mengganggu kehidupan / penghidupan

6


masyarakat yang di sebabkan oleh faktor alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga dapat (berpotensi) mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian materi (harta benda), kerusakan lingkungan, dan rasa khawatir bagi sebagian besar penduduk. 

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menghasilkan siswa yang lulus dan diakui / di sahkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat / ijazah. Lembaga pendidikan dalam hal ini tidak termasuk lembaga pendidikan baru terdaftar secara definitif dan belum melakukan aktifitas belajar mengajar. Banyak lembaga kursus keterampilan yang menyebutkan bahwa lulusan kursusnya setara dengan diploma padahal belum tentu diakui oleh Kemendikbud sebagai diploma.



Jenjang pendidikan SD / MI meliputi jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik negeri maupun swasta.



Jenjang pendidikan SMP / MTs meliputi jenjang Sekolah Lanjutan Pertama dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), baik negeri maupun swasta.



Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, dalam hal ini adalah sarana kesehatan yang masih aktif / beroperasi.



Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota) yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan / desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan dengan rawat inap. Biasanya puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari dua sampai tiga puskesmas di dalam satu kecamatan.

7




Puskesmas pembantu (Pustu) adalah sarana kesehatan / bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa / kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah

yang

berfungsi

menunjang

dan

membantu

memperluas

jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan. 

Poliklinik adalah sarana kesehatan / bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.



Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.



Tempat praktek dokter adalah sarana kesehatan / bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktek dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.



Tempat praktek bidan adalah sarana kesehatan / bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.



Pos kesehatan desa (Poskesdes) atau yang lebih sering dikenal sebagai PKD di beberapa wilayah adalah sarana kesehatan / bangunan yang dibentuk di desa / kelurahan dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa / kelurahan. Poskesdes merupakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) sehingga

8


masyarakat dapat berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesehatan di lingkungannya dengan kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. Poskesdes dikelola oleh bidan dan dibantu beberapa kader. 

Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Disamping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA), keluarga berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.



Posyandu adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.



Bidan desa adalah seorang petugas paramedis yang bertugas sebagai bidan di desa / kelurahan dengan SK (bidan di desa). Bidan yang dimaksud adalah seorang petugas paramedis yang memperoleh pendidikan formal mengenai kebidanan dan tidak termasuk seseorang yang memperoleh pendidikan dan pelatihan kebidanan dari instansi terkait, seperti dinas kesehatan.



Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air,

9


kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 

Jenis permukaan jalan terluas adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa / kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari : aspal / beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu / papan yang biaanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.



Jalan poros utama adalah jalan utama yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, serta merupakan jalan strategis provinsi.



Jalan utama desa adalah jalan yang di anggap oleh sebagian besar penduduk desa / kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari / menuju kantor camat terdekat.



Penerangan jalan adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan para pengguna jalan.



Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang / ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat maupun air.



Angkutan umum adalah salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif.



Trayek angkutan adalah lintasan / rute / jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, barang, dan atau orang dan barang yang

10


mempunyai asal, tujuan dan lintasan perjalanan yang tetap tidak termasuk hanya barang saja. Kendaraan umum dengan trayek tetap, tetapi operasionalnya dapat di luar jalur trayek (sesuai permintaan penumpang), maka termasuk trayek tetap. 

Jarak tempuh adalah jarak yang sering dilalui dengan kendaraan, yang biasa digunakan oleh warga.



Waktu tempuh yang dicacat adalah rata-rata waktu tempuh dengan kendaraan yang biasanya digunakan oleh warga.



Biaya transportasi adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk sekali jalan. Bila rute yang digunakan pulang dan pergi berbeda maka yang digunakan adalah biaya rata-rata. Jika untuk menuju kantor bupati, warga menggunakan lebih dari satu modal transportasi maka pilih angkutan yang paling banyak digunakan oleh warga.



Komunikasi

adalah

proses

penyampaian

lambang-lambang

yang

mengandung arti antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi dan kegiatan pos dan giro. 

Informasi adalah hasil dari proses pengolahan data atau komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui media, media TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.



Telekomunikasi adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, atau berita melalui kawat, radio, secara visual atau sistem elektronik.



Keluarga

yang

berlangganan

telepon

kabel

adalah

keluarga

yang

berlangganan sambungan telepon dengan sistem jaringan operasionalnya menggunakan kabel sambungan telepon rumah.

11




Sinyal telepon seluler / handphone adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia. Telepon seluler yang dimaksud tidak termasuk mobile phone satelite.



Kantor kepala desa dikategorikan mempunyai fasilitas internet jika di kantor kepala desa tersedia fasilitas akses internet melalui instalasi khusus internet terdiri dari jaringan telepon, modem, wifi, dan sebagainya.



Warung

internet

(warnet)

adalah

tempat

yang

disediakan

untuk

menyelenggarakan pelayanan jasa internet. 

Progam TV adalah progam yang dirancang / disusun oleh stasiun / pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, maupun TV luar negeri. Progam TV yang dimaksud disini adalah progam TV baik menggunakan antena parabola / TV kabel ataupun tidak.



TV kabel atau cable television adalah sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui serat optik yang tetap atau kabel coaxial dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena (over-the-air).



Antena parabola adalah sebuah antena berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk komunikasi radio, televisi dan data dan juga untuk radiolocation (RADAR), pada bagian UHF and SHF dari spektrum gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang energi (radio) elektromagnetik yang relatif pendek pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan ukuran yang digunakan untuk antena parabola masih dalam ukuran yang masuk akal dalam rangka tingginya unjuk kerja respons yang diinginkan baik untuk menerima atau pun memancarkan sinyal. Antena parabola berbentuk seperti piringan. Antena parabola dapat digunakan untuk mentransmisikan berbagai

12


data, seperti sinyal telepon, sinyal radio dan sinyal televisi, serta beragam data lain yang dapat ditransmisikan melalui gelombang. Fungsi antena parabola yang umum diketahui oleh masyarakat di Indonesia adalah sebagai alat untuk menerima siaran televisi satelit. 

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar bisa menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar bisa terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus komoditas tertentu.



Pasar dengan bangunan permanen adalah pasar pada bangunan tetap, yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.



Pasar dengan bangunan semi permanen adalah pasar pada bangunan tetap, yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding. Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.



Pasar tanpa bangunan adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, seperti pasar kaget (pasar yang muncul di lokasi yang bukan di peruntukkan pasar dan selesai dengan cepat).



Kios yang menjual sarana produksi pertanian (saprotan) adalah tempat penjualan pupuk, bibit, dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dibedaan menurut kepemilikan (KUD atau non-KUD).



Koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian) adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip : 1. Keanggotaannya sukarela dan terbuka.

13


2. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. 

Koperasi unit desa (KUD) adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

2.2 DATA Pubikasi ini menggunakan data dari berbagai sumber data baik primer maupun sekunder. Sumber data yang utama berasal dari hasil Podes yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Ponorogo. Disamping itu juga dilakukan pengumpulan data penunjang dengan cara penggalian data di lapangan. Penggalian data di lapangan dilakukan dengan obyek kecamatan maupun kantor desa. Data podes yang merupakan data dan informasi berbasis wilayah (spasial) digunakan untuk melengkapi data dan informasi sektoral yang telah ada. Data dan informasi tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh semua wilayah hingga tingkat terkecil (small areas) digabungkan dengan master file desa sebagai penghubung untuk mencocokkan wilayah administrasi pada sumber data yang berbeda tersebut.

14


2.3 PENGHITUNGAN INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan ukuran untuk menentukan tipologi desa berdasarkan tingkat kesulitan untuk akses ke wilayah suatu desa. IKG pada dasarnya merupakan indeks yang disusun berdasarkan skoring yang dilakukan untuk masing-masing instrumen penilaian. Pemilihan instrumen ini dilakukan dengan mengacu pada empat komponen utama yaitu : 1. Ketersediaan pelayanan dasar; 2. Kondisi infrastuktur dan geografis desa; 3. Transportasi; dan 4. Komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Dalam menjabarkan keempat komponen tersebut, diperlukan indikator yang dipilih dengan harapan dapat mewakili ketersediaan dan kondisi dari masing-masing komponen di atas. Masing-masing indikator diberikan skoring dengan nilai skor 0 atau 1. Penentuan nilai skoring 0 atau 1 berdasakan kepada kondisi masing-masing indikator pada desa yang bersesuaian, dimana untuk kondisi yang menggambarkan nilai positif atau tingkat aksesibilitas tinggi diberikan nilai skor 1, sedangkan kondisi yang menggambarkan tingkat aksesibilitas rendah diberikan nilai skor 0. Sehingga indeks yang nanti dihasilkan dari hasil skoring ini merupakan Indeks Keterbukaan Wilayah (IKW). Hasil skoring untuk masing-masing indikator dalam komponen digunakan untuk menghitung indeks untuk masing-masing komponen, dimana indeks akan bernilai 0 (buruk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan analisa biasanya dikalikan 100. Agar mudah dipahami, maka keempat komponen tersebut disusun menjadi indeks komposit yang digabung menjadi indeks tunggal. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut :

15


{𝑋(𝑖) −𝑀𝑖𝑛.𝑋(𝑖) }

1

𝐼𝐾𝑊 = 4 ∑4𝑖=1 𝐼(𝑖) dimana 𝐼(𝑖) = {𝑀𝑎𝑥.𝑋

(𝑖) −𝑀𝑖𝑛.𝑋(𝑖) }

dimana :

Berdasarkan

𝐼(𝑖)

: Indeks Komponen IKW ke-i (i =1,2,3,4)

𝑋(𝑖)

: Nilai indikator komponen IKW ke-i

𝑀𝑎𝑥. 𝑋(𝑖)

: Nilai Maksimum 𝑋(𝑖)

𝑀𝑖𝑛. 𝑋(𝑖)

: Nilai Minimun 𝑋(𝑖)

nilai

IKW

yang

diperoleh

(setelah

dikalikan

100

untuk

mempermudah analisis), kita dapat menghitung besaran nilai IKG dengan rumusan sebagai berikut : 𝐼𝐾𝐺 = 100 − 𝐼𝐾𝑊

Sedangkan untuk penghitungan masing-masing komponen indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

2.3.1

Ketersediaan Pelayanan Dasar Ketersediaan pelayanan dasar merupakan salah satu komponen yang

cukup penting dalam penghitungan IKG. Pelayanan dasar pada prinsipnya merupakan hak-hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan ketersedian pelayanan dasar secara umum yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan. Indikator pelayanan dasar yang dipilih adalah sebagai berikut:

16


a. Pendidikan Meliputi ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat dasar 9 tahun yang dirinci menurut jenjang pendidikan yaitu tingkat dasar atau yang sederajat serta tingkat lanjutan pertama atau yang sederajat baik negeri maupun swasta. b. Kesehatan Meliputi ketersedian sarana kesehatan maupun tenaga kesehatan yang ada. Indikator yang dipilih diantaranya keberadaan puskesmas baik dengan ataupun tanpa rawat inap atau puskesmas pembantu; keberadaan poliklinik / balai pengobatan; keberadaan tempat praktek dokter; keberadaan tempat praktek bidan; keberadaan poskesdes / polindes; keberadaan posyandu serta keberadaan bidan desa (BDD).

