KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewadahi dan meningkatkan prestasi siswa/i, sekolah sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa diharapkan dapat membentuk karakter siswa/i yang memiliki dan menghayati nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa selayaknya harus ditopang dengan sarana pendukung yang memadai untuk mencapai sasaran yang maksimal. Banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni budaya dan film, namun tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki laboratorium seni budaya (jikapun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi banyak sekolah adalah laboratorium dibidang eksakta seperti laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi, sementara Laboratorium Seni Budaya dan Film hampir terabaikan, meskipun sekolah tersebut unggulan. Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2016 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tingkat Menengah. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di satuan pendidikan adalah sekolah yang memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ilmu pegetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana seni budaya dan film. Dalam rangka melaksanakan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di tahun 2016, dirasakan perlu untuk membuat petunjuk teknis dan spesifikasi teknis yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Petunjuk teknis disusun sebagai acuan pelaksanaan untuk kegiatan Laboraorium Seni Budaya dan Film yang mengatur antara lain tentang ketentuan kriteria penerima fasiitasi, serta proses penetapan dan penyaluran fasilitasi laboratorium seni budaya dan film, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan.
i|Page
Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama berbagai pihak disampaikan ucapan terima kasih.
Jakarta, Juli 2016 Direktur Kesenian
Prof. Dr. Endang Caturwati, M.S NIP. 19561225 198103 2 001
ii | P a g e
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………..........
i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………….
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ………………………………………………………..
1
B. Maksud Dan Tujuan ………………………………………………….
2
C. Dasar Hukum ………………………………………………………….
3
BAB II FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM A. Pengertian ..............................................................................….
4
B. Sasaran …...............................................................................….
4
C. Kriteria Sekolah Calon Penerima …………………………………..
4
D. Persyaratan Administrasi ……………………………………………
5
E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ..................................................................................................
6
F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan (P2LSBF)...........................................
6
G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film....
7
H. Hal-hal yang dilarang....................................................................
7
I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi.....................................
7
J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi.................................................
8
K. Para Pihak.....................................................................................
8
BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM A. Penyampaian Informasi Fasilitasi.................................................
12
B. Pengusulan SMK dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima Fasilitasi........................................................................................
12
C. Verifikasi dan seleksi Proposal.....................................................
13
D. Penetapan Penerima....................................................................
13
E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop......................................................................................
13
F. Penyaluran dan Pencairan dana...................................................
13
iii | P a g e
G. Pelaksanaan Pekerjaan................................................................
16
H. Pelaksanaan Pembangunan.........................................................
20
I. Monitoring.....................................................................................
22
J. Sanksi...........................................................................................
22
BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN A. Evaluasi ………………………………………........................……..
23
B. Pelaporan ……………………………………………………………..
23
BAB V PENUTUP …………………………………………………………….......
26
iv | P a g e
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sekolah sebagai wadah bagi siswa siswi untuk menimba berbagai disiplin ilmu, selayaknya harus ditopang dengan sarana pendukung yang memadai demi untuk mencapai sasaran yang maksimal. Salah satu contoh disiplin ilmu Seni Budaya, banyak sekolah yang memberikan pelajaran ekstra kurikuler di bidang seni budaya dan film namun, tidak semua sekolah atau satuan pendidikan memiliki laboratorium seni budaya dan film (jika pun ada sangat minim) untuk dapat mengapresiasi kegiatan ekstra kurikuler tersebut. Laboratorium yang menjadi skala prioritas bagi banyak sekolah adalah laboratorium di bidang eksakta seperti laboratorium Kimia, Fisika, dan Biologi, sementara laboratorium Seni Budaya hampir terabaikan, meskipun sekolah tersebut dikategorikan sekolah unggulan. Untuk mewadahi bakat para generasi muda tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tahun 2016 memfasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tingkat Menengah. Adapun sekolah yang menjadi sasaran kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan adalah sekolah yang memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ilmu pengetahuan maupun keterampilan, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana seni budaya dan film. Salah satu contoh penggunaan sarana seni budaya dan film untuk generasi muda adalah menyampaikan pesan pendidikan melalui pertunjukan seni budaya dan pemutaran film yang berbasis nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa di satuan pendidikan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar pasal 28C ayat 1 serta pasal 31 ayat 1 dan 2 pada prinsipnya semua lapisan masyarakat Indonesia baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun di pedesaan berhak mendapatkan sarana hiburan serta pendidikan melalui pertunjukan seni budaya dan film namun karena terbatasnya sarana pertunjukan tersebut maka perlu ada program untuk mewadahi sarana tersebut dalam rangka meningkatkan apresiasi serta 1|Page
penanaman nilai-nilai budi pekerti dan moral di masyarakat, terutama pelajar melalui pertunjukan seni budaya dan pemutaran film nasional. Film nasional yang bisa ditayangkan dalam laboratorium seni adalah film-film yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal dan pembangunan karakter bangsa. Dipilihnya sekolah sebagai target sasaran di bidang peningkatan apresiasi seni budaya dan film dikarenakan sekolah memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa, diharapkan dapat menjadi ekosistem yang tepat untuk tumbuh kembangnya rasa menghargai, memiliki, dan menghayati nilai-nilai budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Suatu pemahaman bahwa laboratorium seni budaya dan film merupakan suatu bentuk sarana bagi peningkatan apresiasi masyarakat terhadap seni budaya dan film yang memiliki kelebihan dimana dapat dipertunjukkan seni dan budaya sekaligus dapat berfungsi sebagai bioskop mini (mini teater). Selain itu laboratorium seni dan film ini memiliki berbagai kelebihan antara lain kemudahan, kepraktisan dan efektivitas serta efisiensi dalam pengoperasiannya.
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai fasilitasi bagi pelajar di sekolah yang mempunyai potensi lebih, namun memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana apresiasi kegiatan kesenian, kebudayaan, dan film yang mengandung nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: 1. Meningkatkan apresiasi dan literasi pelajar terhadap nilai budaya, kearifan lokal, dan pembangunan karakter bangsa melalui kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di bidang seni budaya dan film yang dilaksanakan di sekolah; 2. Meningkatkan fungsi dan peran satuan pendidikan sebagai lembaga pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menghargai, memiliki dan menghayati nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia; 3. Memberi kesempatan secara maksimal bagi sekolah yang memiliki potensi lebih dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, 2|Page
baik dalam hal ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai budi pekerti dan moral; 4. Memberi kesempatan bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah penerima fasilitasi untuk mengakses seni budaya dan film; 5. Meningkatkan distribusi dan pemerataan pembangunan di bidang kebudayaan melalui fasilitasi sarana apresiasi seni, budaya dan film di satuan pendidikan yang berada di daerah.
