KATA PENGANTAR. Soreang, 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 dan Renstra BAPPEDA 2010-2015. Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang,

2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar …………………………………………………………………………

i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 1.4. Sistematika ………………………………………………………………………

I-1 I-1 I-1 I-3 I-4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………… 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …………………………………………………………………… 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………… 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………………… 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………….. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan …………………………..

II-1 II-1 II-13 II-13 II-27 II-37

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………… 3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………………….

III-1 III-1 III-3 III-5

BAB IV

PENUTUP ………………………………………………………………….. 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………………………. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……………………………………………….. 4.3. Rencana Tindak Lanjut ………………………………………………………

IV-1 IV-1 IV-1 IV-2


ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam perencanaan secara umum akan melibatkan dimensi waktu, semakin kita dapat membuat suatu gambaran yang meyakinkan tentang kondisi masa depan (lengkap beserta prasyarat yang harus dipenuhinya) maka perilaku manusia akan semakin mudah dipandu oleh suatu rencana yang mengarah pada masa depan tersebut. Dalam hal ini, perencanaan adalah sebagai suatu panduan menuju masa depan. Sebagai panduan masa depan, maka perencanaan harus memiliki kejelasan urutan waktu pengalokasian suatu sumber daya (untuk memenuhi suatu kebutuhan): mana sumber daya yang dialokasikan tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan adanya pertimbangan urutan alokasi sumber daya ini, maka efisiensi sumber daya dan efektivitas pemenuhan kebutuhan dapat terjamin. Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu tersebut serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama satu tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung, yaitu “Wewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung Bandung yang Terah, Terukur dan Konsisten pada Tahun 2015”. Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2013 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2013, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan misi dan visi yang telah ditetapkan. . Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2013 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2013 Kabupaten Bandung adalah: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);


I-1

Pendahuluan

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011; 15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

I-2

Pendahuluan

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013; 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 – 2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013; 20. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2010 tentang RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2011; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17). 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan di BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2013. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktivitas di Kabupaten Bandung, sehingga terwujud senergitas antar dokumen perencanaan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

I-3

Pendahuluan

1.4. Sistematika Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belalang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2012. 1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.


I-4

Pendahuluan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. BAB IV

PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


I-5

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Recana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2013 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2012 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b. Menyusun Rencana Kerja SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:


II-1


TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 xx

xx

Xx

Xx

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

1

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015

3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat: - Surat Masuk

4

22,500

Buah

- Surat Keluar

xx

xx

xx

xx

Xx

Xx

Xx

Xx

1

1

1

1

2

8

9

10

xx

Xx

1

11

xx

Xx

1

12

xx

Xx

1

13

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

· Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik.

350

· Tersedianya air minum.

5,000

· Tersedianya jasa telekomunikasi. · Tersedianya jasa internet

Hok Galon

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluarah Kegiatan s/d Tahun 2011 5

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2011

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

657

Buah

37.54

3445

Buah

137.80

70

Hok

70

Hok

100.00

24

Hok

94

Hok

26.86

%

1056

Galon

1056

Galon

100.00

660

Galon

1716

Galon

34.32

%

12

Bulan

12

Bulan

100.00

12

Bulan

24

Bulan

40.00

%

12

Bulan

12

Bulan

20.00

%

100.00

24

BOK

48

BOK

40.00

%

Jenis

9.09

35

Jenis

39

Jenis

13.00

%

12

Bok

100.00

12

Bok

24

Bok

40.00

%

Bln

12

Bln

100.00

12

Bln

24

Bln

40.00

%

91

Jenis

91

Jenis

100.00

69

Jenis

160

Jenis

32.00

%

24

Jenis

24

Jensi

100.00

18

Jenis

42

Jenis

28.00

%

Lbr

100.00

70320

Lbr

81320

Lbr

20.33

%

15

jenis

100.00

17

jenis

32

jenis

53.33

% %

· Tersedianya jasa petugas kebersihan.

120

BOK

24

BOK

24

BOK

· Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

300

Jenis

44

Jenis

4

· Tersedianya jasa servis peralatan kantor.

60

Bok

12

Bok

60

Bln

12

500

Jenis

150

Jenis Lbr

60

jenis

· Tersedianya Filling Kabinet

20

· Tersedianya Kursi

75

· Tersedianya Sofa

5


12

Buah

Bln

400,000

%

11

Buah

60

· Tersedianya hasil Penggandaan · Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

100

10=(5+7+9)

Cata tan

2500

Bln

· Tersedianya bahan cetakan

9

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1750

60

· Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan). · Tersedianya alat tulis kantor

Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2012

Perikaraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2012

11000

Lbr

11000

15

jenis

Buah

5

Buah

5

Buah

100.00

0

Buah

5

Buah

25.00

Buah

30

Buah

30

Buah

100.00

0

Buah

30

Buah

40.00

Buah

3

Buah

3

Buah

100.00

0

Buah

3

Buah

60.00

II-2


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2


xx

xx

xx

xx

Xx

Xx

Xx

Xx

Xx

1

1

1

1

1

14

15

17

18

20

5

Buah

100.00

0

Buah

5

Buah

16.67

· Tersedianya Komputer PC

20

Unit

0

Unit

0

Unit

0.00

4

Unit

4

Unit

20.00

%

20

Unit

0

Unit

0

Unit

0.00

3

Unit

3

Unit

15.00

% %

Hardisk Pendingin Tower

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

· Tersedianya surat kabar lokal. · Tersedianya Surat Kabar Regional · Tersedianya Surat Kabar Nasional · Tersedianya buku peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah

8=(7/6)

Buah

· Tersedianya Peralatan Dapur

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

7

9

Realisasi Capaian

10=(5+7+9)

