KATA PENGANTAR K E P A L A,

Renstra 2011 - 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allat S. W. T, karena berkat Ijin, Ridha dan Rahmatnya, kami dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku, yang berjudul “ Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2011 – 2016”. Renstra ini merupakan Rencana Stategis yang dibuat sebagai upaya dalam mengakomidir program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selama 5 ( lima ) tahun kedepan. Secara garis besar Renstra ini mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan segala keterbatasan, Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini. Selanjutnya terima kasih dan penghargaan yang sepatutnya disampaikan kepada Walikota Bontang yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada diri kami untuk memimpin Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang. Kami menyadari, Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian, kami berharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan Kegiatan yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi pembaca khususnya serta semua pihak yang memerlukan pada umumnya.

K E P A L A,

Eddy Yudizar, S. Sos, MM Pembina TK.I NIP. 19560414 198903 1 004

----------------------------------------------------------------------------------------------------Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

ii

Renstra 2011 - 2016

RINGKASAN EKSEKUTIF Tiap-tiap daerah menpunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dengan demikian sebagai konsekuensi logis Pemerintah Daerah ditutut untuk dapat menciptakan kondisi Pemerintahan Yang Baik (Good Government) dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) melalui transparansi dari semua sektor Pemerintahan. Salah satu langkah tindakan nyata adalah Pemberatasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian untuk merespon hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan instansi dengan Eselon II keatas untuk menyusun Perencanaan Strategik (Renstra) yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks dan beragam. Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, yang dituangkan dalam program kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya masingmasing. Renstra ini secara sistematis menggambarkan tentang bagaimana cara mencapai tujuan organisasi atau dengan kata lain, tujuan organisasi bisa saja dalam kurun waktu yang relatif lama tidak berubah, tetapi yang selalu berubah adalah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya Renstra ini diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Demikian Renstra ini dibuat, dengan segala kerendahan kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan untuk itu kritik dan saran serta Informasi / komunikasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang .


ii

Renstra 2011 - 2016

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR……………………………………………………............... i RINGKASAN EKSEKUTIF……………………………………..…….................... ii BAB I

BAB II

BAB III

PENDAHULUAN……………………………………………….............1 1.1

Latar Belakang

............................………………........................ 1

1.2

Landasan Hukum .....…………………………......………….........2

1.3

Maksud dan Tujuan ...................…………...........…………….... 5

1.4

Sistematika Penulisan ................................................................... 6

GAMBARAN PELAYANAN DPPKA KOTA BONTANG............... 11 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKA ....................... 11

2.2

Sumber Daya DPPKA………………………....………................13

2.3

Kinerja Pelayanan DPPKA ............................................................16

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKA……..29

ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.. 3.1

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKA ............................................................................................34

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih ........................................................................................... 39

3.3

Telaahan Renstra Pemerintah Kota Bontang .................................. 42

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi ............................................................................................44

3.5

BAB IV

Penentuan Isu – Isu Strategis ..........................................................44

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBAJIKAN ...........................................................................................48 4.1

Visi dan Misi DPPKA .................................................................... 48


Renstra 2011 - 2016

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKA ..............………...51 4.3

BAB V

Strategi dan Kebijakan DPPKA ......................................................62

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1

Rencana Program dan Kegiatan .................................................. 78

5.2. Indikator Kinerja ......................................................................... 99 5.3

Kelompok Sasaran ........................................................................ 118

5.4

Pendanaan Indikatif .......................................................................118

BAB VI INDIKATOR KINERJA DPPKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .......................................................................166

BAB VII P E N U T U P .........................................................................................168 Daftar Tabel – Tabel 1.

Struktur Organisasi ……………………………………..

12

2.

Tabel T- IV. C2 ………………………………………….

18

3.

Tabel 5 T-IV.C3 …………………………………………

32

4.

Tabel 1 SDM Aparatur DPPKA …………………………

13

5

Tabel 2 Kekuatan Personil DPPKA (Berdasarkan Tingkat

14

Pendidikan)

24

8.

Tabel 6 Rasio Capaian Kinerja pada DPPKA Tahun 2006 – 2010 Tabel 7 Target Pelayanan Yang Belum Tercapai pada Kurun Waktu 2006 – 2010 Tabel T-IV . C9 …………………………………………..

9.

Tabel T-IV.C11 …………………………………………..

42

10.

Tabel T-IV.C17 …………………………………………..

45

11.

Tabel T-IV.C.18 …………………………………………..

45

12.

Tabel T-IV.C19 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis ................

46

13.

Tabel 12 Pemeringkatan Isu-Isu Strategis ..........................

46

6. 7.


26 35

Renstra 2011 - 2016

14.

Tabel 14 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKA

65

15.

Tabel – 5.1 Program yang ditetapkan ……………..………

79

16.

Tabel – 5.2 …………………………………………..…..

80

17.

Tabel – 5.3 ………………………………………..……….

99

18.

Tabel – 6.1 ………………………………………………....

119

19.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD ( Matrik) Tabel Sarana dan Prasarana

120

Lampiran Tugas, Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

169

20. 21.


161

Renstra 2011 - 2016

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selain sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator seluruh usaha Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang. Dalam kaitan pelaksanaan Kinerja SKPD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melaksanakan program/kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinyasebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sedangkan dalam kaitan Kinerja SKPKD, pelaksanaan kegiatan kerjanya melekat pada tugas dan fungsi Kepala Dinas sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan masyarakat Bontang yang berbudi luhur,maju, adil dan sejahtera maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pernyataan sikap dan bentuk pertanggungjawaban dalam mengoptimalisasikan sumber daya yang ada sehubungan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk penyusunan rencana anggaran pembiayaan penyelenggaraan pembangunan dan pemberian pelayanan publik yang dijabarkan melalui penyusunan program/kegiatan oleh setiap SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintah Kota Bontang. Proses dan tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang adalah sebagai berikut :


I-1

Renstra 2011 - 2016

a.

Proses persiapan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari empat tahapan, yaitu :

b.

1)

Pembentukan Tim Penyusun;

2)

Orientasi mengenai Renstra;

3)

Penyusunan Agenda kerja Tim Renstra; dan

4)

Pengumpulan data dan informasi.

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari dua tahapan yaitu: 1)

Tahap perumusan; dan

2)

Tahap penyajian. Rencana StrategisDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset tahun

2011 - 2016 ini,merupakanimplementasi dari salah satu Misi Pemerintah Kota Bontang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah. Sebagai tahapan realistis untuk memberikan arah kinerja lima tahun kedepan, dilakukan penyusunan kegiatan berdasarkan program kerja pembangunan yang telah ditetapkan untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asetdalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011-2016. 1.2

Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kota Bontang disusun berlandasan pada : a.

Landasan Idiil

: Pancasila

b.

Landasan Konstitusional

: UUD 1945


I-2

Renstra 2011 - 2016

c.

Landasan Operasional

: Peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan penyusunan rencana strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, yaitu : 1)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2)

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3)

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembantukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, tambahan lembaran Negara RI Nomor 3896).

4)

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang

Keuangan

Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286); 5)

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6)

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

7)

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8)

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);

9)

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


I-3

Renstra 2011 - 2016

10) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130); 11) Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 12) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13) Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124; 14) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15) Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( lembar Negara RI 2007 Nomor b82 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4737) 17) Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

59

Tahun

2007

dan

Perubahan

KeduaPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,


I-4

Renstra 2011 - 2016

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimun 21) Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah; 22) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2025 Kota Bontang.

23) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2016 Kota Bontang.

1.3

Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan,

Pengelolaan

Aset

dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang merupakan “guideline” dalam membuat prioritas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Bontang dari tahun 2011-2016. 1.3.2. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang mempunyai tujuan :


I-5

Renstra 2011 - 2016

a.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan;

b.

Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang;

c.

Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program Kota Bontang di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan daerahuntuk 5 (lima) tahun kedepan;

d.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

1.4

Sistematika dan Penulisan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) ini secara garis besar terdiri dari 6

(enam) bab, disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu : 1.1

Latar Belakang. Sub bab ini mengulas secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra DPPKA dalam pembangunan daerah, keterkaitan Renstra dengan RPJMD Kota Bontang dan Rencana kerja (Renja) DPPKA.

1.2

Landasan Hukum. Dalam sub bab ini dikemukakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran DPPKA.

1.3

Maksud dan Tujuan.


I-6

Renstra 2011 - 2016

Dalam sub bab ini mengemukakan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra DPPKA. 1.4

Sistematika Penulisan. Sub bab ini mengemukakan susunan Renstra DPPKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPKA KOTA BONTANG Bab ini terdiri dari 4 (empat) sub bab untuk memberikan informasi berkaitan dengan : 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKA. Dalam sub bab ini dikemukakan informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala DPPKA, serta mengemukakan informasi bekaitan dengan struktur organisasi dan tata laksana DPPKA.

2.2

Sumber Daya DPPKA Dalam bab ini dikemukakan informasi yang berkaitan dengan sumber daya manusia aparatur yang dimiliki serta aset/modal yang dimiliki DPPKA.

2.3

Kinerja Pelayanan DPPKA Sub bab ini mengemukakan informasi yang berkaitan dengan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode yang lalu.

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKA Dalam sub bab ini mengemukakan informasi yang berkaitan dengan hasil analisis yang berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan DPPKA untuk lima tahun mendatang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini dijabarkan dalam lima sub bab yang akan memberikan informasi berkaitan dengan : 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKA


I-7

Renstra 2011 - 2016

Dalam sub bab ini akan dikemukakan informasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pelayanan DPPKA serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam sub bab ini akan mengemukan informasi mengenai tugas dan fungsi DPPKA terkait dengan Visi dan Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih serta memaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKA yang dapat mempengarahu pencapaian Visi dan Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang telah dituangkan ke dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 -2016.

3.3

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sub bab ini mengemukakan informasi mengenai faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPPKA yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan DPPKA ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Provinsi.

3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sub bab ini mengemukakan informasi mengenai faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan DPPKA yang mempengaruhi permasalahan Pelayanan DPPKA ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam sub bab ini akan diilakukan review terhadap faktor-faktor dari pelayanan DPPKA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPPKA serta mengemukakan metoda dan hasil penentuan isu-isu strategis untuk memperoleh Isu Strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis lima tahun kedepan.


I-8

Renstra 2011 - 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini dijabarkan dalam tiga sub bab yang akan memberikan informasi berkaitan dengan : 4.1

Visi dan Misi DPPKA Dalam sub bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Visi dan Misi DPPKA sebagai pernyataan sikap untuk meningkatkan pelayanan DPPKA.

4.2

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DPPKA Dalam sub bab ini dikemukakan rumusan pernyataan

tujuan dan

sasaran jangka menengah DPPKA berkaitan dengan pelayanan DPPKA. 4.3

Strategi dan Kebijakan DPPKA Dalam sub bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan jangka menengah yang akan dituangkan ke dalam Rencana Strategis DPPKA untuk lima tahun mendatang.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini terdiri dari empat sub bab yang terdiri dari : 5.1

Rencana Program dan kegiatan. Sub bab ini mengemukakan penyusunan renncana program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan pungsi organisasi DPPKA.

5.2

Indikator Kinerja Dalam sub bab ini mengulas perumusan indikator kinerja untuk dapat menetapkan indikator keluaran program berupa outcome serta mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatandalam satu program berupa output.

5.3

Kelompok Sasaran


I-9

Renstra 2011 - 2016

Dalam sub bab ini menggemukakan hasil perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja DPPKA sebagai jenis layanan kepada semua pihak yang menerima manfaat langsung. 5.4

Pendanaan Indikatif Sub bab ini mengemukakan proses istimasi biaya terhadap setiap program dan kegiatan untuk mencapai outcome program dan output kegiatan yang diperhitungkan sebagai pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DPPKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Dalam bab ini dikemukakan hasil perumusan indikator kinerja DPPKA yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011 – 2016.


I-10

Renstra 2011 - 2016

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

2.1.1. Tugas Sesuai Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset berdasatkan azas Otonomi dan Pembantuan. 2.1.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset memiliki fungsi : a.

Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset serta Akuntansi;

b.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pengguna anggaran / pengguna barang;

c.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah;

d.

Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan;

e.

Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;

f.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.


II-11

Renstra 2011 - 2016

Bagan 1 : Bagan Struktur OrganisasiDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset(Berdasarkan PERDA Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008) Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubbag Umum

Kelompok Jabatan Fungsional

Kabid Pendapatan

Kasubbag Perenc Prog &Keuangan

Kabid Keuangan

Kabid Kekayaan & Aset

Kabid Akuntansi

Kasi Pendaftaran&Pend ataan

Kasi Anggaran

Kasi Pendataan & Inventarisasi

Kasi Akuntansi Penerimaan

Kasi Penagihan &Penetapan

Kasi Perbendaharaan

Kasi Penilaian

Kasi Akuntansi Pengeluaran

Kasi P2O

Kasi Belanja Pegawai

Kasi Pengelolaan Aset Daerah

Kasi Pembukuan & Pelaporan

Berdasarkan Struktur Organisasi SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, Kepala Dinas membawahi : a.

Sekretariat;

b.

Bidang Pendapatan;

c.

Bidang Keuangan;

d.

Bidang Kekayaan dan Aset ;

e.

Bidang Akutansi;

f.

Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari : 1) Bendahara Pengeluaran SKPD; 2) Bendahara Pengeluaran SKPKD; 3) Bendahara Penerimaan SKPD; 4) Bendahara Penerimaan SKPKD; 5) Pengelola Benda Berharga;


II-12

Renstra 2011 - 2016

6) Pengurus Barang; 7) 2.2.

Penyimpan Barang. Sumber Daya

2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang saat ini berjumlah 96 (sembilan puluh enam) orang, terdiri dari Pejabat eselon 2 berjumlah 1 (satu) orang, pejabat eselon 3 berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari Sekretaris, Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Kekayaan & Aset dan Kepala Bidang Akuntansi. Sedangkan pejabat eselon 4 berjumlah 14 (empat belas) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Seksi. Untuk Jabatan fungsional berjumlah 7 (tujuh) orang, berada pada : a.

Sekretariat 3 (tiga) orang, terdiri dari 1(satu) orang Bendahara Pengeluaran SKPD, 1 (satu) orang Pengurus Barang; dan 1 (satu) orang Penyimpan Barang;

b.

Bidang Pendapatan 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan SKPD; dan 1 (satu) orang Pengelola Benda Berharga.

c.

Bidang Keuangan 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran SKPKD/PPKD; dan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan SKPKD/PPKD. Untuk mengetahui lebih jelasnya berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia

aparatur pada DPPKA Kota Bontang, dapat di lihat dalam table 1 di bawah ini : Tabel 1

: Sumber Daya Manusia AparaturDinas Keuangan Dan AsetKota Bontang

No

Nama Jabatan

Pendapatan,

Esselon

Jumlah

1 2

Kepala Dinas Sekretaris

Esselon II.b Esselon III.a

1 1

3 4

Kepala Bidang Pendapatan Kepala Bidang Keuangan

Esselon III.b Esselon III.b

1 1


Pengelolaan Ket

II-13

Renstra 2011 - 2016

No

Nama Jabatan

Esselon

Jumlah

5 6 7 8 9

Kepala Bidang Kekayaan dan Aset Kepala Bidang Akuntansi Kasubbag Umum Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan Kasi Pendaftaran dan Pendataan

Esselon III.b Esselon III.b Esselon IV.a Esselon IV.a Esselon IV.a

1 1 1 1 1

10 11

Esselon IV.a Esselon IV.a

1 1

12 13 14 15

Kasi Penetapan dan Penagihan Kasi Penerimaan dan Pengendalian Operasional Kasi Anggaran Kasi Perbendaharaan Kasi Belanja Pegawai Kasi Pendataan dan Inventarisasi

Esselon IV.a Esselon IV.a Esselon IV.a Esselon IV.a

1 1 1 1

16 17 18 19 20

Kasi Penilaian Kasi Pengelolaan Aset Daerah Kasi Akuntansi Penerimaan Kasi Akuntansi Pengeluaran Kasi Pembukuan dan Pelaporan

Esselon IV.a Esselon IV.a Esselon IV.a Esselon IV.a Esselon IV.a

1 1 1 1 1

21 22 23

Bendahara Pengeluaran SKPD Bendahara Pengeluaran SKPKD Bendahara Penerimaan SKPD

Non Esselon Non Esselon Non Esselon

1 1 1

24 25

Bendahara Penerimaan SKPKD Pengelola Benda Berharga

Non Esselon Non Esselon

1 1

26 27 28

Pengurus Barang Penyimpan Barang Pelaksana

Non Esselon Non Esselon Non Esselon PNS Non PNS

1 1 44

Ket

Sekretariat Bidang Keuangan Bidang Pendapatan Bidang Keuangan Bidang Pendapatan Sekretariat Sekretariat

32

Sedangkan berdasarkan pendidikan formal yang dimiliki Sumber Daya Manusia Aparatur pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang dapat diketahui sebagaimana dituangkan dalam tabel 2 di bawah ini : Tabel 2 No PNS 1 2

:

Kekuatan Personil yangada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang (Berdasarkan Tingkat Pendidikan) Jabatan

Kepala Dinas Sekretaris

S2

S1

Jumlah D3 SLTA

1 1


SLTP

SD

Ket

II-14

Renstra 2011 - 2016

3 4 5

Kepala Bidang Kepala Subag/Seksi Staf Pelaksana

Non PNS 6 Staf Pelaksana JUMLAH

3 2 1

1 12 10

4

35

1

-

1 8

7 31

4 8

18 53

1 2

1 1

103

2.2.2. Aset / Modal Aset / modal berupa barang inventaris yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang sebagai penunjang kegiatan kerja berupa prasarana dan sarana, terdiri dari : 2.2.2.1

Prasarana Prasarana yang dimiliki oleh SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Asset Kota Bontang meliputi 2 (dua) unit bangunan gedung kantor bertingkat II dan 1 (satu) unit bangunan gedung kantor berlantai I. Luasan masing-masing Gedung adalah Gedung berlantai II yang pertama840 m2, Gedung berlantai II yang kedua yang terletak disamping gedung pertama seluas 96 m2 danGedung berlantai I yang ketiga yang terletak dibelakang kantor seluas 168 m2. Pemanfaatan gedung bangunan tersebut antara lain adalah untuk gedung berlantai I dan II difungsikan untuk kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Bontang. Selanjutnya untuk gedung berlantai II yang kedua difungsikan untuk Musholla dan gudang arsip pada lantai kedua. Sedangkan gedung berlantai I difungsikan untuk Kantor Bidang Pendapatan ( PBB) . Pemanfaatan ruangan padagedung yang difungsikan untuk Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah untuk ruang kerja Kepala Dinas, ruang rapat, ruang kerja Sekretaris dan Sekretariat, ruang kerja Kepala Bidang Asset, ruang kerja Kepala Bidang Akuntansi, ruang kerja Kepala Bidang Keuangan dan ruang kerja untuk sekretariat bidang keuangan, bidang asset dan bidang akuntansi.


II-15

Renstra 2011 - 2016

2.2.2.2

Sarana Sedangkan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kota Bontang meliputi sarana transportasi, sarana kerja yang bersifat primer maupun yang sekunder. Penjelasan lebih detail tentang sarana penunjang yang menjadi asset / modal berupa sarana yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, sebagaimana dituangkan pada table 3 Terlampir

2.3

Kinerja Pelayanan

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2006 – 2010 Secara historis SKPD ini disebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang, yang membawahi Sekretariat, Bidang Pendataan dan Pendaftaran, Bidang Penetapan, Bidang Penagihan dan Bidang Pembukuan dan Pelaporan. Dengan terbitnyaPeraturan Daerah Kota Bontang No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang merupakan cikal bakal terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang. DPPKA merupakan penggabungan dari 3 (tiga) institusi, yaitu Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang. Maksud dilakukannya penggabungan adalah untuk meningkatkan pemberian pelayanan, baik pelayanan internal birokrasi maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Usia SKPD-DPPKA Kota Bontang baru dua tahun lebih, maka informasi yang akan disajikan menyesuaikan dengan tanggung jawab masing-masing. Yakni informasi kinerja yang tersaji untuk tahun 2006 – 2008 adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), sedangkan untuk tahun 2009 – 2010


II-16

Renstra 2011 - 2016

adalah data kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai capaian kinerja pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dimaksud dapat dilihat pada table 4 dan table 5 berikut di bawah ini ; Tabel-5 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetKota Bontang, Tahun 2006 – 2011


II-17

Renstra 2011 - 2016

Apabila menyimak Table-5 diatas, rasio capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) pada tahun 2006 sebesar 75,88 %. Tahun 2007 mengalami penurunan, yakni hanya tercapai 63,54 %. Pada tahun berikutnya secara berturut-turut meningkat, tahun 2008 tercapai68,87 % dan pada tahun 2009 mencapai 95,90 %. Selanjutnya pada tahun 2010 menurun kembali menjadi 83,00 %. Lebih rinci tentang hasil pencapaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang pada kurun waktu tahun 2006 – 2010 tersebut dapat kami jelaskan berikut. Program kegiatan yang masuk kategori ini dapat kami jelaskan sebagaimana table-6 dibawah ini. Tabel – 6 : Rasio Capaian Kinerja pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2006 – 2010 Jumlah Kegiatan Capaian utk Capaian utk rance 60-100 % rance 0-59 %

No

Program

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

8

8

6

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Sistem Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

2

-

1

1

4

3

Pada tahun 2006 7 kegiatan tdk dianggarkan

-

1

Dianggarkan pada thn 2008

2

-

13

1

Kegiatan2 ini dianggarkan selama 2 tahun, yakni thn 2009 & 2010 Kegiatan2 ini dianggarkan selama 2 tahun, yakni thn 2009 & 2010

13

2

37

36

2

1

2

3 4 5

6 7 8 9

10

11

Program Peraturan Perundangundangan


Ket apabila dilihat rasio capaian per kegiatan akan sangat fluktuasi Progres tahun 2009 jauh melampaui target, yakni 259,05 % Capaian tertinggi tahun 2007, yakni 96,10 %

seluruh kegiatan dimulai penganggaran dan pelaksanaanya tahun 2007-2010 penganggaran dan pelaksanaanya dimulai pada tahun 2007-2010

II-18

Renstra 2011 - 2016

2.3.1.1

Target Pelayanan Yang Dapat Dicapai (Kurun Waktu 2006 – 2010) Selama kurun waktu tahun 2006 – 2010 berdasarkan hasil capaian kinerja

DPPKA, yakni dari hasil perhitungan antara target renstra SKPD tahun 2006 - 2010 dengan realisasi capaian tahun 2006 – 2010, maka ratio capaian atas target renstra dan realisasi capaian yang dituangkan dalam 11 program kegiatan periode tahun 2006 – 2010 sebagaimana telah dijelaskan diatas. 2.3.1.2

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelayanan Beberapa faktor yang memberi pengaruh kepada kesuksesan pelayanan DPPKA

meliputi : a.

Memanfaatkan SDM yang ada (khususnya yang memiliki kompetensi);

b.

Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;

c.

Adanya Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kota Bontang;

d.

Kebijakan Regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah;

e.

Dukungan dari Walikota/Wakil Walikota dan DPRD Kota Bontang terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah;

f.

Kebijakan Regulasi yang mendukung berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;

g.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pada peningkatan penerimaan perimbangan Keuangan Kota Bontang yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan Pajak bagi Kota Bontang;

h.

Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

i.

Kebijakan Regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan / aset daerah;

j.

Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan/aset daerah.


II-19

Renstra 2011 - 2016

2.3.1.3. Target Pelayanan Yang Belum Tercapai Sesuai dengan hasil capaian kinerja berdasarkan perhitungan ratio capaian atas target renstra dan realisasi capaian terhadap 11 program kegiatan pada periode tahun 2006 – 2010 sebagaimana tabel-4 diatas. Pelayanan yang belum tercapaidimaksud diasumsikan terhadap kegiatan yang progres fisik dan keuangannya diantara 0 – 50 %. Tabel-7berikut menjelaskan program dan kegiatan yang dinyatakan belum tercapai. Tabel – 7 : Target Pelayanan Yang Belum Tercapai pada Kurun Waktu 2006 – 2010 No 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

Rata-rata rasio capaian

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6. Penyediaan Makanan dan Minuman

28,13 % 7,56 % 43,32 %

30,58 % 27,21 % 41,13 %

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan Gudang Aset 2. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

44,49 % -

3

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Optimalisasi Pelayanan PBB Perkotaan

37,67 %

4

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan Rancangan Anggaran Tahun 2010 2. Bimtek Akuntansi Laporan dan Pertanggungjawaban APBD

36,94 %

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

1. Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 2. Kegiatan Dalam RangkaPerhitungan Lifting Migas dan PPh 21 3. Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi 4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam rangka Peremajaan Data

48,23 %

5


-

44,77 % 16,38 % 34,21 %

II-20

Renstra 2011 - 2016

Obyek Pajak Reklame 5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Monitoring Objek Retribusi IMB 6. Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Monitoring Objek Retribusi HO 7. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pendataan Objek Pajak Hiburan 8. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pendataan Pajak Penerangan Jalan Non PLN 9. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Penyampaian Data SPOP Baru dan Perbaikan Data 10. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pendataan Objek Pajak Galian Golongan C 11. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Smart Map PBB Tahun 2007 12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Monitoring Objek Pajak Hotel dan Restoran 13. Penyampaian Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi 14. Kegiatan Forum Konsultasi dan Konsolidasi Daerah Pengolah Migas 15. Kegiatan Sosialisasi Migas 16. Penyerahan Penghargaan terhadap WR / WP yang aktif 17. Intensifikasi dan Eksetensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam rangka penyuluhan Pajak Hotel dan Restoran 18. Penyampaian Data SPOP PBB ke KP PBB Sangatta


34,62 %

49,33 %

33,40 %

39,31 %

30,07 %

26,65 %

-

24,69 %

47,16 % 32,26 % 49,44 % -

6,33 %

II-21

Renstra 2011 - 2016

19. Peremajaan Data Objek Pajak Reklame 20. Pendataan Objek Pajak Galian C 21. Pendataan Objek Pajak Hiburan 22. Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam dan Luar Daerah 23. Sosialisasi Pajak, Retribusi Daerah 24. Monitoring Pajak Hotel dan Restoran 25. Sosialisasi PPh 21, 25, 29 dan Orang Pribadi Dalam Negeri 26. Penyebaran SPPT PBB 27. Konsolidasi Data Penerimaan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat 6

Peraturan Perundangundangan

2.3.1.4.

45,43 % 33,11 % 33,11 % 49,32 % 47,70% 33 % 24,85 % 31,63 % -

1. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

-

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan Sebagaimana dijelaskan diatas, disamping terdapat faktor-faktor yang dapat

berpengaruh terhadap keberhasilan pelayanan DPPKA, juga terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat berhasilnya pelayanan. Faktor-faktor penghambat dimaksud dapat berasal dari internal SKPD maupun eksternal SKPD. a.

Faktor Internal SKPD 1) Kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pendapatan

daerah,

anggaran,

belanja,

perbendaharaan,

akuntansi,

penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD sertapengelolaan kekayaan/aset milik daerah; 2) Kurangnya sarana pendukung dalam upaya meningkatkan PAD; 3) Masih lemahnya koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas yang menyangkut administrasi dan peraturan; 4) Kurangnya sarana pendukung dalam upaya pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah serta kekayaan/aset milik daerah; 5) Belum optimalnya pengamanan kekayaan/aset daerah, baik secara administratif, hukum maupun fisik;


II-22

Renstra 2011 - 2016

6) Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan/aset milik daerah; 7) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait penertiban kekayaan/aset milik daerah. b.

Faktor Eksternal SKPD 1)

Adanya peningkatan pembiayaan (cost recavery) yg belum diimbangi dengan peningkatan lifting yg memadai dan adanya perubahan asumsi makro yg digunakan (ICP, lifting & kurs);

2) adanya kecenderungan penurunan produksi minyak & gas bumi; 3) Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Perda yg mendorong timbulnya biaya tinggi & menghambat investasi di daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 4) Kondisi politik yang tidak stabil; 5) Masalah yg timbul dengan diterapkannya sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya ouput dan outcome yg dikehendaki; 6) Regulasi yang ada saat ini belum mampu mendukung pengelolaan kekayaan dan aset daerah secara optimal; 2.3.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan tahun 2006 – 2010. Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan tahun 2006 – 2010

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap Rencana Strategis SKPD

Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat diidentifikasikan tantangan dan peluang yang dapat berimplikasi kepada pengembangan pelayanan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang.


II-23

Renstra 2011 - 2016

Hasil identifikasi tantangan (Treats) dan peluang (Opportunities) yang diperoleh, berkaitan dengan jenis pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan alokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan, dapat dikemukakan sebagai berikut : 2.4.1. Identifikasi Tantangan (Treats) Hasil identifikasi tantangan (Treats) dari Renstra Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menjadi kendala di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan DPPKA Kota Bontang, yaitu : a.

Regulasi peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap kinerja aparatur dan kinerja organisasi;

b.

Semakin meluasnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah;

c.

Penyaluran dana perimbangan keuangan dari DBH Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke Kas Daerah, tidak tepat waktu;

d.

Kondisi perekonomian nasional yang kurang sehat (dampak dari krisis multi dimensional) berpengaruh terhadap perhitungan penurunan pembagian perimbangan keuangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan Pajak terhadap penerimaan pendapatan daerah Kota Bontang;

e.

Timbulnya persaingan dunia usaha swasta yang kurang sehat berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada berkurangnya potensi sumber-sumber penerimaan PAD;

f.

Kebijakan mutasi pegawai yang tidak memperhatikan kompetensi aparatur dan kepentingan teknis pemungutan pendapatan daerah, penggelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan kebijakan akuntansi daerah;

g.