C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara: Pada BAB. II Persyaratan Bangunan Gedung Negara; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 7. Peraturan
Menteri
168/PMK.05/2015
Keuangan
tentang
Republik
Mekanisme
Indonesia
Pelaksanaan
Nomor Anggaran
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik kepentingan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman
Umum
Penyaluran
Bantuan
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3|Page
Pemerintah
di
BAB II FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM DI SATUAN PENDIDIKAN
A. Pengertian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan adalah berupa kegiatan pemberian bantuan secara langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
B. Sasaran Sasaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan adalah SMA dan atau SMK yang berada di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Adapun sasaran Sekolah Menengah Atas (SMA) dan atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan difasilitasi pada tahun anggaran 2016 ini diprioritaskan kepada sekolah di provinsi yang belum mendapatkan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film atau sekolah yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi.
C. Kriteria Sekolah Calon Penerima Fasilitasi 1. Sekolah negeri maupun swasta tingkat SMA dan atau SMK yang memiliki lahan dan atau ruangan untuk difasilitasi sebagai peruntukan Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan; 2. Sekolah non pemerintah (Yayasan) berstatus Berbadan Hukum yang tercatat dalam notaris sesuai dengan nama kepemilikan Yayasan dan mempunyai penyandang dana tetap; 3. Belum memiliki ruang laboratorium seni budaya dan film atau sudah memiliki ruang laboratorium seni budaya dan film namun tidak memadai atau darurat dan tidak sesuai dengan pembakuan bangunan dan perabot sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud;
4|Page
4. Sekolah yang melakukan renovasi/restorasi untuk alih fungsi, dari fungsi lain menjadi fungsi laboratorium seni budaya dan film; 5. Memiliki lahan kosong yang mencukupi di lokasi sekolah untuk pembangunan ruang laboratorium seni budaya dan film dengan mempertimbangkan jarak antar bangunan atau terdapat di lantai tingkat yang di atasnya siap dibangun untuk ruang laboratorium seni budaya dan film dengan ukuran 10 m x 15 m, (ukuran ruang laboratorium seni budaya dan film 8 m x 15 m dan selasar 2 m x 15 m), yang dilengkapi dengan plot rencana pembangunan ruang laboratorium seni budaya dan film pada site plan sekolah dengan mempertimbangkan tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar; 6. Sekolah yang mempunyai prestasi dalam bidang seni, budaya dan film atau memiliki potensi yang besar dibidang seni, budaya dan film; 7. Sekolah yang dapat menerima masyarakat di sekitar lingkungan sekolah untuk dapat mengakses pertunjukan seni, budaya dan film; 8. Sekolah sanggup menyediakan daya listrik berkapasitas minimal 7700 VA dengan minimal 3 pass khusus untuk keperluan Laboratorium Seni Budaya dan Film; 9. Sekolah bersedia melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan sesuai dengan usulan yang diajukan dan tidak boleh dikontrakkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (rekanan/kontraktor); 10. Sekolah yang memiliki kesanggupan: melaksanakan Program Kegiatan Seni Budaya dan Film, dan bersedia merawat dan menjaga seluruh fasilitas laboratorium seni budaya dan film; 11. Sekolah belum pernah menerima bantuan yang sejenis.
D. Persyaratan Administrasi 1. Sekolah calon penerima fasilitasi laboratorium seni budaya dan film di dalam pengajuan proposal harus mencantumkan : a. Nama dan alamat sekolah secara lengkap; b. Membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur Bantuan Pemerintah fasilitasi laboratorium seni budaya dan film di satuan pendidikan; c. Melampirkan foto kopi NPWP atas nama sekolah;
5|Page
2. Sekolah calon penerima fasilitasi saat mengajukan proposal harus diketahui dan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota; 3. Sekolah calon penerima fasilitasi wajib menandatangani kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan dan pencairan dana; (lihat lampiran) 4. Sekolah penerima fasilitasi wajib membuat laporan penerimaan dana dan laporan pelaksanaan kegiatan.
E. Sumber dan Jumlah Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film 1. Sumber pendanaan untuk Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film disatuan pendidikan berasal dari APBN yang tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kesenian tahun anggaran 2016 Nomor: 023.15.1.189645/2016, Tanggal 7 Desember 2015; 2. Jumlah dana yang diberikan ke sekolah penerima fasilitasi sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah); 3. Apabila sumber dana yang diberikan untuk pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film terdapat kekurangan anggaran, sekolah dapat menyediakan dana tambahan atau sharing yang berasal dari APBD atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggunjawabkan sesuai dengan peraturan Undangundang yang berlaku; 4. Jumlah dana fasilitasi yang diterima oleh sekolah adalah sesuai dengan nominal yang tertuang dalam SK Penetapan Sekolah yang bersangkutan dan tidak di pungut biaya apapun.
F. Biaya Operasional Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan (P2LSBF) Biaya operasional P2LSBF untuk melaksanakan pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film termasuk biaya pengawasan, mobilisasi, biaya rapat, ATK, dan laporan adalah sebesar maksimal 4% dari nilai bantuan yang diterima. Sedangkan untuk honorarium para pekerja termasuk di dalam biaya fisik.
6|Page
G. Peruntukan Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film Dana fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film digunakan untuk : 1. Membangun gedung baru laboratorium seni budaya dan film dengan ukuran sesuai spesifikasi teknis; atau 2.
Untuk merenovasi bangunan atau ruangan yang sudah ada;
3.
Pembelanjaan dan pemasangan peralatan laboratorium seni budaya dan film sesuai spesifikasi teknis;
4.
Biaya manajemen P2LSBF selama proses pembangunan laboratorium seni budaya dan film maksimal 4% dari seluruh dana fasilitasi yang diterima.
H. Hal-hal yang dilarang 1. Menggunakan dana di luar kepentingan teknis dan manajemen (memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan. Konsultan/fasilitator maupun masyarakat); 2. Memindahbukukan dana fasilitasi yang diterima ke bank lain; 3. Meminjamkan dana fasilitasi yang diterima kepada pihak/orang lain; 4. Menggunakan dana fasilitasi yang diterima untuk membayar bonus dan kegiatan rutin lainnya; 5. Menginvestasikan dana fasilitasi yang diterima, misalnya usaha, jual beli dan sebagainya.
