KATA PENGANTAR Dengan
memanjatkan
puji
syukur
ke
hadirat
Allah
SWT,
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 telah dapat terlaksana dengan baik. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2014, Bagian
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Blitar
telah
menyelesaikan kegiatannya sebagai implementasi dari Rencana Strategis Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 20112016 yang telah di gunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya memenuhi visi dan misi Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar. Kemudian guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, disusun LAKIP yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar selama tahun 2014.
Penyusunan
LAKIP
memuat
uraian
sasaran-sasaran,
target,
realisasi dan tingkat capaiannya. Akhir kata, semoga LAKIP Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar
Tahun
2014
ini
dapat
menjadi
media
pertanggungjawaban Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar serta dapat meningkatkan kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.
Blitar, 30 Januari 2015
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19660909 199603 1 001
1|Page
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................
i
DAFTAR ISI .........................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN ....................................................
1
A. Latar Belakang ................................................
1
B. Kondisi Bagian Perekonomian ............................
2
PERENCANAN KINERJA .........................................
10
A. Ikhtisar Eksekutif .............................................
10
B. Penetapan Kinerja Tahun 2014 ..........................
12
AKUNTABILITAS KINERJA ......................................
13
A. Capaian Kinerja ...............................................
13
B. Realisasi Anggaran ...........................................
16
PENUTUP ............................................................
19
BAB II
BAB III
BAB IV
LAMPIRAN I
Form RS : Rencana Strategis ...........................
II Form RKT : Rencana Kinerja Tahunan ................. III Form PKK : Pengukuran Kinerja Kegiatan ............ IV Form PPS : Pengukuran Pencapaian Sasaran ........ V Form
: Indikator Kinerja Kegiatan………………….
VI Form
: Penetapan Kinerja…………………………………….
2|Page
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan,
maka
Bagian
Perekonomian Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2011-2016. Perwujudan
Renstra setiap
tahunnya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja (Renja) yang kemudian sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan
Bagian
Perekonomian
Kabupaten
Blitar
dalam
APBD
Kabupaten Blitar. Selanjutnya, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus diukur, dievaluasi dan dilaporkan capaian kinerjanya yang dirumuskan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP
dibuat
dalam
rangka
perwujudan
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selanjutnya, Permasalahan yang di hadapi dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Bagian Perekonomian adalah belum adanya sinkronisasi antar lembaga yang promosi
produk
menangani penanaman modal, unggulan ke
luar
belum optimalnya
negeri serta
masalah
dalam
pendistribusian Raskin ke RTS-PM masih adanya system Bagito (bagi Rata) karena masih banyak masyarakat yang harusnya menerima raskin tetapi tidak masuk dalam data RTS-PM yang dikirim dari TimNAs Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan solusinya adalah diharapkan untuk Kabupaten BLitar segera dibentuk Badan Penanaman Modal sehingga investor tidak akan bingung bila ingin menanamkan modalnya di Kabupaten 3|Page
Blitar. Untuk promosi keluar negeri diharapkan Pemerintah Daerah lebih aktif dan giat lagi dalam upayanya untuk mempromosikan produk unggulan.
Solusi untuk Raskin adalah dengan diadakannya kembali
pemutakhiran data RTS-PM dengan Muskel/Musdes dan hasilnya harus dituangkan dalam Berita Acara kemudian dimasukkan dimasukkan ke Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. Setelah pelaksanaan Muskel/Musdes dan pencatatan Berita Acara dan FRP, maka penyaluran beras raskin dapat langsung dilakukan. Selanjutnya pencapaian keberhasilan maupun kendala yang muncul pada proses pencapaian sasaran di tahun 2014 ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pada tahun 2015.
B. Kondisi Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar Bagian
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Blitar
merupakan salah satu dari 8 (Delapan) bagian yang berada di wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten
Blitar. Bagian Perekonomian dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. A. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran
Tugas
dan
Fungsi
Kabupaten Blitar maka Bagian Perekonomian
Sekretariat
Daerah
mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pembinaan dan kebijakan penanaman modal, administrasi sumber daya alam dan pengembangan perekonomian rakyat.
