KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2015 dapat berjalan dan terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah merupakan dokumen perencanaan
program
dan
kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Bagian
Perekonomian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar dalam jangka waktu satu tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015. Selanjutnya setelah Rencana Kerja (Renja) Bagian Perekonomian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Blitar ini mendapatkan alokasi pembiayaan dari APBD, maka dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan program pada kegiatan Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar tahun 2015. Meskipun
diakui
masih
terdapat
kekurangsempurnaan
dan
permasalahan, namun harapan kami Rencana Kerja ini dapat terealisasi dan dijadikan bahan evaluasi serta masukan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2015. Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridlonya bagi kita semua Amin. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19660909 199603 1 001
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sejalan penyelenggaran Pemerintah yang berbasis kinerja di perlukan suatu Rencana Kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan suatu pedoman/acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu organisasi. Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja unit organisasi dapat lebih terfokos dan sistematis serta efektif dalam melaksanakan tugas tahun 2015 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berkomitmen penuh untuk mencapai kinerja
sebaik-baiknya
sebagai
bagian
dari
upaya
memenuhi
misi
organisasi. Paradigma penyelenggaran pemerintah yang berorientasi kepada Otonomi Daerah yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten untuk mengurus kepentingan masyarakat
atas
prakarsa sendiri sesuai aspirasi masyarakat dan potensi daerah untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom telah memberikan kewenangan yang demikian luas kepada Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan terhadap ketentuan yang dibawahnya. Sehingga
dikerjakan
menuju
kearah
peningkatan
dan
penyempurnaan serta mencapai sasaran utama tercapainya kesatuan penafsiran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menciptakan langkah yang seragam dengan tetap memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.
1.2. Maksud dan Tujuan Kepala
Daerah
sebagai
Otorisator
dan
Ordonatur
Barang
Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta tertib administrasi barang Daerah dengan jalan menerapkan kebijaksanaan pembinaan pengelolaan barang Daerah, menyetujui atau menolak perubahan status hukum dan pemanfaatan barang Daerah yang disampaikan oleh unit atau satuan kerja, serta menyetujui dan menetapkan penjualan yang tidak melalui Kantor Lelang Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Bagian Umum dan Perlengkapan selaku koordinator teknis administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, kebutuhan, pengadaan, pengelolaan dan administrasi pengelolaan perlengkapan dan materiil.
1.3 Dasar Hukum 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 29 Tahun 2000 tentantg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar ;
5. Keputusan Bupati Blitar Nomor
Tahun 2008 tentang Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar ;
BAB II GAMBARAN UMUM 2.1 Kondisi Saat Ini Untuk melaksanakan tugas Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan urusan tata usaha pimpinan daerah dan tata usaha umum ; b. Pengumpulan bahan dan penganalisaan data penyusuanan program dan analisa kebutuhan perlengkapan lingkup Sekretariat; c. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengadaan dan pendistribusian perlengkapan atau perbekalan; d. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyimpanan dan pemeliharaan perlengkapan; e. Pengelolaan,
pengawasan,
penggunaan,
pemeliharaan
dan
perawatan kendaraan dinas; f. Penyusunan
program
dan
petunjuk
teknis
verifikasi
dan
penghapusan barang inventaris; g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi dan umum;
2.2. Kondisi Yang Diinginkan Menyeragamkan semua langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat. Selain daripada itu
yang diperlukan dalam pengelolaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mencapai sasaran utama tercapainya kesatuan penafsiran
atas
ketentuan
peraturan
perudangan
yang
berlaku
sehingga menciptakan langkah yang tepat sasaran dalam pengelolan barang dengan tetap memperhatikan potensi
dan keanekaragaman,
serta memperoleh keseragaman langkah dan tindakan yang diperlukan dalam mengelola barang. Yang artinya pengambilan keputusan kedepan tentang tingkat pelaksanaan program atau kegiatan yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi pada era saat ini, dimana pelaksanaan program atau kegiatan mendasar yang di buat oleh Kepala Bagian untuk di implementasikan oleh
seluruh
staf
dalam
rangka
pencapaian
tujuan
organisasi
sedangkan tujuan Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai target yang akan di laksanakan kedepan antara lain : 1. Dengan
Peningkatkan
pengkoordinasian
di
segala
bidang
perencanaan barang daerah 2. Semakin
meningkatkan
pengadaan
barang
dan
jasa
sesuai
kebutuhan 3. Pengadaan / belanja modal peralatan kantor dan angkutan harus bertindak secara cepat, adil dan transparan. 4. Pelaksanaan perawatan gedung kantor dan rumah dinas serta kendaraan dinas. 5. Pengadaan dan perawatan barang daerah harus sesuai dengan kebutuhan. 6. Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berjalan dengan lancar. 7. Penyelenggaraan kerumah tanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berjalan dengan baik.