Cata tan

Tingkat Capaian

5

Komputer

6

Realisasi


Buah

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan makanan dan minuman

Target



30

Komputer Note

4


3 · Tersedianya Lemari Arsip · Tersedianya Book · Tersedianya Tablet · Tersedianya Eksternal · Tersedianya Ruangan · Tersedianya

xx



11

12

7

Unit

0

Unit

0

Unit

0.00

2

Unit

2

Unit

28.57

10

Unit

0

Unit

0

Unit

0.00

2

Unit

2

Unit

20.00

10

Unit

0

Unit

0

Unit

0.00

2

Unit

2

Unit

20.00

1

Buah

0

Buah

0

Buah

0.00

1

Buah

1

Buah

100.00

%

90

Jenis

12

Jenis

12

Jenis

100.00

6

Jenis

18

Jenis

20.00

%

3650

Eks

730

Eks

730

Eks

100.00

730

Eks

1460

Eks

40.00

%

1825

Eks

365

Eks

365

Eks

100.00

365

Eks

730

Eks

40.00

%

1825

Eks

365

Eks

365

Eks

100.00

365

Eks

730

Eks

40.00

%

90

Buku

0

Buku

0

Buku

0.00

30

Buah

30

Buah

33.33

%

· Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai.

25,000

Hok

4320

Hok

4320

Hok

100.00

288

Hok

4608

Hok

18.43

%

· Tersedianya makanan dan minuman rapat.

5,000

Hok

990

Hok

990

Hok

100.00

216

Hok

1206

Hok

24.12

%

· Tersedianya makanan dan minuman tamu

3,000

Hok

660

Hok

660

Hok

100.00

297

Hok

957

Hok

31.90

%

750

Hok

100

Hok

100

Hok

100.00

113

Hok

213

Hok

28.40

%

250

Hok

22

Hok

22

Hok

100.00

8

Hok

30

Hok

12.00

%

1,000

Hok

239

Hok

239

Hok

100.00

162

Hok

401

Hok

40.10

%

· Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara. · Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten


II-3



Kode

1

2

xx

Xx

1

xx

Xx

2

xx

Xx

2

xx

xx

xx

Xx

Xx

Xx

2

2

22

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

4 22

24

Pengadaan Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6


3 Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

xx

xx

xx

Xx

Xx

Xx

6

6

6

1

2

3

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

4 25

Kali


5

Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

Kali

5

Kali

100.00


9 5

Kali


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

10

Kali

40.00

Cata tan

12 %

% %

Terpeliharanya gedung dan halaman kantor

5

Paket

1

Paket

1

Paket

100.00

1

Paket

2

Paket

40.00

%

· Terpeliharanya kendaraan roda empat.

45

Unit

9

Unit

9

Unit

100.00

9

Unit

18

Unit

40.00

%

· Terpeliharanya kendaraan roda empat

65

Unit

13

Unit

13

Unit

100.00

13

Unit

26

Unit

40.00

%

· Tersedianya biaya bahan bakarkendaraan bermotor

1,200

OB

240

OB

240

OB

100.00

240

OB

480

OB

40.00

%

110

Unit

22

Unit

8

Unit

36.36

22

Unit

30

Unit

27.27

%

· Terlaksananya Perpanjangan STNK Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran · Tersusunnya Dokumen LAKIP · Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



· Tersusunnya Dokumen Renja · Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD Triwulanan · Tersusunnya Dokumen Renstra 2010-2015 · Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I · Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2012


%

50

Eks

10

Eks

10

Eks

100.00

8

Eks

18

Eks

36.00

%

50

Eks

10

Eks

10

Eks

100.00

8

Eks

18

Eks

36.00

%

50

Eks

10

Eks

10

Eks

100.00

8

Eks

18

Eks

36.00

%

50

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

8

Eks

8

Eks

16.00

%

10

Eks

10

Eks

10

Eks

100.00

0

Eks

10

Eks

100.00

%

30

Buku

6

Buku

6

Buku

100.00

6

Buku

12

Buku

40.00

%

30

Buku

6

Buku

6

Buku

100.00

6

Buku

12

Buku

40.00

%

60

Buku

12

Buku

12

Buku

100.00

12

Buku

24

Buku

40.00

%

II-4



Kode

1

2

xx

Xx

1

05

1

05

15

1

05

15

1

05

6

15

4

Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

60

Buku

12

Buku

12

Buku

100.00

12

Buku

24

Buku

40.00

100.00

0

paket

1

Paket

100.00

Cata tan

12 %

Program Perencanaan Tata Ruang 13

16

Survey Pemetaan

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak ketiga) Tersusunnya dokumen Fakta dan Analisa RTRW

1

Paket

1

paket

1

paket

24

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

6

Eks

6

Paket

25.00

Tersusunnya dokumen Basis Data Tematik

24

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

6

Eks

6

Paket

25.00

Tersusunnya dokumen Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah

24

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

6

Eks

6

Paket

25.00

Tersusunnya dokumen Basis Data Site Plan

24

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

6

Eks

6

Paket

25.00

Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku - Ekonomi

433

Buku

433

Buku

433

Buku

100.00

0

Buku

433

Buku

100.00

- Sosial

124

Buku

124

Buku

124

Buku

100.00

0

Buku

124

Buku

100.00

- Fisik

103

Buku

103

Buku

103

Buku

100.00

0

Buku

103

Buku

100.00

40

Buku

0

Buku

0

Buku

0.00

10

Buku

10

Buku

25.00

20

CD

0

CD

0

CD

0.00

5

CD

5

CD

25.00

Perencanaan Pembangunan

06

1

06

15

1

06

15

06

3 Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012



Penataan Ruang

1

1

4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



15

Program Pengembangan data/informasi

02

06

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru.