I. Persyaratan Penggunaan Dana Fasilitasi 1. Sekolah penerima fasilitasi wajib melaksanakan penggunaan dana sesuai Petunjuk Teknis Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film Tahun 2016 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pengadaan barang harus mencerminkan kewajaran harga sesuai alokasi dana yang dikelola baik dari segi volume dan kualitas, dan dapat
7|Page
dipertanggungjawabkan serta mengacu pada Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F); 3. Apabila masih terdapat sisa penggunaan dana fasilitasi yang telah diterima, sekolah wajib menyetorkan ke kas negara sebagai pengembalian belanja atau penerimaan negara bukan pajak, atau dapat mengusulkan penambahan peralatan (dengan catatan harus jenis alat dan volume yang belum diusulkan sebelumnya) kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kesenian; 4. Setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung alat pembayaran yang sah; 5. Menyampaikan bukti setor SSPB/SSBP atas sisa dana kepada Direktorat Kesenian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyetoran.
J. Penerima Manfaat Hasil Fasilitasi Penerima manfaat dari kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan adalah: 1. SMA dan atau SMK; 2. Pemerintah; 3. Masyarakat sekitar sekolah, terutama generasi muda.
K. Para Pihak Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film meliputi Direktorat Kesenian, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan. dengan tugas masingmasing sebagi berikut: 1. Direktorat Kesenian a. Menyusun Petunjuk Teknis Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di satuan Pendidikan Tahun 2016;
8|Page
b. Membuat dan menyampaikan surat edaran serta mensosialisasikan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ke Dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi; c. Menetapkan Tim Verifikasi untuk menganalisa dan menseleksi proposal yang diterima dari satuan pendidikan penerima calon fasilitasi; d. Verifikasi data ke sekolah calon penerima fasilitasi; e. Menetapkan calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di satuan pendidikan setelah dilakukan verifikasi; f. Mengundang perwakilan sekolah penerima fasilitasi berdasarkan Surat Keputusan ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan pengadaan fasilitasi; g. Membawa perwakilan sekolah penerima fasilitasi untuk study banding ke sekolah percontohan yang telah difasilitasi di Jakarta; (sekolah penerima fasilitasi) h. Menyalurkan dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ke satuan pendidikan; i.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film.
2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menginformasikan surat edaran Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ke sekolah SMA dan SMK di tingkat propinsi. b. Mengetahui/menyetujui surat permohonan fasilitasi yang diajukan oleh satuan pendidikan di tingkat provinsi dan bertanggungjawab penuh terhadap proposal yang diajukan oleh Satuan Pendidikan. c. Melakukan pemantauan langsung di tingkat provinsi kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan. d. Melakukan pencatatan aset hasil Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film SMA dan/atau SMK Negeri di tingkat propinsi.
9|Page
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Menginformasikan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ke sekolah SMA dan/atau SMK di tingkat kabupaten/kota; b. Mengetahui/menyetujui surat permohonan fasilitasi yang diajukan oleh satuan pendidikan tingkat kabupaten/kota dan betangungjawab penuh terhadap proposal yang diajukan oleh satuan pendidikan; c. Melakukan pemantauan langsung di tingkat kabupaten/kota kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film; 4. Satuan Pendidikan SMA dan atau SMK a. Membuat dan menyampaikan surat permohonan (proposal) Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Provinsi bagi Satuan Pendidikan di tingkat propinsi dan di tingkat kabupaten/kota bagi Satuan Pendidikan yang berlokasi di kabupaten/kota, yang ditujukan ke Direktorat kesenian ( contoh lampiran 2) b. Menyediakan lahan atau ruangan untuk pembangunan laboratorium Seni Budaya Film; c. Menandatangani dan menyerahkan Dokumen Persyaratan Pengajuan dan Pencairan
Dana
(Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Melaksanakan
Pekerjaan, Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F), Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, foto kopi rekening Bank atas nama sekolah dan foto kopi NPWP sekolah ke Direktorat Kesenian; d. Segera menyampaikan informasi ke Direktorat Kesenian apabila dana sudah/belum masuk ke rekening sekolah; e. Membuat laporan lampiran dana yang disampaikan ke Direktorat Kesenian; f. Membentuk Tim Pengelola Keuangan (terdiri dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran) untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan; 10 | P a g e
g. Membuat
laporan
pertanggungjawaban
pemanfaatan
Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan tahun 2016 ke Direktorat Kesenian, tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi; h. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hasil pekerjaan kepada PPK; i.
Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (SMA dan/atau SMK Negeri), maka tembusan berita acara serah terima disampaikan kepada pemerintah daerah yang terkait untuk dicatatkan sebagai Barang Milik Pemerintah Daerah.
j.
Dalam hal SMA dan/atau SMK yang diselenggarakan oleh yayasan (SMA dan/atau SMK Swasta), maka berita acara serah terima disampaikan kepada Yayasan untuk dicatatkan sebagai Barang Milik Yayasan.
k. Melakukan pencatatan ke buku inventaris dan memberikan label/identitas yang tidak mudah terhapus pada barang yang dibeli sebagai inventaris sekolah; Contoh Label SMA/SMK Negeri: MILIK NEGARA FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2016 DARI DIREKTORAT KESENIAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Contoh Label SMA/SMK Swasta: MILIK YAYASAN FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2016 DARI DIREKTORAT KESENIAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
11 | P a g e
BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN FASILITASI
A. Penyampaian Informasi Fasilitasi Direktur Kesenian menyampaikan informasi kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ke dinas yang menangani pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
B. Pengusulan SMA dan atau SMK di Satuan Pendidikan Calon Penerima Fasilitasi Pengusulan SMA dan/atau SMK di Satuan Pendidikan calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1.
SMA dan/atau SMK di Satuan Pendidikan tingkat provinsi mengajukan proposal permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film dan disampaikan kepada Direktur Kesenian yang diketahui/disetujui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi (lampiran 1);
2.
SMA dan/atau SMK di Satuan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di satuan Pendidikan dan disampaikan kepada Direktur Kesenian yang diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Propinsi (lampiran 2);
3.
Kebutuhan gedung dan sarana Laboratorium Seni Budaya dan Film serta perkiraan harga dan gambar kerja (Proposal permohonan fasilitasi dilampiri dengan estimasi rincian biaya pembelian sarana Laboratorium Seni Budaya dan Film) (lampiran 3);
4.
Membuka rekenig atas nama sekolah pada bank penyalur yang telah bekerjasama dengan Direktorat Kesenian;
5.
12 | P a g e
Melampirkan foto kopi NPWP sekolah.
