KATA PENGANTAR. Soreang, Desember 2011 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala,

KATA PENGANTAR

BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 sebagai bentuk realisasi perencanaan pembangunan kepada induk organisasi serta memberikan informasi kegiatannya kepada seluruh stakeholder dalam kurun waktu lima tahunan. Melalui Renstra Bappeda ini dapat terlihat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung selama Tahun 2010-2015. Dokumen Renstra diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Bandung dan seyogyanya dapat menggunakan dokumen Renstra sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Mudah-mudahan Renstra Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung selama Tahun 2010-2015. Masukan dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini di masa yang akan datang, sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pembangunan Kabupaten Bandung.

Soreang,

Desember 2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015

i

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI ………………………………………………. ………………………………………………. BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………… 1.1. Latar Belakang ……………………………..................................... 1.2. Landasan Hukum .………………………………………………………….. 1.3. Maksud & Tujuan …………………………................................... 1.4. Sistematika Penulisan …………………………………...................

i ii I-1 I-1 I-2 I-4 I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA ………………………………………….. 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ………………………………… 2.2. Sumber Daya Manusia ……………………………………………………….. 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda ……………………………………………….. 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ……………………………………………………………………………

II-1 II-1 II-19 II-22

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ……………. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda ……………………................................ 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih …………………………………………………………………………………. 3.3. Telaahan Renstra …………………………………………………………………. 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ………………………………………………….. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………………..

III-1

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…………………………… 4.1. Visi dan Misi Bappeda ……………………........................................ 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda …………………… 4.3. Strategi BAPPEDA Kabupaten Bandung …………………………………

IV-1 IV-1 IV-3 IV-5

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN ……………………..

V-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD………………............................

VI-1

BAB VII PENUTUP..........................................................................................

VII-1

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung 2010-2015

ii

II-23

III-1 III-2 III-5 III-6 III-7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan Daerah merupakan suatu proses untuk memajukan

kehidupan

masyarakat disuatu daerah, yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta para pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan itu. Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyelenggara

pemerintah daerah yang mengemban tugas dan fungsi dalam perencanaan, penyusunan rencana strategis untuk perencanaan lima tahunan yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010- 2015 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, melalui strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda dalam kurun waktu tahun 2011 – 2015. Penyusunan Renstra Bappeda untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 20052010, yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat lokal, regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015

I-1

1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan rencana strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700); 5. Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 7. Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);


I-2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 10. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11); 14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025.


I-3

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 2

Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunaan Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027; 26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; 27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015; 28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Bappeda Kabupaten Bandung, termasuk strategi dan arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi. Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 -2015 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung tahun 20010 – 2015, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan provinsi dan nasional.


I-4

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Bappeda, Kinerja Pelayanan Bappeda, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung.

BAB III

: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kabupaten Bandung Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Provinsi (KLHS), Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV

: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan Visi, Misi Bappeda, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda, Strategi dan Kebijakan

BAB V

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI

: INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII

: PENUTUP


I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pembentukan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung di tetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, dan Peraturan Bupati Bandung no. 6 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga teknis Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 6 tahun 2008 pasal 24 ayat 3, Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok, mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Bandung diuraikan sebagai berikut : 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

tugas-tugas

di

bidang

pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015

II - 1

penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengkoordinasian

penyusunan

dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan

koordinasi/kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,


II - 2

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas,

pelaksanaan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi

umum

dan

kerumahtanggaan

serta

administrasi

kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.


II - 3

4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan

bahan

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu,

taspen,

askes

dan

penghargaan

serta

peningkatan

pegawai

untuk

mengikuti

kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan

dan

penyiapan

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.


II - 4

19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan

koordinasi

pelayanan

administrasi

umum

dan

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c)

Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai

tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan

tugas

pengelolaan

administrasi

dan

pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.


II - 5

8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

dan

Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan

perumusan

petunjuk

pelaksana,

pedoman

dan

standar

perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.


II - 6

e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan

perumusan

penyusunan

usulan

program

pembangunan

kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan

tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan

sosial dan pemerintahan. i.

Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

daerah

dibidang

kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.


II - 7

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan

pembangunan

daerah

kecamatan/desa

di

bidang

kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub

melaksanakan,

Bidang yang

mempunyai tugas

mengevaluasi

dan

pokok

melaporkan

merencanakan,

pelaksanaan

tugas

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi:


II - 8

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

daerah

dibidang

pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan

pembangunan

daerah

kecamatan/desa

di

bidang

pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.


II - 9

2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. 3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. 4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian. 8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; 9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

perencanaan pembangunan perekonomian. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian.

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Pertanian dan Pertambangan

mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

pertanian

dan

pertambangan.


II - 10

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. 5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan

perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok


II - 11

sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan

pembangunan

daerah

kecamatan/desa

di

bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


II - 12

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1) Penetapan

penyusunan

program

kerja

kegiatan

perencanaan

dan

kerja

kegiatan

perencanaan

dan

pengendalian pembangunan fisik. 2) Penetapan

penyusunan

program

pengendalian pembangunan fisik. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik. 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub

Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Tata

Ruang,

Pertanahan,

Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang


II - 13

Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 4) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 6) Pelaksanaan

evaluasi

dan

monitoring

kegiatan

perencanaan

pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA

mempunyai

fungsi:


II - 14

1) Penyusunan

program

kerja

kegiatan

perencanaan

pembangunan

transportasi dan pengelolaan SDA. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang

transportasi dan

pengelolaan SDA. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. 4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang

penyusunan,

pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.


II - 15

6) Pelaporan pelaksanaan

tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan

pelayanan statistik dan evaluasi. 7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. 2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah. 4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah. 5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. 6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala

Sub

Bidang yang

mempunyai tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan


II - 16

dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah. 3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan. 4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. 5) Penyusunan

dan

pengumpulan

laporan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan triwulan daerah. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan

sosial

dan

ekonomi

serta

fisik

dan

prasarana.

Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : 1). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 2). Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 3). Perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan pembangunan daerah.


II - 17

4). Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 5). Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. 6). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 7). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 8). Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9). Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


II - 18

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional perencana di Bappeda Kabupaten Bandung, mekanisme pembentukannya akan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Jabatan fungsional perencana Bappenas sudah terbentuk awal Tahun 2011, dan rencana pembentukan Jafung Perencana Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. Sehingga memungkinkan pembentukan jabatan fungsional perencana Bappeda Kabupaten Bandung, akan dibentuk Tahun 2013 atau 2014.


II - 19

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PERENCANAAN KESEJAHTERAAN & PEMERINTAHAN

FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUBBAG KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN FISIK

BIDANG STATISTIK DAN EVALUASI

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUB BIDANG PERE NCANAAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TATA RUANG, PERTANAHAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMUKIMAN

SUB BIDANG DATA DAN STATISTIK

SUB BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI, PERDAGANGAN KOPERASI & UKMPEMERINTAHAN

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI & PENGELOLAAN SDA

SUB BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BIDANG FISIK DAN PRASARANA

Struktur Bappeda ini perlu mendapat perhatian lebih, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam penyusunan RKPD tahunan, yang rencananya akan di sertifikasi ISO 9001:2008 oleh sebuah lembaga sertifikasi ISO pada tahun 2012. Karena secara tupoksi bukan merupakan tupoksi suatu kasubag dibawah seorang sekretaris pada unit kerja, melainkan tupoksi suatu bidang, baik dalam penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan perencanaan pembangunan daerah; penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan


II - 20

daerah; dan penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan untuk dibentuk suatu bidang khusus menangani rencana kerja pembangunan daerah dan rencana strategis pembangunan daerah Kabupaten Bandung di Bappeda.

2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Bandung Sumber daya yang ada di Bappeda Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, Fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

2.2.1. Sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Bandung Berikut gambaran tentang sumber daya manusia yang tersedia pada Bappeda Kabupaten Bandung pada Tahun 2011. Tabel 2.1 Jumlah PNS, CPNS dan TKK BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 No 1

Pendidikan

Status Kepegawaian PNS CPNS TKK 3 0 0 0 0 0 7 0 2 4 0 0 31 2 0 8 0 0 53 2 2

SD 2 SMP 3 SMA 4 D3 5 S1 6 S2 Jumlah Sumber : Kepegawaian Bappeda Bulan Nopember 2011

Jumlah

%

3 0 9 4 33 8 57

5.26% 0.00% 15.79% 7.02% 57.89% 14.04% 100.00%

Tabel 2.1 menunjukkan, Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 5,26 %, SMA sebesar 15,79 %, D3 sebesar 7,02 %, berpendidikan S1 sebesar 57,89 % dan 14,04 % berpendidikan S2. Bila dilihat dari tingkat pendidikan, pegawai Bappeda Kabupaten Bandung yang rata-rata berpendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana, BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah, dari segi kuantitas memiliki sumber


II - 21

daya manusia yang cukup memadai

di dalam membangun proses perencanaan dan

mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.2. Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2011 Status Kepegawaian No Golongan Jumlah % PNS CPNS 1 Gol I 3 3 5.45% 2 Gol II 7 7 12.73% 3 Gol III 38 2 40 72.73% 4 Gol IV 5 0 5 9.09% Jumlah 53 2 55 100.00% Sumber : Kepegawaian Bappeda Bulan Nopember 2011 Berdasarkan Tabel 2.2. di atas maka pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 5,45 %, Golongan II sebanyak 12,73 P%, Golongan III sebanyak 72,73 % dan Golongan IV sebanyak 9,09 %, melihat komposisi tersebut, pagawai BAPPEDA didominasi oleh golongan III, sehingga untuk menunjang kinerja yang lebih baik BAPPEDA memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan I untuk tenaga administrasi. Di samping pendidikan formal, pegawai BAPPEDA juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan berdasarkan Esselon Tahun 2011 No.

