i|Page
PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) penyusunan profil permukiman tingkat kota/kab akhirnya dapat diselesaikan. POS ini nantinya akan menjadi acuan bagi pelaku, organisasi dan lembaga di tingkat masyarakat desa/Kelurahan dalam menyusun profil permukiman dan penentuan deliniasi kumuh di tingkat kelurahan/desa. POS penyusunan profil permukiman tingkat kota/kab ini intinya memuat tujuan, keluaran, alur pelaksanaan kegiatan dan langkah-langkahnya. Semua upaya tersebut hanya dapat dicapai melalui upaya kolaborasi para pihak di tingkat desa/kelurahan yang didukung komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota melalui pokja PKP dalam melaksanakan program kota tanpa kumuh (KOTAKU).
Jakarta April 2016 Penyusun
ii | P a g e
DAFTAR ISI
1.
Pengantar ...................................................................................................................................
1
2.
Tujuan.........................................................................................................................................
2
3.
Keluaran .....................................................................................................................................
2
4.
Penyelenggaraan ........................................................................................................................
2
A.
Ketentuan Umum ...............................................................................................................
2
B.
Langkah-langkahPelaksanaan.............................................................................................
3
1. FGDawal penentuan delineasi kawasan kumuh desa/kelurahan ...............................
5
2. Observasi & verifikasi permukiman kumuh ................................................................
9
3. Perumusan profil desa/kelurahan ..............................................................................
25
4. Perumusan profil kota/kabupaten ..............................................................................
26
5.
Lampiran : Lampiran-1 TatacaraPenentuanDelineasiPermukimanKumuh ..................................................
29
Lampiran-2 Outline ProfilPermukiman Dan PermukimanKumuhDesa/Kelurahan ....................
33
Lampiran 3 Out Line ProfilPermasalahanPermukiman Tingkat Kabupaten/Kota......................
43
iii | P a g e
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) PENYUSUNAN PROFIL PERMUKIMAN TINGKAT KAB/KOTA 1. PENGANTAR Tahapan Penyusunan Profil Permukiman tingkat kota/kabupaten ini merupakan tahapan lanjutan dari Pendataan Baseline 100 0 100 tingkat desa/kelurahan di lokasi Program KOTAKU Merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan Persiapan dalam siklus Program KOTAKU Maksud utama dari Penyusunan POS ini adalah untuk mempermudah parapihak dalam merumuskan Profil Permukiman dan Permukiman Kumuh Tingkat Kota/Kabupaten berdasarkan baseline data 100 0 100 tingkat komunitas sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyusunan Profil Kota KEGIATAN YANG MENERUS DAN BERKALA Monitoring
Pengembangan Kapasitas (menerus) : Pelatihan & Sosialisasi
I.PERSIAPAN
II.PERENCANAAN
1. Sosialisasi Awal 6.Pengumpulan Data : Primer & Sekunder
2. Pembentukan/ Penguatan Pokja PKP
8.Analisis Data
9.Perencanaan Penanganan Kumuh (RP2KP-KP/ SIAP)
Operasional & Pemeliharaan
III.PELAKSANAAN
IV.EVALUASI
11b.Investasi Infrastruktur Kota (Fisik) dan Kegiatan Pendukung Penanganan Kumuh (Non Fisik)
12b.Sistem Evaluasi & Tematik
V.KEBERLANJUTAN 13.Integrasi RP2KP dengan Perencanaan Pembanguan Daerah
Proses Perencanaan & Penganggaran melalui Musrenbang
PROSES KONSULTASI PEMDA & MASYARAKAT MELALUI POKJA PKP KOTA/KAB Memorandum Baseline Kumuh
Memorandum RP2KP-KP/SIAP
Memorandum Program/Kegiatan
Memorandum Keberlanjutan Program
Proses Perencanaan & Penganggaran melalui Musrenbang
I.PERSIAPAN 3a. Sosialisasi Awal
4. Pembentukan/ Penguatan TIPP
3b.Pembentukan/ Penguatan BKM/LKM
II.PERENCANAAN 5. RPK & Baseline Survey
7.Kajian Pemetaan Swadaya
10.Perencanan Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)
III.PELAKSANAAN
IV.EVALUASI
11a.Investasi Infrastruktur skala lingkungan, termasuk perumahan , Kegiatan sosial & kegiatan ekonomi (livelihood)
12a.Sistem Evaluasi & Tematik
V.KEBERLANJUTAN 13.Integrasi RPLP dengan Perencanaan Pembanguan Daerah
KEGIATAN YANG MENERUS DAN BERKALA Monitoring
Pengembangan Kapasitas (menerus) : Pelatihan & Sosialisasi
Operasional & Pemeliharaan
Penyusunan Profil Kelurahan Sebagaimana diketahui hasil dari proses pendataan adalah berupa profil permukiman di setiap RT, mengingat bahwa area kajian dalam proses pendataan adalah lingkup RT. Agar data ini bisa dipergunakan, maka perlu diolah sedemikian rupa dan juga mempertajamnya dengan melihat luasan riil kumuh di lapangan melalui proses pengamatan visual yang lebih mendalam. Proses lanjutanya ini akan dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai kemudian di rekap di tingkat Kab/Kota, sehingga
1|Page
bisa digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan baik di tingkat desa/kelurahan maupun di tingkat kab/kota.
2. TUJUAN Tujuan dari disusunnya POS ini adalah untuk: a. Mempermudah para pihak dalam menyusun profil permukiman dan permukiman kumuh tingkat desa/kelurahan yang akan berguna untuk proses perencanaan maupun untuk pengendalian peningkatan kualitas permukiman b. Mempermudah para pihak untuk merekap profil permukiman tersebut menjadi profil permukiman di tingkat kab/kota yang berguna untuk perencanaan pembangunan tingkat kab/kota
3. KELUARAN Keluaran yang akan diharapkan dari POS ini adalah:Adanya Profil Permukiman di seluruh desa/kelurahan dan profil Permukiman di tingkat Kota/Kabuapaten
4. PENYELENGGARAAN C. Ketentuan Umum Beberapa hal yang perlu menjadi dasar dalam penyusunan profil kali ini adalah sebagai berikut: 1.
Mengacu kepada pengertian permukiman menurut Undang-Undang 1 No. 2011, maka permukiman adalah: “bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan”
2.