II-5


Kode

1

1

06



2

3 Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID)

Program Kerjasama Pembangunan

16

1

1

06

06

16

16

04

06

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

4


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

kali

100.00

Buku

100.00

0

Buku

40

Buku

100.00

1

Sertifikat

100.00

0

Sertifikat

1

Sertifikat

100.00

Hok

76

Hok

100.00

0

Hok

76

Hok

100.00

5

Buah

5

Buah

100.00

0

Buah

5

Buah

100.00

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

1

Eks

1

Eks

25.00

4

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

1

Eks

1

Eks

25.00

2

Unit

0

Unit

0

Unit

0.00

2

Unit

2

Unit

100.00

- Tersedianya Sertifikasi Dokumen ISO 2008:9001

1

Sertifikasi

0

Sertifikasi

0

Sertifikasi

0.00

1

Sertifikasi

1

Sertifikasi

100.00

- Tersedianya hasil Desk IPM

4

Eks

0

Eks

0

Eks

0.00

1

Eks

1

Eks

25.00

Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga): · Proseeding

1

Dok

1

Dok

0

Dok

0.00

0

Dok

0

Dok

0.00

1

Paket

1

Paket

0

Paket

0.00

0

Paket

0

Paket

0.00

jasa konsultasi


Kali

0

Kali

40

Buku

40

Buku

40

1

Sertifikat

1

Sertifikat

76

Hok

76

5

Buah

4

11

1

·

0

10=(5+7+9)

kali

· Data indikator makro dan audio visual dalam media flash. - Tersedianya data kemiskinan - Tersedianya data hasil audit internal - Tersedianya alat ukur

Kali

9

Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

1

Prosentase sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah Kabupaten/Kota se Jabar dengan Pemerintah Provinsi · Dokumen SMM ISO 9001: 2008. · Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001:2008.

1



0.00

· Biaya koordinasi dan konsultasi/konsolidasi Koordinasi Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah



Cata tan

12

II-6



Kode

1

2

Program perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

1

06

19

1

06

19

02

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

1

06

19

03

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

1

06

19

09

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

1

06

21

Program perencanaan pembangunan daerah


3 Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan · Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan.


4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

40

Buku

1

Dok

1

Dok

100.00

10

Buku

11

Buku

27.50

40

Buku

1

Dok

1

Dok

100.00

10

Buku

11

Buku

27.50

40

Buku

1

Dok

1

Dok

100.00

10

Buku

11

Buku

27.50

300

Eks

300

Eks

300

Eks

100.00

0

Eks

300

Eks

100.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

Cata tan

12

· Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. · Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan

1

06

21

04

Penetapan RPJPD

1

06

21

06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Terselenggaranya pembahasan, penetapan dan publikasi RPJPD (Perda RPJPD 2005-2025) · Terselenggaranya Musrenbang RPJMD


II-7



Kode

1

1

1

1

06

06

06

2

21

21

21

07

08

09


1

06

06

21

21

10

12

Target

Realisasi


7

8=(7/6)

Eks

1,800

Eks

1,800

Eks

100.00

0

· Tersedia Rancangan Akhir

300

Eks

300

Eks

300

Eks

100.00

· Tersusunnya Rancangan RPJMD 2010-2015.

162

Hok

162

Hok

162

Hok

100.00

Penetapan RPJMD

· Tersedianya dokumen Perda RPJMD 2010-2015.

300

Buku

300

Buku

300

Buku

Penyusunan rancangan RKPD

· Sosialisasi Perda RPJMD 2010-2015 Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013. · Terlaksananya Bintek Musrenbang Kecamatan.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penetapan RKPD 2012

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

· Tersusunnya Perbup Perubahan - Terlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun 2013. · Tersusunnya Dokumen RKUA. · Tersusunnya KUA Perubahan · Tersusunnya Dokumen PPAS · Tersusunnya PPAS Perubahan · Tersosialisasi Permendagri 54/2010 kepada SKPD

1

6


1,800

· Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang menghasilkan DSP Kecamatan. · Terlaksananya Forum SKPD I dan II. · Terlaksananya Musrenbang RKPD. · Tersedianya Perbup RKPD

4


3 · Tersedia Rancangan Awal

Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013 · Tersusunnya Perbup RKPD

1



9


Realisasi Capaian

10=(5+7+9) Eks

1800

0

Eks

0

Hok

100.00

0

Tingkat Capaian 11

Eks

100.00

300

Eks

100.00

162

Hok

100.00

Buku

300

Buku

100.00

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

Buku

50

Buku

50

Buku

100.00

50

Buku

100

Buku

40.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

250

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

300

Eks

300

Eks

300

Eks

100.00

0

Eks

300

Eks

100.00

40

Buku

-

Buku

-

buku

0.00

10

buku

10

buku

25.00

1,200

Buku

0

Buku

0

Buku

0.00

300

buku

300

buku

25.00

600

Buku

0

Buku

0

Buku

0.00

150

buku

150

buku

25.00

4

Kali

0

Kali

0

Kali

0.00

1

Kali

1

Kali

25.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100.00

0

Kali

1

Kali

100.00

Cata tan

12

Tersedianya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati


II-8



Kode

1

2 Bupati (LKPJ)



3

4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

Cata tan

12

(LKPJ) · Buku LKPJ

150

Eks

150

Eks

150

Eks

100.00

0

Eks

150

Eks

100.00

· Nota Pengantar LKPJ Bupati

150

Eks

150

Eks

150

Eks

100.00

0

Eks

150

Eks

100.00

· laporan pembangunan perkecamatan.

33

Eks

33

Eks

33

Eks

100.00

0

Eks

33

Eks

100.00

· laporan kegiatan pembangunan pertriwulan.

60

Eks

60

Eks

60

Eks

100.00

0

Eks

60

Eks

100.00

15

Eks

15

Eks

15

Eks

100.00

0

Eks

15

Eks

100.00

15

Eks

15

Eks

15

Eks

100.00

0

Eks

15

Eks

100.00

1

Paket

1

Paket

1

Paket

100.00

0

Paket

1

Paket

100.00

120

buku

0

buku

0

buku

0.00

30

buku

30

buku

25.00

240

buku

0

buku

0

buku

0.00

60

buku

60

buku

25.00

120

buku

0

buku

0

buku

0.00

30

buku

30

buku

25.00

560

buku

0

buku

0

buku

0.00

140

buku

140

buku

25.00

120

buku

0

buku

0

buku

0.00

30

buku

30

buku

25.00

1

kali

0

kali

0

kali

0.00

1

kali

1

kali

100.00

80

Buku

0

Buku

0

Buku

0.00

20

Buku

20

Buku

25.00

Tersedianya data kegiatan:

· laporan hasil monitoring di lapangan. · laporan evaluasi pembangunan · perangkat e-monev

1

06

21

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013 Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 Triwulan IV dan Tahun 2012 Triwulan I s/d III Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2011 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 semester I Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015. Tersampaikannya informasi pelaksanaan E-Monev Tersedianya Dokumen Prosiding Sosilisasi E-Monev

1

06

22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan


II-9


Kode

1



2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

3 Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan -Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa Tersusunnya dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau

1

06

22

03

1

06

22

04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

06

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

1

1

1

1

1

06

06

06

06

06

22

22

10

Program perencanaan sosial budaya

23

23

23

dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau)

03

05

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja


4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

125

Buku

2

dok

2

dok

100.00

25

Buku

27

Buku

21.60

25

Buku

2

dok

2

dok

100.00

5

Buku

7

Buku

28.00

60

Buku

2

dok

2

dok

100.00

12

Buku

14

Buku

23.33

40

Buku

-

Buku

-

Buku

0.00

10

Buku

10

Buku

25.00

125

Buku

1

Dok

1

Dok

100.00

25

Buku

26

Buku

20.80

-Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan

40

buku

1

Dok

1

Dok

100.00

10

buku

11

Buku

27.50

-Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan

40

buku

0

Dok

0

Dok

0.00

10

buku

10

Buku

25.00

Tersedianya dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja.

20

buku

20

buku

-

buku

0.00

-

buku

0

Buku

-

Cata tan

12

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan


II-10


Kode

1

1

06

1

06

1

23

1

23

1

23

04

2

3 Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup & Pendampingan WISMP.


4


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

40

buku

1

Dok

1

Dok

100.00

10

buku

11

Buku

27.50

Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : · Indeks Pembangunan Manusia (IPM),

25

Buku

25

Buku

25

Buku

100.00

0

Buku

25

Buku

100.00

· Data sosial ekonomi daerah (Suseda),

25

Buku

25

Buku

25

Buku

100.00

0

Buku

25

Buku

100.00

· Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA),

25

Buku

25

Buku

25

Buku

100.00

0

Buku

25

Buku

100.00

25

Buku

25

Buku

25

Buku

100.00

0

Buku

25

Buku

100.00

25

Buku

25

Buku

25

Buku

100.00

0

Buku

25

Buku

100.00

50

Buku

50

Buku

50

Buku

100.00

0

Buku

50

Buku

100.00

140

buku

0

Buku

0

Buku

0.00

35

buku

35

Buku

25.00

160

buku

0

Buku

0

Buku

0.00

40

buku

40

Buku

25.00

160

buku

0

Buku

0

Buku

0.00

40

buku

40

Buku

25.00

160

buku

0

Buku

0

Buku

0.00

40

buku

40

Buku

25.00

Cata tan

12

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Stati stik Daerah

15

15


Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

24

24



02

Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

· Indeks Harga Konsumen (IHK) · Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) · Eksekutif Summary Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).


II-11


Kode

1

1

23

15

04



2

3 Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu :

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB


4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

160

buku

0

Buku

0

Buku

0.00

40

buku

40

Buku

25.00

'-Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

185

Buku

25

Buku

25

Buku

100.00

40

buku

65

Buku

35.14

-Eksekutif Summary

50

Buku

50

Buku

50

Buku

100.00

0

buku

50

Buku

100.00


Cata tan

12

II-12


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.


II-13


BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-14


n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-15


7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. 19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-16


3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-17


e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-18


10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-19


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. 3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. 4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian. 8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; 9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. 5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-20


7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


II-21


12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 2) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik. 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-22


4) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugastugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-23


1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. 4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. 2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah. 4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah. 5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. 6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-24


1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan. 4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. 5) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan daerah. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-25


di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain: Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

II-26


1. Belum optimalnya waktu di dalam penyusunan perencanaan, sebaiknya BAPEDA lebih fokus kepada kegiatan perencanaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi perencana. 2. Penjadualan perencanaan pembangunan tahunan sebaiknya diatur sehingga setiap kegiatan mendapatkan ruang waktu yang cukup dengan bobot produk yang diharapkan. 3. Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya mendapatkan perhatian yang memadai mengingat krusialnya produk perencanaan yang harus dihasilkan oleh BAPEDA. 4. Sebagai kebutuhan dasar perencanaan, data masih merupakan kendala yang dapat menghambat proses kegiatan perencanaan, untuk itu upaya peningkatan akurasi dan kelengkapan data perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan. 5. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, tertutama pada Kasubag Penyusunan Program, bila dibandingkan dengan Subag Program yang ada di SKPD lain, karena hanya melaksanakan penyusunan program pada SKPD nya, sedangkan Subag Program yang ada di BAPPEDA melaksanakan penyusunan program tingkat kabupaten. 6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 7. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran. 8. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2013 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indicator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2013 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:


II-27


TABEL T-VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rancangan Awal RKPD No 1

1

2

3

4

5

6

7

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat



Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Hasil Analisis Kebutuhan

Lokasi

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

3

4

5

6 785,182,350

BAPPEDA Kab Bandung

Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar

BAPPEDA Kab Bandung

Meningkatnya produktivitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik selama 1 tahun anggaran. Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan selama 1 tahun anggaran.

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 2115 buah surat • Tersedianya air minum. • Terselenggaranya komunikasi melalui telepon. • Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet • Tersedianya petugas 2 org • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan

Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja selama 1 tahun anggaran.

• Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer)

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

10,000,000

55,000,000

50,000,000

40,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

BAPPEDA Kab Bandung

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun anggaran

Tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

BAPPEDA Kab Bandung

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun anggaran.

• Tersedianya bahan cetakan • Penggandaan

40,000,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BAPPEDA Kab Bandung

Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan selama 1 tahun anggaran.

