KATA PENGANTAR. Mataram, 19 Desember 2012 Kepala Biro Organisasi. Drs.I Made Dwisutha G,MM Pembina Tingkat I NIP

KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya,akhirnya buku standar Operasional Procedure Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara dapat diselesaikan dengan baik. Standar Operasional Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara disusun sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sehubungan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ,disusun sebagai pedoman dan pertunjukan bagi masyarakat atau pihak lain yang membutuhkan pelayanan serta menyediakan pedoman bagi pegawai dan pejabat didalam memberikan pelayanan sehingga tugas dan fungsi biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat didalm menyusun kebijakan,pengorganisasian,pemantuan dan evaluasi serta pembinaan administrasi aparatur pemerintahan daerah dapat berjalan dan mencapai hasil optimal ,efektif an efisien. Dengan diterapkannya Standar Operasional Procedure pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara akan sangat bermanfaat didalam menilai dan mengevaluasi kierja yang telah dicapai, memperbaiki kinerja pelayanan serta menghindari tumpang tindih kegiatan antar bagian, memberi kepastian waktu pelayanan, disamping itu mengetahui proses kerja yang dinilai kurang diperlukan serta mengurangi pemborosan penggunaan sumber daya. Sebagai sebuah standar Operating Procedure, buku ini belum secara lengkap menyajikan seluruh jenis pelayanan ytang ada pada Biro Organisasi karena keterbatasan dan karakteristik tugas dan pekerjaan memerlukan pemikiran dan refrensi untuk menyusunya,sehingga tidak bisa dituangkan pada buku ini secara sempurna. SOP yang telah disusun dalam penerapan akan mengevaluasi untuk dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai tuntutan dan kebutuhan pelayanan, hingga seluruh jenis pelayanan pada yang Biro Organisasi,baik pelayanan administrasi,pelayanan barang,pelayanan barang, pelayanan jasa, maupun pelayanan koordinasi dan fasilitas memiliki SOP. Kepala Tim yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga tersusunnya buku Standar Operating Proceduri ini saya sampaikan terimakasih, selanjutnya agar buku ini dijadikan pedoman didalam pelaksanaan tugas.

Mataram, 19 Desember 2012 Kepala Biro Organisasi

Drs.I Made Dwisutha G,MM Pembina Tingkat I NIP. 1959 04221986 0310 11

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pejanggik Nomor 12 Kode Post 83121 Telp.(0370) 622373 Mataram KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BIRO ORGANISASI SETDA PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2012 KEPALA BIRO ORGANISASI Menimbang

:

a. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) adlah serangkaian intruksi tertulis yang dilakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada Sekretariat Daerah Privinsi Nusa Tenggara Barat. b. Bahwa untuk memujutkan Kinerja birokrasi yang efektif,dan efisien perlu didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), yang akan menjadi pedoman/acuan dan standarisasi gabi seluruh pegai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab induvidual maupun organisasi keseluruhan. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a dan hurup b,Perlu ditetapkan keputusan Kepala Biro Orgnanisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah0daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara. 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/27/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 14. Keputusam Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 Tenatng Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025. 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Setwan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MENETAPKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ini,digunakan sebagai Pedoman/Acuan dan standarisasi bagi seluruh pegawai pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya secara baik dan tepat sekaligus sebagai akuntabilitasi pelaksanaan tugasnya. : Standar Operasional Prosedur (SOP), sebagaimana tercantum dalam lampiran ini,merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 januari 2012.

KEDUA

KETIGA KEEMPAT

Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 19 Desember 2011

Drs.I Made Dwisutha G,MM Pembina Tingkat I NIP. 1959 04221986 0310 11 TEMBUSAN disampaikan kepada Yth: 1. Biro Keuangan Setda Provinsi NTB di Mataram; 2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB di Mataram; 3. Masing – masing Tim yang bersangkutan.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH Jalan Pejanggik Nomor 12 Kode Post 83121 Telp.(0370) 622373 Mataram

SURAT TUGAS Nomor : 060/05/ORG/2012

Dalam rangka penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Biro Organisasi,denga ini menugaskan Tim yang beranggotakan Pejabat dan Kepala Subbagian pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu : 1. Kepala Bagia Kepegawaian 2. Kepala Bagian Tatalaksana 3. Kepala Bagian Kelembagaan 4. Kepala Bagian Anforjab 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro 6. Kepala Sub Bagian Desentralisasi 7. Kepala Sub Bagian Fasilitasi 8. Kepala Sub Bagian Standarisasi 9. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kapasitas 10. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas 11. Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan 12. Kepala Sub Bagian Formasi Jabatan 13. Kepala Sub Bagian Pengembangan 14. Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai 15. Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian. Demikian Surat Tugas ini dibuat agas dapat diselesaikan dengan penuh tanggungjawab. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. I Made Dwisutha G, MM Pembina Tingkat I NIP. 1959 04221986 0310 11

DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2011 NO

BAGIAN /BIDANG

NAMA SOAP

DASAR HUKUM

ANFORJAB A. Sub bagian Tata Usaha dan Pelaporan

B. Sub Bagian Formasi Jabatan

-

SOP Laporan Absensi Pegawai SOP Penyusunan LP2P SOP Penyususnan Laporan Aset SOP Penyusunan RKA SOP Pengajuan Dana SOP Pengajuan Surat Permintaan

-

-

Pembayaran (SPP) SOP Penyusunan DPA SOP Surat masuk dan Surat keluar SOP Pembuatan Buku Dana Jabatan dan Fungsional SOP Penyusunan Standar Kompetisi Jabatan SOP MONEV Standar Kompetesi Jabatan ke kab./kota SOP Sosialisasi Standar Kompetensi jabatan ke kabupaten/kota. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAN se Kab./Kota se-NTB SOP Penyusunan Analisis Jabatan Pada Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi NTB SOP Penyusunan Kamus Jabatan.

-

SOP LAKIP Provinsi SOP IKU Provinsi SOP RKT Provinsi SOP P.K Provinsi SOP LAKIP Biro Organisasi SOP PK Biro Oganisasi SOP IKU Biro Organisasi SOP RENJA Biro Organisasi SOP RENSTRA Biro Organisasi

C. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan

-

TATA LAKSANA D. Subbagian Akuntabilitas

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan perundangundangan. 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik. 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang sistim Penyuluhan Pertanian dan kehutanan. 10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE./13/M.PAN/8/2006 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007. 4. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil R.I sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Peelaksanaan Pekerja Pegawai Negeri sipil

E. Subbagian Pengembangan Kapasitas

-

SOP UKPP Provinsi NTB SOP UKPP Penilaian Percontohan Provinsi NTB SOP Penilaian UKPP Berprestasi Bidang Pertanian Provinsi NTB.

F. Subbagian Standarisasi

-

SOP Permohonan Buku Pedoman Standar Sistim Ketatalaksanaan SOP Fasilitas Penyusunan Rencana Target Penerapan dan Pencapaian SPM Provinsi NTB.

-

KELEMBAGAAN G. Kepala Bagian Kelembagaan

-

SOP SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

-

Penyusunan Perda dan Atau Perubahan Perda Organisasi dan tata kerja perangkat Daerah Provinsi NTB. Penyusunan Pergub dan atau perubahan Pergub Tugas Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi NTB Fasiltas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat Penyusunan Buku dan Data Base UPT,UPTD dan UPTB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Monev Kelembagaan Kabupaten/Kota

H. Subbagian Kelembagaan Desentralisasi

-

-

Subbagian Fasilitas Kelembagaan J. Subbagian Kelmbagaan Dekonstrasi

SOP Penyusunan Perda dan atau Perubahan Perda Organisasi dan Tata Cara Perangkat Daerah Provinsi NTB SOP Penyusuna Pergub dan atau Perubahan Pergub Rincian Tugas Fungsi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

I.

-

Fasilitas Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat

6. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1979 Ttg Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. 7. Peraturaan Pemerintah No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah 8. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PNS 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. 10. Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS 11. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2002 atas Perunahan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS. 12. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 15. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Daerah,Provinsi Dan Pemerintah Daerah,Kabupaten/Kota. 17. PP No.41 Tahun 2007 tentang Kelembagaan Daerah (Kelembagaan Perangkat Daerah) 18. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata cara Penyusunan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 19. 20. 21. 22.

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah Republik Indinesia No.65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. 1. Kepres Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian LP2P Bagi Pejabat Negara,PNS,ABRI,dan Pegawai BUMN/BUMD Pembangunan Nasional. 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik

4. Pemendagri Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Laporan Pajak-pajak Pribadi

KEPEGAWAIAN

K. Subbagian Umum Kepegawaian

-

SOP Pembuatan Daftar Nilai Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) SOP Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala

-

SOP Pembuatan Daftar urut Kepangkatan PNS SOP Pengurusan Ijin Besar SOP Pengurusan Kartu Pegawai SOP Pengurusan Kartu Suami/Istri

Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah. 5. Inpers Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepetan pemberantasan korupsi Permen PAN no.61 tahun 2004 tentng pedoman plaksanaaan analisis jabatan instansi pemerintahan 6. Permen PAN No. 61 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Instansi pemerintah 7. Permendagri No. 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan analisis Jabatan diJajaran Depdagri dan pemerintah Daerah. 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 9. Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tenteng Perubahan Atas PerMenDagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah. 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penylenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan SPM. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 Tentang petunjuk Tehnis penyusunan dan penerpan SPM. 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2007 tentang indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian. 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 Tentang pedoman penyusunan Recana Pencapaian SPM 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.7 Tahun 2008 tentang kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik 18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERS/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Repormasi Birokrasi. 19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.PERS/18/M/PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanaan Tehnis,Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijina Terpadu di Daerah. 21. Permen Pan Nomor:PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sektariat Dewan Pengurus Kors Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia 23. Pemendegri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur No.22/PERMENTAN/O.T.140/5/ 2009 Tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani bagi unit Kerja Pelayanan Publik berprestasi dibidang pertanian. 24. Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah 25. Peraturan Menteri dan RB Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik 26. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintahan. 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Kab/Kota. 29. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.106/1994 Tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Tehnis,Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Tehnik Dinas 30. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.6 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penganugrahan Piala Citara,Pelayanan Prima Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik 31. Keputusan Kepala BKN No.12 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS 32. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.46 A Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan strukrut PNS 33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 KEP /M.PAN./7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 34. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN.2/ 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik. 35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 KEP/M.PAN/ 2//2004 Tentang indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 36. Keputusan Bersama Menteri Agama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Menpan No.481.tahun 2006 ,Kep.281/MEN/VII/2006 SKB/03/M.PAN/27/2006 Tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007.

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor.100-05-76 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan SPM 38. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.02./SE/1980 tentang Penilaian Pelaksana Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 39. Surat Edaran Menteri Badan Kepegawaian Negara No.01 Tahun 1994 tanggal 7 Januari 1994 tantang tata cara Permintaan Kartu Suami/Istri. 40. Surat Edaran Menteri PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012. 41. Surat Edaran Menteri Keuanagan No.19/PB/2011 Tentang Penyesuaian Besar Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil .Anggota TNI dan Anggota Kepolisian RI. 42. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2007 43. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat 44. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 45. Provinsi Nusa Tenggara Barat No.1 Tahun 2009 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. 46. Provinsi Nusa Tenggara Barat No.11 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 47. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi NTB. 48. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.22 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 49. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan fungsi Tata Kerja Inspektorat BAPPEDA dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 50. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rician Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretarian Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian perikanan dan kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 51. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.15 Tahun 2009 tentang rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Barat. -

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari perangkat

-

-

-

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor.10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 060/40/ORG Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 823/572/kepeg/2007 Tanggal 31 Mei 2007 perihal Penyelesaian usul kenaikan Pangkat PNS Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Surat Edaran Gubernur NTB N0.823/1556/kepeg/2008 Tanggal 31 Mei 2008 tentang Usul Kenaikan Pangkat Kenaikan Ijasah Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.003/613/ORG/ peihal Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007. Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.826.1/119/011 tanggal 30 April 1990 perihal izin Belajar PNS. Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.826.1/269/Kepek Tanggal 8 maret 2005 perihal persyaratan dan prosedur pemberian tugas Belajar dan Izin Belajar PNS dilingkup Pemerintahan Daerah Provinsi NTB Surat Edaran Gubernur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.045 .4/35 /ORG Tahun 2007. Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. No.060/306/ORG Tanggal 25 Maret tenteng SOP.

Mataram, 19 Desember 2011 Kepala Biro Organisasi

Drs.I Made Dwisutha G,MM Pembina Tingkat I NIP. 1959 04221986 0310 11

Sekretariat Daerah Provinsi NTB BIRO ORGANISASI

Nomor SOP

060/01/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh

Kepala Biro Organisasi

Nama SOP :

Laporan Absensi Pegawai

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 4. Perda Nomor 20 tentang Rincian,Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 5. Pergub Nomor 20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD Dan Stap Ahli Gubernur NTB.

Kualifikasi Pelaksana Kulaifikasi / Kompetensi petugas pelaksana kegiatan memiliki Kemampuan,kecakapan,terampil dan inovatif. Pendidikan serendah-rendahnya D3/SI.

Keterampilan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Ekternal yaitu SOP BKD dan DIKLAT.

Peringatan Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak Inefiensi pelaksana kegiatan Jika SOP ini dilaksanakan akan berdampak ; Efesiensi dan efektivitas.

Peralatan dan Perlengkapan 1. Daftar Absensi Pegawai Biro Organisasi 2. Perangkat Komputer 3. Alat tulis Kantor 4. Lemari Arsip

Pencatatan & Pendataan

No.

Uraian Aktivitas

Pelaksana Pelaksana 1

1.

2.

3.

4.

5.

Menyiapakan Rekapitulasi Absensi pegawai Mengetik Rekapitulasi Absensi Pegawai Editing Konsep Laporan Absensi Pegawai Membuat Surat Pengantar Laporan Absensi Pegawai Konsep surat Ditandatangani Karo

6.

Surat dikirim ke BKD dan DIKLAT

7.

Pendokumentasian Arsip Laporan Absensi

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo

Pesy/Klp Waktu Daftar 10 Menit absensiPegawai

Output Rekapitulasi Absensi

Rekapitulasi Absensi

5 Menit

Absensi Pegawai

Absensi Pegawai

10Menit

Draft Surat pengantar Laporan

25 Menit

Konsep Laporan absensi yang telah di edit Surat Pengantar yang telah ditanda tangani Kabag Surat Pengantar yang telah ditanda tangani Karo Diterima oleh BKD dan DIKLAT

Surat 10 Menit Pengantar yang telah diparaf Kabag Surat 10 Menit Pengantar laporan Absensi Pegawai Dokumen 5 Menit Rekapitulasi Absensi Pegawai

Arsip dokumen rekapitulasi absensi pegawai


Nomor SOP

060/02/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP :

Penyusun LP2P

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Kepres No.33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian LP2P bagi Pejabat Negara dan,PNS,ABRI dan Pegawai BUMN/BUMD 4. Permendagri Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Laporan Pajk-Pajak Pribadi di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan PNS Daerah. 5. Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah DPRD Prrovinsi NTB. 6. Pergub Nomor 20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Stap Ahli Gubernur NTB. Dan Stap Ahli Gubernur NTB.


Keterkaitan SOP Peralatan dan Perlengkapan 1. SOP Internal dan Administratif 1. Balngko LP2P 2. SOP Eksternal yaitu SOP BKD dan DIKLAT dan 2. Daftar Gaji Instansi lain yang terkait 3. Perangkat Komputer 4. Alat Tulis Kantor 5. Lemari Arsip

Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan . Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Pencatatan & Pendaftaran -

No.

Uraian Aktivitas


1.

Surat masuk ke Biro Organisasi

2.

Surat di ajukan ke Karo

3.

Diproses untuk tindak lanjut Menyiapkan Daftar Nama PNS Wajib LP2P Pendistribusian blangko LP2P Penerimaan Kembali pengisian LP2P

4.

5. 6.

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo

Pesy/Klp Surat Masuk

Waktu 5 Menit

Surat dengan lembar disposisi Disposisi Karo

5 Menit

Buku Induk pegawai

60 Menit

Blangko LP2P

30 Menit

10 Menit

Blangko LP2P 10 Menit Yang sudah terisi Surat pengantar 5 Menit

7.

Penandatanganan pengantar LP2P

8.

Dikirim Ke BKD dan DIKLAT.

Surat pengantar 30 Menit dan Dokumen LP2P

9.

Pendokumenan Arsip LP2P

Dokumen LP2P

5 Menit

Output Surat diregestrasi dan diisi lembar disposisi Disposisi kepala Biro untuk tindak lanjut. Penugasan ke kasabug TU Daftar nama – nama pegawai wajib LP2P Pengisian Blangko LP2P Dokumen LP2P Yang sudah terisi Surat Pengantar LP2P yang telah ditandatangani Karo Diterima BKD dan DIKLAT Arsip Dokumentasi LP2P


Nomor SOP

060/03/2011

Tanggal

19 Desember 2011

Pembuatan Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP :

Penyusun Laporan Aset

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman TeknisPengelolaan Barang Daerah. 5. Perda Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 6. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 7. Pergub No.20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ,Sekretariat DPRD dan STAP Ahli Gubernur NTB. 8. Pergub No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pempro NTB.


Keterkaitan SOP Peralatan dan Perlengkapan 1. SOP Internal dan Administratif 1. Buku Inventaris Barang 2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Umum dan Instansi 2. Kartu Investasi Barang lain yang terkait. 3. Daftar Mutasi Barang 4. Perangkat Komputer 5. Alat Tulis Kantor 6. Lemari Arsip



No.