C. Verifikasi dan Seleksi Proposal Pelaksanaan verifikasi dan seleksi proposal SMA atau SMK calon penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
D. Penetapan Penerima Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan SMA dan/atau SMK Calon Penerima Bantuan Pemerintah Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film Tahun 2016 berdasarkan usulan dari tim verifikasi yang kemudian disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
E. Penyampaian Informasi Penetapan Penerima Fasilitasi dan Workshop Direktur Kesenian menyampaikan informasi penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film ke Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah penerima fasilitasi. Sekolah penerima fasilitasi sanggup untuk mengikuti workshop di Jakarta.
F. Penyaluran dan Pencairan Dana Proses penyaluran dan pencairan dana fasilitasi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut : 1. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang harus ditandatangani oleh Satuan Pendidikan dikirim oleh Direktorat Kesenian ke Satuan Pendidikan Penerima Bantuan, dokumen tersebut adalah : a. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; b. Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F); c. Berita Acara Pembayaran; d. Kuitansi Penerima Fasilitasi.
13 | P a g e
2. Dokumen Persyaratan Pengajuan Dana, Pencairan Dana yang telah ditandangani oleh Satuan pendidikan dikirim ke Direktorat Kesenian dengan dilengkapi: a. Fotocopy Nomor rekening Bank; b. Fotocopy NPWP sekolah.
3. Penyaluran Dana Direktur Kesenian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening penyaluran dana bantuan pemerintah pada bank penyalur. pencairan dana bantuan pemerintah disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah dengan cara pemindahbukuan dari bank penyalur ke rekening peneriman bantuan pemerintah. dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah,
penerima
bantuan
membuka
rekening
yang
khusus
digunakan untuk menampung bantuan pemerintah.
4. Pencairan Dana Pencairan dana dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 secara 2 termin dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap pertama sebesar 70% dari anggaran yang diterima untuk pembangunan awal; b. Tahap kedua diberikan sebesar 30% setelah prestasi pekerjaan telah mencapai 50%. kepala sekolah dapat mencairkan dana setelah dana masuk ke rekening sekolah dan diketahui Kepala Dinas serta menyampaikan laporan pengiriman dana (lampiran 8) ke Direktorat Kesenian.
5. Pengelolaan dana bantuan sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan penerima bantuan yang dalam hal ini Kepala Sekolah. Untuk memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut :
14 | P a g e
a. Pembukaan 1) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti sah; 2) Bukti pengeluaran uang Rp. 250.000,00 s.d Rp. 999.000,00 dibubuhi materai Rp. 3.000,00 sedangkan pengeluaran sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,00 dibubuhi materai Rp. 6.000,00 3) Bukti kuitansi pengeluaran harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama dan tanda tangan penerima, tanggal, dan nomor bukti; 4) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dan dibukukan (Buku Kas Umum); 5) Semua transaksi baik penerima maupun pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi; 6) Setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, serta diketahui oleh ketua tim pelaksanaan bantuan; 7) Buku Kas Umum harus ditulis dengan rapi dan tidak boleh dihapus. Jika terjadi kesalahan agar dicoret dengan satu garis dan dilakukan pembetulan serta diparaf. b. Dokumen Pendukung Pembukaan Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran. c. Saldo Pembukaan Dana yang belum digunakan harus tetap disimpan di bank, tidak boleh dipindahkan pada rekening lain atau disimpan ditempat lain.
Pajak yang timbul sebagai akibat penggunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab sekolah penerima fasilitasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
15 | P a g e
G. Pelaksanaan Pekerjaan Setelah menerima salinan SK Penetapan sekolah penerima fasilitasi laboratorium seni budaya dan film, sekolah bersangkutan segera membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film (P2LSBF). P2LSBF menyusun Rencana Pelaksanaan Pembangunan yang terdiri dari: Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film (P2LSBF) dengan prosedur sebagai berikut 1)
Kelengkapan teknis, terdiri dari (a) gambar kerja, mengikuti disain proto tipe yang telah disediakan dalam buku spesifikasi teknis, (b) spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan dan kualitas bahan material yang akan digunakan, (c) rencana anggaran biaya, (d) jadwal pelaksanaan, dan (e) dokumen penyesuaian/perubahan rencana pelaksanaan (jika terdapat penyesuaian/perubahan rencana);
2)
Kelengkapan pencairan dana bantuan, terdiri dari (a) surat perjanjian pemberian bantuan, (b) pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang telah ditetapkan, (c) foto kopi rekening rutin sekolah yang masih aktif pada bank pemerintah yang bisa kliring dengan Bank Indonesia (BI).
Semua berkas (butir 1 s.d. 2) tersebut di atas disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi (apabila sekolah penerima ada di provinsi) dan ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota
setempat
untuk diteliti
kelengkapan
dan
kebenaran dokumen, selanjutnya diteruskan ke Direktorat Kesenian, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk diusulkan pencairan dananya. Sambil menunggu cairnya dana bantuan, P2LSBF segera melakukan persiapkan pelaksanaan pembangunan, antara lain: 1)
Mempelajari
buku
panduan
pelaksanaan
dan
teknis
program
pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film secara lebih seksama dan menyiapkan format-format administrasi, keuangan dan teknis pelaksanaan serta pelaporan; 2)
Membentuk Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film (P2LSBF) dengan susunan panitia sebagai berikut:
16 | P a g e
Jabatan
Unit Kerja / Unsur
Penanggung Jawab Ketua (memerintahkan pembayaran) Pengawas (penguji tagihan) Bendahara (pelaksana pembayaran) Administrasi keuangan/anggota Penanggungjawab teknis/anggota
3)
Keterangan
Kepala Sekolah Guru tetap
disepakati dalam rapat
Wakil wali murid
disepakati dalam rapat
Bendahara rutin/guru tetap
disepakati dalam rapat
Wakil wali murid
disepakati dalam rapat
Wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat
disepakati dalam rapat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan,
Membuat papan informasi pembangunan, dengan ketentuan sebagai berikut: a)
Papan informasi ukuran minimal 80 x 120 cm;
b)
Papan
Informasi
pembangunan,
dipasang/ditempatkan
mudah
dilihat
oleh
di
sekitar
masyarakat
dan
lokasi tidak
terkena/tertimpa air hujan; c)
Papan Informasi memuat hal-hal sbb: (1)
Lokasi pembangunan pada peta site plan sekolah;
(2)
Informasi tentang jenis program, besar dana dan sumber dana;
(3)
Informasi tentang progres pembangunan;
(4)
Bagan organisasi P2LSBF dilengkapi dengan nama-nama anggotanya;
(5)
4)
Gambar kerja rencana pembangunan dan rencana biayanya.