Terbukanya peluang kolusi yang diitawarkan Wajib Pajak kepada Aparatur pengelola pemungutan pajak daerah.


II-24

Renstra 2011 - 2016

2.4.2. Identifikasi Peluang (Opportunities) Sedangkan hasil identifikasi peluang (Opportunities) dari Renstra Provinsi Kalimantan Timur yang dapat menjadi pengungkit di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD - DPPKA Kota Bontang, yaitu : a.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;

b.

Adanya dukungan Walikota dan DPRD dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta

pelaporan dan

pertanggungjwaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c.

Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Kalimantan Timur berdampak pada peningkatan penerimaan perimbangan Keuangan Kota Bontang yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan Pajak bagi Kota Bontang;

d.

Pertumbuhan perekonomian Kota Bontang dalam beberapa tahun terakhir yang semakin membaik, berpengaruh terhadap perkembangan dunia usaha swasta dan bertambahnya potensi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

e.

Adanya perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tertib administrasi pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah;

f.

Adanya peningkatan koordinasi yang baik, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;

g.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bontang; Setelah menganalisa pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan

Renstra SKPD pada periode perencanaan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD.


II-25

Renstra 2011 - 2016


II-26

Renstra 2011 - 2016

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk menetapkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, langkah pertama yang dilakukan dengan memetakan interaksi antara faktor lingkungan internal dengan lingkungan eksternal melalui proses memadukan faktor-faktor internal dengan faktorfaktor eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam kaitan dengan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah dengan melakukan : 3.1

Identifikasi Permasalahan Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA)

Kota Bontang, selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator seluruh usaha Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil identifikasi permasalahan pelayanan, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan utama, sebagai berikut : Table. T-IV.C 9


III-34

Renstra 2011 - 2016

III-35

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

(1) Pelayanan Pajak & Retribusi

Capaian/Kondisi saat ini (2) Belum optimalnya SDM Aparatur.

Standar yang digunakan (3)


Internal (Kewenangan SKPD (4) Kuantitas SDM aparatur yang belum memadai masih di bawah kebutuhan riil pelaksanaan beban kerja

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)

(5) Kebijakan mutasi (penempatan) pegawai kurang memperhatikan kuantitas dan kualitas (kompetensi) aparatur. Lebih spesifik tentang teknis Pendapatan Daerah, teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah Belum ditetapkannya Subyek/Obyek pajak daerah Standar Pelayanan sebagai sumber penerimaan Minimum (SPM); Pendapatan Asli Daerah belum digali secara optimal;

Permasalahan Pelayanan SKPD (6)

Renstra 2011 - 2016

III-36


Capaian/Kondisi saat ini

Standar yang digunakan

(1)

(2)

(3)

Internal (Kewenangan SKPD


(4) Pendaerahan PBB perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah mempunyai perbedaan sistem dan prosedur dalam pengelolaannyadengan pajak daerah lainnya. Hal tersebut dapat menjadi kendala bagi Bidang pendapatan dalam proses pengelolaan pemungutan pajaknya

(5) Belum optimalnya pembinaan secara administrasi dan teknis bagi petugas pemungut pajak, bendaharawan SKPD dan PPK-SKPD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan pembinaan secara administrasi pengelolaan kekayaan/aset daerah pada SKPD; Masih banyaknya potensi wajib pajak (WP) yang belum terdaftar serta rendahnya wajib pajak (WP) yang sudah terdaftar



Renstra 2011 - 2016

III-37




(1)

(2)

(3)

Pengelolaan Keuangan Daerah

Internal (Kewenangan SKPD (4)

Sarana dan prasarana kantor masih belum memadai untuk dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja DPPKA;

Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD) (5) Penyaluran Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kota Bontang, tidak tepat waktu Belum optimalnya pembinaan bagi bendaharawan SKPD dan PPK-SKPD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

Rendahnya koordinasi secara vertikal dan horisontal; Pengendalian daya guna asset ----------------------------------------------------------------------------------------------------Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

Belum pembinaan

optimalnya administrasi


Renstra 2011 - 2016

III-38


(1) prasarana dan sarana Penunjang Pembangunan Daerah



(2)

(3)

Internal (Kewenangan SKPD


(4)

(5) pengelolaan kekayaan/aset daerah pada SKPD di lingkunganpemerintah kota; Adanya Kebijakan Regulasi yang berpengaruh pada penerimaan daerah, pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pengelolaan kekayaan asset daerah yang optimal



Renstra 2011 - 2016

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

3.2.1. Keterkaitan Tupoksi DPPKA dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang (RPJMD) Tahun 2011 – 2016 dimuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagai penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang (RPJPD) Tahun 2015 – 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang (RPJMD) juga merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sebagaimana dituangkandalam Bab VII RPJMD pada tujuan ke-5 yakni Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah, bahwa sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab DPPKA sebanyak 3 (tiga) program. Untuk menyelaraskan antara tupoksi DPPKA dengan Visi, Misi dan ProgramWalikota dan Wakil Walikota Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 -2016 juga memperhatikan dan melanjutkan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2006 – 2011 yang telah divalidasi menjadi Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang Tahun 2009 – 2011, maka program yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPPKA Tahun 2011-2016 adalah Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan DaerahdanProgram Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan / Aset Daerah. Berkaitan antara tugas dan fungsi DPPKA dengan Visi, Misi dan program yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2011 – 2016, ditekankan pada peningkatan pelayanan bagi pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholeders), dengan berpegang pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup (tiga) aspek penataan anggaran ----------------------------------------------------------------------------------------------------Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

III-39

Renstra 2011 - 2016

sektor publik, sebagaimana tergambar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu : a.

Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebijakan ini diarahkan agar daerah (Kota Bontang) dapat memanfaatkan semua

potensi sumber-sumber penerimaan daerah, untuk menjamin ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan angggaran belanja daerah. Identifikasi sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, dilakukan untuk dapat menentukan sumber-sumber penerimaan yang dapat ditingkatkan (intensifikasi), maupun untuk menggali sumber-sumber baru pendapatan daerah (ekstensifikasi), baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota Bontang, serta penerimaan daerah yang bersumber dari Lain-lain Penerimaan yang Sah. b. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung terlaksananya program-program strategis sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, untuk selanjutnya diimplementasikan setiap tahun melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). c.

Kebijakan Pembiayaan daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan dalam penganggaran

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).Dalam hal anggaran Pendapatan lebih kecil dari anggaran Belanja (Defisit APBD), maka kebijakan pembiayaan mengupayakan mencari sumber-sumber penutup defisit yang akan dialokasikan dalam rekening pembiayaan penerimaan. Sebaliknya apabila terjadi


III-40

Renstra 2011 - 2016

anggaran pendapatan lebih besar dari anggaran belanja (Surplus APBD), maka kebijakan pembiayaan akan menempatkan selisih lebih anggaran tersebut dalam rekening pembiayaan pengeluaran. 3.2.2. Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong DPPKA terhadap Visi dan Misi RPJMD 3.2.2.1. Faktor-faktor Penghambat Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, maka dapat dikemukakan faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi sebagaimana yang telah dituangkan dalam RPJMD Tahun 2011 -2016. Uraian berikut menjelaskan faktorfaktor penghambat berkaitan dengan capaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2.2.2. Faktor-faktor Pendorong Disamping faktor-faktor yang dapat menghambat dalam capaian Visi, Misi & Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga terdapat energi positif sebagai faktor

pendorongnya. Uraian berikut adalah faktor-faktor yang ditetapkan sebagai pendorong dalam mencapai visi, misi dan program dimaksud.


III-41

Renstra 2011 - 2016

III-42

Table. T-IV .C 11 Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera No.

(1)

Misi dan Program KDH Wakil KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan SKPD

(2) Misi 2 : Meningkatkan kualitas tata kepemerintahan yang baik

Tujuan 5 : Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah


(3)

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Kurangnya SDM yang memahami secara utuh konsep dan teknis tentang pendapatan daerah, pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan pengelolaan, penatausahaan dan penilaian aset daerah

Memanfaatkan SDM yang ada (khususnya yang memiliki kompetensi) Penerapan teknologi informasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta pelaksanaan pengelolaan kekayaan/aset daerah;

Renstra 2011 - 2016

III-43

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera No.

(1)



(2)

(3)

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan daerah;

Sarana dan prasarana primer dalam pendukung tupoksi seluruh Bidang di DPPKA;

Adanya Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kota Bontang;

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Belum ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM);

Kebijakan Regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan kekayaan / aset daerah;

Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset daerah

Penyaluran Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah

Dukungan Eksekutif dan Legislatif terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber penerimaan


Renstra 2011 - 2016

III-44

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera No.

(1)



(2)

(3)

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

Kota Bontang, tidak tepat waktu;

pendapatan daerah ;

Kebijakan Regulasi yang membatasi eksplorasi pendapatan daerah;

Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi Kalimantan Timur berdampak pada peningkatan penerimaan perimbangan keuangan Kota Bontang yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ( DBH) Pajak dan bukan Pajak bagi Kota Bontang.

Data kekayaan/aset daerah yang belum akurat.


Renstra 2011 - 2016

3.3.

Telaahan Rencana Strategis K/L dan Provinsi Kaltim

3.3.1. Keterkaitan Rencana Strategis DPPKA Kota Bontang dengan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kaltim Berdasarkan renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2013 visi yang akan dicapai ‘Terwujudnya Pendapatan Darah Yang Optimal untuk Memenuhi Tuntutan Penyediaan Pembiayan Daerah’. Program yang ditetapkan ada 9 (sembilan) program. Akan tetapi yang ada korelasinya dengan Renstra DPPKA Kota Bontang tidak dapat dijelaskan dalam renstra ini, karena dalam Renstra Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur program-program yang ditetapkan tidak disajikan dalam renstra tersebut. 3.3.2. Keterkaitan Rencana Strategis DPPKA Kota Bontang dengan Rencana Strategis K/L (Kementrian Keuangan) Secara tupoksi dan struktural birokrasi dalam sistem pemerintahan, DPPKA Kota Bontang berkorelasi dengan tupoksi Pemerintah Provinsi

dan K/L. Dalam

menetapkan programnya, DPPKA mengacu kepada program yang ditetapkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016. Sedangkan RPJMD Kota Bontang berpedoman pada RPJPD Kota Bontang, RTRW dan RPJM Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan RPJM Nasional. Korelasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi DPPKA sebagai leading sektor bidang pendapatan daerah dan belanja daerah. Kementerian / Lembaga yang sangat signifikan terhadap tupoksi DPPKA adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun dari kedua lembaga tersebut ditetapkan hanya salah satu yakni Kementerian Keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014 adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Perbendaharaan Negara. Namun secara implisit untuk program


III-42

Renstra 2011 - 2016

yang berkaitan dengan pendapatan dan penerimaan DPPKA adalah Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak. Selanjutnya untuk program yang berhubungan dengan target Pengelolaan Aset Daerah adalah Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayananan Lelang. Kemudian program yang ada kaitannya dengan target Penglolaan Keuangan Daerah Memperoleh Opini WTP dari BPK RI adalah Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Apabila menelaah visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra K/L (Kementerian Keuangan) dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang terdapat faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan DPPKA ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah. Berikut faktor-faktor yang dirasa dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan DPPKA. 3.3.2.1. Faktor Penghambat Beberapa faktor yang dimungkinkan dapat menghambat permasalahan pelayanan DPPKA ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Keuangan adalah : a.

Adanya pembatasan oleh Undang-Undang perpajakan, sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah

b.

Kurang optimalnya koordinasi, konsultasi, konfimasi dan konsolidasi dengan K/L terkait, khususnya tentang transfer dana ke daerah.

c.

Adanya kecenderungan penurunan produksi minyak & gas bumi

d.

Adanya peningkatan pembiayaan yg belum diimbangi dengan peningkatan lifting yg memadai dan adanya perubahan asumsi makro yg digunakan.

e.

Dengan diterapkannya desentralisasi fiskal berdampak pada Perda yg mendorong timbulnya biaya tinggi & menghambat investasi di daerah

f.

Sumber pendanaan daerah terlalu bertumpu pada alokasi pusat berupa transfer (Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil, DAU, DAK dan Dana Penyesuaian).


III-43

Renstra 2011 - 2016

3.3.2.2 Faktor Pendorong Sedangkan faktor-faktor yang diperkirakan dapat mendorong penyelesaian permasalahan pelayanan DPPKA ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra K/L (Keuangan) antara lain : a.

Secara intensif melakukan koordinasi, konsolidasi dan konfirmasi dengan Kementerian Keuangan;

b.

Adanya pelimpahan kewenangan pemungutan pajak dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

c.

Penambahan alokasi DAU sebagai dasar pembiayaan minimal untuk kebutuhan belanja pegawai.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Untuk mendapatkan hasil penentuan isu-isu strategis, maka perlu direview kembali faktor-faktor dari Pelayanan DPPKA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPPKA Kota Bontang. Apabila ditinjau dari Gambaran Pelayanan DPPKA, Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis K/L dan Sasaran Jangka Menengah pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, makalangkah-langkah yang digunakan dalam menentukan metode pembobotan adalah : 3.5.1. Menentukan skor terhadap masing—masing kriteria yang telah ditetapkan. Langkah pertama ini dilakukan dengan cara menetapkan kriteria yang akan dilakukan pembobotan, sebagaimana dituangkan dalam tabel 6 di bawah ini.


III-44

Renstra 2011 - 2016

TABEL 9 (TABEL T-IV.C.17) SKOR Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis No 1 2 3 4 5 6

Kriteria Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian Rencana strategis Provinsi Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD DPPKA Dampak yang ditimbulkan terhadap publik Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan TOTAL

Bobot 20 10 20 10 15 25 100

3.5.2. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala yang telah disusun; Langkah kedua ini dilaksanakan untuk melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui secara jelasnya mengenai penilaian isu strategis tersebut sebagaimana dituangkan dalam tabel 7 berikut ini. TABEL 10 (TABEL T-IV.C.18) Nilai Skala Kriteria No

Isu Strategis

(1) 1

(2) Kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKA masih rendah dibandingkan dengan tuntutan perbaikan pemberian pelayanan publik Subyek/Obyek pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD masih banyak yang belum terdaftar dan terdata Belum optimalnya pembinaan pebendaharaan dan penyusunan laporan keuangan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Belum optimalnya pelaksanaan manajemen aset daerah, disebabkan karena data kekayaan/aset daerah belum akurat Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan

2

3 4 5

1 (3) 10

Nilai Skala Kriteria Ke 2 3 4 5 (4) (5) (6) (7) 10 20 10 15

6 (8) 25

Total Skor (9) 90

10

10

15

10

15

15

75

10

10

15

10

15

15

75

20

10

10

10

15

15

80

15

5

20

10

10

10

70


III-45

Renstra 2011 - 2016

3.5.2. Menghitung

rata—rata

SKOR/BOBOT

setiap

isu

strategis

dengan

mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta. Langkah ketiga yang harus dilaksanakan adalah melakukan penghitungan ratarata skor/bobot dari setiap isu strategis yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui secara jelasnya mengenai hasil penghitungan dimaksudkan, dapat dilihat pada tabel 8 (tabel T-IV.C.19) di bawah ini : TABEL 11 (TABEL T-IV.C.19) Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis No (1) 1

2 3

4 5

Isu-Isu Strategis (2) Kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKA masih rendah dibandingkan dengan tuntutan perbaikan pemberian pelayanan publik Subyek/Obyek pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD masih banyak yang belum terdaftar dan terdata Belum optimalnya pembinaan pebendaharaan dan penyusunan laporan keuangan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Belum optimalnya pelaksanaan manajemen aset daerah, disebabkan karena data kekayaan/aset daerah belum akurat Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan

Total SKOR

Rata-Rata SKOR

(3) 90

(4) 15

75

12,50

75

12,50

80

13,33

70

11,66

Berdasarkan hasil perumusan isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dilakukan pemeringkatan isu-isu strategis yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian bagi penentu kebijakan dan pengambilan keputusan. Untuk mengetahui secara jelas pemeringkatan isu-isu strategis yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini : TABEL 12 Pemeringkatan Isu-Isu Strategis No (1) 1

Isu-Isu Strategis (2) Kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKA masih rendah dibandingkan dengan tuntutan perbaikan pemberian pelayanan publik


Rata-Rata SKOR (4) 15

Peringkat (5) I

III-46

Renstra 2011 - 2016

2

Subyek/Obyek pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD masih banyak yang belum terdaftar dan terdata

12,50

III

3

Belum optimalnya pembinaan pebendaharaan dan penyusunan laporan keuangan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

12,50

IV

4

Belum optimalnya pelaksanaan manajemen aset daerah, disebabkan karena data kekayaan/aset daerah belum akurat

13,33

II

5

Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan

11,66

V

Berkenaan dengan hal tersebut maka faktor-faktor dari Pelayanan DPPKA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DPPKA Kota Bontang adalah: ”Kuantitas dan kualitas SDM aparatur DPPKA masih rendah dibandingkan dengan tuntutan perbaikan pemberian pelayanan publik”.


III-47

Renstra 2011 - 2016

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET 4.1.

Visi dan Misi

4.1.1. Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah. Ketiga bidang urusan rumah tangga daerah sebagaimana uraian tersebut diatas secara totalitas merupakan satu kesatuan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek penataan anggaran sektor publik, yaitu : a.

Aspek Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebijakan ini diarahkan agar daerah dapat memanfaatkan semua potensi sumbersumber penerimaan pendapatan daerah.

b.

Aspek Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung terlaksananya program-program strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana dituangkan dalam RJPMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016,

c.

Aspek Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan dalam penganggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Ketiga aspek kebijakan tersebut merupakan gambaran kinerja DPPKA Kota

Bontang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, meningkatkan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta meningkatkan


IV-48

Renstra 2011 - 2016

pengelolaan manajemen aset daerah dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan pada aspek kesejahteraan, layanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai organisasi publik yang diberi kewenangan dalam jajaran Pemerintah Kota Bontang perlu segera menentukan sikap dan komitment tentang gambaran atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sikap dan komitment tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan sejahtera maka visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang adalah :

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL Dari rumusan Visi tersebut di atas, dapat dijelaskan makna yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut : 

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.


IV-49

Renstra 2011 - 2016



Akuntabel adalah pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Atau juga didefinisikan sebagai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.2. Misi Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi (stakeholder). Pernyataan Misi menggambarkan mengapa organisasi eksis dan berguna serta mengemukakan apa yang harus dilaksanakan agar organisasi berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam upaya untuk Mencapai Visi yang telah dietatapkan. Dalam upaya untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, yaitu sebagai berikut :

MISI I MEWUJUDKAN PELAYANAN ADMINISTRASI, PROFESIONALISME SDM, PRASARANA DAN SARANA APARATUR MISI II MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH MISI III MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG PROFESIONAL MISI IV MEWUJUDKAN DAYA GUNA ASET, PRASARANA DAN SARANA PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH


IV-50

Renstra 2011 - 2016

MISI V MEWUJUDKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

4.2

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DPPKA

4.2.1. Tujuan Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal yang ingin di capai, dihasilkan atau diwujudkan atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realitas antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein) dalam kurun waktu tertentu. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan karakteristik : a.

Idealistik dalam arti bahwa tujuan adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan sesuatu serta keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih dan lebih berhasil;

b.

Jangkauan kedepan dalam arti bahwa tujuan dapat dicapai dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan;

c.

Abstrak dalam arti bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;

d.

Konsisten dalam arti bahwa tujuan harus dicapai secara konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Berkaitan dengan rumusan tujuan sebagaimana telah dikemukukan tersebut di

atas, maka hasil rumusan tujuan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, sebagai berikut :


IV-51

Renstra 2011 - 2016

a.

Memberikan Pelayanan Administrasi Yang Berkualitas Dengan Peningkatan Kemampuan Aparatur;

b.

Meningkatkan pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Pandapatan Daerah;

c.

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional.

d.

Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah

e.

Meningkatkan Pengendalian Daya Guna Aset, Prasarana dan Sarana Penunjang Pembangunan Daerah

f.

Meningkatkan kinerja Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel.

4.2.2. Sasaran Sasaran merupakan target spesifik dari suatu tujuan yang ingin dicapai, dihasilkan dan diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terpokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran harus bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, sehingga dapat diukur, dinilai serta berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu, baik bulanan, triwulan, semester atau tahun. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang dalam kurun waktu lima tahun kedepan akan dipokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesionalisme aparatur yang mampu mendukung perwujudan peningkatan kinerja SKPD - DPPKA serta peningkatan mutu pelayanan. Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka DPPKA Kota Bontang menetapkan sasaran dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut : a.

Tercapainya tertib administrasi perkantoran;


IV-52

Renstra 2011 - 2016

b.

Tersedianya Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan kerja dinas;

c.

Peningkatan Disiplin Aparatur;

d.

Peningkatan Kompetensi Aparatur;

e.

Tersedianya data/informasi hasil pelaksanaan tupoksi DPPKA ;

f.

Terlaksananya kinerja pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan

IV-53

teknologi informasi; g.

Tergalinya semua potensi Sumber-sumber penerimaan PAD;

h. Tercapainya peningkatan Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Keuangan setiap tahunnya; i.

Terlaksananya penganggaran dan pengelolaan belanja daerah;

j.

Terlaksananya pengendalian pengelolaan Kas Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;

k.

Tersedianya Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan kerja dinas;

l.

Terlaksananya penganggaran dan pengelolaan belanja daerah;

m. Tercapainya optimalisasi pendayagunaan kekayaan/aset daerah; n. Terlaksananya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabe; Untuk lebih mengetahui lebih jelas mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, dapat dilihat sebagaimana tabel 9 di bawah ini TABEL 13

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Memberikan Pelayanan Adm yg berkualitas dgn pening katan kemampuan Aparatur

Tercapainya tertib administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target Kinerja Pada Tahun Ke2011

2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Peningkatan Disiplin Aparatur


2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2016

(10)

-

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.9

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.10

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.11

Penyediaan Makanan dan Minuman

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.12

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

1.13

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

-

100

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

80.00

80.00

-

-

Pembangunan Pos Jaga Pembangunan Gedung Arsip 2 Lantai dan Pengecoran Halaman Gedung Serta tempat parkir Perluasan Gedung Kantor 1.16 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.14 1.15

Tersedianya Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan kerja dinas

IV-54

2.2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

2.3

Pengadaan Peraralatan Gedung Kantor

-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

2.4

Pengadaan Mebeleur

22.16

-

31.90

-

45.94

-

2.5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100

-

-

-

-

-

2.6


-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

2.7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

2.8

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

2.9

Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Aset

100

-

-

-

-

-

2.10

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100

-

-

-

-

-

2.11

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

100

-

-

-

-

-

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

100

3.2

Pembinaan Mental & Fisik Aparatur

-

100

-

-

-

-

3.3

Simulasi/pelatihan pengembangan kepribadan aparatur

-

100

-

-

-

-


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

Peningkatan Kompetensi Aparatur

Tersedianya data/informas i hasil pelaksanaan tupoksi DPPKA

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatka n Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

4

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

4.2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

-

100

-

-

-

-

4.3

Aplikasi / system tentang pengelolaan barang/Jasa SKPD

-

100

-

-

-

-

4.4

Aplikasi / system tentang kearsipan (surat menyurat)

-

100

-

-

-

-

4.5

Pengadaan Sistem Penatausahaan Persediaan Barang ( SPPB )

-

100

-

-

-

-

4.6

Pembangunan data base informasi kearsipan

-

57.14

42.86

-

-

-

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

5.3

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

5.4

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

10.07

12.08

14.50

17.40

20.88

25.06

5.5

Penyusunan RENSTRA SKPD

28.67

-

-

-

-

71.33

5.6

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD

-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

5.7

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset DPPKA

-

100

-

-

-

-

47.62

52.38

-

-

-

-

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.2

2

IV-55

Terlaksananya 6 Program Peningkatan dan penganggaran Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Daerah pengelolaan 6.1 Penyusunan Analisa Standar Belanja belanja daerah 6.2 Penyusunan Standar Satuan Harga

12.74

15.28

15.65

17.21

18.78

20.34

6.3

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

-

-

50.00

-

50.00

-

6.4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

12.96

14.26

15.68

17.25

18.98

20.87

6.5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

12.96

14.26

15.68

17.25

18.98

20.87

6.6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

12.96

14.26

15.68

17.25

18.98

20.87

6.7

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

12.96

14.26

15.68

17.25

18.98

20.87

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

10.89

11.98

14.37

17.24

20.69

24.83

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

10.89

11.98

14.37

17.24

20.69

24.83

Sosialisasi Permendagri No.32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Bontang

-

100

-

-

-

-

6.8

6.9

6.10


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

IV-56


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 6.11

Penyusunan Rancangan Peraturan Walkota tentang pajak daerah

-

50.00

-

50.00

-

-

6.12

Penyusunan Pergeseran APBD

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.13

Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.14

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.15


100

-

-

-

-

-

6.16

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.17

Bimtek Tatacara Pemotongan dan Penyetoran PPN dan PPh

-

100

-

-

-

-

6.18

Kajian Akademik Tentang Kesejahteraan Pegawai

-

100

-

-

-

-

6.19

Bimtek Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

-

100

-

-

-

-

6.20

Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Dan Belanja

-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

6.21

Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Kota Bontang

-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

100

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

6.22

6.23

Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Koota Bontang Review Terhadap Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang

6.24

Review sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

6.25

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

-

13.44

16.13

19.35

23.22

27.86

6.26

Penyusunan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

-

100

-

-

-

-

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

6.27

Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD

6.28

Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

-

100

-

-

-

-

6.29

Penyusunan Aplikasi Akuntansi Penerimaan

-

100

-

-

-

-

6.30

Sosialisasi PP/71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang

-

-

100

-

-

-

6.31

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi

-

100

-

-

-

-

6.32

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

-

-

-

100

-

-

6.33

Penyusunan Kajian Potensi

-

100

-

-

-

-


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

IV-57


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) 6.34

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.35

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.36

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP berdasarkan PP No.71/2010

-

-

100

-

-

-

Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

-

100

-

-

-

-

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.41

Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.42

Peningkatan /Pengembangan system informasi keuangan daerah

-

28.57

-

33.33

-

38.10

6.43

Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah

-

-

-

-

100

-

6.44

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

-

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

6.45

Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

-

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan/Dokumen Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penyusunan APBD Online Berbasis WEB

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

Pengadaan Paket Piranti Lunak Pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Eksekutif

-

100

-

-

-

-

Pengadaan Paket Piranti Lunak Transfer data Elektronik Keuangan Daerah

-

100

-

-

-

-

6.50

Pemeliharaan Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Daerah

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

6.51

Pemeliharaan System penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD di seluruh SKPD Pemerintah Kota Bontang

-

-

33.33

-

33.33

33.33

Pemeliharaan Sistem Informasi Akuntansi SKPD di seluruh SKPD Kota Bontang

-

16.38

18.02

19.82

21.80

23.98

Peningkatan Sistem Informasi Pendataan (Berbasis GIS )

-

100

-

-

-

-

6.37

6.38

6.39

6.40

6.46

6.47

6.48

6.49

6.52

6.53


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

IV-58


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Pemeliharaan system informasi manajeman pendataan PBB Berbasis GIS

-

-

25.00

25.00

25.00

25.00

6.55

Verifikasi Penerima Dana Hibah Pemerintah Daerah

100

100

-

-

-

-

6.56

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD (SIP APBD)

-

100

-

-

-

-

-

-

6.54

-

6.57

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial 2012

-

100

6.58

Kajian Akademis insetif untuk Masyarakat

-

100

-

-

-

-

6.59

Asistensi Analisis Standar Belanja (ASB)

-

100

-

-

-

-

6.60

Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Lanjutan

-

-

100

-

-

-

6.61

Pedoman Penyusunan RKA SKPD

-

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

6.62

Penyusunan Laporan Semester I Barang Milik Daerah

-

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

6.63

Pendataan dan Penilianan barang Milik Daerah yang belum ada Nilainya

-

12,5

12,5

12,5

12,5

12,5

6.64

Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

-

100

-

-

-

-

6.65

Sosialisasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

-

100

-

-

-

-

Bimbingan Teknis Pedoman Penyajian Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

-

100

-

-

-

-

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

-

100

-

-

-

-

6.68

Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

-

-

25.00

25.00

25.00

25.00

6.69

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBD

-

-

100

-

-

-

6.70

Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

-

100

-

-

-

6.71

Pendampingan dalam rangka menghadapi Audit Eksternal

-

-

25.00

25.00

25.00

25.00

6.72

Evaluasi dan Apresiasi terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan

-

-

25.00

25.00

25.00

25.00

6.73

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Aktual

-

-

-

33.3

33.3

33.3

100

-

-

-

-

-

6.66

6.67

7

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.1 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4) 7.2

2

Mewujud kan pening katan kapa sitas pengelo laan keuang an dan pembiayaan pembangun an daerah

Terlaksananya pengendalian pengelolaan Kas Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 8.1 Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian Pegawai

IV-59


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

8

8.2

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan

100

-

-

-

-

-

8.3

Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

100

-

-

-

-

-

8.4

Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

100

-

-

-

-

-

8.5

Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD Online Berbasis WEB

100

-

-

-

-

-

Pengadaan Software Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Daerah

100

-

-

-

-

-

Pengadaan Sistem Informasi Akuntansi SKPD di seluruh SKPD Kota Bontang

100

-

-

-

-

-

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perjalanan Dinas

-

100

-

-

-

-

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perjalanan Dinas

-

-

100

-

-

-

Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian

-

-

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

100

-

-

-

-

-

10.3

Forum Komunikasi dan Konsolidasi Daerah Pengolah Minyak dan Gas

12.08

14.50

16.01

17.52

19.03

20.85

10.4

Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas

-

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

10.5

Peningkatan Sistem Informasi Manajeman Pajak Bumi dan Bangunan

-

-

35.12

33.28

31.59

-

Pengadaan Sistem Informasi Manajeman Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