Esselon

Jumlah Pegawai

Tingkat Diklatpim

Jumlah Pegawai yang mengikuti

%

1. 2.

II b III a III b IV a Jumlah

1 orang 1 orang 5 orang 14 orang 21 orang

II III

1 1 5 10 17

100 % 100% 100% 100% 100%

3.

IV

Sumber : Kepegawaian Bappeda Bulan Nopember 2011


II - 22

Tabel 2.4 Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Kabupaten Bandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Diklat Teknis Perencana, Barang Jasa, Monitoring Evaluasi dan Tata Ruang Tahun 2011 No. Tingkat Diklat Jumlah Pegawai yang Teknis mengikuti 1. Perencana 1 2. Barang dan Jasa 25 3. Monev 20 4. Tata Ruang 1 Jumlah 47 Sumber : Kepegawaian Bappeda Bulan Nopember 2011

2.2.2. Sarana dan prasarana pada Bappeda Kabupaten Bandung Bappeda Kabupaten Bandung memiliki gedung kantor berlantai 2 (dua) dengan luas sebesar 1.480 m2, Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 unit dan roda 2 sebanyak 13 unit, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer terdiri dari 9 unit laptop, 29 unit komputer PC dan 5 unit tablet dalam kondisi baik, yang didukung oleh jaringan internet yang bisa diakses di seluruh ruangan. Jaringan internet ini merupakan media komunikasi yang efektif, baik untuk kepentingan intern Bappeda maupun untuk dapat diakses instansi lainnya dan masyarakat yang membutuhkan informasi. Bappeda memiliki ruang rapat yang refresentatif dengan kapasitas 100 orang dengan dilengkapi oleh fasilitas audio visual dan infocus yang baik. Di lantai 2 (dua) pun disediakan 2 (dua) ruang rapat biasa dengan meja kursi yang memadai. Sarana lainnya yaitu tersedia Mushola untuk beribadah dengan 4 (empat) kamar mandi dan 2 (dua) kamar mandi di lantai 2 dalam keadaan layak pakai.

2. 3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, beserta Peraturan Bupati Bandung No. 6 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh


II - 23

Bappeda Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut : 1.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (per tahun);

2.

Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) (periode 1 tahun), tetapi mulai tahun 2012 – 2015 kegiatan ini akan dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bandung;

3.

Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Musrenbang RKPD;

4.

Menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan

pelaksanaan

rencana

pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Bandung; 5.

Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Kabupaten Bandung (evaluasi Renja dan Renstra);

6.

Membantu Bupati Bandung dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan;

7.

Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung (20 tahunan);

8.

Menyusun data dan informasi yang akurat dan inventarisasi hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;

9.

Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Bandung dan Forum SKPD;

10. Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat dan musrenbang Tingkat Nasional (periode 1 tahun); 11. Menyusun RKPD Kabupaten Bandung (periode 1 tahun) sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS, yang selanjutnya KUA/PPAS ini menjadi bahan untuk penyusunan RAPBD murni maupun RAPBD perubahan (periode 1 tahun); 12. Mengikutsertakan pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda dengan memberikan bekal keterampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan dalam siklus kegiatan perencanaan pembangunan daerah;


II - 24

13. Melaksanakan

tugas-tugas

lainnya

yang

berkaitan

dengan

Perencanaan

Pembangunan Daerah. Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan good governance dan clean goverment, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan berstandar internasional (ISO 9001:2008), yang saat ini Bappeda Kabupaten Bandung masih dalam proses penyusunan dokumen menuju sertifikasi.

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan yang akan dilaksanakan Bappeda

Kabupaten Bandung lima tahun kedepan, di identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang telah terjadi yaitu : 1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja. 2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi pada para karyawan yang ada. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran 6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan

perencanaan

dan

publikasi

hasil penelitian

belum

sepenuhnya

ditindaklanjuti. 7. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. 8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan. 9. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti. Melihat fenomena yang telah diungkapkan diatas, maka sesungguhnya keinginan untuk memperbaiki kinerja Bappeda telah merupakan keharusan dan menjadi perhatian yang besar. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bappeda Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015

II - 25

Kabupaten Bandung menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan pada lingkungan internal serta faktor peluang dan ancaman pada lingkungan eksternal. Faktor kekuatan yang ada pada lingkungan internal Bappeda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Jumlah SDM yang menempati posisi yang dibutuhkan 2. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki sekarang 3. Pengelolaan keuangan secara otonomi 4. Tersedia produk-produk perencanaan yang dihasilkan 5. Loyalitas pegawai terhadap organisasi cukup baik 6. Tingkat pendidikan staf yang cukup memadai 7. Dukungan pimpinan terhadap kinerja unit-unit kerja pada Bappeda dan pola komunikasi yang lancar antar atasan dan bawahan Faktor kelemahan yang perlu ditingkatkan pada lingkungan internal Bappeda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Jumlah SDM yang belum sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja organisasi 2. Masih adanya penempatan SDM yg belum sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan 3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah sehingga mempengaruhi inisiatif dan inovasi staf 4. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan 5. Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil-hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan; 6. Rendahnya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat dan terkini 7. Belum konsistennya perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan Faktor peluang yang perlu dimanfaatkan pada lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah. Produk yang dihasilkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang.


II - 26

2. Ketersediaan sarana sistem informasi yang berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak – pihak lain, baik itu melalui jaringan internet, telepon, komputer dan faximile. 3. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif. 4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah. 5. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia. 6. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan. 7. Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan perencanaan pembangunan daerah. Faktor ancaman yang perlu ditekan pada lingkungan eksternal Bappeda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan dengan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. 2. Perundang-undangan yang senantiasa bisa berubah dalam jangka waktu relatif dekat 3. Masih adanya pemahaman yang berbeda dalam menterjemahkan substansi dalam perencanaan 4. Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah. 5. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya. 6. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir dan akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah. 7. Pemahaman

perencanaan

pembangunan

daerah

masih

sektoral,

yang

mengakibatkan adanya kerancuan kewenangan dalam beberapa sektor


II - 27

Faktor-faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut: 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi 2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif 3. Peningkatan kesejahteraan aparatur 4. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima 5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM 6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 7. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan 8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran 9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan 10. Peningkatan partisipatif masyarakat 11. Terjalinnya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan perencanaan pembangunan 12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran;

(c) Biaya yang diperlukan; (d)

Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinsa lainnya; (h)Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 6 (enam) strategi utama dari 12 alternatif rencana strategi Bappeda tahun 2010-2015 yaitu : 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi


II - 28

2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif 3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pola pendekatan pelayanan Prima 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM 5. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 6. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bandung pada lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 1 MB menjadi 3 MB, pada jaringan internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda, perlu dilakukan pendekattan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible). Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015. 2.4.1. Analisis Indikator Kinerja terhadap Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kabupaten Bandung Analisis bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Bandung, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang ada di lingkungan Bappeda.


II - 29

Tabel 2.5 Indikator Kinerja terhadap Capaian keluaran (output) Renstra Bappeda Kabupaten Bandung No.

Indikator Kinerja

(1) 1

(2) Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

2

3 4

5

6

Capaian output Renstra Bappeda Kabupaten Bandung (3) Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

7

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

8

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

9

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

10

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

11

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Prosentase pengolahan data spasial/peta analog


II - 30

Berdasarkan data diatas, dapat kita sampaikan bahwa sasaran rencana strategis Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat (publik) perlu dilakukan dengan pendekatan pelayanan yang prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible) dan memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan, sehingga menghasilkan produk-produk perencanaan dan dokumen pendukung perencanaan serta hasil-hasil penelitian yang lebih implementataif. Pencapaian produk-produk perencanaan yang implementatif, perlu dukungan manajemen (pimpinan) dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and punishment yang berkeadilan. 2.4.2 Analisis terhadap RTRW Kabupaten Bandung Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholders pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam tabel 2.4.2 di bawah ini, terdapat perbandingan antara Renstra Struktur Ruang dengan Struktur Ruang saat ini yang hasilnya terdapat kesamaan bahwa pola pembangunan ruang masih berdasarkan kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan beberapa indikasi program seperti pola hunian vertikal, peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih, air limbah serta persampahan. Selain itu pola struktur ruang juga dititikberatkan pada Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Kabupaten Bandung, sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan dan Perdesaan masih menitikberatkan kepada peningkatan infrastruktur dasar permukiman.