Mengecek harga bahan, alat bantu kerja dan pemilihan tenaga kerja yang terdiri atas tukang dan pekerja. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan kegiatan persiapan harus disediakan oleh sekolah sebagai bagian dari dana pendamping dari pihak sekolah. Pelaksanaan pembangunan harus segera dimulai setelah dana bantuan pembangunan laboratorium seni budaya dan film dari pemerintah pusat diterima oleh sekolah.
17 | P a g e
5)
Persyaratan menjadi Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film (P2LSBF) a.
Penanggung Jawab, adalah Kepala Sekolah penerima bantuan yang bersangkutan;
b.
Ketua Bertugas untuk memerintahkan pembayaran pembangunan dan pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya dan film. Ketua adalah
guru
tetap
sekolah
penerima
bantuan
Fasilitasi
Laboratorium Seni budaya dan Film. Guru tetap tersebut bukan Kepala Sekolah; c.
Pengawas Bertugas
sebagai
penguji
tagihan
pembangunan
dan
pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya dan film. Pengawas adalah wakil wali murid yang memenuhi Kriteria: i. Jujur dan dapat dipercaya; ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota DPRD, Kepala Dinas, Kepala Desa; bukan pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD; iii. Mempunyai
pengalaman/keterampilan/kemampuan
dalam
bidang kesektretariatan; iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia Pembangunan Sekolah d.
Bendahara Bertugas
melakukan
pembayaran
pembangunan
dan
pembelanjaan peralatan laboratorium seni budaya dan film. Bendahara adalah bendaharawan rutin sekolah yang berfungsi sebagai pemegang kas dan juru bayar P2LSBF; e.
Administrasi
Keuangan,
sebagai
pengelola
administrasi
keuangan merangkap anggota P2LSBF yang bertugas mencatat semua pengeluaran/pengguanaan dan P2LSBF dalam Buku Kas Umum, adalh wakil wali murid yang memenuhi kriteria: i. Jujur dan dapat dipercaya; 18 | P a g e
ii. Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD; iii. Mempunyai
pengalaman
keterampilan/kemampuan
dalam
bidang administrasi keuangan; iv. Mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan (P2LSBF).
f.
Penanggungjawab Teknis
Rehabilitasi merangkap anggota
P2LSBF yang bertanggungjawab dalam implementasi teknis rehabilitasi, adalah wakil wali murid atau tokoh masyarakat setempat dan memenuhi kriteria : i.
Jujur dan dapat dipercaya;
ii.
Anggota masyarakat setempat yang mendapat persetujuan dalam forum rapat pembentukan P2LSBF;
iii.
Bukan anggota birokrasi (eksekutif maupun legislatif), seperti anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa; bukan pegawai negeri, bukan GTT/PTT dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota; bukan pula: pengurus dewan pendidikan, pengurus partai politik, komite sekolah, LSM dan LKMD/BPD;
iv.
Diutamakan
berlatarbelakang
Bangunan/Sipil
dan
pendidikan
berpengalaman
teknik
Jurusan
dalam
bidang
pembangunan gedung; v.
Tidak sedang bekerja sebagai kontraktor/pemborong bangunan aktif.
19 | P a g e
H. Pelaksanaan Pembangunan Langkah-langkah
yang
perlu
dilakukan
oleh
Panitia
Pembangunan
Laboratorium Seni Budaya dan Film (P2LSBF) pada saat pelaksanaan pembangunan antara lain: 1. Mencairkan dana dari rekening sekolah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan jadual kerja yang telah dibuat; 2. Melaksanakan pembangunan dan pembelanjaan peralatan sesuai dengan dokumen teknis yang telah disusun dalam Rencana Pelaksanaan Pembangunan yang mengacu pada spesifikasi teknis; 3. Mencatat pengeluaran dan pemasukan di Buku Kas Umum (BKU) pembangunan sekolah dengan rapi, dilengkapi bukti-bukti transaksi yang disusun runtut sesuai tanggal kejadiannya, dan mudah diakses/diperiksa oleh pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program; 4. Membuat laporan bulanan pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film secara disiplin dan tertib sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (laporan dibuat rangkap dua, rangkap pertama untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Kab/Kota dan yang lain untuk diarsipkan); 5. Membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film sesuai dengan formatformat yang tersedia dalam Panduan Pelaksanaan dan Teknis kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Direktorat Kesenian antara lain : 1) Realisasi kemajuan pekerjaan; 2) Masalah/hambatan yang terjadi dan cara mengatasinya; 3) Evaluasi penyebab penyimpangan; 4) Catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan. 6. P2LSBF wajib membuat dokumentasi progres selama masa pelaksanaan pembangunan, berupa foto-foto kegiatan pembangunan, minimal: 1) Foto kondisi sebelum pembangunan dimulai (0%); 2) Foto pada saat pelaksanaan pembangunan mencapai progres fisik 25%, 50%, dan 75%. Foto kondisi akhir setelah pembangunan selesai dikerjakan (100%). 20 | P a g e
Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film dilakukan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film (P2LSBF) di Satuan Pendidikan , dan tidak diperbolehkan DITENDERKAN/DIKONTRAKKAN kepada pihak ketiga atau dikerjakan oleh rekanan / pemborong.
Berkenaan dengan kondisi geografis maupun arsitektur/budaya lokal, maka penyesuaian rancangan prototipe laboratorium seni diperbolehkan dengan cara : 1. Fungsi dan ukuran tetap sesuai/mengacu pada ketentuan yang ada dalam Pembakuan Bangunan dan Perabot SMA dan atau SMK Direktorat Pembinaan SMA / SMK, Kemdikbud Tahun 2004; 2. Membuat Berita Acara Perubahan dilengkapi dengan sketsa rancangan teknis, perubahan tersebut dibuat jelas dan dengan rencana biayanya, yang ditandatangani oleh Panitia Pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film (P2LSBF); 3. Dokumentasi tentang perubahan/penyesuaian tersebut di atas harus diselenggarakan dengan seksama dan dilaporkan secara lengkap dalam laporan pertanggungjawaban P2LSBF.
Berkenaan dengan teknis pelaksanaan pembangunan Laboratorium Seni Budaya dan Film, beberapa hal yang menjadi ketentuan bagi sekolah penerima fasilitasi: 1. Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan tahun 2016 dilaksanakan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku; 2. Kepala Sekolah bertindak sebagai penanggungjawab administrasi, fisik, keuangan
dan
wajib
menjamin
kebersihan
kegiatan
serta
tertib
administrasi; 3. Pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa dikerjakan/dihasilkan sendiri oleh satuan pendidikan secara swakelola; 4. Pelaksanaan fasilitasi laboratorium seni budaya dan film harus dapat diselesaikan paling lama 120 (Seratus duapuluh hari kalender), sejak dana fasilitasi masuk ke rekening sekolah; 21 | P a g e
5. Dana fasilitasi harus dikelola secara terbuka dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan; Apabila terjadi alih tugas kepala sekolah dalam pelaksanaan pekerjaan fasilitasi, maka harus dilakukan serah terima pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan diketahui dan disetujui oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.