-

51.52

48.48

-

-

-

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas

-

-

-

33.33

33.33

33.33

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 9.1 Penyusunan Produk Hukum tentang Perhitungan Pajak Dan Retribusi Daerah 3

Meningkatk an pelaks Intensifikasi & Ekstensifikasi sumbersumber penerimaan pandapatan daerah

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun

10

Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah 10.1 Evaluasi perkembangan penerimaan PBB 10.2

10.6

10.7


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)

IV-60


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tanah ( BPHTB) 10.8

Pengadaan Payment Online Sistem Pembayaran PBB

-

51.34

48.66

-

-

-

10.9

Pemeliharaan Payment Online Sistem Pembayaran PBB

-

-

-

-

99.01

0.99

10.10

Penyusunan Produk Hukum tentang Perhitungan Pajak Dan Retribusi Daerah

-

95.00

-

-

-

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

-

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

-

52.39

47.61

-

-

-

Sosialisasi Peraturan-Peraturan tentang Pajak Daerah Kepada Masyarakat

-

30.21

33.23

36.56

-

-

Penyusunan Target Anggaran Pendapatan dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

16.52

18.18

16.33

16.33

16.33

16.33

Evaluasi Laporan Penyampaian Penerbitan SKPD,SKRD, Pembuatan dan Penyusunan LaporanAir dan Listrik

47.62

52.38

-

-

-

-

10.16

Insentif petugas penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan

45.45

54.55

-

-

-

-

10.17

Fasilitasi Pendaerahan PBB sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

100

-

-

-

-

-

10.11

10.12

10.13

10.14

10.15

100

10.18

Peremajaan Basis Data Sismiop Pajak Bumi dan Bangunan

-

30.93

32.99

36.08

-

-

10.19

Validasi dan Monitoring data pajak daerah

-

48.78

51.22

-

-

-

10.20

Bimbingan Teknis dalam rangka pelaksanaan Pendaerahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan

-

100

-

-

-

-

Fasilitasi Pengelolaan Pajak dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

-

-

25

25

25

25

100

-

-

-

-

25

25

25

25

100

-

-

-

-

10.21

10.22

Intensifikasi Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

10.23

Pemeliharaan SISMIOP PBB

10.24

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

10.25 10.26 10.27

Verifikasi Lapangan Atas Pemungutan BPHTB

-

-

25

25

25

25

Penghapusan Piutang pajak Pemerintah Kota Bontang

-

-

25

25

25

25

Launching Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan

-

-

100

-

-


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

(1)

(2)

(3)

4

meningkat kan pengen dalian daya guna aset, prasarana dan sarana penunjang pembangun an daerah

Indikator Kinerja

IV-61


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

11.69

14.02

15.22

18.27

19.49

21.31

13.90

16.68

16.83

17.04

17.58

17.96

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

100

-

-

-

-

-

Penyusunan Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

100

-

-

-

-

-

11.5

Inventarisasi Lokasi Aset Pemerintah Kota Bontang

100

-

-

-

-

-

11.6

Pengumpulan Data Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barng Milik Daerah

100

-

-

-

-

-

Pengumpulan Data Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang

100

-

-

-

-

-

Pendataan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bontang ( Sensus Barang )

100

-

-

-

-

-

(4) Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Terlaksananya 11 Program Peningkatan Manajemen penganggaran Informasi Kekayaan / Aset Daerah dan 11.1 Inventarisasi dan Serah Terima pengelolaan Barang Milik Daerah belanja daerah 11.2 Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 11.3

11.4

11.7

11.8

11.9

Penilaian Barang Milik Daerah

-

100

-

-

-

-

11.10

Penghapusan Barang Milik Daerah

-

100

-

-

-

-

11.11

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

-

100

-

-

-

-

11.12

Pelelangan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

-

100

-

-

-

-

Pembangunan Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2 DPPKA

-

100

-

-

-

-

Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang unit (RKBU dan RKPBU )

-

18.32

19.37

19.91

20.93

21.48

11.15

Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

-

17.27

18.74

20.18

20.75

23.06

11.16

Penilaian Barang Milik Daerah (Appraisal )

-

-

100

-

-

-

11.17

Penyusunan Buku Saku Pengelolaan Barang Milik Daerah

-

100

100

-

-

-

11.18

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Penyimpan Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

-

100

-

-

-

-

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

-

100

-

-

-

-

Penjualan Barang Milik Daerah

-

-

33,3

33,3

33,3

-

11.13

11.14

11.19

11.20


Renstra 2011 - 2016

No

Tujuan

Sasaran S

Indikator Kinerja

(1)

(2)

(3)

(4)


2012

2013

2014

2015

2016

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

11.21

Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihapus

-

-

100

-

-

-

11.22

Penyusunan Perwali tentang pinjam pakai Barang Milik Daerah

-

-

100

-

-

-

11.23

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Sewa Barang Milik Daerah

-

-

100

-

-

-

11.24

Penyusunan Perwali tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

-

-

100

-

-

-

Penyusunan Perwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bontang

-

-

100

-

-

-

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pembantu dan Pengurus Barang

-

-

-

33,3

33,3

33,3

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pembantu Pengurus Barang dari UPTD dan Sekolah

-

-

-

33,3

33,3

33,3

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Kepala SKPD

-

-

-

33,3

33,3

33,3

Penyempurnaan Sistem Aset Barang Milik Daerah

-

-

-

50

50

-

11.25

11.26

11.27

11.28

11.29

4.3.

IV-62

Informasi

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah DPPKA

4.3.1. Strategi Perencanaan strategis sebagai salah satu unsur manajemen strategis menjadi suatu yang urgen, dikonseptualisasikan dan diplikasikan dalam proses pembuatan keputusan berdasarkan perkiraan masa depan. Sedangkan strategi adalah cara efektif yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam upaya mencapai tujuan, sasaran dan misi dalam konsistensi Visi organisasi. Tujuan, sasaran dan strategi adalah tahap akhir dari perencanaan strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai lini terbawah. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dengan melakukan strategi tertentu untuk mencapainya. Strategi yang akan ditempuh DPPKA dalam mencapai visi, misi dan sasaran adalah : a. Peningkatan dan pengembangan kemampuan aparatur dibidang Administrasi kepegawaian, tata kelola barang dan administrasi perkantoran;


Renstra 2011 - 2016

b. c. d. e.

Merencanakan kegiatan sebagai penunjang tupoksi dinas; Pengembangan mental, pola pikir dan kepribadian aparatur; Peningkatan dan pengembangan kemampuan SDM di semua bidang pada DPPKA; Menyusun kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan DPPKA; f. Peningkt kepatuhan WP melalui pembetulan SPT; g. Penguatan landasan hukum optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber penerimaan pendapatan daerah; h. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun; i. Optimalisasi pengelolaan Keuangan Daerah; j. Peningkatan dan pengembangan sistem komputerisasi pengelolaan keuangan daerah yang interkoneksi antar program aplikasi; k. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang tupoksi; l. Penatausahaan kekayaan negara yg handal & akuntable; m. Penguatan landasan hukum pelaksanaan pengelolaan kekayaan/asset daerah; n. Peningkatan koordonasi dan konsolidasi dengan SKPD terkait, dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 4.3.2. Kebijakan Setelah beberapa strategi untuk mencapai tujuan ditetapkan, untuk memperlancar capaian tersebut pemerintah akan menetapkan kebijakan. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah disusun oleh DPPKA pada tahun 2011 – 2016, maka rencana Kebijakan yang akan dilakukan adalah : a. Peningkatan dan pengembangan administrasi Pemerintahan Daerah; b. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. Pembinaan SDM yang beraklaq dan berbudi luhur; d. Peningkatan kapasitas profesionalisme aparatur pemerintah daerah; e. Penataan Administrasi Pemerintahan; f. Peningkatan kwalitas pelayanan kepada Masyarakat g. Optimalisasi pendapatan daerah; h. Penataan Administrasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; i. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang transparan dan akuntable; j. Efisiensi & akurasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; k. Peningkatan Prasarana dan Sarana Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


IV-63

Renstra 2011 - 2016

l.

Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Keuangan & Kekayaan Daerah yang transparan dan akuntable; m. Ketersediaan data aset yang akurat dan pengamanan kekayaan negara yg secara administratif, hukum & fisik; n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel utk mencapai opini ”Wajar Tanpa Pengecualian”


IV-64

Renstra 2011 - 2016

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1.

Rencana Program dan Kegiatan 5.1.1. Rencana Program Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai startegis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Bontang dalam mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah, maka program yang telah ditetapkan untuk Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang tahun 2011-2016 hanya ada 4 (Empat) program diluar program-program rutin. Ketiga program tersebut adalah Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2011, program yang telah ditetapkan sebanyak 12 (duabelas) program termasuk program rutin. Dari jumlah tersebut 4 (empat) program dinyatakan tidak ada korelasinya dengan RPJMD Kota Bontang. Program dimaksud adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi , Program Peningkatan Kualitas pelayanan Publik dan Program Penataan Peraturan Perundangundangan.


V -78

Renstra 2011 - 2016

Dalam kaitan tersebut rencana program yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang pada tahun 2011 – 2016 dapat dijelaskan sesuai tabel-5.1 berikut : No

Program yang ditetapkan dalam DPA 2011 Renstra 2011-2016 (yang

dilaksanakan untuk tahun 2012-2016)

1



2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


6

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

7

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


8

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

-

9

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


10

Program Penataan Perundang-undangan

11

Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah


12

Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan / Aset Daerah


Peraturan -

Apabila memperhatikan tabel-5.1 diatas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan DPA-DPPKA tahun 2011 program yang ditetapkan sejumlah


V -79

Renstra 2011 - 2016

12 (duabelas) program. Demikian halnya dengan program yang ditetapkan dalam Renstra 2011 – 2016. Namun dalam pelaksanaanya untuk tahun 2012 – 2016, 3 (tiga) program dimaksud (Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan) tidak diimplementasikan. Hal ini untuk menyesuaikan dengan RPJMD Kota Bontang. 5.1.2. Rencana Kegiatan Penyusunan rencana kegiatan adalah upaya menetapkan suatu tindakan dan aktivitas yang diperlukan oleh pihak yang terlibat dalam rangka melaksanakan program guna pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan untuk menindaklanjuti program yang telah ditetapkan berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang. Untuk membantu memudahkan dalam memahami rencana kegiatan berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang tahun 2011 – 2016 dapat dilihat dalam tabel-5.2 berikut :

1

Program dan Kegiatan berdasarkan DPA 2011

Program dan Kegiatan berdasarkan Renstra 2011-2016


1

Ket


1.1

Penyediaan Jasa Surat menyurat

1.1

Penyediaan Jasa Surat menyurat

tetap

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

tetap

1.3

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan dan

1.3

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan dan

tetap


V -80

Renstra 2011 - 2016



operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Baru tetap

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.5

1.6

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

1.7

Penyediaan Komponen Instelasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

tetap

1.7

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

tetap

1.8


1.9


tetap

1.9


1.10


tetap

1.10


1.11


tetap

1.11

Rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah

1.12

Rapat-rapat Koordinasi ke luar daerah

tetap

1.12

Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran

1.13

Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran

tetap

1.5

2

Ket

operasional 1.4

1.4

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur

V -81

1.6

2

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 2.1

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kegt baru (Sekret)

2.3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegt baru (Sekret)

2.1

Pengadaan Mebeleur

2.4

Pengadaan Mebeleur

2.2

Pemeliharaan rutin /

2.5

Pemeliharaan rutin /


utk 2012- 2016

Renstra 2011 - 2016


2.3


berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas jabatan dan operasional

berkala gedung kantor 2.6

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas jabatan dan operasional

dilakukan perub kode rekening

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

2.7

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Utk thn 2012 – 2016 kegt dipisah sesuai dgn fungsi, menyesuaikan dgn permen 13

2.5

Rehabilitasi sedang / berat gudang Aset

2.8

Rehabilitasi sedang / berat gudang Aset

Utk thn 2012 – 2016 tdk dianggarkan

2.6

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor

2.9

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor

Utk thn 2012 – 2016 tdk dianggarkan

2.10

Pembangunan Pos Jaga

Kegt baru (Sekret)

Pembangunan Gedung Arsip 2 Lantai dan Pengecoran Halaman Gedung Serta tempat parkir 2.12 Perluasan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegt baru (Sekret)

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1

3

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

3.1

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1

Pendidikan dan Pelatihan Formal

4

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.3 Pembinaan Mental & Fisik Aparatur 3.4 Simulasi/pelatihan pengembangan kepribadian aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1

Kegt baru (Sekret)

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

3.2

4

Ket

2.4

2.11

3

V -82

Pendidikan dan Pelatihan Formal


Kegt baru (Sekret) Kegt baru (Sekret) Kegt baru (Sekret)

Renstra 2011 - 2016


5

Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan


5

V -83

Ket

4.2

Bimbingan Teknis implementasi Peraturan perundangundangan

4.3

Aplikasi/system tentang pengelolaan barang/jasa SKPD

4.4

Aplikasi/system tentang kearsipan (surat menyurat)

4.5

Pangadaan Sistem Penatausahaan Persediaan Barang (SPPB)

4.6

Pengembangan Data Base Informasi Kearsipan

Berubah judul kegt (pembangunan menjadi pengembangan)

4.7

Pembentukan karakter aparatur dalam bekerjasama " Team Building"

Kegiatan Baru (Akun)

4.8

Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur


5.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.2


5.2


5.3


5.3


5.4

Penyusunan Laporan

5.4



Renstra 2011 - 2016



Akuntabilitas 5.5

6

Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 6.1

7

Penyusunan Renstra SKPD


5.6


5.7


5.8

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

6.1

Pelaksanaan Pameran Pembangunan

-



5.5

7.


7.1

Penyusunan Analisa Standard Belanja

7.1

Penyusunan Analisa Standard Belanja

7.2

Penyusunan Standard Satuan Harga

7.2

Penyusunan Standard Satuan Harga

7.3

Penyusunan Raperda tentang Pajak Daerah

7.4

Penyusunan Raperda tentang APBD

Penyusunan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

7.5

Penyusunan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD

7.6

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD

Penyusunan

7.7

Penyusunan Rancangan

7.3

7.4

7.5


Ket

V -84

Renstra 2011 - 2016



Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

V -85

Ket

Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

7.6

Penyusunan Raperda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

7.8

Penyusunan Raperda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

7.7

Penyusunan Rancangan Perkada ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

7.9

Penyusunan Rancangan Perkada ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

7.10

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah

7.11

Sosialisasi Permendagri No.32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Bontang Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Penyusunan pergeseran APBD

7.12

Penyusunan pergeseran Kegt ini dianggarkan 2 (dua) kali dlm satu APBD

Penetapan Bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD serta SKPKD

7.13

Penetapan Bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD serta SKPKD

7.14

Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan APBD

7.15

Penyusunan Standard

7.8

7.9

Kegt baru (Bid Pendapatan) . Keg

baru bid.Keu

prog, krn pd DPA thn 2011 terjadi kekeliruan dlm menetapkan kode rekening. Utk t.a. 2012 – 2016 kode rek menyesuaikan pd permen 13


Kegt ini dianggarkan 2 (dua) kali dlm satu prog, krn pd DPA thn 2011 terjadi kekeliruan dlm menetapkan kode rekening. Utk t.a. 2012 – 2016 kode rek menye-suaikan pd permen 13

Renstra 2011 - 2016



V -86

Ket

Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah 7.16


7.17


7.18

Kegt ini msk dlm Pendataan & inventari Prog.Peningk sasi barang milik daerah Manajemen Informasi Pemkot Bontang (Sensus Kekayaan/Aset Barang) Daerah.

7.10

Penyusunan Laporan Realisasi Semesteran Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Kota Bontang

7.19

Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja

7.20

Penyusunan Laporan Realisasi Semesteran Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Kota Bontang

7.21

Review Terhadap Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang

7.22

Penyusuanan Review tentang kebijakan Akuntansi berbasis akrual

7.23


7.25

Review sistem dan


Kegt ini dianggarkan 2 (dua) kali dlm satu prog, krn pd DPA thn 2011 terjadi kekeliruan dlm menetapkan kode rekening. Utk t.a. 2012 – 2016 kode rek menyesuaikan pd permen 13

Keg baru Akuntansi

bid.

Keg baru bid.Keu

Renstra 2011 - 2016



V -87

Ket

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 7.26

Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pd DPA 2011 kegt ini masuk pd prog Peningk Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah. Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, judul kegt berubah

7.27

Inventarisasi aset Pemerintah Kota Bontang Berbasis Lokasi

Pd DPA 2011 kegt ini masuk pd prog Peningk Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah. Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, judul kegt berubah

7.28

Penyusunan Aplikasi Akuntansi Penerimaan

7.29

Sosialisasi PP/71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bontang

7.30

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi

Keg Baru Bid.Akun

7.31

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang Berbasis Akrual

Keg Baru Bid.Akun

7.32

Penyusunan kajian potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

7.32


Pd DPA 2011 kegt ini msk dlm prog perenc pemb daerah. Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, di kelompokan dlm prog Peningk & Pengemb. Pengelolaan Keuda

7.33


Pd DPA 2011 kegt ini msk dlm prog perenc pemb daerah. Dlm renc prog & kegt


Renstra 2011 - 2016



V -88

Ket tahun 2012 – 2016, di kelompokan dlm prog Peningk & Pengemb. Pengelolaan Keuda

7.34 7.36

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

7.37

Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP berdasarkan PP No. 71/2010

7.38

Pemeliharaan dan Pengembangan System Informasi Penggajian Pegawai Pemeliharaan system Informasi Keuangan daerah

Pd DPA 2011 kegt ini msk Prog Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

7.40

Peningkatan/Pengemba ngan system informasi keuangan daerah

Kegt baru (Bid Keu)

7.41

Penyusunan System informasi pengelolaan keuangan daerah

Kegt baru (Bid Keu)

7.42


Kegt baru (Bid Keu)

Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan

Kegt baru (Bid Keu)

7.39

7.43


Pd DPA 2011 kegt ini masuk pd prog Prog. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, di kelompokan dlm prog Peningk & Pengemb. Pengelolaan Keuda

Renstra 2011 - 2016



V -89

Ket

daerah 7.11

Pemeliharaan System Informasi Manajemen Kearsipan

7.12

Verifikasi Penerima Dana Hibah Pemerintah Daerah

7.13

Penyusunan Revisi Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial

7.44

7.45

7.46

Pemeliharaan System Informasi Manajemen Kearsipan /Dokumen Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Verifikasi Penerima Dana Hibah Pemerintah Daerah Penyusunan Revisi Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial

Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016 berubah judul keg.

Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016 ( Akuntansi dan Aset) Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016 ( Bidang Aset )

7.47

Pemeliharaan system informasi penyusunan APBD online berbasis WEB

Pd DPA 2011 kegt ini msk dlm prog perenc pemb daerah. Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, di kelompokan dlm prog Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

7.48

Pengadaan Paket Piranti Lunak Pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Eksekutif

Kegt baru (Bid Keu)

7.49

Pengadaan Paket Piranti Lunak Transfer data Elektronik Keuangan Daerah

Kegt baru (Bid Keu)

7.50

Pemeliharaan System Informasi Eksekutif Keuangan Daerah

7.51

Pemeliharaan system penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD dseluruh SKPD Pemerintah Kota Bontang


Kegt baru (Bid Keu)

Renstra 2011 - 2016



V -90

Ket

7.52

Pemeliharaan System akuntansi SKPD diseluruh SKPD Kota Bontang

Kegt baru (Bid Keu)

7.53

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegt baru (Bid Keu)

7.54


Kegt baru (Bid Keu)

7.55

Sosialisasi Terhadap Potongan-Potongan Pegawai

Kegt baru (Bid Keu)

7.56


Kegt baru (Bid Keu)

7.57


Kegt baru (Bid Keu)

7.58

Peningkatan Sistem Informasi Pendataan berbasis GIS

Kegt baru (Bid Aset & Pendapatan)

7.59

Pemeliharaan System informasi manajemen pendataan PBB berbasis GIS

7.60


Kegt baru (Bid Keu)

7.61

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial 2012

Kegt baru (Bid Keu)

7.62


Kegt baru (Bid Keu)

7.63


Kegt baru (Bid Keu)

7.63

Penyusunan Analisis

Kegt baru (Bid Keu)


Kegt baru (Bid Pendapatan)

Renstra 2011 - 2016



V -91

Ket

Standar Belanja (ASB) Lanjutan 7.65


7.66


Kegt baru (Bid Aset)

7.67


Kegt baru (Bid Aset)

7.68


Kegt baru (Bid Keu)

7.69

Sosialisasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Kegt baru (Bid Keu)

7.70


Kegt baru (Bid Keu)

7.71


Kegt baru (Bid Keu)

7.72


Keg Baru Bid.Akun

7.73


Kegt baru (Bid Keu)

7.74


Kegt baru (Bid Keu)


Kegt baru (Bid Keu)

Renstra 2011 - 2016


8

9


V -92

Ket

7.75


Keg Baru Bid.Akun

7.76


Keg Baru Bid.Akun

7.77


Keg Baru Bid.Akun

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.1



8.2



Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, di kelompokan dlm prog Peningk & Pengemb. Pengelolaan Keuda

9.1

Pemeliharaan dan Pengembangan System Informasi Penggajian Pegawai

9.2

Pengadaan System Informasi Manajemen Kearsipan

Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, di kelompokan dlm prog Peningk & Pengemb. Pengelolaan Keuda

9.3

Peningkatan Sistem Informasi

utk renc prog & kegt thn 2012–2016 dikelom


Renstra 2011 - 2016


9.4


utk renc prog & kegt thn 2012–2016 dikelom pokan kedlm Prog Peningk & Pengemb Pengelolaan Keuda

9.5

Pengembangan system informasi penyusunan APBD online berbasis WEB

Dlm renc prog & kegt tahun 2012 – 2016, di kelompokan dlm Prog Peningk & Pengemb Pengelolaan Keuda

9.6

Pengadaan Software System Informasi Eksekutif Keuangan Daerah

Kegt baru (Bid Keu)

9.7

Pengadaan System Informasi akuntansi SKPD diseluruh SKPD Kota Bontang

Kegt baru (Bid Keu)

9.2

9.3

11

Ket pokan kedlm Prog Peningk Penerimaan Pendapatan Daerah.

Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) Pemeliharaan system Informasi Keuangan daerah

9.1

10

V -93

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perjalanan Dinas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Perjalanan Dinas Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian

Program Peraturan Perundang-undangan 10.1 Penyusunan Produk Hukum yang berkaitan dengan perhitungan Pajak dan Retribusi daerah Program Peningkatan


Kegiatan baru (Bid. Sekretariat)



utk renc prog & kegt thn 2012–2016 dikelom pokan kedlm Prog Peningk Penerimaan Pendapatan Daerah.

Renstra 2011 - 2016



V -94

Ket

Penerimaan Pendapatan Daerah 11.1

Evaluasi Perkembangan Penerimaan PBB

11.1

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

11.2

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah

11.2

Forum Komunikasi dan Konsilidasi Daerah Penghasil/Pengolah Minyak dan Gas

11.3

Forum Komunikasi dan Konsilidasi Daerah Pengolah Minyak dan Gas Bumi

11.4

Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

11.5

utk kegt thn 20122016 Judul kegiatan berubah


11.6

Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)

11.7

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)

11.8

Pengadaan Paymeant Online System Pembayaran PBB

11.9

Pemeliharaan Paymeant Online System Pembayaran PBB

11.10

Penyusunan Produk Hukum tentang perhitungan Pajak dan Retribusi daerah

Pd DPA 2011 kegt ini msk dlm prog Peraturan Per-UU-an. Utk renc prog & kegt 20122016. kode rek menyesuaikan pd permen 13.

11.11

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen





Renstra 2011 - 2016



11.12

11.3

11.4

11.5

11.6

Pendapatan Daerah (SIMPATDA) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA)

11.13

Sosialisasi PeraturanPeraturan tentang Pajak Daerah kepada Masyarakat

Penyusunan target anggaran pendapatan dan evaluasi penerima-an pendapatan daerah Evaluasi laporan penyampaian penerbitan SKPD/ SKRD, pembuatan dan penyusunan laporan Insentif Petugas Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan

11.14

Penyusunan target anggaran pendapatan dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah

11.15

Evaluasi laporan penyampaian penerbitan SKPD/ SKRD, pembuatan dan penyusunan laporan

11.16

Insentif Petugas Penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan

Fasilitasi Pendaerahan PBB sesuai Undangundang No. 28 Tahun 2009

11.17 Fasilitasi

Pendaerahan PBB sesuai Undangundang No. 28 Tahun 2009

11.18

Peremajaan basis data Sismiop Pajak Bumi dan Bangunan

11.19

Validasi & Monitoring data pajak daerah

11.20 Bimbingan Teknis dalam

rangka pelaksanaan Pendaerahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan


V -95

Ket

Pd DPA 2011 kegt ini msk dlm prog Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Utk renc prog & kegt 2012-2016, kode rek.nya menyesuaikan pd permen 13 dan berubah judul keg.

Renstra 2011 - 2016


Program dan Kegiatan berdasarkan Renstra 2011-2016 Sektor Perkotaan dan Pedesaan

11.21 Fasilitasi Pengelolaan Pajak dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

11.22 Intensifikasi Pengelolaan

PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

11.23 Pemeliharaan SISMIOP PBB

11.24 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

11.25 Verifikasi Lapangan Atas Pemungutan BPHTB

11.26 Penghapusan Piutang

pajak Pemerintah Kota Bontang

11.27 Launching Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

12

Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah

12.

Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset Daerah

12.1

Inventarisasi dan Serah Terima Barang Milik Daerah

12.1

Inventarisasi dan Serah Terima Barang Milik Daerah

12.2

Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

12.2

Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

12.3

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan

12.4

Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang

12.3

12.4


Ket

V -96

Renstra 2011 - 2016



Pengelolaan Barang Milik Daerah

V -97

Ket

Milik Daerah

12.5


12.5


12.6

Pengumpulan Data Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

12.6

Pengumpulan Data Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kegt baru (Bid. Aset)

12.7

Pengumpulan Data Harga Barang/Jasa Pemkot Bontang

12.7

Pengumpulan Data Harga Barang/Jasa Pemkot Bontang


12.8

Pendataan & inventari-sasi barang milik daerah Pemkot Bontang (Sensus Barang)

12.8

Pendataan & inventarisasi barang milik daerah Pemkot Bontang (Sensus Barang)

12.9



12.10

Penghapusan Barang Milik Daerah


12.11

Pemanfaatan Barang Milik Daerah


12.12

Pelelangan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang


12.13

Pembangunan Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2 DPPKA


12.14

Penyusunan Rencana Kebutuhan & Pemeliha raan Barang Unit (RKBU & RKPBU)

12.15

Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

12.16

Penilaian Barang Milik


Renstra 2011 - 2016


Program dan Kegiatan berdasarkan Renstra 2011-2016 Daerah (Appraisel ) 12.17


12.18


12.19

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

12.20


12.21


12.22

Penyusunan Perwali tentang pinjam pakai Barang Milik Daerah

12.23


12.24

Penyusunan Perwali tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

12.25


12.26

Bimbingan Pengelolaan


Teknis Barang

Ket

V -98

Renstra 2011 - 2016


Program dan Kegiatan berdasarkan Renstra 2011-2016 Milik Daerah Pembantu Pengurus Barang

Ket

Bagi dan

12.27

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pembantu Pengurus Barang dari UPTD dan Sekolah

12.28

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Kepala SKPD

12.29

Penyempurnaan Sistem Informasi Aset Barang Milik Daerah

Pada DPA 2011 kegiatan ini diakomodir melalui Program Peraturan Perundang-undangan, tetapi untuk rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2012 – 2016 dikelompokkan ke dalam Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah, menyesuaikan dengan strategi dan arah kebijakan RPJMD.

5.2.

Indikator Kinerja Perumusan indikator kinerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menetapkan indikator keluaran program berupa outcome yang dapat menunjukkan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah serta mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program berupa output. Indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Penggelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang dapat dikemukan sebagaimana Tabel 5-3 berikut : No

1

Program dan Kegiatan

Output Uraian

Program Pelayanan


Satuan

Outcome

V -99

Renstra 2011 - 2016

No

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12


Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat

Output

V -100

Outcome

- Materai - biaya pengiriman

lbr kali

Terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan

Kegiatan Penyediaan jasa komuniikasi, sumber daya listrik dan air

- Jasa komunikasi - Sumber daya air dan - Listrik

bln bln

Tercapainya kenyamanan dan kelancaran kegiatan kantor.

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

- STNK kendaraan

unit

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Terciptanya Kebersihan Kantor yang memadai - Jumlah alat tulis kantor (ATK) selama 1 tahun

100% pkt

Terpenuhinya kebutuhan bahan penunjang utama pekerjaan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Bahan cetakan - pengadaan/fotocopy

pkt pkt

Terpenuhinya kebutuhan bahan penunjang utama pekerjaan

- publikasi dan dekorasi

pkt

Kegiatan Penyediaan komponen instelasi listrik / penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Alat listrik dan

pkt

Kegiatan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

- Surat kabar, buku

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

- Makanan dan

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Rapat koordiansi dan

bln

dinas/operasional

dokumen,

elektronik - instelasi listrik

pkt

- peralatan dan

unit/bh

perlengkapan kantor bln/pkt

perundang-undangan

- Bahan sembako untuk

pkt

kantor

ktk/thn

minuman rapat, tamu dan kegiatan konsultasi dalam daerah dan luar daerah


OK/thn

Tertib administrasi Perkantoran dan kepatuhan terhadap hukum Meningkatnya Kualitas Kinerja kantor

Tercapainya kenyamanan dan kelancaran kegiatan kantor Tersedianya dan termanfaatkannya sarana perkantoran

Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur Tersedianya bahan sembako bagi Kadis, Sekreataris dan Kabid Terpenuhinya kebutuhan dasar aparatur Terlaksananya koordinasi, konsultasi dan konfirmasi di dalam dan luar daerah

Renstra 2011 - 2016

No


1.13

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

2.

