KATA PENGANTAR. Palembang, 2015 Kepala, H. MAULAN AKLIL, S.IP., M.Si Pembina Tingkat I NIP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 BP3MD Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR Bismilaahirrohmaanirrohiim Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya, bahwasanya kami telah dapat menyelesaikan Revisi Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Revisi Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan hasil asistensi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Revisi Rencana Strategis 2013-2018 tersebut sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan untuk menciptakan Good Governance. Renstra dimaksud diangkat dari pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung termasuk memahami kondisi-kondisi yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Kami berharap bahwa Revisi Rencana Strategis BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20132018 merupakan dokumen strategis dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada periode tahun 2013-2018 serta dapat dilaksanakan secara konsisten dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran aparatur BP3MD Provinsi Sumatera Selatan yang pada gilirannya memberikan kontribusi manfaat bagi peningkatan dan perkembangan investasi di Sumatera Selatan. Revisi Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta perencanaan penganggaran untuk tahun 2014-2018. Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas segala kekurangan dan kelebihannya diucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, Kepala,

2015

H. MAULAN AKLIL, S.IP., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197603042000031003

1


DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

Halaman i ii iv v PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyusunan Revisi Renstra 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan GAMBARAN PELAYANAN BP3MD PROVINSI SUMATERA SELATAN 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2.2 Sumber Daya BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2.3 Kinerja Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatea Selatan 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 4.3 Strategi dan Kebijakan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BP3MD PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

I-1 I-2 I-4 I-4

II-1 II-4 II-8 II-9

III-2 III-5 III-6 III-8 III-9

IV-1 IV-2 IV-4

2


BAB VII

PENUTUP 7.1 Pedoman Transisi 7.2 Kaidah Pelaksanaan

VII-1 VII-2

3


BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Revisi Renstra Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi dan ekspor-impor. Diantara faktor-faktor tersebut, hanya investasi yang dapat dipacu pertumbuhannya tanpa batas, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Semakin ketatnya persaingan global, menyebabkan masing-masing daerah berlomba untuk bisa menarik investor di wilayahnya masing-masing. Oleh sebab itu perlu dibuat kebijakan penanaman modal yang sejalan dengan kondisi internal dan eksternal Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian Sumatera Selatan menuju ekonomi global. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Pengembangan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif merupakan salah satu prioritas dari prioritas nasional dan prioritas bidang lainnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Sehingga hal tersebut membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tata kelola dan Kinerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (BP3MD) dan hubungan antar dinas/instansi (eksternal). Untuk tercapainya peningkatan investasi di Sumatera Selatan, perlu dibuat suatu acuan dalam pelaksanaan tugas Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah, sehingga potensi daerah dapat dijadikan sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat.

Acuan yang digunakan dalam bentuk

Rencana Strategis (Renstra)yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah.

4


Dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Sebagai rencana kerja lima tahunan, Revisi Renstra Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018 yang mengacu pada Visi dan Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantiknya pasangan H. Alex Noerdin dan H. Ishak Mekki sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan masa bhakti 2013 – 2018 pada tanggal 7 November 2013, maka Visi dan Misi yang disampaikan dituangkan ke dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, dengan melakukan penyesuaian yang diperlukan, terutama berkaitan dengan kapasitas keuangan daerah, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur pada setiap bidang kewenangan sudah benar-benar sesuai dengan kapasitas keuangan daerah. Revisi Rencana Strategis Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah dapat memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan kegiatan karena memuat konsepsi penyelenggaraan yang menyeluruh, membangun tatanan kehidupan bermasyarakat dalam mewujudkan kekuatan ekonomi Sumatera Selatan melalui Pelayanan Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan. Rencana strategis ini perlu ditunjang oleh keterpaduan, kebersamaan, tanggungjawab, dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas dari aparatur bidang penanaman modal untuk tercapainya keberhasilan dan tugas pokok Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah. 1. 2 Landasan Hukum Adapun landasan hukum dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Tahun 2013 -2018 adalah : 1.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

5


2.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4.

Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran negara RI Nomor 4724);

5.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);

6.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ;

7.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6


13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D); 15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri E); 16. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Selatan Tahun 2013-2018; 17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan (berita daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri D); 18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (berita Daerah Nomor 42);

1. 3 Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya Revisi Rencana Strategis Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun yang akan digunakan sebagai acuan atau arahan umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam upaya penyelarasan dan penyerasian pembangunan dibidang Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018. Sedangkan tujuannya adalah : 1. Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang diselaraskan dengan program pembangunan daerah jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018; 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dan Anggaran Organisasi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP3MD Provinsi Sumatera Selatan; 7


3. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang dimuat pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018. 1. 1 Sistematika Penulisan

Program Pembangunan bidang Penanaman Modal periode 2013 – 2018 yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I.

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang. 1.2. Landasan Hukum. 1.3. Maksud dan Tujuan. 1.4. Sistematika Penulisan.

Bab II.

GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bab III.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah SKPD 8


4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Bab V.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

9


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BP3MD PROVINSI SUMATERA SELATAN Sebagaimana diuraikan dalam BAB I (Pendahuluan), BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dan ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok “menyelenggarakan pemerintahan dibidang Promosi Perizinan Penanaman Modal Daerah”.

Penyelenggaraan Fungsi

Organisasi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan diatur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman

Modal

Daerah

mempunyai

tugas

membantu

Gubernur

dalam

menyelenggarakan pemerintahan di bidang promosi perizinan penanaman modal daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, BP3MD mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan rencana-rencana penanaman modal di daerah secara garis besar berisi tujuan dan sasaran program prioritas, strategi promosi penanaman modal; b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah dalam rangka menyelesaikan perizinan dan menghimpun data potensi investasi yang berhubungan dengan penanaman modal;

10


c. Pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi di bidang promosi penanaman modal; d. Pengkajian dan pengusulan kebijaksanaan Pemerintah Provinsi di bidang perizinan penanaman modal; e. Penyusunan norma, standar dan prosedur kegiatan pelayanan dan perizinan penanaman modal; f. Pemberdayaan investasi di daerah melalui Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Daerah untuk mengembangkan peluang penanaman modal; g. Pemberdayaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangan provnsi dan didukung dengan kemajuan teknologi informasi; h. Penyusunan potensi unggulan daerah dalam bentuk peta investasi; i. Perencanaan promosi dan kerjasama penanaman modal; j. Pengembangan sektor unggulan daerah melalui pembinaan di bidang kemitraan, peningkatan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan memberikan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup kegiatan penanaman modal; k. Pembantuan dalam penyelesaian atas hambatan-hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam menjalankan kegiatan penanaman modal; l. Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitasi penanaman modal; m. Pengkoordinasian, penyelarasan dan penyerasian perencanaan promosi peluang investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; n. Pelaksanaan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan; o. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanaman modal; p. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan penanaman modal; q. Pembuatan laporan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

11


r. Pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis administratif dibidang penanaman modal; s. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi. Struktur BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan sebagai pejabat Esselon II yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah. Seorang Kepala Badan membawahi Pejabat Esselon III dan Esselon IV serta unsur Pejabat Non Struktural dan beberapa pegawai anorganik. Pejabat Esselon III yaitu 4 Bidang dan 1 Sekretariat, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang dengan membawahi 2 unit kerja sebagai pejabat Esselon IV dan membawahi pejabat pelaksana (Non Struktural) sesuai kebutuhan, sedangkan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan membawahi 3 unit kerja sebagai Pejabat Esselon IV dan membawahi pejabat pelaksana (non Struktural) sesuai kebutuhan, masing-masing unit kerja dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas, BP3MD memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 1. Kepala Badan 2. Sekretariat, membawahi : a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Keuangan c. Subbag Perencanaan dan program 3. Bidang Promosi Penanaman Modal a. Subbid Bahan Promosi Penanaman Modal b. Subbid Publikasi dan Pameran Penanaman Modal 4. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal a. Subbid Pengembangan Potensi Penanaman Modal