Uraian Aktivitas


1.


2.


3.

Diproses untuk tindak lanjut Koordinasi dengan bagian-bagian di Biro Organisasi dalam rangka pengumpulan data Pengetikan konsep laporan aset Editing draft laporan aset Pengajuan draf laporan aset

4.

5. 6. 7.

8.

Dikirim Kebiro umum dan instansi terkait

9.

Pendokumenan arsip laporan aset

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo


Waktu 5 Menit


5 Menit

Bahan-Bahan penyusunan Laporan Aset

120 Menit

Konsep laporan aset Drap laporan aset Daftar laporan aset yang sudah diparaf kabag Laporan aset

80 Menit

Draf Laporan Aset

10 Menit

Draf Laporan Aset yang telah di paraf Surat Pengantar laporan aset yg telah ditandatangani Karo

30 Menit

Diterima oleh biro Umum dan Instansi terkait

Dokumen Laporan aset

5 Menit

Arsip laporan aset

10 Menit

5 Menit

Output Surat diregestrasi dan diisi lembar disposisi Disposisi kepala Biro untuk tindak lanjut. Penugasan ke kasabug TU Konsep Laporan Aset

Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Umum dan Instansi lain yang terkait.


Peralatan dan Perlengkapan 1. Buku Inventaris Barang 2. Kartu Investasi Barang 3. Daftar Mutasi Barang 4. Perangkat Komputer 5. Alat Tulis Kantor 6. Lemari Arsip


No.

Uraian Aktivitas


1.


2.


3.

Diproses untuk tindak lanjut Koordinasi dengan bagian-bagian di Biro Organisasi dalam rangka pengumpulan data Pengetikan konsep laporan aset Editing draft laporan aset Pengajuan draf laporan aset

4.

5. 6. 7.

8.

Dikirim Kebiro umum dan instansi terkait

9.

Pendokumenan arsip laporan aset

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo


Waktu 5 Menit


5 Menit

Bahan-Bahan penyusunan Laporan Aset

120 Menit

Konsep laporan aset Drap laporan aset Daftar laporan aset yang sudah diparaf kabag Laporan aset

80 Menit

Draf Laporan Aset

10 Menit

Draf Laporan Aset yang telah di paraf Surat Pengantar laporan aset yg telah ditandatangani Karo

30 Menit

Diterima oleh biro Umum dan Instansi terkait

Dokumen Laporan aset

5 Menit

Arsip laporan aset

10 Menit

5 Menit

Output Surat diregestrasi dan diisi lembar disposisi Disposisi kepala Biro untuk tindak lanjut. Penugasan ke kasabug TU Konsep Laporan Aset


Nomor SOP

060/04/2011

Tanggal

19 Desember 2011


-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP :

Penyusun Laporan Keuangan

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tntang Pengelolaan Uang Daerah.sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 5. Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tentang organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 6. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Cara Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 7. Pergub No.2O TENTANG Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB.


Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro AP dan Instansi lain yang terkait.


Peralatan dan Perlengkapan 1. Buku KAS Umum 2. Dokumen SPK,SPM, Dan SP2D 3. Lembaran Rincian Objek 4. Perangkat Komputer 5. Alat Tulis Kantor 6. Lemari Arsip


No.

Uraian Aktivitas



Waktu 5 Menit


Surat dengan lembar disposisi

5 Menit

Diproses untuk tindak lanjut Koordinasi dengan bagian-bagian di Biro Organisasi dalam rangka pengumpulan data Pengetikan konsep laporan keuangan Editing draft laporan keuangan Pengajuan draf laporan keuangan

Disposisi Karo

10 Menit

Bahan-Bahan penyusunan Laporan keuangan

120 Menit

Konsep laporan keuangan Draf laporan keuangan Daftar laporan aset yang sudah diparaf kabag

80 Menit

8.

Dikirim Kebiro AP dan instansi terkait

Laporan keuangan

30 Menit

Diterima oleh biro AP dan Instansi terkait

9.

Pendokumenan arsip laporan keuangan

Dokumen Laporan keuangan

5 Menit

Arsip laporan keuangan

1.


2.

3. 4.

5. 6. 7.

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo

10 Menit 5 Menit

Output Surat diregestrasi dan diisi lembar disposisi Disposisi kepala Biro untuk tindak lanjut. Penugasan ke kasabug TU Konsep Laporan keuangan

Draf Laporan keuangan Draf Laporan Aset yang telah di paraf Laporan keuangan yg telah ditandatangani Karo


Nomor SOP

060/05/2011

Tanggal

19 Desember 2011


-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP :

Penyusun RKA

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 4. PP Nomor 58 Tahun 2004 Tentang pengelolaan Uang Daerah 5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tentang Pengelolaan Uang Daerah.sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 6. Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tentang organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 7. Pergub No.2O Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB.


Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu Bappeda,Biro Keuangan dan Instansi lain yang terkait


Peralatan dan Perlengkapan 1. Pagu Anggaran dari Bappeda 2. Rencana Kegiatan Masingmasing Bagian 3. Perangkat Komputer 4. Alat Tulis Kantor 5. Lemari Arsip


No.

Uraian Aktivitas



Waktu 5 Menit



5 Menit

Disposisi Karo

10 Menit

Konsep RKA masing-masing bagian RKA yang telah disetujui Karo Draf RKA

2 hari

7.

Diproses untuk tindak lanjut Rapat organisasi keseluruh Bagian di Biro Organisasi Penyusunan Konsep RKA Pengetikan Konsep RKA Editing Draf RKA

Draf SIMDA RKA

20 Menit

8.

Pengajuan Draf RKA

RKA yang telah ditandatangani Karo

30 Menit

Diterima oleh biro AP dan Instansi terkait

9.

Dikirim ke Bappeda dan Biro Keuangan

Dokumen RKA

5 Menit

Arsip laporan keuangan

1.


2.

3. 4.

5. 6.

10. Pendokumenan

RKA

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo

I hari 2 Hari

Output Surat diregestrasi dan diisi lembar disposisi Disposisi kepala Biro untuk tindak lanjut. Penugasan ke kasabug TU Konsep Laporan keuangan Draf Laporan keuangan Draf Laporan Aset yang telah di paraf Laporan keuangan yg telah ditandatangani Karo


Nomor SOP

060/06/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP :

Pengajuan Dana

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. PP Nomor 58 Tahun 2004 Tentang pengelolaan Uang Daerah 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tentang Pengelolaan Uang Daerah.sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 5. Perda Nomor 6 Tahun 2007 Tentang organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 6. Pergub No.20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB.


Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Keuangan dan Instansi lain yang terkait


Peralatan dan Perlengkapan 1. 2. 3. 4.

Dokumen SP2D Buku Cek Alat Tulis Kantor Lemari Arsip


No.

Uraian Aktivitas


Penerimaan SP2D

Pesy/Klp Dokumen SP2D

Waktu 30 Menit

2.

Pengajuan Cek/Dana

CEK

5 Menit

3.

Pengajuan paraf ke Kasubag dan Kabag

CEK ditandatangani Bendahara

10 Menit

4.

Pengajuan Cek Kepala Biro

Cek yang sudah Paraf

15 menit

5.

Disposisi Karo

10 menit

6.

Dioperoses untuk tidak lanjut Pengambilan Dana

60 menit

7.

Pendistribusian Dana

Cek Dibawa Ke PT.Bank NTB Dana yang dicairkan

1.

ke

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo

30 Menit

Output Dokumen SP2D diverifikasi oleh Bendahara Cek ditandatangi Kepala Biro Paraf Kasubag dan Kabag

Penugasan ke Bendahara Pengeluaran Draf Laporan keuangan Dana dicairkan Pendistribusian anggaran ke masingmasing bagian


Nomor SOP

060/07/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP :

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Dasar Hukum 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Benas Dari KKN 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. PP Nomor 58 Tahun 2004 Tentang pengelolaan Uang Daerah 4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Tentang Pengelolaan Uang Daerah.sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. 5. Perda Nomor 6 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB 6. Pergub No.20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB. 7. DPA Biro Oeganisasi


Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP Biro Keuangan dan Instansi lain yang terkait


Peralatan dan Perlengkapan 1. Buku Khas Umum 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 3. DPA Biro Organisasi 4. Dokumen SPJ 5. Dokumen Penelitian Kelengkapan SPP 6. Surat Pernyataan Pengajuan SPP 7. Perangkat Komputer 8. Alat Tulis Kantor 9. Lemari Arsip


No

Uraian Aktivitas Pelaksana I

1

Kwitansi masuk ke Bendahara pengeluaran

Pelaksana Pelaksana II Kasubag

Kabag

Karo

Pesy / Klp Kwitansi Masuk

Mutu Baku Waktu 30 Menit

Kwitansi 2

15 Menit

Kwitansi diajukan ke Biro Diproses Untuk tindak lanjut

Disposisi Karo

4

Kordinasi dengan Bendahara Pengeluaran untuk SPJ Kwitansi

5

Pengetikan Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Kwitansi yang telah dicatat di BKU Konsep SPP

10 Menit

3

Editing Draft SPP

Draf SPP

60 Menit

Konsep SPP

20 Menit

Draf SPP

10 Menit

Draft SPP yang telah di Paraf

6 7

Pengajuan Draft SPP

8

Dikirim ke Bagian Kas Daerah Biro Keuangan

9

Pendokumenan Arsip SPP

Draft SPP yang sudah di paraf kabag Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dokumen SPP

Output Kwitansi Diverifikasi oleh Bendahara Kwitansi ditanda tangani Kepala Biro Penugasan ke Kasubag TU

10 Menit

20Menit

5 Menit

SPP yang telah ditanda tangani Karo Diterima oleh Bagian Kas Daerah Arsip Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Nomor SOP 060 /08/ 2011 Tangggal Pembuatan 19 Desember 2011 Tanggal Revisi Anggal Efektif 1 Januari Disahkan Oleh Kepala Biro Organisasi Penyusunan DPA Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Nama SOP : Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kualifikasi /Kompetensi petugas paelaksanaan kegiatan memiliki Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN kemampuan , kecakapan , terampil dan inovatif. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pendidikan serendah-rendahnya D3 / SI 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional 4. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penelolaan Keuangan Daerah 5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permnedagri Nomor 13 Tahun 2006 6. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB 7. Pergub Nomor 20 tentang Rincian Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB Sekretariat Daerah Provinsi NTB BIRO ORGANISASI

Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SP Biro Umum dan Instansi lain yang terkait.

Peralatan/Perlengakapan 1. RKA yang telah dibahas dengan Komisi I DPRD 2. Perangkat Komputer 3. Alat Tulis Kantor 4. Lemari Arsip

Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanaan Kegiatan Jika SOP ini didlaksankan akan berdampak : Efisiensi dan efektivitas pelaksaan kegiatan.

Pencatan Pendataan -

No

Uraian Aktivitas Pelaksana I 1

2

Kwitansi masuk ke Bendahara pengeluaran


Kabag

Karo

Pesy / Klp Surat masuk

Surat diajukan ke Karo


Diproses Untuk tindak lanjut

Disposisi Karo

Pengetikan Konsep DPA

Draft DPA

Editing Draft DPA

Draft SIMDA DPA

Pengajuan Draft DPA ke Karo Keuangan

SIMDA DPA

3 4 5 6 7

Dikirim ke Bappeda dan Biro Keuangan

8

Pendukumentasian DPA

DPA yang telah ditanda tangani Karu Keuangan Dokumen DPA

Mutu Baku Waktu

Output Surat Diregistrasi 5 Menit dan diisi lembar Disposisi Disposisi Kepala 5 Menit Biro untuk tindak lanjut 10 Menit Penyiapan Konsep DPA sesuai RKA Draft SIMDA 1 Jam DPA SIMDA DPA 2 JAm yang telah diparaf Tim Anggaran DPA yang 1 Jam ditanda tangani Karo Keuangan Dikirim ke 30 Menit Bappeda dan Biro Keuangan 20 Menit Arsip DPA

Nomor SOP 060 /09/ 2011 Tangggal Pembuatan 19 Desember 2011 Tanggal Revisi Anggal Efektif 1 Januari 2012 Disahkan Oleh Kepala Biro Organisasi Surat Masuk dan Surat Keluar Subbagian Tata Usaha dan Pelaporan Nama SOP : Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksanaan 1. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kualifikasi /Kompetensi petugas paelaksanaan kegiatan memiliki Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas KKN kemampuan , kecakapan , terampil dan inovatif. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pendidikan serendah-rendahnya D3 / SI 3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas 4. Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi NTB 5. Pergub Nomor 20 tentang Rincian Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB Sekretariat Daerah Provinsi NTB BIRO ORGANISASI

Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SP Biro Umum dan Instansi lain yang terkait.

Peralatan/Perlengakapan 1. Dokumen – dokumen Substansi terkait 2. Perangkat Komputer 3. Alat Tulis Kantor 4. Lemari Arsip

Peringatan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : Inefisiensi pelaksanaan Kegiatan Jika SOP ini didlaksankan akan berdampak : Efisiensi dan efektivitas pelaksaan kegiatan.

Pencatan Pendataan -

No

Uraian Aktivitas Pelaksana I Surat masuk ke Biro Organisasi


Kabag

Karo

Pesy / Klp Surat Masuk

1

Surat diajukan ke Karo


Diproses Untuk tindak lanjut

Disposisi Karo

Penyusunan Konsep surat Balasan

Bahan –bahan penusunan surat balasan

2

3 4 5

Pengetikan Surat Konsep surat Balasan Editing surat Balasan

6 7

Pengajuan surat Balasan Penomoran surat

8

9

Pendokumenan Arsip surat balasan

Konsep surat balasan Draf surat balasan Draft S surat balasan yang sudah di paraf kabag/Karo Surat balasan yang telah ditanda tangani Sekda /Gubernur Dokumen surat balasan

Mutu Baku Waktu

Output Surat diregistrasi 5 Menit dan diisi lembar disposisi Disposisi Kepala 5 Menit Biro untuk tindak lanjut 10 Menit Penugasan ke Kasubag sesuai subtansi surat 120 Menit

Konsep surat balasan

30 Menit Draf surat balasan 10 Menit Draft surat balasan yang telah di Paraf Surat balasan 5 Menit yang ditanda tangani Sekda/gubernur Surat dikirim ke 30Menit Instansi terkait

5 Menit

Arsip surat balasan

Operasional Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi NTB Subbagian Formasi Jabatan

Nomor SOP

060/10/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP :

BUKU DAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIAONAL

Dasar Hukum 1. Perda No.6 Th.2008 ttg Organisasi dan Tata Keja Setda dan Setwan 2. Pergub.No.20 ttg Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan 3. PP.No.16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal D3/Sederajat 2. Menguasai dan memahami program komputer 3. Menguasai dan memahami DUK

Keterkaitan SOP SOP Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Perlatan / Perlengkapan 1. ATK tidak Pakai habis/ATK Pakai habis 2. SK.Mutasi Pejabat Struktural 3. SK Pejabat Fungsional 4. SK Pensiunan PNS Pencatatan dan Pendataan -

Peringatan 1. Apabila dilaksanakan : efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 2. Apabila tidak dilaksanakan : Data Pejabat Struktura dan Fungsional tidak akan Akurat

Satuan Kerja : Bagian /Bidang Anforjab

SOP Pembuatan Buku Data Jabatan Struktural dan Fungsional

Aktivitas

Persyaratan / Kelengkapan Surat /Koordinasi dengan BKD

1. Pengumpulan SK Mutasi Pejabat Struktural SK Pejabat Fungsional dan SK Pensiun 2. Inventarisasi pejabat struktural SK Mutasi Pj.Struktural, dan fungsional yang mutasi SK Pj.Fungsional dan SK Mutasi 3. Menyusun Data Pejabat Data sementara struktural dan Fungsional pjbt.struktural dan setelah perubahan Fungsional 4. Pemuntahiran data namaData Valid nama pejabat struktural dan fungsional 5. Print Out dan Menjilid data Valid dalam bentuk naskah laporan per/tri wulan 6. Dokumentasi Data Jabatan Struktural dan Fungsional

Waktu 2 (dua) hari

3 (tiga) hari

Output SK Mutasi Pj.Struktural SK Pj.Fungsional dan SK Mutasi Data Jab struktural dan fungsional

3 (tiga) hari

Data Jab struktural dan fungsional

3 (tiga) hari

Data Valid

3 (tiga) hari

Buku dan Jabatan Struktural dan Fungsional

1 (satu) hari

Dokumen

SOP PEMBUATAN BUKU DATA JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL No.

Uraian Aktivitas


1. Pengumpulan SK Mutasi Pejabat Fungsional dan SK Pensiun 2. Inventarisasi pejabat fungsional dan struktutral dan fungsional yg Mutasi 3. Meyusun Data Pejabat yg struktural seteleh perubahan 4. Pemuntahiran data namanama pejabat strktural dan fungsional 5. Print Out dan menjilid data yag sudah valid dalam bentuk buku naskah laporan per triwulan dan ditandatangani kepala biro 6. Dokumentasi data jab,struktural dan fungsioanl

Pelaksana II

Kasubag

Mutu Buku Kabag

Karo

Pesy/Klp Surat Kooordinasi dengan BKD

Waktu 2 hari

Output SK Mutasi, SK Pensiun dan SK Pj,Fungsional

SK.Mutasi,SK Pensiun,dan SK Pejabat fungsional Data Pejabat struktural dan fungsional

1(satu) Minggu

Data Pjbt Struktural dan Fungsional

3 (tiga) hari

Data sementara dan masing-masing SKPD

3 (tiga) hari

Kumpulan Data Pjbt.Struktural dan Fungsional Data Valid

Data yang Sudah Valid

3 (tiga) hari

Buku Data Jabatan Struktural dan Fungsional PNS

Data lengkap

1 (satu) hari

Dokumen

Standar Oprasional Prosedur Pemerintah Provinsi NTB SUB BAGIAN FORMASI JABATAN

Nomor SOP

060/11/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP : PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Dasar Hukum 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara No.46 A Tahun 2003 ttg Pedoman Penyusu nan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS. 2. Pergub No.20th.2008 ttg Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan 3. Perda No.6 Th.2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan. 4. Peraturan pemerintah No100 Tahun 2000 ttg Pendidikan dan Pelatihan PNS Keterkaitan SOP SOP Analisis Jabatan SOP Mutasi Pejabat Struktural PNS

Peringatan 1. Apabila dilaksanakan : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 2. Apabila tidak dilaksanakan : Penempatan Pejabat Struktural dalam jabatannya terkadang tidak sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki.