2.1

Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Output

pelaksana kegiatan, honor, tenaga kebersihan

- Kendaraan roda

Kegiatan Pengadaan Mebelair

- Meja,

2.3

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

- Mesin tik, mesin

2.5

2.6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / opersional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

kursi, lemari, rak

sofa,

hitung, mesin foto copy, mesin penghan cur kertas, papan tulis elektronik, mesin absensi, faximile, mesin tik elektrik, porporasi elektrik - Lemari, file kabinet, brankas,white board, jam dinding, vacum cleaner, mesin AC, kipas angin, papan tulis, tirai, karpet, TV, teralis, papan nama, horden, dll Rehab gedung kantor, taman dan parkir

- Jasa service kend - penggantian suku cadang

- BBM - Pelumas/olie Perbaikan : - mesin tik, mesin hitung, mesin foto copy, mesin penghan cur kertas, papan tulis elektronik, mesin


Terwujudnya kesejahteraan pegawai honorer dan PTT selama 1 tahun

unit

Tersedianya sarana mobilitas sebagai penunjang tupoksi DPPKA

unit

Termanfaatkannya sarana kantor sebagai penunjang kerja

Unit/bh

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang layak

empat dan roda dua

2.2

2.4

Outcome OB/thn

- Honor panitia

V -101

Unit/bh /lbr

Unit/pkt

Unit Unit Liter Liter

Unit/bh

Tersedianya gedung kantor yang refresentatif Keamanan dan kenyamanan sarana transportasi sebagai penunjang kerja Tersedianya peralatan kantor sebagai penunjang kerja yang layak pakai

Renstra 2011 - 2016

No


Output

absensi, faximile, mesin tik elektrik, porporasi elektrik - lemari, file kabinet, brankas,white board, jam dinding, vacum cleaner, mesin AC, kipas angin, papan tulis, tirai, karpet, TV, teralis, papan nama, horden, dll

Outcome

Unit/bh /lbr

M1

2.7

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Aset

Pagar Gudang Aset

2.8


- Pos Jaga

Paket

- Gedung Arsip 2 Lantai, Halaman tempat parkir

Paket

- Gedung Kantor

Paket

2.9

Pembangunan Gedung Arsip 2 Lantai dan Pengecoran Halaman Gedung Serta tempat parkir 2.10 Perluasan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Pakaian olah raga dan pakaian kostum

Meningkatnya daya motovasi pegawai untuk mencapai karya terbaik & berkualitas

3.3

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Simulasi/pelatihan pengembangan kepribadian aparatur

Pakaian Aparatur

Set

Kopentensi SDM aparatur DPPKA

OK/OT


Terbangunya perluasan Gedung kantor DPPKA

OK/OT

Pembentukan Ahlak dan Mental bagi aparatur DPPKA

Program Peningkatan

Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga Terbangunya Gedung Arsip DPPKA 2 lantai

Meningkatnya partisifasi pegawai pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkot Bontang dan disiplin pegawai

Kegiatan Pembinaan Mental & Fisik Aparatur

4.

Terbangunnya pagar gudang aset di Pemerintahan Kota Bontang

set

3.2

3.4

V -102

Meningkatnya kwalitas kerja Pegawai Meningkatnya sistem manajemen dan kwalitas kepribadian aparat guna menunjang Pelayanan pada Masyarakat

Renstra 2011 - 2016

No


kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan formal

Output

V -103

Outcome

Kontribusi untuk pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS

OK/OT

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur, baik secara teknis maupun teori

Kegiatan Bimbingan teknis dan Implementasi Peraturan Perundangundangan Kegiatan Aplikasi / system tentang Pengelolaan Barang/Jasa SKPD

SDM aparatur yang handal

OK/OT

Peninggkatan kualitas petugas pemungut pajak daerah

Sistem Aplikasi pengelolaan Barang dan Jasa.

Pkt

Terwujudnya efektifitas dan efesiensi serta tertibnya adminiistrasi pengelolaan barang

4.4

Kegiatan Aplikasi / system tentang kearsipan (surat menyurat)

Sistem aplikasi kearsipan

Pkt

Terwujudnya efektifitas dan efesiensi serta tertibnya admiinistrasi surat menyurat

4.5

Kegiatan Pengadaan Sistem Penatausahaan Persediaan Barang (SPPB)

Aplkasi sebagai pengontrol ketersedian Barang

Pkt

Meningkatya efektifitas Pengurus Barang

4.6

Kegiatan Pembangunan data base informasi kearsipan

Data base kearsipan

informasi

Pkt

Tertib administrasi dalam hal kearsipan

4.7

Pembentukan karakter aparatur dalam bekerjasama " Team Building"

Terselenggaranya pembentukan karakter aparatur

Pkt

Terciptanya pribadi aparatur yang tangguh dan berkualitas

5.


5.1

Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja Laporan Capaian dan ikhtisar realisasi Kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD. Realisasi Kinerja SKPD

Laporan

Termanfaatkannya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisaran Realisasi Kinerja sebagai data dan informasi yang akuntabel

5.2

Kegiatan Penyusunan

Laporan

Termanfaatkannya

4.1

4.2

4.3

Laporan keuangan


Renstra 2011 - 2016

No


Output

V -104

Outcome

Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

semesteran dan prognosis realisasi anggaran

5.3

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun

Laporan

Termanfaatkannya dokumen laporan keuangan akhir tahun sebagai data dan informasi yang akuntabel

5.4

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Laporan akuntabilitas SKPD

Laporan

Termanfaatkannya dokumen laporan akuntabilitas SKPD sebagai data dan informasi yang akuntabel.

5.5

Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD

Renstra DPPKA 2012 2016

Dokumen

Termanfaatkannya dokumen Renstra sebagai data informasi dan acuan dalam melaksanakan program kegiatan.

5.6.


Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD

5.7


Buku Barang Milik DPPKA Kota Bontang

Dokumen

Administrasi Perkantoran

5.8

Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Jumlah Peserta

44 SKPD

Tersusunnya Keuangan Daerah

6.

Program Penyebarluasan Informasi Pembagunan Daerah

6.1


7.


Pameran Pembangunan Tingkat Kota


dokumen laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran sebagai data dan informasi yang akuntabel.

Laporan

Paket

Termanfaatkannya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai data dan informasi yang akuntabel

Laporan Pemerintah

Termanfaatkanya Informasi Pembangunan Kecamatan Se -Kota Bontang

Renstra 2011 - 2016

Output

V -105

No


7.1.

Kegiatan Penyusunan Analisas Standard Belanja

Dokumen analisa standard belanja.

7.2

Kegiatan Penyusunan Standard Satuan Harga;

Pengumpulan data harga Buku barang / jasa Pemerintah Kota Bontang.

7.3

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

Perda Pajak Daerah

Dokumen

Tersedianya Perda Pajak Daerah sebagai Acuan

7.4

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

Dokumen APBD

Dokumen

7.5

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Dokumen

Tersedianya dokumen Peraturan Daerah tentang APBD, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tersedianya dokumen Penjabaran APBD, secara rinci dan tepat waktu.

7.6

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

Dokumen perubahan APBD

Dokumen

Tersedianya dokumen perubahan APBD, tepat waktu.

7.7

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Dokumen pertanggunggjawaban APBD

Dokumen

Tersedianya dokumen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tepat waktu

7.8

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Dokumen penjabaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Dokumen

Tersedianya dokumen laporan pertangggungjawaban pelaksanaan APBD, tepat waktu

7.9

Kegiatan Sosialisasi Permendagri No.32 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Bontang Tentang Pedoman Pemberian

Peserta Pelatihan

80 Orang

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial


Outcome Buku

Tersedianya analisa standar belanja untuk penyusunan standard satuan harga. Terbentuknya buku standarisasi harga satuan barang Pemerintah Kota Bontang.

Renstra 2011 - 2016

No


Output

V -106

Outcome

Hibah dan Bantuan Sosial 7.10

Penyusunan Rancangan Landasan operasional Peraturan Walikota pelaksanaan tentang Pajak Daerah pemungutan pajak daerah

Dokumen

Terdatanya subyek dan objek pajak daerah

7.11

Kegiatan Penyusunan pergeseran APBD

Dokumen tentang pergeseran APBD

Dokumen

Tersedianya dokumen pergeseran APBD, secara rinci dan tepat waktu

7.12

Kegiatan Penetapan Bendahara Penerimaan dan Penggeluaran SKPPD dan SKPKD

SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD dan SKPKD

SK

Meningkatnya kelancaran proses pengelolaan keuangan SKPD dan SKPKD

7.13

Kegiatan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD

Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD

Dokumen

Meningkatnya pelaksanaan APBD dengan tertib dan tepat waktu

7.14

Kegiatan Penyusunan Standar Pelayan Minimal (SPM) Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen Standar Pelayan Minimal

Dokumen

Tersedianya data rincian target kinerja program dan kegiatan

7.15


Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

100%

Meningkatnya Ketertiban SKPD dalam Penyusunan RKA SKPD sesuai Ketentuan

7.16


100%

Meningkatnya Ketertiban SKPD dalam Penyusunan RKA

7.17

Kegiatan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja

Meningkatnya Pemahaman SKPD Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD yang benar Data Realisasi Pendapatan dan Belanja SKPD Akurat

7.18

Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya

Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Pemerintah Kota akurat dan tepat waktu

Dokumen

Tercapainya Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Kota TA. 2011

7.19

Review Terhadap Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang

Dokumen/SE/Sisdur

Dokumen

Penetapan Sistem Informasi Akuntansi Optimal


OK

Tertib Pengelolaan Keuangan

Renstra 2011 - 2016

No 7.20

V -107


Output


Buku Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dokumen

7.21

Review sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pedoman penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Paket

7.22

Kegiatan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah Wajar, akuntabel dapat dipertangggungjawabkan

Dokumen

Persentase jumlah aparatur yang mengikuti bimtek menyusun laporan keuangan Pemerintah Kota Bontang

7.23

Kegiatan Penyusunan buku petunjuk Teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Kegiatan Inventarisasi Aset Pemerintah Kota Bontang berbasis Lokasi

Buku pedoman / petunjuk dalam pengelolaan barang milik daerah

Dokumen

Tersedianya buku pedoman pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

Data aset berdasarkan Lokasi

Lokasi

Tersedianya Papan Nama Aset Pemerintah Kota Bontang

7.25

Kegiatan Penyusunan Aplikasi Akuntansi Penerimaan

Penatausahaan akuntansi penerimaan yang akurat

Paket

Terciptanya pengelolaan keuangan yang tertib

7.26

Kegiatan Sosialisasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi pemerintah Kota Bontang

Penerapan standard akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bontang yang optimal

OT

Prosentase jumlah Aparatur yang hadir

7.26

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang

Penerapan standard akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Bontang yang optimal

OT


7.27

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang Berbasis Akrual


44 SKPD

7.28

Kegiatan Penyusunan Kajian Potensi

Data Kajian Potensi PAD

Paket

7.24


Outcome

Tersedianya Buku Dokumen Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

Menurunnya temuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Terwujudnya penganggaran PAD yang

Renstra 2011 - 2016

No


Output

V -108

Outcome

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

akurat

7.29

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).

Dokumen KUA tahun berikutnya

7.30

KegiatanPenyusunan Program Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS)

PPA dan PPA perubahan

Dokumen

Tersedianya dokumen ucuan penyusunan APBD

7.31

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan

Dokumen Kua Perubahan

Dokumen

ersedianya Dokumen KUA sebagai Acuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD

7.29

KegiatanPenyusunan Program Prioritas dan Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD

PPA dan PPA Perubahan

Dokumen

Tersedianya Dokumen Acuan Penyusunan Perubahan APBD

7.30

Kegiatan Pengembangan System Akuntansi Pemerintah daerah sesuai dengan SAP berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010

Penerapan system informasi Akuntansi secara optimal

Paket

Laporan keuangan pemerintah kota akurat dan akuntabel

7.31

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Kopetensi SDM dibidang pengelolaan barang milik daerah

OT

7.32

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Penggajian Pegawai

System informasi Penggajian Pegawai

Paket

Meningkatnya kualitas penggajian pegawai

7.33

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah

System informasi keuangan daerah

Paket

Meningkatnya kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah.

7.34

Peningkatan /Pengembangan system informasi keuangan daerah

Sistem Akuntansi Pengelolaan Daerah

Paket

Meningkatnya kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah

7.35

Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah

Sistem Akuntansi Pengelolaan Daerah

Paket

Terkendalinya informasi keuangan Daerah


Dokumen

Tersedianya dokumen KUA sebagai acuan penyusunan PPAS.

Terlaksananya kegiatan bimtek teknis pengelolaan barang milik daerah

Renstra 2011 - 2016

No 7.36


Output

V -109

Outcome


Kopentensi SDM Pengelola Keuangan

OT

Terlatihnya 100 orang Pengelola Keuangan seluruh SKPD

7.37

Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Kopentensi SDM Bend Pengeluaran SKPD dan PPK SKPD

OT

Terlatihnya 50 Bend Pengeluaran SKPD dan PPK SKPD

7.38

Kegiatan Pemeliharaan system Informasi Manajemen Kearsipan/dokumen Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Sistem informasi arsip keuangan daerah yang efektif dan efesien

Paket

Meningkatnya kualitas penyajian informasi keuangan daerah

7.39

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penyusunan APBD online berbasis WEB

Sistem informasi penyusunan APBD online berbasis WEB

Paket

Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyusunan APBD

7.40

Pengadaan Paket Piranti Lunak Transper Data Elektronik Keuangan Daerah

Adanya Paket Peranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan Daerah

1 Paket

Tersedianya Paket Peranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan Daerah

7.41

Pengadaan Paket Piranti Lunak Pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Eksekutif)

Adanya paket piranti lunak pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Esekutif )

1 Paket

Tersedianya paket piranti lunak pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Esekutif )

7.42

Pemeliharaan Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Daerah

Sistem Informasi Eksekutif Keuangan Daerah

Paket

Meningkatnya ketersediaan informasi laporan keuangan Daerah

7.43

Pemeliharaan System penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD di seluruh SKPD Pemerintah Kota Bontang

Sistem System penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD di seluruh SKPD Pemerintah Kota Bontang

OT

Meningkatnya kwalitas penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan SKPD

7.44

Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Akuntansi SKPD di seluruh SKPD Kota Bontang

Sistem Informasi Akuntansi SKPD di seluruh SKPD Kota Bontang

Paket

Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD


Renstra 2011 - 2016

No 7.45


Output

V -110

Outcome

Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Pendataan berbasis GIS

-

System pendataan asset Peta satlit objek PBB Perkotaan

Paket

7.46

Pemeliharaan sistem informasi manajemen pendataan PBB berbasis GIS

System informasi manajemen pendataan PBB berbasis GIS

Paket

Meningkatnya pengendalian perubahan data subyek dan objek PBB Perkotaan

7.47

Verifikasi Penerimaan Dana Hibah Pemerintah Daerah

Data Verifikasi pemohonan Hibah

OB Paket

7.48

Penyusunan Sistem dan Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah

Mendapat data lapangan yang kongkrit dari pemohon hibah sesuai dengan proposal yang diajukan Tersedianya buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7.49


Kompetensi SDM terhadap Pemotongan dan Penyetoran PPN dan PPh

OT

Terlaksananya Pemotongan dan Penyetoran PPN dan PPh sesuai ketentuan

7.50

Sosialisasi Terhadap Potongan-Potongan Pegawai

Kompetensi SDM Terhadap Potongan Wajib Pegawai

OT

7.51


Kajian Terhadap Penghasilan pegawai

Paket

7.52


Kompetensi Bendahara

OT

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Terhadap Potongan-Potongan Wajib Pegawai Tersedianya Dokumen sebagai acuan dalam penetapan Kesejahteraan/Penghasila n Pegawai Terlaksananya Tugas Kebendaharaan sesuai Ketentuan

7.52

Penyusunan Revisi Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial

Dokumen Peraturan Walikota Tentang Hibah dan Bansos

Paket

Terwujudnya tertib pengelolan Keu Daerah

7.53


Sistem Informasi Penyusunan APBD (SIP APBD)

1 Pkt

Terpeliharanya Sistem Informasi Penyusunan APBD (SIP APBD)

7.54

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan

Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial 2012

1 Dok

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota tentang Hibah dan

-


-

-

Buku

Tersedianya system pendataan berbasis GIS

Terdatanya semua subyek dan objek PBB Perkotaan

Renstra 2011 - 2016

No


Output

V -111

Outcome

Sosial 2012

Bantuan Sosial 2012

7.55



100%

Tersedianya Kajian Akademis insetif untuk Masyarakat

7.56



44 SKPD


Analisis Standar Belanja (ASB) Lanjutan

44 SKPD

Terlaksananya Asistensi Analisis Standar Belanja (ASB) Terlaksananya Asistensi Analisis Standar Belanja (ASB) Lanjutan

7.57

7.58



7.59


Tersedianya pelaporan semester 1 BMD

75 Buku

Terlaksananya pelaporan semester 1 BMD

7.60


Inventarisasi barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

75 Buku

Terlaksananya Inventarisasi barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

7.61



100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

7.62

Sosialisasi Peraturan Jumlah Peserta sosialisasi Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

80%

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

7.63


100%

Terlaksananya BimTek Pedoman Penyajian Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

7.64


100%

Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPD Kaltim

44 SKPD

Tercapainya Laporan Keuangan, Transparan, Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

7.65

BimTek Pedoman Penyajian Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPD Kaltim Workshop Penyusunan Jumlah kehadiran Laporan Keuangan Peserta Workshop Akhir Tahun


1 Dokumen Tersedianya


Renstra 2011 - 2016

No 7.66


Output

V -112

Outcome


7.67


1 Paket


Tersedianya Penggajian yang efektif dan Akuntabel Pendampingan dalam rangka menghadapi audit Ekternal

7.68

7.69


Evaluasi dan apresiasi terhadap kinerja SKPD dalam menyusun laporan keuangan

SKPD

7.70


Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

44 SKPD

8.


8.1

Kegiatan Evaluasi Perkembangan Penerimaan PBB

Data perkembangan pemungutan PBB pada Kelurahan dan Bank yang akurat

Paket

Penerimaan PBB yang akuntabel

8.2

Kegiatan Forum Komunikasi dan Konsolidasi Daerah Pengolah Minyak dan Gas Bumi

Dokumen kajian akedemis usulan draf revisi Undang-undang nomor 33 tahun 2004 dari anggota FKDPM kepada Pemerintah Pusat

Paket

Meningkatnya Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sector Minyak Bumi dan Gas Bumi

8.3

Kegiatan Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan kerja sebagai Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas

Paket

Peningkatan Penerimaan perimbangan keuangan dari dana bagi hasil bukan pajak

8.4

Kegiatan Peningkatan system informasi manajemen Pajak Bumi

System informasi manajemen Obyek Pajak Bumi dan

Paket

Terlaksananya Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)


1 Paket

Terlaksananya Penggajian yang efektif dan Akuntabel Terlaksananya pendampingan dalam rangka menghadapi audit Ekternal Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi terhadap kinerja SKPD dalam menyusun laporan keuangan Persentase jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Renstra 2011 - 2016

No


Output

V -113

Outcome

dan Bangunan

Bangunan.

8.5

Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sistem Informasi Manajemen BPHTB yang handal

Paket

Memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder penyelenggaraan pungutan BPHTB dan Wajib Pajak BPHTB.

8.6

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah ( BPHTB)

Terpeliharanya system informasi manajemen BPHTB

Paket

Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pungutan BPHTB

8.7

Kegiatan Pengadaan Payment online system pembayaran PBB

Tersedianya system pembayaran secara online

Paket

Menciptakan system pembayaran yang transparan dan akuntabel serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak PBB dalam rangka pembayaran PBB

8.8

Pemeliharaan Payment Online Sistem Pembayaran PBB

Terpeliharanya Payment Online Sistem Pembayaran PBB

Paket

Meningkatnya pelayan pembayaran PBB kepada WP

8.9

Kegiatan Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan perhitungan pajak dan retribusi daerah

Produk hukum yang berkaitan dengan pajak/retribusi

Perwali

Tercapainya pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku

8.10

Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

Paket

Terpeliharanya penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang efektif

8.11

Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan daerah (Simpatda)

System informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan

Paket

Tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

8.12

Kegiatan Sosialisasi peraturan-peraturan tentang pajak daerah kepada masyarakat

Sosialisasi peraturan tentang pajak daerah

WP

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pajak daerah

8.13

Kegiatan Penyusunan Target Anggaran

Terlaksananya penyusunan draft

OK

Terpenuhinya data realisasi pendapatan


secara efektif, efisien dan akuntabel.

Renstra 2011 - 2016

No


Output

V -114

Outcome

Pendapatan dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

RAPBD / APBD

8.14

Kegiatan Evaluasi Laporan Penyampaian Penerbitan SKPD, SKRD, Pembuatan dan Penyusunan Laporan

Data SKPD dan SKRD akurat

Dokumen

8.15

Kegiatan Insentif Petugas penyampaian SPPT PBB oleh RT melalui Kelurahan

Tersampaikannya SPPT PBB kepada Wajib Pajak secara maksimal

OT

Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

8.16

Kegiatan Fasilitasi Pendaerahan PBB sesuai Undang-undang No. 28 Tahun2009

Aplikasi perencanaan dan perangkat keras dalam rangka tahapan pelaksanaan pendaerah PBB sektor perkotaan

Paket

Terlaksananya pendaerahan PBB secara optimal, efektif dan efesien

8.17

Kegiatan Peremajaan Basis Data Sismiop Pajak Bumi dan Bangunan Kegiatan Validasi dan Monitoring data Pajak daerah

Aplikasi data Obyek Pajak PBB yang akurat

Paket

Terwujudnya Akurasi dan validasi data PBB yang tinggi

Aplikasi data Obyek Pajak dan wajib Pajak yang akurat

Dok

Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah

8.19

Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaerahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Kopetensi sumber daya manusia di bidang pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan

OT

Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah

8.20

Fasilitasi Pengelolaan Pajak dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Peningkatan PBB

1 Paket

Tercapainya PAD sektor Perkotaan dan Pedesaan

8.21

Intensifikasi Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Data Intensifikasi 100% Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

8.22

Pemeliharaan SISMIOP PBB

8.23

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

8.18

daerah yang akurat dan tepat waktu Pelaporan hasil penerbitan SKPD yang akurat

Terlaksananya Intensifikasi Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Terlaksananya SISMIOP 1 Paket Terpeliharanya SISMIOP PBB PBB Jumlah Peserta Tercapainya PAD dengan Jumlah Sosialisasi Pajak Bumi Kehadiran diadakanya Sosialisasi dan Bangunan sektor PBB sektor Pedesaan dan Peserta


Renstra 2011 - 2016

No


Output

V -115

Outcome

Pedesaan dan Perkotaan Data Verifikasi 100% Lapangan Atas Pemungutan BPHTB Data Penghapusan 100% Piutang pajak Pemerintah Kota Bontang Pelaksanaan 1 Pkt Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Perkotaan Terlaksananya Verifikasi Lapangan Atas Pemungutan BPHTB Terlaksananya Penghapusan Piutang pajak Pemerintah Kota Bontang Terlaksananya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

8.24

Verifikasi Lapangan Atas Pemungutan BPHTB

8.25

Penghapusan Piutang pajak Pemerintah Kota Bontang

8.26

Launching Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

9.


9.1

Kegiatan Inventarisasi dan Serah Terima Barang Milik Daerah

Penatausahaan barang milik daerah yang tertib administrasi

Buku

Tersedianya data barang serta serah terima barang milik daerah pemerintahan Kota Bontang

9.2

Kegiatan Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Daerah

Pengelolaan barang milik daerah secara maksimal

Paket

Tercapainya pemanfaatan, penilaian, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah

9.3

Pengumpulan Data Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang

Data Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang

Dokumen

9.4

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Kopetensi SDM dibidang pengelolaan barang milik daerah

9.5

Kegiatan Penyusunan buku petunjuk Teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah Kegiatan Inventarisasi Aset Pemerintah Kota Bontang berbasis Lokasi

Buku pedoman / petunjuk dalam pengelolaan barang milik daerah

9.6

Data aset berdasarkan Lokasi


Termanfaatkannya Bahan untuk Buku Standararisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Bontang

OT

Terlaksananya kegiatan bimtek teknis pengelolaan barang milik daerah

Dokumen

Tersedianya buku pedoman pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah

Lokasi

Tersedianya Papan Nama Aset Pemerintah Kota Bontang

Renstra 2011 - 2016

No 9.7

V -116


Output

Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah ( Appraisal )

Dokumen data hasil appraisal Barang Milik Daerah

Dokumen

Tersedianya data hasil apraisal Barang Milik Daerah

9.8

Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah

Dokumen

Tercapainya penghapusan Barang Milik Daerah

9.9

Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Dokumen

Tercapainya pemanfaatan Barang Milik Daerah

9.10

Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah secara maksimal Pengelolaan Barang Milik Daerah secara maksimal Pemantauan tentang pengelolaan barang milik daerah

OK

Peningkatan pemantauan pengelolaan barang milik daerah bagi pengurus dan pengelola barang

9.11

Kegiatan Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Maksimal

Dokumen

Tercapainya pelelangan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

9.12

Kegiatan Pengumpulan Data Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barng Milik Daerah

Data Rencana Kebutuhan Barang

Dokumen

Termanfaatkannya Buku Rencana Kebutuhan Barang

9.13

Kegiatan Pembangunan Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2

Terlaksanannya Pembangunan Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2

9.14

Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang unit (RKBU dan RKPBU)

Data barang milik daerah

9.15

Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah ( Appraisal )

Dokumen data hasil appraisal barang miilik daerah

9.16

Kegiatan Pendataan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bontang (Sensus Barang)

Inventarisasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

9.17

Penyusunan Buku Saku Buku saku pengelolaan


Outcome

Unit

Terbangunnya Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2

Dokumen

Tersedianya data rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah

OK

Tersedianya data hasil appraisal barang milik daerah

Paket

Tersedianya data Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

Buku

Tersusunnya buku saku

Renstra 2011 - 2016

No


Pengelolaan Milik Daerah

Output

V -117

Outcome

Barang barang milik daerah

pengelolaan barang milik daerah

9.18

Bimtek Penatausahaan Jumlah Peserta Bimtek Barang Milik Daerah Bagi Penyimpan Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

SKPD

Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus dan Penyimpan Barang

9.19

Bimtek Penatausahaan Jumlah Peserta Bimtek Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

SKPD

Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

9.20

Penjualan Barang Milik Penjualan Barang Milik Daerah Daerah

100%

Terlaksananya Penjualan Barang Milik Daerah

9.21

Penilaian Barang Milik Penilaian Barang Milik Daerah yang akan Daerah dihapus

100%

Tercapainya Penilaian Barang Milik Daerah

9.22

Penyusunan Perwali Perwali tentang pinjam tentang pinjam pakai pakai Barang Milik Barang Milik Daerah Daerah

Buku

Tersusunya Perwali tentang pinjam pakai Barang Milik Daerah

9.23

Penyusunan Peraturan Peraturan Walikota Walikota tentang Sewa tentang Sewa Barang Barang Milik Daerah Milik Daerah

Buku

Tersusunya Peraturan Walikota tentang Sewa Barang Milik Daerah

9.24

Penyusunan Perwali Perwali tentang tentang Kerjasama Kerjasama Pemanfaatan Pemanfaatan Barang Barang Milik Daerah Milik Daerah

Buku

Tersusunya Perwali tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

9.25


Buku

Tersusunnya Perwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bontang

9.26

Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Barang BMD Milik Daerah Bagi Pembantu dan Pengurus Barang

100%

Terlaksananya Kegiatan Bimtek BMD Bagi Pembantu dan Pengurus Barang

9.27

Bimbingan

100%

Terlaksananya Kegiatan

Perwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bontang

Teknis Jumlah Peserta Bimtek


Renstra 2011 - 2016

No


Output

Outcome

Pengelolaan Barang BMD Milik Daerah Bagi Pembantu Pengurus Barang dari UPTD dan Sekolah

Bimtek BMD Bagi Pembantu Pengurus Barang dari UPTD dan Sekolah

9.28

Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Barang BMD Milik Daerah Bagi Kepala SKPD

100%

9.29

Penyempurnaan Sistem Peningkatan Sistem Informasi Aset Barang Informasi Manajeman Milik Daerah Aset

100

Terlaksananya Kegiatan Bimtek BMD Bagi Kepala SKPD Meningkatnya Sistem Informasi Manajeman Aset

5.3. Kelompok Sasaran Hasil dari perumusan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja DPPKA, merupakan jenis layanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak pemangku kepentingan (stakeholder) yang menerima manfaat langsung. 5.4. Pendanaan Indikatif Istimasi biaya yang dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai target outcome program maupun target output kegiatan, merupakan perhitungan biaya yang diperlukan sebagai pendanaan indikatif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kedepan (2011 – 2016). Sedangkan pelaksanaannya dilakukan melalui pemeringkasan prioritas program dan kegiatan, sehingga dapat disusun rincian target outcome program tahunan untuk menetapkan perkiraan kebutuhan anggaran pembiayaan program pertahunnya. Sebagai gambaran hasil dari perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pendapatan,


V -118

Renstra 2011 - 2016

V -119

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, sebagaimana dituangkan dalam tabel 6 di bawah. Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

(1) 1

2

3

Indikator

(2)

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan Ketersediaan data asset yang akurat

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pajak = 7

10

10

11

11

11

11

Retribusi = 15

15

21

21

21

21

21

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

85%

85%

100%

100%

100%

100%

100%


Renstra 2011 - 2016

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BONTANG TAHUN 2011 – 2016

Yang akan diuraikan dalam bab ini adalah indikator kinerja yang mendiskripsikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bontang pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dan akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan tujuan ke-5 RPJMD Kota Bontang yaitu mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah, dijelaskan bahwa pada tujuan ke-5 RPJMD tersebut mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah yang ditandai (dengan indicator) : 1). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp. 123.289.707.827,48, 2). Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan WTP dan 3). Ketersediaan data asset yang akurat mencapai 100%. Sedangkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan meliputi : 1). Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah serta asset daerah, 2). Intesifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah, 3). Peningkatan dan pengembangan system pengelolaan keuangan daerah terpadu. Program DPPKA yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang terdiri dari 1). Program peningkatan penerimaan pendapatan daerah, 2). Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan 3). Program peningkatan manajemen informasi kekayaan/asset daerah.