2.3.2

Kondisi Infrastruktur dan Geografis Desa Kondisi infrastruktur dan geografis desa sangat mempengaruhi tingkat

aksesibilitas ke desa tersebut. Semakin minim infrastruktur maka akan semakin sulit desa tersebut dijangkau. Selain itu kondisi geografis yang kurang mendukung, biasanya berupa daerah pegunungan atau lereng yang curam juga akan menurunkan tingkat aksesibilitas desa. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi infrastuktur dan geografis yang dipilih adalah sebagai berikut: a. Infrastruktur Meliputi jenis permukaan jalan yang terluas; kondisi jalan apakah dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih sepanjang tahun; dilewati poros jalan utama; keberadaan penerangan di jalan utama desa; keberadaan pasar baik berupa pasar permanen, semi permanen atau pasar tanpa bangunan; serta keberadaan kios yang menjual sarana produksi pertanian baik milik KUD maupun non-KUD. 17


b. Geografis desa Meliputi kondisi topografi wilyah desa; letak ketinggian kantor kepala desa; lokasi wilayah desa terhadap hutan; serta kejadian bencana alam (yang mengganggu kehidupan dan menyebabkan bagi masyarakat) yang terjadi selama 3 tahun terakhir.

2.3.3

Transportasi Transportasi merupakan komponen yang sangat vital dalam penentuan

aksesibilitas desa. Ketersediaan transportasi khususnya transportasi umum yang murah dan mudah bagi masyarakat sangat berperan dalam menentukan tingkat aksesibilitas suatu wilayah. Semakin mudah dan murah transportasi umum di suatu wilayah akan mendorong orang untuk melakukan aktifitas baik ekonomi, pendidikan maupun pariwisata yang pada muaranya akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Indikator yang dipilih dalam komponen transportasi sebagian telah terwakili dalam komponen infrastruktur diantaranya kondisi jalan. Namun demikian beberapa indikator yang transportasi yang belum dimasukkan dalam komponen infrastuktur yang dipilih sebagai berikut : a. Angkutan Umum Meliputi keberadaan angkutan umum dengan trayek tetap yang melewati / melintasi desa; operasional angkutan umum utama; serta keberadaan operasional angkutan umum di siang dan malam hari. b. Akses ke Kantor Bupati (pusat pemerintahan) Menunjukkan tingkat aksesibilitas penduduk menuju pusat pemerintahan, dalam hal ini diwakili oleh kantor bupati. Indikator yang digunakan meliputi jarak tempuh ke kantor bupati; waktu tempuh ke kantor bupati; angkutan umum yang biasa digunakan penduduk ke kantor bupati serta perkiraan biaya transportasi yang digunakan untuk menuju ke kantor bupati. 18


2.3.4

Komunikasi desa ke kabupaten / kota Komunikasi desa ke kabupaten / kota merupakan salah satu komponen

dalam penentuan aksesibilitas desa. Kemudahan komunikasi dan penyampaian informasi akan mendukung kemajuan desa. Semakin lancar jalur komunikasi maka akan semakin tinggi aksesibilitas desa. Beberapa indikator dari komponen komunikasi desa ke kabupaten / kota yang dipilih sebagai berikut : a. Telepon Meliputi keberadaan keluarga pengguna telepon kabel; serta keberadaan sinyal telepon seluler / handphone yang kuat di wilayah desa tersebut. b. Internet dan televisi Meliputi keberadaan fasilitas internet di desa, baik fasilitas internet di kantor kepala desa maupun keberadaan warnet; serta penerimaan siaran televisi tanpa menggunakan antena parabola maupun TV kabel.

19


BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 PROFIL KABUPATEN PONOROGO Kabupaten Ponorogo yang juga dikenal sebagai tanah reog terletak di sebelah barat daya Kota Surabaya atau tepatnya berada pada koordinat 111°17’ – 111°52’ Bujur Timur dan 7° 49’ – 8°20’ Lintang Selatan, dengan wilayah seluas 1.371,78 km² dan berada pada ketinggian antara 143 sampai dengan 1.052 meter di atas permukaan air laut. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk di sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah timur, Kabupaten Pacitan di sebelah Selatan serta Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Ponorogo dilewati 16 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian. Sebagian besar lahan yang ada digunakan untuk area pertanian yaitu seluas 872,57 Km2, sedang sisanya adalah lahan hutan negara, pekarangan dan bangunan serta lainnya. Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan yang membawahi 26 kelurahan dan 281desa dengan 2.274 RW dan 6.869 RT. Pada Tahun 2013 jumlah total perangkat desa / kelurahan sebanyak 3.963 orang yang terdiri dari 306 Kepala Desa / Kelurahan, 222 Sekretaris Desa / Kelurahan, 891 Kaling / Kasun / Kamituwo dan 2.544 petugas urusan teknis desa. Sedangkan untuk menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Ponorogo didukung oleh 12.595 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi

20


PNS pria mencapai 55 persen (7.188 orang), dan sisanya PNS wanita (5.817 orang). Pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2013 mencapai 1,45 triliun rupiah dengan sumber terbesar berasal dari pendapatan transfer (90,1 persen). Peningkatan signifikan terjadi pada penerimaan pajak daerah yang naik 92,7 persen dibanding tahun 2012 karena mulai tahun 2013 terdapat pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten dengan tujuan untuk meningkatkan PAD. Realisasi belanja daerah tahun 2013 mencapai 1,4 triliun rupiah, naik 10,42 persen dibanding tahun 2012. Belanja terbesar diperuntukkan untuk belanja operasional (91,76 persen). Di sisi lain total belanja modal mengalami penurunan sebesar 42,68 persen dibanding tahun 2012.

Gambar 3.1. Peta sebaran kepadatan penduduk menurut kecamatan

21


Dalam satu dekade terakhir periode 2000 hingga 2010 jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo meningkat 1,64 persen dengan sex ratio (perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan) 98,96 pada tahun 2000 dan 99,98 pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa pada dekade 2000 hingga 2010 secara rata-rata perkembangan jumlah penduduk perempuan lebih lambat dibanding perkembangan penduduk laki-laki. Sementara itu pada tahun 2013 jumlah penduduk mencapai 863.890 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 431.382 jiwa dan penduduk perempuan 432.508 jiwa. Selama tiga tahun terakhir rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,33 persen per tahun dengan sex ratio sebesar 99,74 pada tahun 2013. Luas lahan sawah pada tahun 2013 mencapai 34.638 Ha (mengalami penurunan 162 Ha dibanding tahun 2012), yang terdiri dari sawah irigasi teknis seluas 29.929 Ha, sawah irigasi setengah teknis seluas 625 Ha, sawah irigasi non teknis 2.334 Ha dan sawah tadah hujan seluas 1.750 Ha. Meski luas panen tanaman padi pada tahun 2013 meningkat 5,23 persen dibanding tahun 2012 namun produksinya menurun 0,2 persen dengan total produksi sebesar 426.800 ton. Serangan hama yang terjadi pada tahun 2013 menyebabkan produktivitas tanaman padi merosot pada angka 60,88 kuintal per hektar. Selain padi, tanaman palawija yang cukup potensial adalah ubi kayu dan jagung dengan produksi pada tahun 2013 masing-masing sebesar 536.007 ton dan 256.540 ton. Seluruh komoditi tanaman palawija kecuali jagung dan ubi jalar mengalami penurunan produksi dibanding tahun 2012. Komoditas yang turun paling tinggi adalah kacang tanah sebesar 39,14 persen dan kedelai sebesar 28,00 persen. Faktor panjangnya musim penghujan pada tahun 2013

22


menyebabkan pertumbuhan tanaman yang membutuhkan cuaca panas menjadi terganggu dan akhirnya berpengaruh pada produktivitasnya. Potensi tanaman perkebunan utama di Kabupaten Ponorogo adalah tebu, kelapa, tembakau, kakao, cengkeh dan beberapa jenis tanaman biofarmaka. Komoditas tebu, tembakau, kelapa dan cengkeh mengalami penurunan produksi dibanding tahun 2012. Produksi tebu turun 31,05 persen, tembakau ram turun 0,19 persen, kelapa turun 31,17 persen dan cengkeh turun 34,86 persen. Sementara untuk tanaman biofarmaka yang cukup dominan di Kabupaten Ponorogo adalah kunyit, jahe dan temulawak. Produksi jenis tanaman ini pada tahun 2013 meningkat tajam mencapai 10.045,58 ton jahe, 4.971,48 ton kunyit dan 1.409,70 ton temulawak. Selain tanaman perkebunan, Kabupaten Ponorogo juga merupakan penghasil tanaman buah-buahan yang cukup potensial seperti alpukat, nangka, pepaya, jeruk keprok, durian, mangga dan pisang. Untuk komoditi mangga, jeruk keprok, pepaya, durian dan alpukat produksinya meningkat dibanding tahun 2012. Namun untuk komoditi pisang, nangka dan melon pada tahun 2013 hasilnya tidak sebaik tahun sebelumnya. Sementara komoditi sayur-sayuran seperti wortel, cabe, petai, bawang daun dan bawang merah produksinya juga merosot dibanding tahun 2012. Bahkan produksi wortel dan petai masing-masing turun hingga 53,97 persen dan 48,04 persen. Secara keseluruhan total produksi sayur-sayuran di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2013 mencapai 27.313 ton, menurun 20,92 persen dibanding tahun sebelumnya. PDRB Kabupaten Ponorogo tahun 2013 atas dasar harga berlaku sebesar 10,7 triliun rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 3,9 triliun rupiah. Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 32,48 persen meski dari 23


tahun ke tahun cenderung semakin menurun. Sementara sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih (1,22 persen). PDRB per kapita (adhb) penduduk Kabupaten Ponorogo selama tahun 2013 sebesar 12,4 juta rupiah, naik 12,44 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 11 juta rupiah per tahun. Laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2013 sebesar 5,67 persen, melambat

dibanding

tahun 2012 yang

mencapai 6,52 persen karena

melemahnya kinerja sektor pertanian. Sektor yang tumbuh paling cepat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,2 persen.

3.2

GAMBARAN UMUM

3.2.1. Gambaran Umum Pelayanan Dasar Ketersediaan sarana maupun prasarana pendidikan baik berupa fisik maupun non fisik yang memadai merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi spiritual, intelegensi, keahlian. Dengan demikian maka cita-cita menjadi bangsa yang maju tentu akan dapat dicapai, karena kemajuan suatu bangsa dapat diukur atau dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya. Menurut data Dinas Pendidikan, pada tahun 2013 sarana pendidikan tingkat dasar yang tersedia sebanyak 601 sekolah (baik negeri maupun swasta). Sedangkan untuk tingkat SLTP tersedia sarana pendidikan sebanyak 88 sekolah baik negeri maupun swasta. Sedangkan berdasarkan data Kantor Departemen Agama, pada tahun 2013 sarana pendidikan tingkat ibtidaiyah yang tersedia sebanyak 87 madrasah

24


baik negeri maupun swasta. Adapun untuk tingkat tsanawiyah tersedia sarana pendidikan sebanyak 78 madrasah baik negeri maupun swasta.