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal D3/sederajat, Tim SKJ 2. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas 3. Memahami dan menguasai bidang komputer 4. Menguasai dan memahami DUK Perlatan / Perlengkapan 1. ATK tidak pakai habis dan ATK pakai habis 2. DUK Pegawai Negri Sipil 3. Data Pejabat Struktural 4. Form pengisian SKJ Pencatatan dan Pendataan -

Satuan Kerja :

Bagian /Bidang Anforjab

SOP

Aktivitas

Penyusunan Standar 1. Rapat Persiapan Penyusunan SKJ Kompetensi Jabatan 2. Pembentukan SK Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 3. Rapat Tim Penyusun Standar Kompetensi Jabatan 4. Pengumpulan data jabatan Struktural SKJ 5. Identifikasi kompetensi jabatan Struktural 6. Penyusunan daftar Sementara kompetensi Jabatan 7. Pembahasan Draf SKJ 8. Penyempurnaan Susunan Standar Kompetensi Jabatan 9. Validasi data standar kompetensi jabatan 10. Penyusunan Konsep Pergub 11. Pengajuan Konsep Pergub

Persyaratan / Kelengkapan Surat undangan dan bahan persiapan Konsep SK TIM SKJ

Waktu

Output

1 ( satu ) hari

Notulen rapat

1 ( satu ) hari

SK Tim SKJ

Buku pedoman Penyusunan Teknis SKJ Form Data

1 ( satu ) hari

Pembagian Tugas

1 ( satu ) minggu

Data Jab.Struktural

Data

1 ( satu ) minggu

Data Komp.Jab.

Konsep Data SKJ

2 ( Dua ) minggu

Draf SKJ

Draf SKJ Data sementara

3 ( Tiga ) hari 1 ( satu ) minggu

Draf SKJ Susunan SKJ

Draf Data SKJ yang sudah disempurnakan Daraf Pergub Konsep Pergub yang sudah di paraf 12. Penjilidan Buku Laporan Standar Data yang sudah Valid Kompetensi Jabatan 13. Pendokumentasian SKJ Laporan SKJ

Data Valid

5 ( Lima ) hari

Konsep Pergub Pergub SKJ

2 ( Dua ) minggu

Buku SKJ

30 menit

Dokumen SKJ

SOP PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN No.

Aktivitas

PELAKSANAAN Pelaksana 1

1. Rapat Penyusunan SKJ 2. Pembentukan SK Tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 3. Rapat tim penyusun Standar Kompetensi Jabatan 4. Pengumpulan Data Standar Kompetensi Jabatan 5. Identifikasi Jabatan Struktural 6. Penyusunan Daftar Sementara Kompetensi Jabatan 7. Pembahasan daraf SKJ 8. Penyempurnaan susunan Standar Kompetensi Jabatan 9. Validasi data Standar Kompetensi Jabatan 10. Penyusunan konsep Pergub 11. Pengajuan Konsep Pergub 12. Penjilid. Buku Laporan Standar Kompetensi Jabatan 13. Pendokumentasian SKJ

Pelaksana II

Kasubag

MUTU BUKU Kabag

Karo

Pesy/Klp Surat undangan dan bahan persiapan Konsep SK TIM SKJ

Waktu 60 menit

Output Notulen Rapat

30 menit

SK Tim SKJ

Buku Pedoman Penyusunan Teknis SKJ

120 menit

Pembagian Tugas

Form Data

1 ( satu ) minggu

Data Jab.Struktural

Data

1 ( satu ) minggu

Data Komp.Jab.

Konsep data SKJ

2 ( dua ) minggu

Draf SKJ

Draf SKj

2 ( dua ) minggu

Draf SKJ

Data Sementara

1 ( satu ) minggu

Susunan SKJ

Daraf SKJ

2 ( dua ) hari

Daraf SKJ yang sudah di paraf Konsep Data yang sudah disempurnakan Data yang sudah Valid

4 ( empat ) hari

1 ( satu ) minggu

Pergub SKJ

Laporan Penyusunan SKJ

30 menit

Dokumen SKJ

Data Valid

Standar Oprasional Prosedur Pemerintah Provinsi NTB SUB BAGIAN FORMASI JABATAN

Nomor SOP

060/12/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2012

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP : MONEV STANDAR KOMPETENSI JABATAN KE KABUPATEN/KOTA

Dasar Hukum 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara No.46 A Tahun 2003 ttg Pedoman Penyusu nan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS. 2. Pergub No.20th.2008 ttg Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan 3. Perda No.6 Th.2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan. 4. Peraturan pemerintah No100 Tahun 2000 ttg Pendidikan dan Pelatihan PNS Keterkaitan SOP SOP Analisis Jabatan

Peringatan 1. Apabila dilaksanakan : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 2. Apabila tidak dilaksanakan : Perkembangan Pelaksanaan Standar Kompetensi jabatannya tidak diketahui dan koordinasi antar Pemda Kabupaten/Kota dan Pemprov akan berkurang

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal D3/sederajat. 2. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas 3. Memahami dan menguasai bidang komputer 4. Menguasai dan memahami DUK Perlatan / Perlengkapan 1. ATK tidak pakai habis dan ATK pakai habis 2. DUK Pegawai Negri Sipil 3. Data Pejabat Struktural Pencatatan dan Pendataan -

Satuan Kerja :


SOP

Aktivitas

Monev Standar 1. Rapat Persiapan Kompetensi Jabatan Struktural PNS 2. Berkoordinasi Dengan Pemda Kab/Kota Kabupaten/Kota ( Sektor Terkait ) 3. Pengumpulan Data/Informasi di Lapangan 4. Melakukan evaluasi terhadap data jabatan struktural PNS 5. Pemberian saran dan masukan 6. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan standar kompetensi jabatan 7. Pendokumentasian laporan Monev SKJ

Persyaratan / Kelengkapan Surat undangan

Waktu

Output

60 menit

Notulen Pelaksanaan

Surat Kunjungan Ke Kabupaten/Kota Form Data Jabatan Struktural Data yang masuk dari masing-masing kabupaten/kota Draf hasil data SKJ Data yang sudah disempurnakan

23 hari

Surat

3 hari/kab

Data Jab Struktural

7 hari/kab

Validasi data

7 hari 4 hari

Data SKJ Laporan Monev

Data Valid

1 (Satu) hari

Dokumen

SOP MONEV STANDAR KOMPETENSI JABATAN KAB/KOTA No.

Aktivitas


Pesy/Klp Surat undangan

Waktu 60 menit

Output Notulen pelaksana

2. Berkoordinasi dengan Pemda Kabapaten /kota (sektor terkait) 3. Pengumpulan data/informasi di lapangan.

Surat /kunjungan ke Kabupaten/Kota

23 hari

Surat

Form Data Jabatan struktural

3 hari / Kab

Data Jab Struktural

4. Melakukan Evaluasi da jabtan struktural PNS

Data yang masuk dari masing-masing Kab./Kota

7 hari / Kab

Validasi data

5. Pemberian saran dan masukan 6. Penyusunan laporan Monev SKJ 7. Pendokomentasian laporan Monev SKJ

Draf Hasil Data SKJ

7 hari

Data SKJ

Data Informasi Monev SKJ Laporan Monev

4 hari

Laporan Monev

30 menit

Dokumen

1. Rapat Persiapan

Pelaksana II

Kasubag

MUTU BUKU Kabag

Karo

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemerintah Provinsi NTB SUB BAGIAN FORMASI JABATAN

Nomor SOP

060/13/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2012

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP : SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN KABUPATEN/KOTA

Dasar Hukum 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawain Negara No.46 A Tahun 2003 ttg Pedoman Penyusu nan Standar Kompetensi Jabatan Struktural PNS. 2. Pergub No.20th.2008 ttg Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Setda dan Setwan 3. Perda No.6 Th.2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan. 4. Peraturan pemerintah No100 Tahun 2000 ttg Pendidikan dan Pelatihan PNS Keterkaitan SOP SOP Analisis Jabatan

Peringatan 1. Apabila dilaksanakan : Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan pemahaman ttg standar kompetensi jabatan antar Pemda Prov dengan Pemda Kab/Kota menjadi seragam. 2. Apabila tidak dilaksanakan : Perkembangan Pelaksanaan Standar Kompetensi jabatan akan tidak disingkron baik dengan Pemerintahan Provinsi maupun Pemda Kab./Kota Lainnya.

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal D3/sederajat. 2. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas 3. Memahami dan menguasai bidang komputer 4. Menguasai dan memahami DUK Perlatan / Perlengkapan 1. ATK tidak pakai habis dan ATK pakai habis 2. DUK Pegawai Negri Sipil 3. Data Pejabat Struktural Pencatatan dan Pendataan -

Satuan Kerja


SOP Sosialisasi Standar Kompetensi Jabatan Kab.Kota

Aktivitas 1. Rapat Persiapan sosialisasi SKJ 2. Mengajukan Rencana Sosialisasi ke Kepala Biro 3. Melaksanakan Koordinasi ke Pemda Kab./Kota se NTB. 4. Menggandakan dokumen Sosialisasi SKJ 5. Pelaksanaan Sosialisasi SKJ di Kab.Kota 6. Membuat laporan pelaksanaan Sosialisasi SKJ 7. Dokumen Arsip laporan

Persyaratan / Kelengkapan Surat kunjungan lapangan

Waktu

Output

1 (satu) hari

Notulen rapat

9 hari

Surat

Form SKJ

14 hari

Kesepakatan

Data SKJ Surat keputusan BKN No.46A Tahun 2003.

3 (tiga) hari

Dokumen SKJ Pemanaman SKJ

Data Lapangan SKJ Kabupaten / Kota Data Valid

Data SKJ Laporan Dokumen

SOP SOSIALISASI STANDAR KOMPETENSI JABATAN No.

Aktivitas


1. Rapat Persiapan sosialisasi SKJ 2. Mengajukan Rencana Sosialisasi SKJ ke Kepala Biro 3. Melakukan koordinasi ke Pemda Kabupaten /Kota se-NTB 4. Memggandakan Bahan /materi sosialisasi SKJ 5. Pelaksanaan sosialisasi SKJ di Kabupaten /Kota 6. Membuat laporan pelaksanaan sosialisasi 7. Dokumen Arsip Laporan

Pelaksana II

Kasubag

MUTU BUKU Kabag

Karo


Waktu 1(satu) hari /


Surat /kunjungan lapangan

9 hari

Surat

Forum SKJ

14 hari

Data Jab Struktural

Data SKJ

3 (tiga) hari

Dokumen

Pemerintah Provinsi NTB SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN

Nomor SOP

060/14/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2012

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP : MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAN KE KAB./KOTA SE NTB

Dasar Hukum 1. Permen PAN No.61 Tahun 2004 tentang pedoman Pelaksana Analisis Jabatan Instansi Pemerintah 2. Permendagri No.4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksana Analisis Jabatan di Jajaran Depdagri dan Pemerintah Daerah. 3. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi NTB dan Setwan. 4. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah,Sekretariat DPRD dan Stap Ahli Gubernur NTB. Keterkaitan SOP SOP Intenal dan Administratif

Peringatan Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan yang valid dan Up to Date

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal D3/sederajat. 2. Memahami dan menguasai bidang komputer 3. Memiliki pengetahuan tentang Abjad

Perlatan / Perlengkapan 1. ATK tidak pakai habis dan ATK pakai habis 2. Perangkat Komputer 3. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan


SOP Monev dan evaluasi Pelaksanaan Program PAN.Ke Kab./Kota se NTB

Aktivitas 1. Rapat Persiapan Pelaksana Movep dan Evaluasi Palaksanaan Program PAN ke Kab.Kota se-NTB 2. Berkoordinasi Dengan Pemda Kabupaten/Kota ( Sektor Terkait ) 3. Membuat Quisioner tentang keterkaitan dengan Program PAN. 4. Pemberian Saran dan Pembinaan 5. Penyusunan Laporan Monitoring & Evaluasi pelaksana Program PAN 6. Pendokumentasian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAN.


Waktu

Output

60 menit

Notulen Pelaksanaan

Surat /Kunjungan ke Kab/Kota se-NTB

5 (Lima) hari

Surat

Surat / Quesioner

1 (satu) hari

Surat

Draf Hasil Data

7 (satu) hari

Data program PAN

Dokumen Laporan

7 (tujuh) hari

Laporan Monev

5 (lima) hari

1 (Satu) hari

SOP MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAN KE KAB./KOTA SE NTB

No.

Aktivitas


1. Rapat Persiapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAN ke Kab/Kota (sektor terkait) 2. Mengajukan Rencana Sosialisasi SKJ ke Kepala Biro 3. Membuat Quesioner tentang keterkaitan dengan Program PAN 4. Pemberian saran dan pembinaan 5. Penyusunan Laporan Monitoring dan Program PAN 6. Pendokumentasian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program PAN.

Pelaksana II

Kasubag

MUTU BUKU Kabag

Karo


Waktu 60 menit


Surat /kunjungan Ke.Kab/Kota se-NTB

5 (lima) hari

Surat

Surat / Qoesioner

1 (satu) hari

Surat

Draf hasil Data

1 (satu) hari

Data Program PAN

Dokumen laporan

7 (tujuh) hari

Laporan Monev

5 (lima) hari


Nomor SOP

060/15/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2012

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP : PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PADA PEANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN PROV.NTB

Dasar Hukum 1. PP No.38 Tahun 2007 tentang kewenangan 2. PP N0.41 Tahun 2007 tentang kelmbagaan daerah (kelembagaan perangkat daerah) 3. Permen PAN No.61 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan instansi Pemerintah 4. Permendagri No.4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Jajaran Depdagri oleh Pemerintah Daerah 5. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Setwan 6. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB.

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal D3/sederajat. 2. Sebagian Tenaga Analisis 3. Memiliki pengetahuan tentang Analisis Jabatan 4. Menguasai Analisis Jabatan

Keterkaitan SOP 1. SOP berhubungan dengan Interen Biro (Kabag Anforjab,Kasabug Forjab dan Kasabug TU) 2. SOP Berhubungan dengan pihak eksteren (Biro Umum,Bag,Kelemb Tatakana,Bagian Kepegawaian dan BKD dan DIKLAT

Perlatan / Perlengkapan 3. Formulir D 4. Formulir 1-1.1-2 5. ATK tidak dipakai habis dan ATK pakai habis 6. Lemari Arsip Pencatatan dan Pendataan -

Peringatan Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan yang valid dan Up to Date Kendala : pejabat sedang dalam Cuti,Tugas Luar.


SOP Penyusunan Analisis jabatan pada perangkat daerah Pemerintahan Daerah Provinsi NTB

Aktivitas 1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Analisis Jabatan 2. Koordinasi kepada unit Organisasi yang akan di Analaisis jabatan 3. Pemebentukan SK Tim Penyusunan Analisis Jabatan 4. Rapat Tim Penyususn Analisis Jabatan 5. Pengumpulan Data Jabatan 6. Pengolahan Data Jabatan 7. Pengetikan Data Jabatan 8. Vertifikasi Analisis Jabatan 9. Seminar Hasil Analsis Jabatan 10.Penyempurnaan Hasil Analisis Jabatan 11.Pengajuan Rancargan Pergub Hasil Analisi Data 12.Penjilitan Laporan Hasil Analisis Data 13.Distribusi Hasil Analisis Jabatan ke Pihak-pihak Terkait.


Waktu

Output

60 menit

Notulen pelaksanaan

Dispensasi dari SKPD yang di Anjab

1 (satu) Hari

Surat

Konsep SK Tim

1 (satu) Hari

SK Gubernur

Surat Undanagan

1 (satu) Hari

Pembagian Tugas

Formulir D,Formulir11,1-2 Formulir D,Formulir11,1-2 Data sementara

4 (empat) Hari

Data Jabatan

10 (sepuluh) hari

Dokumen Hasil

10 (sepuluh) hari

Dokumen Hasil

Data sementara Data sementara Data Valid Penyusunan Analisis Jabatan Draf Pinal Rancangan Pergub Data Yang Sudah Valid

10 (sepuluh) hari 2 (dua) hari 1 (satu) minggu

Data Valid Hasil Anforjab Hasil Anjab Laporan Hasil Anjab

1 (satu) minggu

Pergub

3 (tiga) Hari

Buku Hasil Anjab

Dokumen Anjab

2 (dua) hari

Buku Laporan Hasil Anforjab

SOP PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI NTB No.