VI-170

Renstra 2011 - 2016

Informasi secara rinci mengenai indicator kinerja DPPKA Tahun 2011 – 2016 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang dapat dilihat pada Tabel-6 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD-DPPKA pada bab V.


VI-171

Renstra 2011 - 2016

BAB VII PENUTUP

Perencanaan Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk periode 2011 – 2016 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan visi dengan memperhatikan RPJP dan RPJM Kota Bontang dilanjutkan dengan merumuskan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran, sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan.5 (lima) Misi terjabar dalam 5 (Lima) Tujuan dan 9 (sembilan) Sasaran kemudian diterjemahkan dalam 4 (empat) Kebijakan yang tercermin pada 12 (Dua belas) Program, meliputi 148 ( Seratus Empat Puluh Delapan ) Kegiatan. Demikian Perencanaan Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset untuk periode tahun 2011 - 2016.

Tim Perumus


VII-172

Renstra V 2011 - 2016

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun 2011- 2016 120 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1

Sasaran

2

Meningkatkan Tercapainya tertib kualitas SDM administrasi Aparatur dalam perkantoran menunjang Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan dan keuangan daerah, barang milik daerah serta laporan pertanggungjawa ban pelaksanaan APBD

Indikator Sasaran

Kode

4

3 Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas


Indokator Kinerja Prgram dan Kegiatan

5

1

20

01

1

20

01

6

Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.

7

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output: Materai,

Tahun 2014

Tahun 2015

Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

67,50%

Terwujudnya tertib administrasi umum dan keuangan

01

Tahun 2013

Rp.

22

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

23 DPPKA

Outcome:

20

Tahun 2012

Target

Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungja wab


Biaya Pengiriman

1

Tahun 2011

Tahun 2016

Output:

22.500.000

27.500.000

12.600.000

38.880.000

46.656.000

1

46.656.000

1500 lbr

1500 lbr

1500 lbr

1500 lbr

1500 lbr

1500 lbr

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

1500 lbr

1500 lbr

1500 lbr

1500 lbr

1500 lbr

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

60 kali

69,01%

330.000.000

449.520.000

625.572.000

630.720.000

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Outcome:

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

Sekretriat

DPPKA

908.236.800

Sekretriat

DPPKA

21.523.968

Sekretriat

DPPKA

318.153.700

Sekretriat

DPPKA

1500 lbr 1500

756.864.000

Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik selama 1 tahun

55.987.200

12

60 kali

756.864.000 12 bln

12

12 bln

Tercapainya kenyamanan dan kelancaran kegiatan kantor

1

20

01

06 Penyediaan Jasa Output: Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan STNK Kendaraan Dinas Dinas/Operasional /Operasi onal

136,52%

8.650.000

21.950.000

34.170.000

14.947.200

17.936.640

42 unit

42 unit

42 unit

42 unit

42 unit

42 unit

42 unit

42 unit

42 unit

42 unit

42

17.936.640 42 unit

Outcome: Tertib Administrasi Perkantoran dan kepatuhan terhadap hukum

1

20

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output:

100%

152.349.000

100%

272.449.000

100%

287.683.900

100%

42

302.918.800

42 unit

302.918.800

100%

Terciptanya Kebersihan Kantor Yang Memadai

Outcome: Meningkatnya Kualitas Kinerja Kantor

1

20

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output:

100%

77,31%

467.297.500

100%

394.250.000

Page 1

100%

198.600.900

100%

807.490.080

42

968.988.096

1

100%

968.988.096

1.162.785.715

Sekretriat

DPPKA

Renstra V 2011 - 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD


Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor



6

7

Jumlah Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016 Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

Unit Kerja SKPD Lokasi Penanggungja wab 22

23

1.569.254.031

Sekretriat

DPPKA

132.950.938

Sekretriat

DPPKA

855.330.140

Sekretariat

DPPKA

191.949.005

Sekretriat

DPPKA

287.413.402

Sekretriat

DPPKA

Sekretariat

DPPKA

1 Pkt

Outcome: Terpenuhinya kebutuhan bahan penungjang utama pekerjaan

1

20

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output:

129,44%

Bahan cetakan Pengadaan/Foto copy Dokumen, Publikasi& Dekorasi

580.793.000

942.380.000

861.455.000

1.089.759.744

1

1.307.711.693

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1

1 Pkt

1.307.711.693 1 Pkt

Outcome: Terpenuhinya kebutuhan bahan penungjang utama pekerjaan

1

20

01

12 Penyediaan Output: Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Alat Listrik & elektronik,Instalasi listrik Bangunan Kantor

97,27%

62.895.000

43.930.000

286.200.000

92.327.040

1 Pkt

1

110.792.448

12

110.792.448

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1

1 Pkt

Outcome: Tercapainya kenyamanan dan kelancaran kegiatan kantor

1

20

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output:

92%

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Outcome: Tersedianya dan termanfaatkanya sarana perkantoran

1

20

01

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Output:

20

01

16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output: Bahan Sembako untuk Kantor Outcome: Tersedianya Bahan Sembako Kepala Dinas, Sekretaris dan Kabid

1

20

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Output:

1.021.105.000

261.140.000

593.979.264

712.775.117

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

1 Pkt

70,87%

Surat Kabar, Buku Perundang-undangan

Outcome: Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan Aparatur

1

235.513.000 1 Pkt

77.140.000

131.776.000

138.376.000

133.297.920

1

712.775.117 1 Pkt

1

159.957.504

1

1 Pkt

159.957.504

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

12 bln

1 pkt 12 bln 1 pkt

1 pkt 12 bln 1 pkt

1 pkt 12 bln 1 pkt

1 pkt 12 bln 1 pkt

1 pkt 12 bln 1 pkt

1 pkt 12 bln 1 pkt

96,99%

115.505.000

83.231.900

100.679.000

199.592.640

239.511.168

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

5692 ktk

254.934.000

5692 ktk

341.701.000

5692 ktk

Page 2

441.536.000

5692 ktk

288.382.800

5692 ktk

1

239.511.168 1 pkt

1

288.382.800

1 pkt

5692 ktk

288.382.800

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4


5 Penyediaan Makanan dan Minuman



6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

12.951.854.899

Sekretariat

DPPKA

2.067.420.672

Sekretariat

DPPKA

0

Sekretariat

DPPKA

0

Sekretriat

DPPKA

0

Sekretriat

DPPKA

Makan minum Rapat, Tamu dan Kegiatan

Outcome: Terpenuhinya kebutuhan dasar aparatur

1

20

01

18 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Output :

5692 ktk

107,49%

Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Outcome : Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan konfirmasi di dalam dan Keluar Daerah

1

20

01

19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

Output:

Outcome: Terwujudnya kesejahteraan pegawai honorer & PTT selama 1 tahun Tersedianya Prasarana dan Sarana Penunjang kegiatan kerja dinas

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

1

20

02


1

20

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Output:

6.614.200.000

77,27%

5692 ktk

7.398.376.000

5692 ktk

4.903.150.000

5692 ktk

8.994.343.680

927 OK

927 OK

927 OK

927 OK

927 OK

927 OK

927 OK

927 OK

927 OK

736.350.000

7.398.376.000

1.306.096.000

1.435.708.800

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

-

-

702.330.000,00

927

5 unit

2 Unit

5 unit

10.793.212.416

927

1

927 OK

1.722.850.560 1 pkt

1

150.000.000

2 Unit

5692 ktk

927 OK

1.722.850.560

1 pkt

Kendaraan Roda 4 & Roda 2

5.692

10.793.212.416

927 OK

59,64%

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Honor,Tenaga Kebersihan

5692 ktk

1 pkt

0

Outcome: Tersedianya sarana mobilitas sebagai penunjang tupoksi DPPKA

1

20

02

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output:

-

Jumlah Perlekngkapan Ged kantor (tirai, karpet, teralis, tandon air, dll)

-

0

0

0

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1

0 1 pkt

Outcome: Tersedianya Sarana Perlengkapan kantor yang layak

1

20

02

09 Pengadaan Output: Peraralatan Gedung Kantor

-

-

0

Page 3

0

0

1

0

1

1 pkt

0

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



5 6 Pengadaan Peraralatan Gedung Jumlah Perlekngkapan Kantor Ged kantor (AC, Noot Books, Printer, dll)


7

Outcome: Tersedianya Sarana Perlengkapan kantor yang layak

1

20

02

10 Pengadaan Mebeleur

Output:

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

95,33%

66.528.000

988.602.500

498.800.000

-


Masa Transisi

22

23

Sekretariat

DPPKA

433.604.690

Sekretariat

DPPKA

1.712.862.941

Sekretariat

DPPKA

914.756.198

Sekretariat

DPPKA

Kekayaan & Aset

DPPKA

1 pkt

1

128.828.621

43

1 pkt

128.828.621

-

Mebeleur kantor (meja, kursi, sofa, lemari, rak)

30 unit

1 pkt

43 unit/bh

-

43 unit/bh

-

Outcome:

30 unit

1 pkt

43 unit/bh

-

43 unit/bh

-

Termanfaatkannya Sarana kantor sebagai penunjang kerja

1

20

02

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Output:

135,48%

Rehab Gedung Kantor,Taman dan Parkir

203.384.000,00

292.659.360

207.245.000

301.114.368

361.337.242

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

3

361.337.242 3 unit

Outcome: Tersedianya Gedung Kantor yang representatif

1

20

02

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Output:

108,23%

Jasa Service,Pengganti suku cadang BBM dan Pelumas

693.987.200

950.823.000

1.023.861.000

1.189.488.154

3

1.427.385.784

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3 pkt

3

3 unit

1.427.385.784 3 pkt

Outcome: Terpelihara dan terciptanya Keamanan dan kenyamanan sarana transportasi sebagai penunjang kerja

1

20

02

33 Pemeliharaan Rutin/ Output: Berkala Peralatan Peralatan dan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Kantor telah diperbaiki

-

308.075.000

421.145.000

341.145.000

635.247.360

3

762.296.832

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1

3 pkt

762.296.832 1 pkt

Outcome: Tersedianya Peralatan Kantor sebagai penunjang kerja yang layak pakai

1

20

02

49 Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Aset

Output: Terbangunnya pagar gudang aset

-

316.200.000 1 unit

-

-

-

-

Page 4

-

1

-

1 pkt

-

-

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Sekretriat

DPPKA

Outcome: Terbangunnya pagar gudang aset di Pemerintahan kota Bontang

1

20

02

50 Pembangunan Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2

Output:

1 unit

-

-

Unit

-

594.285.000

-

-

Terlaksanannya Pembangunan Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome: Terbangunnya Gudang Barang, Kamar Genset dan Tempat Parkir Roda 2

1

20

02

50 Pembangunan Gedung Arsip 2 Lantai 2 Lantai dan Pengecoran Halaman Gedung serta tempat Parkir

Output:

Unit

-

Terlaksananya Pembanguan Gedung Arsip 2 Lantai dan Pengecoran Halaman Gedung serta tempat Parkir

-

-

1.740.039.000

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

Outcome: Terbangunya Gedung Arsip DPPKA 2 lantai

1

20

02


Output:

-

Pos Jaga

-

52.210.000,00

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

Outcome:

Terlaksananya Pembangunan Pos Jaga

1

20

02

50 Perluasan Gedung Kantor

Output:

-

Terlaksanannya Perluasan gedung kantor

-

-

239.086.000

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

Outcome: Terbangunnya perluasan gedung kantor

Tersedianya Prasarana dan Sarana Penunjang kegiatan kerja dinas

1

20

02

53 Pengadaan Peralatan Output: dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor Perlekngkapan Gedung kantor

92%

127.201.000 1 pkt

421.145.000,00 1 pkt

-

Outcome:

Page 5

-

-

1

-

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tersedianya Sarana Peralatan kantor yang layak

Tersedianya Prasarana dan Sarana Penunjang kegiatan kerja dinas

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

1

20

03


1

20

03

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Output: Pakaian Olah Raga dan Pakaian Kostum

Outcome: Meningkatnya partisipasi pegawai pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkot Bontang dan disiplin pegawai

1

1

20

20

03

03

05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

06 Pembinaan Mental & Fisik Aparatur

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

1 pkt

98,14%

1 pkt

176.596.000

-

146.492.000

-

254.298.240

-

305.157.888

110 set

110 set

110 set

110 set

110 set

110 set

110 set

110 set

110 set

Output:

25.680.000

Pakaian Dinas Non PNS

100 set

Outcome: Meningkatnya partisipasi dan disiplin pegawai

100 set

22

23

Sekretariat

DPPKA

35.000.000

Sekretariat

DPPKA

336.000.000

Sekretariat

DPPKA

234.300.000

Sekretariat

DPPKA

1

366.189.466

110 set

110


-

366.189.466

439.427.359 110 set

110

110

110 set

110

Output: Pembentukan Ahlak dan Mental bagi aparatur DPPKA

96 OT

294.860.000

Outcome: Meningkatnya daya motovasi pegawai untuk mencapai karya terbaik & berkualitas 1

20

03

96 OT

07 Simulasi/pelatihan Output: pengembangan Kopentensi SDM aparatur kepribadan aparatur DPPKA Outcome: Meningkatnya sistem manajemen dan kwalitas kepribadian aparat guna menunjang Pelayanan pada Masyarakat

Terwujudnya Terwujudnya Peningkatan Peningkatan Kompetisi Aparatur kemampuan Aparatur

1

20

05


Page 6

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3 1

20

Kode




4

5

6

7

05

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Output: Kontribusi untuk kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS

1

20

05

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

Output:

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

502.181.434

1.076.840.000

1.256.180.000

1.031.929.518

1.238.315.422

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

-

186.535.000

-

-

110


Masa Transisi

8

-

Kopentensi SDM aparatur DPPKA

Tahun 2012

Target

734,57%

Outcome: Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur baik secara teknis maupun teori

Terlaksanannya kinerja pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi

Tahun 2011

1.238.315.422

Rp. 19

22

23

Sekretriat

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Sekretariat

DPPKA

-

Sekretariat

DPPKA

-

Sekretariat

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

1.485.978.506 1 Tahun

110

1 Tahun

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

Outcome: Meningkatnya Kualitas petugas pemungut pajak daerah

1

20

05

30 Aplikasi / system Output: tentang pengelolaan System Aplikasi barang/Jasa SKPD Pengelolaan Barang dan Jasa

-

-

0

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

Outcome: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi serta tertibnya administrasi Pengelolaan Barang

1

20

05

31 Aplikasi / system tentang kearsipan (surat menyurat)

Output:

-

System Aplikasi kearsipan

-

0

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

Outcome: Terwujudnya efektifitas dan efisiensi serta tertibnya administrasi suratmenyurat

1

20

05

32 Pengadaan Sistem Output: Penatausahaan Persediaan Barang ( Aplikasi sebagai pengontrol Ketersedian Barang SPPB )

-

-

65.399.999

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome: Meningkatnya Efektivitas Pengurus Barang

1

20

05

33 Pembangunan data base informasi kearsipan

Output:

0

0

Page 7

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4


5 Pembangunan data base informasi kearsipan



6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

Akuntansi

DPPKA

27.247.104

Sekretariat

DPPKA

115.084.800

Sekretariat

DPPKA

28.242.432

Sekretariat

DPPKA

database informasi kearsipan

Outcome: Tertib administrasi dalam hal kearsipan

1

20

05

34 Pembentukan Output: karakter aparatur dalam bekerjasama " Terselenggaranya Team Building" pembentukan karakter aparatur

0

100.000.000 1 pkt

Outcome: Terciptanya pribadi aparatur yang tangguh dan berkualitas

Tersedianya Pedoman Pengelolaan keuangan yang berkesinambungan sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transaparan

1

20

06

1

20

06

1 pkt


01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output:

734,57%

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

13.250.000

13.750.000

13.800.000

18.921.600

22.705.920

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10

22.705.920 10 Laporan

Outcome: Termanfaatkanya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagai data dan informasi yang akuntabel

1

20

06

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Output:

734,57%

Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

46.250.000

12.475.000

12.550.000

79.920.000

10

95.904.000

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10

10 Laporan

95.904.000 10 Laporan

Outcome: Termanfaatkanya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran sebagai data dan informasi yang akuntabel

1

20

06

04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Output: Laporan Keuangan Akhir Tahun

-

16.825.000 10 Laporan

13.750.000 10 Laporan

13.800.000 10 Laporan

Page 8

19.612.800 10 Laporan

10

23.535.360 10 Laporan

10

10 Laporan

23.535.360 10 Laporan

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




6

7

Penyusunan Laporan Keuangan 5 Akhir Tahun

4

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

Sekretariat

DPPKA

Sekretariat

DPPKA

28.242.432

Keuangan

DPPKA

91.778.400

Sekretariat

DPPKA

Outcome: Termanfaatkanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai data dan informasi yang akuntabel

1

20

06

11 Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Output: Laporan Akuntabiltas SKPD

10 Laporan

320,10%

10 Laporan

18.650.000

10 Laporan

13.750.000

10 Laporan

13.800.000

10 Laporan

33.609.600

10

40.331.520

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10

10 Laporan

40.331.520

48.397.824 10 Laporan

Outcome: Termanfaatkanya Dokumen Laporan Akuntabiltas SKPD sebagai data dan informasi yang akuntabel

1

20

06

13 Penyusunan RENSTRA SKPD

Output:

-

20.600.000

RENSTRA SKPD

Outcome: Termanfaatkanya Dokumen RENSTRA sebagai data, informasi dan acuan dalam melaksanakan program kegiatan

1

20

06

14 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD

-

-

-

-

10 Laporan

-

-

-

-

10 Laporan

-

-

-

-

Output:

19.612.800

Laporan Keuangan SKPKD

10

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

-

10

23.535.360

10 Laporan

10

10 Laporan

10

23.535.360 10 Laporan

Outcome: Termanfaatkanya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai data dan informasi yang akuntabel

1

20

06

28 Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset DPPKA

Output: Buku Barang Milik DPPKA Kota Bontang

-

-

Dokumen

65.556.000

Dokumen

72.111.600

Dokumen

78.667.200

Dokumen

10

85.222.800

10 Laporan

85.222.800

Dokumen

-

Outcome: Administrasi Perkantoran

-

Dokumen

Dokumen

Page 9

Dokumen

Dokumen

Dokumen

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

1

20

09

1

20

09

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

Sekretariat

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

Kekayaan & Aset

DPPKA

Program Penyebarluasan Informasi Pembagunan Daerah

08 Pelaksanaan Pameran Pembangunan

Output:

0,00%

Pameran Pembangunan Tingkat Kota

108.400.000

133.374.000

166.724.000

1Paket

1Paket

1Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Outcome: Termanfaatkanya Informasi Pembangunan Kecamatan Se -Kota Bontang

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional

Terlaksanakannya penganggaran dan pengelolaan belanja daerah

Tertib administrasi keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1

20

17

1

20

17

Program Opini BPK thd audit Lap Peningkatan dan Keu Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

01 Penyusunan Analisa Output: Standar Belanja Dokumen Analisa Standar Belanja

-

449.145.000

-

-

-

-

100 buku

-

-

-

-

100 buku

-

-

-

-

Outcome: Tersedianya Standar Analisa Belanja untuk penyusunan Standar Satuan Harga

1

20

17

01 Penyusunan Analisa Output: Standar Belanja Dokumen Analisa Standar Lanjutan Belanja Lanjutan

-

370.000.000

-

-

-

100 buku

-

-

-

100 buku

-

-

-

Outcome: Tersedianya Standar Analisa Belanja Lanjutan untuk penyusunan Standar Satuan Harga



1

20

17

02 Penyusunan Standar Output: Satuan Harga Pengumpulan Data Harga barang/jasa Pemerintah Kota Bontang

76,19%

203.460.000 100 buku

194.278.000 100 buku

137.744.000 100 buku

Outcome:

Page 10

275.000.000 100 buku

300.000.000 100 buku

2

300.000.000

325.000.000 100 buku

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Terbentuknya Buku Standarisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Bontang

Tergalinya semua Potensi sumber sumber penerimaan PAD

1

20

17

05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Output:

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

100 buku

100 buku

100 buku

-

100 buku

100 buku

100.000.000

Tersedianya Perda Pajak Daerah sebagai acuan

15 dokumen

15 dokumen

15 dokumen

22

23

Pendapatan

DPPKA

476.066.756

Keuangan

DPPKA

345.615.446

Keuangan

DPPKA

458.753.774

Keuangan

DPPKA

355.085.245

Keuangan

DPPKA

471.326.170

Akuntansi

DPPKA

100 buku

100.000.000

15 dokumen


2

Outcome: Tersedianya Perda Pajak Daerah sebagai acuan

1

20

17

06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Output:

86,10%

Dokumen APBD

524.900.000

839.655.000

1.189.655.000

393.443.600

432.787.960

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

10

432.787.960 4 Dokumen

Outcome: Tersusunnya Data Perda APBD

1

20

17

07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Output:

63,20%

Dokumen Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

275.100.000

465.945.000

465.945.000

285.632.600

10

314.195.860

10

4 Dokumen

314.195.860

15 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

45 Dokumen

45 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

Outcome: Tersedianya Dokumen Penjabaran APBD dengan tertib dan tepat waktu

1

20

17

08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Output:

42,40%

Dokumen Perubahan APBD

363.300.000

566.945.000

1.432.695.000

379.135.350

417.048.885

10 10

417.048.885

15 Dokumen

15 Dokumen

4 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

4Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

Outcome: Tersedianya Dokumen Perubahan APBD Tertib dan tepat Waktu

1

20

17

09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Output:

47,90%

Dokumen penjabaran perubahan APBD secara rinci

251.480.000

416.875.000

405.375.000

293.458.880

322.804.768

10 10

322.804.768

15 Dokumen

15 Dokumen

45 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

45 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

15 Dokumen

Outcome: Tersedianya dokumen penjabaran perubahan APBD secara rinci, tertib dan tepat waktu

Meningkatnya kinerja Pertanggungjawa ban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

Terlaksananya laporan pertanggungjawaba n penngelolaan keuangan daerah yang akuntabel

1

20

17

10 Penyusunan Output: Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

81,85%

196.600.000

285.380.000

Page 11

246.620.000

327.309.840

392.771.808

4

392.771.808

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1 Meningkatnya kinerja Pertanggungjawa ban Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

2 Terlaksananya laporan pertanggungjawaba n penngelolaan keuangan daerah yang akuntabel

3

Kode

4



5 6 Penyusunan Rancangan Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Tentang APBD Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD


7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen


23

573.969.370

Akuntansi

DPPKA

90.000.000

Pendapatan

Outcome: Tersedianya Dokumen Laporan Pertanggugjawaban Pelaksanaan APBD

1

20

17

11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Output:

39,39%

Penyusunan Dokumen Penjabaran Pertanggungjawaban APBD

241.600.000

350.780.000

350.780.000

398.589.840

478.307.808

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokume n

478.307.808 10 Dokumen

Outcome: Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1

20

17

19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Output:

-

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

-

83.850.000

105.500.000

100.250.000

10 Dokumen

95.000.000 5 dokumen

95.000.000

-

100 WP

100 WP

100 WP

100 WP

100 WP

-

100 WP

100 WP

100 WP

100 WP

100 WP

DPPKA

Outcome: Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Daerah

1

20

17

20 Penyusunan Rancangan Peraturan Walkota tentang pajak daerah

Output:

10 Dok

100.000.000

10 Dok

100.000.000

Pendapatan

Landasan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah

Outcome: Terdatanya semua subyek dan obyek pajak daerah 1

20

17

21 Sosialisasi Output: Permendagri No.32 Peserta Sosialisasi Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Bontang Tentang Pedoman Pemberian Outcome: Hibah dan Bantuan Sosial

-

97.012.648 80 orang

Page 12

5

97.012.648

Keuangan

DPPKA

Renstra V 2011 - 2016

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4

1

20

17

Sosialisasi Program No.32 dan Indokator Kinerja Permendagri Prgram dan Kegiatan TahunKegiatan 2011 dan Peraturan Walikota Bontang Tentang 6 Pedoman 5Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

21 Penyusunan Pergeseran APBD

Output:


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun Awal Perenc.

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

129.887.632

Keuangan

DPPKA

69.590.137

Keuangan

DPPKA

146.410.000

Keuangan

DPPKA

219.615.000

Keuangan

DPPKA

Kekayaan & Aset

DPPKA

Akuntansi

DPPKA

80 orang

-

Dokumen tentang pergeseran APBD

80.650.000,00

98.329.000

109.579.000

107.345.150

118.079.665

5

118.079.665

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

Outcome: Tersedianya Dokumen pergeseran APBD tertib dan tepat waktu

1

20

17

22 Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD

Output:

-

SK bendahara penerimaan & pengeluaran SKPD serta SKPKD

30.700.000

38.800.000

38.800.000

57.512.510

63.263.761

44 SK

53 orang

53 orang

53 orang

53 orang

44 SK

53 orang

53 orang

53 orang

53 orang

53

63.263.761 53 orang

Outcome: Meningkatnya kelancaran proses pengelolaan Keuangan SKPD dan SKPKD

1

20

17

23 Penyusunan Output: Petunjuk Teknis Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD

-

121.000.000

53

133.100.000

-

50 dokumen

50 dokumen

-

50 dokumen

50 dokumen

5

53 orang

133.100.000 50 dokumen

Outcome: Meningkatnya Pelaksanaan APBD dengan Tertib dan Tepat Waktu

1

20

17

25 Penyusunan Standar Output: Pelayanan Minimal Dokumen standar Pengelolaan pelayanan minimal Keuangan Daerah

181.500.000

5

199.650.000

5

50 dokumen

199.650.000

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

5 Dokumen

Outcome: Tertib Administrasi

1

20

17

26 Pendataan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bontang ( Sensus Barang )

Output :

-

Inventarisasi Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome: Tersedianya Data Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bontang

1

20

17

27 Rekonsiliasi Output: Realisasi Pendapatan Dan Belanja

-

-

131.104.000

Page 13

195.600.000

216.000.000

259.200.000

132

259.200.000

311.040.000

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



5 6 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Data Realisasi Pendapatan Dan Belanja dan Belanja SKPD Akurat


7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

-

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

22

23

Akuntansi

DPPKA

-

Akuntansi

DPPKA

-

Akuntansi

DPPKA

Outcome: Tertib Pengelolaan Keuangan 1

20

17

28 Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Kota Bontang

Output:

-

Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 bulan berikutnya Pemerintah Kota akurat dan tepat waktu

182.000.000

101.229.000

101.229.000

288.288.000

345.945.600

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

-

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

4

345.945.600

415.134.720 10 Dokumen

Outcome: Tercapainya Data Realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Kota

1

20

17

30 Review Terhadap Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang

Output:

-

Dokumen/SE/Sisdur

-

121.229.000

-

-

4

150.000.000

10 Dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

-

1 dokumen

-

Outcome: Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Optimal 1

20

17

Penyusuanan Review tentang kebijakan Akuntansi berbasis akrual

Output:

-

Dokumen Review tentang kebijakan Akuntansi berbasis akrual

-

-

150.000.000

-

-

-

1 dokumen

-

-

-

1 dokumen

-

Outcome: Terciptanya kesinambungan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebijakan Akuntansi 1

20

17

31 Review sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Output:

Keu

Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1 Pkt

200.000.000

Outcome: Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 1

20

17

32 Bimtek Penyusunan Output: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

-

-

127.889.000

Page 14

317.889.000

720.000.000

864.000.000

176

864.000.000

1.036.800.000

Akuntansi

DPPKA

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



5 6 Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Wajar, Akuntabel dan Dapat dipertanggungjawabkan


7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

150 OT

150 OT

150 OT

150 OT

150 OT

150 OT

150 OT

150 OT


Masa Transisi

22

23

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

Kekayaan & Aset

DPPKA

150 OT

Outcome: Persentase Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1

20

17


33 Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Output:

-

Buku Pedoman/Petunjuk dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

-

-

-

250.000.000

176

150 OT

-

0

-

-

-

75 Buku

-

-

-

-

-

75 Buku

-

-

Outcome: Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMD

1

20

17

34 Penetapan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran SKPD serta SKPKD

Output:

-

-

SK Bendahara penerimaan & pengeluaran SKPD serta SKPKD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53,00

-

Outcome: Meningkatnya kelancaran proses pengelolaan Keuangan SKPD dan SKPKD


1

20

17

35 Inventarisasi Aset Pemerintah Kota Bontang berbasis Lokasi

Output:

-

Data Aset berdasarkan Lokasi

-

126.384.000

150.000.000

200.000.000

53

250.200.000

-

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

-

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

36 lokasi

35

-

250.200.000

300.000.000 36 lokasi

Outcome: Tersediannya Papan Nama Aset Pemerintah Kota Bontang

1

20

17

36 Penyusunan Aplikasi Output: Akuntansi Penatausahaan Akuntansi Penerimaan Penerimaan yang akurat

-

-

-

-

-

Outcome:

Page 15

-

35

-

36 lokasi

-

-

Akuntansi

DPPKA

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Terciptanya Pengelolaan Keuangan yang Tertib

1

20

17

37 Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 dan Implementasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Output:

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

-

-

-

-

278.723.000

-

44 SKPD

-

-


Masa Transisi

Target

-

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang yang optimal

Tahun 2014

22

23

-

Akuntansi

DPPKA

-

Akuntansi

DPPKA

-

Akuntansi

DPPKA

-

Akuntansi

DPPKA

Akuntansi

DPPKA

-

-

-

-

-

Outcome: Prosentase jumlah Aparatur yang hadir

1

20

17

38 Sosialisasi Kebijakan Output: Akuntansi Prosentase jumlah Pemerintah Kota Aparatur yang hadir Bontang

44 SKPD

-

-

95.900.000

-

44 SKPD

-

-

-

Outcome: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bontang yang optimal

1

20

17

38 Sosialisasi Kebijakan Output: Akuntansi Prosentase jumlah Pemerintah Kota Aparatur yang hadir Bontang Berbasis Akrual

44 SKPD

-

-

150.000.000

-

44 SKPD

-

-

-

-

Outcome: Menurunnya temuan pemeriksaan terhadap laporan keuangan 1

20

17

38 Bimtek Penyusunan Output: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Persentase jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek berbasis Aktual Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

44 SKPD

-

-

250.000.000

-

44 SKPD

-

-

-

-

Outcome: Terlaksananya Bimtek Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual 1

20

17

38 Evaluasi dan Apresiasi terhadap proses penyusunan Laporan Keuangan

Output: Jumlah Peringkat terbaik SKPD

44 SKPD

-

-

150.000.000 6 SKPD

Page 16

175.000.000 6 SKPD

200.000.000 6 SKPD

-

250.000.000 6 SKPD

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

Pendapatan

DPPKA

271.451.461

Keuangan

DPPKA

424.691.487

Keuangan

DPPKA

Akuntansi

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Outcome: Sebagai bentuk evaluasi dan apresiasi terhadap kinerja SKPD dalam menyusun laporan keuangan 1

20

17

39 Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

6 SKPD

6 SKPD

6 SKPD

6 SKPD

Output: Data Kajian Potensi PAD

Outcome: Terwujudnya penganggaran PAD yang akurat 1

20

17

40 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Output:

-

Dokumen KUA Tahun Berikutnya

-

348.260.000

363.260.000

224.340.050

246.774.055

-

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

-

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

10

246.774.055 2 Dokumen

Outcome: Tersedianya Dokumen KUA Sebagai Acuan Penyusunan PPAS

1

20

17

41 Penyusunan Output: Program Prioritas PPA dan PPA Perubahan dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

-

-

342.015.000

757.015.000

350.984.700

10

386.038.170

-

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

-

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

10

2 Dokumen

386.038.170 2 Dokumen

Outcome: Tersedianya Dokumen Acuan Penyusunan APBD

1

20

17

42 Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP berdasarkan PP No.71/2010

Output:

-

Penerapan Sistem Akuntansi secara Optimal

-

-

200.000.000

-

10

-

2 Dokumen

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

Outcome: Laporan Keuangan Pemerintah Kota Akurat dan Akuntable

1

20

17

44 Pemeliharaan dan Output: Pengembangan Sistem informasi Sistem Informasi Penggajian Pegawai penggajian pengawai

-

-

215.889.000

312.567.000

361.476.973

397.624.670

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

100%

397.624.670

437.387.137 1 pkt

Outcome: Terpeliharanya sistem Penggajian Pegawai agar dapat lebih efektif

Page 17

100%

-

1 pkt

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3 1

20

Kode




4

5

6

7

17

45 Pengadaan Paket Piranti Lunak Transper Data Elektronik Keuangan Daerah

Output:

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

-

Adanya Paket Peranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan Daerah

Tahun 2012

-

203.669.000

100

207.433.688

Rp. 19

22

23

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

195.000.000

Keuangan

DPPKA

75.000.000

Keuangan

DPPKA

228.177.057

-

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt


Outcome: Tersedianya Paket Peranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan Daerah

1

20

17

Pemeliharaan dan Pengembangan Paket Piranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan Daerah

Output: Paket Peranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan Daerah

-

-

52.430.000

-

1 pkt

-

1 pkt

100

Outcome: Terpeliharanya Paket Peranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan Daerah

1

20

17

46 Pendampingan dan Output: Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Sistem Akuntansi Pengelolaan Daerah Daerah

204.146.000 1 pkt

204.146.000 1 pkt

175.000.000

200.000.000

1 pkt

1 pkt

Outcome: Meningkatnya kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah

1

20

17

47 Penyusunan system Output: informasi Sistem Akuntansi pengelolaan Pengelolaan Daerah keuangan daerah

200.000.000

1 pkt

Outcome: Terkendalinya informasi keuangan Daerah

1

20

17

48 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Output:

195.000.000

Kopentensi SDM Pengelola Keuangan

100 OT

195.000.000

195.000.000

100 OT

100 OT

Outcome: Terlatihnya 100 orang Pengelola Keuangan seluruh SKPD 1

20

17

49 Bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Output: Kopentensi SDM Bend Pengeluaran SKPD dan PPK SKPD

75.000.000 50 OT

Page 18

75.000.000 50 OT

75.000.000 50 OT

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

Outcome: Terlatihnya 50 Bend Pengeluaran SKPD dan PPK SKPD 1

20

17

50 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan/Dokumen Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Output:

-

Sistem Informasi arsip keuangan daerah yang efektif dan efisien

-

DPPKA

-

Outcome: Meningkatnya kualitas penyajian informasi keuangan daerah

1

20

17

51 Pendamping dan Pemeliharaan Sistem Informasi Penyusunan APBD Online Berbasis WEB

Output:

-

-

Sistem informasi penyusunan APBD Obline Berbasis WEB

-

179.449.000

62.430.000

219.685.180

133.100.000

100

133.100.000

146.410.000

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Keuangan

DPPKA

Outcome: Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyusunan APBD

1

20

17

52 Pengadaan Paket Piranti Lunak Pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Eksekutif)

Output:

-

Adanya paket piranti lunak pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Esekutif )

-

DPPKA

-

Outcome: Tersedianya paket piranti lunak pendukung Eksekutif Pemerintah Daerah ( SIP Esekutif )

1

20

17

53 Pemeliharaan System penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD di seluruh SKPD Pemerintah Kota Bontang

-

Output:

75.000.000

Sistem System penganggaran dan penatausahaan keuangan SKPD di seluruh SKPD Pemerintah Kota Bontang

75.000.000

44 OT

75.000.000

Keuangan

DPPKA

161.051.000

Keuangan

DPPKA

44 OT

Outcome: Meningkatnya kwalitas penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan SKPD

1

20

17

54 Pemeliharaan Sistem Output: Informasi Akuntansi SKPD di seluruh SKPD Kota Bontang

-

-

133.100.000

Page 19

146.410.000

100

146.410.000

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



5 6 Pemeliharaan Sistem Informasi Akuntansi Sistem informasi akuntansi SKPD di seluruh SKPD diseluruh SKPD SKPD Kota Kota Bontang Bontang


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

7

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt


23

Bid Aset & Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Outcome: Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan SKPD

1

20

17

55 Peningkatan Sistem Output: Informasi Pendataan - Sistem Pendataan Aset (Berbasis GIS )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Peta satlit objek PBB Perkotaan Outcome: - Tersedianya Sistem Pendataan Berbasis GIS - Terdatanya semua subyek dan obyek PBB Perkotaan

1

20

17

56 Pemeliharaan system informasi manajeman pendataan PBB Berbasis GIS

Output: System informasi manajem pendataan PBB berbasis GIS

1 pkt

100.000.000

1 pkt

100.000.000

100.000.000

1 pkt

100.000.000

Outcome: Meningkatnya pengendalian perubahan data subyek dan obyek PBB Perkotaan 1

1

1

20

20

20

17

17

17

57 Verifikasi Penerimaan Dana Hibah Pemerintah Daerah

57 Penyusunan Revisi Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial

Output:

-

OB


Paket

Outcome:

OB

Mendapat data lapangan yang kongkrit dari pemohon hibah sesuai dengan proposal yang diajukan

Paket

Output:

-

OB


Paket

Outcome:

OB

Mendapat data lapangan yang kongkrit dari pemohon hibah sesuai dengan proposal yang diajukan

Paket

58 Penyusunan Sistem Output : dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

205.300.000

205.300.000

Akuntansi dan Aset

DPPKA

187.350.000

205.300.000

Akuntansi dan Aset

DPPKA

100 buku

151.608.000

100 buku

Page 20

151.608.000

Keuangan

DPPKA

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



5 6 Penyusunan Sistem dan Prosedur Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Daerah


7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Aset

DPPKA

Outcome : Tersedianya buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 1

20

17

100 buku

59 Bimtek Tatacara Output : Pemotongan dan Penyetoran PPN dan Kompetensi SDM terhadap Pemotongan dan PPh Penyetoran PPN dan PPh

88 OT

100 buku

175.075.000

Outcome : Terlaksananya Pemotongan dan Penyetoran PPN dan PPh sesuai ketentuan 1

20

17

60 Sosialisasi Terhadap Output : Potongan-Potongan Pegawai Kompetensi SDM Terhadap Potongan Wajib Pegawai Outcome : Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Terhadap Potongan-Potongan Wajib Pegawai

1

20

17

61 Kajian Akademik Tentang Kesejahteraan Pegawai

Output :

1 Dokumen

244.000.000

100 OT

168.075.000

Kajian Terhadap Penghasilan pegawai Outcome : Tersedianya Dokumen sebagai acuan dalam penetapan Kesejahteraan/Penghasilan Pegawai

1

20

17

62 Bimtek Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan

Output :

100 OT

167.685.000

100 OT

200.000.000

100 OT

200.000.000

Kompetensi Bendahara

Outcome : Terlaksananya Tugas Kebendaharaan sesuai Ketentuan 1

20

17

63 Penyusunan Revisi Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial

Output :

Dokumen Peraturan Walikota Tentang Hibah dan Bansos

Paket

187.350.000

Outcome : Terwujudnya tertib pengelolan Keu Daerah 1

20

17

64 Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) Perubahan APBD

Output :

Page 21

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4


5 Penyusunan Kebijakan Umum (KUA) Perubahan APBD



6

7

Dokumen Kua Perubahan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

2 Dokumen

207.145.000

2 Dokumen

307.650.000

2 Dokumen

203.945.500

2 Dokumen

224.340.050

224.340.050

2 Dokumen


Rp. 22

23

246.774.055

19

Keuangan

DPPKA

386.038.170

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Outcome : Tersedianya Dokumen KUA sebagai Acuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD

1

20

17

65 Penyusunan Output : Program Prioritas PPA dan PPA Perubahan dan Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) Perubahan APBD Outcome : Tersedianya Dokumen Acuan Penyusunan Perubahan APBD

1

20

17

66 Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

354.645.000

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

337.400.000

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

319.077.000

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

350.984.700

350.984.700

Dokumen

Dokumen

Output :

Buku Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Dokumen

340.120.000

1 Dokumen

340.120.000

Outcome : Tersedianya Buku Dokumen Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

17

67 Sosialisasi Output : Permendagri No.32 Peserta Pelatihan Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Bontang Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1 Dokumen

80 orang

1 Dokumen

132.400.000

Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

1

20

17

68 Penyusunan Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

80 orang

Output : Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Outcome :

Page 22

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Meningkatnya Ketertiban SKPD dalam Penyusunan RKA SKPD sesuai Ketentuan

1

20

17

69 Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Output :

44 SKPD

92.500.000

44 SKPD

92.500.000

Meningkatnya Pemahaman SKPD Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD yang benar

Outcome : Meningkatnya Ketertiban SKPD dalam Penyusunan RKA

1

20

17

44 SKPD

44 SKPD

Pemeliharaan dan Output : Pengembangan Sistem Informasi Sistem Informasi Penyusunan APBD Penyusunan APBD (SIP APBD) (SIP APBD)

154.890.000 1 pkt

Outcome : Terpeliharanya Sistem Informasi Penyusunan APBD (SIP APBD)

1

20

17

Penyusunan Output : Peraturan Walikota tentang Hibah dan Peraturan Walikota tentang Bantuan Sosial 2012 Hibah dan Bantuan Sosial 2012

1 pkt

1 Dokumen

122.000.000

Outcome : Terlaksananya Penyusunan Peraturan Walikota tentang Hibah dan Bantuan Sosial 2012

1

20

17


Output :

1 Dokumen

100%

178.430.000


Outcome : Tersedianya Kajian Akademis insetif untuk Masyarakat

1

20

17


Output :

100%

44 SKPD

250.000.000


Outcome :

Page 23

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Terlaksananya Asistensi Analisis Standar Belanja (ASB)

1

20

17


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

44 SKPD

Output :

44 SKPD

370.000.000

Analisis Standar Belanja (ASB) Lanjutan

Outcome : Terlaksananya Asistensi Analisis Standar Belanja (ASB) Lanjutan

1

20

17


Output :

44 SKPD

1 Dokumen

343.250.000

1 Dokumen

343.250.000


Outcome : Tersedianya Pedoman Penyusunan RKA SKPD

1

20

17


Output :

1 Dokumen

75 Buku

1 Dokumen

102.194.000

75 Buku

138.444.000

Tersedianya pelaporan semester 1 BMD

Outcome :

1

20

17


Terlaksananya pelaporan semester 1 BMD

75 Buku

Output :

75 Buku

75 Buku

106.348.000

75 Buku

Inventarisasi barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

117.870.000

Outcome : Terlaksananya Inventarisasi barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

1

20

17


Output :

75 Buku

100%

75 Buku

215.294.000


Page 24

Renstra V 2011 - 2016

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4

Bimbingan Teknis Pengelolaan Program dan Keuangan Daerah Kegiatan


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indokator Kinerja Prgram dan Kegiatan


6

7

5

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Akuntansi

DPPKA

Outcome : Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1

20

17

Sosialisasi Peraturan Output : Walikota Bontang Jumlah Peserta sosialisasi Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

100%

80 Orang

131.445.000

Outcome : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

1

20

17

Bimbingan Teknis Pedoman Penyajian Laporan dan Pertanggungjawaba n Keuangan Pemerintah Daerah

Output :

80 orang

100%

182.061.000

BimTek Pedoman Penyajian Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah Outcome :

1

20

17


Terlaksananya BimTek Pedoman Penyajian Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah

100%

Output :

100%

75.000.000

Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPD Kaltim Outcome : Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BPD Kaltim

1

20

17


Output :

100%

44 SKPD

Jumlah kehadiran Peserta Workshop

Outcome :

Page 25

771.200.000

44 SKPD

858.000.000

44 SKPD

858.000.000

44 SKPD

858.000.000

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

20

17


Tahun 2015

Tahun 2016

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

44 SKPD

Output :

1 Dokumen

44 SKPD

44 SKPD


Masa Transisi

Target

TerSedianya Laporan Keuangan, Transparan, Akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan

1

Tahun 2014

22

23

Keuangan

DPPKA

Keuangan

DPPKA

Akuntansi

DPPKA

44 SKPD

135.270.000

Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBD

Outcome : Tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBD

1

20

17

1 Dokumen

Pengelolaan Gaji Output : Pegawai Negeri Sipil Tersedianya Penggajian yang efektif dan Akuntabel

232.950.000 1 Paket

Outcome : Terlaksananya Penggajian yang efektif dan Akuntabel

1

20

17

69 Pendampingan dalam rangka menghadapi Audit Eksternal

1 Paket

Output :

44 SKPD

82.500.000

44 SKPD

100.000.000

44 SKPD

120.000.000

44 SKPD

144.000.000

Terlaksananya pendampingan dalam rangka menghadapi audit Ekternal

Outcome : Terlaksananya pendampingan dalam rangka menghadapi audit Ekternal

Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional

Terlaksananya Penganggaran dan pengelolaan belanja daerah

1

20

21

1

20

21

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

44 SKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

14 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Output:

66,20%

Dokumen KUA Tahun Berikutnya

223.050.000

-

-

-

-

-

10 Dokumen

-

-

-

-

-

10 Dokumen

-

-

-

-

-

-

Keuangan

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

Outcome: Tersedianya Dokumen KUA Sebagai Acuan Penyusunan PPAS 1

20

21

15 Penyusunan Output: Program Prioritas PPA dan PPA Perubahan dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

76,50%

243.800.000 10 Dokumen

-

-

-

-

Page 26

-

-

-

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




6

7

Penyusunan Program Prioritas 5 dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

4

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

-

Keuangan

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

Outcome: Tersedianya Dokumen Acuan Penyusunan APBD

Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah

Terlaksananya pengendalian pengelolaan Kas Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi

1

20

23

1

20

23

10 Dokumen

-

-

-

-

10

-


15 Pemeliharaan dan Output: Pengembangan Sistem informasi Sistem Informasi penggajian pengawai Penggajian Pegawai

61,90%

59.194.000

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

1,00

-

Outcome: Meningkatnya kualitas penggajian pegawai

1

20

23

19 Pengadaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan

Output:

-

-

Informasi arsip keuangan daerah yang efektif dan efisien

Outcome: Meningkatnya kualitas penyajian informasi keuangan daerah

1

20

23

61 Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

Output:

-

Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan

-

-

100%

-

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153.315.000

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

Outcome: Tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1

20

23

73 Pemeliharaan Sistem Output: Informasi Keuangan sistem informasi keuangan Daerah daerah

-

100.744.000

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

Outcome: Meningkatnya kelancaran proses pengelolaan keuangan daerah

1

20

23

74 Pengembangan Output: Sistem Informasi Penyusunan APBD Online Berbasis WEB

-

155.833.000

-

-

Page 27

-

-

-

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



5 6 Pengembangan Sistem Informasi Sistem informasi Penyusunan APBD penyusunan APBD Obline Online Berbasis Berbasis WEB WEB


7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

1 pkt

-

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

-

22

23

-

Keuangan

DPPKA

-

Keuangan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Outcome: Meningkatnya kecepatan dan ketepatan penyusunan APBD

1

20

23

77 Pengadaan Software Output: Sistem Informasi Sistem Informasi Eksekutif Eksekutif Keuangan Keuangan Daerah Daerah

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome: Meningkatnya ketersediaan informasi laporan keuangan Daerah

1

20

23

78 Pengadaan Sistem Informasi Akuntansi SKPD di seluruh SKPD Kota Bontang

Output:

-

-

Sistem informasi akuntansi SKPD diseluruh SKPD Kota Bontang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome: Meningkatnya kualitas Laporan Keuangan SKPD

1

20

26

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

1

20

26

12 Penyusunan Produk Hukum tentang Perhitungan Pajak Dan Retribusi Daerah

Output: Produk Hukum Yang Berkaitan Dengan Pajak / Retribusi (PERWALI)

-

177.034.000

-

-

-

-

-

10 Perwali

-

-

-

-

-

10 Perwali

-

-

-

-

-

Outcome: Tercapainya pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku

Meningkatkan Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber - Sumber Penerimaan Pendapatan Daerah

Tercapainya peningkatan Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Keuangan setiap tahunnya

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun

1

20

31


1

20

31

01 Evaluasi perkembangan penerimaan PBB

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Output:

60.000.000

Page 28

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4


5 Evaluasi perkembangan penerimaan PBB



6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

Data perkembangan pemungutan PBB pada Kelurahan dan Bank yang akurat

20

31

01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Output:


23

Bidang Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

1 pkt

Outcome: Penerimaan PBB yang akuntable 1


1 pkt

-

Pendapatan Asli Daerah

82.687.900

57.850.000,00

426.850.000,00

-

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

100%

100%

100%

-

-

-

Outcome: Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pajak Daerah

1

20

31

04 Forum Komunikasi dan Konsolidasi Daerah Pengolah Minyak dan Gas Bumi

Output:

-

285.443.000

Dokumen kajian akademis usulan draft revisi UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 dari anggota FKDPM kepada Pemerintah Pusat

580.000.000

630.000.000 5 dokumen

630.000.000

690.000.000

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Outcome: Meningkatnya Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi

1

20

31

04 Forum Komunikasi dan Konsolidasi Daerah Penghasil/ Pengolah Minyak dan Gas Bumi

Output: Dokumen kajian akademis usulan draft revisi UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 dari anggota FKDPM kepada Pemerintah Pusat

-

400.000.000

5 dokumen

1 pkt

Outcome: Meningkatnya Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi

1

20

31

05 Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi

Output:

1 pkt

1 pkt

50.000.000

1 pkt

Kegiatan kerja sebagai Forum Komunikasi Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi

Outcome:

Page 29

60.000.000

1 pkt

300.000.000

1 pkt

300.000.000

300.000.000

1 pkt

300.000.000

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Peningkatan Penerimaan perimbangan keuangan dari dana bagi hasil bukan pajak

1

20

31

06 Peningkatan Sistem Output: Informasi Sistem Informasi Manajeman Pajak Manajemen Pajak Bumi Bumi dan Bangunan dan Bangunan

-

Outcome: Terlaksananya Pendaerahan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) secara efektif, efisien dan akuntable 1

20

31

07 Pengadaan Sistem Informasi Manajeman Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Output:

-

304.010.000

-

-

-

Sistem Informasi Manajemen BPHTB yang handal

1 pkt

-

295.000.000

280.000.000,00

-

1 pkt

1 pkt

1 pkt

-

1 pkt

1 pkt

-

-

355.130.000

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

Outcome: Memberikan kemudahan kepada seluruh stakeholder penyelenggaraan pungutan BPHTB dan Wajib Pajak BPHTB

1

20

31

08 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Bea Perolehan Hak atas Tanah ( BPHTB)

Output:

100.000.000

Terpeliharanya system informasi manajemen BPHTB

1 pkt

100.000.000

100.000.000

1 pkt

1 pkt

Outcome: Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan pungutan BPHTB

1

20

31

09 Pengadaan Payment Output: Online Sistem Sistem Pembayaran secara Pembayaran PBB Online

Outcome: Menciptakan sistem pembayaran yang transparan dan akuntable serta memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak PBB dalam rangka pembayaran PBB

1

20

31

-

-

219.755.000

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

1 pkt

-

-

10 Pemeliharaan Output: Payment Online Terpeliharanya Payment Sistem Pembayaran Online Sistem Pembayaran PBB PBB

1 pkt

Page 30

100.000.000

1 pkt

100.000.000

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

22

23

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

Outcome: Meningkatnya pelayan pembayaran PBB kepada WP

1

20

31

11 Penyusunan Produk Hukum tentang Perhitungan Pajak Dan Retribusi Daerah

Output: Produk Hukum Yang Berkaitan Dengan Pajak / Retribusi (PERWALI)

-

-

52.450.000

-

-

-

-

-

10 Perwali

-

-

-

-

10 Perwali

-

-

-

Outcome: Tercapainya pelaksanaan pemungutan pajak daerah yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku

1

20

31

12 Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

Output: Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

Outcome: Terpeliharanya penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang efektif

1

20

31

13 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)

Output:

-

Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah

-

1 Pkt

168.080.000

1 pkt

110.770.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome: Tercapainya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

1

20

31

14 Sosialisasi Peraturan- Output: Peraturan tentang sosialisasi Peraturan Pajak Daerah tentang Pajak Daerah Kepada Masyarakat

-

-

1 pkt

116.000.000

1 pkt

180.015.000

-

-

-

-

100 WP

100 WP

-

-

-

-

100 WP

100 WP

-

-

-

-

Outcome: Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pajak daerah

1

20

31

27 Penyusunan Target Output: Anggaran Draft RAPBD/APBD Pendapatan dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah Outcome: Terpenuhinya Data Realisasi Pendapatan Daerah Yang Akurat Dan Tepat Waktu

-

69.570.000

132.920.000

132.920.000

150.000.000

150.000.000 30 dokumen

150.000.000

150.000.000

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

Page 31

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

1

20

Kode




4

5

6

7

31

55 Evaluasi Laporan Penyampaian Penerbitan SKPD,SKRD, Pembuatan dan Penyusunan Laporan

Output:

Tahun 2011

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

82.300.000

55.400.000

70.400.000,00

-

-


Masa Transisi

Target

-

Data SKPD dan SKRD akurat

Tahun 2012

-

22

23

Pendapatan

DPPKA

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

11 dokumen

11 dokumen

1 dokumen

-

-

-

11 dokumen

11 dokumen

1 dokumen

-

-

-

Outcome: Pelaporan hasil penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang akurat

1

20

31

59 Insentif petugas Output: penyampaian SPPT PBB oleh RT SPPT PBB kepada Wajib melalui Kelurahan Pajak secara maksimal

-

85.100.000

104.501.000

104.501.000

104.501.000

104.501.000

-

104.501.000

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

500 OT

Outcome: Meningkatnya realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

1

20

31

68 Fasilitasi Pendaerahan PBB sesuai UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009

Output:

-

Aplikasi perencanaan dan perangkat keras dalam rangka tahapan pelaksanaan pendaerahan PBB sektor Perkotaan

213.264.000

1.193.540.000

-

-

-

-

1 pkt

1 pkt

-

-

-

-

1 pkt

1 pkt

-

-

-

-

Outcome: Terlaksananya pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan secara optimal, efektif, efisien.

1

20

31

69 Peremajaan Basis Output: Data Sismiop Pajak Aplikasi data objek Pajak Bumi dan Bangunan Bumi dan Bangunan yang akurat

175.000.000

-

-

1 pkt

-

-

1 pkt

-

-

Outcome: Terwujudnya Akurasi dan validasi data Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggi

1

20

31

70 Validasi dan Monitoring data pajak daerah

Output:

-

Aplikasi data objek pajak dan wajib pajak yang akurat

-

40.150.000

40.150.000

-

-

-

-

12 buku

12 buku

-

-

-

-

12 buku

12 buku

-

-

-

Outcome: Tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah

1

20

31

71 Bimbingan Teknis Output: Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaerahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan

-

-

627.965.200

Page 32

-

-

-

-

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4




5 Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaerahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Pedesaan

6

7

Kopetensi sumber daya manusia di bidang pemungutan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

45 OT

-

-

-

-

-

45 OT

-

-

-

-

22

23

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

Outcome: Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis

1

20

31

72 Fasilitasi Output: Pengelolaan Pajak Peningkatan PBB dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

-

-

-

697.539.000,00

-

-

697.539.000

-

-

1 Paket

-

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

Outcome: Tercapainya PAD sektor Perkotaan dan Pedesaan

1

20

31

73 Intensifikasi Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Output:

-

Data Intensifikasi Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

-

-

248.560.000

-

-

248.560.000

-

-

100%

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

Outcome: Terlaksananya Intensifikasi Pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan

1

20

31

74

Pemeliharaan Output: SISMIOP PBB Terlaksananya SISMIOP PBB

-

-

119.074.000

-

-

119.074.000

-

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

Outcome: Terpeliharanya SISMIOP PBB 1

20

31

75 Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

Output:

-

Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan

-

-

149.870.000

-

-

-

-

149.870.000

Jumlah Kehadiran Peserta

-

-

-

Jumlah Kehadiran Peserta

-

-

-

Outcome: Tercapainya PAD dengan diadakanya Sosialisasi PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan

1

20

31

76 Verifikasi Lapangan Output: Atas Pemungutan Data Verifikasi Lapangan BPHTB Atas Pemungutan BPHTB

-

-

-

310.500.000 -

-

100%

Outcome:

Page 33

-

-

310.500.000 -

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Terlaksananya Verifikasi Lapangan Atas Pemungutan BPHTB

1

20

31

77 Penghapusan Piutang pajak Pemerintah Kota Bontang

Output:

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

100%

-

-

121.250.000 -

-

-

-


Masa Transisi

Target

-

Data Penghapusan Piutang pajak Pemerintah Kota Bontang

Tahun 2014

22

23

-

Pendapatan

DPPKA

-

Pendapatan

DPPKA

350.000.000

Kekayaan & Aset

DPPKA

485.500.000

Kekayaan & Aset

DPPKA

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

-

121.250.000

100%

-

-

-

100%

-

-

-

Outcome: Terlaksananya Penghapusan Piutang pajak Pemerintah Kota Bontang

1

20

31

78 Launching Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Output:

-

-

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

-

-

-

19.054.000,00

-

-

19.054.000,00

-

1 Paket

-

-

-

-

1 Paket

-

-

-

Outcome: Terlaksananya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan


Tercapainya optimalisasi pendayagunaan kekayaan/aset daerah

Ketersediaan data aset yang akurat

1

20

37

1

20

37

Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan / Aset Daerah 08 Inventarisasi dan Serah Terima Barang Milik Daerah

Output:

109,05%

Penatausahaan Barang Milik yang tertib administrasi

191.935.000

136.990.000

75.740.000

300.000.000

320.000.000

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

10 buku

2

320.000.000 10 buku

Outcome: Tersedianya Data Barang serta Serah Terima Barang Milik Daerah Pemerintahan Kota Bontang

1

20

37

12 Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Output:

73,48%

Pengelolaan Barang Milik Daerah secara maksimal

Outcome: Tercapainya Pemanfaatan,Penilaian,Pen ghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

1

20

37

14 Bimbingan Teknis Output: Pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang

-

375.760.000

450.912.000

455.000.000

460.500.000

2

475.200.000

10 buku

2

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

1 pkt

175.785.000

354.370.000,00

Page 34

-

-

-

88,00

-

-

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



5 6 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Kopentensi SDM dibidang Milik Daerah di pengelolaan Barang Milik lingkungan Daerah Pemerintah Kota Bontang