BAB III VISI DAN MISI
3.1. Visi Untuk melakukan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang harus berdasarkan pada pengisian kebutuhan barang sesuai dengan perkembangan organisasi dan personil. Adapun adanya barang-barang yang rusak, dihapuskan , dijual, hilang, mutasi atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan
sehingga
memerluan
penggantian,
dan
pemenuhan barang yang disasarkan pada jatah perorangan, jika terjadi mutasi personil sehingga turut mempengaruhi kebutuhan barang, maka untuk menjaga tingkat persediaan barang bagi setiap tahun anggaran bersangkutan, agar efisien dan efektif. Fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan barang adalah untuk menetapkan pedoman, sasaran dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan peneyediaan barang yang dibutuhkan. Rencana dan penentuan
kebutuhan
adalah
merupakan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang, yang dengan tegas dan secara tertulis memuat banyaknya barang, nama barang, waktunya dan jumlah biaya barang. Tahap-tahap dalam perencanaan kebutuhan barang meliputi tahap pertama, merencanakan kebutuhan barang untuk tiap tiga unit yang menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) untuk satu tahun anggaran bagi semua unit, dan tahap kedua, merencanakan kebutuhan barang untuk semua unit instansi, Dinas, Kantor, Bagian seluruh Kabupaten dalam satu tahun yang dibuat berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) yang disesuaikan dengan anggran yang tersedia. Kegiatan
perencanaan
dan
penentuan
kebutuhan
barang
didasarkan atas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit serta
anggaran yang tersedia dan sangat berhungan dengan barang apa yang dibutuhkan, dimana dibutuhkan, bilamana dibutuhkan, berapa biaya, siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan, serta alasan – alasan kebutuhan dan cara pengadaan, serta yang terpenting adalah tentang standarisasi dan spesifikasi barang-barang yang dibutuhkan, baik dalam macam/jenisnya maupun dalam jumlah/besarnya. Yang dimaksud dengan standarisasi dan spesifikasi barang adalah penentuan penggolongan secara khusus mengenai jenis/type barang yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan terbaik ditinjau dari sudut pemakain, pemeliharaan dan masalah logistik pada umumnya. Standarisasi merupakan penentuan jenis barang dengan titik berat pada keseragaman, kualitas kegiatan, dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu. Dalam kedudukan dan tugas Bagian Umum dan Perlengkapan selaku koordinator teknis administrasi dan melaksanakan penyusunan program
kebutuhan,
pengelolaan
dan
administrasi
pengelolaan
perlengkapan dan materiil, maka menetapkan visinya sebagai berikut : “ TERDEPAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DARI SEGALA BENTUK
KEBUTUHAN
DENGAN
CEPAT,
TEPAT
DAN
BERKUALITAS “.