Maka Profil permukiman yang dimaksud adalah profil data dan informasi yang mencakup lebih dari satuan perumahan, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
3.
Untuk mempermudah penggambaran profil tersebut maka digunakan 7 indikator yang biasa digunakan dalam permukiman kumuh dan juga aspek yang lain terkait permukiman, sesuai hasil pendataan 100 0 100 pada tahap sebelumnya, yaitu: a. Data dan informasi fisik yang terkait dengan 7 indikator kumuh yaitu:
2|Page
i.
Kondisi bangunan hunian:
ii.
1. Keteraturan Bangunan 2. Kepadatan Bangunan 3. Kondisi Fisik Bangunan Jalan Lingkungan
iii.
Drainase Lingkungan
iv.
Pembuangan air Limbah
v.
Penyediaan Air Bersih & Air Minum
vi.
Pengelolaan Persampahan
vii.
Pengamanan Bahaya Kebakaran
b. Data dan informasi non fisik yang terkait dengan infrastruktur permukiman, antara lain: i. ii. iii. iv. v. vi.
Legalitas pendirian bangunan Kepadatan penduduk Mata pencarian penduduk Penggunaan Daya Listrik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Pendidikan
4.
Seluruh desa/kelurahan yang sudah menyelesaikan proses pendataan 100 0 100, dapat langsung merumuskan profil permukimannya sesuai dengan minimal outline sederhana sebagaimana di lampiran 1, dengan mengambil data yang dapat di peroleh melalui data SIM WEB P2KP.org.
5.
Bagi 11.067 desa/kelurahan di wilayah KOTAKU yang memiliki informasi awal terdapat perumahan dan permukiman kumuh (SK Kumuh Bupati/Walikota, data baseline 100 0 100, Data BPS, informasi masyarakat, sumber informasi lainnya) akan dilakukan proses lanjutan untuk menentukan luasan riil kumuh melalui observasi mendalam di lapangan (sesuai langkah-langkah dalam POS ini)
6.
Perumusan profil permukiman dan permukiman kumuh kota/kabupaten ini akan dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat kota/kabupaten.
7.
Hasil observasi mendalam untuk menentukan luasan riil permukiman kumuh ini, tidak dimaksudkan untuk menggantikan lokasi permukiman yang sudah ditetapkan sebelumnya, akan tetapi merupakan pelengkap data dan informasi yang dapat memperkaya Pemerintah Daerah untuk menyajikan informasi mengenai Permukiman Kumuh di wilayahnya.
8.
Hasil akhir penetapan luasan riil permukiman kumuh akan dilakukan melalui serangkaian diskusi bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam rangka penyusunan RP2KP-KP, Yang kemudian akan ditetapkan oleh SK Bupati/Walikota setempat.
D. Langkah-Langkah Pelaksanaan Yang dimaksud langkah-langkah pelaksanaan dalam hal ini adalah langkah-langkah pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menentukan luasan rill permukiman kumuh di masing-masing daerah. Dengan kata lain bagi desa/kelurahan yang tidak ada informasi awal
3|Page
terdapat permukiman kumuh tidak akan dilakukan proses penentuan luasan riil permukiman kumuh ini, jadi cukup hanya menyajikan profil permukiman di desa/kelurahan terkait. Langkah-langkah pelaksanaan penyusunan profil permukiman dan permukiman kumuh dideskripsikan melalui alur sebagai berikut:
PENDATAAN 100 0 100
PUSAT
FGD AWAL DELINEASI KAWASAN KUMUH Ya OBSERVASI DELINEASI KAWASAN KUMUH
Tidak
DATA PROFIL KAWASAN KUMUH
PENYUSUNAN PROFIL KELURAHAN
KAB/KOTA
PENYUSUNAN PROFIL KOTA/KAB
PENYEPAKATAN PROFIL KOTA/KAB
PERENCANAAN TINGKAT KOTA / KAB
4|Page
PERENCANAAN PARTISIPATIF
Gambar 1: Diagram alir Proses Penyusunan Profil Permukiman tingkat Kab/Kota Selanjutnya langkah-langkah kegiatan Penyusunan profil permukimanKabupaten/Kota ini secara lebih lengkap akan diuraikan melalui tahapan sebagai berikut:
5.
FGD AWAL PENENTUAN DELINEASI KAWASAN KUMUH DESA/KELURAHAN a. Uraian
:
• FGD awal penentuan delineasi permukiman kumuh ini dilakukan setelah dipastikan bahwa di desa/kelurahan terkait terdapat lokasi permukiman kumuhnya. • FGD awal deliniasi awal kawasan kumuh ini merupakan pertemuan awal untuk membahas Kawasan Kumuh desa/kelurahan • Penentuan delineasi kawasan kumuh pada peta berskala dilakukan dengan menarik garis batas erbentuk polygon tertutup • Hasil FGD inilah yang kemudian akan menjadi dasar bagi tim untuk melakukan pengamatan (observasi) dan verifikasi langsung di lapangan • Tatacara dan ketentuan mengenai delineasi permukiman kumuh akan diuraikan di lampiran 1.
b. Pelaksana
:
TIPP/BKM
c. Fasilitator
:
Fasilitator Kelurahan
d. Peserta
:
Masyarakat dan aparat Desa.kelurahan (RT)
e. Output
:
1. Peta desa/kelurahan; 2. Rencana kerja Observasi;
f. Langkah-langkah
:
f.1. Pastikan sudah tersedia peta dasar yang berskala 1:5000, contoh sebagai berikut:
5|Page
Comment [IS1]: 1.Tersedia tanki septic (individu/komunal) 2.Tempat BAB terhubung dgn tanki septic
6|Page
Gambar 1 contoh Peta dasar Desa/kelurahan terukur
f.2. Pastikan bahwa sudah ada informasi awal sebelumnya mengenai lokasi permukiman kumuh di desa/kelurahan tersebut. Dan bilamana perlu sebaiknya informasi tersebut sudah dituangkan ke dalam peta terukur, seperti berikut ini:
Deliniasi SK Kumuh Bupati/Walikota Deliniasi Data baseline 100-0-100
Gambar 2 contoh Delineasi awal lokasi Permukiman Kumuh Desa/kelurahan
f.3. Sampaikan kepada peserta FGD tentang tujuan dari FGD tersebut, antara lain: i. Menyepakati delineasi awal permukiman kumuh sesuai dengan persepsi, dan pengetahuan warga setempat tentang permukiman kumuh. ii. Untuk Tatacara penentuan delineasi ini silahkan lihat di lampiran 3.