Gambar 3.2. Peta Sebaran Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan Tahun 2013

Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan di bidang kesehatan adalah penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas kesehatan yang bermutu. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang bermutu menjadi sebuah keharusan, begitu pula yang dilakukan pemerintah Kabupaten

25


Ponorogo dalam beberapa tahun terakhir terus melakukan pembenahan terhadap sarana kesehatan yang ada. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, tercatat bahwa jumlah fasilitas kesehatan menurut jenisnya sebagai berikut: rumah sakit sebanyak 6 unit, yang terdiri dari 1 rumah sakit pemerintah dan 5 rumah sakit swasta, puskesmas sebanyak 31 unit, pustu sebanyak 57 unit, puskesmas keliling sebanyak 46 unit, balai pengobatan sebanyak 26 unit, posyandu 1.122 unit serta dokter praktek sebanyak 128 unit pelayanan.

3.2.2. Gambaran Umum Kondisi Infrastruktur Sarana infrastruktur khususnya infrastruktur perhubungan berperan penting sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Infrastruktur jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota dengan desa, dan antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk untuk mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Berdasarkan data, panjang jalan di Kabupaten Ponorogo sepanjang 1.002,58 km yang terdiri dari 86,47 km jalan provinsi atau jalan poros utama dan 916,11 km jalan kabupaten. Jenis permukaan jalan provinsi semuanya aspal, sedangkan untuk jalan kabupaten terdiri dari 728,09 km jalan aspal, 142,02 km jalan kerikil serta 46 km jalan tanah. Kondisi jalan propinsi sepanjang 14,18 km berada pada kondisi baik, 39,35 km kondisi sedang, 28,64 km kondisi rusak serta 4,30 km berada pada kondisi rusak berat. Adapun jalan kabupaten sepanjang 26


450,01 km berada pada kondisi baik, 221, 35 km kondisi sedang, 152,42 kondisi rusak serta 92,33 km pada kondisi rusak berat.

Gambar 3.3. Komposisi jalan menurut kondisi jalan.

Infrastruktur perkonomian yang tidak kalah pentingnya dalam percepatan pembangunan adalah pasar. Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang sangat vital dalam pembangunan khususnya bidang ekonomi. Pasar bagi konsumen merupakan fasilitas yang mempermudah memperoleh barang dan jasa kebutuhan sehari-hari, sedangkan bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Disamping itu pasar mempunyai fungsi sebagai sarana distribusi yang akan memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Berdasarkan data podes, di Kabupaten Ponorogo terdapat infrastruktur bangunan pasar sejumlah 103 lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan perincian jumlah pasar dengan bangunan permanen sebanyak 52 lokasi,

27


jumlah pasar dengan bangunan semi permanen 35 lokasi serta jumlah pasar tanpa bangunan sebanyak 16 lokasi.

3.2.3. Gambaran Umum Transportasi Transportasi mempunyai peran vital dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini hampir semua aktifitas utamanya terkait pembangunan tentu memerlukan

transportasi.

Transportasi

berperan

penting

dalam

mengoakomodasi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Disamping itu pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas wilayah yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi masyarakat. Perkembangan sarana transportasi umum di Kabupaten Ponorogo tahun 2013 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kemajuan. Hal ini terlihat dari data jumlah kendaraan wajib uji yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Jumlah mobil penumpang umum pada tahun 2013 sebanyak 63 unit, naik dibanding kondisi tahun sebelumnya sebanyak 62 unit. Jumlah bus umum mengalami peningkatan jumlah dari 383 unit pada tahun 2012 menjadi 306 unit pada tahun 2013. Begitu pula bus bukan umum mengalami peningkatan dari 120 unit pada tahun 2012 naik menjadi 129 unit pada tahun 2013. Mobil barang juga mempunyai fenomena yang tidak jauh berbeda dengan mobil penumpang. Dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Tercatat jumlah mobil barang umum sebanyak 669 unit pada tahun 2012 naik menjadi 838 unit pada tahun 2013. Begitupun jenis mobil barang bukan umum, naik menjadi 5.886 unit pada tahun 2013 dari sebelumnya 5.661 unit pada tahun 2012.

28


3.2.4. Gambaran Umum Komunikasi Sarana komunikasi serta kualitas pelayanannya saat ini dirasakan sangat penting, karena dengan tersedianya sarana komunikasi yang baik akan memperlancar segala aktivitas sosial, ekonomi maupun pemerintahan. Peranan komunikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet semakin besar dalam memberikan akses tanpa batas. Dengan menggunakan internet, berbagai macam transaksi perdagangan dapat dilakukan tanpa perlu beranjak dari tempat kita. Bahkan tidak ada lagi antrian berjam-jam di loket-loket pelayanan. Disamping itu juga dimanfaatkan dalam melakukan transaksi pembelian barang secara online tanpa harus ke pasar untuk bertemu dengan penjual. Akses internet saat ini sudah dapat dilakukan dengan menggunakan telepon seluler / handphone, dengan syarat ketersediaan jaringan dan ditunjang harga gadget yang semakin terjangkau maka tidak mengherankan bila beberapa tahun terakhir internet sudah masuk ke semua kecamatan yang ada. Namun demikian masih juga dijumpai warnet di beberapa tempat bahkan sampai di wilayah pedesaan. Hal ini mengindikasikan animo masyarakat untuk mengakses internet cukup tinggi. Sebagai imbas perkembangan pada penggunaan telepon seluler, hal sebaliknya terjadi pada penggunaan telepon kabel. Menurut data dari PT. Telekomunikasi Indonesia Cabang Ponorogo, tercatat jumlah pelanggan telepon baik residensial maupun bisnis pada tahun 2013 sebanyak 11.616 pelanggan, menurun dibanding tahun 2012. Sementara jasa pelayanan pos utamanya pengiriman surat dalam negeri luar negeri terus mengalami penurunan. Agaknya layanan pos saat ini dirasa kurang bersaing dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Masyarakat cenderung menggunakan sarana short massages service 29


(SMS) untuk kepeluan berkirim kabar maupun sms banking untuk keperluan transaksi perbankannya.

30


BAB IV ULASAN SINGKAT

4.1

INDEKS KETERBUKAAN WILAYAH Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan terhadap 281 wilayah

administrasi desa, ternyata didapat kesimpulan bahwa Desa Balong Kecamatan Balong dan Desa Kauman Kecamatan Kauman sebagai desa yang paling tinggi aksesibilitasnya dengan nilai IKW 91,15. Pada kedua desa tersebut mempunyai skor yang tinggi untuk keempat komponen, baik dari fasilitas pelayanan dasar, infrastruktur dan geografis, transportasi maupun komunikasi. Komponen komunikasi memiliki skor tertinggi di kedua desa tersebut, selain itu juga relatif lengkap dalam hal fasilitas dan infrastruktur, berada pada poros jalan utama juga memiliki jarak ke ibukota kabupaten pun relatif dekat. Beberapa desa lain yang mempunyai IKW cukup tinggi diantaranya Desa Slahung Kecamatan Slahung dengan IKW 88,93 dengan sumbangan utama pada komponen kelengkapan fasilitas pelayanan dasar dan komunikasi. Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan serta Desa Beton dan Madusari di Kecamatan Siman, tercatat sebagai desa yang juga mempunyai IKW cukup tinggi dengan nilai diatas 88. Ketiganya tercatat cukup lengkap pada ketersediaan komponen komunikasi dan infrastruktur. Secara lengkap desa – desa yang memiliki tingkat aksesibilitas terbaik di Kabupaten Ponorogo dalam hal ini desa dengan nilai IKW di atas 88,00 disajikan pada tabel 4.1.

31


Tabel 4.1. Desa dengan tingkat aksesibilitas tertinggi INDEKS

NO

KECAMATAN

KOMPONEN DESA Pelayanan Dasar

Infrastruktur

IKW Transportasi

Komunikasi

1.

Kauman

Kauman

88,89

90,00

85,71

100,00

91,15

2.

Balong

Balong

88,89

90,00

85,71

100,00

91,15

3.

Slahung

Slahung

100,00

70,00

85,71

100,00

88,93

4.

Jenangan

Ngrupit

88,89

80,00

85,71

100,00

88,65

5.

Siman

Beton

77,78

90,00

85,71

100,00

88,37

6.

Siman

Madusari

66,67

100,00

85,71

100,00

88,10

4.1.1

Komponen Pelayanan Dasar Pelayanan dasar yang dalam hal ini diwakili oleh ketersediaan fasilitas

dan pelayanan dibidang pendidikan dan kesehatan ternyata belum semua desa tersedia fasilitas pelayanan dasar khususnya bidang pendidikan. Tercatat dari 281 desa yang ada, sebanyak 2 desa (0,71%) tidak terdapat fasilitas sekolah baik tingkat SD ataupun MI, yaitu desa Nglarangan Kecamatan Kauman serta Desa Krisik Kecamatan Pudak. Adapun keberadaan sekolah lanjutan pertama baik SMP maupun MTs tercatat di 113 desa, atau sekitar 40,21%. Untuk lebih detail penyebaran fasilitas pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.2. Dari Tabel 4.2. terlihat terdapat 1 desa yang tidak terdapat fasilitas pendidikan baik SD/MI mauapun SMP/MTs yaitu Desa Nglarangan Kecamatan Kauman. Disamping itu terdapat 1 desa yang tidak tersedia fasilitas SD/MI tetapi tersedia SMP/MTs yaitu Desa Krisik Kecamatan Pudak. Adapun jumlah desa

32


yang hanya tersedia fasilitas SD/MI saja sekitar 167 desa, serta desa yang tersedia fasilitas SD/MI dan SMP/MTS sejumlah 112 desa. Hal ini secara umum menggambarkan ketersediaan fasilitas pendidikan sudah cukup merata diantara desa yang ada. Minimal terdapat satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar kecuali pada 2 desa tersebut di atas, bahkan salah satunya masih tersedia sekolah jenjang pendidikan lanjutan pertama.

Tabel 4.2. Penyebaran Fasilitas Pendidikan Tingkat Dasar dan Lanjutan Pertama SD/MI Keberadaan Fasilitas Pendidikan 0. Tidak Ada

1. Ada

0. Tidak Ada

1

167

1. Ada

1

112

SMP/MTs

Dibidang kesehatan tercatat dari 281 desa yang menjadi obyek penelitian ternyata semua desa telah memiliki posyandu. Kondisi ini tetntu cukup mengembirakan dimana semua balita yang nota bene merupakan generasi penerus bangsa, minimal mendapatkan pelayanan pantauan kesehatan khususnya peningkatan berat badan secara teratur setiap bulan. Diharapkan apabila terjadi pertumbuhan balita yang kurang baik akan segera terdeteksi, karena dengan penimbangan rutin disertai pemberian makanan tambahan untuk balita di posyandu maka akan terdeteksi bila seorang balita tidak mengalami penambahan berat badan setiap bulannya. Sehingga angka gizi buruk yang mungkin dialami oleh balita khususnya di wilayah pedesaan akan dapat ditekan serendah mungkin, yang pada muaranya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

33


Keberadaan sarana kesehatan berupa puskesmas / pustu maupun balai pengobatan / poliklinik

sudah cukup memadai. Puskesmas maupun pustu

dengan layanan rawat inap maupun rawat jalan telah tersebar di 80 desa (28,47%), sedangkan keberadaan

balai pengobatan / poliklinik tersebar di 8

desa saja. Penyebaran puskesmas / pustu dan balai pengobatan / poliklinik secara lengkap disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel. 4.3. Penyebaran Puskesmas / pustu dan Balai pengobatan / Poliklinik Balai Pengobatan / Poliklinik Keberadaan Fasilitas Kesehatan 0. Tidak Ada 0. Tidak Ada