Terpenuhinya penggantian alat-alat listrik dan elektronik

7,500,000


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lokasi 8

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 9 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran


Pagu Indikatif

Catatan Penting

10 %

11

12

100

848,082,350

Penyediaan jasa surat menyurat

BAPPEDA Kab Bandung

Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar

1900 2400


BAPPEDA Kab Bandung

• Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik • Tersedianya air minum. • Tersedianya jasa telekomunikasi • Tersedianya jasa internet

1



Penyediaan alat tulis kantor 119,682,350 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

• Tersedianya jasa petugas kebersihan • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. • Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan) • Tersedianya alat tulis kantor • Tersedianya bahan cetakan • Tersedianya hasil Penggandaan Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

Surat Keluar Surat Masuk

10,000,000

Org 90,000,000

998 12

Galon bulan

12

bulan

2

Org

40

Jenis

1

Org

50,000,000

40,000,000 12

bulan

jenis barang 100 25

126,082,350 jenis 50,000,000

80000

lembar

25/275

jenis/satuan 10,000,000

II-28


Rancangan Awal RKPD No 1 8

9

10

11

12

13

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Lokasi 3 BAPPEDA Kab Bandung


BAPPEDA Kab Bandung


BAPPEDA Kab Bandung


BAPPEDA Kab Bandung

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 4 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran. Meningkatnya pengetahuan karyawan Bapeda.

Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan selama 1 tahun anggaran.

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

5

6

1 paket 75,000,000

1 paket 3,000,000 Tersedianya bahan informasi berupa : • Surat Kabar • Buku Perundangundangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BAPPEDA Kab Bandung

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.

• Tersedianya makanan dan minuman harian. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu • Tersedianya makanan dan minuman kegiatan Terlaksananya rapat koordinasi:• Tingkat Regional • Tingkat Nasional

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah

BAPPEDA Kab Bandung

Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di dalam Kabupaten.

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah


15,000,000

160,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8 BAPPEDA Kab Bandung

9 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran.


BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran.

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

BAPPEDA Kab Bandung

- Tersedianya surat kabar lokal - Tersedianya Surat Kabar Regional - Tersedianya Surat Kabar Nasional - Tersedianya buku peraturan perundangundangan • Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu

2

Jenis

1

Jenis

1

Jenis

1

Paket


Lokasi

BAPPEDA Kab Bandung


160,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BAPPEDA Kab Bandung

• Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

40,000,000


BAPPEDA Kab Bandung

Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten


1

10 Paket

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

175,000,000

Jenis 3,000,000

15,000,000

288

Hok 30,000,000

250

Hok

320

Hok

200 60

HokHok 189,000,000

Hok 225

50,000,000

II-29



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah


Indikator Kinerja Program /Kegiatan 4 Meningkatnya rasa nasionalisme

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15

16

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja 5 Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional

Pagu Indikatif 6 10,000,000

520,100,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BAPPEDA Kab Bandung

Terpeliharanya bangunan kantor, teratasinya kebocoran dan tertatanya ruangan kantor.


BAPPEDA Kab Bandung

Terpeliharanya kendaraan operasional kantor selama 1 tahun anggaran.

100,000,000

420,100,000

-

17 18 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19

20



28,000,000

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran.


20,000,000

3,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 9 Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BAPPEDA Kab Bandung

Terpeliharanya gedung dan halaman kantor


BAPPEDA Kab Bandung

- Terpeliharanya kendaraan roda empat - Terpeliharanya kendaraan roda empat Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



BAPPEDA Kab Bandung


BAPPEDA Kab Bandung


5

10 kali

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

10,000,000

100

% 500,000,000

1

paket 120,000,000

9 13 100

unit unit

380,000,000

% 44,200,000

Tersedianya Pakaian Dinas

60

Org

Tersedianya Pakaian Olahraga Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

60

Org

23,200,000

- Tersusunnya Dokumen LAKIP - Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan - Tersusunnya Dokumen Renja - Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) - Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I - Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II

21,000,000 100

% 41,000,000

10

Buku

10

Buku

10

Buku

10

Buku

6

buku

30,000,000

5,000,000 6

buku

II-30



22

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Lokasi




4 Terinformasikannya kinerja anggaran

BAPPEDA Kab Bandung

Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun


Pagu Indikatif

5

6 2,500,000

2,500,000 Jumlah 1

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

23

Revisi RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 2027

Kab. Bandung

Jumlah dokumen hasil Review RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027

525,000,000

10

Buku

24

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

Kabupaten Bandung

Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar


9 Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

BAPPEDA Kab Bandung

Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir

325,000,000

1

Target Capaian Kinerja 10 buku 12

Dokumen 325,000,000

329,000,000

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

3,000,000 buku

12

3,000,000 1,433,282,350

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Revisi rencana tata ruang

2,696,916,502 Meningkatkan Pengembangan data/informasi



525,000,000 Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Kab. Bandung

525,000,000

Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi


Lokasi

1,333,282,350 525,000,000

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah dokumen hasil Review RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 2027

525,000,000

10

Buku 525,000,000

Perencanaan Pembangunan

3,577,000,000

Program Pengembangan data/informasi

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Kabupaten Bandung

Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

325,000,000

20

Buku 325,000,000

329,000,000

II-31



26

27

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Lokasi

29



3 Kabupaten Bandung

4 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan fisik serta terarah dan terpadunya program kegiatan sektor transportasi.

5 Masyarakat dan stakeholders transportasi

Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

Kabupaten Bandung

Terlaksananya koordinasi dan terintegrasinya penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung

Stakeholders dan masyarakat yang terkena bencana (Banjir, Gempa Bumi, Longsor dsb)

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Kabupaten Bandung

- Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. - Tersusunnya dokumen perencanaan berupa strategi sanitasi perkotaan (SSK) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait

1


28



Kabupaten Bandung

Tersusunnya Rancangan Awal RKPD 2013

1


Kabupaten Bandung

- Tersusunnya Prioritas Program/Kegiatan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2013 - Tersusunnya Dokumen RKPD 2013 dan Perkada RKPD 2013 - Tersusunnya Dokumen RKPD 2012 Perubahan dan Perkada RKPD 2012

1



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Lokasi 8 Kabupaten Bandung

45,000,000


Kabupaten Bandung

170,000,000

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

Kabupaten Bandung

Dok

964,916,502


65,000,000


Kabupaten Bandung


Kabupaten Bandung

Dokumen

Dokumen 525,000,000

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 9 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan -Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan. -Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. -Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013. - Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013. - Tersedianya Sistem RKPD Online.