4|Page
Kemudian untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Bagian Perekonomian mempunyai fungsi : a. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan dan pengembangan usaha daerah. b. Pengumpulan
bahan
dan
pengkoordinasian
penyusunan
kebijakan pengembangan penanaman modal daerah. c. Pengkoordinasian perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
kebijakan
pengembangan penanaman modal daerah. d. Pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan produksi berbagai komoditi daerah. e. Pengumpulan bahan koordinasi dan penyusunan program serta petunjuk teknis pembinaan, pemantauan perkembangan sarana perekonomian daerah. f.
Pengumpulan bahan dan data serta perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan teknis administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
g. Pengkoordinasian penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang peningkatan perekonomian rakyat. h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Dalam pasal 38 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 berbunyi: (1) Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksaud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b membawahi : a. Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal b. Sub Bagian Perekonomian Rakyat c. Sub Bagian Sumber Daya Alam (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah
dan
bertanggungjawab
kepada
Kepala
Bagian
Perekonomian.
5|Page
Dalam pasal 39 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 berbunyi: (1) Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan pedoman, prosedur dan petunjuk teknis pembinaan dibidang peningkatan dan pengembangan penanaman modal dan usaha daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Bagian Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. Pengumpulan
bahan
pembinaan,
petunjuk
teknis
dan
pengembangan terhadap sarana perekonomian daerah. b. Pengumpulan
bahan
pembinaan,
petunjuk
teknis
dan
pengembangan perusahaan dan perbankan di daerah. c. Pengumpulan
bahan
pembinaan,
petunjuk
teknis
dan
pengembangan penanaman modal di daerah. d. Penyiapan bahan pengkoordinasian kegiatan dalam rangka penyusunan
program
pembinaan,
petunjuk
teknis
dalam
upaya peningkatan pengusaha daerah. e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian. Dalam pasal 67 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 berbunyi: (1) Sub Bagian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan produksi berbagai komoditi daerah dan Sumber Daya Alam. (1)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a. Pengumpulan
dan
pembinaan,
petunjuk
teknis
dan
pengembangan usaha-usaha peningkatan produksi pertanian. 6|Page
b. Pengumpulan
bahan
pembinaan,
petunjuk
teknis
dan
pengembangan usaha penanganan dan peningkatan produksi kehutanan. c. Pengumpulan pengembangan
bahan
pembinaan,
usaha-usaha
petunjuk
teknis
peningkatan
dan
produksi
pertambangan dan energi. d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian. Dalam pasal 68 Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 berbunyi : (1)
Sub Bagian Perekonomian Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
38
ayat
(1)
huruf
a,
mempunyai
tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang perekonomian rakyat. (2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, Sub Bagian Perekonomian Rakyat mempunyai fungsi : a. Pengumpulan
bahan
pembinaan,
petunjuk
teknis
dan
pengembangan usaha dibidang perekonomian rakyat; b. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan program, dan evaluasi dibidang perekonomian rakyat; c. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pengembangan usaha perkreditan, permodalan, koperasian dan perdagangan; d. Pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perekonomian rakyat; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian.
7|Page
Bagan Susunan Organisasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut :
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
KASUBBAG. PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL
KASUBBAG. PEREKONOMIAN RAKYAT
KASUBBAG. SUMBER DAYA ALAM
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
Staf
B. Kepegawaian Dan Perlengkapan Susunan kepegawaian Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat/golongan sebagai berikut : NO
PANGKAT/GOL
S2
S1
PENDIDIKAN Akademi SLTA
1
Pembina Tk. I / IV-b
2
Penata Tk. I / III-d
2
3
Penata / III-c
1
4
Penata Muda Tk. I / III-b
5
Penata Muda / III-a
6
Pengatur Tk. I / II-d
1
7
Pengatur / II-c
1
SMP
SD
1
1 1
8|Page
8
Pengatur Muda Tk. I / II-b
9
Pengatur Muda / II-a Jumlah
3
2
2
1
PERSONALIA BAGIAN PEREKONOMIAN TAHUN 2014 NO
NAMA / NIP
JABATAN
ESELON
1
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos 19660909 199603 1 001 M.HARUN WITONO,SH,MM NIP. 19640625 198610 1 005
Kepala Bagian Perekonomian Kasubag Penanaman Modal Kasubag Perekonomian Rakyat Kasubag Sumber Daya Alam
2 3
SRI SUPARTINGSIH, SE, MM NIP. 19710514 200312 2 002
4
WINDU SUSILO, SE, MM 19720330 200312 1 001 TINIS SRI HUTAMI NIP. 19650116 198703 1 DHANIS FARDIANTO NIP. 19830822 201101 1 TSANIATUL MAHMUDAH NIP. 19840730 200912 2 YUSI MARDANI NIP. 19810325 201101 1
5 6 7 8
013 009 001 008
Staf Staf Staf Staf
PNDDKN
GOL
-
S-1
IV/b
-
S-2
III/d
-
S-2
III/d
-
S-2
III/c
-
SLTA
III/b
-
S-1
III/a
-
D-3
II/d
-
D-3
II/c
Sarana prasarana kantor yang tersedia di Bagian Perekonomian sebagai berikut: No
Jenis
Jumlah (Unit )
Keterangan
1
Gedung kantor permanen
-
-
2
Mobil
1
Baik
3
Sepeda motor
4
Baik
4
Mesin Tik
1
Baik
5
Alat penghancur kertas
1
Baik
6
Display
1
Baik
7
Lemari kayu
1
Baik
8.