12


b. Subbid Kerjasama Dunia Usaha 5. Bidang Pelayanan Perizinan Penanaman Modal a. Subbid Pelayanan Perizinan Penanaman Modal b. Subbid Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal 6. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan a. Subbid Pembinaan Penanaman Modal b. Subbid Pengawasan Penanaman Modal 7. Unit Pelaksana Teknis Badan 8. Kelompok Jabatan Fungsional 2.2. Sumber Daya BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Kekuatan SDM jumlah pegawai organik yang terdiri dari PNS dan CPNS di lingkup BP3MD Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami perubahan sejalan dengan pengangkatan pegawai baru maupun pensiun. Hingga akhir tahun 2014, jumlah pegawai BP3MD Provinsi Sumatera Selatan mencapai 60 orang, dengan kualifikasi kompetensi pada struktur pendidikan formal pada jenjang SLTA sebesar 12 %; D3 sebesar 4 %; Strata 1 sebesar 52 %; dan Strata 2 sebesar 33 %. Sedangkan dari segi kepangkatan dan golongan, komposisinya meliputi golongan II sebanyak 3 orang atau sebesar 6 %, golongan III sebanyak 45 orang atau sebesar 75 % dan golongan IV sebanyak 12 orang atau sebesar 20 %. Asset yang dimiliki oleh BP3MD Provinsi Sumatera Selatan adalah tanah dan bangunan seluas 3.394 m² dan bangunan seluas 1.471 m², kendaraan operasional berupa mobil dan motor sebanyak 6 unit mobil dan 8 unit motor serta perlengkapan kantor yang terdiri dari meja, kursi, komputer dan printer. 2.2.1. Susunan Kepegawaian Untuk mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai. Sumber daya manusia Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 53 (Lima Puluh Tiga) orang per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut:

13




Berdasarkan Golongan

No.

Golongan

1. 2. 3. 4.

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV



Jumlah (Orang) 3 Orang 45 Orang 12 Orang

Keterangan

Berdasarkan Pendidikan Formal

No.

Tingkat Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5.

SLTA/SMU Sarjana Muda (D3) Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2) S3



Berdasarkan Jabatan

No. 1. 2. 3.

Jabatan Struktural Fungsional Staf



Jumlah (Orang) 7 Orang 2 Orang 31 Orang 20 Orang -

Jumlah (Orang) 17 Orang 36 Orang

Keterangan

Keterangan

Berdasarkan Jenis kelamin

Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan 35 25

Jumlah 60

2.2.2. Aset yang dikelola

Untuk menggerakkan roda kegiatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan diperlukan sarana pendukung seperti: peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat transportasi.

14


Saat ini sarana pendukung tersebut telah ada, namun diperlukan penambahan volume dan jenis sarana yang ada sebagai pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah kedepan.

Tabel 2.1 Data Rincian Pengelolaan Aset BP3MD Provinsi Sumatera Selatan. No. Urut 1 I II.

III.

Nama / Jenis Barang 2 Tanah Bangunan Gedung Kantor & Rumah Negara Bangunan Gedung Kantor Rumah Negara Golongan II Type A Permanen Kendaraan Bermotor :

a. Kendaraan Roda 4 b. Kendaraan Roda 2 IV. Peralatan + Perlengkapan Kerja 1. mesin pompa air 2. Air Conditioning Unit 3. Mesin Ketik Manual/Listrik 4. Mesin Foto Copy/Printer Foto Copy 5. Lemari Besi 6. Rak Besi/Metal 7. Rak Kayu 8. Filling Cabinet 9. Lemari Makan 10. Peta 11. Kamus Bahasa 12. Umbul-Umbul 13. Atlas 14. Buku Peraturan 15. Terbitan Berkala 16. Tiang Microphone 17. Mesin Penghancur Kertas 18. Lemari Bupet 19. Lemari Kayu 1 Set 20. Meja Kayu

JMLH KEADAAN BARANG BRG/ BAIK KURANG RUSAK REGISTER (B) (K) (R) (XX) 3 4 5 6 3.394 M2 3.394 M2 5 Lokal 1

3 Lokal 1

2 Lokal -

-

7 7

7 7

-

-

1 17 5 2 3 1 1 19

1 12

4

1

3

3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 14

1 2

1 1 1

1 15 2 2 2 2 1 1 1 1 1

3 1 1

1

1

1 1 8

4

2 15


21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Meja Kayu Rapat Meja Kayu Pameran Kursi Teater Kursi Taman 1 Set Tempat Tidur 1 Set Meja Rapat Meja Kerja Esellon 2 1 Set Kursi Rapat Kursi Tamu Kursi Putar Sofa Lemari Pakaian Lemari Es Kompor Gas Tabung Gas Kitchen Set Peralatan Makan (Piring,Gelas, Sendok,dll) Televisi Sound System Wireless Microphone Microphone Floor Stand Tangga Alumunium Dispenser Handy Cam Rak Piring Gorden Teralis Besi Mainframe Mini Komputer Peralatan Jaringan Internet Komputer Note Book Printer Meja Kerja Pejabat Eselon III Meja Kerja Pejabat Eselon IV Meja Kerja Pegawai Non eselon Meja Rapat Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon II Kursi Kerja Pejabat Eselon III Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Lemari Arsip Kamera Proyektor +Screen

1 1 20 1 1 1 2 100 6 6 10 1 3 2 1 1 20 Set 4 2 5 3 2

11 1 1 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set 1 set 26 20 12 11 14 28 1 3 10 10 8 2 3

1 1 20 1 1 1 1 100 4 8 1 3 1 1 1 10 Set 2 2 3 3 1 7 1 1 1 Set 1 Set

1 1 1

1 6 1

1

2 Set 1

8 Set 1

1

1

1 2

2

1 Set 1 Set 20 15 7 5 10 20 1 2 6 8 5 1 2

2 3 2 5 4 5

3 1 2 1 1

1 Set 4 2 3 1 3 1 1 1 1

16


64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

Peralatan Studio Mesin Pemotong Rumput Mesin Jilid Pesawat Telepohone 1 Set Stabilizer Alat Pemadam Kebakaran Bendera Merah Putih Genset

1 1 1 1 2 1 2 1

1 1 1 1 2 1 1 1

1

Aset Berdasarkan Neraca Per 31 Desember 2014 aset tetap mengalami penambahan sebesar Rp. 941.075.150,- terdiri dari : 1) Belanja Peralatan dan Mesin

: Rp. 630.978.450,-

2) Gedung dan Bangunan

: Rp. 185.896.700,-

3) Belanja Aset Lainnya

: Rp.

124.200.000,-

RP.

941.075.150,-

Aset Tahun 2013 Total Aset Per 31 Desember 2014

: Rp.10.561.599.920,Rp.11.343.295.170,-

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Dalam rangka menarik investor, Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan merancang berbagai program dan kegiatan yang masing-masing mempunyai indikator kinerja. Kinerja ini dilihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan, terutama berdasarkan program-program yang ada pada Rencana Strategis Tahun 2008-2013, berupa : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi. 17


Sedangkan indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2008-2013 adalah : 1. Nilai Investasi Penanaman Modal Asing; 2. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Peningkatan Iklim Investasi; 4. Pelayanan Administrasi dan; 5. Pelayanan Perizinan. Lebih jelas tentang kinerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan diantaranya meningkatnya realisasi investasi PMA di Sumatera Selatan dengan target sebesar (IKK), jumlah realisasi investasi setiap tahun rata-rata diatas target Renstra, meningkatnya pelayanan perizinan secara efektif dalam bidang investasi dalam rangka peningkatan daya tarik investasi rata-rata mencapai pelayanan.

18


TABEL 2.2 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA BADAN PROMOSI DAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 – 2013

No.

Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi

Target SPM

Target IKK (%)

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Ke-

Satuan

Realisasi Capaian Tahun Ke-

I

II

III

IV

V

Investasi PMA

Rp. Milyar

4.240,87

4.403,91

4.685,52

4.929,16

5.185,48

2.

Investasi PMDN

Rp. Milyar

2.278,12

2.369,58

2.512,21

2.652,31

3.

Peningkatan Iklim Investasi Pelayanan Administrasi

%

10

10

10

%

80

85

%

80

85

1.

4. 5.