II - 31

Tabel 2.6 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

No.

1.

Rencana Struktur Ruang Pengembang an WP SoreangKutawaringin -Katapang dengan pusat Kota Soreang

Struktur Ruang Saat ini Pengembangan WP SoreangKutawaringinKatapang dengan pusat Kota Soreang

-

-

-

-

-

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Penataan Sarana dan prasarana pemerintahan dan perkotaan skala kabupaten Perdagangan untuk mengatasi pengalihan perdagangan dari Kota Bandung Jasa yang mendukung kegiatan fungsi wilayah , baik skala WP maupun skala Kabupaten Pembangunan industri pada zonezone industri yang ada (infiling) da diarahkan untuk menjadi kawasan industri Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung Pengembangan ekowisata di Ciwidey, Pasir Jambu, dan Rancabali Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri)


Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Ciwidey, Rancabali, Pasir Jambu,dan Katapang

II - 32

No.

Rencana Struktur Ruang

Struktur Ruang Saat ini -

2.

Pengembang an WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah

Pengembangan WP Baleendah dengan pusat Kota Baleendah

-

-

-

-

-

3.

Pengembang an WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran

Pengembangan WP Banjaran dengan pusat Kota Banjaran

-

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengembangan agropolitan Ciwidey, Pasirjambu, dan Rancabali Penataan sarana dan prasarana perkotaan Pengembangan permukiman Pembangunan industri pada zonezone industri yang sudah ada (infiling) dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri Pengembangan pertanian sawah irigasi di Baleendah dan Bojongsoang Pengembangan perikanan di Bojongsoang Pengembangan pendidikan dan kegiatan soaial Penataan sarana dan prasarana perkotaan Pengembangan permukiman Pembangunan industri pada zonezone industri yang sudah ada (infiling)dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri Pengembangan pertanian sawah


Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda

Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang

Kecamatan Cimaung, Pangalengan, Arjasari.

II - 33

No.


Struktur Ruang Saat ini

-

-

-

-

4.

Pengembang an WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya

Pengembangan WP Majalaya dengan pusat Kota Majalaya

-

-

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan irigasi teknis sebagai lumbung padi Metropolitan Bandung Pengembangan ekowisata di Pangalengan dan Cimaung Pengembangan agropolitan di Kecamatan Pangalengan Pengembangan agroforestry di Kecamatan Arjasari,Cimaung, dan Pangalengan Peternakan sapi perah dan kegiatan ikutannya di Kecamatan Pangalengan Pengembangan Permukiman Pengembangan Jasa serta perdagangan grosir Pengembangan industri pada zonezone industri yang sudah ada dan diarahkan untuk menjadi kawasan industri Pengembangan pertanian Pengembangan agroforestry di Kecamatan Paseh,Kertasari, Paseh dan Ibun Pengembangan



Kecamatan Majalaya, Ciparay, Solokanjeruk, Pacet, Kertasari, Paseh dan Ibun

II - 34

No.



-

5.

Pengembang an WP CileunyiRancaekek dengan pusat Kota Cileunyi

Pengembangan WP CileunyiRancaekek dengan pusat Kota Cileunyi

-

-

6.

Pengembang an WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka

Pengembangan WP Cicalengka dengan pusat Kota Cicalengka

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Peternakan sapi perah dan kegiatan ikutannya di kecamatan Kertsari dan Pacet serta pengembangan peternakan domba di Pacet Pengembangan Ekowisata di Ibun dan Kertasari Pengembangan Panas Bumi di Ibun Pengembangan industri Permukiman Pengembangan Perdagangan grosir Pengebangan industri pada zonezone industri yang sudah ada Pengembangan pertanian Pengembangan industri pada zonezone industri yang sudah ada Pengembangan perdagangan grosir Pengembnagan Pertanian Pengembangan Permukiman Pengembangan pengolahan industri peternakan sapi potong di kecamatan Cikancung dan pengembangan peternakan ayam di



Kecamatan Cileunyi,dan Rancaekek

Kecamatan Cicalengka, Cikancung

II - 35

No.

7.

8.



Pengembang an WP yang berorientasi ke Kota Bandung WP yang berorientasi ke Kota Bandung

Pengembangan WP yang berorientasi ke Kota Bandung WP yang berorientasi ke Kota Bandung

Kawasan Kota Baru Tegalluar

Kawasan Kota Baru Tegalluar

-

-

-

-

9.

Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin

Kawasan Terpadu Stadion Olah Raga Si Jalak Harupat di Kecamatan Kutawaringin

-

10.

Kawasan Industri Margaasih si Kecamatan

Kawasan Industri Margaasih si Kecamatan Margaasih

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Cicalengka Pengembangan Permukiman Pengembangan perdagangan dan jasa Pengembangan pertanian Pengembangan kawasan industri di Margaasih Pengembangan Kawasan Industri, Permukiman, Jasa/Perdagangan, Pariwisata dan Kegiatan Komersial lainnya Pembangunan Waduk/danau buatan Pengembangan dan penataan Kawasan Olah Raga Si Jalak Harupat Manajemen Estat, Permukiman Atlet, Sarana Peribadatan, Sarana Telekomunikasi, Jasa , Perdagangan, Sarana kesehatan dan kegiatan komersial lainnya Pengembangan industri non polutif secara terbatas Pengembangan Kawasan Industri Non Polutif, Permukiman, Jasa,



MargahayuMargaasih dan Cimenyan-Cilengkrang yang merupakan PKN Kota Bandung

Kecamatan Bojongsoang

Kecamatan Kutawaringin

Kecamatan Margaasih

II - 36

No.



Margaasih

11. 12.

Rencana sistem prasarana transportasi Rencana Pengembang an Sistem Jaringan Jalan

-

Jaringan jalan Nasional Jaringan jalan Kabupaten Jaringan jalan lokal/desa

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Perdagangan dan Pariwisata - Meningkatkan pelayanan jaringan transpotasi wilayah -

-

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional) Yaitu Cileunyi- Cicalengka – Nagreg Peningkatan Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) yaitu Cileunyi – Sumedang Peningkatan Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Provinsi) Peningkatan Jalan Kolektor Primer 3 (jalan Provinsi) Peningkatan Jalan Kolektor Primer 4 (jalan Kabupaten) Peningkatan Jaringan Jalan Sekunder (Jalan Kabupaten) Pembangunan Jalan Baru Arteri Primer (Jalan Nasional) Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 1 (Jalan Nasional) yaitu Cileunyi – Sumedang Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 2 (Jalan Provinsi)



Kecamatan Se Kabupaten Bandung Kecamatan Cileunyi, Cicalengka, Nagreg, Majalaya, Bojongsoang, Soreang

II - 37

No.



-

-

-

-

13.

Rencana Pengembang an Sistem Angkutan dan terminal

-

-

Sistem Angkutan perkotaan Sistem Angkutan Pedesaan

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Arahan Lokasi pada Periode Pengembangan Perencanaan Pelayanan Bappeda Berkenaan Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 3 (jalan Provinsi) Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer 4 (jalan Kabupaten) Pembangunan Jalan Baru Kolektor Primer (jalan Kabupaten) Pembangunan Jalan Baru Jaringan Jalan Sekunder (jalan Kabupaten) Pembangunan Jalan Tol terdiri dari jalan tol Soreang atau Jalan Akses tol pasirkoja, Tol Ujungberung, Gedebage, Majalaya (tol Tegalluar) dan Jalan Tol Cileunyi, Sumedang Dauan Penataan angkutan Kecamatan SeKabupaten Bandung umum Pengembangan sistem angkutan massal Pengembangan Terminal dan sub terminal


II - 38

No.



14.

Pengembang an sistem jaringan irigasi

-

Jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, desa

-

15.

Rencana Pengembang an sistem drainase

-

Sungai, drainase jalan dan drainase permukiman -

-

-

-

16.

Rencana utama sistem penyediaan air bersih

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Penambahan prasarana jaringan dan peningkatan fungsi jaringan dengan cara rehabilitasi dilakukkan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi Normalisasi jaringan drainase yang ada Pembangunan dan pengembangan kolam retensi di kawasan perkotaan Pembangunan sumur resapan di kawasan perkotaan Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase di kawasan perkotaan Pembuatan embung penahan aliran yang tersebar pada beberapa anak sungai Pembangunan sistem baru untuk melayani daerah yang belum terlayani Peningkatan kapasitas produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan menurunkan kehilangan air


Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kecamatan SeKabupaten Bandung

Kecamatan SeKabupaten Bandung

Kecamatan Cileunyi, Soreang, Kutawaringin, Ciparay, Paseh, Cicalengka, Rancaekek, Cikancung, Ciwidey, Pasir Jambu.

II - 39

No.



-

-

-

-

17.