7|Page
iii.
Indikator yang dapat dipergunakan untuk penentuan delineasi awal ini antara lain 5 indikator seperti di table 1, beri penekanan bahwa indikator tersebut adalah indikator yang bisa diamati secara visual Sampaikan bahwa pertemuan ini adalah tindak lanjut dari proses pendataan 100 0 100 sebelumnya yang belum mengidentifikasi delineasi Kumuh, kegiatan ini bukan mengulang tetapi untuk memperjelas luasan riil kumuh yang ada, untuk kebutuhan pengendalian penanganan kumuh oleh masyarakat dan juga Pemerintah Daerah. Selanjutnya akan dilakukan observasi delineasi kumuh yang ada, dengan melakukan pengamatan secara visual.
iv.
v.
f.4. Berdasarkan informasi awal sebelumnya, tampilkan peta hasil delineasi awal kumuh atau berdasarkan informasi awal tersebut lakukan pemetaan permukiman kumuh melalui peta terukur yang ada bersama masyarakat. f.5. TIPP, BKM, Aparat Desa/Kelurahan melakukan FGD untuk mendiskusikan lokasi yang diindikasikan kumuh berdasarkan 5 indikator tersebut (tabel 1). Kemudian hasil diskusi dituangkan ke dalam peta berskala yang sudah disediakan dengan menggunakan spidol warna; f.6. Luasan awal Permukiman kumuh sudah dapat ditentukan, cara penentuan luas delineasi dapat dilakukan dengan cara delineasi di lampiran 3 Tabel 1. 5 Indikator untuk Penentuan awal Delineasi Permukiman Kumuh No
Indikator
1
Keteraturan bangunan hunian (%)
2
Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan yang layak (%)
3
Prosentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)
4
Prosentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)
5
Prosentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu
f.7. Kemudian TIPP BKM menyusun rencana kegiatan observasi, kurang lebih sebagai berikut : Tabel 2 Rencana Kerja Observasi
8|Page
Penanggung Jawab
Waktu pelaksanaan
No
Kegiatan
Keluaran
1
Menyusun dan membuat catatan rute survey berdasarkan jumlah anggota tim survey dan luas kawasan yang akan di survey.
• Rute dan lokasi/titik-titik survey • Pembagian peran dan tugas anggota tim survey
2
Mengambil foto permasalah tentang: Keteraturan Bangunan, Akses Jalan
Mendapatkan permasalahan
foto tentang
6.
Lingkungan, Akses Air Minum, Kondisi Persampahan, dan kloset yang terhubung dengan tanki saptic (individu/komunal)).
Keteraturan Bangunan, Akses Jalan Lingkungan, Akses Air Minum, Kondisi Persampahan, dan kloset yang terhubung dengan tanki saptic (individu/komunal)).
3
Membuat patokan sebagai batas yang akan di deliniasi
Mendapatkan gambaran batas – batas deliniasi
4
Melakukan wawancara terkait dengan 5 indikator terduga kumuh
Catatan permasalah terkait 5 indikator terduga kumuh
5
Membuat catatan dari hasil wawancara dan temuan selama observasi
Hasil gambaran / deskripsi kondisi lapangan
OBSERVASI & VERIFIKASI PERMUKIMAN KUMUH a. Uraian
:
• Observasi dan verifikasi kawasan kumuh dilakukan untuk memastikan kondisi dan permasalahan kawasan kumuh dan garis batas deliniasi.. • Dengan menggunakan Peta hasil indikasi awal di kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan secara visual lokasi-lokasi/RT yang terduga kumuh, dengan melihat 5 indikator yang bisa dilihat secara visual seperti pada tabel 1 • Dan sekaligus melakukan verifikasi batasan (deliniasi permukiman kumuh) yang dituangkan ke dalam peta • Melakukan dokumentasi visual, titik-titik strategis RT yang terduga kumuh tersebut
b. Pelaksana
:
TIPP/BKM
c. Fasilitator
:
Fasilitator Kelurahan
d. Peserta
:
Masyarakat
e. Output
:
1. 2. 3. 4.
f. Langkah-langkah
:
Peta deliniasi permukiman kumuh; Foto visual gambaran permasalah di permukiman kumuh; Luas permukiman Kumuh; Data permasalahan kumuh di lokasi permukiman kumuh; dan
f.1. Lakukan survey sesuai rute yang direncanakan dan dengan menggunakan peta deliniasi awal hasil FGD.; f.2. Lakukan pengamatan visual dan dokumentasikan obyek-obyek serta catat titik-titik lokasi yang dianggap paling menentukan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan kumuh berdasarkan/sesuai dengan 5 indikator
9|Page
f.3. Bilamana diperlukan lakukan wawancara singkat dengan penduduk sekitar, untuk memastikan kondisi sebenarnya dari setiap indikator; f.4. TIPP, BKM didampingi oleh Tim Fasilitator melakukan analisis terhadap data hasil observasi, sampai menghasilkan: i. ii.
Lokasi kawasan kumuh yang dideliniasi Kawasan kumuh yang dilengkapi dengan foto visual
f.5. Peta hasil observasi lapangan tersebut,dengan bantuan ahli gambar kemudian di digitasi di komputer dengan aplikasi tertentu seperti autocad untuk menghasilkan peta yang benarbenar terukur dan luasan kumuh yang presisi.