1. Ada

197

4

76

4

Puskesmas / Pustu 1. Ada

Berdasarkan Tabel 4.3. dapat terlihat bahwa terdapat 197 desa yang tidak terdapat fasilitas kesehatan baik berupa puskesmas / pustu maupun balai pengobatan / poliklinik. Sedangkan 76 desa tercatat keberadaan fasilitas berupa puskesmas / pustu saja serta 4 desa yang hanya terdapat fasilitas balai pengobatan. Adapun Desa Slahung Kecamatan Slahung, Desa Balong Kecamatan Balong, Desa Sukosari Kecamatan Babadan serta Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo tercatat sebagai desa yang memiliki ketersediaan fasilitas balai pengobatan / poliklinik maupun puskesmas / pustu. Keberadaan polindes / poskesdes belum menyentuh pada semua desa, tercatat masih terdapat sekitar 11,39% atau 32 desa yang belum memiliki fasilitas poskesdes / polindes. Namun demikian dari ke 32 desa tersebut sudah terdapat fasilitas kesehatan berupa puskesmas / pustu, sehingga pelayanan dasar khusunya terhadap kesehatan ibu hamil sudah cukup baik. Bahkan

34


terdapat 48 desa yang tersedia fasilitas baik puskesmas / pustu maupun polindes / poskesdes secara bersama. Disamping ketersediaan sarana kesehatan dasar, penyebaran tenaga medis juga mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya. Tanpa adanya ketersediaan tenaga medis yang mencukupi maka ketersediaan fasilitas kesehatan tidak akan memberikan manfaat yang maksimal. Keberadaan tenaga bidan di desa (BDD) sudah hampir merata disemua desa, dimana hanya terdapat 3 desa yang tidak memiliki BDD yaitu Desa Bulak Kecamatan Balong, Desa Jrakah Kecamatan Sambit serta Desa Babadan Kecamatan Babadan. Keberadaan tempat praktek dokter terdapat di 36 desa, sedangkan keberadaan praktek bidan terdapat di 222 desa. Kombinasi tempat praktek bidan dan tempat praktek dokter tercatat sebanyak 55 desa yang tidak dijumpai tempat praktek dokter maupun bidan. Selain itu terdapat 190 desa yang terdapat praktek bidan namun tidak terdapat praktek dokter serta 4 desa yang terdapat praktek dokter namun tidak terdapat praktek bidan yaitu Desa Sambilawang dan Desa Padas di Kecamatan Bungal, Desa Tanjungsari Kecamatan Jenangan serta Desa Sukosari Kecamatan Babadan. Secara umum beberapa desa tercatat memiliki fasilitas pelayanan dasar yang sangat baik diantaranya Desa Slahung Kecamatan Slahung, Desa Kauman Kecamatan Kauman, Desa Balong Kecamatan Balong, Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan, Desa Ngunut dan Desa Sukosari Kecamatan Babadan, Desa Ngasinan Kecamatan Jetis, Desa Bungkal Kecamatan Bungkal serta Desa Pulung dan Desa Kesugihan Kecamatan Pulung. Kesepuluh desa tersebut memiliki indek komponen pelayanan dasar di atas 88,00. Desa – desa yang mempunyai skor pelayanan dasar tertinggi secara lengkap disajikan pada Tabel 4.4.

35


Praktek Dokter

Praktek Bidan

1

1

1

1

1

1

1

1

1 100,00

2 KAUMAN

KAUMAN

1

1

1

0

1

1

1

1

1

88,89

3 BALONG

BALONG

1

1

1

1

0

1

1

1

1

88,89

4 JENANGAN

NGRUPIT

1

1

1

0

1

1

1

1

1

88,89

5 BABADAN

NGUNUT

1

1

1

0

1

1

1

1

1

88,89

6 JETIS

NGASINAN

1

1

1

0

1

1

1

1

1

88,89

7 BABADAN

SUKOSARI

1

1

1

1

1

0

1

1

1

88,89

8 BUNGKAL

BUNGKAL

1

1

1

0

1

1

1

1

1

88,89

9 PULUNG

PULUNG

1

1

1

0

1

1

1

1

1

88,89

KESUGIHAN

1

1

1

0

1

1

1

1

1

88,89

10 PULUNG

4.1.2

DESA

Bidan di Desa

Puskesmas/pustu

SLAHUNG

KECAMATAN

Posyandu

SMP / MTs

1 SLAHUNG

No

Poskesdes /Polindes

SD / MI

Balai Pengobatan / Poliklinik

SCORING

INDEKS KOMPONEN PELAYANAN DASAR

Tabel 4.4. Desa dengan Indeks Komponen Pelayanan Dasar Tertinggi

Komponen Infrastuktur dan Geografis Pada komponen infrastruktur dan geografis terdapat beberapa hal yang

cukup menarik untuk diamati diantaranya dari 281 desa yang ada masih terdapat 31 desa yang jenis permukaan jalan terluas bukan aspal / beton, serta masih ada dua desa yang pada saat tertentu khususnya ketika turun hujan kendaraan roda empat atau lebih tidak dapat melintasinya yaitu Desa Dayakan Kecamatan Badegan dan Desa Munggu Kecamatan Bungkal. Fasilitas penerangan jalan utama desa juga mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah, dengan penerangan jalan

36


utama desa yang memadai diharapkan para tingkat keselamatan pengguna jalan khususnya dimalam hari semakin meningkat yang pada akhirnya akan memperlancar arus lalulintas dari dan ke desa tersebut. Masih terdapat sekitar 12 desa yang belum memiliki penerangan jalan utama desa atau sekitar 4,27 persen yang berada di Kecamatan Ngrayun sebanyak tujuh desa, Kecamatan Balong sebanyak 3 desa, Desa Jrakah Kecamatan Sambit, serta Desa Tumpuk Kecamatan Sawoo.

Tabel 4.5. Keberadaan Jalan Aspal/Beton dan Penerangan Jalan Utama Desa Permukaan Jalan Terluas Aspal/Beton Keberadaan Infrastruktur Jalan 0. Tidak Penerangan Jalan Utama Desa

1. Tidak 2. Ada

1. Ya

7

5

24

245

Poros jalan utama yang merupakan jalur utama yang menghubungkan Kabupaten Ponorogo dengan kabupaten tetangga melewati 49 desa. Kesemua desa yang dilewati poros jalan utama sudah memiliki penerangan jalan utama desa. Sedangkan 232 desa yang tidak dilalui poros jalan utama tercatat sebanyak 220 desa memiliki penerangan jalan utama desa, sedangkan sisanya 12 desa belum memiliki penerangan jalan utama desa. Keberadaan infrastruktur ekonomi pertanian tercatat sebanyak 84 desa atau sekitar 29,89 persen dari jumlah desa yang memiliki pasar baik berupa pasar permanen, semi permanen maupun pasar tanpa bangunan seperti pasar krempyeng. Disamping itu fasilitas yang menjual sarana produksi pertanian baik yang dikelola KUD ataupun non-KUD dapat dijumpai di 203 desa yang berarti mencakup sekitar 72,24 persen dari jumlah desa. Dengan kondisi ini diharapkan masyarakat khususnya petani yang merupakan penyokong perekonomian

37


terbesar di Kabupaten Ponorogo dimana share sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2013 sebesar 32,48 persen, dapat menjalankan proses produksinya dengan lancar. Dengan adanya ketersediaan bahan dan alat produksi sudah sampai ke level desa maka perekonomian akan tumbuh lebih cepat didaerah tersebut karena proses produksi dapat segera dilakukan.

Tabel 4.6. Keberadaan Pasar dan Kios Penjual Sarana Produksi Pertanian Keberadaan Infrastruktur Ekonomi Pertanian Kios Penjual Sarana Produksi Pertanian

Pasar 0. Tidak

0. Tidak 1. Ada

1. Ada

59

19

138

65

Daya dukung geografis wilayah desa di Kabupaten Ponorogo secara umum cukup baik. Tercatat sebanyak 206 desa atau sekitar 73,31 persen desa memiliki topografi desa sebagian besar berupa dataran. Sisanya sebanyak 75 desa memiliki topografi sebagian besar wilayah desa berupa lereng / puncak ataupun lembah. Adapun ketinggian rata-rata desa yang dalam hal ini diambil pada satu titik dimana kantor desa berada menyiratkan bahwa terdapat sekitar 80 desa yang memiliki ketinggian kantor desa di atas 200 meter di atas permukaan laut. Ini berarti kondisi sebagian besar desa berupa dataran rendah yang landai.

Tabel 4.7. Kondisi Topografi dan Altitude Desa Sebagian Besar Topografi Berupa Dataran Kondisi Geografis Desa 0. Tidak Ketinggian Kantor Desa < 200 mdpl

1. Ya

0. Tidak

64

16

1. Ya

11

190

38


Secara umum beberapa desa terdeteksi memiliki fasilitas yang lengkap dalam komponen infrastruktur dan geografis dalam baik dari sisi infrastruktur jalan, infrastruktur ekonomi pertanian maupun dukungan geografis wilayah. Desa Madusari Kecamatan Siman, Desa Kapuran Kecamatan Badegan, Desa Nailan dan Jebeng Kecamatan Slahung, Desa Ploso Jenar Kecamatan Kauman, serta Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukorejo memiliki kelengkapan fasilitas baik dari sisi ifrastuktur jalan, infrastruktur ekonomi pertanian maupun dukungan geografis wilayah. Pada keenam desa tersebut tercatat memiliki permukaan jalan terluas berupa aspal/beton, dapat dilalui kendaraan roda empat atau lebih sepanjang tahun, dilalui poros jalan utama, serta terdapat fasilitas pasar maupun kios sarana produksi. Disamping itu dukungan geografis wilayah cukup baik yaitu sebagian besar topografi desa berupa dataran, ketinggian desa dalam hal ini diwakili oleh ketinggian kantor desa kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut, letak wilayah desa berada di luar hutan serta tidak ada kejadian bencana selama tiga tahun terakhir. Hasil scoring keenam desa tersebut untuk komponen infrastruktur dan geografis secara lengkap disajikan pada Tabel 4.8. Disamping ke enam desa tersebut di atas, terdapat 3 desa yang memiliki skoring tertinggi untuk komponen infrastruktur. Ke tiga desa tersebut memiliki kelengkapan fasilitas infrastruktur baik jalan maupun ekonomi pertanian, namun daya dukung geografis tidak sebagus ke enam desa yang mempunyai nilai indeks komponen infrastruktur dan geografis tertinggi tersebut. Daya dukung geografis yang dimaksud disini meliputi topografi wilayah, keberadaan wilayah di sekitar hutan, ketinggian wilayah desa serta kejadian bencana alam. Ketiga desa tersebut adala Desa Balong Kecamatan Balong, Desa Somoroto Kecamatan Kauman serta Desa Badegan Kecamatan Badegan.