Aktivitas


1. Rapat Persiapan Perencanaan Pelaksana Analisis Jabatan 2. Koordinasi Kepada Unit Organisasi yang akan dianalisis Jabatan 3. Pembentukan SK Penyusunan Analisis Jabatan 4. Rapat Tim Penyusun Analisis Jabatan 5. Pengumpulan Data Jabatan 6. Pengolahan Data Jabatan 7. Pengetikan Data Jabatan 8. Vertifikasi Analisis Jabatan 9. Seminar Hasil Data Jabatan 10. Penyempurnaan Hasil jabatan 11. Pengajuan Rancanagan pergub.Hasil Analisis Jabatan 12. Penjilid Dokumen Hasil Analisis Jabatan 13. Distribusi Hasil Analisis Jabatan ke pihak – pihak terkait.

Pelaksana II

Kasubag

MUTU BUKU Kabag

Karo


Waktu 60 menit

Output Notulen Pelaksanaan

Dispensasi dari SKPD yang dianjab

1(satu) hari

Surat

Konsep SK Tim

1(satu) hari

SK Gubernur

Formulir S1-1,11-2

10 ( sepuluh ) hari Pembagian Tugas

Formulir S1-1,11-2

10 ( sepuluh ) hari Dokumen Hasil

Data Sementara


Data Sementara

2 ( dua ) hari

Dokumen Hasil

Data Draf penyusunan Analisis Jabatan Daraf SKJ

1 ( satu ) minggu

Hasil Anjab

1 ( satu ) minggu

Hasil Anjab

Draf Final

1 ( satu ) minggu

Hasil Anjab

Draf Final

1 ( satu ) minggu

Laporan ke Gubernur

Data yang sudah Valid

3(tiga) hari

Dokumen Anjab

2(dua) hari

Buku hasil analisis jabatan Buku hasil analisi jabatan


Nomor SOP

060/16/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2012

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP : PENYUSUN KAMUS JABATAN

Dasar Hukum 1. PP No.38 Tahun 2007 tentang kewenangan 2. PP N0.41 Tahun 2007 tentang kelmbagaan daerah (kelembagaan perangkat daerah) 3. Permen PAN No.61 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan instansi Pemerintah. 4. Permendagri No.4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Jajaran Depdagri oleh Pemerintah Daerah. 5. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Setwan. 6. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB.

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal D3/sederajat. 2. Menguasai dan memahami Peraturan Perundang-undangan sesuai bidang Tugas 3. Memahami dan menguasai program Komputer

Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Tersusunnya Buku Kamus Jabatan perangkat Daerah Provinsi NTB 3. SOP Tersedianya informasi tentang nama-nama Jabatan pada Organisasi perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB. Peringatan Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan Yang Valid dan Up to Date.

Perlatan / Perlengkapan 1. SK Tim 2. ATK Tidak pakai habis dan ATK Pakai habis 3. Memahami Laporan Hasil Anjab Pencatatan dan Pendataan -


SOP Penyusunan kamus Jabatan

Aktivitas 1. Rapat Persiapan Penyusunan Kamus Jabatan 2. Pembentukan SK Tim Penyusun Kamus Jabatan 3. Pemebentukan SK Tim Penyusunan Analisis Jabatan 4. Pengumpulan Data Kamus Jabatan 5. Penyempurnaan Penyusun Kamus Jabatan 6. Validitas Data Kamus Jabatan 7. Penjilitan kamus jabatan


Waktu

Output

60 menit

Notulen pelaksanaan

Konsep SK Tim

1 (satu) Hari

Surat

Buku pedoman Penyusunan Kamus Jabatan Format Data

1 (satu) minggu

SK Gubernur

1 (satu) minggu

Pembagian Tugas

Data Sementara

4 (empat) Hari

Data Jabatan

Draf Kamus Jabatan

2 (dua) hari

Dokumen Hasil

Data yang Sudah Valid

3 (tiga) hari

Dokumen Hasil


Nomor SOP

060/17/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2012

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

1 Januari 2012

Disahkan Oleh


Nama SOP : PENYUSUN KAMUS JABATAN Dasar Hukum 1. PP No.38 Tahun 2007 tentang kewenangan 2. PP N0.41 Tahun 2007 tentang kelmbagaan daerah (kelembagaan perangkat daerah) 3. Permen PAN No.61 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan instansi Pemerintah. 4. Permendagri No.4 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Jajaran Depdagri oleh Pemerintah Daerah. 5. Perda No.6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Setwan. 6. Pergub No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Gubernur NTB.

Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan minimal D3/sederajat. 2. Menguasai dan memahami Peraturan Perundang-undangan sesuai bidang Tugas 3. Memahami dan menguasai program Komputer

Keterkaitan SOP 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Tersusunnya Buku syarat Jabatan perangkat Daerah Provinsi NTB 3. SOP Tersedianya informasi tentang nama-nama Jabatan pada Organisasi perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB. Peringatan Bila dilakukan akan mendapat informasi jabatan Yang Valid dan Up to Date. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak Tidak tepatnya penempatan Jabatan Struktural yang sesuai dengan syarat jabatan.

Perlatan / Perlengkapan 1. SK Tim 2. ATK Tidak pakai habis dan ATK Pakai habis 3. Buku laporan Hasil Anjab Pencatatan dan Pendataan -


SOP Penyusunan syarat Jabatan

Aktivitas 1. Rapat Persiapan Penyusunan syarat Jabatan 2. Pembentukan SK Tim Penyusun syarat Jabatan 3. Pemebentukan SK Tim Penyusunan syarat jabatan 4. Penyusunan syarat jabatan 5. Pembahasan konsep Syarat Jabatan 6. Pengetikan Konsep Syarat Jabatan 7. Pengajuan Rancangan Pergub Syarat Jabatan ke Biro Umum 8. Penjilidan dokumen syarat jabatan


Waktu 60 menit

Notulen pelaksanaan

Konsep SK Tim

1 (satu) minggu

SK Gubernur

Buku pedoman Penyusunan Kamus Jabatan Format Data

2 (dua) minggu

Validitas Data

4 (empat) minggu

Konsep Syarat Jabatan

Data Sementara

2 (dua) Hari

Draf Syarat Jabatan

Draf Kamus Jabatan

5 (lima) hari

Laporan Gubernur

Draf final syarat Jabatan Pergub dan dokumen Syarat Jabatan

1 (satu) minggu

Buku Laporan Syarat Jabatan

3 (tiga) hari

Output

SOP PENYUSUNAN SYARAT JABATAN No.

Aktivitas


1. Rapat Persiapan Penyusunan Syarat Jabatan 2. Membentuk SK Tim Penyusun Syarat Jabatan 3. Melakukan evaluasi terhadap Data Jabatan 4. Penyusunan syarat Jabatan 5. Pembahasan Konsep syarat Jabatan 6. Pengetikan konsep syarat jabatan 7. Pengajuan rancangan pergub syarat jabatan 8. Penjilitan dokumen syarat jabatan

Pelaksana II

Kasubag

MUTU BUKU Kabag

Karo


Waktu 60 menit

Output Notulen Pelaksanaan

Dispensasi dari SKPD yang dianjab

1(satu) hari

Surat

Konsep SK Tim

1(satu) hari

SK Gubernur

Formulir S1-1,11-2

10 ( sepuluh ) hari Pembagian Tugas

Formulir S1-1,11-2


Data Sementara


Data Sementara

2 ( dua ) hari

Dokumen Hasil

Data Draf penyusunan Analisis Jabatan

1 ( satu ) minggu

Hasil Anjab

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB BAGIAN TATA CARA LAKSANA

SUB BAGIAN AKUNTABILITAS

Nomor SOP

060/18/2011

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh Nama SOP :

19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi NTB

Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daaerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur . Undang –undang Nomor 28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah . 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah 15. Peraturan Menpan dan RB Ri Nomor 29 Tahun 2010 Tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 16. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 17. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 18. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20092013 19. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Keterkaitan: 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP Lakip SKPD

Kualisifikasi Pelaksana : 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif ,Pendidikin serendah-rendahnya DIII / SI Pencatatan & Pendaftaran 1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Lemari Arsip 4. LAKIP SKPD 5. PKT SKPD 6. PK SKPD


Pencatatan dan Pendataan : NO.

1 1

2

3

4

Uraian Aktivitas

2 Surat Edaran MENPAN dan RB RI Penyusunan LAKIP ke Gubernur dan Sekda disposisi ke Kepala Biro Organisasi Surat Edaran diperoses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengagendaa n dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat suara Dari TU Biro Surat Edaran naik ke Kepala Bior Kemudian diposisikan ke Kabag,kabag mengarahkan ke kasubag untuk ditinjak lanjut Kasubag menindaklanjuti dengan membuat konsep surat permintaan LAKIP

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

SKPD

SKPD

3

4

5

6

7

8

UNIT PELAKSANA TIM ASISTEN PEMYUSUN

9

10

SEKDA

GUB

MENPAN &RB

11

12

13 Mulai

MUTU DOKUMEN Persy/Kikon Waktu

14 SE Menpan

Srt.diregistrasi

16

0

Surat diterima

5menit

Proses

Srt.didisposi Proses

Proses

Out put

15

Surat diserahkan

Surat diarahkan

Proses

Konsep surat

60 menit

Konsep surat

5

6

7

8

9

10

11

12

SKPD,diperoses lalu disetujui kabag naik ke karo kemudian diparaf. Konsep surat dinaikkan ke Asisten disetujui dan diparaf kemudian naik ke Sekda ditandatangani atas nama Gubernur Surat kembali ke TU Biro diberi nomor dan diregistrasi Surat dikirim keseluruh SKPD Lingkuo Pemerintahan Provinsi NTB.dan ditindaklanjuti dengan menyusun LAKIP masing-masing kemudian dikirim ke Gubernur Cq.Biro Organisasi LAKIP SKPD diterima Tim Penyusun yang dibentuk dengan SK Gubernur Tim melaksanakan penyusuna LAKIP SKPD Draf LAKIP di paraf disetujui Asisten dan Sekda Kemudian ditandatangani Gubernur LAKIP Provinsi NTB tersusun dalam bentuk Dokumen sebagai Laporan Pertanggungjawaban Gubernur kepada Presiden Kemudian kirim ke presiden melalui MENPAN dan RB RI tembusan KEMENDAGRI dan BPKP di Jakarta.dll Pendokumentasian LAKIP Provinsi

Proses

Proses

Proses ya

Proses

Srt.dinaikan

120menit

Surat ditandatanga ni

Srt.diberi nomor

10 menit

Surat diedarkan

Srt.dikirim

30 menit

Surat terkirim dan diterima SKPD

LAKIP SKPD diterima

60 menit

LAKIP SKPD yg telah diteliti

LAKIP SKPD yang telah diteliti Draf LAKIP dinaikan

10 hari

Draf LAKIP Prov.Tersus un LAKIP SKPD disetujui

Dok. LAKIP Provinsi

1 hari

LAKIP Prov.Terkiri m

Dok. LAKIP Provinsi

5 menit

Arsip

Proses

Proses

ya

Proses

60 menit

Dok

Selesai


SUB BAGIAN AKUNTABILITAS Dasar Hukum

Nomor SOP

060/19/2011


19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Usaha (IKU) Pemerintah Provinsi

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daaerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur . 2. Undang –undang Nomor 28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah . 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah 15. Peraturan Menpan dan RB Ri Nomor 29 Tahun 2010 Tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 16. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 17. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 18. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 19. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. 20. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Keterkaitan: 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP Lakip SKPD

Kualisifikasi Pelaksana : 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin serendah-rendahnya DIII / SI Pencatatan & Pendaftaran 1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. IKU SKPD 4. Lemari Arsip


Pencatatan dan Pendataan : NO.

1 1

2

3

4

Uraian Aktivitas

2 Surat Edaran MENPAN dan RB RI Penyusunan LAKIP ke Gubernur dan Sekda disposisi ke Kepala Biro Organisasi Surat Edaran diperoses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengagendaa n dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat suara Dari TU Biro Surat Edaran naik ke Kepala Bior Kemudian diposisikan ke Kabag,kabag mengarahkan ke kasubag untuk ditinjak lanjut Kasubag menindaklanjuti dengan membuat konsep surat permintaan LAKIP

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

SKPD

SKPD

3

4

5

6

7

8


9

10

SEKDA

GUB

MENPAN &RB

11

12

13 Mulai

MUTU DOKUMEN Persy/Kikon Waktu

14 SE Menpan

Srt.diregistrasi

16

0

Surat diterima

5 menit

Proses

Srt.didisposi Proses

Proses

Out put

15

Surat diserahkan

Surat diarahkan

Proses

Konsep surat

60 menit

Konsep surat

5

6

7

8

9

10

11

12

SKPD,diperoses lalu disetujui kabag naik ke karo kemudian diparaf. Konsep surat dinaikkan ke Asisten disetujui dan diparaf kemudian naik ke Sekda ditandatangani atas nama Gubernur Surat kembali ke TU Biro diberi nomor dan diregistrasi Surat dikirim keseluruh SKPD Lingkuo Pemerintahan Provinsi NTB.dan ditindaklanjuti dengan menyusun LAKIP masing-masing kemudian dikirim ke Gubernur Cq.Biro Organisasi LAKIP SKPD diterima Tim Penyusun yang dibentuk dengan SK Gubernur Tim melaksanakan penyusuna LAKIP SKPD Draf LAKIP di paraf disetujui Asisten dan Sekda Kemudian ditandatangani Gubernur LAKIP Provinsi NTB tersusun dalam bentuk Dokumen sebagai Laporan Pertanggungjawaban Gubernur kepada Presiden Kemudian kirim ke presiden melalui MENPAN dan RB RI tembusan KEMENDAGRI dan BPKP di Jakarta.dll Pendokumentasian LAKIP Provinsi

Proses

Proses

Proses ya

Srt.dinaikan

TU

120 menit

Srt.diberi nomor

10 menit

Surat diedarkan

Srt.dikirim

30 menit


60 menit

IKU SKPD yg telah diteliti

IKU SKPD yang telah diteliti Draf SK IKU dinaikan

10 hari

Draf IKU Prov.Tersus un SK IKU disetujui

SK IKU Pem Prov.&SKPD

1 hari

SK IKU Prov.Terkiri m

SK IKU Pem Prov.&SKPD

5 menit

Arsip

Proses

IKU SKPD

DOK Proses

ya


60 menit

Dok

Selesai



Nomor SOP

060/20/2011


19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daaerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur . 2. Undang –undang Nomor 28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah . 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah 15. Peraturan Menpan dan RB Ri Nomor 29 Tahun 2010 Tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 16. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 17. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 18. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 19. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. 20. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Keterkaitan:

Kualisifikasi Pelaksana : 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin serendah-rendahnya DIII / SI Pencatatan & Pendaftaran 1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. RKT SKPD 4. Lemari Arsip

1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP RKT SKPD Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan . Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

NO.

1 1

2

3

4

Uraian Aktivitas

2 Surat Edaran MENPAN dan RB RI Penyusunan RKT ke Gubernur dan Sekda disposisi ke Kepala Biro Organisasi Surat Edaran diperoses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengagendaa n dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat suara Dari TU Biro Surat Edaran naik ke Kepala Bior Kemudian diposisikan ke Kabag,kabag mengarahkan ke kasubag untuk ditinjak lanjut Kasubag menindaklanjuti dengan membuat konsep surat permintaan RKT

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

SKPD

SKPD

3

4

5

6

7

8


9

10

SEKDA

GUB

MENPAN &RB

11

12

13 Mulai

MUTU DOKUMEN Persy/Kikon waktu

14 SE Menpan

Srt.diregistrasi

16

0

Surat diterima

5 menit

Surat diserahkan

Srt.telah didisposi

15 menit

Surat diarahkan

Konsep surat

60 menit

Konsep surat

Proses

Proses

Proses

Out put

15

Proses

5

6

7

8

9

10

11

12

SKPD,diperoses lalu disetujui kabag naik ke karo kemudian diparaf. Konsep surat dinaikkan ke Asisten disetujui dan diparaf kemudian naik ke Sekda ditandatangani atas nama Gubernur Surat kembali ke TU Biro diberi nomor dan diregistrasi Surat dikirim keseluruh SKPD Lingkuo Pemerintahan Provinsi NTB.dan ditindaklanjuti dengan menyusun RKT masing-masing kemudian dikirim ke Gubernur Cq.Biro Organisasi RKT SKPD diterima Tim Penyusun yang dibentuk dengan SK Gubernur Tim melaksanakan penyusunan RKT SKPD Draf RKT di paraf disetujui Asisten dan Sekda Kemudian ditandatangani Gubernur RKT Provinsi NTB tersusun dalam bentuk Dokumen sebagai Laporan Pertanggungjawaban Gubernur kepada Presiden Kemudian kirim ke presiden melalui MENPAN dan RB RI tembusan KEMENDAGRI dan BPKP di Jakarta.dll Pendokumentasian RKT Provinsi

Proses

Proses

Proses ya

Srt.dinaikan

TU

120 menit

Srt.diberi nomor

10 menit

Surat diedarkan

Srt.dikirim

30 menit


60 menit

RKT SKPD yg telah diteliti

RKT SKPD yang telah diteliti Draf RKT dinaikan

10 hari

Draf RKT Prov.Tersus un RKT disetujui

Dok. RKT Provinsi

1 hari

RKT Prov.Terkiri m

Dok.RKT Provinsi

5 menit

Arsip

Proses

RKT SKPD

DOK Proses

ya


60 menit

Dok

Selesai



Nomor SOP

060/21/2011


19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Provinsi

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daaerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur . 2. Undang –undang Nomor 28 Tahun1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah . 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Uang Daerah. 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah 15. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 16. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 17. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 18. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. 19. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Keterkaitan: 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP PK SKPD

Kualisifikasi Pelaksana : 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin serendah-rendahnya DIII / SI Pencatatan & Pendaftaran 1. Perangkat Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. PK SKPD 4. Lemari Arsip


NO.