I. Monitoring Monitoring pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film dilaksanakan oleh konsultan yang telah ditetapkan. Proses monitoring dilakukan untuk menilai sejauhmana hasil pelaksanaan pekerjaan yang diukur melalui usulan proposal yang telah disetujui oleh Direktur Kesenian dengan hasil pelaksanaan pekerjaan di lapangan (efektivitas, efisiensi waktu dan dana)
J. Sanksi Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana bantuan oleh satuan pendidikan penerima dana fasilitasi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22 | P a g e
BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN
A. Evaluasi Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Kesenian, Dinas Pendidikan Provinsi atau
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota,
untuk
membandingkan
target/rencana yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. Komponennya antara lain: 1. Penggunaan dana; 2. Konstruksi bangunan (jika membangun dan renovasi ruang); 3. Jenis dan spesifikasi sarana laboratorium seni budaya dan film, dan 4. Pemanfaatan sarana laboratorium.
Evaluasi dilakukan guna mengetahui pemanfaatan sarana tersebut terhadap
peningkatan
mutu
siswa
peserta
didik
dalam
olah
rasa/berkesenian dan apresiasi terhadap film.
B. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah diwajibkan segera melaporkan hasil kegiatan kepada Direktur Kesenian, dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menanganai pendidikan pada tingkat Provinsi, dan Kabupaten/kota. 1. Jenis Laporan a. Laporan penerimaan dana (lampiran 8) dikirim segera ke Direktur Kesenian, u.p Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), setelah dana fasilitasi masuk ke rekening/tabungan sekolah yang dilampiri dengan foto kopi buku tabungan/bukti penerimaan dana; b. Laporan
akhir
dibuat
rangkap
4
(empat)
setelah
seluruh
pelaksanaan pekerjaan kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan c. Satuan Pendidikan selesai dan dikirim ke Direktorat Kesenian 3 eksemplar dan 1 eksemplar disimpan oleh Satuan Pendidikan sebagai pertanggungjawaban kegiatan. 23 | P a g e
Laporan Akhir terdiri dari: 1. Cover (sampul depan); 2. Kata Pengantar; 3. Daftar Isi; 4. Pendahuluan:
Latar Belakang;
Tujuan dan Manfaat.
5. Pelaksanaan Kegiatan:
Laporan Perkembangan Kegiatan;
Laporan Keuangan;
Kendala Pelaksanaan Kegiatan.
6. Penutup 7. Lampiran: a) Proposal yang telah direvisi; b) Surat Keputusan Tentang Penetapan Penerima Fasilitasi; c) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F); d) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan; e) Berita Acara Pembayaran; f) Kuitansi Penerima Fasilitasi; g) Laporan Penerimaan Fasilitasi; h) Bukti Penarikan/Pencairan Dana dalam bentuk copy buku tabungan; i) Bukti Pembelanjaan Dana dalam bentuk Bon/Kuitansi serta Bukti Sah Lainnya; j) NPWP dan Surat Setoran Pajak (SSP); k) Buku Kas Umum atau BKU; l) Daftar Inventaris Barang; m) Dokumentasi Laboraturium Seni Budaya dan Film yang telah diadakan. d. Penyampaian Laporan Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboraturium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tahun 2016 (Lampiran 13) disampaikan
24 | P a g e
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan, kepada: Direktur Kesenian u.p.
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Kegiatan
Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Direktorat
Kesenian,
Direktorat
Jenderal
Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komplek KEMENDIKBUD Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Telephon/fax (021) 5725515/ 5725534
25 | P a g e
BAB V PENUTUP
Buku Petunjuk Teknis ini diberikan kepada satuan pendidikan penerima fasilitasi, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sebagai acuan kegiatan pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan tahun 2016. Dengan demikian semua pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan di bidang seni, budaya, dan film di satuan pendidikan. Semoga buku Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat, khususnya bagi satuan pendidikan penerima Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film dan masyarakat pada umumnya.
26 | P a g e
LAMPIRAN
27 | P a g e
Lampiran 1 : Surat Permohonan
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan
Pendidikan Tahun 2016 KOP SEKOLAH Nomor
:
Jakarta,
2016
Lampiran
: 1 (satu) berkas
Perihal
: Permohonan Fasilitasi Laboraturium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan
Yang terhormat Direktur Kesenian Up. Kepala Subdit Pembinaan Seni Pertunjukan Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai IX Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota ke Kepala Sekolah perihal program Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan, dengan hormat kami mengajukan permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan proposal permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film untuk dijadikan bahan pertimbangan. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Mengetahui Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota...
Kepala Sekolah Cap ttd
(............................)
(Nama Lengkap)
NIP.
NIP.
28 | P a g e
Lampiran 2 : Proposal Permohonan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tahun 2016
KOP SEKOLAH
PROPOSAL 1. Nama Sekolah
:
…..………………………………………………………………... 2. Alamat Sekolah a. Jalan
: :
……………………………………………………………………. b. Kelurahan/Desa
:
……………………………………………………………………. c. Kecamatan
:
…………………………………………………………………….. d. Kabupaten/Kota
:
……………………………………………………………………. e. Provinsi
:
……………………………………………………………………. f. Kode Pos
:
…………………………………………………………………..... g. No. Telephon/HP
:
…………………………………………(yang
dapat
dihubungi) h. Fax
:
……………………………………………………………………. i. E-mail
:
……………………………………………………………………. 3. Jenis usulan Kegiatan
: Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film Tahun
2016 4. Kondisi sarana kesenian di sekolah yang dimiliki saat ini :
29 | P a g e
…………………………………………………………………………………………… …...……………………………………………………………………………………… ……………... 5. Justifikasi/alasan dalam pemerintahan sarana kesenian tradisional : …………………………………………………………………………………………… …...……………………………………………………………………………………… ……………... 6. Manfaat yang diharapkan terhadap pengadaan sarana kesenian di sekolah : …………………………………………………………………………………………… …...……………………………………………………………………………………… ……………...