10 | P a g e
Gambar 3. Contoh Peta delineasi hasil observasi lapangan
11 | P a g e
Peta hasil observasi lapangan tersebut kemudian di digitasi di komputer dengan aplikasi tertentu sehingga diperoleh lebih kurang gambar sebagaimana berikut:
Gambar 4 Contoh Peta digitasi delineasi hasil observasi lapangan
Selanjutnya buatlah peta tematik terkait 7 indikator kumuh di setiap delineasi disertai dengan fotofoto dokumentasi hasil lapangan yang terkait dengan itu, seperti contoh sebagai berikut:
12 | P a g e
13 | P a g e
Gambar 5. Peta tematik permukiman kumuh yang dilengkapi dengan foto visual
14 | P a g e
Gambar 6. Peta tematik permukiman kumuh yang dilengkapi dengan foto visual
f.6
Lakukan Input data khusus permukiman kumuh yang di deliniasi terkait (Aplikasi ini telah dipersiapkan): a. Rumah Tangga (format A-1 s.d A-6) dan Lingkungan baseline data 100-0-100 (format B-1 s.d B6) (Bisa menggunakan format Excel yang sudah disediakan sebelumnya) b. Profil kawasan kumuh Kelurahan c. Luasan Kawasan Kumuh
15 | P a g e
16 | P a g e
17 | P a g e
18 | P a g e
FORMAT A.4 PENGELOLAAN SANITASI A. INFORMASI UMUM Provinsi Kab/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa RT Tanggal Pendataan
NO
NAMA KEPALA RUMAH TANGGA
[1]
[2]
1
Oey Sian Lie
2
Sutarno
3
Lambok Silalahi
4
Puryono
5
Heryadi Sugianto
6
Mumun
7
Atin
8
Endang Sunarto
59 M Bagus Andriyanto 60 Suyati 61 Pujiadi 62 Hadi Prawiro 63 Masni 64 Asmanah 65 Tukimo 66 Wartini 67 Enjam 68 Supardi 69 Iyem 70 Nuryuda
Jumlah TOTAL PERSENTASE
19 | P a g e
20 | P a g e
21 | P a g e
B3. DRAINASE LINGKUNGAN Sumber genangan
Kejadian Genangan/Kemampuan Mengalirkan Air limpasan
Kesesuaian dgn Persyaratan Teknis
15
Panjang drainase dengan kondisi tidak rusak/berf ungsi baik 16
a
b
c
a
b
a
b
(Ha)
a
b
c
(meter)
(meter)
(%)
(%)
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]=[30/29]
Tinggi Genangan Tidak Pernah Terjadi Genangan
Durasi/lama genangan
Tinggi Tinggi genanga genanga n ≤ 30 cm n > 30 cm
≤ 2 Jam
10
22 | P a g e
Kondisi Fisik Drainase Genangan Yg Dipersyaratkan
Luas Area Genangan (dalam Rob/ permukima Sungai/ Limpasan pasang n) danau/ rawa air hujan air laut
> 2 Jam
Frekuensi genangan
≤ 2 Kali per tahun
11
> 2 Kali per tahun 12
13
14
Panjang total drainase
Kejadian tidak ada Genangan
Prosentase Luas tidak ada Genangan dalam permukiman
Prosentase Panjang drainase dengan kondisi tidak rusak/berfungsi baik
1
1
1
1.01
1
466
120
0
0%
26%
1
1
1
0.66
1
592
140
0
34%
24%
1
1
1
0.84
1
390
200
0
16%
51%
1
1
1
0.68
1
531
170
0
32%
32%
1
1
1
0.96
1
584
150
0
4%
26%
Kejadian kebakaran
Ti dak pernah terja di kebaka ra n da l a m 5 tahun
1-2 ka l i dal am 5 ta hun
>2 kal i da l am 5 ta hun
Penyebab Kejadian Bencana Kebakaran
Tungku/ kompor masa k
Kons l eti ng Li stri k
18
23 | P a g e
a
b
c
a
b
[36]
[37]
[38]
[40]
[41]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Catatan: a. Untuk Pemetaan kembali jalan dan drainase: Jalan: • Berapa panjang jalan keseluruhan (pilah berapa yang dilokasi kumuh dan non kumuh) • Berapa panjang jalan yang lebar 1,5 m (pilah berapa yang dilokasi kumuh dan non kumuh) • Berapa panjang jalan rusak yang lebar 1,5 m (pilah berapa yang dilokasi kumuh dan non kumuh) Drainase: • Berapa panjang drainase keseluruhan (pilah berapa yang dilokasi kumuh dan non kumuh) • Berapa panjang drainase yang rusak (pilah berapa yang dilokasi kumuh dan non kumuh) f.7 Langkah terakhir maka diperoleh data profil permukiman kumuh terdelineasi yang sudah diverifikasi di lapangan
24 | P a g e
25 | P a g e
Penjelasan profil Permukiman kumuh ini juga bisa ditambahkan informasi tipologinya. Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud, terdiri dari: a. b. c. d. e.
Di atas air; di tepi air; di dataran rendah; di perbukitan; dan . di daerah rawan bencana.
7.
PERUMUSAN PROFIL DESA/KELURAHAN a. Uraian
:
• Setelah data diperoleh, tahapan selanjutnya adalah menyusun profil permukiman Desa/kelurahan yang akan terdiri dari dua bagian informasi yaitu: o Profil Permukiman Desa/Kelurahan o Profil permukiman kumuh • Format penyajian data profil permukiman desa/kelurahan dapat menggunakan contoh pada lampiran 2
b. Pelaksana
:
TIPP/BKM
c. Fasilitator
:
Tim Fasilitator
d. Peserta
:
Masyarakat
e. Output
:
Profil Kawasan Permukiman Desa/Kelurahan: • Peta dan Informasi Permukiman desa/Kelurahan • Delineasi dan Visualisasi Permukiman Kumuh Desa/Kelurahan • Data-data dan informasi permukiman kumuh desa/kelurahan
f.
Langkah-langkah
:
f.1 Gunakan Peta dan informasi hasil observasi dan verifikasi kawasan kumuh yang diperoleh dari langkah pendataan sebelumnya, yang terdiri dari : a.
Peta Kawasan Permukiman : i. Peta Desa/Kelurahan diupayakan dengan skala minimum 1 : 5000 ii. Batas administrasi tingkat basis (RT/RW/Dusun) iii. Legenda (Keterangan Peta)
b.
Informasi Kawasan Permukiman (Data Baseline) tingkat desa/kelurahan: i.
Luas Kawasan Permukiman Desa/Kelurahan dan jumlah wilayah administratif;
ii.
Data Penduduk ( Jumlah jiwa, jumlah Kepala Keluarga, komposisi penduduk, jumlah penduduk miskin/MBR);
iii.
Data Fisik (keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kelayakan fisik bangunan, aksesibilitas lingkungan, drainase lingkungan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan bahaya kebakaran);
26 | P a g e
iv. c.