Rencana pengembang an dan peningkatan

-Waduk dan embung Kabupaten Bandung

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Arahan Lokasi pada Periode Pengembangan Perencanaan Pelayanan Bappeda Berkenaan Perbaikan dan rehabilitasi sistem Sistem penyediaan air trasmisi sn distribusi bersih regional akan dikembangkan di kecamatan Cileunyi,Soreang,Ku tawaringin,Ciparay, Paseh,Cicalengka, Rancaekek, Cikancung,Ciwidey, dan Pasir Jambu. Pelayanan air bersih di kawasan perkotaan dikelola PDAM, sedangkan untuk kawasan perdesaan dikelola oleh Badan Pengelola Air Bersih Pedesaan Meningkatkan Pelayanan Sistem Distribusi Perpipaan di kawasan perkotaan Mengembangkan sistem Jaringan Pelayanan Lintas Wilayah Upaya pengelolaan sumber air yang ada, pemanfaatan sumber air baku dan peningkatan jaringan distribusi Kecamatan SePembangunan Kabupaten Bandung Waduk Sukawana, 3 34.082 m /hari Pembangunan


II - 40

No.



penyediaan air baku dari waduk dan embung -

-

-

-

-

-

-

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Waduk Tegalluar (luas lk 500 ha dan kedalaman 5 m) 82.192 m3/hari Pembangunan Waduk Santosa (Cisangkuy) 85.025 m3/hari Pembangunan Embung Cikuda,4.384 m3/hari Pembangunan Embung Peuris Hilir (Cirasea),9.753 m3/hari Pembangunan Embung Sekejolang (Cidurian), 3.425 m3/ hari Penyediaan Suplesi dari sungai Cisangkuy Penyediaan Suplesi dari sungai Cipamokolan, 82.192 m3/hari Pembangunan Embung Bojongbambu (Ciwidey) dan waduk lain di Ciwidey, 10.822 m3/hari Pembangunan Embung di Pangalengan, 71.233 m3/hari Pembangunan waduk Ciwidey (Kecamatan Ciwidey) dan waduk



II - 41

No.

18.


Rencana pengembang an prasarana dan sarana energi dan telekomunik asi

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Patrol (kecamatan Kutawaringin)


-

-

-

19.

Pengembang an Fasilitas Pengolahan Sampah

-

-

-

-

Pengelolaan energi panas bumi, jaringan listrik dan telepon Penambahan kapasitas jaringan listrik sesuai dengan arah pengembangan Peningkatan luas daerah dan kualitas pelayanan serta menggunakan teknologi terkini Diarahkan di Legok Nangka atau Citiis Kecamatan Nagreg, babakan kecamatan Ciparay. Pengelolaan limbah batubara diarahkan di kecamatan Majalaya dan Cikancung Lokasi stasiun peralihan antara sampah diarahkan di Kecamatan Soreang, Bojongsoang, Majalaya Pengaturan pengelolaan sampah diatur lebih rinci dalam masterplan persampahan




Kecamatan Nagreg, Ciparay, Majalaya, Cikancung, Bojongsoang, Soreang dan Majalaya.

II - 42

No.

20.

Rencana Struktur Ruang Rencana pengembang an sistem air limbah


-

-

-

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan Pengembangan sistem pengelolaan limbah domestik secara off site pada daerah-daerah yang secara teknis memungkinkan dan ekonomis Pada daerah perkotaan yang padat dan atau kumuh menggunakan sistem pengelolaan limbah domestik secara off site bila memungkinkan dan ekonomis Perencanaan dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah tinja baru apabila beban instalansi pengolahan limbah tinja Cibeet dan Babakan telah melewati batas kapasitas Revitalisasi dan optimalisasi penggunaan instalasi pengolahan air limbah Soreang Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mau membangun dan menggunakan MCK baik pribadi


Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda Kecamatan Soreang, Dayeuhkolot, Banjaran, Arjasari, Pameungpeuk, Pameungpeuk, Majalaya, Solokan Jeruk,

II - 43

No.



Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan maupun umum untuk mengurangi beban limbah domestik di badan air penerima - Pembangunan kawasan permukiman baru wajib memiliki sistem penyaluran air limbah off site, apabila belum tersedia maka harus ditunjang oleh sistem penyaluran air limbah komunal - Untuk wilayah dengan jumlah industri yang padat diarahkan melalui pembangunan IPAL terpusat yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok wilayah 1. Kelompok wilayah Dayeuhkolot dilayani sebagian oleh IPAL Cisirung 2. Kelompok wilayah Banjaran melayani industri di kecamatan Banjaran, Arjasari dan Pameungpeuk. 3. Kelompok



II - 44

No.


Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan wilayah Rancaekek melayani industri di Kecamatan Rencaekek 4. Kelompok wilayah Majalaya melayani industri di Kecamatan Majalaya dan Solokan Jeruk.


-

-

21.

Pemenuhan terhadap kebutuhan fasilitas sosial dan fasilitas

-


Untuk wilayah dengan industri yang terpencar melalui pembangunan IPAL individual. Pengelolaan air limbah di luar kegiatan industri untuk kegiatan yang sama dan /atau karakteristik air limbahnya sejenis dan/atau lokasinya berdekatan dilakukan secara terpusat, untuk kegiatan lain dilakukkan secara individual Dialokasikan sesuai Kecamatan SeKabupaten Bandung dengan hirarhi fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut serta dengan kapasitas


II - 45

No.



umum untuk kawasan permukiman -

-

-

-

22 .

Rencana pengembang an fasilitas peribadatan

-

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan yang disesuaikan dengan skala pelayanan Fasilitas sosial dan fasilitas umum tersebut meliputi sarana pemerintahan, sarana kesehatan, peribadatan, perdagangan, pendidikan, taman, gedung pertemuan dan fasilitas umum atau fasilitas lainnya Sarana perdagangan terdiri dari sarana perdagangan skala besar, menengah dan kecil Pengaturan sarana perdagangan diatur lebih lanjut oleh Bupati Pengaturan dan pengendalian jumlah sarana di tiap lingkungan agar perekonomian tetap berkembang dengan merata dan seimbang. Peningkatan kualitas sarana dan prasarananya seperti rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat ibadah




II - 46

Tabel 2.7 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

No.

Rencana Pola Ruang

Guna Lahan Ruang saat ini

1.

Kawasan Lindung

Kawasan Lindung

2.

Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung

Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung

3.

Kawasan Budidaya Pertanian

Kawasan Budidaya Pertanian

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan 1. Perlindungan dan observasi Hutan 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Hutan 3. Menjaga dan mempertahankan hutan lindung. 4. Menjaga dan mempertahankan konservasi air tanah dan resapan air. 5. Penyelamatan dan pembinaan kawasan perlindungan setempat. 6. Menjaga dan mempertahankan fungsi kawasan pelestarian alam. 7. Pengendalian kawasan rawan bencana. 1. Pengembangan budidaya tanaman tahunan dengan mempertimbangkan konservasi lahan pada hutan produksi terbatas dan hutan rakyat 1. Pengendalian pemanfaatan kawasan pertanian lahan basah, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan serta peningkatan produksi 2. Pengendalian pemanfaatan kawasan budidaya pertanian


Arahan lokasi pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung

WP. Cimenyan Cilengkrang

-WP. Soreang Kutawaringin – Katapang -WP. Baleendah -WP. Banjaran -WP. Majalaya -WP. Cicalengka

II - 47

No.

4.

Rencana Pola Ruang

Kawasan Budidaya Non Pertanian

Guna Lahan Ruang saat ini

Kawasan Lindung

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan lahan kering dengan tanaman semusim. 3. Pengembangan tanaman tahunan/perkebunan. 4. Pengembangan perikanan. 5. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan. 1. Pembangunan rumah susun (Rusunawa/Rusunawi) 2. Pengembangan sistem piranti lunak untuk mendukung rusun dan penataan kawasan kumuh. 3. Pengembangan fasilitas pendidikan. 4. Pengembangan fasilitas kesehatan. 5. Peningkatan kualitas sarana peribadatan. 6. Pengembangan sarana pemerintahan. 7. Pengembangan sarana olahraga dan rekreasi. 8. Pengelolaan areal pemakaman 9. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10. Pengembangan perdagangan 11. Pengembangan industri 12. Koperasi dan UKM 13. Pengembangan Investasi Daerah


Arahan lokasi pengembangan Pelayanan Bappeda

Kawasan Perkotaan Kabupaten Bandung

II - 48

2.4.3. Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang : 1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; 2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; 3. Kinerja layanan/jasa ekosistem; 4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; 5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan 6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum mengacu pada KLHS. Tetapi dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005 -2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 2010 – 2015 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah memasukkan unsur kelestarian Lingkungah Hidup pada setiap dokumennya, sebagaimana dalam analisis isu strategis tentang lingkungan dan penanganan bencana disampaikan dalam penanganan banjir dan genangan masih diperlukan peningkatan efektivitas program dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi peraturan perundangan yang ada. Masih tingginya degradasi dan longsoran-longsoran tebing yang diakibatkan oleh arus sungai yang cukup deras dan daerah konservasi yang mulai mengalami penurunan fungsi, sedangkan daerah hilir sungai sudah menunjukkan adanya abrasi yang cenderung membentuk badan sungai menjadi lebar dan dangkal. Seluruh dokumen perencanaan yang terbentuk mengisyaratkan kepada para perencana Bappeda, senantiasa memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Alasan lain nya adalah karena lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah


II - 49

Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu bagian rencana aksi daerah (RAD) Millenium Development Goals, sesuai yang diamanatkan Inpres No.3 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Yang Berkeadilan, dan saat ini Bappeda Kabupaten Bandung sedang mempersiapkan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).