7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

54 OT

54 OT

-

-

-

-

54 OT

54 OT

-

-

-

-

22 Kekayaan & Aset

23

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

Outcome: Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

1

20

37

15 Penyusunan Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Output:

-

Pedoman/Petunjuk dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah

Outcome: Tersedianya Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMD

1

20

37

16 Inventarisasi Lokasi Output: Aset Pemerintah Pengamanan aset Milik Kota Bontang Pemerintah Kota Bontang

181.310.000

-

-

-

-

-

75 Buku

-

-

-

-

-

75 Buku

-

-

-

-

-

-

105.320.000

104.169.000

-

-

-

-

36 lokasi

36 lokasi

-

-

-

-

36 lokasi

36 lokasi

-

-

-

-

Outcome: Tersediannya Papan Nama Aset Pemerintah Kota Bontang

1

20

37

17 Pengumpulan Data Output: Rencana Kebutuhan Data Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barng Milik Daerah Barang

-

87.310.000

-

-

-

-

-

10 dokumen

-

-

-

-

-

10 dokumen

-

-

-

-

-

Outcome: Termanfaatkannya Buku Rencana Kebutuhan Barang

1

20

37

18 Pengumpulan Data Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang

Output:

-

Data Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Bontang

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outcome: Termanfaatkannya Bahan untuk Buku Standararisasi Harga Satuan Barang Pemerintah Kota Bontang

1

20

37

19 Pendataan dan Output : Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bontang ( Sensus Barang )

-

-

Page 35

-

-

-

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4



Pendataan5dan 6 Inventarisasi Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kota Daerah dilingkungan Bontang ( Sensus Pemerintah Kota Bontang Barang )


7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016


Masa Transisi

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

-

-

-

-

-

-

-

Kekayaan 22 & Aset

23

205.200.000

Kekayaan & Aset

DPPKA

400.500.000

Kekayaan & Aset

DPPKA

Outcome: Tersedianya Data Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bontang

1

20

37

20 Penyusunan Output: Rencana Kebutuhan Data Barang Milik Daerah Dan Pemeliharaan Barang unit (RKBU dan RKPBU )

-

-

97.200.000

93.540.000

190.200.000

200.000.000

-

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

-

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

2

200.000.000 10 dokumen

Outcome: Tersedianya Data rencana Kebutuhan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah

1

20

37

21 Pemantauan Output: Pelaksanaan Pemantauan tentang Pengelolaan Barang Pengelolaan Barang Milik Milik Daerah Daerah

-

-

289.510.000

190.340.000

350.500.000

2

360.500.000

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

-

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

44

10 dokumen

360.500.000 1 dokumen

Outcome: Peningkatan Pemantauan Pengelolaan BMD bagi pengurus dan Pengelola Barang

1

20

37

22 Penilaian Barang Milik Daerah ( Appraisal )

Output:

-

Dokumen data hasil appraisal Barang Milik Daerah

-

144.188.000

-

44

-

-

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

-

-

1 dokumen

144.188.000

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Outcome: Tersedianya data hasil apraisal Barang Milik Daerah

1

20

37

23 Penghapusan Barang Milik Daerah

Output:

-


-

195.760.000

192.340.000,00

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 dokumen

-

-

0 -

Outcome: Tercapainya penghapusan Barang Milik Daerah

1

20

37

24 Pemanfaatan Barang Output: Milik Daerah

-

-

111.060.000

Page 36

102.040.000

-

-

0

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4




5 Pemanfaatan Barang Milik Daerah

6

7


Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-


Masa Transisi

22 Kekayaan & Aset

23

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Outcome: Tercapainya pemanfaatan Barang Milik Daerah

1

20

37

25 Pelelangan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Output:

-

Pengelolaan Barang Milik Daerah Secara Maksimal

-

30.431.000

27.871.000

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

0 -

Outcome: Tercapainya pelelangan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

1

20

37


Output:

-

Buku saku pengelolaan barang milik daerah

-

127.244.000,00

-

-

-

-

230 buku

-

-

-

-

230 buku

-

-

-

0 -

Outcome: Tersusunnya buku saku pengelolaan barang milik daerah

1

20

37


Output:

-

Jumlah Peserta Bimtek

-

402.720.000

-

-

-

-

44 SKPD

-

-

-

-

44 SKPD

-

-

-

0 -

Outcome: Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus dan Penyimpan Barang

1

20

37

Bimtek Output: Penatausahaan Jumlah Peserta Bimtek Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

-

-

399.301.200 44 SKPD

-

Outcome:

Page 37

-

-

0 -

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Terlaksananya Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

1

20

37


Output:

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

44 SKPD

-

-

-

86.440.000,00


Masa Transisi

Target

-


Tahun 2013

22

23

-

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

-

0

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Outcome: Terlaksananya Penjualan Barang Milik Daerah

1

20

37


Output:

-


-

96.140.000,00

-

-

-

100%

-

-

-

100%

-

-

96.140.000,00 -

Outcome: Tercapainya Penilaian Barang Milik Daerah

1

20

37

Penyusunan Perwali Output: tentang pinjam pakai Perwali tentang pinjam Barang Milik pakai Barang Milik Daerah Daerah

-

-

194.125.000,00

-

-

-

75 Buku

-

-

-

75 Buku

-

-

194.125.000 -

Outcome: Tersusunya Perwali tentang pinjam pakai Barang Milik Daerah

1

20

37


Output:

-

Peraturan Walikota tentang Sewa Barang Milik Daerah

-

185.580.000,00

-

-

-

75 Buku

-

-

-

75 Buku

-

-

0 -

Outcome: Tersusunya Peraturan Walikota tentang Sewa Barang Milik Daerah

1

20

37

Penyusunan Perwali Output: tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Perwali tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Milik Daerah Daerah

-

-

153.715.000,00

-

-

-

75 Buku

-

-

-

75 Buku

-

-

0 -

Outcome: Tersusunya Perwali tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah 1

20

37

Penyusunan Perwali Output: tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bontang

-

-

148.410.000,00

Page 38

-

-

0

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode

4




5 Penyusunan Perwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bontang

6

7

Perwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bontang

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19

-

75 Buku

-

-

-

75 buku

-

-


Masa Transisi

22 Kekayaan & Aset

23

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Kekayaan & Aset

DPPKA

-

Outcome: Tersusunnya Perwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Bontang

1

20

37

Bimbingan Teknis Output: Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Jumlah Peserta Bimtek BMD Pembantu dan Pengurus Barang

-

-

500.000.000,00

550.000.000,00

-

100%

100%

-

100%

100%

0 -

Outcome: Terlaksananya Kegiatan Bimtek BMD Bagi Pembantu dan Pengurus Barang 1

20

37

Bimbingan Teknis Output: Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Jumlah Peserta Bimtek Pembantu Pengurus BMD Barang dari UPTD dan Sekolah

-

-

350.000.000,00

385.000.000,00

-

100%

100%

-

100%

100%

385.000.000 -

Outcome: Terlaksananya Kegiatan Bimtek BMD Bagi Pembantu Pengurus Barang dari UPTD dan Sekolah 1

20

37

Bimbingan Teknis Output: Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagi Jumlah Peserta Bimtek BMD Kepala SKPD

-

-

300.000.000,00

330.000.000,00

-

100%

100%

-

100%

100%

330.000.000 -

Outcome: Terlaksananya Kegiatan Bimtek BMD Bagi Kepala SKPD

1

20

37

Penyempurnaan Sistem Informasi Aset Barang Milik Daerah

Output: Peningkatan Sistem Informasi Manajeman Aset

-

-

300.000.000,00

330.000.000,00

-

100%

100%

-

100%

100%

Outcome: Meningkatnya Sistem Informasi Manajeman Aset

Page 39

330.000.000 -

Renstra V 2011 - 2016



Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

Kode




4

5

6

7

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015


Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

18

19


23

160 * Review Mei *

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset,

Eddy Yudizar, S. Sos, MM Pembina Tk I NIP. 19560414 198903 1 004

Page 40

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2011 - 2015

Indikator

Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD

Aspek Pelayanan Umum

Tahun 2010

No

Target capaian Setiap Tahun Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2014

Tahun 2015

Renstra 2011 - 2016

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat dan Bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a.

Sekretariat, tugasnya melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup bidang kesekretariatan dan keuangan, sedangkan fungsinya adalah : 1) Perencanaan program kerja kesekretariatan; 2) Penyusunan pedoman teknis pengelolaan administrasi; 3)Pelaksanaan administrasi umum, perkantoran dan kepegawaian; 4)Pelaksanaan administrasi barang inventaris, peralatan dan perlengkapan; 5)

Pelaksanaan administrasi perencanaan program dan keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah; 6)Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan; 7)Pelaksanaan urusan hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana; 8)Pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja dinas; 9)Pelaporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan; 10)

Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertical dan diagonal sesuai dengan kewenangannya;

11)


12) Pelaksanaan tugas kedianasan yang diberikan atasan; Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh:

b.



Kepala Sub Bagian Umum; dan



Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.

Bidang Pendapatan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang pendapatan, dengan fungsi : 1)

Penyusunan pedoman/kebijakan teknis bidang pendapatan;

2)

Penyusunan dan pelaksanaan pedoman/kebijakan teknis bidang pendapatan;

3)

Penelitian dan analisis potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah;


II-166

Renstra 2011 - 2016

4)

Pengkoordinasian dan pengendalian operasional program/kegiatan kerja bidang pendapatan;

5)

Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan Kerja bidang pendapatan;

6)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

7)


8)

Pelaksanaan tugas kedianasan yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh :

c.



KepalaSeksi Pendaftaran dan Pendataan;



KepalaSeksi Penetapan dan Penagihan; dan



Kepala Seksi Penerimaan dan Pengendalian Operasional.

Bidang Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Bidang Keuangan, dengan fungsi: 1)

Perencanaan dan penyusunan program kegiatan bidang keuangan;

2)

Penyiapan bahan perumusan kebijakan belanja;

3)

Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

4)

Penyusunan nota keuangan;

5)

Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;

6)

Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;

7)

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

8)

Melaksanakan tugas kedianasan lain yang diberikan atasan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Keuangan dibantu oleh : 

Kepala Seksi Anggaran;


II-167

Renstra 2011 - 2016

d.



Kepala Seksi Perbendaharaan; dan



Kepala Seksi Belanja Pegawai.

Bidang Kekayaan dan Aset,mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang kekayaan dan aset, dengan fungsi : 1)

Penyusunan pedoman/kebijakan teknis pengelolaan kekayaan dan aset daerah;

2)

Perencanaan dan perumusan program/kegiatan Bidang Kekayaan dan Aset;

3)

Perencanaan, perumusan dan pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kekayaan dan aset daerah;

4)

Pelaksanaan penatausahaan kekayaan dan aset daerah;

5)

Pelaksanaan pengkajian dan penilaian terhadap kekayaan dan aset daerah;

6)

Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan asset daerah;

7)

Pembinaan penatausahaan dan penilaian kekayaan dan asset daerah pada SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah;

8)

Pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan asset daerah;

9)

Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

10) Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan; 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Kekayaan dan Asset dibantu oleh :

e.



Kepala Seksi Pendataan dan Inventarisasi ;



Kepala Seksi Penilaian; dan



Kepala Seksi Pengolahan Aset Daerah.

Bidang Akuntansi, mempunyai tugas Pelaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup bidang akuntansi, dengan fungsi :


II-168

Renstra 2011 - 2016

1)

Penyusunan

pedoman/kebijakan

teknis

dan

program/kegiatan

Bidang

Akuntansi; 2)

Pelaksanaan akuntansi Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);

3)

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

4)

Penyajian informasi keuangan daerah;

5)

Penyusunan target dan realisasi penerimaan Pendapatan daerah;

6)

Pembinaan pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan dan aset pemerintah daerah pada SKPD;

7)

Melaksanakan

pengawasan,

evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan

progam/kegiatan akuntansi; 8)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas kepada atasan;

9)


10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh: 

Kepala Seksi Akuntansi Penerimaan;



Kepala Seksi Akuntansi Pengeluaran;



Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan


II-169

Renstra 2011 - 2016

TABEL 4

(HASIL PENGISIAN TABEL T-IV.C.2 )

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PENDAPATAN, PPENGELOLAA N KKEUANGAN DAN ASET KOTA BONTANG, TAHUN 2006 – 2011 No

(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(2)

Target SPM

(3)

Target IKK

(4)

Target Indikator Lainnya (5)

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

A.

PEMERINTAHAN UMUM

27,424,345,762.00

21,341,412,048.00

18,016,941,268.00

21,972,974,702.00

17,911,597,970.00

20,808,345,197.00

13,560,333,485.00

12,407,769,007.00

21,071,111,881.00

14,867,478,146.00

75.88

63.54

68.87

95.90

83.00

1.

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

22,117,843,962.00

6,004,691,298.00

6,197,699,604.00

8,773,290,102.00

8,513,832,302.00

16,424,811,846.00

3,847,889,979.00

4,209,018,830.00

7,190,554,971.00

6,965,902,001.00

74.26

64.08

67.91

81.96

81.82

25,625,000.00

42,490,000.00

45,900,000.00

20,000,000.00

13,500,000.00

4,002,000.00

1,848,000.00

3,600,000.00

6,300,000.00

10,981,500.00

15.62

4.35

7.84

31.50

81.34

646,000,000.00

273,000,000.00

354,000,000.00

478,200,000.00

330,000,000.00

183,634,197.00

133,378,366.00

160,303,783.00

250,034,477.00

251,614,731.00

28.43

48.86

45.28

52.29

76.25

-

10,000,000.00

-

-

-

-

756,000.00

-

-

-

-

7.56

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

-

48,000,000.00

15,523,850.00

-

-

-

8,043,250.00

12,980,282.00

-

-

-

16.76

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional

-

-

-

5,750,000.00

7,850,000.00

-

-

-

1,754,000.00

4,406,000.00

-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

83.62

-

-

30.58

-

-

-

-

30.50

-

56.13

-

222,704,000.00

-

-

-

-

68,112,450.00

-

-

-

222,497,439.00

265,000,000.00

232,474,914.00

746,264,870.00

576,948,500.00

197,292,346.00

194,038,653.00

156,308,223.00

609,712,000.00

488,219,150.00

88.67

73.22

67.24

81.70

84.62

-

1,261,995,587.00

422,500,000.00

471,889,368.00

592,280,135.00

766,621,280.00

662,122,955.00

368,534,050.00

256,069,866.00

446,134,216.00

439,096,130.00

52.47

87.23

54.26

75.32

57.28

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

181,076,188.00

30,757,298.00

20,547,472.00

28,249,472.00

27,478,000.00

123,146,400.00

10,250,260.00

3,891,516.00

23,953,500.00

27,478,000.00

68.01

33.33

18.94

84.79

100.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

57,959,222.00

-

-

9,950,000.00

16,950,000.00

11,939,430.00

-

-

-

13,838,550.00

0.00

0.00

0.00

-

-

149,500,000.00

352,540,000.00

-

-

-

138,880,500.00

230,635,060.00

-

-

92.90

65.42

-

34,020,000.00

86,250,000.00

159,204,000.00

64,340,000.00

45,600,000.00

23,000,000.00

27,000,000.00

84,372,000.00

33,040,000.00

45,425,000.00

67.61

31.30

53.00

51.35

99.62

-

-

-

88,574,125.00

85,911,750.00

-

-

-

87,062,700.00

80,159,600.00

0.00

0.00

0.00

98.29

93.30

207,000,000.00

243,840,000.00

265,920,000.00

159,657,500.00

157,148,000.00

145,130,125.00

194,794,900.00

28,830,100.00

25,116,318.00

45,733,500.00

70.11

79.89

10.84

15.73

29.10

4,696,864,000.00

3,642,200,000.00

3,590,900,000.00

5,353,345,000.00

5,754,184,772.00

3,312,983,000.00

2,227,029,300.00

2,857,065,000.00

5,203,975,000.00

5,136,561,000.00

70.54

61.15

79.56

97.21

89.27

14,784,806,526.00

568,450,000.00

688,800,000.00

1,226,679,000.00

731,640,000.00

11,761,561,393.00

475,224,250.00

414,963,000.00

503,472,760.00

422,388,840.00

79.55

83.60

60.24

41.04

57.73

1,332,539,800.00

1,298,194,000.00

1,263,641,664.00

1,976,287,200.00

2,867,862,818.00

930,152,351.00

908,142,163.00

556,493,515.00

5,119,543,550.00

2,449,479,895.00

69.80

69.95

44.04

259.05

85.41

-

515,194,000.00

-

680,900,000.00

526,130,356.00

-

431,350,000.00

-

580,645,000.00

522,306,000.00

-

83.73

0.00

85.28

99.27

-

-

-

-

652,308,000.00

-

-

-

-

544,399,440.00

-

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman

2.

-

-

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


-

-

-

-

81.64 -

83.46

II-18

Renstra 2011 - 2016

No


(2)

(1)

Pengadaan Mebeleur


2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

80.82

81.18

143,708,000.00

-

-

-

121,836,000.00

116,657,000.00

175,000,000.00

128,000,000.00

56,250,000.00

130,000,000.00

176,122,000.00

101,800,000.00

62,900,113.00

40,943,650.00

107,920,500.00

130,346,255.00

58.17

49.14

72.79

83.02

74.01

657,539,800.00

625,000,000.00

693,391,664.00

599,417,200.00

648,767,800.00

529,240,347.00

409,624,050.00

462,783,615.00

4,118,522,350.00

429,751,400.00

80.49

65.54

66.74

68.71

66.24

500,000,000.00

30,000,000.00

514,000,000.00

415,220,000.00

169,675,600.00

299,112,004.00

4,268,000.00

52,766,250.00

190,619,700.00

156,435,800.00

59.82

14.23

10.27

45.91

92.20

-

-

-

-

551,151,062.00

-

-

-

-

549,584,000.00

-

-

-

-

99.72

38,150,000.00

56,210,000.00

66,990,000.00

142,500,000.00

139,854,000.00

28,700,000.00

54,020,000.00

62,205,000.00

92,494,600.00

121,376,000.00

75.23

96.10

92.86

64.91

-

56,210,000.00

34,650,000.00

-

-

-

54,020,000.00

30,030,000.00

-

-

-

96.10

86.67

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

38,150,000.00

-

32,340,000.00

142,500,000.00

139,854,000.00

28,700,000.00

-

32,175,000.00

92,494,600.00

121,376,000.00

-

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

150,000,000.00

350,000,000.00

540,000,000.00

1,339,000,000.00

300,000,000.00

65,833,000.00

216,850,000.00

480,700,000.00

1,305,722,000.00

288,000,000.00

43.89

-

350,000,000.00

540,000,000.00

1,339,000,000.00

290,000,000.00

-

216,850,000.00

480,700,000.00

1,305,722,000.00

288,000,000.00

-

150,000,000.00

-

-

-

10,000,000.00

65,833,000.00

-

-

-

-

-

-

-

49,400,000.00

35,690,000.00

427,800,000.00

210,000,000.00

-

23,060,000.00

27,950,000.00

395,220,000.00

206,140,000.00

-

46.68

78.31

92.38

98.16

-

14,400,000.00

6,960,000.00

6,075,000.00

44,625,000.00

-

11,700,000.00

4,950,000.00

5,700,000.00

44,250,000.00

-

81.25

71.12

93.83

99.16

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

-

15,000,000.00

11,910,000.00

6,075,000.00

44,625,000.00

-

11,360,000.00

9,900,000.00

5,700,000.00

44,490,000.00

-

75.73

83.12

93.83

99.70


-

20,000,000.00

10,160,000.00

14,975,000.00

-

-

-

8,150,000.00

14,600,000.00

-

-

-

80.22

97.50

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

-

-

6,660,000.00

6,075,000.00

44,625,000.00

-

-

4,950,000.00

5,700,000.00

44,550,000.00

-

-

74.32

93.83

99.83


-

-

-

20,500,000.00

65,625,000.00

-

-

-

20,500,000.00

65,250,000.00

-

-

-

100.00

99.43


-

-

-

32,430,000.00

10,500,000.00

-

-

-

12,050,000.00

7,600,000.00

-

-

-

37.16

72.38

Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

-

-

-

341,670,000.00

-

-

-

-

330,970,000.00

-

-

-

-

96.87

PENINGKATAN SISTEM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

-

-

37,897,500.00

-

-

-

-

19,800,000.00

-

-

-

-

52.25

-

-

Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja

-

-

37,897,500.00

-

-

-

-

19,800,000.00

-

-

-

-

52.25

-

-

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

-

-

-

908,500,000.00

689,880,000.00

-

-

-

670,992,500.00

658,740,000.00

-

-

-

73.86

95.49


-

-

-

448,000,000.00

322,840,000.00

-

-

-

345,039,000.00

306,480,000.00

-

-

-

70.7

94.93

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Pendidikan Dan Pelatihan Formal Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

7.


150,750,000.00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

6.

(5)


-

Pembangunan Gudang Aset

5.

(4)

Target Indikator Lainnya

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

4.

(3)

Target IKK

-


3

Target SPM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


-

-

-

-

86.79 -

-

99.49

64.91

86.79

61.96

89.02

97.51

96.00

61.96

89.02

97.51

99.31

-

-

-

-

-

II-19

Renstra 2011 - 2016

No

(1)

8.

9.


(2)

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI Pembuatan Program Aplikasi Pengendalian Operasional Pendistribusian SPPT PBB Pembuatan Aplikasi Pemetaan Pajak Daerah (SIG) Kota Bontang Workshop PBB Sektor Perkotaan di Luar Daerah Pengembangan dan Penataan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pemeliharaan Sistem Informasi Penggajian Pegawai Pengembangan Aplikasi Operasional SPPT PBB Konsolidasi sistem Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPATDA) Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan

Target SPM

(3)

Target IKK

(4)





2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

70.78

95.97

-

-

-

460,500,000.00

367,040,000.00

-

-

-

325,953,500.00

352,260,000.00

-

-

1,980,812,000.00

544,585,000.00

1.053.138.500.00

1.049.740.000.00

804.316.000.00

1,678,848,000.00

424.417.300.00

874.523.800.00

876.638.660.00

560.243.800.00

84,76

77,93

83.04

83,51

69,65

-

-

207,615,000.00

-

-

-

-

126,295,000.00

-

-

-

-

60.83

-

-

-

-

477,670,000.00

-

-

-

-

418,155,000.00

-

-

-

-

87.54

-

-

-

-

367,853,500.00

-

-

-

-

330,073,800.00

-

-

-

-

89.73

-

-

-

-

-

214,085,000.00

439,778,000.00

-

-

-

211,251,160.00

221,069,000.00

-

-

-

98.68

50.27

-

-

-

234,720,000.00

160,828,000.00

-

-

-

131,222,500.00

145,283,500.00

-

-

-

55.91

90.33

500,000,000.00

-

-

130,240,000.00

-

488,598,000.00

-

-

98,105,000.00

-

-

-

-

75.33

-

-

-

-

205,720,000.00

-

-

-

-

184,775,000.00

-

-

-

-

89.82

-

-

-

-

264,975,000.00

-

-

-

-

251,285,000.00

-

-

-

-

94.83

-

-

-

-

-

203,710,000.00

-

-

-

-

193,891,300.00

-

-

-

275,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.71

-

Pengembangan Sistem Payment Online Sistem

602,312,000.00

-

-

-

-

599,050,000.00

-

-

-

-

99.46

-

-

68.71

-

Pengembangan Jaringan Terminalisasi & Jaringan Sistem Manajemen

603,500,000.00

-

-

-

-

591,200,000.00

-

-

-

-

97.96

-

-

68.71

-

Pengadaan Alat Dokumentasi dan Informasi

-

246,035,000.00

-

-

-

-

198,702,000.00

-

-

-

-

80.76

-

-

-

Optimalisasi Pelayanan PBB Perkotaan

-

298,550,000.00

-

-

-

-

225,715,300.00

-

-

-

-

75.60

-

-

-

1,805,000,000.00

3,158,680,000.00

2,479,936,500.00

5,089,416,000.00

2,860,426,350.00

1,680,000,000.00

2,642,649,968.00

2,132,804,135.00

3,683,527,350.00

2,620,439,450.00

93.07

83.66

86.00

72.38

91.61

185,000,000.00

200,000,000.00

273,416,500.00

219,250,000.00

167,040,000.00

180,000,000.00

178,536,000.00

266,589,535.00

194,196,000.00

151,345,000.00

97.30

89.27

97.50

88.57

90.60

300,000,000.00

450,000,000.00

503,000,000.00

499,042,500.00

429,490,000.00

285,000,000.00

379,702,500.00

365,300,000.00

267,103,000.00

407,874,200.00

95.00

84.38

72.62

53.52

94.97

290,000,000.00

450,000,000.00

393,880,000.00

551,790,000.00

348,470,200.00

275,000,000.00

390,712,468.00

314,950,000.00

367,372,500.00

336,365,000.00

94.83

86.82

79.96

66.58

96.53

350,000,000.00

535,000,000.00

300,000,000.00

886,807,500.00

376,240,000.00

300,000,000.00

410,312,000.00

275,753,000.00

548,572,850.00

358,729,300.00

85.71

76.69

91.92

61.86

95.35

300,000,000.00

610,000,000.00

523,880,000.00

598,880,000.00

286,780,000.00

290,000,000.00

478,175,000.00

428,487,000.00

569,608,400.00

284,835,000.00

96.67

78.39

81.79

95.11

99.32

200,000,000.00

456,840,000.00

272,380,000.00

220,880,000.00

180,780,000.00

180,000,000.00

426,200,000.00

269,450,600.00

216,275,000.00

179,641,250.00

90.00

93.29

98.92

97.92

99.37

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penyusunan standar satuan harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


-

-

95.18

II-20

Renstra 2011 - 2016

No

(1)


(2)

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Inventarisasi dan Serah Terima Barang Milik Daerah

(3)

Target IKK

(4)





2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

94.44

82.96

99.48

77.05

99.86

180,000,000.00

456,840,000.00

213,380,000.00

430,260,000.00

169,460,000.00

170,000,000.00

379,012,000.00

212,274,000.00

331,495,000.00

169,216,250.00

-

-

-

417,163,500.00

454,921,150.00

-

-

-

181,908,500.00

452,517,950.00

-

-

-

43.61

99.47

-

-

-

392,622,500.00

288,515,000.00

-

-

-

327,895,000.00

196,690,000.00

-

-

-

83.51

68.17

-

-

-

299,495,000.00

-

-

-

-

262,848,000.00

-

-

-

-

87.76

-

-

-

-

104,000,000.00

-

-

-

-

103,620,000.00

-

-

-

-

99.63

-


-

-

-

267,000,000.00

-

-

-

-

237,933,100.00

-

-

-

-

89.11

-

Penyusunan Rancangan Anggaran Tahun 2010

-

-

-

202,225,000.00

-

-

-

-

74,700,000.00

-

-

-

-

36.94

-

-

-

-

-

74,885,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83,845,000.00

-

-

-

-

83,225,500.00

-

-

-

-

-

9,152,783,750.00

6,015,447,500.00

2,175,441,400.00

1,348,392,500.00

-

4,935,057,325.00

3,830,768,727.00

1,713,668,250.00

820,407,000.00

-

53.92

-

395,750,000.00

-

-

-

-

368,885,000.00

-

-

-

-

93.21

-

-

-

-

38,197,500.00

-

-

-

-

25,600,000.00

-

-

-

-

67.02

-

-

-

-

195,850,000.00

-

-

-

-

140,550,000.00

-

-

-

-

71.76

-

-

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerh Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah

-

255,650,000.00

173,250,000.00

197,393,600.00

293,500,000.00

-

196,200,000.00

133,140,000.00

64,895,000.00

111,760,000.00

-

76.75

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Monitoring dan Inventarisasi SPPT PBB WP dan Kelurahan

-

227,150,000.00

-

-

-

-

166,430,000.00

-

-

-

-

73.27

-

-

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Pembuatan Profil dan Layanan Sisdur

-

118,865,000.00

-

-

-

-

102,795,000.00

-

-

-

-

86.48

-

-

-

Kegiatan Tim Penysusunan Target Pendapatan

-

153,650,000.00

-

-

-

-

109,445,500.00

-

-

-

-

71.23

-

-

-

Kegiatan Internal dan Eksternal dalam rangka Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah

-

281,950,000.00

-

-

-

-

213,750,000.00

-

-

-

-

75.81

-

-

-

Pemanfaatan, Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Keuangan Daerah Penyusunan Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD TA. 2009

10 .