Data Non Fisik (legalitas pendirian bangunan, kepadatan penduduk, mata pencaharian penduduk, penggunaan listrik, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan).
Peta Sebaran Kumuh (Delineasi): i. Delineasi Kawasan Permukiman kumuh teridentifikasi dituangkan dalam peta desa/kelurahan yang bersakala minimum 1:5000
d.
Data-data kawasan permukiman kumuh i. Informasi kawasan permukiman kumuh yang meliputi 7 indikator :
ii.
Lengkapi dengan visualisasi (foto) terkait informasi kawasan permukiman kumuh yang terdelineasi (sudah diperoleh pada proses pendataan).
f.3 Gunakan hasil perhitungan tingkat kekumuhan pada langkah sebelumnya, untuk mendapatkan informasi : a. Luas (Hektar) Permukiman Kumuh Desa/Kelurahan sesuai perhitungan berikut Lokasi administratif Kawasan berada. b. Luas (Hektar) Permukiman Non Kumuh Desa/Kelurahan dengan cara mengurangkan Total Luas Permukiman desa/kelurahan dengan Total Luas Permukiman kumuh desa/kelurahan. f.4 Sajikan pula data dan grafik-grafik profil permukiman desa/kelurahan, yang bersumber dari data SIM yang ada (gunakan grafik yang disediakan dari databaseline SIM), sebagaimana contoh dilampiran 2 f.6 Lakukan musyawarah tingkat desa/kelurahan dengan menghadirkan TIPP/BKM/Perwakilan masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menyepakati profil permukiman dan permukiman kumuh yang sudah dipetakan sekaligus sebagai media uji publik terhadap profil permukiman desa/kelurahan yang telah disusun. 8.
PERUMUSAN PROFIL KOTA/KABUPATEN a. Uraian
: • Merupakantahappenandaandanpenggambaran/ilustrasi/visualisasiprofil permukimanKabupaten/Kota dalampeta • Kompilasi data profilpermukimandanpermukimankumuhkelurahan /desa yang dituangkandalampetaKabupaten/Kota • Mendapatkangambaransebarankawasankumuhberatsedangringandan 7 indikatorkumuh di Kabupaten/Kota
b. Output
: • o o o
c. Pelaksana
: Tim/POKJA kota/kabupaten
d. Fasilitator
: Korkot dan Askot CD
e. Langkahkangkah
: 1. Penyusunan Peta SebaranPermukimantingkatKabupaten/Kota
27 | P a g e
Profil Permukiman Kota/Kabupaten, yang antara lain mencakup: Profil Permukiman Kota/Kabupaten Data dan informasi tematik (7 indikator) kumuh Peta Delineasi permukiman kumuh di seluruh desa/kelurahan yang terdapat lokasi permukiman kumuh nya
• Pastikansetiapkota/kabupatensudahmemilikipetaberskaladalam
format DRW (CAD). • PastikansemuapetadeliniasidanprofilpermukimanKelurahan/Desasu dahtersediauntukdikompilasi • Dari petapenggambaranKelurahan/Desa, lakukankompilasipenggambarankawasankumuhpadapeta 2.
Peta ProfilPermukimantingkatKabupaten/Kota
• •
Pastikansudahtersediaprofilpermukimankelurahandari data SIM PastikansudahtersediapetaKabupaten/Kotahasilpenggambaranbatas Kelurahan/Desa Pastikansudahtersedia data terkait 7 indikatorkumuh per RT di kelurahan. (table danataugrafikdiperolehdari data Profilpermukiman SIM) Buatlahpenanda (icon/legenda) sebagaitandauntukmenghubungkan (link) kondisiKAbupaten/Kota : a. ProfilKabupaten/Kota b. Data berupatabel/grafik 7 indikatorkumuhtingkatkelurahan
•
•
3. Peta JaringanKabupaten/Kota • PastikanpetaKabupaten/Kota yang telahdigambarbatasKelurahan/Desatersedia • Lakukanpenggambaranjaringanpadapetasesuaidenganhasilpendat aan baseline • Gambarkanjaringandantematiklainnyakedalampeta 4. Lokakaryapenyepakatanpetahasildeliniasidanpetaprofilpermukimanda nkumuhkelurahan/desauntukdikompilasiketingkatkota 5. Lebih lengkap contoh profil permukiman kota/kabupaten sebagaimana tersaji di lampiran 3
28 | P a g e
LAMPIRAN-LAMPIRAN
29 | P a g e
lampiran-1 TATACARA PENENTUAN DELINEASI PERMUKIMAN KUMUH A. Pengertian 1.
Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat 1.
2.
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni 2.
3.
Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan 3.
4.
Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman4
5.
Permukiman : “bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan”5
6.
Maka Profil permukiman yang dimaksud adalah profil data dan informasi yang mencakup lebih dari satuan perumahan, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7.
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat6
8.
Pengertian deliniasi : adalah penggambaran hal penting dengan garis dan lambang tertentu dalam peta.
9.
Deliniasi permukiman kumuh :
1
UU N0.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman idem 3 idem 4 idem 5 idem 6 idem 2
30 | P a g e
a. Adalah garis (membentuk poligon tertutup/berada dalam satu hamparan) yang menggambarkan batas permukiman kumuh yang ditetapkan berdasarkan kriteria kumuh (7 indikator kumuh)yaitu a.bangunan gedung; b. jalan lingkungan; c. penyediaan air minum; d. drainase lingkungan; e. pengelolaan air limbah; f. pengelolaan persampahan; dan g. proteksi kebakaran7. Yang keberadaannya bisa dengan sangat jelas (visual) dapat dibedakan dengan permukiman yang tidak kumuh. b. Delineasi permukiman kumuh dapat mencakup sebagian, satu atau lebih RT/dusun dalam satu kelurahan/desa, c. Dalam satu desa/kelurahan dimungkinkan terdapat lebih dari satu delineasi permukiman kumuh, dengan catatan harus memenuhi syarat permukiman sebagaimana disebut dalam poin 6 diatas, dan jarak satu delineasi dengan delineasi yang lain cukup jauh. d. Satu satuan delineasi permukiman harus berada dalam satu kesatuan sistem tertentu, apakah sistem sosial ekonomi, sistem geospasial tertentu.