1 1

2

3

4

Uraian Aktivitas

2 Surat Edaran MENPAN dan RB RI Penyusunan PK ke Gubernur dan Sekda disposisi ke Kepala Biro Organisasi Surat Edaran diperoses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengagendaan dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat suara Dari TU Biro Surat Edaran naik ke Kepala Bior Kemudian diposisikan ke Kabag,kabag mengarahkan ke kasubag untuk ditinjak lanjut Kasubag menindaklanjuti dengan membuat konsep surat permintaan PK SKPD,diperoses lalu

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

SKPD

SKPD

3

4

5

6

7

8


9

10

SEKDA

GUB

MENPAN &RB

11

12

13 Mulai

MUTU DOKUMEN Persy/Kikon waktu

14 SE Menpan

16

0

Surat diterima

Srt.diregistrasi

5 menit

Surat diserahkan

Srt.telah didisposi

15 menit

Surat diarahkan

60 menit

Konsep surat

Proses

Proses

Proses

Out put

15

Proses

Konsep surat

5

6

7

8

9

10

11

12

disetujui kabag naik ke karo kemudian diparaf. Konsep surat dinaikkan ke Asisten disetujui dan diparaf kemudian naik ke Sekda ditandatangani atas nama Gubernur Surat kembali ke TU Biro diberi nomor dan diregistrasi Surat dikirim keseluruh SKPD Lingkuo Pemerintahan Provinsi NTB.dan ditindaklanjuti dengan menyusun PK masing-masing kemudian dikirim ke Gubernur Cq.Biro Organisasi PK SKPD diterima Tim Penyusun yang dibentuk dengan SK Gubernur Tim melaksanakan penyusunan PK SKPD Draf PK di paraf disetujui Asisten dan Sekda Kemudian ditandatangani Gubernur PK Provinsi NTB tersusun dalam bentuk Dokumen sebagai Laporan Pertanggungjawaban Gubernur kepada Presiden Kemudian kirim ke presiden melalui MENPAN dan RB RI tembusan KEMENDAGRI dan BPKP di Jakarta.dll Pendokumentasian RKT Provinsi

Proses

Proses

Proses ya

Srt.dinaikan

TU

120 menit

Srt.diberi nomor

10 menit

Surat diedarkan

Srt.dikirim

30 menit


PK SKPD

60 menit

PK SKPD yg telah diteliti

PK SKPD yang telah diteliti Draf PK dinaikan

10 hari

Draf RKT Prov.Tersusun

60 menit

PK disetujui

Dok. PK Provinsi

1 hari

PK Prov.Terkirim

Dok.PK Provinsi

5 menit

Arsip

Proses

DOK

Proses

ya

Surat ditandatangani

Dok

Selesai



Nomor SOP

060/22/2011


19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Organisasi

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daaerah Tingkat 1 Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur . 2. Undnag – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 5. Instansi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Instansi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 7. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 9. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 10. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. 11. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Keterkaitan: 1. SOP Internal dan Administratif 2. SOP Eksternal yaitu SOP PK SKPD Peringatan : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan . Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Kualisifikasi Pelaksana : 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin serendah-rendahnya DIII / SI 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pencatatan & Pendaftaran Unit Komputer Alat Tulis Kantor Lap.Capaian Kinerja Biro RKT Biro PK Biro Lemari Arsip

NO.

1 1

2

3

4

5

6

7

8

Uraian Aktivitas 2 Surat sekretariat Daerah an.Gubernur tentang Permintaan LAKIP SKPD BIRO Surat diproses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengandeaan,dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat surat. Dari TU Biro Surat naik ke Kepala Biro Kemudian diposisikan ke Kabag mengarahkan ke Kasabug untuk ditindaklanjuti. Surat permintaan LAKIP diproses Kasubag,dengan membuat Nota Dinas Kepala Biro yang ditunjukan kesemua Bagian (permintaan Capaian Kinerja Bagian sebagai Bahan Penyusun LAKIP. Bagian Menyusun data Laporan kemudian diserahkan ke Tim Penyusun LAKIP Biro untuk disusun. Draf LAKIP Biro dinaikkan ke Kepala Biro disetujui dan ditandatangani LAKIP Biro tersusun Dalam dokumen sebagai Laporan kepala Biro Gubernur Pendokumenan LAKIP Biro

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

TIM PEMYUSUN

SEKDA

3

4

5

6

7

8

UNIT PELAKSANA GUB MUTU DOKUMEN Persy/Kikon waktu Out put

9

Mulai

10 SE Menpan

11

12

0

Surat diterima

Srt.diregistrasi

5 menit

Surat diserahkan

Srt.telah didisposi

15 menit

Surat diarahkan

6 hari

Konsep surat

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Ya

Bahan Capaian Kinerja Bagian

Proses

Draf LAKIP Biro

Srt.diberi nomor DOK

selesai

30 menit

Draf Lakip Biro

30 menit

Dokumen Lakip Biro

Dok.Lakip Biro

30 menit

LAKIP Biro Terkirim

Dokumen LAKIP Biro

30menit

Arsip



Nomor SOP

060/23/2011


19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi PenyusunanRencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Koeupsi,Kolusi dan Nepotisme 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,Penegedalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 6. Insturksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7. Insturksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 8. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 9. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 10. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 11. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20092013. 12. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Keterkaitan: 1. SOP Internal dan Administratif


Kualisifikasi Pelaksana : 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin serendah-rendahnya SLTA/DIII / SI Pencatatan & Pendaftaran 1. Unit Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. RKT Bagian Lingkup Biro 4. Lemari Arsip

NO.

1 1

2

3

4

5

6

7

8

Uraian Aktivitas 2 Surat sekretariat Daerah an.Gubernur tentang Permintaan RKT

Surat diproses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengandeaan,dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat surat. Dari TU Biro Surat naik ke Kepala Biro Kemudian diposisikan ke Kabag mengarahkan ke Kasabug untuk ditindaklanjuti. Surat permintaan RKT diproses Kasubag,dengan membuat Nota Dinas Kepala Biro yang ditunjukan kesemua Bagian (permintaan Capaian Kinerja Bagian sebagai Bahan Penyusun RKT Bagian Menyusun data Laporan kemudian diserahkan ke Tim Penyusun RKT Biro untuk disusun. Draf RKT Biro dinaikkan ke Kepala Biro disetujui dan ditandatangani LRKT Biro tersusun Dalam dokumen sebagai Laporan kepala Biro Gubernur Pendokumenan LAKIP Biro

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

TIM PEMYUSUN

SEKDA

3

4

5

6

7

8


9

Mulai

10

11

12

Surat permintaan penyusunan RKT Srt.diregistrasi

0

Surat diterima

10 menit

Surat diserahkan

Srt.telah didisposi

30 menit

Surat diarahkan

Konsep Nota Dinas

30 menit

Nota Dinas kemasingmasing Bagian

RKT Bagian

3 hari

Draf.RKT Biro

30 menit

Dokumen RKT Biro

Dok.RKT Biro

30 menit

RKT Biro Terkirim

Dokumen RKT Biro

30menit

Arsip

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Ya

Proses

DOK

selesai

Draf RKT Biro



Nomor SOP

060/24/2011


19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Biro Organisasi

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Koeupsi,Kolusi dan Nepotisme 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 5. Insturksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Insturksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 7. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 9. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 10. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20092013. 11. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Keterkaitan: 1. SOP Internal dan Administratif

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan . 2. ika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Kualisifikasi Pelaksana : 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin serendah-rendahnya SLTA/DIII / SI Pencatatan & Pendaftaran 1. Unit Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Bahan PK Bagian 4. RKT Biro 5. DIPA Biro 6. Lemari Arsip

NO.

1 1

2

3

4

5

6

7

8

Uraian Aktivitas 2 Surat sekretariat Daerah an.Gubernur tentang Permintaan Penerapan Kinerja (PK) SKPD Surat diproses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengandeaan,dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat surat. Dari TU Biro Surat naik ke Kepala Biro Kemudian diposisikan ke Kabag mengarahkan ke Kasabug untuk ditindaklanjuti. Surat permintaan (PK) diproses Kasubag,dengan membuat Nota Dinas Kepala Biro yang ditunjukan kesemua Bagian (permintaan Capaian Kinerja Bagian sebagai Bahan Penyusun PK Bagian Menyusun data Laporan kemudian diserahkan ke Tim Penyusun PK Biro untuk disusun. Draf PK Biro dinaikkan ke Kepala Biro disetujui dan ditandatangani LRKT Biro tersusun Dalam dokumen sebagai Laporan kepala Biro Gubernur Pendokumenan PK Biro

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

TIM PEMYUSUN

SEKDA

3

4

5

6

7

8


9

Mulai

10 Surat permintaan penyusunan PK Srt.diregistrasi

11

12

0

Surat diterima

10 menit

Surat diserahkan

Srt.telah didisposi

30 menit

Surat diarahkan

Konsep Nota Dinas

30 menit


PK Bagian

3 hari

Draf PK Biro

Draf.PKBiro

30 menit

Dokumen PK Biro

Dok.PK Biro

30 menit

PK Biro Terkirim

Dokumen PK Biro

30menit

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Ya Proses

DOK

selesai

Arsip



Nomor SOP

060/25/2011


19 Desember 2011 1 Januari 2012 Kepala Biro Organisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Organisasi

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Koeupsi,Kolusi dan Nepotisme 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembinaan Urusan Pemerintah,Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota 5. Insturksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Insturksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 7. Peraturan Menteri Negara PAN Negara dan RB RI No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 8. Surat Edaran Menteri Negara PAN dan RB RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 9. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB. 10. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013. 11. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Keterkaitan: 1. SOP Internal dan Administratif

Peringatan : 1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak infiensi,pelaksana kegiatan . 2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak efiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Kualisifikasi Pelaksana : 2. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki kemampuan,Kecakapan,terampilan dan inovatif Pendidikin serendah-rendahnya SLTA/DIII / SI Pencatatan & Pendaftaran 1. Unit Komputer 2. Alat Tulis Kantor 3. Bahan IKU Bagian 4. Lemari Arsip

NO.

1 1

2

3

4

5

6

7

8

Uraian Aktivitas 2 Surat sekretariat Daerah an.Gubernur tentang Permintaan Penerapan Kinerja (IKU) SKPD Surat diproses melalui Tata Usaha Biro dan Bukti penerimaan,pengandeaan,dan pemilahan sesuai dengan jenis dan sifat surat. Dari TU Biro Surat naik ke Kepala Biro Kemudian diposisikan ke Kabag mengarahkan ke Kasabug untuk ditindaklanjuti. Surat Penyusun (IKU) diproses Kasubag,dengan membuat Nota Dinas Kepala Biro yang ditunjukan kesemua Bagian (permintaan Capaian Kinerja Bagian sebagai Bahan Penyusun IKU Bagian Menyusun data Laporan kemudian diserahkan ke Tim Penyusun IKU Biro untuk disusun. Draf IKU Biro dinaikkan ke Kepala Biro disetujui dan ditandatangani LRKT Biro tersusun Dalam dokumen sebagai Laporan kepala Biro Gubernur Pendokumenan IKU Biro

TU BIRO

KASUBAG

KABAG

KARO

TIM PEMYUSUN

SEKDA

3

4

5

6

7

8


9

Mulai

10 Surat permintaan penyusunan IKU Srt.diregistrasi

11

12

0

Surat diterima

30 menit

Surat diserahkan

Srt.telah didisposi

30 menit

Surat diarahkan

Konsep Nota Dinas

30 menit


IKU Bagian

3 hari

Draf IKU Biro

Draf. IKU Biro

30 menit

Dokumen PK Biro

Dok.IKU Biro

30 menit

PK Biro Terkirim

Dokumen IKU Biro

30menit

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Proses

Ya Proses

DOK

selesai

Arsip

BIRO ORGANISASI STDA PROVINSINTB BAGIAN TAT A LAKSANA

SUB BAGIAN STANDARISASI

Nomor SOP Tanggal Pembuata Refisi Tanggal Evektif Disahkan Oleh Nama SOP:

DASAR HUKUM

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kementerian Daerah 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1958 Tentang 1951 tentang lambang Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 Tentang Penggunaan lambang Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan sntsrs Pemerintah.Pemerintah daerah , Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ kota 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daaerah 8. PERMEN PAN Nomor : PER/21/m .PAN /11/2008tentang Pediman Penyusunan SOP 9. Permendagri Nomor 54 tahun 2009 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah daerah 10.Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat Nomor

060/31/ 2011 Tahun 2012 Karo Organisasi Setda Prov. NTB Permohonan Buku Pedoman Standarisasi Sistem Ketatalaksanaan

1. Pelaksanaan diwajibkan Memil;iki Kemampuan , Kecapan, Teramil dan novatif . pendidikan D3/S1

6 Tahun 2008 11.Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat Nomor 7 Tahun 2008 12.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 tahun 2008 13.Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 060/40/tahun 2001 14.Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 045.4/35/ORG Tahun 2007 15. 16.Surat Edaran Gubernur Nusa Tengggara barat Nomor 080/40/)RG 17.Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Keterkaitan SOP yang dilaksanakan tidak ada Keeterkaitan dengan SOP di Instansi Lainnya SOP Internal dan Administratif Pringatan Hambatan dapat saja Terjadi : a. Pejabat sedang melaksanakan cuti b. Pejabat pelaksana sedang melakukan tugas dinas

Peralatan /Perlengkapan 1. 1 Unit Komputer 2. AlatTuli kantor Pencatatan dan Pendataan 1. Tu Menerima dan Mencatat Surat-surat Masuk dan diarahkan kemasing-masing bagian sesuai dengan tujuan surat 2. Fungsional Umum membantu pendapatan Permohonan dan pengetikan

Urutan kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku Ket.

Surat Masuk dari SKPD ke Biro Organisasi perihal permohon Buku –Buku Pedoman Standarisasi Sistem Ketatalaksanaan. TU Biro Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan diarahkan kebagian tatalaksana sesuai dengan tujuan surat. Surat permohonan Buku didisposikakan ke kepala bagia tatalaksana sesuai dengan Tujuan Surat. Fungsional Umum menerima mancatat surat Masuk dari kepala subbagian Standarisasi untuk memproses permohonan. Kepala bagian mendisposisi ke Kepala subbagian Standarisasi untuk memproses Permohonan

Mulai

Persy/Klp

Waktu

Persy/Klp

Kebutuhan Dinas

5 Menit

Srt. P dikirim

Srt. P diterima

5 Menit

Srt.P diarahkan

Proses TU BIRO

Kep ala bir o

Fungsi Umum

Srt.P diproses 20 Menit Fom.Dsp.Srt.di naikkan

Diterima Kabag

Srt disetujui

20 Menit

Srt Disetujui

Disposisi Kabag diterima

5 Menit

Konsep Srt balasan

Konsep Srt yang sudah di Paraf kabag TTL

60 Menit

Dokumen Surat

kabag

proses

proses

Kepala Subbagian Membantu proses pembuatan surat distribusi permohonan Buk pedoman yang dibantu oleh fungsional umum sampai dengan permohonan buku pedoman.

proses

selesai

Buku pedoman disampaikankepemohon dari masing-masing SKPD.

Buku dikirim

Buku diterima oleh Pemohon

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB BAGIAN TATA LAKSANA



DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kementerian Daerah 2. Undang-undang No.8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah. 3. Undnag-undang No.3 Tahun 2005 tentang perubahan 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. 6. Peraturan Menteri No.6 tahun 2007 tentang petunjuk tehnis penyusunan dan penerapan SPM. 7. Peraturan Menteri dalam negeri republik Indonesia No.79 tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan SPM 8. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 100.05.76 tahun 2007 tentang pembentukan Tim Konsultasi penyusunan SPM 9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat Nomor 6 Tahun 2008 10. Peraturan Daerah Nusa Tenggara barat Nomor 7 Tahun 2008 11. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008.

Keterkaitan: SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP Internal dan Administratif Peringat : Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat sedang melaksanakan Cuti b. Data target buki diterima dimasing-masing dari SKPD.

060/32/ 2011

Tahun 2012 Karo Organisasi Setda Prov. NTB Permohonan Buku Pedoman Standarisasi Sistem Ketatalaksanaan KUALIFIKASI PELAKSANA

Peralatan perlengkapan 1. 1 Unit Komputer 2. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. TU Biro Menerima dan mencatat Surat-surat Masuk dan Diarahkan ke Masing-masing Bagian sesuai dengan Tujuan Surat. 2. Fungsional Umum

Mutu Baku Urutan kegiatan

Pelaksana

Ket. Persy/Klp

Surat Masuk dari SKPD ke Biro Organisasi perihal permohon Buku –Buku Pedoman Standarisasi Sistem Ketatalaksanaan.

Mulai

TU Biro Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan diarahkan kebagian tatalaksana sesuai dengan tujuan surat.

Proses TU BIRO

Surat permohonan Buku didisposikakan ke kepala bagian tatalaksana sesuai dengan Tujuan Surat. Fungsional Umum menerima, mancatat surat Masuk dari kepala Biro dan dilanjutkan ke kepala bagian.