Proyektor + Attachment
1
Baik
9
Kompact disc player
1
Baik
10
Wireless
4
Baik
11
Microphone
4
Baik 9|Page
12
Handt Talkie
4
Baik
13
Lensa Kamera
1
Baik
14
P.C Unit
2
Baik
15
Printer
5
Baik
16
Scaner
1
Rusak
17
Lap Top
5
Baik
18
Camera + Attachment
1
Baik
19
Peta Lokasi
2
Baik
DASAR HUKUM Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pembentukan Sekretariar Daerah Kabupaten Blitar : 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerahdaerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5.
Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-undangan ;
6.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah ;
7.
Undang-undang
Nomor
33
tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 8.
Perturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ; 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10 | P a g e
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar ; 11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.
11 | P a g e
BAB II PERENCANAAN KINERJA IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Bagian
Perekonomian
Kabupaten
Blitar
selama
tahun
2014
yang
merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh Pemerintah. LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar. Mengacu pada Rencana Strategis Bagian Perekonomian Kabupaten Blitar
Tahun
2011-2016,
berikut
uraian
secara
ringkas
mengenai
pencapaian sasaran-sasaran utama tahun 2014 : NO 1.
2.
3.
4.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Para distributor pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Blitar. Meningkatnya investor yang akan berinvestor di Kabupaten Blitar
Banyak ditemukannya permasalahan dalam penyediaan dan penditribusian pupuk dan pestisida Diharapkan akan banyak investor yang akan berinvestor di Kabupaten BLitar
Meningkatkan informasi masalah aturan dibidang penanaman modal
Terwujudnya Peningkatan jumlah penanam modal di Kabupaten Blitar
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian raskin di Kabupaten BLitar
Diharapkan untuk pendistribusian raskin tidak ada kendala dan masalah
TARGET
REALISASI (Rp)
CAPAIAN (%)
100%
41.185.000,-
97,56
100 %
97,588.600,-
96,28
37,687,550,-
70,77
26.451.500,-
99,41
100 %
22 kec.
12 | P a g e
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Terlaksananya penditribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke penerima manfaat Tersedianya pemenuhan kebutuhan sembako untuk masyarakat Meningkatkan Terciptanya peningkatan pengembangan sumber daya alam (SDA) di wilayah Kab. BLitar Diharapkan dengan adanya promosi pameran produk unggulan Kab. BLitar ini akan semakin dikenal dan bisa diketahu oleh masyarakat luas. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan cukai ilegal Meningkatnya pemahaman SKPD akan aturan DBHCHT
Terwujudnya penditribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke penerima manfaat
22 Kec.
Terpenuhinya akan kebutuhan sembako bagi masyarakat.
22 Kec.
Tersedianya informasi sumber daya alam yang ada di Kab. Blitar
1 Laporan
Akan dapat lebih mengembangkan para UMKM di Kab. BLitar.
Diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemberantasan cukai illegal di Kab. Blitar. Diharapkan para SKPD penerima DBHCHT mengetahui dan memahami tatacara pelaksanaan DBHCHT
165.075.300,-
53,36
528.748.000
99,67
6.526.250,-
26,10
494.693.800,-
95,77
112.158.000,-
44,86
4.847.000
20,71
3 kegiatan
2 kali
6 Kali
13 | P a g e
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada bab ini akan dijelaskan pencapaian tugas pokok dan fungsi Bagian
Perekonomian
Sekretariat
dilaksanakan pada tahun 2014
Daerah Kabupaten Blitar
yang
beserta indikator keberhasilannya.
Secara umum Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu: -
melaksanakan penyiapan perumusan
kebijaksanaan, koordinasi,
pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan
bidang
hubungan
masyarakat,
pelayanan
informasi, dokumentasi dan siaran radio daerah dan pelayanan protokol. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan baik yang bersifat administratif maupun bersifat teknis. Untuk menilai keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, maka dilakukan pengukuran kinerja yang pada prinsipnya adalah : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM / KEGIATAN Monitoring pupuk dan pestisida Peningkatan manjemen investasi daerah Sosialisasi atura dibidang penanaman modal Pengawasan dan pengendalian raskin Pendistribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke penerima manfaat Penyelenggaraan pasar murah Kab. Blitar menjelang idulfitri Monitoring dan evaluasi SDA Penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kab. Blitar Sosialisasi ketentuan dibidang cukai Monitoring dan evaluasi DBHCHT
[Type text]
TARGET (Rp.)
REALISASI
%
42.200.000 101.350.000
41.185.000 97.588.600
97,56 96,28
53.250.000
37.687.550
70,77
26.600.000 309.310.000
26.451.500 165.075.300
99,41 53,36
530.490.000
528.748.000
99,67
25.000.000 516.500.000
6.526.250 494.693.800
26,10 95,77
250.000.000 23.400.000
112.158.000 4.487.000
44.86 20,71
Page 14
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Tahun lalu sebagai berikut :
TAHUN NO
Program/Kegiatan
1.
Monitoring pupuk dan pestisida
2.
Peningkatan manjemen investasi daerah
3.
Sosialisasi aturan dibidang penanaman modal Pengawasan dan pengendalian raskin
2013
2014
(%)
(%)
93,36 %
97,56
100 %
96,28
-
70,77
98,31 %
99,41
Pendistribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke penerima manfaat Penyelenggaraan pasar murah Kab. Blitar menjelang idulfitri Monitoring dan evaluasi SDA
54,68%
53,36
99,65%
99,67
0%
26,10
100 %
95,77
9.
Penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kab. Blitar Sosialisasi ketentuan dibidang cukai
56,39%
44.86
10.
Monitoring dan evaluasi DBHCHT
54,23%
20,71
4. 5. 6. 7. 8.
JUMLAH TOTAL
‘3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program/Kegiatan Monitoring pupuk dan pestisida Peningkatan manjemen investasi daerah Sosialisasi atura dibidang penanaman modal Pengawasan dan pengendalian raskin Pendistribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke penerima manfaat Penyelenggaraan pasar murah Kab. Blitar menjelang idulfitri Monitoring dan evaluasi SDA Penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kab. Blitar Sosialisasi ketentuan dibidang cukai Monitoring dan evaluasi DBHCHT
REALISASI (Rp.) 41.185.000 97.588.600 37.687.550
Standar Nasional -
26.451.500 165.075.300
-
528.748.000
-
6.526.250 494.693.800
-
112.158.000 4.487.000
15 | P a g e
‘4.