B. Penentuan Batas delineasi Batas delineasi permukiman kumuh, dapat menggunakan batas umum sebagai berikut: 1. 2.
Dapat menggunakan batas administratif wilayah ( batas kel/desa; batas RT/dusun dll) Dapat menggunakan Batas fisik yang nyata ( jaringan jalan, jaringan rel kereta api, sungai, danau dll)
7
Permen PUPR No. 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
31 | P a g e
ILUSTRASI DELINEASI BERDASARKAN BATAS ADMINISTRASI WILAYAH
ILUSTRASI DELINEASI BERDASARKAN BATAS FISIK YANG NYATA
32 | P a g e
C. Penentuan Luasan Permukiman Kumuh 1.
2.
Untuk menentukan koordinat dan luasan kawasan terdeliniasi secara umum dilakukan dengan menghitung luasan kawasan yang terdeliniasi dengan menggunakan polygon dan grid. Poligon merupakan garis tertutup yang kedua ujungnya saling bertemu dan membentuk area. Area yang terbentuk berupa kawasan ini akan membentuk luasan yang dapat kita ukur/hitung berapa besarnya. Untuk menghitung luasan delineasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: a. Secara manual: dengan menggunakan Sistem Grid. Menghitung dengan menggunakan sistem grid adalah dengan membuat petak-petak pada gambar peta dalam bentuk bujur sangkar yang berukuran sama. Penentuan panjang sisi bujur sangkar secara umum dibuat 1 cm, tetapi dapat dimodifikasi tergantung kebutuhan. Kemudian hitung berapa jumlah kotak yang ada, dengan pedoman : i. Kotak yang penuh dihitung satu; ii. Jika ada kotak yang terpotong oleh poligon maka : area yang berada di dalam lebih luas/sama dengan area yang berada di luar poligon, dihitung satu kotak. jika area yang berada di dalam lebih sempit dengan area yang berada di luar poligon, tidak dihitung. iii. Luas kotak adalah Panjang kali Lebar, maka luas polygon sama dengan luas kota kali jumlah kotak yang ada. b. Menggunakan Tracking GPS: 1) jika jumlah perangkat GPS terbatas sedangkan jumlah tim banyak, maka penggunaan GPS dapat dilakukan oleh 1 / 2 orang saja untuk menentukan koordinat deliniasi dilakukan sebelum analisis data berdasarkan peta hasil observasi. 2) tidak akan menjadi hambatan apabila jumlah perangkat GPS sesuai dengan jumlah tim, penentuan titik koordinat bisa langsung ditentukan pada saat observasi. c. Jika tidak tersedia perangkat GPS: penentuan titik koordinat bisa menggunakan google earth (/lihat kembali teknik pemetaan yang ada dalam POS Pendataan 100 0 100)
33 | P a g e
lampiran-2 Outline Profil Permukiman dan Permukiman Kumuh Desa/Kelurahan Nama Kabupaten/Kota
:
.......................................................
Nama Kecamatan
:
.......................................................
Nama Desa/Kelurahan
:
.......................................................
Delineasi permukiman kumuh
34 | P a g e
I. PROFIL PERMUKIMAN: A. Luas Permukiman: ........... Ha B. Penduduk : 1. Jumlah Penduduk:.......................... jiwa 2. Jumlah Kepala Keluarga: .........................jiwa 3. Komposisi Penduduk : a. Laki-laki: ................... jiwa b. Perempuan: .................jiwa 4. Jumlah Penduduk Miskin/MBR: .......................... jiwa C
Informasi Fisik 1. Keteraturan Bangunan :
..... % Bangunan hunian memiliki keteraturan
2. Kepadatan Bangunan :
......... unit/Ha
3. Kelayakan Fisik Bangunan :
...... % Bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang ...... % Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis
4. Aksesibilitas Lingkungan:
...... % Kawasan permukiman terlayani jaringan jalan lingkungan yang minimum memadai ...... % Kondisi jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas minimum memadai
5. Drainase Lingkungan:
...... % Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir ...... % Kondisi jaringan drainase di lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai
6. Pelayanan Air Minum/Baku:
.... % Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) .... % Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari) .... % Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban)
7. Pengelolaan Air Limbah :
.... % Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) .... % Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan 8. Pengelolaan Persampahan :
35 | P a g e
..... % Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA 2 kali seminggu
9. Pengamanan Bahaya Kebakaran :
D.
..... % Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana Proteksi Kebakaran
Informasi Non Fisik 1. Legalitas pendirian bangunan : 2. Kepadatan penduduk : 3. Mata pencarian penduduk : 4. Penggunaan Daya Listrik: 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan: 6. Fasilitas Pelayanan Pendidikan:
..... % Bangunan hunian memiliki IMB ..... % Lahan bangunan hunian memiliki SHM/HGB/Surat surat perjanjian lainnya ........... jiwa/ha ..... % Mata pencaharian utama rumah tangga adalah ........... ......% Rumah tangga menggunakan daya listrik ......... Watt" .....% Rumah tangga menggunakan fasilitas kesehatan di .............. ........% Rumah tangga dengan anak usia wajib belajar 9 Tahun (SD/SMP/Sederajat) memperoleh akses pendidikan dasar di ........
Disertai dengan grafis:
5. Grafik Indikator 1 (Contoh Kepadatan Bangunan)
7. Grafik Indikator 3 (Contoh Drainase)
36 | P a g e
6. Grafik Indikator 2 (Contoh Aksebilitas Lingkungan)
8. Grafik Indikator 4 (Contoh Air Minum)
9. Grafik Indikator 5 (Contoh Air Limbah/Sanitasi)
10. Grafik Indikator 6 (Contoh Pengelolaan Persampahan)
12. Luasan Permukiman Kelurahan
37 | P a g e
INDIKATOR 1 (Kondisi Bangunan Hunian)
INDIKATOR 3 (Drainase)
INDIKATOR 5 (Air Limbah/Sanitasi)
38 | P a g e
INDIKATOR 2 (Aksesibilitas Lingkungan)
INDIKATOR 4 (Air Minum)
INDIKATOR 6 (Pengelolaan Persampahan)
II. PROFIL PERMUKIMAN KUMUH:
A. Total Luas o o
Kawasan Kumuh : ........... Ha Non Kumuh : ........... Ha Lampirkan Peta Sebaran (Delineasi) Kawasan Permukiman kumuh teridentifikasi dituangkan dalam peta desa/kelurahan yang berskala minimum 1:5000
39 | P a g e
B. Penduduk Kawasan kumuh: Jumlah Penduduk:.......................... jiwa Jumlah Kepala Keluarga: .........................jiwa Komposisi Penduduk : −
Laki-laki: ................... jiwa
−
Perempuan: .................jiwa
Jumlah Penduduk Miskin/MBR: .......................... jiwa C. Letak dan Tipologi Permukiman Kumuh : Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud, terdiri dari: a. b. c. d. e.