Kpa la Bir o

Waktu

Kebutuhan Dinas

Srt.P diterima

Fungsi Umum

Output Srt.p dikirim

5 Menit

Srt.P 5 Menit diproses Fom.Dsp Srt.dinaikkan

Srt.p diserahkan

Diterima Kabag

kabag

Srt. disetujui

20 Menit

Srt disetujui

Kepala bagian mendisposisi ke Kepala Subbagian standarisasi untuk proses tindak lanjut proses

-Kepala Subbagian standarisasi menyeiapkan bahan penyusunan konsep draft peratura gubernur diterima kepala bagian -kepala bagian menyampaikan Konsep draft peraturan kepada Kepala Biro dilanjutkan dengan Rapat yang dipimpin oleh kepala Biro -kasubbag mengajukan draft peraturan Gubernur ke Biro Hukum


10 hari

Pergub

5 Menit

proses

Konsep Draft Rancangan Peraturan Gubernur

Pergub target pencapaian SPM

selesai

Dokumen Pergub Target SPM

Distribusi Pergub

60 menit

Pergub Capaian SPM diterima oleh SKPD




DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahyang Bersih Dan Bebas KKN Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pererncanaan Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tatat Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/15/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Playanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/15/MPAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 Surat Edaran Gubernur Nuasa Tenggara Barat nomor 060/40/ORG Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 045.4/35/40/ORG Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi NTB nomor 060/306/ORG tanggal 25 maret tentang SOP.

Keterkaitan: SOP yang dilaksanakan tidak ada keterkaitannya dengan SOP Internal dan Administratif Peringat : Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat sedang melaksanakan Cuti b. Pejabat pelaksana sedang melaksanakan tugas Dinas.

060/33/ 2011

Tahun 2012 Karo Organisasi Setda Prov. NTB Fasiltas Penyusunan SOP SKPD Limgkup pemerintah Provinsi Nusa Tanggara Barat KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pelaksana Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif, Pendidikan S1/S2

Peralatan perlengkapan 1. 1 Unit Komputer 2. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan Pendataan 1. TU Biro Menerima dan mencatat Surat-surat Masuk dan Diarahkan ke Masing-masing Bagian sesuai dengan Tujuan Surat. 2. Fungsional Umum membantu menghimpun data dan pengetikan dokumen.


Pelaksana

Ket. Persy/Klp

Surat Masuk dari SKPD ke Biro Organisasi perihal fasilitasi penyusunan SOP SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. TU Biro Menerima dan mencatat surat-surat masuk dan diarahkan kebagian tatalaksana sesuai dengan tujuan surat. Surat permohonan Buku didisposikakan ke kepala bagian tatalaksana melalui tata usaha bagian, untuk diproses lebih lanjut. Fungsional Umum bagian menerima, mancatat surat Masuk dari kepala Biro dan dilanjutkan ke kepala bagian.

Kebutuhan Dinas

Mulai

Srt.P diterima

Proses TU BIRO

Kepal a biro Biro

Y

Fungsi Umum

T

Dokumen nama SKPD yang telah difasilitasi

Output

5 Menit

Srt.p dikirim

5 Menit

Srt.p diserahkan

Srt.P 20 Menit diproses Fom.Dsp Srt.dinaikkan

Diterima Kabag

kabag

Y

Kepala bagian mendisposisi ke Kepala Subbagian standarisasi untuk proses tindak lanjut - Kepala Subbagian standarisasi menyeiapkan bahan fasilitasi penyusunan SOP kepala bagian tatalakasana memfasilitasi penyusunan SOP atas persetujuan Kepala Biro

Waktu

proses

Dokumen

selesai

Srt. disetujui

20 Menit

Srt disetujui


20 Menit

Bahan bahan fasilitasi penyusunan SOP

Materi penyusunan SOP

5 Menit

Terfasilitasinya penyusunan SOP

Masingmasing SKPD menyusun SOP



Nomor SOP Tanggal Pembuatan Refisi Tanggal Evektif Disahkan Oleh Nama SOP:

060/34/ 2011 Kamis 22 Desember 2011

Tahun 2012 Karo Organisasi Setda Prov. NTB 1. Penyusunan Perda dan atau perubahan pada organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi NTB. 2. Penyusunan Pergub dan atau perubahan pergub Tugas Fungsi dan Tata Kerja Daerah Prov.NTB. 3. Fasilitas kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Prov.NTB 4. Monev Kelembagaan Kabupaten/Kota. KUALIFIKASI PELAKSANA 1. Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif, Pendidikan serendah-rendahnya SI Semua Jurusan.

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag perimbangan Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Keterkaitan: Peralatan perlengkapan 1. 1 Unit Komputer Perda atau Pergub yang disusun adalah Perda 2. Alat Tulis Kantor Pegub Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD ,Dinas-dianas Daerah,Inspektorat,Bappeda,Lembaga Teknis dan Lembaga lain, Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fasilitas kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Singkorisasi kelembagaan perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten /Kota. Penyusunan Data Base UPT,UPTD dan UPTB Provinsi Nusa Tenggara Barat. Monev Kelembagaan Kabupaten/Kota adalah evaluasi atas pelaksanaan pertauran Perundangundangan terkait penataan Kelembagaan Perangkat daerah di kabupaten/Kota. Peringat : Pencatatan dan Pendataan 1. TU Biro Menerima dan mencatat Surat-surat Hambatan dapat saja terjadi : Masuk dan Diarahkan ke Masing-masing a. Pejabat dapat berwenang tidak ada Bagian sesuai dengan Tujuan Surat. ditempat 2. Pengumpul dan Pengolah Data Bagian Hanya b. Keterlambatan draf Rafergub dari Mengelola ke Tata Usahaan Bagian Atau SKPD terkait. Pengadministrasian Bagian.


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Refisi Tanggal Evektif Disahkan Oleh SUB BAGIAN KELEMBAGAAN Nama SOP: DESENTRALISASI

060/35/ 2011

Tahun 2012 Karo Organisasi Setda Prov. NTB 1. Penyusunan Perda dan Atau Perubahan Pada Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi NTB KUALIFIKASI PELAKSANA 1 Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif, Pendidikan serendah-rendahnya SI Semua Jurusan.

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag perimbangan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Persatuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. Keterkaitan: Peralatan perlengkapan Perda yang disusun adalah Perda Perubahan 1. 1 Unit Komputer Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi 2. Alat Tulis Kantor dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD ,Dinas-

dianas Daerah,Inspektorat,Bappeda,Lembaga Teknis dan Lembaga lain, Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peringatan : Hambatan Dapat terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penyesuaian jadwal pembahasan di DPRD.

Pencatatan dan Pendataan 1. TU Biro menerima dan mencatat Suratsurat masuk dan ke masing-masing Bagian sesuai Dengan Tujuan Surat. 2. TU Bagian Hanya Mengelola ke Tata Usahaan Bagian.

1 Mutu Baku Urutan kegiatan

Pelaksana

Ket. Persy/Klp

Bagian kelembagaan ke Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tim melakuka Kajian tentang Syarat-syarat Kelembagaan Perangkat daerah dna kebutuhan kelembagaan perangkat daerah serta perubahan dan pngembangan nya atau Tim menyusun kerangka konseptual Rancangan Perubahan Setda Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Tim mengadakan Rapat menyusun Draf Rancangan Perubahan Perda Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja perangkat Daeah dengan SKPD terkait. Tim rapat menyusun Draf ANTARA Perda Perubahan tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah. Tim Konsultasi Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Departemen Dalam Negeri dan Departemen Terkait. Studi Banding Ke Provinsi lain yang telah nelaksanakan Perda Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bagian Kelembagaan

Kebutuhan

syarat diterima

Tim Penataan

Tim Penataan dan SKPD Terkait

Syarat diproses menjadi Draf Raperda

Waktu 60 Menit

20 Menit

120 Menit

Output Surat keputusan

syarat diserahkan

Draf Raperda OTK

Draf Raperda 120 Menit

Draf Raperda OTK

240 Menit

Draf Raperda OTK

120 Menit

Persetujuan dari Mendagri

Draf Raperda SKPD terkait Sekda dan Tim Penataan

Draf Raperda

Tim Penataan

Draf Raperda

2 Hari Tim Penataan DPRD NTB

Draf Raperda

Pernadingan dengan Perda Lokasi Study banding

Tim Rapat Menyusun Draf Akhir Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Organisasi dan xTata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyampaian Rancangan zPerubahan Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke DPRD Pembahasan Rancangan Perubahan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Evaluasi dari Departemen Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan Perubahan Peraturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan Perda di Undangkan dalam Lembaran Daerah Povinsi Nusa Tenggara Barat. Pendistribusian perubahan Peaturan Daerah Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tim Penataan

Tim Penataan

Tim Penataan da DPRD

Tim Evaluasi Kemendagri

Pejabat Berwenag

Formulir

2 hari

Raperda

120 menit

Raperda

Raperda OTK Raperda

120 menit

60 menit

Hasil Evaluasi Raperda

60 menit

Perda OTK

60 menit

Lembaran Daerah

Raperda

Perda

DOKUMEN

DOKUMEN

Lembaran 120 menit Daerah didistribusikan

Bagian Kelembagaan

SELESAI

Diterima Oleh yang Terkait

Implementsi Perda

Sosialisasi Perda Pengisian Jabatan.

Draf Akhir Raperda

Draf Akhir Raperda OTK


Nomor SOP Tanggal Pembuatan Refisi Tanggal Evektif Disahkan Oleh SUB BAGIAN KELEMBAGAAN Nama SOP:

060/36/ 2011

Tahun 2012 Karo Organisasi Setda Prov. NTB Penyusunan Pergub dan atau Perubahan DESENTRALISASI pergub Rincian Tugas Fungsi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Diwajibkan Memiliki Kemampuan, Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa Kecakapan, Terampil, dan Inovatif, Pendidikan Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. serendah-rendahnya SLTA Jurusan Administrasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Perkantoran. Pokok-pokok Kepegawaian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentag perimbangan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Daerah. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Persatuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2011. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daearah Provinsi Nusa Tenggara Barat Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas fungsi dan Tata kerja Inspektorat ,Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tengggara Barat. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penyukuhan Pertanian

Perikanan dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sektariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Yenggara Barat

Keterkaitan: Perda yang disusun adalah Perda Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat,Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD ,Dinasdianas Daerah,Inspektorat,Bappeda,Lembaga Teknis dan Lembaga lain, Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peringatan : Hambatan Dapat terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penyesuaian jadwal pembahasan di DPRD.

Peralatan perlengkapan 1. 1 Unit Komputer 2. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan Pendataan 1. TU Biro menerima dan mencatat Surat-surat masuk dan ke masing-masing Bagian sesuai Dengan Tujuan Surat. 2. TU Bagian Hanya Mengelola ke Tata Usahaan Bagian.


Bagian kelembagaan ke Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Penataan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tim melakukan Kajian tentang Rincian Tugas Fungsi Kelembagaan Perangkat daerah dan kebutuhan kelembagaan perangkat daerah serta perubahan dan pengembangannya atau Tim menyusun kerangka konseptual Rincian Tugas Fungsi da Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim mengadakan Rapat menyusun Draf Rancangan Pergub atau Perubahan Pergub Rincian tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangakat Daerah. Kepala Biro Organisasi memimpin rapat Klinis menyusun Draft Rancangan Pergub atau Perubahan Pergub Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim rapat menyusun Draf ANTARA Rancangan Pergub atau Perubahan Pergub tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksana

Bagian Kelembagaan

SK Tim

Tim Penataan

Rapergub

Tim Rapat Menyusun Draf Akhir Rancangan Perubahan Pergub atau Perubahan Pergub tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah.

Waktu

Kebutuhan

60 Menit

Surat keputusan

syarat diterima

20 Menit

syarat diarahkan

Syarat diproses menjadi Draf Rapergub

Output

120 Menit

Draf Rapergub

240 Menit

Draf Rapergub

Tim Penataan

Draf Rapergub Rapergub

Karo Tim Penataan dan SKPD Terkait

Draf Rapergub SKPD terkait

120 Menit

Draf Rapergub

120 Menit

Draf Antara Rapergub

120 Menit

Persetujuan dari Mendagri

120 Menit

Draf Akhir Rapergub

Rapergub

Tim Penataan

Draf Rapergub

Draf Antara Rapergub Tim Penataan

Tim Konsultasi Rancangan Pergub atau Perubahan Pergub Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Departemen Dalam Negeri .

Ket. Persy/Klp

Draf antara Rapergub


Tim Penataan

Draf Akhir Rapergub


Penyampaian Rancangan Perubahan Pergub atau Perubahan Pergub tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sektetariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembahasan Rancangan Perubahan Pergub atau Perubahan Pergub Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penetapan Peraturan Gubernur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pendistribusian Peaturan Gubernur Tentang Rician Tugasa Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tim penataan dan Sekda

Tim Penataan Dan

Pejabat Berwenang

Dokumen

Bagian Kelembagaan

120 menit

Rapergub

120 menit

Rapergub

60 menit

Pergub

Draf Akhir Rapergub

Rapergub

Rapergub

2 hari Pergub

Diterima Oleh yang Terkait

Sosialisasi Pergub Pengisian Jabatan.

FORMASI

SELESAI

120 menit Pergub

Implementasi Pergub

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NTB BAGIAN KELEMBAGAAN

Nomor SOP

060/37/2011

Tanggal

19 Desember 2011


-

Tanggal Efektif

19 Desember 2011

Disahkan Oleh

Karo Organisasi Setda Prov.NTB

Nama SOP : Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Barat SUB BAGIAN FASILITASI KELEMBAGAAN Hukum : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkati1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dab Nusa Tenggara Timur

Kualifikasi pelaksana : - Pelaksana diwajibkan memiliki kemampuan,kecakapan,terampil, dan inovatif, pendidikan serendah-rendahnya S1 semua jurusan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Peratururan menteri dalam negeri nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah Keterkaitan SOP Monitoring, evaluasi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Peringatan Hambatan dapat saja terjadi : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak - Penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota tidak akurat, tidak efektif. - Potensi penyusunan raperda organisasi perangkat daerah tidak mengakomodir semua urusan pemerintahan yang diselenggarakan

Peralatan / Perlengkapan 1. Perangkat computer 2. Lemari Arsip 3. Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan pendataan : - Pengumpul dan pengolah data bagian hanya mengelola ketatausahaan bagian/pengadministrasian.

Kelembagaan

Fasilitas Pembentukan 1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pemohon mengajukan surat fasilitasi yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Biro Organisasi Setda Provinsi NTB

Disposisi kepala biro kepada kabag kelembagaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi

Kabag kelembagaan menugaskan kasubag fasilitasi untuk menyiapkan bahan, data yang diperlukan untuk bahan kajian Kasubag fasilitasi untuk menyusun konsep hasil fasilitasi dan menyiapkan konsep naskah dinas Menugaskan pengumpul dan pengolah data untuk mengetik konsep fasilitasi dan konsep nota pengajuan naskah dinas Kasubbag fasilitasi mengkoreksi pengetikan hasil fasilitasi dan nota pengajuan naskah dinas kemudian melaporkan ke kabag kelembagaan disertai pengajuan paraf nota nota pengajuan naskah dinas Pengajuan paraf hasil fasilitasi dan penandatanganan surat nota pengajuan konsep naskah dinas kepala biro organisasi Pemberian nomor surat nota pengajuan naskah dinas dan dilanjutkan dengan pengajuan persetujuan paraf asisten tata praja dan aparatur, sekda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan surat hasil fasilitasi kepada bapak gubernur Pemberian nomor surat hasil fasilitasi dan pengiriman kepada permohonan disertai pengarsipan oleh petugas administrasi

10. Pemberian nomor surat hasil fasilitasi dan persiapan oleh petugas administrasi 11. Pengiriman surat hasil fasilitasi pemohon sampai diterima pemohon

-

-

- berkas permohonan

15 menit

- Berkas permohonan disertai disposisi ke kepala biro

-

Surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani bupati/walikota Perda yang sudah di bahas pemda kab/kota dengan DPRD Perda lama bila direvisi Surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani bupati/walikota Perda yang sudah dibahas pemda kab/kota dengan DPRD Perda lama bila direvisi Bahan dan data-data ( UU, PP, Permen) untuk kajian

20 menit

- Bahan dan data untuk kajian

-

Data bahan kajian

30 menit

- Konsep fasilitasi - Konsep nota pengajuan naskah dinas

-

Konsep hasil fasilitasi dan konsep nota pengajuan naskah dinas

30 menit

- Surat fasilitasi dikoreksi - Surat nota pengajuan naskah

-

Konsep surat fasilitasi Surat nota pengajuan naskah dinas

10 menit

- Surat fasilitasi yang telah di koreksi surat nota pengajuan naskah dinas

-

Surat fasilitasi yang dikoreksi Surat nota pengajuan naskah dinas

10 menit

- Surat fasilitasi surat nota pengajuan naskah dinas

-

Surat fasilitasi yang disetujui kabag kelembagaan Surat nota pengajuan konsep naskah dinas yang diparaf kabag kelembagaan

10 menit

- Surat fasilitasi yang telah diparaf kepala biro - Surat pengajuan naskah dinas yang ditandatangani kepala biro

-

Surat hasil fasilitasi yang btelah di paraf kepala biro organisasi Surat pengajuan konsep nota pengajuan naskah dinas yang sudah ditandatangani Buku agenda surat keluar Surat hasil fasilitasi yang ditandatangani gubernur Surat pengajuan konsep naskah dinas Surat fasilitasi siapa dikirim

30 menit

- Surat naskah dinas yang sudah diberi nomor

15 menit

- Arsip fasilitasi

15 menit

- Bukti pengiriman surat

-

-

1. Pemohon mengajukan surat fasilitasi yang diajukan kepada gubernur NTB Cq. Biro organisasi setda provinsi NTB

-

2. Disposisi kepala biro kepada kabag kelembagaan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi

-

3. Kabag kelembagaan amenugaskan kasubbag fasilitasi untuk menyiapkan konsep nota pengajuan naskah dinas

-

4. Kassubag fasilaitas menyusun konsep Hasil fasilitas dan menyiapkan konsep Nota Pengajuan Naskah Dinas

-

-

-

Surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani bupati/walikota Perda yang sudah dibahas pemda kab/kota dengan DPRD Perda lama bila direvisi