7. Biaya Pelaksanaan a. Biaya Bangunan Gedung .…..: Rp. …………...... b. Biaya Desain Interior
...... : Rp. ………………
c. Biaya Peralatan Multimedia....: Rp. ……………… d. Biaya Manajemen (maksimal 4%) ……: Rp. …………….. + Jumlah
…… : Rp. 700.000.000,- …………………………
(Tujuh Ratus Juta Rupiah)
8. Rencana jadwal pelaksanaan (maksimum 120 hari kalender) 9. Data profil sekolah terlampir.
Mengetahui Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota...
Kepala Sekolah
Cap ttd
(............................) NIP.
30 | P a g e
(Nama Lengkap) NIP.
Lampiran 3 : Nama dan Spesifikasi Laboratorium Seni Budaya dan Film RENCANA ANGGARAN BIAYA FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM
NO
NAMA
SPESIFIKASI
VOLUME
SATUAN
BARANG
JUMLAH BIAYA
HARGA
JUMLAH
SATUAN
Rp.700.000.000
……., …… 2016
Mengetahui Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.....
Kepala
Sekolah Cap ttd (............................)
(Nama
Lengkap) NIP.
31 | P a g e
NIP.
Lampiran 4 : Profil Satuan Pendidikan KOP SEKOLAH
PROFIL SEKOLAH 1. Nama Sekolah
:
…..………………………………………………………………... 2. Alamat Sekolah a. Jalan
: :
……………………………………………………………………. b. Kelurahan/Desa
:
……………………………………………………………………. c. Kecamatan
:
............................................................................................. d. Kabupaten/Kota
:
…………………………………………………………………….
e. Provinsi
:
……………………………………………………………………. f. Kode Pos
:
…………………………………………………………………..... g.Telephon
:
……………………………………………………………………. h. Fax
:
……………………………………………………………………. i. E-mail
:
……………………………………………………………………. 3. Satuan operasional
:
……………………………………………………………………. 4. Status Sekolah
:
……………………………………………………………………. 5. Tegangan/Daya Listrik : …………………………………………………………………….
32 | P a g e
6. Nama Bank
:
……………………………………………………………………. No. Rekening
:
……………………………………………………………………. Atas Nama
:
……………………………………………………………………. No. NPWP
:
……………………………………………………………………. : ……….. M2
7. Luas Lahan
8. Jumlah siswa dalam 3 (tiga) tahun terakhir
Kelas
Jumlah Siswa 2012/2013
2013/2014
Keterangan 2014/2015
Jumlah
9. Tenaga Pendidik : a. Guru tetap (PNS)
: …………..orang (………… S1) (………… <S1)
b. guru tidak tetap (Honor)
: …………..orang (………… S1) (………… <S1)
c. Tenaga Pengajar bidang Kesenian : ………. Orang d. Staf Tata Usaha
: ………. Orang
Jumlah keseluruhan : ………. Orang 10. Susunan Kepengurusan Komite Sekolah (terlampir) ……., …… 2016 Kepala Sekolah Cap ttd
........................ (nama lengkap) NIP. ................ 33 | P a g e
Lampiran 5 : Rekening Bank Pemerintah dan NPWP atas nama Satuan Pendidikan KOP SEKOLAH
Rekening Bank atas nama Sekolah (1) Nama Bank
: ………………………………………..
(2) Cabang
: ………………………………………..
(3) Unit
: ………………………………………..
(4) Nomor Rekening
: ………………………………………..
(5) Atas Nama
: ………………………………………..
(dilampirkan foto kopi buku rekening dan pernyataan rekening masih aktif dari bank) (rekening wajib atas nama sekolah dan bukan rekening untuk transaksi dana BOS)
NPWP atas nama Sekolah (1) Nama Sekolah
: ………………………………………..
(2) Alamat
: ………………………………………..
(3) Nomor NPWP
: ………………………………………..
(4) Atas Nama
: ………………………………………..
(dilampirkan foto kopi NPWP)
34 | P a g e
Lampiran 6 : Dokumentasi/Foto satuan Pendidikan
KOP SEKOLAH
Dokumentasi/Foto Sekolah terdiri dari : 1. Foto Sekolah, tampak halaman depan 2. Foto papan nama sekolah 3. Foto papan alur komando sekolah 4. Foto satuan belajar di kelas 5. Foto sarana kesenian yang dimiliki saat ini (apabila ada)
35 | P a g e
Lampiran 7 : Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Melaksanakan
Pekerjaan
Kepala
Satuan
Pendidikan KOP SEKOLAH
SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini : Nama
: …………………………………
NIP
: …………………………………
Jabatan
: Kepala ……………………….
Alamat
: …………………………………
Dalam hal ini bertindak atas nama sekolah tersebut diatas menyatakan : 1. Sanggup melaksanakan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan dan bertanggungjawab penuh sesuai dengan Petunjuk Teknis aspek teknis yang ditetapkan Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman ; 2. Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari APBN maupun APBD; 3. Sanggup mengembalikan dana yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film; 4. Sanggup menyusun dan mengirim laporan pertanggungjawaban pelaksanaan ke Direktorat Kesenian, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta provinsi. Apabila
tidak
mengirim
laporan
pertanggungjawaban,
sekolah
wajib
mengembalikan/setor ke Kas Negara semua dana yang diterima.
Demikan surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggungjawab . ……., …… 2016 Kepala Sekolah Cap, ttd di atas materai Rp. 6000,(nama lengkap/NIP) Lampiran 8 : 36 | P a g e
Laporan Penerimaan Dana KOP SEKOLAH
Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
:
…, …….., 2016
Kepada Yth. Direktur Kesenian u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Komplek KEMENDIKBUD Gedung E Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Dengan ini kami beritahukan bahwa : Nama Sekolah
: …………………………………
Alamat
: …………………………………
Nomor Rekening
: …………………………………
Nomor NPWP
: …………………………………
Telah menerima dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan
sejumlah
…………………………...
37 | P a g e
Rp.
…………………………
(terbilang)
Demikan laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.
Mengetahui Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.....
Kepala Sekolah
Cap ttd
(............................) NIP.
38 | P a g e
(Nama Lengkap) NIP.