II - 50

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Bappeda dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu: 1. Belum optimalnya kuantitas SDM, yang sesuai standar kebutuhan suatu unit kerja. 2. Masih adanya penempatan SDM di masing-masing bidang yang belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 3. Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini mengancam sifat inovasi dan kreativitas para karyawan yang ada. 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. 5. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran 6. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti. 7. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik, karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. 8. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan. 9. Belum adanya tenaga Fungsional Perencana dan Peneliti.


III - 1

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan Faktor Misi dan Program KDH Permasalahan No. dan Wk. KDH Terpilih Pelayanan Bappeda Penghambat Pendorong (1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi a. Program minimnya Masih Adanya jaringan Pengembangan data/informasi kurangnya internet dan data/informasi hasil penelitian pendukung sarana prasaran yang dapat pengolah penunjang dijadikan bahan data/ operasional (PC acuan bagi informasi hasil komputer/ perencanaan penelitian laptop) b. Program Kerjasama Belum Belum optimal Supporting Pembangunan terbentuknya pemahaman Pemerintah


III - 2

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan Faktor Misi dan Program KDH Permasalahan No. dan Wk. KDH Terpilih Pelayanan Bappeda Penghambat Pendorong dokumen tentang Provinsi Jawa perencanaan penyusunan Barat dalam (RKPD) yang dokumen ISO pemenuhan berstandar ISO sertifikasi ISO 9001:2008 9001:2008 RKPD se-Jabar c. Program Perencanaan Dokumen acuan Belum ada Ada dokumen Pengembangan Kota- yang lebih rinci acuan yang perencanaan kota menengah dan belum tersedia jelas dan rinci yang telah besar dilegalitas d. Program Aturan/Regulasi Ada beberapa Kebijakan perencanaan Pusat dalam pasal dalam pimpinan yang pembangunan daerah dokumen perundanglugas dan efisien perencanaan undangan senantiasa perencanaan berubah-ubah, yang tidak sehingga sesuai untuk menimbulkan multi diterapkan di tafsir di dalam daerah penyusunan e. Program Belum adanya Dokumen - Potensi sektor perencanaan konsep Master Plan ekonomi yang pembangunan perencanaan Ekonomi banyak dan ekonomi pembangunan Kab.Bandung beragam ekonomi terpadu masih dalam dimiliki oleh di Kab. Bandung proses wil. Kab. penyusunan Bandung - Stakeholder yang saling mendukung merupakan sinergi MP3EI. f. Program -Belum adanya -Masih dalam - Permen no 32 perencanaan sosial acuan perencanaan proses tentang Hibah budaya sosial mengenai pembahasan Bansos bantuan hibah/bansos -Belum adanya - Masih dalam -Potensi wilayah indikator proses di 31Kecamatan pembiayaan SKPD pembahasan dan 9 Kelurahan kewilayahan (kecamatan,


III - 3

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan Faktor Misi dan Program KDH Permasalahan No. dan Wk. KDH Terpilih Pelayanan Bappeda Penghambat Pendorong Kelurahan) -Belum semua -Lamanya -Adanya surat SKPD mempunyai proses dari Kemendagri SPM ( Standar pembahasan tentang Pelayanan percepatan SPM Minimal) g. Program Belum Belum Tersedianya perencanaan terintegrasinya terintegrasi teknologi dan prasarana wilayah dan konsep, data dan nya konsep, sumber daya sumber daya alam informasi potensi, data dan permasalahan dan informasi penanggulangan potensi, permasalahan dan penanggulang an h. Program -Keterbatasan baku Pengumpulan Kerjasama pengembangan data/ statistik yang data yang dengan BPS informasi/statistik tersedia dilaksanakan sudah daerah kadangdilaksanakan kadang sejak lama, dan terlambat disepakati serta oleh proses diakui legislatif permintaan ijin dari SKPD/ Lembaga/ perusahaan -Belum adanya sistem data/ statistik yang komprehensif

2. i

Belum ada perhitungan angka-angka statistik yang cepat dan pasti, terkait penggunaan data untuk perencanaan Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Program Perencanaan Belum ada data Acuan, masih Tata Ruang yang lebih rinci bersifat umum/ global


Kerjasama dengan BPS sudah dilaksanakan sejak lama, dan disepakati serta diakui legislatif

Tersedia Perda No 3 Tahun 2008 tentang

III - 4

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan Faktor Misi dan Program KDH Permasalahan No. dan Wk. KDH Terpilih Pelayanan Bappeda Penghambat Pendorong RTRW dan mekanisme prosedur perijinannya yang dikendalikan oleh BPMP

3.3

Telahaan Renstra Hasil analisis terhadap Renstra Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten perlu

menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya No. (1) 1.

2.

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi (2) Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda

Tersedianya sarana dan prasarana serta SOP pelayanan Bappeda

Permasalahan Pelayanan Bappeda (3) - Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di Bappeda. - Jumlah SDM Bappeda yang telah memiliki sertifikat Pengandaan Barang/Jasa masih sedikit Belum tersedianya SOP.

Faktor Penghambat (4) - Kebijakan pendistribusian pegawai bukan kewenangan Bappeda.

- Masih kurangnya pengiriman diklat structural dan fungsional SDM Bappeda - Sarana dan yang belum memadai.

- Belum adanya


Pendorong (5) SDM Bappeda mayoritas sarjana

- Keterbukaan komunikasi dan informasi. - Partisipasi dari

III - 5

No. (1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Provinsi (2)

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Faktor Penghambat

(3)

(4) standarisasi. - Persepsi yang masih berbeda dan masih munculnya ego sektoral. Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan BPS

3.

Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan

Belum adanya sinergitas Perencanaan yang optimal.

4.

Tercapainya satu data dan informasi pembangunan Jawa Barat

Belum adanya keseragaman data /informasi antara BPS dengan SKPD

Pendorong (5) berbagai stakeholder. - Sektoral mempunyai potensi cukup banyak dan beragam. Keinginan bersama seluruh SKPD dalam menyamakan dan menseragamkan data yang tersedia.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RTRW Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 memuat peruntukan ruang di wilayah Kabupaten Bandung, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemuka pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini : Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya. No. Rencana Tata Ruang Permasalahan Wilayah terkait Tugas Pelayanan Bappeda dan Fungsi Bappeda (1) (2) (3) 1. Sosialisasi RTRW Belum dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh

2.

Faktor Penghambat

Pendorong

(4) (5) Anggaran dan Undang-Undang mekanisme No 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang Pelayanan data dan Belum optimal hasil Anggaran dan Undang-Undang informasi peta penelitian untuk SDM No 14 Tahun bahan perencanaan 2008 Tentang


III - 6

No. Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Faktor Penghambat

3.

Pengendalian Penataan ruang

BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) belum optimal dilaksanakan

Peraturan perundangan kepala daerah belum direvisi

4.

Evaluasi pemanfaatan ruang

Belum dilaksanakan Anggaran secara optimal masih bersifat parsial

Pendorong Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang No 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang Undang-Undang No 26 Tahun2007 Tentang Penataan Ruang

3.5 Penentuan Isu- isu Strategis Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Bappeda Kabupaten Bandung yaitu : 1. Kuantitas SDM yang sesuai standar kebutuhan unit kerja yang merupakan situasi dan kondisi yang akhir-akhir ini menjadi penting, untuk menunjang aktivitas kinerja bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan dokumen hasil-hasil penelitian, sehingga menjadi lebih terarah, dan terukur. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang akan di capai Bappeda, faktor peluang yang ada di lingkungan eksternal menjadi penting, agar jumlah SDM yang dibutuhkan sudah terpenuhi, juga memiliki SDM yang berpotensi yang profesional sesuai tugas dan fungsinya. 2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda, karena proses perencanaan sampai dengan proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti kepala SKPD, DPRD, Stakeholder dan masyarakat. Sehingga mulai dari dokumen RKPD yang dilegalisasi oleh peraturan kepala daerah, yang


III - 7

selanjutnya disusun KUA/PPAS yang disepakati antara kepala daerah dengan DPRD (Bangar),

yang

memungkinkan

terjadi

perubahan-perubahan

baik

pada

program/kegiatan baru beserta anggarannya karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat / provinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakan bersama untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. 3. Produk-produk perencanaan yang mengarah pada pembangunan kewilayahan (core bisnis), terukur dan berdaya guna, untuk mencapai tujuan visi dan misi bappeda yang ingin dicapai. Kondisi akhir-akhir ini, dokumen-dokumen perencanaan yang telah dihasilkan oleh Bappeda merupakan produk perencanaan hasil dari gabungan dari rencana-rencana kerja dari SKPD, yang didalamnya berisi usulan-usulan dari wilayah hasil musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sehingga konsep perencanaan pembangunan kewilayahan belum terbentuk disemua sektor, baru beberapa sektor yang telah berjalan. 4. Hasil kajian/penelitian dan data – data statistik lebih bermanfaat dan informatif, dalam menunjang dan mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi akhirakhir ini, menunjukkan belum optimalnya hasil-hasil kajian/penelitian yang dapat dijadikan bahan perencanaan, dan data-data statistik yang tersedia, belum menghasilkan data yang terkini dan terbaru.