Target Capaian Kinerja 10 Buku 12

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

114,000,000

Buku 12

45,000,000

Buku 12

170,000,000

1,880,000,000

50

Buku 65,000,000

10

buku 775,000,000

1

Paket

II-32


Rancangan Awal RKPD No 1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

Lokasi




Pagu Indikatif

4

5

6

3

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7

Lokasi



Pagu Indikatif

Catatan Penting

8

9

10

11

12

Perubahan

30

31

Penetapan RKPD


Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

- Tersusunnya Perbub RKPD Tahun 2013 - Tersusunnya KUA/PPAS Perubahan Tahun 2012 - Tersusunnya KUA/PPAS Tahun 2013

1

-Tersusunnya daftar kegiatan per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2012Tersusunnya laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2012Tersusunnya evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2011-Tersusunnya Laporan Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2011

1

Dokumen

Penetapan RKPD 149,916,502

Dokumen 225,000,000


32

Revisi RJPMD 2010-2015

33

Revisi Perda 8 Tahun 2005


Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung

-Tersedianya Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya -Tersedianya Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya -Terlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun 2013. -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013. -Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2012 Triwulan IV dan Tahun 2013 Triwulan I s/d III -Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 -Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2013 semester I -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015. Tersedianya Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015 Tersedianya Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005

300

buku 150,000,000

150

buku

1

Kali

30

Buku 240,000,000

60

Buku

30

Buku

140

Buku

30

Buku

300

Buku

300

Buku

350,000,000 300,000,000

II-33


Rancangan Awal RKPD No 1

34

35

36

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Lokasi 3

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten Bandung

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Kabupaten Bandung


Kabupaten Bandung


Indikator Kinerja Program /Kegiatan 4 Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian dari berbagai sektor (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan & energi, industri, perdagangan, pariwisata dan penanaman modal daerah) agar dapat bersinergi Tersedianya grand design pengembangan ekonomi masyarakat Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarahnya dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kab. Bdg. Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung

Tercapainya Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial tahun 2011.



Pagu Indikatif

5

6 613,000,000

1

Dokumen

1

Dokumen

1

Dokumen

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Lokasi 8

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 9 Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

183,000,000

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Bandung

Tersusunya dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat

290,000,000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten Bandung

140,000,000


Kabupaten Bandung

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan -Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

335,000,000



Pagu Indikatif

Catatan Penting

10 %

11

12

100

613,000,000

Buku 30

7

12

183,000,000 Buku

290,000,000

Buku 140,000,000

12

Buku

300,000,000

II-34



Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya



38

Dst… (Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan)

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Kabupaten Bandung


Indikator Kinerja Program /Kegiatan 4 -Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya dengan Stakeholders terkait, wilayah dan SKPD sehingga terarah terpadu program dan kegiatan dibawah koordinasi bidang perencanaan kesos dan pemerintahan.Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat.-Rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, obyektif dan akuntabel. Terlaksananya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

-Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. -Terlaksananya kegiatan Water Irigation and Recouces Management Project/WISMP


1

5 Dokeumen


130,000,000


130,000,000

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

1

865,000,000 Meningkatnya kualitas data perstatistikan untuk menunjang perencanaan


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

865,000,000

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah


Indikator Kinerja Program /Kegiatan 9 -Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunanTersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan Kabupaten Bandung

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.


1010

10 bukubuku

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

300,000,000

100

% 130,000,000

buku 10

130,000,000

865,000,000 865,000,000

II-35



40

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB


Kabupaten Bandung

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 4 -Tersusunnya Buku Data Sosial Ekonomi (SUSEDA) Kab. Bandung. -Tersusunnya buku IPM Kab. Bandung. -Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA). -Tersusunnya Buku IKM Kabupaten Bandung. -Tersusunnya Buku IHK Kabupaten Bandung.

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

5

6 725,000,000

-Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten. -Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan


140,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 7 Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah



Kabupaten Bandung

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 9 -Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan -Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). -Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), -Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). -Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. Tersedianya Buku PDRB Kabupaten


35

10 Buku

Pagu Indikatif

Catatan Penting

11

12

725,000,000 40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku buku

140,000,000

40

Jumlah 2

4,086,916,502

4,967,000,000

Jumlah Total

5,420,198,852

6,400,282,350

II-36


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2013 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011–2015. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2013 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2013 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2013, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.


II-37

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan rencana Pembangunan Jangka Pendek diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang akan diimpelemtasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1. Kebijakan Nasional BAPPEDA Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dengan Visi “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional” yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.


III-1


Memperhatikan Visi dan Misi BAPPEDA tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; 2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; 3. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; 4. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 5. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 3.1.2. Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di BAPPEDA yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

III-2


kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Bappeda diharapkan dapat terlibat penuh dalam sistem pengganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pengganggaran serta pelaksanaannya. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Misi BAPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013, yaitu: Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional 2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. 2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. 3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran 4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 6. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan 7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah 8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku 9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

III-3


Tujuan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Meningkatkan Kualitas Meningkatnya ketepatan waktu Prosentase ketepatan waktu Produk Perencanaan dan penyusunan dokumen penyusunan dokumen Evaluasi Pembangunan. perencanaan perencanaan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Prosentase pelayanan perkantoran

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

pemenuhan administrasi

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

III-4


3.3. Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2013, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakanakan (Aplikatif). Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bappeda, dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp 3.376.359.000,00 terdiri dari: 1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.537.328.000,00 2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 839.031.000,00 B. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 Kegiatan ini menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat (Sebanyak 1900 surat keluar, 2400 surat masuk). b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan untuk:  Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik sebanyak 1 orang  Tersedianya jasa air minum sebanyak 998 galon  Terselenggaranya jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan  Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet selama 12 bulan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor dalam rangka pemeliharaan halaman kantor dan taman sebanyak 2 orang, serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.