Pelayanan Perizinan

I

Rasio Capaian Pada Tahun Ke- (%)

II

III

IV

V

I

742,46

1.188,03

5.525,35

9.052,53

14.824,60

17,51

2.784,92

7.155,31

10.290,90

11.149,99

6.898,79

3.129,05

10

10

12,2

17

23,2

-4,34

90

95

100

70

70

99,63

90

95

100

77,5

86,25

80,2

II

III

IV

26,98

117,92

183,65

285,89

314,1

434,29

443,83

260,105

112,36

12,56

122

170

232

-43,4

125,6

99,3

114,35

87,5

82,353

110,7

104,526

114,35

95,63

107,5

107,5

101,47

89,111

100,663

107,5

19

V


Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 - 2013 Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Uraian

(1)

Rata-rata Pertumbuhan

2008

2009 (Rp)

2010 (Rp)

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2008

2009 (Rp)

2010 (Rp)

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2008

2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) (18)

(19)

(20)

(21)

Belanja 1. Belanja Tidak langsung

-

7.490.907.532

8.735.651.786

8.497.302.500

10.377.523.000

11.293.214.000

-

7.174.631.009

7.935.795.236

8.093.699.478

9.628.113.662

10.903.444.450

-

95,78 90,84 95,25 92,78 96,55

20,50

15,75

-

2.263.632.532

3.461.479.695

4.097.117.000

5.044.623.000

5.617.094.000

-

2.124.383.904

2.937.472.998

3.872.261.692

4.476.344.650

5.443.114.680

-

93,85 84,86 94,51 88,73 96,90

94,50

18,25

a. Belanja Pegawai

-

2.263.632.532

3.461.479.695

4.097.117.000

5.044.623.000

5.617.094.000

-

2.124.383.904

2.937.472.998

3.872.261.692

4.476.344.650

5.443.114.680

-

93,85 84,86 94,51 88,73 96,90

94,50

79,25

b. Belanja Brg/jasa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.227.275.000

5.274.172.091

4.400.185.500

5.332.900.000

5.676.120.000

-

5.050.247.105

4.998.322.238

4.221.437.786

5.151.769.012

5.460.329.770

-

a. Belanja Pegawai

-

165.890.000

219.500.000

237.020.000

74.775.000

124.670.000

-

113.842.500

211.700.000

230.791.000

61.317.500

113.025.000

b. Belanja Brg/jasa

-

4.668.335.000

3.967.097.091

3.831.418.600

4.155.575.000

5.340.950.000

-

4.549.225.605

3.706.179.718

3.677.857.786

3.995.562.012

c. Belanja Modal

-

393.050.000

1.087.575.000

331.746.900

1.102.550.000

210.500.000

-

387.179.000 1.080.442.520

312.789.000

1.094.889.500

2. Belanja langsung

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

96,61 94,77 95,94 96,60 96,20

18,75

18,75

-

68,63 96,45 97,37 82,00 90,66

25,75

4,99

5.161.984.770

-

97,45 93,42 95,99 96,15 96,65

27,75

31,50

185.320.000

-

98,51 99,34 94,29 99,31 88,04

41,15

4,13

20


2.4. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kontribusi Penanaman Modal merupakan salah satu strategi dasar dalam rangka menumbuh kembangkan perekonomian yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, dan alih teknologi. Dari isu tersebut, maka pembangunan Penanaman Modal kedepan agar dapat terencana, terprogram dan terealisasi perlu diketahui tantangan dan peluang yang dihadapi. Beberapa tantangan yang dihadapi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) dalam mencapai target kinerja adalah : 1.

Koordinasi

antar

sektor

masih

lemah

dalam

menyusun

rencana

pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang penanaman modal. 2.

Belum terwujudnya kepastian hukum karena masih adanya regulasi yang tidak selaras baik ditingkat nasional maupun daerah.

3.

Rendahnya kepatuhan perusahaan/investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

4.

Masih rendahnya kualitas tenaga kerja lokal akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki.

5.

Masih adanya sengketa lahan / tumpang tindih lahan.

6.

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam.

7.

Masih rendahnya kualitas aparatur di bidang penanaman modal.

8.

Masih tersebarnya perizinan di instansi/SKPD lain. Selain tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang yang merupakan

trend dan perkembangan diluar wilayah/komunitas/organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dilimiki Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan antara lain : 1.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Satu Pintu yang memudahkan caloncalon investor mendapatkan izin usaha.

2.

Perencanaan pembangunan jalan highway lintas Sumatera

3.

Perencanaan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api

4.

Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus

5.

Kesepakatan perdagangan bebas antar negara di kawasan ASEAN 21


6.

Kekayaan sumber daya alam yang melimpah

7.

Ditunjuknya Sumatera Selatan

menjadi penyelenggara kegiatan yang

berskala internasional (MICE) Tabel 2.4 Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L No.

Indikator Kinerja

Capaian Sasaran Renstra BP3MD

Sasaran pada Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran pada Renstra K/L

1

2

3

4

5

1

Nilai investasi PMA

Rp. 1.482,46 M

-

-

2 3

Nilai investasi PMDN Peningkatan iklim investasi

Rp. 3.129,05 M 12,56 %

-

-

4

Pelayanan administrasi

114,35 %

-

-

5

Pelayanan perizinan

172 %

-

-

Komparasi Capaian Sasaran Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra KL dengan indikator kerja sebagai berikut (a) Nilai investasi PMA di Sumatera Selatan dengan capaian sasaran Renstra sebesar Rp. 1.482,46 milyar (b) Nilai investasi PMDN di Sumatera Selatan sebesar Rp. 3.129,05 milyar (c) Peningkatan iklim investasi sebesar 12,56% (d) Pelayanan administrasi sebesar 114, 35 % (e) Pelayanan perizinan sebesar 172 % Tabel 2.5 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No. 1 1

Rencana Struktur Ruang 2 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Palembang

Struktur Ruang Saat Ini 3 Palembang sebagai ibukota provinsi berfungsi juga sebagai pusat perdagangan, industry, jasa, pariwisata, pendidikan dan pelayanan sosial

Indikasi Program Pengaruh Rencana Pemanfaatan Ruang Struktur terhadap pada Periode Kebutuhan Pelayanan Perencanaan Berkenan SKPD 4 5 Rencana PKN yang Rencana PKN yang terletak di Palembang terletak di Palembang sinergis dengan sudah sesuai dengan program BP3MD, arah pengembangan karena Palembang investasi di Sumsel sebagai ibukota provinsi karena wilayah tersebut telah menjadi pusat selama ini menjadi kegiatan berskala pilihan investor untuk internasional berinvestasi di Sumsel

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD 6 Lebih mengembangkan promosi kepada investor tentang potensi yang dimiliki wilayah tersebut sebagai tempat investasi yang sangat menguntungkan

22


2

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Lubuk Linggau,Baturaja, Kayu Agung, Muara Enim, Inderalaya, Sekayu dan Sungsang

Pada wilayah PKW tersebut saat ini infrastruktur untuk menunjang investasi masih sangat minim

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diupayakan untuk dikembangkan menjadi tujuan berinvestasi para investor di Sumatera Selatan

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) menuntut BP3MD untuk lebih intensif mempromosikannya kepada investor

3

Pengembangan bandara dan pelabuhan nasional maupun internasional

Diperlukan pembangunan pelabuhan internasional yang cukup memadai sehingga akan menambah daya tarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Selatan

Pembangunan pelabuhan internasional akan sangat mendukung bagi peningkatan iklim investasi di Sumatera Selatan

4

Pengembangan struktur jaringan transportasi dalam rangka mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan utama

Sampai saat ini Sumatera Selatan belum memiliki pelabuhan internasional yang memadai untukmenunjang investasi, sedangkan bandara SMB II sudah bertaraf internasional Sampai saat ini Sumatera Selatan belum memiliki transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan utama

Diperlukan pembangunan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan pusatpusat kegiatan utama yang akan memperlancar jalur distribusi barang dan jasa yang sangat diperlukan dalam investasi

Belum adanya transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan pusatpusat kegiatan utama sangat berpengaruh kepada minat investor untuk berinvestasi

5

Pengembangan energi terbarukan meliputi pengembangan panas bumi

Sumatera Selatan sudah mulai mengembangkan energi terbarukan yaitu pengembangan panas bumi

Energi terbarukan panas bumi merupakan salah satu potensi investasi yang bisa dipromosikan pada investor

Banyaknya sumber energi terbarukan panas bumi merupakan potensi investasi yang sangat potensial sehingga akan meningkatkan investasi di Sumatera selatan

BP3MD berusaha secara intensif mengembangkan promosi PKW kepada investor serta berusaha menghimbau dinas/ instansi terkait untuk melengkapi infrastruktur di PKW BP3MD berusaha agar rencana pembangunan pelabuhan internasional secepatnya terealisasi

BP3MD mendorong agar Pengembangan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan utama lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan daya saing Sumsel sebagai daerah tujuan investasi BP3MD lebih intensif mempromosikan potensi energi terbarukan panas bumi kepada para investor

Rencana struktur ruang diarahkan pada Pusat Kegiatan (PKN) yang terletak di Palembang.