-

Berkas permohonan

Surat permohonan fasilitasi yang ditandatangani bupati/walikota Perda yang sudah dibahas pemda kab/kota dengan DPRD Perda lama bila direvisi Bahan dan data-data (UU,PP,PERMEN) Untuk kajian - Data dan bahan kajian

15 menit

Berkas permohonan disertai disposisi ke kepala biro

-

5. Menugaskan Pengumpulan Dan pengolah Data untuk mengetik konsep fasilaitas dan konsep Nota Pengajuan Naskah Dinas

6. Kassubag Faslitas mengoreksi hasil dan nota pengajuan naskah Dinas

7. Melaporkan dna konsultasi Hasil Fasilitas ke kabag kelembagaan disrtai pengajuan paraf naskah dinas

Konsep Hasil Fasilitas dan konsep Nota pengajuan naskah

-

Konsep surat fasilitas

-

Surat Nota Pengajuan Naskah Dinas

-

Surat Fasilitas yang dikoreksi

-

Surat Nota Pengajuan Naskah Dinas

-

30 menit

10 menit

Surat Naskah Dinas yang dituju kabag kelembagaan

10 menit

Surat hasil fasilitas yang diparaf Kepala Biro Organisasi

9. Pemberian Nomor Surat Nota Pengajuan Naskah Dinas dan dilanjutkan dengan pengajuan persetujuan para Asisten Tata Cara Praja dan Aparatur,Sekda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Surat

30 menit

Dinas

8. Pengajuan paraf hasil fasilitas dan penanda tanganan surat nota pengajuan Dinas kepada Kepala Biro Organisasi

20 menit

Surat pengajuan Konsep Nota

10 mneit

Pengajuan Naskah Dinas yang ditandatangani -

Buku Agenda Surat Kabar

-

Suarat Hasil Fasilitas yang

30 menit

hasil fasilitas kepada Bapak Gubernur

ditandatangani Gubernur -

10. Pemberian Nomor Surat Fasilaitas dan persiapan oleh Tugas Administrasi

-

15 menit Surat Pengajuan Konsep Naskah Dinas 15 menit

11. Pengiriman Surat Hasil FasilitasSampai diterima Hasil Fasilitas sampai diterima permohonan.

-

Suarat Fasilitas Siap Dikirim


Nomor SOP

060/37/2011

Tanggal

19 Desember 2011


-

Tanggal Efektif

19 Desember 2011

Disahkan Oleh


Nama SOP : Penyusunan Buku Data Base UPT Pusat dan Instansi Vertikal di Daerah Provinsi NTB. SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DEKONSENTRASI Hukum : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkati1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dab Nusa Tenggara Timur


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah.. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Peratururan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.per/18/PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Tehnis,Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Peraturan Gubernur NTB N0.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah,Sekretariat Dewan Provinsi NTB dan Staf Ahli Gubernur. Keterkaitan SOP pusat dan Instansi Vertikal yang ada di Daerah Provinsi NTB. Peringatan Hambatan dapat saja terjadi : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak - Penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota tidak akurat, tidak efektif. - Potensi penyusunan raperda organisasi perangkat daerah tidak mengakomodir semua urusan pemerintahan yang diselenggarakan

Peralatan / Perlengkapan 1. Unit Komputer 2. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataan : 1. TU Biro menerima dan mencatat Surat-surat masuk dan diarahkan ke masing-masing bagian sesuai dengan tujuan surat. 2. Pengumoulan dan Pengolahan Data Bagian hanya Mengelola Ketata Usahaan Bagian / Pengadministrasi.

Satuan Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bagian Kelembagaan

SOP Penyusunan buku data base UPT Pusat dan instansi Vertikal

Aktivitas

Persyaratan / perlengkapan

Waktu

Output

1. Bagian kelembagaan bersurat ke Dinas instansi Vertikal Daerah Provinsi NTB 2. Menugaskan staf untuk mengantar Surat 3. Data UPTD Pusat dan Instansi Vertikal

Surat Di paraf dan ditandatangani

10 menit

Surat permintaan data

Surat dan EKpedisi

60 menit

Surat sudah diterima

Data yang diminta

60 menit

Data diterima

4. Semua Data yang dikirim.dihimpun 5. Didisposisi Kepala Biro Organisasi ke Kabag/Kasubag 6. Menugaskan staf untuk pengetikan 7. Kabag dan Kasubag megoreksi Hasil Pengetikan 8. Data Base yang Sudah dikoreksi,diparaf dan ditandatangani 9. Data Base dijilid dan diperbanyak 10. Buku Data Base Telah siap

Data UPTD Pusat & Instansi Vertikal Data yang dihimpun

10 menit

Data dihimpun

5 menit

Semua data yang masuk dicek

Semua Data yang dikirim

60 menit

Semua data yang diketik

Data Base UPT Pusat Instansi Vertikal

60 menit

Data base telah tersusun

Data Base UPT Pusat dan Instansi Vertikal siap disusun

10 menit

Buku dan data base siap digandakan

Buku Data Base UPT Pusta Instansi Vertikal Buku Data Base siap diantar

60 menit

Buku dan data siap dikirim

60 menit

Buku dan data base siap diterima

NO

AKTIVITAS

Bagian Klb

Staf

Dinas Daerah /Instansi Vertikal

Kassabug/Kabag

Karo

Persyaratan

Waktu

Output

1. Bagian Kelembagaan bersurat ke Dinas daerah yang ada UPT Pusat dan Ke Instansi Vertikal di Daerah Provinsi NTB 2. Menugaskan STAF Untuk Mengantar Surat

Sudah diparaf dan ditandatangani

10 menit

Surat permintaan data

Surat dan ekpedisi

60 menit

Surat sudah diterima

3. Data UPTD Pusat dan instansi Vertikal dikirim

Data yang diminta

60 menit

Data diterima

4. Semua Data yang dikirim ,dihimpun

Data base UPT Pusat Instansi Vertikal

5 menit

5. Didisposisi Kepala Biro Organisasi ke Kabag /Kasubag

Data yang dihimpun

60 menit

Data base telah tersusun Semua data yang masuk dicek

6. Menugaskan Staf Untuk Pengetikan

Semua data yang dikirim

60 menit

7. Kabag dan Kasubag mengoreksi Hasil Pengetikan

Data Base UPT Pusat dan instansi Vertikal

10 menit

8. Data Base yang sudah dikoreksi,diparaf da ditandatang

Data Base UPT Pusat dan Instansi Vertikal siap disusun

60 menit

Buku Data Base siap digandakan

9. Data Base dujilid dan diperbanyak

Buku Data Base UPT Pusat dan Instansi Vertikal

60 menit

Buku data base siap dikirim

10. Buku Data Base telah siap

Buku dan Data Base siap diantar

60 menit

Buku Data base siap Diterima

Semua data yang diketikdata nase telah tersusun Buku data base siap digandakan

Ket

Hukum : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkati1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dab Nusa Tenggara Timur


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah.. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keterkaitan SOP Fasilitas /Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Peringatan Hambatan dapat saja terjadi : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak - Rencana Program dan Anggaran Tahunan Bagian Kelembagaan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam DIPA - Pelaksanaan Tidak lanjut dari Hasil Fasilitas Rekomendasi Gubernur - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tidak Akurat dan tidak Efektip-efisien.

Peralatan / Perlengkapan 1. Perangkat Komputer 2. Lemari arsip 3. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataan :


Nomor SOP

060/39/2011

Tanggal

19 Desember 2011


-

Tanggal Efektif

19 Desember 2011

Disahkan Oleh


Nama SOP : Monotoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Bart SUB BAGIAN FASILITAS KELEMBAGAAN SUB BAGIAN FASILITAS KELEMBAGAAN Hukum : Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkati1 Bali, Nusa Tenggara Barat Dab Nusa Tenggara Timur


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah.. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Keterkaitan SOP Fasilitas /Kelembagaan Perangkat Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB

Daerah

Peringatan Hambatan dapat saja terjadi : Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak - Rencana Program dan Anggaran Tahunan Bagian Kelembagaan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam DIPA - Pelaksanaan Tidak lanjut dari Hasil Fasilitas Rekomendasi Gubernur - Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah tidak Akurat dan tidak Efektip-efisien.

Peralatan / Perlengkapan 4. Perangkat Komputer 5. Lemari arsip 6. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataan :

Satuan Kerja : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB Bagian Kelembagaan

SOP Moitoring dan Evaluasi (MONEV) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Aktivitas 1. Kasubag Fasiotasi meyusun rencana Program Kegiatan Monev yang didaskan atas Anggaran DIPA Bagian Kelembagaan 2. Rencana .Program Kegiatan Monev dikonsultasikan Dengan ke Kabag kelembagaan disertai paraf persetujuan 3. Persetujuan Kepala Biro Organisasi dengan penandatanganan Rencana /Program Monep 4. Kabag kelembagaan menugaskan Kasubbag Fasilitas untuk membuat Nota Dinas perihal Mohon Penugasan dan Penerbitan SPPD dalam Daerah sesuai Personil yang ditunjuk 5. Pengajuan penandatangan Nota Dinas ke Kabag kelembagaan dilanjutkan dengan Penerbitan SPT Perjalanan Dinas Sesuai Nota Dinas 6. Menugaskan staf untuk pengetikan

Persyaratan / perlengkapan

Waktu

Output

Perda Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten /Kota

20 menit

Berkas Rencana Monev

Perda Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

15 menit

Rencana/Program Monev yang diparaf Kabag

Rencana / Program

20 menit

Rencana Program Monev yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi

Jumlah nama personil yang ditunjuk

30 menit

Konsep Nota Dinas penugasan dan Penerbitan SPPD

Konsep Nota Dinas dan SPT

120 menit

Nota Dinas SPT

Surat Perintah Tugas

30 menit

Rekaman Hasil Kunjungan Lapangan

7. Kabag dan Kasubag megoreksi Hasil Pengetikan 8. Melaporkan Hasil Kunjungan Lapangan ke Kepala Biro Organisasi 9. Petugas Mendokumentasikan hasil Perlajanan Dinas

Rekamanan Hasil Kunjungan Lapangan

30 menit

Laporan Hasil Perjalanan Dinas

-


15 menit

Laporan Perjalanan Dinas

-


5 menit

Dokumentasi Hasil Monev.

NO

KEGIATAN

1. Kassubag Fasilitas Menyusun Rencana Program Kegiatan Monev yang didasarkan Atas Anggaran DIPA Bagian Kelembagaan 2. Rencana Atau program Monev dikonsultasi kan dengan kabag Kelembagaan disertai paraf Persetujuan 3. Persetujuan Kepala Biro Organisasi melalui penandatanganan Rencana/Program Monev 4. Kabag Kelembagaan menugaskan Kassubag Fasilitas untuk membuat Nota Dinas perihal Mohon Penugasan dan Penerbitan SPPD Dalam Daerah sesuai Personil yang ditunjuk 5. Pengajuan Penandatanganan Dinas ke Kabag Kelembagaan Dilanjutkan dengan Penerbiatan SPT

KASSUBAG

KABAG

KARO ORG

PELAKSANA PERSYARATAN / AN PERLENGKAPAN /PETUGAS - Pada organisasi Perangkat Daerah/Kab.Kota - Rekomendasi hasil fasilitas

WAKTU

20 menit

Berkas Rencana Monev

-

Perda Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

15 menit

-

Rencana /Program

15 menit

Rencana Program Monev yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi Konsep Nota Dinas penugasan dan Penerbitan dan Penerbitan SPPD

-

Jumlah nama Personil yang ditunjuk

20 menit

Konsep Nota Dinas dan SPT

30 menit

OUTPUT

Nota Dinas dan SPT

KETERANGAN

Perjalanan Dinas sesuai Nota Dians Oleh Kepala Organanisasi 6. Petugas yang ditunjuk turun kelapangan Memonitoring dan mengevaluasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten /Kota didasarkan atas Perundang-Undangan yang berlaku dan hasil fasilitas /Rekomendasi yang telah diberikan Gubernur 7. Petugas Membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas 8. Melaporkan hasil kunjungan lapangan kepada Biro Organisasi 9. Petugas Mendokumentasikan hasil perjalanan Dinas

Surat perintah Tugas

120 menit

Rekaman Hasil Kunjungan Lapangan

Rekaman hasil kunjungan Lapangan

30 menit


laporan Hasil Perjalanan Dinas

15 menit


5 menit

laporan Perjalanan Dinas diterima Kepala Biro Organisasi Dokumentasi Hasil Monev


SUB BAGIAN FASILITAS KELEMBAGAAN

Nomor SOP

060/39/2011

Tanggal Pembuatan

19 Desember 2011

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

19 Desember 2011

Disahkan Oleh


Nama SOP : PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PELERJAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Format SOP Diagram alir (Flochart)

STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) BAGIAN KEPEGAWAIAN

1. PEMBUATAN DP3 2. PENGURUSAN KENAIAKAN PANGKAT 3. PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA 4. PENGURUSAN SUARAT IZIN CUTI 5. PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) 6. PEMBUATAN KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL 7. PEMBUATAN KARTU SUAMI / ISTRI 8. PENGUSUAN IZIN BELAJAR

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JALAN PEJANGGIK NO.12 MATARAM TELPON (0370) 625415 Mataram

PELAYANAN CEPAT DAN TETAP TAMPA BIAYA

BILA ANDA KECEWA KATAKAN PADA KAMI BILA ANDA PUASKAN UCAPKAN TERIMA KASIH

TTD BAG.KEPEG

Satuan kerja

Nomor SOP Tanggal pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

060/40/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

FORMAT SOP Diagram alir (Flowchart)

Dasar hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pelaksanaan diwajibkan memiliki kemampuan, tentang penyelenggaraan pemerintahan pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI yang bersih dan Bebas KKN 2. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1979 Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 4. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No.02/SE/1980 ttg Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Daerah Provinsi NTB NO.6 Tahun 2008 ttg Organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretarian Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretarian Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada 1. 1 Unit Komputer Keterkaitan denangan SOP di BKD 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : Pencatatan dan Pendataan 1. Hambatan dapat saja terjadi : 1. Diisi dengan catatan penilaian Atasan a. Pejabat yang berwenang tidak ada tentang pelaksanaan Pekerjaan dari tempat PNS. b. DP3 PNS yang bersangkutan tidak ditanda oleh atasan langsung

Uraian Aktivitas 1. Blangko DP3 didistribusikan ke PNS Melalui TU masingmasing Biro 2. Blangko DP3 diterima Biro dan diisi dengan nilai untuk diajukan ke atasan langsung dan atasan pejabat menilai 3. TU Biro organisasi menerima DP3 dan Kepala Biro mengarahkan kebagian kepegawaian Biro Organisasi 4. Kabag mendisposisikan ke kasubag Umum Kepeg untuk memeriksa keabsahan DP3 yang sudah ditandatangani 5. DP3 yang sudah selesai dibuatkan surat pengantar ke BKD dan Diklat 6. DP3 akan dimasukkan masing-masing PNS

Pelaksana I

Pelaksana 2 Pers/Klp

NILAI

Proses TU Biro masing-masing

TU

TU TU

Biro Organisasi

Biro Biro Organisasi Organisasi

Kasubag umum kepeg

Arsip /Dokumen

Selesai

Mutu Baku waktu

Output

Formulir DP3

5 hari

Formulir diterima

Formulir Terisi

5 hari

DP3 ditandatang ani

Formulir 5 hari DP3 terisi dengan nilai

DP3 ditandatang ani dengan Benar

Formulir 2 hari DP3 terisi dengan nilai yang benar

Keputusan DP3

Formulir 2 hari DP3 terisi dengan nilai

Keputusan DP3 terkirim

Dokumen PNS

Satuan kerja

SUB BAGIAN MUTASI PEGAWAI

Nomor SOP Tanggal pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh NAMA SOAP

060/41/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB PENGURUSAN KENAIKAN PANGKAT

FORMAT SOP Diagram alir (Flowchart) Dasar hukum


1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan diwajibkan memiliki pokok kepegawaian Sebagaimana telah diubah pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI dengan UU.No.43 Tahun 1999 ttg Pokok – Pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 3. Peraturan Pemerintah N0.12 Tahun 2002 atas perubahan peraturan pemerintah No.99 th.2002 tentang kenaikan Pangkat PNS. 4. Keputusan Kepala BKN No.12 Tahun 2002 ttg petunjuk pelaksanaan Kenaikan Pangkat PNS. 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.6 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 7. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat No.823/572/Kepeg/2007 Tanggal 31 Mei Perihal Penyesuaian usul Kenaikan pangkat PNS Pada Lingkup Pemerintahan Provinsi NTB. 8. Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat No.823/1556/kepeg/2008 tanggal 31 Mei tentang Usul Kenaiakan pangkat penyesuaian Izasah. Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan 1. 1 Unit Komputer denangan SOP di BKD 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penundaan Kenaikan Pangkat

kemampuan,

Pencatatan dan Pendataan 1. Diisi dengan catatan atas kekurangan bahan kenaikan Pangkat.