Target SPM

Bimtek Akuntansi Laporan dan Pertanggungjawaban APBD Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis 6 Bulan Berikutnya Pemerintah Kota Bontang PENINGKATAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Optimalisasi Pelayanan PBB Kegiatan tim penyusunan rencana kerja tahunan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Penagihan SKPD PPJ Non PLN Perusahaan Luar Daerah


63.68

78.77

76.85

99.26 60.84

32.88

38.08

II-21

Renstra 2011 - 2016

No

(1)


(2)

Sosialisasi mengenai Pajak dan Retribusi

Target SPM

(3)

Target IKK

(4)





2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

90.97

-

-

-

-

-

48.23

-

-

-

-

44.77

-

-

-

-

-

16.38

-

-

-

-

-

-

77.13

-

-

-

-

-

-

-

71.06

-

-

-

255,650,000.00

54,822,500.00

-

-

-

74.47

-

-

-

132,585,000.00

-

-

-

-

72.08

-

-

-

-

-

118,485,700.00

-

-

-

-

76.31

-

-

-

-

-

-

20,100,000.00

-

-

-

-

34.21

-

-

-

-

-

-

-

4,050,000.00

-

-

-

-

34.62

-

-

-

232,120,000.00

-

-

-

-

179,550,000.00

-

-

-

-

77.35

-

-

-

-

8,940,000.00

-

-

-

-

4,410,000.00

-

-

-

-

49.33

-

-

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pemeliharaan Basis Data PBB

-

157,400,000.00

-

-

-

-

115,556,000.00

-

-

-

-

73.42

-

-

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pendataan Objek Pajak Hiburan

-

41,650,000.00

-

-

-

-

13,910,000.00

-

-

-

-

33.40

-

-

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pendataan Pajak Penerangan Jalan Non PLN

-

199,230,000.00

-

-

-

-

78,324,500.00

-

-

-

-

39.31

-

-

-

Kegiatan dalam rangka Menggali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kegiatan dalam rangka Perhitungan Lifting Migas dan PPH 21 Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Propinsi Monitoring dan Evaluasi Pembagian Pemerataan atas Peningkatan Penerimaan PBB dan BPHTB Penerbitan Nota Ketetapan Perhitungan Penyampaian SPPT PBB, DHKP ke tiap-tiap Kelurahan Konsultasi Teknis mengenai Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pembuatan Tempat Pemasangan Reklame Spanduk Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Peremajaan Data Objek Pajak Reklame Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Monitoring Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Konsultasi Teknis Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Monitoring Objek Retribusi HO

-

219,000,000.00

81,957,500.00

-

-

-

126,955,500.00

74,557,000.00

-

-

-

57.97

-

356,400,000.00

-

-

-

-

268,951,000.00

-

-

-

-

75.46

-

265,500,000.00

-

-

-

-

128,060,000.00

-

-

-

-

-

499,650,000.00

-

-

-

-

223,710,000.00

-

-

-

-

104,100,000.00

-

-

-

-

17,050,000.00

-

-

-

436,750,000.00

-

-

-

-

336,865,000.00

-

-

309,175,000.00

-

-

-

-

219,685,000.00

-

343,277,000.00

118,085,000.00

-

-

-

-

183,950,000.00

-

-

-

-

155,269,250.00

-

-

-

58,750,000.00

-

-

11,700,000.00

-


46.43

II-22

Renstra 2011 - 2016

No

(1)


(2)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Penyampaian Data SPOP Baru dan Perbaikan Data Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pendataan Objek Pajak Galian Golongan C

Target SPM

(3)

Target IKK

(4)





2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

101,250,000.00

-

-

-

-

30,450,000.00

-

-

-

-

30.07

-

-

-

-

55,600,000.00

-

-

-

-

14,815,000.00

-

-

-

-

26.65

-

-

-

-

181,620,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92,350,000.00

-

-

-

-

22,800,000.00

-

-

-

-

24.69

-

-

-

-

98,235,000.00

-

-

-

-

46,330,000.00

-

-

-

-

47.16

-

-

-

-

2,000,000,000.00

83,696,000.00

-

400,000,000.00

-

495,470,625.00

-

-

288,000,000.00

-

24.77

-

-

-

71,600,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

243,833,000.00

-

-

-

-

120,545,000.00

-

-

-

-

49.44

-

-

-

-

378,162,000.00

-

-

-

-

322,523,500.00

-

-

-

-

85.29

-

-

-

-

262,030,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

418,180,000.00

-

-

-

-

314,570,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

124,900,000.00

-

-

-

-

7,900,000.00

-

-

-

-

6.33

-

-

Peremajaan Data Objek Pajak Reklame

-

-

107,850,000.00

-

-

-

-

49,000,000.00

-

-

-

-

45.43

-

-

Konsultasi Teknis Pendaftaran dan Pendataan Peningkatan Pendapatan asli Daerah

-

-

442,050,000.00

-

-

-

-

254,645,000.00

-

-

-

-

57.61

-

-

Pendataan Objek Pajak Galian C

-

-

74,000,000.00

-

-

-

-

24,500,000.00

-

-

-

-

33.11

-

-

Pendataan Objek Pajak Hiburan

-

-

74,000,000.00

-

-

-

-

24,500,000.00

-

-

-

-

33.11

-

-

-

-

484,610,000.00

-

-

-

-

368,684,000.00

-

-

-

-

76.08

-

-

-

-

395,820,000.00

-

-

-

-

200,030,000.00

-

-

-

-

50.54

-

-

-

-

174,250,000.00

-

-

-

-

154,935,000.00

-

-

-

-

88.92

-

-

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pembentukan Smart Map PBB Tahun 2007 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Dalam Rangka Monitoring Objek Pajak Hotel dan Restoran Penyampaian Nota Perhitungan Pajak dan Retribusi Kegiatan Forum Konsultasi dan Konsolidasi Daerah Pengolah Migas Penyerahan Penghargaan terhadap WR / WP yang aktif Kegiatan Sosialisasi Migas Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam rangka kegiatan Sistem Online Penerimaan dari BPD ke Dispenda Daerah Kota Bontang Intensifikasi dan Eksetensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah dalam rangka penyuluhan Pajak Hotel dan Restoran Kerjasama antara Dispenda dengan KPPBB dalam rangka pertemuan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. Badak Penyampaian Data SPOP PBB ke KP PBB Sangatta

Konsultai dan Koordinasi Tentang Perhitungan Pajak/ Retribusi dan PBB Penyampaian SKPD/SKRD ke Dalam dan Luar Daerah Konsultasi Mekanisme Pembayaran Pajak dan Retribusi


-

-

-

75.22

72.00

II-23

Renstra 2011 - 2016

No

(1)


(2)

Sosialisasi Bagi Hasil Pajak Sektor PPh 21, PBB, BPHTB oleh Dirjen Pajak Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penagihan dan Tunggakan PBB

Target SPM

(3)

Target IKK

(4)





2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

-

233,133,000.00

-

-

-

-

201,945,127.00

-

-

-

-

86.62

-

-

-

-

127,800,000.00

-

-

-

-

85,420,000.00

-

-

-

-

66.84

-

-

Evaluasi Pajak dan Retribusi Penerimaan dan Tunggakan PBB dalam dan Luar Daerah

-

-

130,550,000.00

-

-

-

-

72,320,000.00

-

-

-

-

55.40

-

-

Monitoring Objek Pajak hotel dan Retribusi

-

-

175,250,000.00

-

-

-

-

103,140,000.00

-

-

-

-

58.85

-

-

-

-

173,100,000.00

-

-

-

-

109,620,000.00

-

-

-

-

63.33

-

-

-

-

145,050,000.00

-

-

-

-

71,540,000.00

-

-

-

-

49.32

-

-

-

-

144,850,000.00

-

-

-

-

78,460,000.00

-

-

-

-

54.17

-

-

-

-

160,450,000.00

136,500,000.00

151,820,000.00

-

-

78,060,000.00

112,500,000.00

125,250,000.00

-

-

48.65

-

-

316,800,000.00

-

-

-

-

174,340,000.00

-

-

-

-

55.03

-

-

Sosialisasi Pajak, Retribusi Daerah

-

-

112,300,000.00

-

-

-

-

53,569,100.00

-

-

-

-

47.70

-

-

Menggali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

-

-

395,100,000.00

-

-

-

-

329,674,000.00

-

-

-

-

83.44

-

-

Koordinasi dan Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

-

-

227,300,000.00

-

-

-

-

148,990,000.00

-

-

-

-

65.55

-

-

Penyusunan Laporan Pembukuan Penerimaan, Persediaan Benda Berharga dan PBB

-

-

157,700,000.00

-

-

-

-

135,250,000.00

-

-

-

-

85.76

-

-

Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah

-

-

732,700,000.00

-

-

-

-

603,540,000.00

-

-

-

-

82.37

-

-

Monitoring Pajak Hotel dan Restoran

-

-

101,500,000.00

-

-

-

-

33,500,000.00

-

-

-

-

33.00

-

-

-

-

83,696,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

136,250,000.00

-

-

-

-

123,467,000.00

-

-

-

-

90.62

-

-

-

-

127,450,000.00

-

-

-

-

81,220,000.00

-

-

-

-

63.73

-

-

-

-

-

136,500,000.00

201,800,000.00

-

-

-

112,500,000.00

190,846,000.00

-

-

-

82.42

94.57

-

-

-

74,627,200.00

82,300,000.00

-

-

-

73,000,000.00

82,000,000.00

-

-

-

97.82

99.64

-

-

-

268,475,000.00

50,900,000.00

-

-

-

238,715,000.00

-

-

-

-

88.92

Peningkatan Realisasi Penagihan dan Tunggakan PBB Dalam dan Luar Daerah Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Dalam dan Luar Daerah Penyampaian Fiscal pada Wajib Pajak Dalam dan Luar Daerah Penyusunan Target Anggaran Pendapatan Daerah Konsultasi dan Koordinasi Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi ke Luar Daerah

Forum Konsolidasi Dispenda Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Rapat Koordinasi tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Evaluasi dan Realisasi Penagihan pada Objek Pajak dan Retribusi Daerah Dalam maupun Luar daerah Sosialisasi Penyampaian SPPT PBB Tingkat Kelurahan Evaluasi Laporan Penyampaian Penerbitan SKPD, SKRD, Pembuatan dan Penyusunan Laporan Workshop PPh Pasal 21, 25 dan 29 Orang Pribadi Dalam Negeri


82.42

-

82.50

-

II-24

Renstra 2011 - 2016

No

(1)


(2)

Sosialisasi PPh 21, 25, 29 dan Orang Pribadi Dalam Negeri Pelatihan Sistem dan Prosedur Pendaftaran serta Pendataan Pajak Daerah

11 .

Target SPM

(3)

Target IKK

(4)





2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

-

-

-

61,975,000.00

61,150,000.00

-

-

-

30,805,250.00

-

-

-

-

49.71

-

-

-

-

230,025,000.00

-

-

-

-

216,445,000.00

-

-

-

-

94.10

-

Penyebaran SPPT PBB

-

-

-

60,334,000.00

100,900,000.00

-

-

24,685,500.00

22,551,000.00

-

-

-

40.91

Penyampaian data PPJ dan PLN

-

-

-

155,900,000.00

-

-

-

-

85,500,000.00

-

-

-

-

54.84

-

Konsultasi Pendapatan Asli Daerah

-

-

-

219,186,000.00

-

-

-

-

181,005,000.00

-

-

-

-

82.58

-

Penyampaian SKPD/SKRD, Fiscal kedalam dan Luar Daerah

-

-

-

395,157,600.00

-

-

-

-

350,040,000.00

-

-

-

-

88.58

-

Workshop Pajak Bumi dan Bangunan

-

-

-

239,368,000.00

-

-

-

-

223,577,500.00

-

-

-

-

93.40

-

-

-

-

-

6,022,500.00

-

-

-

-

-

-

-

-

726,868,000.00

326,500,000.00

91,000,000.00

177,034,000.00

-

508,246,750.00

213,505,000.00

22,750,000.00

176,750,000.00

-

69.92

-

49,133,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

257,500,000.00

326,500,000.00

91,000,000.00

177,034,000.00

-

187,551,750.00

213,505,000.00

22,750,000.00

176,750,000.00

-

72.84

-

420,235,000.00

-

-

-

-

320,695,000.00

-

-

-

-

76.31

Konsolidasi Data Penerimaan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan Penyusunan Draft Perda yang berkaitan dengan Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah sesuai dengan Permen 13 Tahun 2006


65.39

22.35

25.00

65.39

99.84 -

25.00

-

-

99.84

-

-

II-25

Renstra 2011 - 2016

TABEL 5

(HASIL PENGISIAN TABEL T-IV.C.3)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SKPD DIINAS PENDAPATAN, PPENGELOLAAN KKEUANGAN DAN ASET KOTA BONTANG, TAHUN 2006 – 2011 Anggaran Pada Tahun Uraian

(1)

PENDAPATAN DAERAH

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun (%)

Realisasi Anggaran Pada Tahun

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Angg aran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Pertumbuhan Anggaran Tiap Tahun

Reali sasi (18)

P1

P2

P3

Pertumbuhan Realisasi Tiap Tahun

P4

P1

P2

P3

P4

698,758,670,806.60

749,744,580,965.39

951,250,957,731.81

962,772,928,648.28

1,053,825,400,367.66

835,028,966,042.11

779,810,500,609.54

954,902,146,986.77

834,419,091,107.46

970,719,816,576.95

119.50

104.01

100.38

86.67

92.11

11.21

4.89

7.30

26.88

1.21

9.46

(6.61)

22.45

(12.62)

16.33

Pendapatan Asli Daerah

20,106,628,668.60

24,932,590,630.39

26,530,475,731.81

50,792,547,591.28

57,429,696,341.86

27,456,823,546.71

37,544,459,801.54

32,449,302,859.01

65,024,474,843.46

60,468,849,778.27

136.56

150.58

122.31

128.02

105.29

33.73

29.14

24.00

6.41

91.45

13.07

36.74

(13.57)

100.39

(7.01)

Pajak daerah

13,303,466,240.00

14,537,519,135.00

14,985,000,000.00

15,870,000,000.00

15,095,000,000.00

14,208,450,200.95

14,629,144,970.68

16,572,114,060.08

16,006,408,602.88

15,126,014,339.75

106.80

100.63

110.59

100.86

100.21

3.34

1.83

9.28

3.08

5.91

(4.88)

2.96

13.28

(3.41)

(5.50)

Retribusi daerah

2,259,935,727.00

3,015,498,550.00

2,901,600,000.00

3,141,466,125.00

2,694,370,000.00

2,102,901,205.50

2,549,897,478.00

3,255,166,857.43

3,686,696,546.88

2,862,245,124.50

93.05

84.56

112.19

117.36

106.23

5.92

9.95

33.43

(3.78)

8.27

(14.23)

21.26

27.66

13.26

(22.36)

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

2,143,771,965.60

4,529,572,945.39

6,425,456,126.81

9,562,661,861.28

8,921,906,736.86

2,143,771,965.60

4,529,572,945.39

6,425,456,126.81

9,562,661,861.28

8,921,906,736.86

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

48.82

48.82

111.29

41.86

48.82

(6.70)

111.29

41.86

48.82

(6.70)

Lain-lain PAD yang sah

2,399,454,736.00

2,850,000,000.00

2,218,419,605.00

22,218,419,605.00

30,718,419,605.00

9,001,700,174.66

15,835,844,407.47

6,196,565,814.69

35,768,707,832.42

33,558,683,577.16

375.16

555.64

279.32

160.99

109.25

234.10

121.53

18.78

(22.16)

901.54

38.26

75.92

(60.87)

477.23

(6.18)

Dana Perimbangan

596,429,130,341.00

581,598,078,538.00

783,220,482,000.00

684,461,948,257.00

833,626,750,412.80

713,677,238,350.40

581,655,634,409.00

763,375,922,261.00

564,622,632,474.00

743,463,674,659.00

119.66

100.01

97.47

82.49

89.18

10.34

4.60

(2.49)

34.67

(12.61)

21.79

(18.50)

31.24

(26.04)

31.67

Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak

512,949,130,341.00

493,555,078,538.00

726,901,000,000.00

660,373,925,257.00

833,626,750,412.80

619,277,503,540.40

506,920,967,746.00

707,056,440,261.00

540,534,609,474.00

743,463,674,659.00

120.73

102.71

97.27

81.85

89.18

15.15

8.83

(3.78)

47.28

(9.15)

26.24

(18.14)

39.48

(23.55)

37.54

75,720,000,000.00

75,718,000,000.00

48,929,482,000.00

16,421,023,000.00

-

82,027,833,333.00

69,408,166,663.00

48,929,482,000.00

16,421,023,000.00

-

108.33

91.67

100.00

100.00

-

(50.46)

(52.83)

(0.00)

(35.38)

(66.44)

(100.00)

(15.38)

(29.50)

(66.44)

(100.00)

Dana Alokasi umum Dana Alokasi Khusus Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

7,760,000,000.00

12,325,000,000.00

7,390,000,000.00

7,667,000,000.00

-

12,371,901,477.00

5,326,500,000.00

7,390,000,000.00

7,667,000,000.00

-

159.43

43.22

100.00

100.00

-

(19.37)

(28.61)

58.83

(40.04)

3.75

(100.00)

(56.95)

38.74

3.75

(100.00)

82,222,911,797.00

143,213,911,797.00

141,500,000,000.00

227,518,432,800.00

162,768,953,613.00

93,894,904,145.00

160,610,406,399.00

159,076,921,866.76

204,771,983,790.00

166,787,292,139.68

114.20

112.15

112.42

90.00

102.47

26.33

20.07

74.18

(1.20)

60.79

(28.46)

71.05

(0.95)

28.73

(18.55)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,900,000,000.00

39,500,000,000.00

55,799,592,500.00

25,358,304,200.00

34,582,586,000.00

50,578,697,000.00

51,380,350,990.00

60,834,982,500.00

160.71

170.12

140.89

130.08

109.02

39.18

25.65

-

7,943,705,000.00

-

-

-

-

7,943,705,000.00

-

-

-

-

100.00

-

(25.00)

(25.00)

105,100,000,000.00

179,074,727,800.00

91,895,850,000.00

63,500,000,000.00

122,885,000,000.00

105,100,000,000.00

143,421,502,800.00

91,895,850,000.00

100.00

100.41

100.00

80.09

100.00

25.08

19.90

92.73

Pendapatan Hibah

-

Dana darurat

-

Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Penerimaan Lain-lain

15,778,911,797.00 63,500,000,000.00

20,328,911,797.00 122,385,000,000.00

28.84

76.60 -

10.03 -

41.26 -

36.38

(100.00)

(14.12)

70.39

(48.68)

-

46.25 -

93.52

1.58 -

18.40 -

(100.00)

(14.47)

36.46

(35.93) 593.66

2,944,000,000.00

500,000,000.00

500,000,000.00

1,000,000,000.00

15,073,511,113.00

5,036,599,945.00

3,142,820,399.00

3,398,224,866.76

2,026,425,000.00

14,056,459,639.68

171.08

628.56

679.64

202.64

93.25

356.08

140.35

(83.02)

100.00

1,407.35

-

8.13

(40.37)

26,886,573,762.00

24,603,732,048.00

27,797,836,427.00

100,508,473,245.00

190,238,741,707.00

20,317,183,072.00

16,093,907,050.00

19,264,938,618.00

79,644,506,679.96

172,126,444,681.00

75.57

65.41

69.30

79.24

90.48

88.83

112.31

(8.49)

12.98

261.57

89.28

-

19.70

313.42

116.12

Belanja Tidak Langsung

859,248,000.00

6,421,000,000.00

12,260,831,659.00

77,829,819,592.00

172,327,143,737.00

707,087,875.00

5,176,223,533.00

9,472,543,866.00

61,646,994,825.96

157,258,966,535.00

82.29

80.61

77.26

79.21

91.26

348.61

197.22

647.28

90.95

534.78

121.42

-

83.00

550.80

155.10

Belanja Pegawai

859,248,000.00

6,421,000,000.00

12,260,831,659.00

12,272,422,444.00

9,562,279,715.00

707,087,875.00

5,176,223,533.00

9,472,543,866.00

6,691,084,283.00

6,702,081,452.00

82.29

80.61

77.26

54.52

70.09

179.06

13.45

647.28

90.95

0.09

83.00

-

1,500,000,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,073,317,022.00

-

-

-

-

9,037,680,355.00

-

-

-

-

99.61

25.00

-

34,432,397,148.00

108,231,547,000.00

-

-

-

30,065,987,603.96

102,425,905,000.00

-

-

-

87.32

94.64

53.58

-

27,125,000,000.00

44,460,000,000.00

-

-

24,601,247,939.00

38,666,910,728.00

-

-

-

90.70

86.97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BELANJA DAERAH

Belanja Bunga

-

Belanja Subsidi

-

Belanja Hibah

-

Belanja Bantuan Sosial

-

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

-

-

-

-


-

(22.08)

-

-

-

-

(100.00)

-

-

-

25.00

-

-

-

100

-

-

-

-

85.17

-

-

-

214.33

-

-

-

240.67

-

-

-

63.91

-

-

-

57.17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.00)

15.98

-

39.29

(29.36)

0.16 -

II-32

Renstra 2011 - 2016

Anggaran Pada Tahun

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun (%)

Realisasi Anggaran Pada Tahun

Uraian

(1)

Belanja Tidak Terduga

Rata-Rata Pertumbuhan (%)

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Angg aran

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

-

Belanja Langsung

26,027,325,762.00

Belanja Pegawai

18,182,732,048.00

Reali sasi

Pertumbuhan Anggaran Tiap Tahun

P1

P2

P3

P4

Pertumbuhan Realisasi Tiap Tahun

P1

P2

P3

P4

-

2,500,000,000.00

1,000,000,000.00

-

-

288,675,000.00

426,389,000.00

-

-

-

11.55

42.64

(15.00)

36.93

-

-

-

(60.00)

-

-

100

47.71

15,537,004,768.00

22,678,653,653.00

17,911,597,970.00

19,610,095,197.00

10,917,683,517.00

9,792,394,752.00

17,997,511,854.00

14,867,478,146.00

75.34

60.04

63.03

79.36

83.00

(4.94)

2.94

(30.14)

(14.55)

45.97

(21.02)

(44.33)

(10.31)

83.79

(17.39)

15,192,806,526.00

3,418,115,000.00

2,988,612,500.00

6,459,794,300.00

4,100,169,000.00

11,968,461,393.00

1,909,807,250.00

2,119,347,500.00

4,321,293,260.00

3,492,880,340.00

78.78

55.87

70.91

66.90

85.19

(2.61)

2.91

(77.50)

(12.57)

116.15

(36.53)

(84.04)

10.97

103.90

(19.17)

Belanja Barang dan Jasa

8,853,707,236.00

13,070,728,048.00

11,882,292,268.00

14,417,988,702.00

10,506,262,202.00

5,689,935,804.00

7,430,057,567.00

7,581,282,312.00

12,135,934,121.00

8,343,117,516.00

64.27

56.85

63.80

84.17

79.41

8.19

15.36

47.63

(9.09)

21.34

(27.13)

30.58

2.04

60.08

(31.25)

Belanja Modal

1,980,812,000.00

1,693,889,000.00

666,100,000.00

1,800,870,651.00

3,305,166,768.00

1,951,698,000.00

1,577,818,700.00

91,764,940.00

1,540,284,473.00

3,031,480,290.00

98.53

93.15

13.78

85.53

91.72

44.68

390.50

(14.49)

(60.68)

170.36

83.53

(19.16)

(94.18)

1,578.51

96.81

-

206,475,814,953.20

25,117,005,270.70

-

-

-

179,120,229,914.20

25,061,100,864.70

0.00

0.00

0.00

86.75

99.78

(21.96)

3.50

0.00

0.00

0.00

(87.84)

0.00

0.00

100.00

(86.01)

-

176,475,814,953.20

25,117,005,270.70

-

-

-

179,120,229,914.20

25,061,100,864.70

0.00

0.00

0.00

101.50

99.78

(21.44)

3.50

0.00

0.00

0.00

(85.77)

0.00

0.00

100

(86.01)

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

30,000,000,000.00

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(25.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

(100.00)

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

197,360,715,350.00

57,153,225,000.00

-

-

-

142,617,330,500.00

54,303,225,000.00

0.00

0.00

0.00

72.26

95.01

(17.76)

9.52

0.00

0.00

0.00

(71.04)

0.00

0.00

100.00

(61.92)

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-

19,090,000,000.00

21,500,000,000.00

-

-

-

142,617,330,500.00

18,650,000,000.00

0.00

0.00

0.00

747.08

86.74

3.16

3.27

0.00

0.00

0.00

12.62

0.00

0.00

100.00

(86.92)

-

178,270,715,350.00

35,653,225,000.00

-

-

-

-

35,653,225,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

(20.00)

25.00

0.00

0.00

0.00

(80.00)

0.00

0.00

0.00

100.00

-

-

-

-

-

-

-

-

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan

-

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya

-

Pencairan Dana Cadangan

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan

-

Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

-

Penerimaan Piutang Daerah

-

Pengeluaran Pembiayaan

-

Pembentukan Dana Cadangan

-

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

-

Pembayaran pokok utang

-

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-


II-33

Lampiran Renstra 2011 - 2016

Tabel. 3

: Sarana yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bontang

No

Prasarana & Sarana

Quantity

1

Kendaraan roda 4

14 unit

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kendaraan roda 2 Meja kerja Mesin Ketik Calculator 16 Digit Mesin Photo Copy Rak Kayu Filling Cabinet Brankas Lemari Kaca

25 unit 70 unit 9 unit 9 unit 3 unit 13 buah 2 buah 2 unit 18 buah

11

Lemari Arsip

2 buah

12

Mesin Penghancur Kertas

13

Papan Realisasi Pendapatan Daerah

2 unit 1 buah

14 15 16 17 18 19 20 21 22

Absensi Sidik Jari Papan Tulis Elektronik Mesin Poporasi Mesin Poporasi Pelubang Tanda Tangan Mesin Poporasi Elektrik Lemari Kayu Meja Rapat ½ Biro Meja Rapat 1 Biro Lemari Kayu Rotan

1 unit 1 buah 2 unit 1 unit 2 unit 6 buah 11 buah 4 buah 1 buah

23

Meja Tambahan

5 buah


Keterangan Kendaraan Jabatan Kadis 1 unit, Sekretaris 1 unit, Kabid 4 unit, Kendaraan Operasional 8 unit

Bahan Besi 2 buah dan Bahan Kayu 2 buah

2 Pintu/Susu jumlah 2 buah, Kayu jumlah 2 buah, 2 Pintu jumlah 2 buah, dan Kaca/Cream jumlah 1 buah

Untuk Kabag TU/Sekretaris, Kabid Pembukuan, Penagihan, Penetapan dan Pendataan


No

Prasarana & Sarana

Quantity

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Kursi Rapat Kursi Rapat Kepala Dinas Kursi Biru Beroda Kursi Coklat Kemerahan Kursi Coklat Muda Kursi Lipat Pengadaan Mebeleur (Kursi Rapat Lipat) Kursi Lipat Merah Jam Dinding Meja Komputer Kecil Meja Komputer Besar Air Conditioner (AC) AC Split 2 PK Kipas Angin

38

Televisi

6 unit

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Salon Gantung Mixropon UPS UPS 500 V A Camera Camera Handycam Lambang Garuda Gambar Presiden dan Wakil Presiden Dispencer Komputer Note Book Central Prossesing Unit (CPU)

4 unit 11 unit 22 unit 9 unit 1 unit 8 unit 1 unit 1 buah 1 buah 6 unit 45 unit 58 unit 45 unit


18 buah 1 buah 5 buah 3 buah 3 buah 110 buah 82 buah 4 buah 3 buah 33 buah 13 buah 6 unit 10 unit 1 unit

Keterangan

1 PK 16 unit dan 2 PK 11 unit

29 in 2 unit, 14 in 1 unit, Plasma 51 in 1 unit dan TV Plasma 2 unit

SLR 4 unit dan Poket 4 unit


No

Prasarana & Sarana

Quantity

52

Key Board

34 unit

53

Printer

53 unit

54 55 56

Scan Snap Monitor Komputer Server

1 unit 35 unit 3 unit

57

Meja Kerja Pejabat Eselon

15 buah

58 59

Meja Kerja Kasi (Coklat Tua) Meja Kerja

1 buah 82 buah

60

Meja Kerja Staf

10 buah

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Meja Karyawan Kursi Kerja Pejabat Eselon Kursi Kerja Kabag TU (Coklat Tua) Kursi Kerja Kasi Kursi Kerja Staf Biru Beroda Kursi Kerja Staf Beroda Kursi Staf Kursi Kerja Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Kursi tamu di Ruangan Pejabat Eselon II Kursi Tamu Lemari Buku u/ Pejabat Eselon II Lemari Arsip 2 Pintu (warna cream) Buffet Kaca Pesawat Telephone Facsimile Projector

33 buah 13 buah 1 buah 1 buah 58 buah 1 buah 32 buah 1 buah


Keterangan

Epson 13 unit, Canon 11 unit, HP 21 unit, Xerox 4 unit dan Pixma 4 unit

1 unit, PBB 1 unit dan Tempat Pembayaran 1 unit Eselon II 1 buah, Eselon III 5 buah, Eselon IV 4 buah, Eselon IV (1 Biro) 3 unit, dan Eselon IV (½ Biro) 2 unit 1 Biro 7 buah dan ½ Biro 75buah Coklat Tua 2 buah, Coklat Tua ½ Biro 7 buah dan Coklat Tua 1 Biro 1 buah Eselon II 1 buah, Eselon III 4 buah, Eselon IV 8 buah

Eselon II 1 buah, Eselon III 4 buah, Eselon IV 2 buah

1 buah 1 buah 1 buah 6 buah 2 buah 9 unit 2 unit 3 unit


No 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Prasarana & Sarana Tabung Pemadam Kebakaran UPS Mesin Charge UPS Server Software Kulkas Pengadaan Jaringan Komputer Pengadaan Tablet PC (I PAD) I Pad 3G + Wifi 64GB Tirai/Gorden Perlengkapan Komputer Pengadaan LCD 20” Acer G205 Macbok

Quantity

Keterangan

5 unit 1 unit 10 unit 4 unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 3 unit 1 set 7 set 1 set 1 set

Dengan memperhatikan uraian dalam table-3 diatas, asset atau modal yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Bontang apabila dinominalkan sebesar Rp 16.393.530.788,-,- Perincian lebih rinci sebagaigamana tabel4 berikut.



Tabel. 4

: Asset dan Modalbyang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Bontang (permendagri nomor 17 tahun 2007)

Rekapitulasi Buku Inventaris Per 31 Desember 2012 No.

Jenis Sarana / Prasarana

Jumlah Sarana/Prasarana Unit

Rupiah

a.

Tanah

:

-

-

b.

Gedung dan Bangunan

:

5

4.811.722.245,-

c.

Peralatan dan Mesin

:

1273

7.808.301.893,-

d.

Jaringan dan Irigasi

:

-

-

e.

Asset Tetap Lainnya

:

7

5.300.000,-

f.

Asset Lainya

:

14

3.309.693.150,-

g.

Asset Lain - Lain

:

267

458.513.500,-

Jumlah :

1566

16.393.530.788,-


KATA PENGANTAR K E P A L A,

Recommend Documents