Analisis
penyebab
keberhasilan/kegagalan
atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan sebagai berikut : Selanjutnya, kendala yang di hadapi Urusan
Wajib
Bagian
Perekonomian
dalam Pelaksanaan
adalah
belum
adanya
sinkronisasi antar lembaga yang menangani penanaman modal, belum optimalnya promosi produk unggulan ke luar negeri serta masalah dalam pendistribusian Raskin ke RTS-PM masih adanya system Bagito (bagi Rata) karena masih banyak masyarakat yang harusnya menerima raskin tetapi tidak masuk dalam data RTS-PM yang dikirim dari TimNAs Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan solusinya adalah diharapkan untuk Kabupaten BLitar segera dibentuk Badan Penanaman Modal sehingga investor tidak akan bingung bila ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Blitar. Untuk promosi keluar negeri diharapkan Pemerintah Daerah lebih aktif dan giat lagi dalam upayanya untuk mempromosikan produk unggulan. Solusi untuk Raskin adalah dengan diadakannya kembali pemutakhiran data RTS-PM dengan Muskel/Musdes dan hasilnya
harus
dituangkan
dalam
Berita
Acara
kemudian
dimasukkan dimasukkan ke Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2015. Setelah pelaksanaan Muskel/Musdes dan pencatatan Berita Acara dan FRP, maka penyaluran beras raskin dapat langsung dilakukan.Selanjutnya pencapaian keberhasilan maupun kendala yang muncul pada proses pencapaian sasaran di tahun 2014 ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pada tahun 2015. ‘5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2015 sebagai berikut :
16 | P a g e
NO
1 2
NAMA / NIP ACHMAD
BUDI
HARTAWAN,
S.Sos
JABATAN
ESELON
Kepala Bagian
PNDDKN
GOL
-
S-1
IV/b
-
S-2
III/d
-
S-2
III/d
-
S-2
III/c
Staf
-
SLTA
III/b
Staf
-
S-1
III/a
-
D-3
II/d
-
D-3
II/c
Perekonomian
M.HARUN WITONO,SH,MM NIP. 19640625 198610 1 005
Kasubag Penanaman Modal Kasubag
3
SRI SUPARTINGSIH, SE, MM NIP. 19710514 200312 2 002
4
WINDU SUSILO, SE, MM
5
TINIS SRI HUTAMI NIP. 19650116 198703 1 013 DHANIS FARDIANTO NIP. 19830822 201101 1 009 TSANIATUL MAHMUDAH
6 7 8
NIP. 19840730 200912 2 001 YUSI MARDANI NIP. 19810325 201101 1 008
Perekonomian Rakyat Kasubag Sumber Daya Alam
Staf Staf
‘7. Analisis Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut : A. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan kegiatan : 1. Monitoring pupuk dan pestisida B. Program
Peningkatan
Peningkatan
dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan : 1. Peningkatan manjemen investasi daerah 2. Sosialisasi atura dibidang penanaman modal C. Program
Pengembangan
usaha
dan
Lembaga
Perdagangan
dengan Kegiatan ; 1. Pengawasan dan pengendalian raskin Peningkatan Pelayanan Seremonial dan Keprotokolan 2. Pendistribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke penerima manfaat
17 | P a g e
KET
3. Penyelenggaraan pasar murah Kab. Blitar menjelang idulfitri Peningkatan Pelayanan Kehumasan D.
Program Peningkatan Sumber Daya Alam dengan kegiatan : 1. Monitoring dan evaluasi Sumber Daya Alam 2. Penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kab. BLitar
E. Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan : 1. Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai 2. Monitoring dan Evaluasi DBHCHT B.
Realisasi Anggaran Realisasi anggaran Tahun 2014
NO
PROGRAM /KEGIATAN
ALOKASI BIAYA ANGGARAN
REALISASI
KELUARAN(OUTPUT) %
1
Monitoring pupuk dan pestisida
16.760.000
41.185.000
97,56
2
Peningkatan manjemen investasi daerah
23.300.000
97.588.600
96,28
3
Sosialisasi atura dibidang penanaman modal
803.090.000
37.687.550
70,77
4
Pengawasan dan pengendalian raskin
300.000.000
26.451.500
99,41
5
Pendistribusian raskin dari satgas raskin di titik distribusi ke
124.000.000
165.075.300
53,36
URAIAN
TARGET
REALISA SI
Banyak ditemukannya permasalahan dalam penyediaan dan penditribusian pupuk dan pestisida Diharapkan akan banyak investor yang akan berinvestor di Kabupaten BLitar
22 kec
22 kec
1 Profil VCD
1 Profil VCD
1 kali
1 kali
22 kec.
22 kec.