III - 8

BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 dan memperhatikan Rencana Strategi Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 2013. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD yaitu Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu : 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan taqwa. 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. 4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah. Perwujudan Visi dan Misi tersebut akan dibangun untuk membantu bahu membahu, dalam budaya sunda yang dikenal istilah “Sabilulungan”, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampak gawe babarengan yang mengandung arti silih asah, silih asuh, silih asih sareng silih wawangi. Kinerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat harus dilandasi oleh semangat “Sabilulungan” yang identik dengan nyantri, nyunda, nyantana, nyantika, nyakola dan sikap yang luhur, luhung, parigel, gesit binangkit. melalui filosofi nilai luhur budaya sunda ini, menjadikan energi kolektif luar biasa yang secara konstektual dapat terwujud dalam bentuk kerjasama warga dengan pemerintah atau tumbuhnya sinergitas antara peran pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan berbagai isu dan permasalahan.


IV- 1

Untuk bisa mewujudkan rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung yang mengacu pada Visi dan Misinya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Visi “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.

2.

Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

3.

Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem.

4.

Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan.

5.

Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan

efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Tabel 4.1 Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan” Misi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015 Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015

Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”

Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 IV- 2

1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM ( Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa. 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. 4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Bandung. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

2.

Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan

3.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai

berikut : 1.

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

2.

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

3.

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

4.

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

5.

Meningkatnya

kesesuaian

program/kegiatan

yang

direncanakan

terhadap

program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 6.

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

7.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

8.


9.


10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini


IV- 3

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut: Tabel. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kabupaten Bandung Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Meningkatnya pemanfaatan

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan

Meningkatnya kuantitas dan

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Jumlah penelitian

hasil dan


Satuan

1

Target Kinerja Pada tahun ke2 3 4 5

Orang

10

10

10

10

10

%

20

20

20

20

20

%

20

20

20

20

20

%

42,11

10,53

21,05

10,53

15,79

%

20

20

20

20

20

%

20

20

20

20

20

%

10

10

20

30

30

%

20

20

20

20

20

Doc

1

1

1

1

1

IV- 4

Tujuan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Sasaran hasil penelitian dan pengembangan

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.


Indikator Kinerja

Satuan

1

Target Kinerja Pada tahun ke2 3 4 5

pengembangan

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jumlah dan jenis data statistik daerah

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

%

20

20

20

20

20

Jenis

6

8

10

10

10

%

13,63

18,18

22,73

22,73

22,73

%

20

20

20

20

20

4.3 Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun eksternal dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut: 1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan data dan informasi 2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif 3. Peningkatan kesejahteraan aparatur 4. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO 5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan 6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya 7. Penerapan system reward and punishment yang berkeadilan 8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran 9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015

IV- 5

10. Peningkatan partisipatif masyarakat 11. Terjalinnya

komunikasi

dan

sinkronisasi

dalam

mensinergiskan

perencanaan

pembangunan 12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya 13. Peningkatan kualitas data dan informasi 14. Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan / peruntukannya. 15. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran 16. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran 17. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan 18. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan pembangunan 19. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan 20. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah 21. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan 22. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah 23. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 9 (sembilan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran;

(c) Biaya yang diperlukan; (d)

Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap dinas-dinsa lainnya; (h)Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 11 (sebelas) strategi utama dari 23 alternatif rencana strategi Bappeda tahun 2010-2015 yaitu : 1. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/ ISO 2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan


IV- 6

3. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran 4. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran 5. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan 6. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan pembangunan 7. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan 8. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah 9. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan 10. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah 11. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Bappeda Kabupaten Bandung pada lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang sedang dikembangkan seperti peningkatan Band With dari 1 MB menjadi 3 MB, pada jaringan internet yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah. Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Bappeda, perlu dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible). Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015.


IV- 7

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Secara Formal dan Non-Formal skala nasional dan Internasional .

2.

Meningkatkan penyediaan peralatan Kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir.

3.

Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien.

4.

Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif.

5.

Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan

6.

Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.

7.

Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stake holder (masyarakat).

8.

Meningkatkan standar mutu pelayanan.

9.

Meningkatkan penerapan hasil – hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan.

10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi perencanaan pembangunan 11. Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini bagi perencanaan pembangunan


IV- 8

Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan Sumber Daya kemampuan pegawai di kualitas dan pendidikan dan Aparatur yang bidang perencanaan profesionalisme pelatihan bagi SDM Profesional dan evaluasi. SDM melalui Secara Formal dan pendidikan dan Non-Formal skala pelatihan. nasional dan Internasional Meningkatkan Meningkatnya Peningkatan peralatan kerja dan peralatan kerja dan penyediaan peralatan Kerja dan perlengkapan perlengkapan perlengkapan perkantoran yang perkantoran perkantoran secara memadai. Meningkatnya pemenuhan Operasional Perkantoran.

Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran

memadai dan mutakhir. Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien.

MISI II : Meningkatkan kualitas produk perencanaan dan evaluasi pembangunan Meningkatkan Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan Kualitas produk ketepatan waktu kepatuhan para kepatuhan terhadap Perencanaan dan penyusunan dokumen pelaksana kebijakan regulasi penyusunan evaluasi perencanaan. terhadap regulasi dokumen perencanaan Pembangunan. perencanaan pembangunan pembangunan partisipatif.

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati untuk dianggarkan. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah. Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung 2010-2015

Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan pembangunan

Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan Peningkatan Meningkatkan pelaksanaan pelaksanaan pengendalian, pengendalian, evaluasi dan evaluasi, dan pelaporan pelaporan pembangunan pembangunan. Peningkatan Meningkatkan konsistensi sinergitas penerapan rencana perencanaan tata ruang wilayah pemanfaatan dan IV- 9

Visi : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional pengendalian ruang antar instansi dan stake holder (masyarakat). Meningkatnya pelayanan Peningkatan Meningkatkan perkantoran sesuai kualitas pelayanan standar mutu standar operasional menurut standar pelayanan. prosedur berlaku. mutu/ ISO

MISI III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Meningkatnya Meningkatnya Peningkatan Meningkatkan kuantitas dan pemanfaatan hasil kualitas penerapan hasil – kuallitas data dan penelitian dan pengolahan hasil – hasil penelitian dan informasi pengembangan. hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pengembangan dalam perencanaan pembangunan. pembangunan. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah.

Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah

Meningkatnya kelengkapannya data spasial/peta digital dan analog.

Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan


Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi perencanaan pembangunan Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini bagi perencanaan pembangunan

IV- 10

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab sebelumnya telah diuraikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan maupum program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung akan mendukung dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Bandung yang berisi program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :


V- 1

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung


V- 2

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung

Tujuan

1 Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

3

Program dan Kegiatan

5

4

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

6

7


Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

x

x

05



x

x

05



x

x

03

x

x

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas

x

x

03

03 Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

x

x

03

04 Pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya Pakaian KORPRI

x

x

03

05 Pengadaan pakaian Tersedianya Pakaian Olahraga khusus hari-hari tertentu


Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran









Program Peningkatan Jumlah pegawai yang memiliki Kapasitas sumber keahlian bidang perencanaan daya aparatur dan evaluasi

1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Pendidikan dan pelatihan formal

Tahun 2011 Target 8

Rp 9

6

1

1

1

6

12 Penyediaan Komponen Tersedianya alat-alat listrik dan Instalasi elektronik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1

6

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2

2

Rp 11 10

Target 12 -

Tahun 2014 Rp 13

10

Target 14 -

Tahun 2015 Rp 15

10

Target 16 -

Rp 17 10

Target 18

30.000.000

-

1 paket

30.000.000

-

-

-

-

127.500.000

57.500.000

57.500.000

57.500.000

57.500.000

Rp 19

Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab

Lokasi

20

21

30.000.000

1 paket

30.000.000 Bappeda

Program peningkatan disiplin aparatur

1

6

Target 10

Tahun 2013

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Tahun 2012

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran. - Lemari Arsip - Filling Kabinet - Komputer PC - Komputer Note Book - Komputer Tablet - Hardisk Eksternal - Sofa - Kursi