Di atas air; di tepi air; di dataran rendah; di perbukitan; dan . di daerah rawan bencana.
sebutkan : ....................... Karakter lahan dalam kawasan : lahan datar/tebing/berbukit/dll, sebutkan : .................... Kawasan berdekatan dengan fasilitas/sarana kota: pasar/ pusat pertokoan/ kawasan industri (pabrik)/ kawasan perkantoran/ stasiun/ terminal/ pelabuhan/tempat wisata/dll, sebutkan : ................................ D. Informasi Fisik 1. Keteraturan Bangunan : ....... % Bangunan Hunian tidak memiliki keteraturan (contoh ilustrasi)
40 | P a g e
2. Aksesibilitas Lingkungan: ..... % Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai (contoh ilustrasi)
3. Kondisi Drainase : .....% drainase dan kondisi genangan
41 | P a g e
5. Pelayanan Air Minum/Baku: ............% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci) (contoh ilustrasi)
6. Pengelolaan Air Limbah:.....% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik (contoh ilustrasi)
42 | P a g e
7. Pengelolaan Persampahan : ...... % Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu (contoh ilustrasi)
43 | P a g e
Lampiran 3 OUT LINE PROFIL PERMASALAHAN PERMUKIMAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA........ I. GAMBARAN UMUM Wilayah Kota…..........secara administrasi sebelah utara berbatasan dengan Kota….........sebelah timur berbatasan dengan …...........sebelah barat berbatasan dengan …........... dan sebelah selatan berbatasan dengan ….............Secara geografis Kota…terletak diantara ......° …...′ …...′ dan ...…° ...…′ …...′ Bujur Timur, ....…° ....…′ ....…′ dan ...…° ...…′ …....′ Lintang Selatan. Luas WilayahKota… adalah...........… Ha atau.........…. Km2. Secaraadministratifterdiridari...............…Kecamatan, .......….... Desa, dan.........…RT/Dusun. Berdasarkan surve ilapangan (baseline) diwilayah permukuman yang dilakukan oleh masyarakat melalui Program KOTAKU, diperoleh gambaran umum Kabupaten/Kota ....... secara garis besar adalah sebagai berikut: 1 2 3
Jumlah Kelurahan Program KOTAKU(Kelurahan/Desa) Jumlah Kelurahan Tidak Kumuh (Kelurahan/Desa) Jumlah Kelurahan Kumuh (Kelurahan/Desa) Luas Kawasan Permukiman (Ha)
44 | P a g e
4 5 6 7 8 9
Luas Lokasi Kumuh (Ha) Jumlah Kepala Rumah Tangga Jumlah Kepala Keluarga (KK) Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR (KK) Jumlah Penduduk (Jiwa) Laki –laki (Jiwa)
10
Perempuan (Jiwa)
(*) Kelurahan terkategori kumuh jika minimal memiliki 1 delineasipermukiman kumuh
II. PROFIL PERMASALAHAN 7 INDIKATOR KUMUH TINGKAT KABUPATEN/KOTA (HANYA KELURAHAN KUMUH) Link : ......... (SIM) Status Data : 01-04-2016 PROFIL PERMASALAHAN PERMUKIMAN A
Propinsi
JAWA TENGAH
B
Kota
KOTA SURAKARTA
No
KRITERIA / INDIKATOR
PARAMETER
A
FISIK Keteraturan Bangunan Kepadatan 2 Bangunan Kelayakan Fisik 3 Bangunan 1
27% Bangunan hunian tidak memiliki keteraturan Kawasan permukiman memiliki Kepadatan Rendah (43 unit/Ha) 16% Bangunan hunian memiliki luas lantai <7,2 m2 per orang 16% Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding tidak sesuai persyaratan teknis
4
Aksesibilitas Lingkungan
16% Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai 25% Kondisi Jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk
5 Drainase Lingkungan
45 | P a g e
5% Kawasan permukiman terjadi genangan/banjir
6
Pelayanan Air Minum/Baku
25% Kondisi jaringan drainse pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk 27% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak terlayani jaringan Air Bersih/Baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak 3% Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci) 10% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses Jamban/MCK Komunal
7
Pengelolaan Air Limbah
8% Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik 0% Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga tercampur dengan Drainase Lingkungan
8
Pengelolaan Persampahan
9
Pengamanan Bahaya Kebakaran
B
18% Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu 97% Kawasan permukiman tidak memiliki Ketersediaan prasarana/sarana Proteksi Kebakaran
NON FISIK 1
Legalitas pendirian bangunan
Kepadatan penduduk Mata pencarian 3 penduduk Penggunaan Daya 4 Listrik 2
5
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6
Fasilitas Pelayanan Pendidikan
64% Bangunan Hunian tidak memiliki IMB 21% Lahan Bangunan Hunian tidak Memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah Kepadatan Penduduk 94 jiwa/ha 80% Mata pencaharian utama rumah tangga adalah Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll) 54% Rumah tangga menggunakan daya listrik 900 Watt 60% Rumah tangga menggunakan fasilitas kesehatan di Puskesmas/Pustu 51% Rumah tangga dengan anak usia wajib belajar 9 Tahun (SD/SMP/Sederajat) memperoleh akses pendidikan dasar di Dalam kelurahan/kecamatan yang sama Copyright P2KP © 2015
III. PETA TEMATIK 7 INDIKATOR KUMUH TINGKAT KOTA A. FISIK Dari pendataan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan kondisi permasalahan 7 indikator kumuh, selengkapnya disajikan pada peta permasalahan permukiman Kabupaten/Kota.