3.2. Misi Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan rencana kebutuhan barang untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh satuan unit kerja, meliputi keperluan rutin dan pembangunan, serta menetapkan standarisasi barang, standarisasi kebutuhan dan standarisasi harga secara periodik. Oleh karena itulah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
merupakan
sumber
utama
dari
pengadaan
barang,
maka
kebutuhan harus direncanakan secara baik dan jangan sampai perencanan terlampau tinggi (over estimation) baik dalam jenis barang maupun dalam jumlah barang. Adapun tujuan pengadaan barang yang diselenggarakan oleh unitunit satuan kerja dikoordinasikan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan adalah untuk menertibkan administrasi pengelolaan barang, untuk mendayagunakan barang secara maksimal sesuai dengan fungsi dan tujuannya masing-masing serta untuk menciptakan tertib pelaksanaan inventaris barang. Dengan mengacu kepada visi yang telah ditetapkan diatas, maka Bagian Umum dan Perlengkapan menetapkan misinya sebagai berikut : 1. Mewujudkan perencanaan, penentuan kebutuhan, serta pengadaan barang yang selalu terkoordinir dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelayanan
masyarakat yang cepat, tepat dan berkualitas dengan baik dan benar, serta menuju terwujudnya pengelolaan barang yang memenuhi akuntabilitas.
BAB IV
STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1. Permasalahan Pokok Sesuai arah pelaksanaan pembangunan Daerah pada khususnya aspek misi organisasi berperan sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan kinerja satuan kerja perangkat Daerah ,adapun hal-hal yang perlu diperhatikan menghambat arah kerja unit pada Bagian Umum dan Perlengkapan antara lain : - Dengan adanya masalah kurang tersedianya dana terutama untuk kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur Pemerintah Daerah -
Kurang tersedianya dana perawatan kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat secara keseluruhan.
4.2. Program Prioritas Pelaksanaan program Bagian Umum dan Perlengkaapan Tahun 2010 disesuaikan dengan penjabaran dari rencana strategi (RENSTRA) yang berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Daerah Kabupaten Blitar , disusun dengan program – program sebagai berikut : A. Program Pokok : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran : Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dan penyelenggaraan kerumah tanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat berjalan dengan apa yang diharapkan.
2. Perencanaan dan pengadaan barang : Melaksanakan pembelian/pengadaan barang yang berhubungan dengan kebutuhan kantor. 3. Penyimpanan dan penyaluran :
Melaksanakan penyimpanan barang yang telah diadakan /dibeli, kemudian
disalurkan
kepada
unit
kerja
sesuai
dengan
ketentuaan. 4. Pemeliharaan dan perawatan barang : Melaksanakan
dan
mengkoordinir
atas
pemeliharaan
dan
perawatan barang daerah meliputi : gedung, kantor, rumah jabatan, rumah dinas, perlengkapan kantor dan kendaraan dinas. B. Pelaksanaan Kegiatan lainnya Mendukung segala kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar yang berhubungan dengan penyediaan peralatan dan perlengkapan.
4.3. Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan program/kegiatan Pelaksanaan perencanaan, penentuan kebutuhan dan pengadaan barang daerah haruslah terkoordinir dengan baik sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Mengenai
perencanaan,
penentuan
kebutuhan
dan
pengadaan bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan
barang
daerah. Bupati selaku Kepala Daerah sebagai otorisator barang, juga sebagai ordonatur barang. Otorisator
adalah
pejabat yang mempunyai hak otorisasi dengan
kewenangan untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan, pengeluaran dalam batas kredit yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ordonatur adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atau pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
Dalam rangka pelaksanaan, pembinaan dan pengelolaan barang Daerah Bupati dibantu oleh : 1.
Sekretaris
Daerah
dan
pelaksanaannya
dibantu
oleh
Asisten
yang
membidangi sebagai koordinator dalam rangka pembinaan pengelolaan barang, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antara pembina dan pengelola barang, pemeriksa barang, penyelenggara anggaran dan pemakai barang. Apabila dalam rangka pembinaan dan pengelolaan barang terdapat perbedaan pendapat antara unsur-unsur pembina dan penyelenggaran pemeriksa, penyelenggara anggaran dan pemakai anggaran yang akan mengakibatkan kemacetan, maka Sekretaris Daerah berkewajiban untuk mengambil tindakan pengamanan yang bersifat sementara. 2. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan sebagai pelaksana Pembina Pengelola Barang bertugas dan bertanggung jawab atas terlaksananya standarisasi barang, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan/perbaikan, pemanfaatan, inventarisasi dan pengendalian / pengawasan barang. Setiap pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan barang harus disampaikan kepada Kepala Daerah/Bupati melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan untuk tertib administrasi penggunaan anggaran barang. 3. Kepala Bagian Keuangan dan Bina Asset sebagai penyelenggara anggaran dalam rangka pembinaan pengelolaan barang bertugas dan bertanggung jawab atas pengurusan anggaran, otorisasi, penyelesaian pembayaran dan tertib koordinasi dari segi keuangan. 4. Kepala Unit Kerja sebagai pemakai barang bertugas dan bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemeliharan, perbaikan, penggunaan, penyimpanan inventaris, mutasi, pengawasan dan pengarahan dalam lingkungan wewenangnya.