Uraian Aktivitas 1. Membuat Daftar PNS yang akan naik Pangkat 3 Bulan sebelum TMT sesuai buku panjagaan 2. Membuat surat pemberitauan batas Waktu proses UKP dan ADM kepegawaian pada TU Biro Lingkup Setda 3. TU Biro Setda menyiapkan Berkas usulan kenaikan pangkat untuk diserahkan ke TU Biro Organisasi. 4. TU Biro Organisasi menerima berkas usulan kenaikan pangkat untuk diperoses

5. Kabag Kepegawaian mendispo sisikan ke Kasubag Mutasi 6. Kasubag Mutasi menerima dan meneliti kelengkapan bahan dengan catatan kekuarangannya 7. Kelengkapan Adm.UKP di legalisir sesuai dengan Aslinya oleh Kabag Kepegawaian 8. Pemmbuatan Surat Pengantar UKP yang akan ditandatangani oleh Kepala Biro dan disampaiakan Ke BKD & Diklat untuk diproses lebih lanjut 9. SK Kenaikan Pangkat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mengirim kemasing-masing Biro. 10. Peruses UKP Selesai

Pelaksana I


Mulai

Proses kepegawaian

TU

Mutu Baku waktu

Output

Data PNS

5 hari

Data yg Akurat

Data Terisi Lengkap

2 hari

Data yg Akurat

Data Terisi Lengkap

5 hari

Data yg Akurat

Syarat : 2 hari DP3 2 tahun SK akhir Izasah STULD Gol.II,ke III KE VI Diklat PIM SK Jabatan Formulir 2 hari DP3 terisi dengan nilai

Data yg Akurat

Berkas UKP dan Pengantar

1 hari

Data yg Akurat

Berkas UKP dan Pengantar lengkap

60 hari

Data yg Akurat

Berkas lengkap

2 hari

Data yg akurat

Biaya ADM

2 hari

SK Terbit

Masing-masing Biro

TU Biro ORG

Fungsional umum kepegawaian

Kabag Kepegawaian

Kasubag mutasi

Kabag kepeg

Data yg Akurat

Kepala Biro

Arsip Dokumen

Selesai

Sbg Dokumen

Satuan kerja

SUB BAGIAN MUTASI PEGAWAI


060/42/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB PENGURUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA

FORMAT SOP Diagram alir (Flowchart)

Dasar hukum


1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan diwajibkan memiliki pokok kepegawaian Sebagaimana telah diubah pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI dengan UU.No.43 Tahun 1999 ttg Pokok – Pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 3. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang pengaturan Gaji Pegawai Negeri Sipil RI sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2005. 4. Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2011 ttg penyesuaian gaji pegawai negeri sipil 5. Surat Edaran Menteri Keuangan No.19/PB/2011 ttg penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS,Anggota TNI,Anggota Kepolisian RI. 6. Peraturan Daerah Provinsi NTB No.6 tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB. 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan 1. 1 Unit Komputer denangan SOP di BKD dan Biro Keuangan 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : 2. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penundaan kenaikan gaji berkala karena tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

kemampuan,

Pencatatan dan Pendataan 1. Diisi dengan catatan penundaan berkala.

Urutan Aktivitas 1. Membuat Daftar PNS yang akan naik Pangkat 3 Bulan sebelum TMT sesuai buku panjagaan 2. Membuat surat pemberitauan untuk meminta berkas kaleng kapan ADM kepegawaian pada TU Biro Lingkup Setda 3. TU Biro Setda menyiapkan Berkas usulan kenaikan gaji berkala untuk diserahkan ke TU Biro Organisasi. 4. Usulan Diarahkan Langsung ke Bagian kepegawaian untuk diperoses gaji berkala 5. Pembuatan konsep keputusan kenaikan gaji berkala 6. Surat keputusan kenaikan gaji berkala perlu mendapatkan persetujuan Kasubag untuk diajukan ke Kabag . 7. Pejabat yg berwenang menandatangani usulan kenaikan gaji berkala bg PNS. 8. Kepegawaian menerima SK Kenaikan Gaji Berkala dan mengirim ke Bendahara Gaji dan TU Biro Lingkup Setda Serta PNS. 9. PNS menerima SK Kenaikan Gaji dan TU Biro lingkup Setda serta PNS

Pelaksana I


Mulai

Proses kepegawaian

TU

Mutu Baku waktu

Output

Formulir Berkala

5 hari

Formulir diterima

Formulir serasi

1 hari

Data yg tersedia

Formulir terisi

5 hari

Data tersedia

Syarat : DP3 terakhir SK akhir Izajah SK Jabatan

2 hari

Data koreksi

Konsep Gaji Berkala

2 hari

Konsep terkoreksi

SK Gaji Berkala

1 hari

SK berkala

SK Gaji berkala

1 hari

SK berkala

SK Gaji berkala

1 hari

Sebagai dokumen Takah

SK Gaji berkala

2 hari

Dokumen PNS

BIRO

KARO

Bagian Kepegawaian

Fungsional umum

Kasubag mutasi

Pejabat

Arsip Dokumentasi

Selesai

Satuan kerja

SUB BAGIAN BAGAIAN UMUM KEPEGAWAIAN


060/43/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB PERMOHONAN PENGAJUAN CUTI



1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan diwajibkan memiliki kemampuan, Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI bebas KKN 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah No.24 1976 tentang cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS) 4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/13/M.PAN/8/2006 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun Tahun 2007. 5. Keputusan Bersama Menteri Agama menteri Tenaga Kerja dan Transimigrasi, dan Menpan No.481 tahun 2006,kep.281/MEN/VII/2006,SKB/0.3/M.PAN/7/2 006 tentang hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007. 6. Surat Edaran Gubernur NTB No.003/613/ORG perihal Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2007. 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Daerah Prov.NTB dan secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan denangan 1. 1 Unit Komputer SOP di BKD 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penundaan Cuti Karena tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pencatatan dan Pendataan 1. Diisi dengan pelaksanaan Cuti.

catatan

penundaan

Uraian Aktivitas 1. Biro Organisasi menerima permohonan cuti PNS yang diajukan Oleh Setda 2. Karo Organisasi melalui TU Biro mendisposisikan ke Bgian Kepegawaian untu diproses 3. Kabag Kepegawaian Mendisposisikan Ke Kasubag Umum Kepegawaian 4. Permohonan Cuti diperoses dan dimasukan pada buku register apakah dapt/tidak diberikan cuti (dengan catatan) 5. Permohonan ijin cuti diajukan kepada pejabat yang berwenang yang memberikan ijin cuti dengan catatan membuat laporan pekerjaan untuk dilimpah ke pejabat lain yang ditunjuk. 6. Keputusan Izin diterima oleh PNS melaui TU masing-masing Biro 7. Proses permohonan cuti selesai

Pelaksana I


NILAI

TU Biro Organisasi

Kabag kepegawaia n

Mutu Baku waktu

Output

Formulir cuti

20 menit

Formulir terisi

Formulir cuti Terisi

20 menit

Cuti terima

Formulir 20 menit cuti terisi catatan

Formulir Cuti putusan atasan

Formulir 30 menit cuti terisi catatan

Formulir cuti disetujui

Formulir 30 menit cuti terisi dinaikan dan diperoses

Keputusan cuti terbit

Ijin cuti 20 menit register

Keputusan Cuti

Kasubag umum kepegawaian

Pejabat berwenang

Dokumentasi

Selesai

Cuti diterima & dilaksanaka n oleh PNS takah

Satuan kerja

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI


060/44/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB Pembuatan Daftar Kepangkatan PNS



1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pelaksanaan diwajibkan memiliki tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI bersih dan bebas KKN 2. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1999 ttg Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.6 Tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Daerah Prov.NTB dan secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Daerah Prov.NTB dan secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan 1. 1 Unit Komputer denangan SOP di BKD 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penundaan diterbitkan DUK Karena data tidak sesuai.

kemampuan,

Pencatatan dan Pendataan 1. Diisi dengan catatan kekurangan Data bagi PNS.

Uraian Aktivitas 1. Bersurat ke masing-masing Biro Lingkup Setda untuk meminta Data PNS 2. TU Biro Organisasi menerima Data PNS Berdasarkan Urutan Kepangkatan 3. Kepala Biro Menerima daftar Urutan Kepangkatan untuk diserahkan kebagian Kepegawaian untuk diperoses 4. Kabag kepegawaian mendisposisikan ke bagian sub bag umum untuk dikoreksi sesuai dengan data PNS yang ada. 5. DUK dari seluruh Biro di edit dan dicetak untuk ditempelkan di papan pengumuman untuk mendapatkan koreksi kembali oleh Masingmasing PNS 6. DUK yang tidak sesuai dengan Data PNS akan diubah/perbaiki oleh Bag.kepegawaia n untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 7. DUK dicetak dan digandakan 8. Di edarkan ke masing-masing Biro melalui TU Biro

Pelaksana I


MULAI

Proses TU Biro

Mutu Baku waktu

Output

Formulir DUK

10 menit

Formulir terisi

Formulir DUKTerisi

10 menit

data terima

Formulir 5 hari DUK terisi lengkap

Data tersusun


Kabag kepegawaian

Kasubag umum

pejabat

Dokumentasi

Selesai

Formulir 10 hari DUK Sesuai Data PNS

Data Terkoreksi


Perubahan Data

DATA DUK Lengkap

30 menit

Keputusan DUK

DUK digandakan

3 hari

DUK dapt di pedomani DUK diterima di BIRO

Satuan kerja

SUB BAGIAN UMUM KEPAGAWAIAN


060/45/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB pengurusan kartu pegawai



1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan diwajibkan memiliki pokok kepegawaian Sebagaimana telah diubah pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI dengan UU.No.43 Tahun 1999 ttg Pokok – Pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 3. Peraturan Daerah Provinsi NTB No.6 tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB. 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.7 tahun 2008 ttg Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik.

kemampuan,

Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan 1. 1 Unit Komputer denangan SOP di BKD dan Biro Keuangan 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penundaan kenaikan gaji berkala karena tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pencatatan dan Pendataan 1. Diisi dengan catatan atas kekurangan bahan usulan kartu pegawai.

Uraian Aktivitas 1. Bersurat ke masing-masing Biro untuk mengusulkan PNS yang mengajukan Kartu Pegawai 2. TU Biro mengusulakan syarat-syarat untuk mendapatkan Kartu Pegawai 3. TU Biro Organisasi menerima Surat permohonan untuk mendapatkan kartu pegawai dan Karo mengarahkan ke Bagian kepegawaian. 4. Kabag kepegawaian mendisposisikan ke kasubag umum kepegawaian untuk diproses 5. Kabag umum kepegawaian memeriksa kelengkapan administrasi dapat/tidak diperoses 6. Kabag kepegawaian melegalisir syaratsyarat administrasi kepegawaian 7. Kepala biro menandatangani surat pengantar pembuatan Kartu Pegawai untuk diperoses di BKD 8. Bagian Kepegawaian MenerimaKartu Pegawai Yang ditandatangani pejabat yg berwenang 9. Kartu Pegawai disampaikan ke PNS yang bersangkutan melalui TU Masing-masing Biro lengkup setda.

Pelaksana I

Pelaksana 2

Surat 5 hari permohonan

MULAI

Proses TU Biro

TU Biro Oganisasi

Mutu Baku Pers/Klp waktu

Bagian Kepegawaian

Kabag kepegawaian

Kasubag pengemaban gan

Output Data yang lengkap

Data terisi lengkap

2 hari

Data yg Lengkap

Syarat - SK PNS - Pas photo

5 hari

Data yg Lengkap

Kelengkapa 2 hari n Data sesuai dengan syarat diatas

Data yg Lengkap

Kelengkapa n Data

2 hari

Data yg Lengkap

Kelengkapa n Data

1hari

Data yg Lengkap

Kelengkapa n Data

10 hari

Data yg Lengkap

Kartu Pegawai

2 hari

Kartu pegawai

Kabag kepegawaian

Kepala Biro

Arsip/Dokumen

Sebagai Dokumen Takah selesai

Satuan kerja



060/46/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB PENGURUSAN KARTU SUAMI / ISTRI



1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan diwajibkan memiliki pokok kepegawaian Sebagaimana telah diubah pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI dengan UU.No.43 Tahun 1999 ttg Pokok – Pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 3. Peraturan Daerah Provinsi NTB No.6 tahun 2008 ttg Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB 5. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1 tahun 1994 tanggal 7 januari 1994 tentang tata cara permintaan Kartu Suami/Istri

kemampuan,

Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan 1. 1 Unit Komputer denangan SOP di BKD 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : 1. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penundaan terbitnya Kartu Suami/Istri Karena Tidak sesuai persyaratan.

Pencatatan dan Pendataan 1. Diisi dengan catatan atas kekurangan bahan usulan kartu Suami/Istri

Uraian Aktivitas 1. Bagian kepegawaian Bersurat ke masing-masing Biro untuk mengusulkan PNS yang mengajukan Kartu Suami/Istri 2. TU Biro mengusulakan syarat-syarat untuk mendapatkan Kartu Suami Istri 3. TU Biro Organisasi menerima Surat permohonan untuk mendapatkan kartu pegawai dan Karo mengarahkan ke Bagian kepegawaian. 4. Kabag kepegawaian mendisposisikan ke kasubag umum kepegawaian untuk diproses 5. Kabag umum kepegawaian memeriksa kelengkapan administrasi dapat/tidak diperoses 6. Kabag kepegawaian melegalisir syaratsyarat administrasi kepegawaian 7. Kepala Biro Menandatangani surat pengantar pembuatan Kartu Suami/Istri untuk diproses di BKD dan Diklat 8. Bagian kepegawaian menerima Kartu Suami Istri yg sdh ditandatangani oleh pejabat yg berwenang 9. menerima Kartu Suami Istri disampaikan ke PNS yang bersangkutan melalui TU Masing-masing Biro Lingkup SETDA.

Pelaksana I


MULAI

Proses TU Biro

Mutu Baku waktu

Output

Formulir DUK

10 menit

Formulir terisi

Formulir DUKTerisi

10 menit

data terima

Formulir 5 hari DUK terisi lengkap

Data tersusun

Kepala Biro Organisasi Kabag kepegawaian

Kasubag umum

pejabat


Data Terkoreksi


Perubahan Data

DATA DUK Lengkap

30 menit

Keputusan DUK

DUK digandakan

3 hari

DUK dapt di pedomani

DUK diterima di BIRO

dokumentasi

DUK digandakan selesai

3 hari

DUK dapt di pedomani

Satuan kerja



060/47/2011

Karo organisasi Setda Prov.NTB PENGURUSAN IZIN BELAJAR



1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan diwajibkan memiliki pokok kepegawaian Sebagaimana telah diubah pendidikan Minimal Diploma 3 atau SI dengan UU.No.43 Tahun 1999 ttg Pokok – Pokok Kepegawaian. 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan Bebas KKN 3. Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNS. 4. Surat Edaran Gubernur NTB No.826.1/183/001 tanggal 11 April 1990 perihal Pemberian izin Tugas belajar PNS di Pemda Tk.1dan II Se-NTB. 5. Surat Edaran Gubernur NTB.No.826.1/119/011 Tanggal 30 April perihal ijin Belajar PNS. 6. Surat Edaran Gubernur NTB.No.8261/269./Kepeg/tanggal 8 maret 2005 perihal persyaratan dan prosedur pemberian tugas belajar dan ijin belajar. 7. Peraturan Pemerintah Daerah Prov.NTB No.6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tatakerja Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No.20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov.NTB

kemampuan,

Keterkaitan : Peralatan : 1. SOP yang dilaksanakan ada Keterkaitan 1. 1 Unit Komputer denangan SOP di BKD 2. Alat Tulis Kantor 2. SOP internal dan Administratif 3. Lain-lain Peringatan : 2. Hambatan dapat saja terjadi : a. Pejabat yang berwenang tidak ada tempat b. Penundaan terbitnya SK Izin Karena Tidak sesuai persyaratan.

Pencatatan dan Pendataan 1. Diisi dengan catatan atas kekurangan bahan usulan Izin Belajar

Uraian Aktivitas 1. Bagian kepegawaian Bersurat ke masing-masing Biro untuk mengusulkan PNS yang mengajukan izib belajar 2. TU masing-masing Biro mengusulkan syarat-syarat dan disampaikan ke TU Biro Organisasi 3. TU Biro Organisasi menerima Surat permohonan izin belajar dan Kepala Biro mengarahkan ke Bagian Kepegawaian. 4. Kabag kepegawaian mendisposisikan ke Sub bagian umum kepegawaian untuk diproses 5. Kasubag pengembangan pegawai memeriksa kelengkapan administrasi dapat/tidak di proses 6. Kabag kepegawaian melegalisir syaratsyarat administrasi kepegawaian 7. Kepala Biro mendapatkan surat izin belajar untuk diproses di BKD dan Diklat 8. Menerima Surat Izin belajar yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang 9. Izin belajar disampaikan ke PNS yang bersangkutan melaui TU masingmasing Biro Lingkup Setda.

Pelaksana I


Mutu Baku waktu

Surat 5 hari permohonan

MULAI

Data terisi lengkap

Proses TU

Output Data yg lengkap

2 hari

Data yg lengkap

data terisi 5 hari lengkap

Data yg lengkap

Syarat : 2 hari DP3 2 tahun SK akhir Izasah Tanda lulus Tes PT Persetujuan Atasan

Data yg lengkap


Data yg lengkap

Klengkapan Data

1 hari

Data yg lengkap

Klengkapan Data

10 hari

Data yg lengkap

Biro

TU Biro Organisasi

Kabag kepegawaian

Kabag kepegawaian

Kasubag Pengembanga n

Kabag Kepegawean

Kepala Biro

Arsip Dokumen

selesai

Konsep Izin 2hari Belajar

SK izin Belajar terbit

Sebagai dokumen takah

KATA PENGANTAR. Mataram, 19 Desember 2012 Kepala Biro Organisasi. Drs.I Made Dwisutha G,MM Pembina Tingkat I NIP

Recommend Documents