III-5


d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya sebanyak 1 orang serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut selama 12 bulan. e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 119.682.350,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor sebanyak 100 jenis untuk satu tahun anggaran. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran sebanyak 25 jenis dan biaya penggandaan sebanyak 80000 lembar. g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan perkantoran sebanyak 25 jenis. h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran. i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan rumah tangga sebanyak 10 jenis. j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar lokal 2 jenis, surat kabar regional 1 jenis, surat kabar nasional 1 jenis dan pengadaan buku perundang-undangan sebanyak 1 paket. k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan.


III-6


l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 189.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa dan kecamatan. n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan peringatan hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 120.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan halaman, taman kantor serta perbaikan gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 380.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit untuk kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakar serta belanja perpanjangan STNK kendaraan operasional kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 23.200.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan pakaian dinas sebanyak 60 orang. b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.000.000. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan pakaian olahraga sebanyak 60 orang. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2012, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2012, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2014 dan Laporan Triwulanan.


III-7


b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan semester I dan II Tahun 2013. c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2013. d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2013. C.

Belanja Langsung Urusan Program  Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 525.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung.  Perencanaan Pembangunan a) Program Pengembangan Data Informasi 1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 325.000.000,00,. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan data penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. b) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 114.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan dokumen perencanaan transportasi. 2) Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana. 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.


III-8


c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 65.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014. 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 525.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Bintek Musrenbang Tk kecamatan, Penyusunan Daftar Skala Priorias Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Melaksanakan forum SKPD, melaksanakan musrenbang Tk kabupaten dan Penyusunan RKPD Tahun 2014. 3) Penetapan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.00,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Perbup RKPD Tahun 2014, Perbup RKPD Perubahan Tahun 2013 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 240.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013, penyusunan Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2012 Triwulan IV dan Tahun 2013 Triwulan I s/d III, penyusunan laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012, penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2013 semester I dan penyusunan dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015. 5) Revisi RPJMD 2010-2015 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 350.000.000. Kegiatan ini melaksanakan revisi RPJMD Tahun 2010-2015. 6) Revisi Perda 8 Tahun 2005 Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000. Kegiatan ini melaksanakan revisi Perda 8 Tahun 2005. d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 183.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat.


III-9


2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 290.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan. 3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 140.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung dan Penyusunan Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa. e) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan dan Penyusunan Pagu Indikatif Kewilayahan. f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.  Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 725.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan data profil dan informasi kegiatan perkecamatan, penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penyusunan buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), penyusunan buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penyusunan buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 140.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).


III-10


TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode 1 xx

xx

01

x

xx

01

01

x

xx

01

02

x

x

x

xx

xx

xx

01

01

01

08

09

10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar

Lokasi 4

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 100 % 848,082,350

BAPPEDA Kab Bandung

1900 2400

• Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik • Tersedianya air minum. • Tersedianya jasa telekomunikasi • Tersedianya jasa internet

BAPPEDA Kab Bandung

1


• Tersedianya jasa petugas kebersihan • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

BAPPEDA Kab Bandung


• Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan)

BAPPEDA Kab Bandung

Penyediaan alat tulis kantor

• Tersedianya alat tulis kantor

BAPPEDA Kab Bandung



8

10,000,000

APBD Kab Bandung

1900 2400

Org

90,000,000

APBD Kab Bandung

1

Galon bulan

12

bulan

2

Org

40

Jenis

1

Org

100

7

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 100 % 784,282,350


998 12

12

Sumber Dana

Catatan Penting

50,000,000

40,000,000

APBD Kab Bandung

APBD Kab Bandung

bulan

jenis barang

APBD Kab Bandung

Org

998 12

Galon bulan

12

bulan

2

Org

40

Jenis

1

Org

12

126,082,350


100

10,000,000

100,000,000

60,000,000

40,000,000

bulan

jenis barang

126,082,350

III-11


Kode 1 x

xx

01

11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

BAPPEDA Kab Bandung

25/275

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran.

BAPPEDA Kab Bandung

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran. - Tersedianya surat kabar lokal - Tersedianya Surat Kabar Regional - Tersedianya Surat Kabar Nasional - Tersedianya buku peraturan perundangundangan


• Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu

BAPPEDA Kab Bandung

xx

01

12

x

xx

01

13

x

xx

01

14


x

xx

01

15


xx

01

17

Lokasi

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 25 jenis 50,000,000

3 • Tersedianya bahan cetakan • Tersedianya hasil Penggandaan

x

x




80000

lembar

Sumber Dana 7 APBD Kab Bandung

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 25 jenis 50,000,000 80000

jenis/satuan

10,000,000

APBD Kab Bandung

25/275

1

Paket

75,000,000

APBD Kab Bandung

10

Jenis

3,000,000

2

Jenis

15,000,000

1

Jenis

1 1

lembar jenis/satuan

10,000,000

1

Paket

75,000,000

APBD Kab Bandung

10

Jenis

3,200,000

APBD Kab Bandung

2

Jenis

20,000,000

1

Jenis

Jenis

1

Jenis

Paket

1

Paket

288

Hok

250 320

30,000,000

APBD Kab Bandung

288

Hok

Hok

250

Hok

Hok

320

Hok

30,000,000

III-12


Kode 1 x

xx

01

18

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Lokasi

3 • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara


Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 200 Hok 189,000,000

60

Hok


Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 200 Hok 200,000,000

60

Hok

x

xx

01

20


Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten

BAPPEDA Kab Bandung

225

Hok

50,000,000

APBD Kab Bandung

225

Hok

50,000,000

x

xx

01

22

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

BAPPEDA Kab Bandung

5

kali

10,000,000

APBD Kab Bandung

5

kali

10,000,000

xx

xx

02

x

xx

02

22

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Terpeliharanya gedung dan halaman kantor

x

xx

02

24

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

100

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas

60

xx

xx

03

xx

xx

03

02

- Terpeliharanya kendaraan roda empat - Terpeliharanya kendaraan roda empat


100


%

500,000,000

%

500,000,000

1

paket

120,000,000

APBD Kab Bandung

1

paket

120,000,000

9

Unit

380,000,000

APBD Kab Bandung

9

Unit

380,000,000

13

unit

13

unit

%

Org

44,200,000

100

%

-

23,200,000

-

III-13


Kode 1 xx

xx

03

xx

xx

06

x

xx

06

x

xx

06

05

01

02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Tersedianya Pakaian Olahraga