39


Tabel 4.8. Desa dengan Indeks Komponen Infrastruktur Tertinggi

GEOGRAFIS

Altitude < 200mdpl

Diluar Wil. Hutan

Bencana Alam

1 SIMAN

MADUSARI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

2 BADEGAN

KAPURAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

3 SLAHUNG

NAILAN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

4 KAUMAN

PLOSOJENAR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

5 SLAHUNG

JEBENG

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100,00

No

KECAMATAN

DESA

6 SUKOREJO GANDUKEPUH

4.1.3

Keberadaan Pasar

Topografi Dataran

Keberadaan Kios Sarana Produksi Pertanian

Permukaan Jalan Terluas Aspal/beton Dapat Dilalui R4 Sepanjang Tahun Dilalui Poros Jalan Utama Penerangan Jalan Utama Desa

INFRASTRUKTUR

INDEKS KOMPONEN INFRASTRUKTUR & GEOGRAFIS

SCORING

Komponen Transportasi Komponen transportasi merupakan gambaran aksesibilitas desa ditinjau

dari ketersediaan angkutan umum untuk mencapai suatu wilayah. Semakin mudah, murah, tersedia setiap saat dan waktu tempuh yang pendek akan menggambarkan

semakin

terbukanya

aksesibilitas

suatu

wilayah.

Pada

umumnya keberadaan angkutan umum malam hari masih jarang di temui, biasanya hanya pada jalan poros utama saja di jumpai operasional angkutan umum yang beroperasi siang dan malam hari. Berdasarkan data tercatat dari 281 desa yang ada ternyata hanya 31 desa atau sekitar 11 persen desa yang dilalui angkutan umum dengan operasional angkutan siang dan malam hari. Bila diperluas kategori operasional

40


angkutan umum menjadi ketersediaan angkutan umum setiap hari ternyata terdapat 121 desa atau sekitar 43,1 persen desa yang dilalui angkutan umum setiap hari. Sehingga dapat dikatakan meskipun hampir separo desa terjangkau pelayanan angkutan umum setiap hari, namun keberadaan angkutan tersebut umumnya hanya melayani trayek pada siang hari. Berdasarkan kategori angkutan umum dengan trayek tetap, tercatat sebanyak 133 desa atau sekitar 47,3 persen desa dilalui angkutan umum dengan trayek tetap. Dari 133 desa yang dilalui angkutan umum trayek tetap sebanyak 107 desa hanya beroperasi di siang hari saja, serta sisanya 26 desa beroperasi siang dan malam hari. Sedangkan bila dilihat dari operasional angkutan setiap hari, terdapat

103 desa yang dilalui angkutan umum bertrayek tetap yang

beroperasi setiap hari, sedangkan 30 desa lainnya angkutan umum bertrayek tetap tidak beroperasi setiap hari. Kebiasaan masyarakat menggunakan angkutan umum untuk mencapai ibukota kabupaten hanya tercatat di 58 desa atau sekitar 20,6 persen dari desa yang ada, hal ini dimungkinkan karena waktu tempuh menggunakan angkutan umum yang relatif lama juga keterbatasan ketersediaan angkutan umum serta menjamurnya kepemilikan sepeda motor. Berdasarkan data yang ada ternyata sebagian besar desa (54,4 persen) memiliki waktu tempuh dari desa ke ibukota kabupaten lebih dari 30 menit. Desa Wonoketro, Winong, Josari dan Turi di Kecamatan Jetis tercatat sebagai desa-desa yang mempunyai skor tinggi di komponen transportasi. Hal ini selain didukung oleh jalur jalan poros utama yang notabene banyak tersedia angkutan umum, juga jarak ke ibukota kabupaten relatif tidak begitu jauh. Secara lengkap pada Tabel 4.9 disajikan beberapa desa yang mempunyai skor cukup menonjol di komponen transportasi.

41


Tabel 4.9. Desa dengan Indeks Komponen Transportasi Tertinggi

Angkutan Umum Trayek Tetap

Operasional Angkutan Umum Setiap Hari

Operasional Angkutan Umum Siang dan Malam

Jarak tempuh Ke Ibukota Kabupaten

Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten

Angkutan Umum Biasa Digunakan Masyarakat

Biaya Transport Ke Ibukota Kabupaten

INDEKS KOMPONEN TRANSPORTASI

SCORING

1

JETIS

WONOKETRO

1

1

1

1

1

1

1

100,00

2

JETIS

WINONG

1

1

1

1

1

1

1

100,00

3

JETIS

JOSARI

1

1

1

1

1

1

1

100,00

4

JETIS

TURI

1

1

1

1

1

1

1

100,00

5

SIMAN

MADUSARI

1

1

1

1

1

0

1

85,71

6

SIMAN

BETON

1

1

1

1

1

0

1

85,71

7

JENANGAN NGRUPIT

1

1

1

1

1

0

1

85,71

8

KAUMAN

KAUMAN

1

1

0

1

1

1

1

85,71

9

BALONG

NGAMPEL

1

1

0

1

1

1

1

85,71

10

SLAHUNG

NAILAN

1

1

1

0

1

1

1

85,71

11

BALONG

BALONG

1

1

1

0

1

1

1

85,71

12

SLAHUNG

MENGGARE

1

1

1

0

1

1

1

85,71

13

SLAHUNG

SLAHUNG

1

1

1

0

1

1

1

85,71

14

SLAHUNG

BROTO

1

1

1

0

1

1

1

85,71

KECAMATAN

No

4.1.4

DESA

Komponen Komunikasi Sarana komunikasi yang saat ini berkembang cukup pesat dan telah

menjadi kebutuhan hidup bagi sebagian besar penduduk adalah telepon seluler atau handphone. Tak terkecuali di masyarakat pedesaan, teknologi ini sudah menjadi lumrah dikalangan masyarakat umum, disamping harga perangkat atau

42


gadget yang relatif terjangkau juga keberadaan sinyal handphone yang cukup kuat sudah menjangkau hampir semua desa yang ada (82,6). Tercatat tinggal 46 desa yang belum mendapatkan sinyal telepon seluler dengan baik, mayoritas berada di Kecamatan Ngrayun, Pudak dan Ngebel yang memiliki topografi berupa pegunungan. Bahkan pada lima kecamatan yang relatif dekat dengan ibukota kabupaten semua desa memiliki sinyal telepon seluler yang kuat. Pada kecamatan lainnya hanya terdapat beberapa desa yang masih memiliki sinyal telepon seluler yang lemah. Penggunaan telepon seluler yang luas dimasyarakat juga diikuti oleh akses internet meskipun tidak se pesat pengguna telepon seluler. Separo desa yang ada (140 dari 281 desa) telah menikmati keberadaan akses internet dikantor kepala desa maupun dari warung internet yang ada di wilayahnya. Hal ini memberikan gambaran bahwa kebutuhan informasi pada masyarakat pedesaan sudah tidak dapat dibendung lagi. Disamping melalui internet akses informasi masyarakat pedesaan juga dapat dilihat dari penerimaan siaran televisi baik lokal, nasional maupun manca negara tanpa menggunakan antena parabola maupun TV kabel. Tercatat tinggal 12 desa yang masih kurang bagus dalam penangkapan siaran televisi tanpa bantuan antena parabola maupun TV kabel. Keberadaan jaringan telepon kabel yang ditandai dengan adanya rumah tangga yang berlangganan telepon kabel terdapat pada 151 desa. Meskipun baru 53,7 persen jangkauan telepon kabel namun manfaatnya cukup dirasakan masyarakat dalam berkomunikasi. Meskipun beberapa tahun terakhir fungsinya tergeser oleh penggunaan telepon seluler namun penggunaan telepon kabel dalam beberapa waktu kedepan masih tetap eksis. Apalagi pada saat ini operator telepon kabel sudah mengintegrasikan penggunaan jaringan telepon kabel dengan jaringan internet yang semakin hari semakin banyak penggunanya. 43


Beberapa desa tercatat mempunyai skor komunikasi yang kurang baik umumnya disebabkan oleh kondisi topografi wilayah yang mayoritas berupa pegunungan serta berada di sekitar hutan. Desa yang memiliki keterbatasan fasilitas komponen komunikasi diantaranya Desa Sendang dan Wonodadi di Kecamatan Ngrayun, Desa Senepo dan Tugurejo di Kecamatan Slahung, Desa Jrakah di Kecamatan Sambit serta Desa Pupus di Kecamatan Ngebel. Adapun desa-desa yang tercatat memiliki nilai skoring komponen komunikasi tertinggi atau dengan kata lain memiliki akses komunikasi yang baik dari segi akses telepon kabel, telepon seluler, internet maupun siaran televisi tercatat sebanyak 78 desa yang menyebar seluruh kecamatan serta berada pada ibukota kecamatan dan sekitarnya.

4.2

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS Berdasarkan hasil penghitungan indeks kesulitan geografi desa, maka

Desa Jrakah di Kecamatan Sambit tercatat sebagai desa dengan indeks tertinggi dengan nilai 84,17. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Jrakah merupakan wilayah desa yang paling sulit jangkauan wilayah geografisnya. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dimensi kesulitan wilayah geografis merupakan

penggabungan

komponen

ketersediaan

pelayanan

dasar,

ketersediaan infrastruktur wilayah, geografis, transportasi dan komunikasi. Beberapa desa yang tercatat memiliki IKG cukup tinggi diantaranya Desa Pupus di Kecamatan Ngebel dengan IKG sebesar 78,61 dengan sumbangan utama pada komponen kesulitan transportasi dan komunikasi serta ketersediaan pelayanan dasar yang baru mencapai 30 persen. Desa Sendang Kecamatan Ngrayun dengan IKG sebesar 77,26 dengan sumbangan utama pada keterbatasan sarana komunikasi serta ketersediaan infrastruktur dan transportasi 44


masih cukup rendah yaitu dikisaran 15 persen. Desa Senepo Kecamatan Slahung dengan IKG sebesar 75,04 dengan sumbangan utama pada keterbatasan sarana komunikasi serta ketersediaan infrastruktur dan transportasi masih cukup rendah yaitu dikisaran 30 persen. Desa Talun Kecamatan Ngebel dan Desa Wates Kecamatan Jenangan dengan IKG sebesar 74,86 dengan sumbangan utama pada keterbatasan sarana transportasi serta ketersediaan infrastruktur komunikasi masih cukup rendah yaitu dikisaran 25 persen. Enam desa yang mempunyai IKG tertinggi disajika secara lengkap pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Desa dengan Indeks Kesulitan Geografis tertinggi INDEKS

NO

KECAMATAN

KOMPONEN DESA Pelaya -nan Dasar

Infrastruktur

Transportasi

Komunikasi

IKW

IKG

1.

SAMBIT

JRAKAH

33,33

30,00

0,00

0,00

15,83

84,17

2.

NGEBEL

PUPUS

55,56

30,00

0,00

0,00

21,39

78,61

3.

NGRAYUN

SENDANG

66,67

10,00

14,29

0,00

22,74

77,26

4.

SLAHUNG

SENEPO

55,56

30,00

14,29

0,00

24,96

75,04

5.

NGEBEL

TALUN

55,56

20,00

0,00

25,00

25,14

74,86

6.

JENANGAN

WATES

55,56

20,00

0,00

25,00

25,14

74,86

Untuk memudahkan dalam analisis maka nilai IKG dikelompokkan ke dalam empat kelompok dengan pembagian kelompok berdasarkan pada range IKG tersebut. Pengelompokan ini digunakan untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan besarnya IKG yang cukup variatif

45


antar desa, sehingga pada range IKG tertentu akan diperlakukan sama untuk setiap desa. Untuk batas kelompok berdasarkan metode tersebut didapatkan pengelompokan sebagai berikut : a. Kelompok 1 dengan nilai : IKG ≤ 26,00 b. Kelompok 2 dengan nilai : 26,00 < IKG ≤ 44,00 c. Kelompok 3 dengan nilai : 44,00 < IKG ≤ 62,00 d. Kelompok 4 dengan nilai : IKG > 62,00

Untuk desa-desa yang masuk kelompok 1 merupakan desa-desa yang relatif kecil tingkat kesulitan geografisnya, sedangkan desa-desa yang masuk kedalam kelompok 4 merupakan desa-desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis tertinggi. Adapun kelompok 2 dan 3 merupakan desa-desa yang memiliki tingkat kesulitan geografis medium, cenderung sulit untuk kelompok 3 dan cenderung mudah untuk kelompok 2.