15/328 jns/sat

Pengadaan Mobil Jabatan

Tersedianya kendaraan Operasional

25/275 jns/sat

120.000.000

5 unit 5 unit 3 unit 4 unit 3 unit 2 unit 3 unit 30 buah

Program Peningkatan Terfungsikannya sarana dan Sarana dan Prasarana prasarana perkantoran Aparatur

4

7.500.000

7.500.000

25/275 jns/sat

7.500.000

25/275 jns/sat

7.500.000

25/275 jns/sat

7.500.000

115 jenis

37.500.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

50.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

1 paket

50.000.000

5 paket

320.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

3.377.400.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

1.080.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

3 unit 3 unit 4 unit 3 unit 2 unit

1.385.000.000

6 unit

357.500.000

1.080.000.000

498.100.000

0

498.100.000

0

498.100.000

0

498.100.000

0

6 unit

2

Tujuan

1

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode


5


6

7

2

3



1

6

2

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung dan halaman kantor



1

6

2

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Terpeliharanya kendaraan roda empat - Terpeliharanya kendaraan roda empat


Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

1

6

1



1

6

1

1 Penyediaan Jasa Surat Meningkatnya koordinasi dan Menyurat informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar dan Penerimaan Surat Masuk



1

6

1

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

• Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik • Tersedianya air minum. • Tersedianya jasa telekomunikasi • Tersedianya jasa internet



1

8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

• Tersedianya jasa petugas kebersihan • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.



1



1

6

1



1

6

1





4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Tahun 2011 Target 8

Tahun 2012 Rp 9

1 paket

120.000.000

9 Unit

185.000.000

13 unit

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran



6

1

1

1

1

1

6

6

6

9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

1

1

78.000.000

9 Unit

420.100.000

828.040.000

1750 kel 2500 msk

10.000.000

1 org

80.040.000

1056 galon 12 bln

2 org

1800 kel 2400 msk

10.000.000

1 org

55.000.000

40.000.000

12 bln

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

• Tersedianya alat tulis kantor

91 jns

185.000.000

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

• Tersedianya bahan cetakan • Tersedianya hasil Penggandaan

2 org

24 jns

40.000.000

9 Unit

420.100.000

1 org

1900 kel 2400 msk

10.000.000

1 org

55.000.000

2 org

1 org

103.440.350

17 jns

38.000.000

70.320 lbr

78.000.000

9 Unit

420.100.000

1900 kel 2400 msk

10.000.000

1 org

55.000.000

2 org

1 org 12 bln

100 jns

103.440.350

25 jns

38.000.000

80000 lbr

103.440.350

25 jns

38.000.000

80000 lbr

21 Kabupaten Bandung

9 Unit

420.100.000

45 Unit

1.865.400.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

65 unit

750.940.350

1900 kel 2400 msk

10.000.000

1 org

55.000.000

2 org

1 org

3.831.801.400

9250 kel 12100 msk

50.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

5 org

300.040.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

237.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

220.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

482 jns

598.761.400 Bappeda

Kabupaten Bandung

25 jns

192.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

5016 galon 60 bln 60 bln 48.000.000

10 org 194 jenis

45.000.000

12 bln

100 jns

20

432.000.000 Bappeda

40 jenis

45.000.000

Rp 19

5 paket

12 bln 48.000.000

Target 18

Lokasi

78.000.000

990 galon 12 bln

40 jenis

45.000.000

Rp 17


1 paket

750.940.350

12 bln 48.000.000

Target 16

13 unit

990 galon 12 bln

12 bln

91 jns

Rp 15

1 paket

750.940.350

40 jenis

45.000.000

Target 14

Tahun 2015

13 unit

12 bln 48.000.000

12 bln

110.000 lbr

78.000.000

990 galon 12 bln

30 jenis

• Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan)

Rp 13

1 paket

750.940.350

12 bln 45.000.000

Target 12

Tahun 2014

13 unit

990 galon 12 bln

44 jenis

1 org

Rp 11

1 paket

13 unit

12 bln 6

Target 10

Tahun 2013


5 org 60 bln

100 jns

103.440.350

25 jns

38.000.000

80000 lbr

420320 lbr

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran.

15 jenis

3.000.000

6 jenis

5.000.000

10 jenis

5.000.000

10 jenis

5.000.000

10 jenis

5.000.000

51 jenis

23.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Tersedianya surat kabar lokal - Tersedianya Surat Kabar Regional - Tersedianya Surat Kabar Nasional - Tersedianya buku peraturan perundang-undangan

2 jenis

20.000.000

2 jenis

8.500.000

2 jenis

8.500.000

2 jenis

8.500.000

2 jenis

8.500.000

10 jenis

54.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

• Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

5 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

1 jenis

5 jenis

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5 paket

4320 Hok

150.000.000

8208 Hok

175.000.000

288 Hok

175.000.000

288 Hok

175.000.000

288 Hok

175.000.000

9072 Hok

990 Hok

432 Hok

250 Hok

250 Hok

250 Hok

2172 Hok

660 Hok

621 Hok

320 Hok

320 Hok

320 Hok

2241 Hok

850.000.000 Bappeda

`

3

Tujuan

1

Sasaran

2 Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Indikator Sasaran

Kode

3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran


5

4 1

6

1




6

7

Tahun 2011 Target 8

18 Rapat-rapat Koordinasi • Terlaksananya pengiriman Ke Luar Daerah pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

177 Hok

Tahun 2012 Rp 9

Target 10

150.000.000

47 Hok

177 Hok

Tahun 2013 Rp 11

Target 12

188.000.000

47 Hok

Tahun 2014 Rp 13

200 Hok

Target 14

188.000.000

60 Hok

200 Hok


Tahun 2015 Rp 15

Target 16

188.000.000

60 Hok

200 Hok

Rp 17 188.000.000

60 Hok

Target 18 954 Hok

Rp 19


20

Lokasi

21

902.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

274 Hok



1

6

1

20 Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya pengiriman dan Konsultasi Dalam pegawai mengikuti /memenuhi Daerah undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten

122 Hok

85.000.000

201 Hok

70.000.000

225 Hok

70.000.000

225 Hok

70.000.000

225 Hok

70.000.000

998 Hok

365.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung



1

6

1

22 Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

239 Hok

20.000.000

5 kali

5.000.000

5 kali

5.000.000

5 kali

5.000.000

5 kali

5.000.000

25 kali

40.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

1

6

21

Meningkatnya Kualitas Meningkatnya produk Perencanaan dan ketepatan waktu evaluasi pembangunan penyusunan dokumen perencanaan

1

6

Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

Program Terwujudnya sinergitas perencanaan pembangunan antar sector pembangunan daerah maupun wilayah dalam pembangunan daerah



21 06

Penyelenggaraan Musrembang RPJMD 2011-2015



1

6

21

07 Penetapan RPJMD 2011-2015



1

6

21



1

6



1

6

Terwujudnya Dokumen RPJMD Yang Sinergis Antar Sector Dan Wilayah Selama 5 Tahun

1.150.000.000

693.944.642

739.419.502


1

6

939.427.315

4.297.586.174

1 paket

200.000.000

1 paket

200.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

300 buku

250.000.000

300 buku

250.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

08 Penyusunan rancangan Tersedianya Dokumen RKPD Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung.

50 eks

75.000.000

50 buku

50.000.000

50 buku

65.000.000

50 buku

70.000.000

50 buku

70.000.000

250 buku

330.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

21

09 Penyelenggaraan Musrembang RKPD

- Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD. - Tersedianya Sistem RKPD Online.

1 paket

400.000.000

10 buku

500.000.000

10 buku

525.000.000

10 buku

550.000.000

10 buku

550.000.000

40 buku

2.525.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

21

10 Penetapan RKPD

-Tersedianya Perbup RKPD beserta lampirannya -Tersedianya Perubahan Perbup RKPD beserta lampirannya -Terlaksananya penyampaian informasi RKPD.

1 paket

225.000.000

300 buku

143.944.642

300 buku

149.419.502

300 buku

154.794.715

300 buku

169.427.315

1200 buku

842.586.174 Bappeda

Kabupaten Bandung

150.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sector maupun wilayah dalam peraturan daerah.