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Arah kebijakan Pembangunan Kebutuhan barang yang diperlukan oleh setiap unit, baik yang meliputi kebutuhan untuk keperluan rutin maupun pembangunan,
maka tahapan-
tahapan yang dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan adalah : 1. Merencanakan dan menyusun segala bentuk kebutuhan dibuatkan dalam daftar yang disebut Rencana Kebutuhan Barang Unit / Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU) yang dicerminkan dalam bentuk DIPDA maupun DUKDA yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) baik belanja Rutin maupun Pembangunan. Untuk menyusun RKBU / RKPBU ini terlebih dahulu disampaikan patokan harga satuan yang berlaku untuk tahun yang bersangkutan dan disusun oleh Bagian Umum dan Perlengkapan setiap Tahun Anggaran. 2. Berdasarkan bahan-bahan tersebut diatas dilakukan pengelolaan oleh masing-masing
unit
untuk
meneliti
dan
menilai
rencana
yang
dikemukakan dan menentukan jumlah yang dapat ditanggung dalam APBD yang berdasarkan pada pertimbangan tingkat kepentingan dan skala prioritas serta pembiayaan yang tersedia. 3. Sesuai APBD yang telah ditetapkan, maka setiap unit menyusun kembali kebutuhan barang dalam satu daftar, yang disebut Rencana Tahunan Barang Unit / Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU) yang harus disampaikan kepada Bagian Umum dan Perlengkapan paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan.
Adapun penyusunan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Tahunan Pemeliharan Barang Unit (RTPBU) haruslah melalui proses sebagai berikut : a. RTBU/RTPBU dibuat berdasarkan APBD sebagai rencana pelaksanaan bagi pemenuhan kebutuhan unit dibidang barang; b. Merupakan
landasan
utama
bagi
pelaksanaan
pemenuhan
kebutuhan , pengawasan maupun pemeliharaan barang ; c. Harus ditandatangani oleh Kepala Unit yang bersangkutan dan diajukan pada waktu dan menurut prosedur yang telah ditetapkan ; d. Apabila Kepala Unit berhalangan, maka pelaksanaan tugas pada huruf ( c ) diatas dapat diwakilkan dengan pejabat yang ditunjuk dengan pernyataan tertulis ; e. Setiap perubahan yang akan dilakukan pada Rencana Tahunan Barang Unit
(RTBU/RTPBU) harus dengan sepengetahuan dari
masing-masing Kepala Unit yang bersangkutan.
BAB VI RENCANA KERJA ( RENJA SKPD) TAHUN 2011
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah 13. Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi kedalam daerah 14. Penyelengaraan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 9. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga 10. Peningkatan sarana dan prasarana kepala daerah dan wakil kepala daerah 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3. Bantuan kesejahteraan pegawai 4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah 1. Dialog/ dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 2. Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 3. Rapat koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah 4. Kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya 5. Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat 1. Operasional Mess/Guest house di Jakarta
BAB VII PENUTUP
Rencana kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan pada tahun 2010 merupakan suatu dokumen yang nantinya akan berkaitan dengan Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
dokumen
ini
merupakan salah satu komponen Stratejik dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah( LAKIP). Rencana Kinerja ini memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategis pencapaiannya, serta memuat programprogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa input, output dan outcome dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan – kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.
Blitar,
30 April 2010
KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM Pembina Tk. I NIP. 196011271992021001