46 | P a g e
1. PETA SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN/KOTA
Gambar 1.Contoh Peta Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota Keterangan Sumber : Peta awal dari RTRW atau Rencana Kota Lainnya atau SK Walikota yang kemudian diolah sesuai hasil deliniasi kawasan kumuh kelurahan berdasarkan hasil observasi
47 | P a g e
Gambar 2. Contoh Peta Sebaran dan Prioritas Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota
Tabel 1. Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota
No 1 2 3 Dst
48 | P a g e
DESA/KELURAHAN
JUMLAH RT
JUMLAH PERMUKIMAN KUMUH
JUMLAH RUMAH TANGGA
2. PETA SEBARAN KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN
Gambar 3. Contoh Peta Sebaran Bangunan Hunian Tidak Teratur Tabel 2. Sebaran Bangunan Hunian Tidak Teratur
No 1 2 3 4 Dst
49 | P a g e
DESA/KELURAHAN
JUMLAH BANGUNAN HUNIAN (unit)
LUAS PERMUKIMAN (Ha)
JUMLAH BANGUNAN HUNIAN TIDAK TERATUR (unit)
3.
PETA SEBARAN KEPADATAN BANGUNAN HUNIAN KABUPATEN/KOTA
Gambar 4. Contoh Peta Kepadatan Bangunan Hunian Kabupaten/Kota Tabel 3. Sebaran Kepadatan Bangunan Hunian Kabupaten/Kota
No
DESA/KELURAHAN
1 2 3 4 Dst
50 | P a g e
JUMLAH BANGUNAN (unit)
LUAS PERMUKIMAN (Ha)
TINGKAT KEPADATAN BANGUNAN HUNIAN (unit/Ha)
4.
SEBARAN PERSOALAN KONDISI ATAP LANTAI DINDING BANGUNAN HUNIAN
No
Tabel 4. Sebaran Bangunan Hunian Tidak Layak JUMLAH JUMLAH BANGUNAN DESA/KELURAHAN BANGUNAN HUNIAN YANG TIDAK HUNIAN (Unit) LAYAK (Unit)
1 2 3 4 Dst
5.
PETA PERSOALAN JALAN DAN AKSESIBILITAS LINGKUNGAN
Gambar 6. Contoh Peta Jalan Dan Aksesibilitas Lingkungan Permukiman
51 | P a g e
Tabel 5.Jumlah panjang jalan yang tidak layak
No
DESA/KELURAHAN
JUMLAH RT
PANJANG JALAN YANG LEBARNYA <1,5 M
PANJANG JALAN (L ≥ 1,5 m) YANG RUSAK
1 2 3 4 Dst
6.
PETA PERSOALAN DRAINASE LINGKUNGAN
Gambar 7. Contoh Peta Drainase Lingkungan Permukiman Tingkat Kabupaten/Kota
52 | P a g e
Tabel 6. RT Tidak Memiliki Drainase Lingkungan Yang Layak No
DESA/KELURAHAN
JUMLAH RT
LUAS AREA GENANGAN (HA)
PANJANG DRAINASE YANG RUSAK (m)
1 2 3 4 Dst
7.
PETA PERSOALAN PELAYANAN AIR MINUM/BAKU
Gambar 8. Contoh Peta Sebaran Permukiman Yang Tidak Memiliki Akses Air Minum/Baku Yang Layak
53 | P a g e
Tabel 7. Jumlah Rumah tangga yang Tidak Memiliki Akses Air Minum/Baku Yang Layak
No
DESA/KELURAHAN
JUMLAH RT
JUMLAH RUMAH TANGGA
JUMLAH RUMAH TANGGA YG TIDAK MEMILIKI AKSES AIR MINUM/BAKU
1 2 3 4 Dst
8.
PETA PERSOALAN PENGELOAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA
54 | P a g e
JUMLAH RUMAH TANGGA YANG TIDAK TERPENUHI KECUKUPAN AIR MINUM
Gambar 9. Contoh Peta Sebaran Permukiman Yang Tidak Memiliki Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Yang Layak
Tabel 8. Jumlah Rumah Tangga Tidak Memiliki Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Yang Layak
No
DESA/KELURAHAN
JUMLAH RT
JUMLAH RUMAH TANGGA
1 2 3 4 Dst 9.
PETA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
55 | P a g e
JMLRUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI AKSES JAMBAN/MCK KOMUNAL
JMLRUMAH TANGGA YANG TDK MEMILIKI KLOSET (LEHER ANGSA) YG TERHUBUNG DGN TANGKI SEPTIK
JUMLAH RT YG SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA TERCAMPUR DGN DRAINASE LINGK.
Gambar 10. Contoh Peta Sebaran RT Tidak Memiliki Pengelolaan Sampah Domestik Yang Layak
Tabel 9. Jumlah RT Tidak Memiliki Pengelolaan Sampah Domestik Yang Layak
No
DESA/KELURAHAN
JUMLAH RT
1 2 3 4 Dst 10. PETA PERSOALAN PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN
56 | P a g e
JUMLAH RT YANG TIDAK MEMILIKI PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK YANG LAYAK
Gambar 11. Contoh Peta Sebaran RT Tidak Memiliki Sarana Penanganan Bahaya Kebakaran Yang Layak
Tabel 10. Jumlah RT Tidak Memiliki Sarana Penanganan Bahaya Kebakaran Yang Layak No 1 2 3 4 Dst
57 | P a g e
DESA/KELURAHAN
JUMLAH RT
JUMLAH RT TIDAK MEMILIKI SARANA PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN YANG LAYAK
B. DATA NON FISIK 1.
PETA PERSOALAN LEGALITAS BANGUNAN HUNIAN
Gambar 12. Contoh Peta Sebaran Bangunan Hunian Yang Tidak Legal
No
Tabel 11. Jumlah Bangunan Hunian Yang Tidak Legal JUMLAH BANGUNAN LAHAN BANGUNAN JUMLAH JUMLAH HUNIAN HUNIAN TIDAK MEMILIKI DESA/KELURAHAN BANGUNAN RT TIDAK SHM/HGB/SURAT YANG HUNIAN MEMILIKI DIAKUI PEMERINTAH IMB
1 2 3 4 Dst
58 | P a g e
2.
PETA TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK
Gambar 13. Contoh Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Tabel 13. Kepadatan Penduduk No 1 2 3 4 Dst
59 | P a g e
DESA/KELURAHAN
JUMLAH PENDUDUK
LUAS KELURAHAN
KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/HA)
60 | P a g e