Palembang

sebagai

ibukota

provinsi

saat

ini

semakin

pesat

perkembangannya dengan banyaknya pembangunan hotel berbintang dan infrastruktur lainnya 23


Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak Lubuk Linggau, Baturaja, Muara Enim, Kayu Agung, Inderalaya, Sekayu dan Sungsang, dimana pada saat ini infrastruktur untuk menunjang investasi masih sangat minim. PKW ini diupayakan untuk dikembangkan menjadi tujuan investasi para investor di Sumatera Selatan. Rencana struktur ruang diarahkan pada pengembangan bandara dan pelabuhan nasional maupun internasional karena sampai saat ini Sumatera Selatan belum memiliki pelabuhan internasional yang memadai untuk menunjang investasi sehingga akan menambah daya tarik investor untuk berinvestasi di Sumatera Selatan. Pengembangan transportasi terpadu dalam rangka mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan utama dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan pusatpusat kegiatan utama yang akan memperlancar jalur distribusi barang dan jasa yang sangat diperlukan dalam investasi sehingga dapat meningkatkan daya saing Sumatera Selatan sebagai daerah tujuan investasi. Pengembangan energi terbarukan yang meliputi pengembangan panas bumi merupakan salah satu potensi investasi yang bisa dipromosikan pada investor. Tabel 2.6 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

No.

1 1

Rencana Pola Ruang 2 Kawasan lindung meliputi : kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, cagar alam dan cagar budaya serta kawasan rawan bencana

Pola Ruang Saat Ini

3 Pada saat ini kawasan lindung diarahkan untuk tetap dijaga kelestariannya sehingga dapat menghindari kemungkinan bencana yang akan terjadi seperti longsor, banjir dan lain-lain

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan 4 Mendorong peran serta masyarakat terutama di daerah setempat dalam upaya melestarikan lingkungan

Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD 5 Kawasan lindung akan tetap diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan khususnya yang dilakukan oleh investor di Sumatera Selatan

Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD 6 Investor yang akan berinvestasi di sekitar kawasan lindung diharapkan agar tetap menjaga kelestariannya

24


2

Kawasan budi daya pertanian dan budidaya non pertanian

Kawasan budidaya pertanian merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sedangkan kawasan non budidaya pertanian ditujukan untuk mewujudkan Sumsel lumbung energi serta pelabuhan Tanjung Api-api

Mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional serta program Sumsel lumbung energi

Untuk mendukung ketahanan pangan provinsi dan nasional serta mewujudkan sumsel sebagai lumbung energi diperlukan investasi di bidang pertanian dan non pertanian

Promosi investasi di bidang pertanian dan non pertanian perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung program Sumsel sebagai lumbung pangan dan lumbung energi, selain itu pengembangan hilirisasi perlu lebih ditingkatkan

Rencana Pola Ruang Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2 kawasan, kawasan yang pertama adalah Kawasan Lindung. Kawasan Lindung terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, sempadan pantai, sempadan sungai dan perlindungan buaya Senyulong. Pada saat ini Kawasan Lindung diarahkan untuk tetap dijaga kelestariannya sehingga dapat menghindari kemungkinan bencana yang akan terjadi seperti longsor, banjir dan lain-lain. Kawasan yang kedua adalah Kawasan Budidaya Pertanian dan Budidaya Non Pertanian, Kawasan budidaya pertanian merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sedangkan kawasan non budidaya pertanian ditujukan untuk mewujudkan Sumsel lumbung energi serta pelabuhan Tanjung Api-api. Promosi investasi di bidang pertanian dan non pertanian perlu lebih ditingkatkan untuk mendukung program Sumsel sebagai lumbung pangan dan lumbung energi, selain itu pengembangan hilirisasi perlu lebih ditingkatkan

25


BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah terkini yang terjadi dalam skala nasional/daerah dan Rencana Strategis Pembangunan Sumatera Selatan 2013-2018 serta berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi potensi dan kondisi sumber daya Sumatera Selatan. Isu strategis dan masalah strategi pembangunan daerah adalah sebagai suatu tantangan yang harus dihadapi oleh kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan. Isu strategis tersebut meliputi : 1. Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan pusat dengan daerah; 2. Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain; 3. Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi, khususnya dalam pelaksanaan perizinan; 4. Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya; 5. Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang industri hilirisasi; 6. Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu; 7. Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor; 8. Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Selatan; 9. Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota;

26


10. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Sumatera Selatan; 11. Belum optimalnnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota. Isu-isu strategis tersebut merupakan tantangan ke depan sebagai rencana tindak lanjut suatu upaya untuk dapat memperbaiki, mempertahankan dan menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Dalam hal ini adalah upaya peningkatan investasi dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investasi baru. Dengan memperhatikan isu strategis kewilayahan yang telah ditetapkan melalui kebijakan pengembangan investasi yang terfokus pada kawasan andalan di Sumatera Selatan. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Aspek Kajian

(1)

Capaian/Kondisi Saat Ini

(2)

Standar yang Digunakan

(3)

Faktor yang Mempengaruhi Internal Eksternal (Diluar (Kewenangan SKPD) Kewenangan SKPD)

(4)

(5)

Promosi Penanaman Modal

Informasi promosi penanaman modal daerah masih belum terintegrasi

Informasi daftar - Adanya komitmen peluang dari unsur pimpinan usaha/investasi, untuk menunjang proyek profil pelaksanaan tugas; unggulan/prioritas, - Masih terbatasnya profil pengusaha kuantitas dan daerah yang potensial kualitas sumberdaya untuk bermitra manusia

Banyak dan beragamnya event promosi di dalam maupun di luar negeri

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap investor

Realiasi perijinan dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)

Rekomendasi ijin persetujuan investasi bagi investor asing dan dalam negeri

Tersedianya pedoman Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan koordinasi promosi dan penanaman modal daerah yang baku

Permasalahan Pelayanan SKPD

(6) Biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penananaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI)

27


Pengelolaan - Masih rendahnya - Laporan Kegiatan Data dan Sistem koordinasi dalam Penanaman Modal Informasi kegiatan (LKPM) semesteran Penanaman pemantauan dan tahunan; Modal penanaman - BP3MD Provinsi modal yang Sumatera Selatan kurang efektif; dapat memberikan - Data penanaman seluruh informasi modal antara penanaman modal BKPM , BI dan kepada PMTB dan BPS tidak sama PDRB

- Belum dibangunnya sistem informasi manajemen penanaman modal terintegrasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal; - Beranekaragamnya jumlah investasi tentang perkembangan realisasi investasi dari proyek PMA/PMDN baik di Kab/Kota, provinsi dan pemerintah yang berwenang mengeluarkan perijinan di bidang penanaman modal

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat sehingga harus selalu up to date

Pelayanan Penanaman Modal

Pembentukan PTSP di bawah lembaga yang menangani bidang penanaman modal PMA/PMDN

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Tuntutan dunia usaha menyangkut jaminan keamanan dan kepastian hukum sampai saat ini belum terpenuhi

Kebijakan Penanaman Modal

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan yang bersifat lintas Kab/Kota dalam bidang penanaman modal Perjanjian kerjasama penanam modal PMA dan PMDN harus disosialisasikan kepada aparatur dan dunia usaha Informasi penanam modal dari seluruh pelaksanaan kebijakan

- Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal; - Rencana Stategis Pembangunan Daerah di bidang Penanaman Modal

- Tersedianya peraturan perundangundangan yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; - Sarana dan prasarana kantor belum memenuhi standar yang dibutuhkan Masih terkonsentrasinya sebaran investasi PMA/PMDN di Kab/Kota dan industri tertentu

Pesatnya profesionalisme manajemen promosi dan penanaman modal dari berbagai institusi pesaing nasional maupun internasional

Belum adanya sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi praMusrenbang yang akan datang

Dalam bentuk MoU (Momerandum of Understanding)

Adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam melakukan investasi di Sumatera Selatan

Minat investor baik lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan masih tinggi

Masih sedikitnya realisasi kerjasama penanaman modal yang dinyatakan dengan MoU

- Diklat SPIPISE; - Diklat SIMPEDAL; - Pengembangan website BP3MD Provinsi Sumatera

Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang memadai dan terampil dalam bidang tugas

Dibutuhkan profesionalisme yang tinggi dalam manajemen promosi dan

Kerjasama Penanaman Modal

Penyebarluasan Informasi dan Pelatihan Pendidikan Promosi dan

- Belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; - Belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidangbidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; - Masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibanya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semesteran dan tahunan; - Data yang dicatat di BP3MD terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasillitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke PTSP sehingga akan memperpanjang birokrasi

- Kurangnya profesionalisme staf dalam melaksanakan tugas - Seringnya terjadi rolling staf/mutasi staf sehingga staf yang telah dididik/dilatih tidak

28


Penanaman Modal

penanaman modal masih belum optimal

Selatan - Sistem penyusunan RKA/DPA; - Capaian kinerja keuangan organisasi; - Sistem pengelolaan barang dan jasa

koordinasi promosi dan perizinan penanaman modal daerah

perizinan penanaman modal

bisa menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.