Lampiran 9 :
Surat Perjanjian Pemberian Fasilitai (SP2F) Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan
Surat Perjanjian Pemberian Fasilitai (SP2F) Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tahun 2016 Nomor : ………………………
Pada hari ini_____________ tanggal ______ bulan ________ tahun 2016, Yang bertandatangan dibawah ini : 1. Nama
:
NIP
:
Jabatan
:
Alamat
: Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komplek Lantai IX, Jl. Jenderal Sudirman,
KEMENDIKBUD Gedung E
Senayan,
Jakarta 10270
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian , Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama
: ___________________________
NIP
: ___________________________
Jabatan
: Kepala
Sekolah
___________________________ Alamat
39 | P a g e
: ___________________________
Dalam
hal
ini
bertindak
untuk
dan
atas
nama
sekolah
_______________________ selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Fasilitai Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidkan Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Pemberian Fasilitasi 1). Permohonan fasilitasi (proposal) yang diajukan oleh sekolah, diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/kota dan diterima oleh Direktorat Kesenian; 2). Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas usulan Tim Verifikasi dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor : ________________
tanggal ____________ tentang Penetapan
Penerimaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan tahun 2016. 3). Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-023.15.1.189645/2016, Tanggal
7
Desember
2015,
Direktorat
Kesenian,
Direktorat
Jenderal
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 2 Jenis Pekerjaan PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan bantuan berupa Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan.
Pasal 3 Nilai Bantuan Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.
………………………………..
atau
terbilang
…………………………………............. ……………………………………………………………………………………………… …. 40 | P a g e
Pasal 4 Penyaluran Dana Penyaluran dana fasilitasi ini dilakukan sekaligus ke Rekening Bank atas nama Sekolah _______________ nomor : ______________ Bank _______________ Cabang _______________
Pasal 5 Pelaksanaan Pekerjaan 1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan tahun 2016, dan aspek teknis. 2) PIHAK
KEDUA
bertanggungjawab
sepenuhnya
terhadap
pengelolaan
keuangan, administrasi, teknis dan tindaklanjut dari bantuan tersebut. 3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan harus memperhatikan kewajaran harga untuk mendapatakan Fasilitas Laboratorium Seni Budaya dan Film di sekolah dengan kualitas yang baik. 4) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak uang masuk ke rekening sekolah.
Pasal 6 Biaya Pajak dan Lain-lain 1) PIHAK KEDUA bersedia membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. 2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan.
Pasal 7 Pemeriksaan dan Pengawasan 1). PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat melakukan monitoring dan evaluasi baik langsung dan atau tidak langsung atas penggunaan dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tahun 2016.
41 | P a g e
2). Pemeriksaan dan pengawasan pekerjaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tahun 2016 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau instansi yang terkait.
Pasal 8 Pelaporan PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan sesuai dengan perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan (100%)
Pasal 9 Saksi 1) PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi dikarenakan tidak melaksanakan pekerjaan
sebagaimana
tersebut
dalam
Petunjuk
Teknis
Fasilitasi
Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tahun 2016 berdasarkan hasil Evaluasi/pengawasan yang dilakukan oleh
PIHAK
PERTAMA dan atau instansi terkait. 2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK PERTAMA diterima.
Pasal 10 Lain-lain 1) Semua dokumen yang melampiri Surat Perjanjian
Pemberian Keputusan ini
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
42 | P a g e
2) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) ini dibuat rangkap 3 (tiga), rangkap pertama, dan kedua masing-masing dibubuhi materai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah), lembar lainnya tanpa materai memiliki kekuatan hukum yang sama. 3) Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan tahun 2016 ini ditandatanani kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk pergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuatan Komitmen Kegiatan
PIHAK KEDUA Kepala Sekolah
Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film, (Materai Rp. 6.000,-)
................ NIP.
43 | P a g e
............................. NIP.
Lampiran 10 : Berita Acara Pembayaran
KOP DIREKTORAT JENDERAL
BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor
: …………………….
Tanggal : ……………………. Pada hari ini …………… tanggal ………….. bulan ………….. tahun dua ribu enam belas yang bertanda tangan dibawah ini : I. Nama
: …………………………………………...
Jabatan : …………………………………………... Aamat
: …………………………………………...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini sebagai PIHAK PERTAMA.
II. Nama
: …………………………………………...
Jabatan : Kepala …………………………………. NIP
: …………………………………………...
Alamat
: …………………………………………...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas atau Sederajat ………………………………, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama tersebut, maka PIHAK KEDUA berhak menerima Dana Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Sekolah (SMA dan Sederajat)
tahun
2016
dari
pihak
KEDUA
sebesar
Rp.
……………
(……………………………) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi (SP2F) Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan tahun 2016 Nomor : …………………. Tanggal ……………. 2016, yang bersumber pada DIPA 44 | P a g e
Lampiran 11 : Kuitansi Tanda Terima Transfer Dana KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT KESENIAN Beban MAK :...................................... Bukti Kas No :...................................... Tahun Anggaran :................................ KUITANSI Sudah terima dari
: Bendahara Pengeluaran Direktorat Kesenian
Banyaknya Uang
: Rp.......................................,-
Terbilang
: ........................................................................................................
Untuk Pembayaran
: Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendididkan tahun 2016 Sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendididkan tahun 201 6
Nomor:
.............................
Tanggal,...........................................2016
2016 Mengetahui/menyetujui
Lunas dibayar
Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran
Yang menerima
(Materai, Rp.6000,-)
Kuat Prihatin NIP. 19690504 198901 1 001
45 | P a g e
Thamrin Junaidi Nadapdap NIP. 19861012 201101 2 013
.......................... NIP.
Lampiran 12 : Daftar Inventaris Barang
KOP SEKOLAH
DAFTAR INVENTARIS BARANG KEKAYAAN NEGARA YANG PENGADAANNYA BERSUMBER DARI FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM DI SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2016 DIREKTORAT KESENIAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Volume NO.
Nama Barang
Jumlah
Satuan
Keterangan/Ukuran
Barang-barang tesebut selanjutnya adalah menjadi milik Sekolah atau Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota.......................,
untuk
digunakan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.
46 | P a g e
dan
Demikian daftar inventaris ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
................., ...........2016 Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.....
Kepala Sekolah
Cap ttd
(............................) NIP.
47 | P a g e
(Nama Lengkap) NIP.
Lampiran 13 : Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Laboratorium Seni Budaya dan Film di Satuan Pendidikan Tahun 2016
KOP SEKOLAH
LAPORAN PELAKSANAAN FASILITASI LABORATORIUM SENI BUDAYA DAN FILM DI SATUAN PENDIDIKAN TANUN 2016
1. Nama Sekolah
: ....................................................
2. Alamat Sekolah
: ....................................................
3. Waktu Pelaksanaan
: .................................................... ......................s.d.........................
4. Hasil Fisik
: .................................................%
5. Kesulitan yang dihadapi selama menyelesaikan program : ................................................................................................ ................................................................................................ 6. Lampiran : a. Foto hasil pengadaan fasilitasi
.............................2016
Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota......
Kepala
Sekolah Cap ttd
(............................) NIP.
48 | P a g e
(Nama lengkap) NIP.