Lokasi 4

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 60 Org 21,000,000 100

- Tersusunnya Dokumen LAKIP - Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan - Tersusunnya Dokumen Renja - Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III)

BAPPEDA Kab Bandung

- Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I - Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II

BAPPEDA Kab Bandung

%

10

Buku

10

Sumber Dana 7

8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 -

41,000,000

30,000,000

Catatan Penting

100

10

Buku

Buku

10

Buku

10

Buku

10

Buku

10

Buku

10

Buku

6

buku

6

buku

6

buku

6

buku

5,000,000

APBD Kab Bandung

%

APBD Kab Bandung

49,000,000

35,000,000

6,000,000

x

xx

06

03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

BAPPEDA Kab Bandung

12

buku

3,000,000

APBD Kab Bandung

12

buku

4,000,000

x

xx

06

04


Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir

BAPPEDA Kab Bandung

12

buku

3,000,000

APBD Kab Bandung

12

buku

4,000,000

1 1

05 05

15

1

05

15

Jumlah 1 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

11

Revisi rencana tata ruang

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Jumlah dokumen hasil Review RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027


Kab. Bandung

10

Buku

1,433,282,350

1,333,282,350

525,000,000 525,000,000

525,000,000 525,000,000

525,000,000

APBD Kab Bandung

10

Buku

525,000,000

III-14

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2

Kode 1 1

06

Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi

1

06

15

1

06

15

1

06

19

1

06

19

02

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

1

06

19

03


06


Lokasi

3

4

Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6

Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian

Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kotakota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial


Kabupaten Bandung

20

Buku

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10

3,327,000,000

2,845,000,000

325,000,000

325,000,000

325,000,000

APBD Kab Bandung

20

Buku

329,000,000

325,000,000

340,000,000

Kabupaten Bandung

12

Buku

114,000,000

APBD Kab Bandung

12

Buku

125,000,000

Kabupaten Bandung

12

Buku

45,000,000

APBD Kab Bandung

12

Buku

45,000,000

III-15


Kode 1 1

06

19

1

06

21

1

06

21

1

06

21

1

06

21

09

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan


Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 12 Buku 170,000,000


Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 12 Buku 170,000,000


-Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan. -Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. -Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan

08


Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.

Kabupaten Bandung

50

Buku

65,000,000

APBD Kab Bandung

50

Buku

65,000,000

09


- Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013 - Tersedianya system RKPD Online

Kabupaten Bandung

10

Buku

775,000,000

APBD Kab Bandung

10

buku

525,000,000

1

Paket

-Tersedianya Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya -Tersedianya Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya -Terlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun 2013.

Kabupaten Bandung

300

buku

150,000,000

300

buku

150,000,000

150

buku

APBD Kab Bandung

150

buku

10

Penetapan RKPD


1,880,000,000

1

Kali

1,040,000,000

1

Kali

III-16


Kode 1 1

06

21

13

1

06

21

14

1

06

21

15

1

06

22

1

06

22

03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013. -Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2012 Triwulan IV dan Tahun 2013 Triwulan I s/d III -Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 -Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2013 semester I -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015.

Revisi RJPMD 20102015 Revisi Perda 8 Tahun 2005 Program perencanaan pembangunan ekonomi

Tersedianya Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015 Tersedianya Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tersusunya dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat



Kabupaten Bandung



Catatan Penting 8


60

Buku

60

Buku

30

Buku

30

Buku

140

Buku

140

Buku

30

Buku

30

Buku

300

Buku

350,000,000

300

Buku

300,000,000

100

%

30

Buku

613,000,000

183,000,000

100

APBD Kab Bandung

30

%

Buku

650,000,000

200,000,000

III-17


Kode 1 1

06

22

04

1

06

22

06

1

06

23

1

06

23

1

06

24

03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi



Lokasi

3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

4 Kabupaten Bandung

-Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa

Kabupaten Bandung


Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

-Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunanTersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan


Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan



12

Buku

12

Buku

140,000,000


APBD Kab Bandung

Catatan Penting 8


12

Buku

12

Buku

300,000,000

Kabupaten Bandung

1010

bukubuku

100

%

300,000,000

130,000,000

150,000,000

350,000,000

APBD Kab Bandung

1010

bukubuku

100

%

350,000,000

140,000,000

III-18


Kode 1 1

06

24

1 1

23 23

15

1

23

15

1

23

15

04

02

04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan 2 Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Sta tistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah


Indikator Kinerja Program /Kegiatan 3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.


Rencana Tahun 2013 (Tahun Rencana) Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 5 6 10 buku 130,000,000


Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9 10 10 buku 140,000,000

865,000,000 865,000,000

-Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan -Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). -Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), -Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). -Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. Tersedianya Buku PDRB Kabupaten

Jumlah 2 Jumlah Total


Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

35

Buku

40

725,000,000

880,000,000 880,000,000

35

Buku

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

buku

40

buku

140,000,000 4,967,000,000 6,400,282,350

APBD Kab Bandung

APBD Kab Bandung

730,000,000

150,000,000 4,250,000,000 5,583,282,350

III-19

Pentup

BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2013 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA BAPPEDA Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2015 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. RENJA BAPPEDA tahun 2013, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. 2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 3. penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2013 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahamana.


IV-1

Penutup

4. Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2013 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN. 5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas). 6. RENJA BAPPEDA Tahun 2013, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. 2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan. 3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. 4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. 6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. 7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013

IV-2

Penutup

8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.


IV-3

KATA PENGANTAR. Soreang, 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Recommend Documents