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi IKG berdasar kelompok PERSEN

PERSEN KUMULATIF

45

16.0

16.0

2 : 26,00 < IKG ≤ 44,00

120

42.7

58.7

3 : 44,00 < IKG ≤ 62,00

91

32.4

91.1

4 : IKG > 62,00

25

8.9

100.0

KELOMPOK 1 : IKG ≤ 26,00

FREKUENSI

Berdasarkan hasil pengolahan data IKG yang ada didapatkan distribusi frekuensi untuk masing-masing kelompok seperti pada Tabel 4.11. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa terdapat 45 desa atau sekitar 16 persen yang masuk

46


dalam kategori kelompok 1. Sedangkan yang masuk ke dalam kelompok 2 yang merupakan kelompok dengan jumlah terbesar meliputi 120 desa atau sekitar 42,7 persen, kelompok 3 sebanyak 91 desa atau sekitar 32,4 persen. Adapun kelompok yang paling perlu mendapatkan perhatian lebih karena tingkat kesulitan geografis yaitu pada kelompok 4 yang juga merupakan kelompok dengan jumlah paling sedikit

yaitu 25 desa atau sekitar 8,9 persen. Pada

kelompok ini umumnya berada pada daerah dataran tinggi seperti sebagian wilayah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Pudak, Kecamatan Ngebel dan Sawoo. Namun demikian beberapa kecamatan seperti Jenangan, Sambit, Badegan, Pulung, Slahung, Sampung dan Bungkal memiliki antara satu sampai dua desa yang masuk dalam kategori ini, yang umumnya pada desa tersebut memiliki topografi wilayah yang cukup tinggi. Berdasarkan visualisasi gambar 4.1 terlihat bahwa desa yang masuk kedalam kategori kelompok 4 umumnya merupakan desa yang berada di perbatasan serta semakin jauh dari pusat pemerintahan yang digambarkan dengan simbol berwarna merah. Adapun kelurahan yang dberikan simbol warna putih nampak mengumpul di sekitar pusat pemerintahan. Adapun kelompok 2 dan kelompok 3 berada di pinggiran dari wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan kelompok 1 yang paling baik dalam aksesibilitas umumnya berada di sekitar ibukota kabupaten. Berdasarkan gambaran dan paparan di atas maka nampak secara jelas bahwa kondisi geografis wilayah yang umumnya berupa daerah lereng atau bukit dan di dukung jarak ke ibukota kabupaten yang semakin jauh, bahkan mungkin akses ke ibukota kecamatan pun memerlukan perjuangan yang tidak ringan serta ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi penyebab utama desa-desa pada wilayah perbatasan umumnya masuk ke dalam kelompok 4. 47


Gambar 4.1. Peta Sebaran IKG Desa Menurut Kelompok

Kabupaten Magetan

Kabupaten Wonogiri Prov. Jateng

Kabupaten Madiun

Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pacitan

Sumber : Peta Wilayah Kerja BPS, 2012

48


BAB V PENUTUP

5.1

KESIMPULAN Indeks Kesulitan Geografis yang menggambarkan tingkat aksesibilitas

dan ketersediaan infrastruktur serta pelayanan dasar

di tingkat desa di

Kabupaten Ponorogo tahun 2014 dalam hal ini untuk 281 wilayah dengan status desa berkisar antara 8,85 sampai 84,17. Indeks terkecil adalah Desa Kauman Kecamatan Kauman serta Desa Balong Kecamatan Balong dengan nilai indek kesulitan geografis yang sama yaitu sebesar 8,85 diikuti Desa Slahung Kecamatan Slahung dengan nilai indeks sebesar 11,07. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang dianggap “lebih maju” dibandingkan desa-desa yang lain di wilayah Kabupaten Ponorogo. Sedangkan angka Indeks terbesar adalah Desa Jrakah Kecamatan Sambit yang merupakan desa baru hasil pemekaran wilayah dari Desa Gajah Kecamatan Sambit dengan nilai indek kesulitan geografis sebesar 84,17. Desa Jrakah selama ini dikenal sebagai wilayah yang cukup sulit dijangkau selain topografi dataran tinggi juga wilayahnya dikelilingi hutan. Berikutnya Desa Pupus Kecamatan Ngebel dengan nilai indeks sebesar 78,61 serta Desa Sendang Kecamatan Ngrayun dengan nilai indeks sebesar 77,26 dimana kedua desa tersebut juga merupakan daerah topografi tinggi serta berada disekitar wilayah hutan. Ketiga desa tersebut tercatat berada wilayah terluar Kabupaten Ponorogo yang umumnya dianggap “terpencil” dibandingkan desa-desa yang lain di wilayah Kabupaten Ponorogo.

49


5.2

SARAN Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Kesulitan Geografis Desa yang

sudah dilakukan di atas seyogyanya dalam setiap kegiatan pelaksanaan program pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur kewilayahan di berikan bobot yang berbeda diantara desa-desa yang ada. Pembobotan ini diberikan karena titik start desa dalam kegiatan tersebut berbeda. Misalkan Desa Kauman Kecamatan Kauman serta Desa Jrakah Kecamatan Sambit tentunya harus diberikan perlakuan yang berbeda. Berdasarkan analogi bahwa Desa Kauman start di line up pertama sedangkan Desa Jrakah start di line up terakhir, rasanya kurang fair kalau diberikan perlakuan yang sama, yang pada akhirnya Desa Jrakah akan selalu lebih tertinggal dibandingka Desa Kauman. Dengan pembedaan perlakuan yang tentunya dengan memberikan perhatian lebih serta prioritas ke desa yang mempunyai Indeks Kesulitan Geografis tinggi diharapkan semua desa pada akhirnya akan mencapai garis finis secara bersama. Kondisi ini yang tentunya sangat diharapkan masyarakat yaitu terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo.

50


LAMPIRAN

KODE

DESA

PELAYANAN DASAR

INFRASTRUKTUR DAN GEOGRAFIS

TRASPORTASI

KOMUNIKASI

INDEKS KETERBUKAAN WILAYAH (IKW)

INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)

KELOMPOK IKG

Lampiran 1. IKG Desa di Kecamatan Jenangan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

201.001 MRICAN

66,67

60,00

71,43

100,00

74,52

25,48

1

201.002 PLALANGAN

55,56

80,00

71,43

100,00

76,75

23,25

1

201.003 NGLAYANG

66,67

60,00

42,86

75,00

61,13

38,87

2

201.004 JENANGAN

77,78

70,00

42,86

100,00

72,66

27,34

2

201.005 JIMBE

66,67

50,00

57,14

100,00

68,45

31,55

2

201.006 NGRUPIT

88,89

80,00

85,71

100,00

88,65

11,35

1

201.007 PINTU

66,67

80,00

57,14

75,00

69,70

30,30

2

201.008 SEDAH

66,67

80,00

42,86

75,00

66,13

33,87

2

201.009 PANJENG

66,67

80,00

14,29

75,00

58,99

41,01

2

201.010 SRATEN

55,56

80,00

28,57

50,00

53,53

46,47

3

201.011 SEMANDING

77,78

60,00

28,57

75,00

60,34

39,66

2

201.012 TANJUNG SARI

55,56

70,00

42,86

100,00

67,10

32,90

2

201.013 PARINGAN

77,78

50,00

42,86

50,00

55,16

44,84

3

201.014 WATES

55,56

20,00

0,00

25,00

25,14

74,86

4

201.015 KEMIRI

55,56

50,00

28,57

50,00

46,03

53,97

3

INDEKS KOMPONEN

51


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 2. IKG Desa di Kecamatan Ngrayun

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

202.001 BAOSANKIDUL

77,78

40,00

42,86

25,00

46,41

53,59

3

202.002 WONODADI

77,78

20,00

42,86

0,00

35,16

64,84

4

202.003 SENDANG

66,67

10,00

14,29

0,00

22,74

77,26

4

202.004 MRAYAN

77,78

30,00

42,86

25,00

43,91

56,09

3

202.005 BINADE

66,67

40,00

0,00

25,00

32,92

67,08

4

202.006 BAOSANLOR

77,78

40,00

42,86

100,00

65,16

34,84

2

202.007 NGRAYUN

77,78

50,00

42,86

75,00

61,41

38,59

2

202.008 TEMON

77,78

30,00

42,86

75,00

56,41

43,59

2

202.009 SELUR

66,67

40,00

42,86

25,00

43,63

56,37

3

202.010 CEPOKO

66,67

50,00

14,29

25,00

38,99

61,01

3

202.011 GEDANGAN

77,78

10,00

0,00

25,00

28,19

71,81

4

INDEKS KOMPONEN

52


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 3. IKG Desa di Kecamatan Babadan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

203.001 CEKOK

55,56

80,00

57,14

100,00

73,17

26,83

2

203.002 JAPAN

66,67

70,00

42,86

100,00

69,88

30,12

2

203.003 GUPOLO

44,44

80,00

42,86

100,00

66,83

33,17

2

203.004 POLOREJO

66,67

80,00

42,86

100,00

72,38

27,62

2

203.005 BARENG

44,44

80,00

28,57

100,00

63,25

36,75

2

203.006 NGUNUT

88,89

80,00

42,86

100,00

77,94

22,06

1

203.007 SUKOSARI

88,89

90,00

28,57

100,00

76,87

23,13

1

203.008 LEMBAH

55,56

80,00

28,57

100,00

66,03

33,97

2

203.009 PONDOK

66,67

90,00

28,57

100,00

71,31

28,69

2

203.010 BABADAN

55,56

90,00

42,86

100,00

72,10

27,90

2

203.011 PURWOSARI

66,67

90,00

28,57

100,00

71,31

28,69

2

203.012 TRISONO

55,56

80,00

0,00

100,00

58,89

41,11

2

INDEKS KOMPONEN

53


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 4. IKG Desa di Kecamatan Jetis

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

204.001 NGASINAN

88,89

90,00

57,14

75,00

77,76

22,24

1

204.002 KUTUKULON

55,56

90,00

71,43

100,00

79,25

20,75

1

204.003 KUTUWETAN

44,44

90,00

71,43

50,00

63,97

36,03

2

204.004 KRADENAN

44,44

80,00

14,29

75,00

53,43

46,57

3

204.005 MOJOMATI

44,44

80,00

28,57

50,00

50,75

49,25

3

204.006 COPER

66,67

90,00

28,57

100,00

71,31

28,69

2

204.007 MOJOREJO

44,44

90,00

0,00

50,00

46,11

53,89

3

204.008 KARANGGEBANG

55,56

70,00

14,29

75,00

53,71

46,29

3

204.009 JETIS

55,56

90,00

57,14

100,00

75,67

24,33

1

204.010 TEGALSARI

66,67

80,00

57,14

75,00

69,70

30,30

2

204.011 WONOKETRO

66,67

90,00

100,00

75,00

82,92

17,08

1

204.012 JOSARI

55,56

80,00

100,00

75,00

77,64

22,36

1

204.013 TURI

66,67

80,00

100,00

75,00

80,42

19,58

1

204.014 WINONG

44,44

90,00

100,00

75,00

77,36

22,64

1

INDEKS KOMPONEN

54


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 5. IKG Desa di Kecamatan Mlarak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