Identifikasi permasalahan pada BP3MD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari beberapa

aspek

kajian,

diantaranya

adalah

promosi

penanaman

modal

permasalahannya adalah biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk

mengupdate

informasi

data

peluang

usaha/investasi,

profil

proyek

unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur

penanaman

modal.

Pengendalian

pelaksanaan

penanaman

modal

permasalahannya adalah banyak pengusaha PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penananaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI). Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal permasalahannya adalah belum tersedianya fasilitas yang memudahkan pelaporan kegiatan penanaman modal; belum tersedianya data dan informasi pelaporan penanaman modal dari seluruh profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha unggulan/prioritas dan potensial secara efektif dan efisien serta akurat dan akuntabel; masih rendahnya jumlah penanam modal yang sadar akan kewajibanya untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) semesteran dan tahunan; Data yang dicatat di BP3MD terbatas pada data penanaman modal dalam rangka PMA/PMDN (fasillitasi) dan data-data selain PMA/PMDN masih tersebar di berbagai institusi. Pelayanan

penanaman

modal

permasalahannya

adalah

belum

semua

kewenangan provinsi dalam hal perizinan dilimpahkan ke PTSP sehingga akan memperpanjang rantai birokrasi dan menambah biaya bagi investor. Kebijakan Penanaman Modal

permasalahannya adalah Belum adanya

sinkronisasi kebijakan dan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang untuk tahun berikutnya dalam mempersiapkan materi pra-Musrenbang yang akan datang.

29


Penyebarluasan Informasi dan Pelatihan Pendidikan Promosi dan perizinan Penanaman Modal permasalahannya adalah informasi proses percepatan penanaman modal bagi penanam modal yang telah dibangun oleh BKPM RI dalam bentuk SPIPISE dan SIMPEDAL Sumatera Selatan belum mendapat perhatian dari provinsi untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2013 – 2018, permasalahan yang dihadapi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Sumatera Selatan Sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional Faktor Misi dan Program KDH dan Permasalahan Pelayanan No. Wakil KDH Terpilih SKPD Penghambat

(1) 1.

(2) Misi 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (produktivitas) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

(3)

Iklim investasi yang masih belum merata di wilayah Sumatera Selatan Biaya promosi dan business meeting yang cukup tinggi sehingga tidak terjadi sinergitas antara pemerintah provinsi dan kab/kota

Pendorong

(4)

(5)

Infrastruktur dasar yang masih belum memadai di beberapa daerah Anggaran promosi dan business meeting relatif kecil dan kurangnya dukungan legislatif untuk pelaksanaan promosi investasi

Banyaknya potensi dan peluang investasi di Sumatera Selatan dan letak yang strategis Banyaknya event promosi dan business meeting baik di dalam maupun di luar negeri serta beragamnya potensi investasi yang dapat dipromosikan

Untuk mencapai visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2013 – 2018 yang mempunyai visi Sumatera Selatan sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional, BP3MD terkait pada Misi yang pertama yaitu Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Untuk mencapai hal tersebut di atas ada 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh BP3MD yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi serta Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. Dalam program peningkatan 30


iklim investasi dan realisasi investasi permasalahan yang dihadapi BP3MD diantaranya adalah belum meratanya iklim investasi di wilayah Sumatera Selatan, hal ini disebabkan kondisi infrastruktur

dasar yang masih belum memadai terutama di wilayah

pemekaran padahal potensi yang dapat dikembangkan di wilayah tersebut cukup banyak selain itu letak Sumatera Selatan yang cukup strategis merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Selatan. Sedangkan permasalahan yang dihadapi BP3MD pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi diantaranya tidak adanya sinergitas kegiatan promosi dan businessmeeting antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota yang disebabkan biaya yang cukup tinggi. Yang menjadi faktor penghambat adalah anggaran promosi dan business meeting yang relatif kecil baik pada APBD Provinsi maupun APBD Kab/Kota karena kurangnyanya dukungan dari legislatif untuk kegiatan promosi padahal banyak potensi dan peluang investasi yang layak untuk dipromosikan pada investor baik di dalam maupun di luar negeri. 3.3 Telaahan Renstra K/L Berdasarkan sasaran Renstra BKPM Republik Indonesia Tahun 2009 – 2014 permasalahan pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan serta faktor penghambat dan pendorongnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Visi : Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional Sasaran Jangka Menengah Permasalahan Pelayanan Faktor No. Renstra K/L SKPD Provinsi Penghambat Pendorong

(1)

(2)

(3)

1.

Meningkatnya realisasi penanaman modal nasional yang berorientasi pada kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal

2.

Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektivitas kegiatan promosi yang tepat

PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penananaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI) Biaya promosi tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data

(4)

(5)

Masih kurangnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN dalam menyampaikan LKPM serta adanya ketakutan bahwa data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak

Adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran perusaahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM dan merealisasikan proyekproyek yang telah mendapatkan persetujuan

Tidak meratanya infrastruktur dasar di Sumatera Selatan serta belum terkoordinirnya

Banyaknya potensi yang dimiliki oleh daerah di Sumatera Selatan untuk

31


sasaran

peluang usaha/investasi, profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke PTSP sehingga akan memperpanjang birokras

kegiatan promosi

dipromosikan pada investor

Masih adanya kepentingan sektoral sehingga belum dilimpahkannya kewenangan perizinan ke PTSP BP3MD

Tersedianya kualitas sumber daya manusia yang memadai dan terampil di bidang pelayanan penanaman modal

Keterbatasan likuiditas pengusaha nasional.

Suasana kondusif di Sumatera Selatan sehingga meningkatkan kualitas iklim penanaman modal Adanya agenda perencanaan baik itu oleh Bappeda Prov. Sumsel maupun BP3MD.

3.

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang penanaman modal

4.

Meningkatnya kualitas iklim PM, pengembangan potensi daerah, dan pemberdayaan usaha nasional Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal yang terintegrasi dan terkoordinasi baik lintas sektor maupun lintas daerah Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal

Masih dominannya PMA dalam penanaman modal di Sumatera Selatan sehingga menghambat pemberdayaan usaha nasional Masih kurangnya koordinasi dalam bidang perencanaan baik dalam bidang penanaman modal dan promosi penanaman modal

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Sarana dan prasarana yang dimiliki Belum representatif

5.

6.

7.