22 Kec.
22 Kec.
Terwujudnya Peningkatan jumlah penanam modal di Kabupaten Blitar Diharapkan untuk pendistribusia n raskin tidak ada kendala dan masalah Terwujudnya penditribusian raskin dari satgas raskin
18 | P a g e
penerima manfaat
di titik distribusi ke penerima manfaat
6
Penyelenggaraan pasar murah Kab. Blitar menjelang idulfitri
257.991.940
528.748.000
99,67
7
Monitoring dan evaluasi SDA
127.660.000
6.526.250
26,10
8
Penyelenggaraan promosi pameran produk unggulan Kab. Blitar
250.000.000
494.693.800
95,77
9
Sosialisasi ketentuan dibidang cukai
112.158.000
44.86
10
Monitoring dan evaluasi DBHCHT
4.487.000
20,71
Terpenuhinya akan kebutuhan sembako bagi masyarakat Tersedianya informasi sumber daya alam yang ada di Kab. Blitar Akan dapat lebih mengembangk an para UMKM di Kab. BLitar. Diharapkan masyarakat akan lebih berpartisipasi dalam pemberantasa n cukai illegal di Kab. Blitar. Diharapkan para SKPD penerima DBHCHT mengetahui dan memahami tatacara pelaksanaan DBHCHT
4 Kegiatan
4 Kegiatan
1 Laporan
1 Laporan
3 kegiatan
3 kegiatan
2 kali
1 kali
1 laporan
1 laporan
KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos Pembina Tk. I Nip. 19660909 199603 1 001
19 | P a g e
BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2014 disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan selama
kurun
waktu
satu
tahun
sekaligus
sebagai
bahan
dalam
penyusunan LAKIP Kabupaten Blitar Tahun 2015. Di lain pihak bagi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
selain sebagai media pertanggungjawaban, LAKIP ini
dapat digunakan sebagai umpan balik untuk mengetahui seberapa jauh prestasi
keberhasilan
yang
di
stakeholders yang ada dalam
raih,
sehingga
dapat
membantu
pengambilan keputusan serta untuk
keperluan lain dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dengan uraian capaian pada bab sebelumnya maka dibutuhkan upaya yang lebih maksimal lagi bagi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan misinya . Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar
ini diharapkan dapat menjadikan
komitmen bagi seluruh stakeholders yang ada untuk bersama-sama mewujudkan visi, misi dan tujuan yang diharapkan. Demikian
semoga
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja kita dimasa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam tugas dan pengabdian kita. Amin. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
ACHMAD BUDI HARTAWAN, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19660909 199603 1 001 20 | P a g e
Blitar, 20 Maret 2015 Nomor : 050/ /409.018/2015 Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Pengiriman Lakip TA 2014
Menindak
Kepada : Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Di BLITAR
lanjuti
surat
saudara
nomor
:
050/62/409.201/2015 tertanggal 4 Pebruari 2015 perihal penyusunan LAKIP SKPD, maka bersama ini kami kirimkan dengan
hormat
Laporan
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintahan (LAKIP) pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Blitar
sebagaimana
terlampir.
Blitar, 13 Maret 2015 KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROT OKO L KABUPATEN BLITAR
BAMBANG SETIADJI,SE, MSi Pembina Nip. 19640830 199003 1 010
21 | P a g e
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
22 | P a g e
BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2014
F. a. Indikator
kinerja
keberhasilan/kegagalan terpenuhinya
yang
pencapaian
Penyediaan
Perkantoran dengan target target
digunakan dan
untuk
sasaran
Peningkatan
mengukur ini
adalah
Administrasi
sebesar Rp. 16.760.000,-
Dari
tersebut telah tercapai sebesar Rp. 12.708.250,- atau
75.82 %. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran 23 | P a g e
personil di Bagian Humas dan Protokol
terhadap ketentuan
yang berlaku. b. Indikator
kinerja
yang
keberhasilan/kegagalan
digunakan
pencapaian
untuk
sasaran
mengukur ini
adalah
terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur target sebesar
Rp. 23.300.000,-
dari target tersebut telah tercapai
sebesar Rp. 22.240.000,- atau 95.45 %. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran personil di Bagian Humas dan Protokol c. Indikator
terhadap ketentuan yang berlaku kinerja
yang
keberhasilan/kegagalan
digunakan
pencapaian
untuk
sasaran
mengukur ini
adalah
terlaksananya Publikasi Advetorial Potensi/hasil pembangunan dengan target sebesar Rp. telah
tercapai
sebesar
803.090.000,-
Rp.