205.001 TUGU

55,56

90,00

28,57

50,00

56,03

43,97

2

205.002 CANDI

55,56

60,00

28,57

50,00

48,53

51,47

3

205.003 TOTOKAN

55,56

60,00

28,57

50,00

48,53

51,47

3

205.004 NGRUKEM

55,56

80,00

28,57

75,00

59,78

40,22

2

205.005 SIWALAN

55,56

90,00

42,86

100,00

72,10

27,90

2

205.006 JORESAN

66,67

80,00

57,14

100,00

75,95

24,05

1

205.007 NGLUMPANG

77,78

80,00

42,86

100,00

75,16

24,84

1

205.008 GONTOR

66,67

80,00

42,86

100,00

72,38

27,62

2

205.009 GANDU

66,67

80,00

57,14

100,00

75,95

24,05

1

205.010 JABUNG

66,67

80,00

42,86

100,00

72,38

27,62

2

205.011 BAJANG

77,78

80,00

57,14

100,00

78,73

21,27

1

205.012 MLARAK

77,78

80,00

42,86

75,00

68,91

31,09

2

205.013 SERANGAN

55,56

70,00

28,57

75,00

57,28

42,72

2

205.014 SUREN

44,44

60,00

28,57

50,00

45,75

54,25

3

205.015 KAPONAN

55,56

70,00

28,57

75,00

57,28

42,72

2

INDEKS KOMPONEN

55


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 6. IKG Desa di Kecamatan Sawoo

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

50,00

31,39

68,61

4

60,00

42,86

50,00

57,66

42,34

2

55,56

50,00

28,57

50,00

46,03

53,97

3

206.004 TEMPURAN

66,67

40,00

0,00

25,00

32,92

67,08

4

206.005 SRITI

66,67

40,00

14,29

25,00

36,49

63,51

4

206.006 TEMON

66,67

50,00

28,57

25,00

42,56

57,44

3

206.007 SAWOO

66,67

70,00

57,14

100,00

73,45

26,55

2

206.008 PRAYUNGAN

77,78

80,00

57,14

100,00

78,73

21,27

1

206.009 TUGUREJO

55,56

70,00

14,29

100,00

59,96

40,04

2

206.010 GROGOL

66,67

70,00

42,86

75,00

63,63

36,37

2

206.011 KETRO

55,56

70,00

14,29

75,00

53,71

46,29

3

206.012 KORI

55,56

70,00

14,29

50,00

47,46

52,54

3

206.013 BONDRANG

55,56

70,00

0,00

50,00

43,89

56,11

3

206.014 NGINDENG

44,44

60,00

0,00

50,00

38,61

61,39

3

KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


INDEKS KOMPONEN

(1)

(2)

(3)

(4)

206.001 TUMPUK

55,56

20,00

206.002 PANGKAL

77,78

206.003 TUMPAKPELEM

56


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 7. IKG Desa di Kecamatan Balong

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

207.001 PANDAK

55,56

50,00

14,29

50,00

42,46

57,54

3

207.002 BULUKIDUL

55,56

70,00

14,29

50,00

47,46

52,54

3

207.003 BULAK

33,33

70,00

14,29

50,00

41,90

58,10

3

207.004 NGENDUT

44,44

60,00

0,00

50,00

38,61

61,39

3

207.005 KARANGPATIHAN

66,67

60,00

14,29

50,00

47,74

52,26

3

207.006 SUMBEREJO

66,67

70,00

14,29

25,00

43,99

56,01

3

207.007 NGUMPUL

77,78

80,00

14,29

75,00

61,77

38,23

2

207.008 NGRAKET

66,67

90,00

14,29

75,00

61,49

38,51

2

207.009 DADAPAN

55,56

60,00

14,29

50,00

44,96

55,04

3

207.010 SINGKIL

55,56

80,00

57,14

100,00

73,17

26,83

2

207.011 KARANGAN

77,78

80,00

28,57

100,00

71,59

28,41

2

207.012 BAJANG

55,56

70,00

0,00

75,00

50,14

49,86

3

207.013 BALONG

88,89

90,00

85,71

100,00

91,15

8,85

1

207.014 JALEN

66,67

60,00

14,29

100,00

60,24

39,76

2

207.015 KARANGMOJO

55,56

70,00

57,14

100,00

70,67

29,33

2

207.016 SEDARAT

55,56

60,00

14,29

50,00

44,96

55,04

3

207.017 PURWOREJO

55,56

70,00

14,29

50,00

47,46

52,54

3

207.018 TATUNG

44,44

80,00

14,29

75,00

53,43

46,57

3

207.019 MUNENG

44,44

50,00

28,57

75,00

49,50

50,50

3

207.020 NGAMPEL

44,44

70,00

85,71

100,00

75,04

24,96

1

INDEKS KOMPONEN

57


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 8. IKG Desa di Kecamatan Sambit

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

50,00

39,44

60,56

3

60,00

0,00

75,00

53,19

46,81

3

55,56

80,00

0,00

50,00

46,39

53,61

3

208.004 MAGUWAN

55,56

80,00

0,00

75,00

52,64

47,36

3

208.005 NGLEWAN

55,56

70,00

0,00

50,00

43,89

56,11

3

208.006 BEDINGIN

55,56

70,00

0,00

50,00

43,89

56,11

3

208.007 BANCANGAN

55,56

80,00

28,57

75,00

59,78

40,22

2

208.008 CAMPUREJO

66,67

80,00

42,86

75,00

66,13

33,87

2

208.009 CAMPURSARI

77,78

80,00

57,14

100,00

78,73

21,27

1

208.010 BULU

66,67

90,00

28,57

100,00

71,31

28,69

2

208.011 SAMBIT

66,67

90,00

42,86

100,00

74,88

25,12

1

208.012 BESUKI

55,56

80,00

28,57

100,00

66,03

33,97

2

208.013 WILANGAN

66,67

70,00

0,00

75,00

52,92

47,08

3

208.014 BANGSALAN

55,56

80,00

0,00

75,00

52,64

47,36

3

208.015 KEMUNING

55,56

80,00

0,00

50,00

46,39

53,61

3

208.016 JRAKAH

33,33

30,00

0,00

0,00

15,83

84,17

4

KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


INDEKS KOMPONEN

(1)

(2)

(3)

(4)

208.001 GAJAH

77,78

30,00

208.002 WRINGINANOM

77,78

208.003 NGADISANAN

58


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 9. IKG Desa di Kecamatan Kauman

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

209.001 TEGALOMBO

66,67

90,00

28,57

75,00

65,06

34,94

2

209.002 NONGKODONO

66,67

90,00

42,86

100,00

74,88

25,12

1

209.003 SUKOSARI

55,56

80,00

0,00

50,00

46,39

53,61

3

209.004 NGRANDU

66,67

80,00

28,57

75,00

62,56

37,44

2

209.005 NGLARANGAN

44,44

80,00

42,86

75,00

60,58

39,42

2

209.006 BRINGIN

66,67

80,00

57,14

100,00

75,95

24,05

1

209.007 PENGKOL

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

209.008 GABEL

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

209.009 CILUK

55,56

80,00

0,00

50,00

46,39

53,61

3

209.010 SEMANDING

66,67

70,00

14,29

100,00

62,74

37,26

2

209.011 TOSANAN

66,67

80,00

28,57

75,00

62,56

37,44

2

209.012 MARON

55,56

90,00

42,86

75,00

65,85

34,15

2

209.013 SOMOROTO

77,78

90,00

57,14

100,00

81,23

18,77

1

209.014 PLOSOJENAR

55,56

100,00

71,43

100,00

81,75

18,25

1

209.015 CARAT

66,67

90,00

71,43

100,00

82,02

17,98

1

209.016 KAUMAN

88,89

90,00

85,71

100,00

91,15

8,85

1

INDEKS KOMPONEN

59


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 10. IKG Desa di Kecamatan Ngebel

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

210.001 NGROGUNG

77,78

30,00

28,57

75,00

52,84

47,16

3

210.002 SAHANG

44,44

30,00

28,57

25,00

32,00

68,00

4

210.003 WAGIRLOR

55,56

50,00

28,57

50,00

46,03

53,97

3

210.004 TALUN

55,56

20,00

0,00

25,00

25,14

74,86

4

210.005 GONDOWIDO

55,56

30,00

0,00

75,00

40,14

59,86

3

210.006 PUPUS

55,56

30,00

0,00

0,00

21,39

78,61

4

210.007 NGEBEL

66,67

40,00

28,57

50,00

46,31

53,69

3

210.008 SEMPU

44,44

40,00

28,57

25,00

34,50

65,50

4

INDEKS KOMPONEN

60


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 11. IKG Desa di Kecamatan Sooko

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

211.001 NGADIROJO

66,67

40,00

28,57

25,00

40,06

59,94

3

211.002 KLEPU

55,56

40,00

28,57

50,00

43,53

56,47

3

211.003 SURU

77,78

60,00

57,14

75,00

67,48

32,52

2

211.004 SOOKO

77,78

50,00

42,86

75,00

61,41

38,59

2

211.005 BEDOHO

55,56

20,00

28,57

50,00

38,53

61,47

3

211.006 JURUG

66,67

50,00

42,86

75,00

58,63

41,37

2

INDEKS KOMPONEN

61


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 12. IKG Desa di Kecamatan Badegan

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

25,00

27,64

72,36

4

50,00

0,00

75,00

50,69

49,31

3

55,56

50,00

0,00

50,00

38,89

61,11

3

212.004 KARANGJOHO

66,67

70,00

0,00

50,00

46,67

53,33

3

212.005 TANJUNGREJO

55,56

60,00

0,00

50,00

41,39

58,61

3

212.006 BANDARALIM

44,44

80,00

28,57

75,00

57,00

43,00

2

212.007 KAPURAN

66,67

100,00

28,57

75,00

67,56

32,44

2

212.008 WATUBONANG

55,56

80,00

28,57

75,00

59,78

40,22

2

212.009 BITING

55,56

90,00

28,57

50,00

56,03

43,97

2

212.010 BADEGAN

66,67

90,00

28,57

75,00

65,06

34,94

2

KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


INDEKS KOMPONEN

(1)

(2)

(3)

(4)

212.001 DAYAKAN

55,56

30,00

212.002 KARANGAN

77,78

212.003 TANJUNGGUNUNG

62


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 13. IKG Desa di Kecamatan Pulung