Implementasi hasil kesepakatan kerja sama penanaman modal belum dapat dilaksanakan secara baik di lapangan

Ketidakseragaman institusi penanaman modal di Kab/Kota, ada yang setara pejabat eselon II dan ada yang setara pejabat eselon III Belum sinergisnya koordinasi di bidang penanaman modal antara pemerintah provinsi dan kab/kota

Anggaran Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah masih terbatas

Banyaknya Negara yang ingin menjalin kerjasama dengan Sumatera Selatan karena banyaknya potensi yang dimiliki. letaknya yang strategis dan situasi keamanan yang kondusif Adanya SOP dan SPM dalam melaksanakan pelayanan dibidang penanaman modal

Berdasarkan sasaran renstra BKPM permasalahan yang dihadapi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan diantaranya adalah : PMA/PMDN yang telah memperoleh Surat Perijinan Penananaman Modal (SPPM) dari pemerintah dan sudah berproduksi komersial dan atau habis masa jadwal penyelesaian proyeknya tapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk Ijin Usaha Tetap/Industri (IUT/IUI) yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM dan adanya ketakutan data LKPM akan dijadikan dasar pengenaan pajak; Biaya promosi yang tinggi, masih rendahnya partisipasi daerah untuk mengupdate informasi data peluang usaha/investasi, dan profil proyek unggulan/ prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra dan prosedur penanaman modal yang disebabkan oleh infrastruktur dasar yang tidak merata dan belum terkoordinirnya kegiatan promosi; Belum semua kewenangan provinsi di bidang perizinan dilimpahkan ke PTSP yang disebabkan oleh masih adanya kepentingan sektoral; Masih dominannya PMA dalam penanaman modal di Sumatera Selatan sehingga menghambat 32


pemberdayaan usaha nasional hal ini disebabkan oleh keterbatasan likuiditas pengusaha nasional; Masih kurangnya koordinasi dalam bidang perencanaan baik dalam bidang penanaman modal dan promosi penanaman modal yang disebabkan oleh ketidakseragaman institusi penanaman modal di kabupaten/kota; Implementasi hasil kesepakatan kerja sama penanaman modal belum dapat dilaksanakan secara baik di lapangan hal ini disebabkan oleh belum sinergisnya koordinasi di bidang penanaman modal; Sarana dan prasarana yang dimiliki Belum representatif karena terbatasnya anggaran Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, permasalahan pelayanan yang dihadapi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya Visi : Meningkatnya Penanaman Modal Daerah Rencana Tata Ruang Permasalahan Pelayanan No. Wilayah terkait Tugas dan SKPD Fungsi SKPD

(1)

(2)

1.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terletak di Palembang

2.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terletak di Lubuk Linggau,Baturaja, Kayu Agung, Muara Enim, Inderalaya, Sekayu dan Sungsang Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terletak di 7 perkotaan yaitu : Lahat, Prabumulih, Pangkalan Balai, Muara Beliti, Pagaralam, Martapura, Muara Dua

3.

Faktor Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

Investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnya investasi pada sektor manufaktur Infrastruktur dasar yang masih kurang memadai

Terbatasnya infrastruktur yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Selatan

Jumlah penduduk yang cukup banyak di Sumatera Selatan terutama di Palembang merupakan pasar yang potensial

Faktor geografis yang cukup sulit serta susahnya pembebasan lahan

Sumatera Selatan belum memiliki kawasan industri/kawasan ekonomi khusus dan pelabuhan laut yang memadai untuk kegiatan ekspor dan impor

Pembangunan kawasan industri/KEK dan pelabuhanlaut terkendala masalah perizinan pemakaian lahan

Potensi SDA yang besar di Sumatera Selatan terutama di bidang pertanian, perkebunan dan pertambangan Dukungan yang cukup besar dari pemerintah pusat dan pemerintah kab/kota di lokasi kawasani industry/KEK dan pelabuhan akan dibangun

33


Permasalahan layanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah sebagaimana tabel diatas diantaranya adalah : investasi yang masuk ke Sumatera Selatan belum tersebar secara merata di kabupaten/kota dan terbatasnta investasi pada sektor manufaktur yang menjadi faktor penghambatnya adalah terbatasnya infrastruktur yang ada di kabupaten/kota; infrastruktur dasar yang masih kurang memadai di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang disebabkan faktor geografis yang cukup sulit serta sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur; Sumatera Selatan belum memiliki kawasan industri/KEK dan pelabuhan laut yang memadai untuk kegiatan ekspor dan impor yang disebabkan pembangunan kawasan industry/KEK dan pelabuhan terkendala perizinan pemakaian lahan. Sedangkan jika berdasarkan analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya, permasalahan pelayanan BP3MD dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No.

(1) 1.

2.

3.

4.

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD

(2)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(3)

Faktor Penghambat

(4)

Pendorong

(5)

Lebih selektif dalam memilih investasi yang akan ditanamkan di Sumatera Selatan agar tidak mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Lebih hati-hati dalam menawarkan jenis peluang investasi di bidang industri kepada investor

Adanya investasi di Sumatera Selatan di sektor industri manufaktur akan mengurangi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan

Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan

Keinginan pemerintah provinsi dan kab/kota untuk lebih memprioritaskan investasi pada hilirisasi di sector perkebunan dan pertambangan

Pembangunan terutama di sektor industri mempunyai dampak dan resiko yang cukup merugikan bagi lingkungan hidup

Untuk mencapai realisasi investasi yang tinggi industri manufaktur masih merupakan andalan

Potensi investasi yang ditawarkan kepada investor haruslah yang dapat meningkatkan kinerja layanan/jasa ekosistem Promosi potensi sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dilakukan secara selektif kepada investor yang perduli akan lingkungan

Kinerja layanan/jasa ekosistem pada saat ini sudah sangat menurun jauh

Adanya industri manufaktur yang menghasilkan limbah berbahaya bagi lingkungan

Banyak potensi yang dimiliki Sumatera Selatan di sektor primer yaitu : pertanian, perikanan dan perkebunan yang tidak merugikan bagi lingkungan hidup Adanya regulasi baik di pusat maupun di daerah dalam pengendalian pencemaran

Pemanfaatan sumber daya alam terutama yang tidak terbarukan perlu dilakukan secara efisisen karena persediaannya semakin sedikit

Adanya industri di Sumatera Selatan sehingga memerlukan energi yang cukup besar

Banyaknya potensi sumber daya alam yang terbarukan di Sumatera Selatan sehingga tidak hanya mengandalkan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan

34


3.3 Penentuan Isu-isu Strategis Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pelayanan BP3MD maka perlu dilakukan penentuan skor untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skor kriteria untuk penentuan isu-isu strategis ditentukan sebagaimana pada tabel di bawah ini : Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis Kriteria

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bobot

Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan TOTAL

20 10 20 10 15 25 100

Berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis di atas maka dapat dihitung total skor untuk masing-masing isu strategis yang dihadapi BP3MD sebagaimana pada tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria No.

Isu Strategis

(1)

(2)

1.

Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah Masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri/KEK dan lain-lain Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu

2.

3.

4.

5.

6.

1 (3)

Niai Skala Kriteria Ke2 3 4 5 (4) (5) (6) (7)

6 (8)

Total Skor (9)

20

10

10

10

10

10

70

20

15

15

20

15

15

100

15

15

15

10

15

15

85

20

15

10

10

15

15

85

10

10

20

10

15

15

80

20

10

20

10

15

15

90

35


7.

8.

9.

10.

11.

Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Sumatera selatan Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Sumatera Selatan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota

20

20

20

10

15

15

100

25

20

10

20

15

15

100

20

10

20

10

10

20

90

10

10

20

0

10

10

60

20

15

10

10

10

10

75

Ada 11 (sebelas) buah isu strategis yang dihadapi oleh BP3MD Provinsi Sumatera selatan selama kurun waktu Tahun 2013 - 2018. Untuk menentukan isu strategis mana yang paling berpengaruh terhadap pencapaian visi misi BP3MD serta untuk menunjang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Renstra BKPM dan Renstra Kabupaten/Kota maka dilakukan skala untuk masing-masing isu strategis tersebut. Skala kriterianya terdiri dari memiliki pengaruh besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota memiliki bobot 20; merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD memiliki bobot 10; dampak yang ditimbulkan terhadap publik memiliki bobot 20; memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah memiliki bobot 10; kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani memiliki bobot 10; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan memiliki bobot 10. Setelah melakukan skala terhadap 11 (sebelas) isu strategis yang dihadapi BP3MD ternyata total jumlah untuk isu strategis nomor 2, 7 dan 8 adalah 100 dan merupakan nilai paling besar diantara nilai isu strategis yang lain. Jadi permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi BP3MD yang akan menunjang

pembangunan Sumatera

Selatan, nasional serta Kabupaten/Kota selama kurun waktu tahun 2013 – 2018 adalah masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, kawaasn industri/KEK, jalan tol dan lain-lain; masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara

36


kompetitor dan masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Sumatera selatan.

No 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

11.