dari target tersebut
790.040.000,-
Keberhasilan ini disebabkan oleh kesadaran Humas dan Protokol d. Indikator
kinerja
atau
99.32
%.
personil di Bagian
terhadap ketentuan yang berlaku yang
keberhasilan/kegagalan
digunakan
pencapaian
untuk
sasaran
mengukur ini
adalah
terselesaikanya kegiatan Peningkatan pelayanan seremonial dan keprotokolan
dengan target sebesar :
Rp. 300.000.000,- dari
target kinerja tersebut telah tercapai sebesar Rp. 196.922.000,atau 65.64 %. Keberhasilan ini disebabkan personil Bagian Humas dan Protokol
meningkatnya SDM
terhadap acara-acara
seremonial keprotokolan. e. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan
pencapaian
sasaran
ini
adalah
Operasional Korsik dengan target sebesar :
terselesaikanya
Rp. 124.000.000,-
dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 117.535.000,- atau 94.79 %. Keberhasilan meningkatnya
SDM
personil
Bagian
ini
Humas
Rp.
disebabkan dan
Protokol
khususnya personil korsik terhadap ketentuan yang berlaku 24 | P a g e
f. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan
pencapaian
sasaran
ini
adalah
terselesaikanya
Peningkatan Pelayanan Kehumasan dengan target sebesar Rp. 257.991.940,- Dari target kinerja tersebut telah tercapai sebesar Rp. 208.004.172,- atau 80.62 %. Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya SDM personil Bagian Humas dan Protokol terhadap pelayanan kehumasan g. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan
pencapaian
Dokumentasi target
kebijakan
sasaran
keberhasilan
sebesar Rp. 127.660.000,-
telah tercapai sebesar
ini
adalah
terselesaikanya
pembangunan
dengan
Dari target kinerja tersebut
Rp. 125.618.500,-
atau 98.40 %.
Keberhasilan ini disebabkan meningkatnya kesadaran personil di Bagian Humas dan Protokol
terhadap ketentuan
yang
berlaku. h. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran ini adalah terpenuhinya Sosialisasi tentang Ketentuan cukai di Media Informasi dengan target sebesar : Rp. 250.000.000,- Dari target tersebut telah tercapai sebesar Rp. 247.763.000,- atau disebabkan kesadaran
99.11 %. Keberhasilan ini
personil Bagian Humas dan Protokol
terhadap ketentuan yang berlaku.
Pada kegiatan 1, input berupa dana tercapai sebesar 100 % Sedangkan output kegiatan telah tercapai 72.82 %. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan 25 | P a g e
yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kebutuhan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan. Pada kegiatan 2, input berupa dana tercapai sebesar 100 % demikian pula
output kegiatan telah tercapai 95.45 %. Sumber
data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur selama 12 bulan. Pada kegiatan 3, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%. Sedangkan output kegiatan telah tercapai 99.32 %. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kebutuhan Publikasi Advetorial Potensi/hasil pembangunan selama 12 bulan. Pada kegiatan 4, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%. Demikian pula output kegiatan telah tercapai 65.64 %. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kegiatan Peningkatan pelayanan seremonial dan keprotokolan selama 12 bulan. Pada kegiatan 5, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%. Demikian pula output kegiatan telah tercapai 94.79 %. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kegiatan Operasional Korsik selama 12 bulan. Pada kegiatan 6, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%. Demikian pula output kegiatan telah tercapai 80.62 %. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehumasan selama
12 bulan. 26 | P a g e
Pada kegiatan 7, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%. Demikian pula output kegiatan telah tercapai 98.40 %. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan yang disampaikan kegiatan
Dokumentasi
oleh PPTK serta realisasi pemenuhan
kebijakan
keberhasilan
pembangunan
selama 12 bulan. Pada kegiatan 8, input berupa dana telah tercapai sebesar 100%. Demikian pula output kegiatan telah tercapai 99.11 %. Sumber data yang kami gunakan untuk mengukur output adalah SPJ kegiatan yang disampaikan oleh PPTK serta realisasi pemenuhan kegiatan Sosialisasi tentang Ketentuan cukai di Media Informasi selama 12 bulan.
27 | P a g e
28 | P a g e
1|Page