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

50,00

38,89

61,11

3

50,00

28,57

75,00

49,50

50,50

3

44,44

60,00

0,00

75,00

44,86

55,14

3

213.004 WAGIRKIDUL

55,56

50,00

28,57

50,00

46,03

53,97

3

213.005 SINGGAHAN

66,67

70,00

14,29

75,00

56,49

43,51

2

213.006 PATIK

55,56

50,00

28,57

75,00

52,28

47,72

3

213.007 PULUNG

88,89

60,00

42,86

100,00

72,94

27,06

2

213.008 PULUNG MERDIKO

66,67

60,00

42,86

75,00

61,13

38,87

2

213.009 SIDOHARJO

66,67

60,00

42,86

75,00

61,13

38,87

2

213.010 WOTAN

44,44

50,00

42,86

100,00

59,33

40,67

2

213.011 PLUNTURAN

55,56

50,00

28,57

25,00

39,78

60,22

3

213.012 POMAHAN

55,56

50,00

14,29

75,00

48,71

51,29

3

213.013 KESUGIHAN

88,89

60,00

28,57

100,00

69,37

30,63

2

213.014 SERAG

55,56

50,00

28,57

100,00

58,53

41,47

2

213.015 WAYANG

55,56

40,00

14,29

50,00

39,96

60,04

3

213.016 BANARAN

44,44

40,00

0,00

50,00

33,61

66,39

4

213.017 BEKIRING

44,44

30,00

0,00

50,00

31,11

68,89

4

213.018 MUNGGUNG

66,67

50,00

14,29

100,00

57,74

42,26

2

KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


INDEKS KOMPONEN

(1)

(2)

(3)

(4)

213.001 KARANGPATIHAN

55,56

50,00

213.002 TEGALREJO

44,44

213.003 BEDRUG

63


KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 14. IKG Desa di Kecamatan Slahung

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

35,16

64,84

4

14,29

0,00

24,96

75,04

4

70,00

85,71

100,00

88,93

11,07

1

55,56

50,00

71,43

50,00

56,75

43,25

2

214.005 BROTO

55,56

60,00

85,71

50,00

62,82

37,18

2

214.006 MENGGARE

55,56

80,00

85,71

75,00

74,07

25,93

1

214.007 KAMBENG

66,67

90,00

42,86

100,00

74,88

25,12

1

214.008 WATES

77,78

20,00

14,29

50,00

40,52

59,48

3

214.009 NGILO-ILO

55,56

50,00

28,57

25,00

39,78

60,22

3

214.010 DURI

66,67

70,00

0,00

75,00

52,92

47,08

3

214.011 NGLONING

55,56

70,00

42,86

100,00

67,10

32,90

2

214.012 PLANCUNGAN

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

214.013 JEBENG

55,56

100,00

71,43

100,00

81,75

18,25

1

214.014 GALAK

66,67

90,00

71,43

100,00

82,02

17,98

1

214.015 TRUNENG

44,44

60,00

71,43

75,00

62,72

37,28

2

214.016 SIMO

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

214.017 MOJOPITU

55,56

80,00

14,29

75,00

56,21

43,79

2

214.018 GUNDIK

66,67

80,00

42,86

75,00

66,13

33,87

2

214.019 NAILAN

55,56

100,00

85,71

100,00

85,32

14,68

1

214.020 GOMBANG

55,56

80,00

28,57

75,00

59,78

40,22

2

214.021 JANTI

55,56

80,00

14,29

75,00

56,21

43,79

2

214.022 CRABAK

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

INDEKS KOMPONEN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

214.001 TUGUREJO

77,78

20,00

42,86

214.002 SENEPO

55,56

30,00

214.003 SLAHUNG

100,00

214.004 CALUK

64


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 15. IKG Desa di Kecamatan Siman

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

215.001 DEMANGAN

77,78

90,00

57,14

75,00

74,98

25,02

1

215.002 NGABAR

66,67

90,00

71,43

100,00

82,02

17,98

1

215.003 MADUSARI

66,67

100,00

85,71

100,00

88,10

11,90

1

215.004 BETON

77,78

90,00

85,71

100,00

88,37

11,63

1

215.005 SEKARAN

55,56

70,00

42,86

75,00

60,85

39,15

2

215.006 BRAHU

44,44

70,00

71,43

75,00

65,22

34,78

2

215.007 KEPUH RUBUH

55,56

70,00

71,43

50,00

61,75

38,25

2

215.008 SAWUH

55,56

80,00

71,43

75,00

70,50

29,50

2

215.009 JARAK

55,56

70,00

42,86

50,00

54,60

45,40

3

215.010 TRANJANG

55,56

80,00

42,86

100,00

69,60

30,40

2

215.011 PIJERAN

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

215.012 MANUK

55,56

70,00

57,14

100,00

70,67

29,33

2

215.013 SIMAN

66,67

80,00

71,43

100,00

79,52

20,48

1

215.014 PATIHAN KIDUL

55,56

90,00

57,14

100,00

75,67

24,33

1

215.015 RONOSENTANAN

55,56

70,00

42,86

50,00

54,60

45,40

3

215.016 TAJUG

55,56

80,00

71,43

75,00

70,50

29,50

2

INDEKS KOMPONEN

65


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 16. IKG Desa di Kecamatan Sampung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

216.001 GELANGKULON

55,56

70,00

42,86

50,00

54,60

45,40

3

216.002 KARANG WALUH

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

216.003 GLINGGANG

55,56

80,00

42,86

75,00

63,35

36,65

2

216.004 CARANG REJO

55,56

80,00

14,29

75,00

56,21

43,79

2

216.005 TULUNG

55,56

70,00

28,57

75,00

57,28

42,72

2

216.006 KUNTI

66,67

80,00

0,00

50,00

49,17

50,83

3

216.007 PAGERUKIR

55,56

30,00

0,00

50,00

33,89

66,11

4

216.008 POHIJO

66,67

60,00

0,00

50,00

44,17

55,83

3

216.009 JENANGAN

55,56

60,00

0,00

50,00

41,39

58,61

3

216.010 NGLURUP

55,56

60,00

0,00

75,00

47,64

52,36

3

216.011 SAMPUNG

77,78

70,00

14,29

75,00

59,27

40,73

2

216.012 RINGIN PUTIH

66,67

80,00

14,29

75,00

58,99

41,01

2

INDEKS KOMPONEN

66


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 17. IKG Desa di Kecamatan Jambon

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

217.001 BLEMBEM

66,67

70,00

71,43

75,00

70,77

29,23

2

217.002 SRANDIL

55,56

80,00

71,43

75,00

70,50

29,50

2

217.003 PULOSARI

66,67

90,00

57,14

75,00

72,20

27,80

2

217.004 BULU LOR

44,44

80,00

14,29

50,00

47,18

52,82

3

217.005 KREBET

66,67

80,00

14,29

75,00

58,99

41,01

2

217.006 JAMBON

77,78

90,00

42,86

100,00

77,66

22,34

1

217.007 MENANG

55,56

90,00

71,43

100,00

79,25

20,75

1

217.008 JONGGOL

55,56

60,00

14,29

25,00

38,71

61,29

3

217.009 POKO

55,56

70,00

14,29

50,00

47,46

52,54

3

217.010 BRINGINAN

44,44

80,00

0,00

50,00

43,61

56,39

3

217.011 SENDANG

66,67

70,00

0,00

75,00

52,92

47,08

3

217.012 KARANG LOKIDUL

66,67

70,00

14,29

75,00

56,49

43,51

2

217.013 SIDOHARJO

66,67

70,00

14,29

50,00

50,24

49,76

3

INDEKS KOMPONEN

67


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 18. IKG Desa di Kecamatan Pudak

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

218.001 BANJARJO

66,67

50,00

14,29

25,00

38,99

61,01

3

218.002 PUDAK WETAN

55,56

50,00

14,29

75,00

48,71

51,29

3

218.003 BARENG

66,67

30,00

14,29

25,00

33,99

66,01

4

218.004 TAMBANG

55,56

30,00

14,29

25,00

31,21

68,79

4

218.005 KRISIK

55,56

30,00

14,29

50,00

37,46

62,54

4

218.006 PUDAK KULON

44,44

40,00

14,29

50,00

37,18

62,82

4

INDEKS KOMPONEN

68


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 19. IKG Desa di Kecamatan Bungkal

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0,00

25,00

27,36

72,64

4

40,00

14,29

50,00

42,74

57,26

3

66,67

40,00

14,29

75,00

48,99

51,01

3

219.004 NAMBAK

55,56

70,00

28,57

75,00

57,28

42,72

2

219.005 KALISAT

77,78

80,00

14,29

100,00

68,02

31,98

2

219.006 MUNGGU

44,44

20,00

14,29

75,00

38,43

61,57

3

219.007 PAGER

44,44

40,00

14,29

50,00

37,18

62,82

4

219.008 BELANG

55,56

70,00

14,29

100,00

59,96

40,04

2

219.009 BUNGKAL

88,89

70,00

42,86

100,00

75,44

24,56

1

219.010 KETONGGO

44,44

70,00

14,29

75,00

50,93

49,07

3

219.011 KUNTI

55,56

70,00

28,57

75,00

57,28

42,72

2

219.012 BANCAR

66,67

70,00

42,86

100,00

69,88

30,12

2

219.013 PADAS

55,56

60,00

14,29

75,00

51,21

48,79

3

219.014 BUNGU

55,56

70,00

14,29

75,00

53,71

46,29

3

219.015 KUPUK

55,56

70,00

14,29

100,00

59,96

40,04

2

219.016 BEDIWETAN

44,44

70,00

42,86

75,00

58,08

41,92

2

219.017 BEDIKULON

44,44

70,00

14,29

100,00

57,18

42,82

2

219.018 KWAJON

55,56

70,00

14,29

75,00

53,71

46,29

3

219.019 SAMBILAWANG

66,67

70,00

14,29

75,00

56,49

43,51

2

KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


INDEKS KOMPONEN

(1)

(2)

(3)

(4)

219.001 PELEM

44,44

40,00

219.002 KORIPAN

66,67

219.003 BEKARE

69


KODE

DESA

PELAYANAN DASAR


TRASPORTASI

KOMUNIKASI



KELOMPOK IKG

Lampiran 20. IKG Desa di Kecamatan Sukorejo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

220.001 MOROSARI

55,56

70,00

42,86

75,00

60,85

39,15

2

220.002 SRAGI

55,56

80,00

42,86

50,00

57,10

42,90

2

220.003 KALIMALANG

55,56

90,00

71,43

75,00

73,00

27,00

2

220.004 KARANGLOLOR

66,67

90,00

71,43

75,00

75,77

24,23

1

220.005 GOLAN

55,56

70,00

42,86

75,00

60,85

39,15

2

220.006 GANDUKEPUH

55,56

100,00

71,43

100,00

81,75

18,25

1

220.007 NAMBANGREJO

55,56

80,00

42,86

100,00

69,60

30,40

2

220.008 LENGKONG

66,67

90,00

42,86

75,00

68,63

31,37

2

220.009 NAMPAN

55,56

80,00

28,57

75,00

59,78

40,22

2

220.010 SUKOREJO

77,78

80,00

42,86

100,00

75,16

24,84

1

220.011 BANGUNREJO

55,56

90,00

0,00

75,00

55,14

44,86

3

220.012 SIDOREJO

55,56

80,00

0,00

75,00

52,64

47,36

3

220.013 GELANGLOR

66,67

90,00

14,29

75,00

61,49

38,51

2

220.014 KRANGGAN

44,44

80,00

42,86

75,00

60,58

39,42

2

220.015 SERANGAN

77,78

80,00

14,29

75,00

61,77

38,23

2

220.016 PRAJEGAN

66,67

80,00

0,00

75,00

55,42

44,58

3

220.017 GEGERAN

66,67

90,00

0,00

50,00

51,67

48,33

3

220.018 KEDUNG BANTENG

66,67

90,00

28,57

75,00

65,06

34,94

2

INDEKS KOMPONEN

70

KATA PENGANTAR. Ponorogo, Desember 2014 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PONOROGO. Ir. SUMARNO, MM Pembina Tingkat I NIP

Recommend Documents