Tabel 3.8 Rata-rata Skor Isu-isu Strategis Isu-isu Strategis Total Skor Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah Masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan laut, jalan tol, kawasan industri/KEK dan lain-lain Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanam modal perusahaan PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negaranegara kompetitor Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Selatan Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Sumatera Selatan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota

Rata-rata Skor

70

6,36

100

9,09

85

7,72

85

7,72

80

7,27

90

8,18

100

9,09

100

9,09

90

8,18

60

5,45

75

6,82

Rata-rata skor isu-isu strategis, diantaranya adalah : (1) Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan, baik antar institusi di pusat dan antara pusat dengan daerah sebesar 6,36; (2) Masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jalan tol, kawasan industri/KEK sebesar 9,09; (3) banyaknya permasalahan

yang dihadapi penanam modal perusahaan

PMA/PMDN dalam pelaksanaan kegiatan investasi sebesar 7,72; (4) Masih besarnya jumlah proyek PMA/PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perijinannya dalam bentuk ijin usaha tetap/industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan 37


usahanya sebesar 7,72; (5) Semakin meningkatnya peran faktor sekunder (industri pengolahan) dan tertier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian sebesar 7,27; (6) Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/Kota dan bidang usaha tertentu sebesar 8,18; (7) Masih cukup panjangnya proses perijinan investasi sehingga masih tingginya biaya perijinan investasi dibandingkan dengan negara-negara kompetitor sebesar 9,09; (8) Masih rendahnya kewajiban penanam modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan besarnya jumlah perusahaan PMA/PMDN di Sumatera Selatan sebesar 9,09; (9) Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/PMDN yang berada di Kab/Kota sebesar 8,18; (10) Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/informasi penanaman modal di Sumatera Selatan sebesar 5,45 dan (10) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/Kota sebesar 6,82.

38


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi BP3MD Provinsi Sumatera selatan Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, kedudukan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang promosi dan perizinan penanaman modal daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam mewujudkan peran Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai perangkat penunjang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu ditentukan arah dan tujuan dari organisasi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) yang terfokus pada hasil yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, sehingga dirumuskan visi dan misi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan cita-cita apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2013-2018. Adapun Visi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah adalah “Provinsi Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Internasional Untuk Menuju Sumsel Sejahtera”. Guna mewujudkan visi tersebut maka Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah menetapkan misi yang merupakan pedoman dan arahan jangka menengah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh

39


Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Yaitu “Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing”. Misi tersebut dijalankan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai visi organisasi yang dimulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat, hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Perencanaan bidang Penanaman Modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor dibidang penanaman modal dan lintas kabupaten/kota. Ini berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal di seluruh Sumatera Selatan. Oleh karenanya upaya atau langkah-langkah yang hendak di capai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama5 (lima) tahun mendatang sampai dengan tahun 2018, di harapkan Sumatera Selatan menjadi tempat tujuan investasi yang berdaya saing internasional.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Setelah penetapan Visi dan Misi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang koordinasi promosi dan penanaman modal daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang hendak di capai sampai dengan tahun 2018.

40


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan

Sasaran Strategis

Target kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

No. Uraian

Indikator

Uraian

(1) (2) (3) Misi : Mendorong Terciptanya Iklim Investasi yang Berdaya Saing 1

Tewujudnya iklim investasi yang kondusif

Rata-rata 1.1. Meningkatnya investasi di Provinsi Sumatera Selatan pertumbuhan investasi PMA dan PMDN

1.2. Terciptanya pelayanan investasi yang efektif dan efisien

Indikator Kinerja Utama

1 2014

2 2015

3 2016

4 2017

5 2018

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

10

10

10

10

10

168 7,59 9,955

170 8,349 10,95

172 9,184 12,05

174 10,1 13,25

176 11,11 14,58

82

83

84

85

86

70

75

80

85

90

7

6

6

5

5

1.1.1 . Persentase Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN (%) 1.1.2. Jumlah Investor (Perusahaan PMA dan PMDN) 1.1.3. Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Triliun) 1.1.4. Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp. Triliun) 1.2.1 Indeks Kepuasaan Masyarakat atas pelayanan perizinan (Nilai) 1.2.2 Persentase perizinan dan non perizinan yang di terbitkan tepat waktu (%) 1.2.3 Jangka waktu perizinan dan non perizinan pada unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP(Hari)

41


Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dari misi tersebut adalah “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif”.

1.3 Strategi dan Kebijakan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Visi dan misi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dirumuskan serta di jelaskan tujuan dan sasarannya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing misi tersebut melalui strategi pembangunan investasi yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2018. Strategi pembangunan investasi tersebut terdiri dari kebijakan pembangunan, program pembangunan dan kegiatan. Tantangan dalam mempertahankan kinerja pembangunan investasi Sumatera Selatan kedepan semakin berat, upaya yang dilakukan melalui peningkatan investasi dan peningkatan daya tarik investasi, oleh sebab itu pembangunan investasi dalam periode 2013-2018 di arahkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing; b. Mendorong persebaran penanaman modal serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang di kembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan di pergunakan sebesarbesarnya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat; c.

Menciptakan iklim investasi yang berdaya saing dan meningkatnya realisasi investasi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Strategi pembangunan investasi tersebut menurut urusan pemerintahan yang

terkait dengan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan.

42

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 BP3MD Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi : Provinsi Tujuan Investasi Utama Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Internasional Untuk Menuju Sumsel Sejahtera Misi : Mendorong terciptanya iklim investasi yang berdaya saing Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya iklim investasi yang kondusif

Meningkatnya Investasi di Provinsi Sumatera Selatan

Terciptanya pelayanan investasi yang efektif dan efisien.

1. Melaksanakan pelayanan penanaman modal yang prima 2. Memberikan kemudahan pada investor untuk mendapatkan informasi peluang investasi dalam pelaksanaan penanaman modal dan perizinan. 3. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4. Melakukan penelaahan dan perumusan regulasi bidang penanaman modal yang menarik bagi calon investor 5. Meningkatkan realisasi investasi PMA/PMDN di Sumatera Selatan 6. Meningkatkan daya tarik investasi di wilayah Sumatera Selatan 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penanaman modal 8. Penerapan metode yang bervariasi dan meningkatkan kualitas promosi penanaman modal 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penanaman modal 2. Reposisi aparatur sesuai kompetensi yang dimiliki 3. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang baik dan profesional, efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel, serta bersih 4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan seperti gedung maubeler, computer, maupun mobil pelayanan keliling.

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru 2. Membentuk forum investasi serta meningkatkan promosi dan kerjasama investasi 3. Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 4. Promosi Penanaman Modal 5. Fokus pada pengembangan agro industri, infrastruktur, manufaktur, pariwisata dan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan 6. Fasilitasi UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi) 7. Penanaman modal yang berwawaan lingkungan

1. Pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan penanaman modal 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean government and good governance; 3. Melaksanakan pelayanan penanaman modal yang prima

43


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Semuanya memiliki indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh BP3MD Provinsi Sumatera Selatan diantaranya adalah : 1.

Program dan kegiatan rutin antara lain : 1. 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dimaksudkan untuk penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu : a. Penyediaan jasa surat menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, telepon dan internet c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional d. Penyediaan jasa administrasi keuangan e. Penyediaan jasa kebersihan kantor f. Penyediaan alat tulis kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor j. Penyediaan peralatan rumah tangga k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan l. Penyediaan makanan dan minumam m. Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran n. Penyediaan jasa tutor SKJ o. Penyediaan peralatan dan bahan pembersih p. Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri 1. 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimaksudkan untuk penyediaan sarana dan prasarana perkantoran dengan kegiatan rutin antara lain : 44


a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor d. Pengadaan mebeleuir e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor h. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimaksudkan untuk peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan antara lain : a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur, dengan kegiatan antara lain : a. Pelatihan, pendidikan dan kursus keterampilan b. Rapat koordinasi dengan kabupaten/kota

2.

Program dan kegiatan spesifik antara lain : 2. 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program ini dimaksudkan untuk menarik calon investor ke Sumatera Selatan, program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : a. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan UKM b. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMA/PMDN c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha d. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur BPMD e. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal f. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal g. Penyelenggaraan pameran investasi 45


h. Pengembangan potensi unggulan daerah i. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi j. Pembuatan Bahan Promosi k. Penyelenggaraan Pameran Promosi Investasi Dalam Negeri dan Luar Negeri l. Promosi Investasi Melalui Media Cetak dan Media Elektronik m. Promosi Investasi Melalui Media Luar Ruang n. Penyediaan Sarana / Prasarana Promosi

2. 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi investasi baik PMA maupun PMDN. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain : a. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan penanaman modal b. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi c. Pengembangan sistem informasi penanaman modal d. Kajian kebijakan penanaman modal e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan f. Operasional PTSP g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal h. Peningkatan Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Program/kegiatan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1 (terlampir)

46


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja SKPD adalah sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Sumatera Selatan selama periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/ atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan. Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan berorientasi kepada pencapaian program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dalam mendukung tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

47


BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Rp. 25,69 triliun

1

Persentase Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN

2

Jumlah Investor

113 perusahaan

168

170

172

174

176

176

3

Nilai Realisasi Investasi PMDN

Rp. 3,129 triliun

Rp. 7,59 triliun

Rp. 8,349 triliun

Rp. 9,184 triliun

Rp. 10,1 triliun

Rp. 11,11 triliun

Rp. 11,11 triliun

4

Nilai Realisasi Investasi PMA

Rp. 14,825 triliun

Rp. 9,955 triliun

Rp. 10,95 triliun

Rp. 12,05 triliun

Rp. 13,25 triliun

Rp. 14, 58 triliun

Rp. 14,58 triliun

5

Indeks Kepuasan Masyarakat

82

82

83

84

85

86

86

3

Persentase Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan tepat waktu

70

70

75

80

85

90

90

7 hari

7 hari

6 hari

6 hari

5 hari

5 hari

5 hari

4

Jangka Waktu Perizinan dan Non Perizinan pada Unit PTSP yang selesai sesuai dengan SOP

48


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) BP3MD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan dengan indikator kinerja masing-masing misi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja (Renja) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan tujuan untuk menjadikan Sumatera Selatan sebagai provinsi tujuan investasi utama (visi BP3MD)

khususnya, serta bertujuan untuk

tercapainya Sumatera Selatan yang sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional (visi Sumatera Selatan) pada umumnya. Misi Sumatera Selatan yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan adalah misi pertama, dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merupakan keputusan tujuan bersama atau common goals.

Selanjutnya dijelaskan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra

BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, yang diperoleh dan disadur kembali dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tahun 2014 pada Bab VII tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan yang diselaraskan dengan kebutuhan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan. 7.1

Pedoman Transisi Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode 2013-

2018 dilantik pada bulan November Tahun 2013 dan akan berakhir pada bulan November Tahun 2018. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, Pasal 15, ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2013-2018 atau setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih masa bakti 2018-2023, dan sebelum RPJMD 2018-2023 ditetapkan, maka dokumen RPJMD 2013-2018 tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sah. Dalam upaya mengantisipasi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti

49


2013-2018, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan. Rencana Strategis BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2018. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2013 menggunakan RPJM Daerah transisi tahun 2008-2013 yang memuat program pembangunan transisi untuk memayungi perencanaan tahun 2013 sebelum disusunnya RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2018. Program tersebut tetap mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13

tahun 2009 tentang RPJM Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2008-2013, serta mengacu pada Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014. 7.2

Kaidah Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

dengan mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20132018, untuk itu baik RPJMD Provinsi Sumatera Selatan ataupun Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan merupakan pedoman bagi organisasi di setiap unit kerja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dan perencanaan penganggaran. Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan 2013-2018

selanjutnya menjadi acuan

pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKT untuk tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Sehubungan dengan hal tersebut di atas,

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana Strategis BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 sebagai berikut : 1.

BP3MD Sumatera Selatan termasuk setiap unit kerja di dalamnya, sesuai struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dan kegiatan yang ada di dalam Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dengan sebaik-baiknya yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, pemerintah Kab/Kota, masyarakat dan dunia usaha;

50


2.

Kepala Badan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan organisasi BP3MD Provinsi Sumatera Selatan berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Kerja sesuai dengan Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan aparatur yang ada;

3.

Sekretaris, berkewajiban untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Kerja yang ada dalam Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;

4.

Setiap unit kerja di lingkungan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Kepala Bidang dan Sekretaris berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan serta pendanaan secara tahun jamak dan disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di setiap unit kerja dengan memprioritaskan kegiatan unggulan/utama yang merupakan tujuan bersama;

5.

Untuk merealisasikan RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 dan Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu : a) Prinsip Perencanaan Kegiatan, mengacu pada prinsip perencanaan yang cerdas (smart planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (spesifik), terukur (measurable), ketercapaian (achievable), ketersediaan sumber daya (resources avalaibility) dan waktu (time). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang didasarkan pada Common Goals tahunan Sumatera Selatan merujuk pada rencana capaian sosok Sumatera Selatan tahun 2018 berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan. Common goals merupakan tujuan bersama yang pencapaiannya membutuhkan sinergitas lintas SKPD, antar tingkatan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat. Common goals dapat disesuaikan dengan kebutuhan target tahunan; b) Prinsip Administrasi Perencanaan, yaitu menggunakan Shewhart Cycle yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan rencanakan (plan), kerjakan apa yang telah direncanakan (do), periksa atau monitor pelaksanaan (check) dan aksi tindak lanjut (action). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level SKPD tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota serta Kementrian dan Lembaga Pemerintah, maka digunakan pembagian peran SKPD Provinsi untuk 51


melaksanakan RPJMD berdasarkan misi pembangunan dengan membagi peran SKPD Provinsi setiap bidang pada setiap misi pembangunan Sumatera Selatan. Kelompok SKPD dibagi 3 (tiga), yaitu : i.

SKPD Utama;

ii.

SKPD Mitra Utama;

iii. SKPD Pendukung, yang terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :

c)

-

SKPD Pendukung atas hal yang bersifat umum;

-

SKPD Pendukung untuk penjaminan mutu dan akuntabilitas;

Prinsip Pelaksanaan Program dan Kegiatan, menggunakan prinsip akuntabilitas yang memiliki 3 (tiga) aspek yaitu : i.

Taat dan sesuai aturan;

ii.

Sesuai dengan norma profesionalisme;

iii. Berorientasi pada hasil yang berkualitas; d) Prinsip Dukungan Kebijakan Keuangan, yang mengikuti kebutuhan program terpilih; e) Prinsip Pengendalian, untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan : i.

Desk Monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan, ketaatan waktu dan output;

ii.

Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran;

6.

Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antar pemerintah provinsi dengan pemerintah Kab/Kota;

7.

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKT dilakukan pada akhir tahun terhadap indikator kinerja misi, program dengan data yang diperoleh dari Kab/Kota untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalan kerangka clean government and good governance (dunia usaha, masyarakat dan pemerintahan). Selanjutnya evaluasi kinerja BP3MD Provinsi Sumatera Selatan akan dinilai oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan RPJM Daerah Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;

8.

Selanjutnya evaluasi kinerja tersebut sebagai pedoman bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3MD Provinsi Sumatera Selatan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala BP3MD Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur Sumatera Selatan, dan penyusunan Laporan 52


Penyelelenggaraan Perangkat Daerah (LPPD) BP3MD Provinsi Sumatera Selatan. Laporanlaporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Kepala BP3MD Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur atas pelaksanaan penyelenggaraan keberadaan BP3MD Provinsi Sumatera Selatan; 9.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP3MD Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya akan diperiksa, di evaluasi dan dinilai bersama-sama oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan; Demikian Rencana Strategis BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018

selama kurun waktu 5 tahun yang diselaraskan dengan Renstra pembangunan Sumatera Selatan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 tahun 2014 tentang RPJM Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018. Terlaksananya penyusunan Renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 akan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan oleh dukungan berbagai pihak, kebijakan pimpinan di tingkat provinsi dan tersedianya anggaran yang memadai, baik anggaran belanja administrasi umum dan ataupun anggaran belanja operasional dari beberapa program dan berbagai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra BP3MD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 20132018.

Palembang,

2015 Kepala,

H. MAULAN AKLIL, S.IP, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197603042000031003

53

KATA PENGANTAR. Palembang, 2015 Kepala, H. MAULAN AKLIL, S.IP., M.Si Pembina Tingkat I NIP

Recommend Documents