1 paket


774.794.715

21

05 Penyusunan Tersedianya Ranwal RPJMD Draf/rancangan RPJMD Tahun 2016-2020 Tahun 2016-2020

-

1 paket

1 paket

150 buku

150 buku

150 buku

150 buku

600 buku

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

5 kali

-

-

-

1 paket

150.000.000

1 paket

4

Tujuan

1

Sasaran

2 Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Indikator Sasaran

Kode

3


5

4

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan




6

7

Tahun 2011 Target 8


1

6

21

1

6

19

1

6

19

1

6

1

12 Koordinasi Penyusunan Keterarangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

Tahun 2012 Rp 9

Target 10

150.000.000

Terwujudnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sebagai bahan evaluasi pembangunan

1 buku

Terwujudnya Nota Pengantar LKPJ

1 buku

150.000.000

Tahun 2013 Rp 11

Target 12

150.000.000

1 buku

150.000.000

1 buku 400.000.000

Tahun 2014 Rp 13

Target 14

175.000.000

1 buku

175.000.000

1 buku 290.000.000

Tahun 2015 Rp 15

Target 16

175.000.000

1 buku

175.000.000

1 buku

Rp 17

Target 18

185.000.000

1 buku

185.000.000

1 buku

Lokasi

20

21

835.000.000

5 buku

835.000.000 Bappeda

5 buku

-

2

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi

1 paket

100.000.000

10 buku

100.000.000

12 buku

114.000.000

12 buku

115.000.000

12 buku

120.000.000

46 buku

549.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

19

3

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial

1 paket

50.000.000

10 buku

40.000.000

12 buku

45.000.000

12 buku

50.000.000

12 buku

50.000.000

46 buku

235.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

6

19

9

Koordinasi Perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi perkotaan

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

1 paket

250.000.000

10 buku

150.000.000

12 buku

170.000.000

12 buku

175.000.000

12 buku

180.000.000

46 buku

925.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

1

6

22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian dari berbagai sektor

1

6

22

03 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tersusunya dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat

1

6

22

04 Koordinasi perencanaan Tersedianya dokumen prosiding pembangunan bidang pemantauan, pengendalian, ekonomi pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

613.000.000

350.000.000

Kabupaten Bandung

Sinergitasnya pembangunan antar sector dalam Perencanaan Pembanguan Prasarana Fisik dan wilayah

575.000.000

340.000.000

Rp 19


Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar

600.000.000

329.000.000


650.000.000

1.709.000.000

688.000.000

3.126.000.000

1 dok

250.000.000

25 buku

175.000.000

30 buku

183.000.000

30 buku

200.000.000

30 buku

215.000.000

115 buku

1.023.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

1 dok

150.000.000

5 buku

275.000.000

7 buku

290.000.000

7 buku

300.000.000

7 buku

310.000.000

26 buku

1.325.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

5

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode

3

5

4 1

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan


6

22

1

6

22

1

6

23

1

6

23

1

6

24

1

6

24




6

7

06 Penyusunan Masterplan -Tersusunnya Laporan Penanggulangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa

Tahun 2011 Target 8 1 dok

1

6

21

Rp 9 200.000.000

Target 10 12 buku

Tahun 2013 Rp 11

125.000.000

10 buku

Target 12 12 buku

Tahun 2014 Rp 13

140.000.000

12 buku

Target 14 12 buku

Tahun 2015 Rp 15

150.000.000

12 buku

Target 16 12 buku

Rp 17 163.000.000

12 buku

Target 18 48 buku

Rp 19


20

778.000.000 Bappeda

Lokasi


46 buku

10 dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau)

3

4

Program perencanaan sosial budaya

Tercapainya Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial tahun 2011.

1 dok

600.000.000

1 dok

325.000.000

1 dok

335.000.000

1 dok

350.000.000

1 dok

350.000.000

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya

-Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan -Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan

1 dok

600.000.000

10 buku

325.000.000

10 buku

335.000.000

10 buku

350.000.000

10 buku

350.000.000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan

1 dok

200.000.000

1 dok

125.000.000

1 dok

130.000.000

1 dok

140.000.000

1 dok

150.000.000

Dst... Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.

1 dok

200.000.000

10 buku

125.000.000

10 buku

130.000.000

10 buku

140.000.000

10 buku

150.000.000

10 buku


Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Tahun 2012


13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

-Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD. -Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan. -Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring. -Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015

250.000.000

250.000.000

60 buku

10 buku

200.000.000

30 buku

60 buku

200.000.000

10 buku

225.000.000

30 buku

60 buku

225.000.000

10 buku

225.000.000

30 buku

60 buku

225.000.000

1.960.000.000

40 buku

Kabupaten Bandung

40 buku

745.000.000

40 buku

240.000.000

30 buku

1.960.000.000 Bappeda

240.000.000

745.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

1.140.000.000

120 buku

60 buku

300 buku

15 buku

30 buku

30 buku

30 buku

30 buku

135 buku

15 buku

140 buku

140 buku

140 buku

140 buku

575 buku

30 buku

30 buku

30 buku

30 buku

120 buku

1.140.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

6

Tujuan

1

Sasaran

2 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah


Indikator Sasaran

Kode

3 Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang



- Jumlah hasil penelitian dan pengembangan - Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

5

4 1

5

15

1

5

15

1

6

6

1

6

6

1

Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan


6

6


6

7

Program Pemanfaatan Prosentase Implementasi Ruang pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

13 Survey dan pemetaan



Tahun 2011 Target 8

Rp 9 80

2

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target 10 -

Jumlah dokumen hasil Review RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027

Program Peningkatan Tersusunnya Laporan Capaian Pengembangan Kinerja dan Keuangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Tahun 2012

- Tersusunnya Dokumen LAKIP - Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan - Tersusunnya Dokumen Renja - Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III)

Penyusunan Laporan - Tersusunnya dokumenlaporan Keuangan Semesteran keuangan semester I - Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II

Rp 11

21.000.000

Target 12

Tahun 2014 Rp 13

Target 14

Tahun 2015 Rp 15

Target 16

Rp 17

Target 18

85

500.000.000

95

525.000.000

97

525.000.000

100

540.000.000

1 dok fakta dan analisis

500.000.000

1 dok review RTRW

525.000.000

1 dok monev tata ruang

525.000.000

1 dok monev tata ruang

540.000.000

29.600.000

10 eks

Tahun 2013


27.239.000

8 eks

20.226.000

27.239.000

10 buku

20.226.000

27.239.000

10 buku

20.226.000

20.226.000

4 dokumen

48 buku

10 eks

8 eks

10 buku

10 buku

10 buku

48 buku

10 Eks

8 eks

10 buku

10 buku

10 buku

48 buku

10 eks

8 eks

10 buku

10 buku

10 buku

48 buku

6 buku

3.600.000

6 buku

6 buku

2.510.000

6 buku

6 buku

2.510.000

6 buku

6 buku

2.510.000

6 buku

6 buku

2.510.000

6 buku

Lokasi

20

21

2.090.000.000

27.239.000

10 buku

Rp 19


30 buku

2.090.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

138.556.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

101.904.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

13.640.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

30 buku

1

6

6

3

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran

12 buku

2.500.000

12 buku

2.500.000

12 buku

2.500.000

12 buku

2.500.000

12 buku

2.500.000

60 buku

12.500.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

1

6

6

4

Penyusunan Pelaporan Tersusunnya dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir

12 buku

2.500.000

12 buku

2.003.000

12 buku

2.003.000

12 buku

2.003.000

12 buku

2.003.000

60 buku

10.512.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

1

6

16

1

6

16

1

6

15

4

Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya sinergitas Perencanaan Pembangunan Antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jabar dengan Pemerintah Prov. Jabar

Koordinasai Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah

Terlaksananya Pembangunan Daerah secara sinegris antara Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab/ Kota

Program Pengembangan Data/Informasi

Data/informasi sebagai penunjang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

150.000.000

1 paket

-

-

-

-

150.000.000

400.000.000

150.000.000

1 paket

300.000.000

325.000.000

325.000.000

340.000.000

150.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

1.690.000.000

7

Tujuan Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 1

Sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 2

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Indikator Sasaran - Jumlah hasil penelitian dan pengembangan - Prosentase 3 Data pemanfaatan hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

- Jumlah dan jenis data statistik daerah - Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

Kode

4 1

6

15

1

23

15

1

23

15

2




5

6

7

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan/Inventaris asi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

- Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian -Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian -Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru. -Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID)


Target 8

6 bk. statistik

-Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan -Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) -Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), -Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). -Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. - Suseda - IHK - Eksekutif Summary

Tahun 2012 Rp 9

1 dok

Program Terwujudnya data statistik pengembangan daerah Kabupaten Bandung data/informasi/statisti k daerah 02 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Tahun 2011 Target 10

Tahun 2013 Rp 11

400.000.000

Target 12

300.000.000

Tahun 2014 Rp 13

20 buku

Target 14

325.000.000

Tahun 2015 Rp 15

20 buku


Target 16

325.000.000

Rp 17

20 buku

Target 18

340.000.000

10 buku

10 buku

5 cd

5 cd

1 kali

1 kali

1.150.000.000

6 bk

825.000.000

6 bk

865.000.000

6 bk

880.000.000

6 bk

880.000.000

850.000.000

35 buku

700.000.000

35 buku

725.000.000

35 buku

730.000.000

35 buku

730.000.000



23

15

1

5

15

40 buku

40 buku

40 buku

185 buku

25 buku

40 buku

40 buku

40 buku

40 buku

185 buku

25 buku

40 buku

40 buku

40 buku

40 buku

185 buku

40 buku

40 buku

40 buku

40 buku

160 buku

1

5

15

13 Survey dan pemetaan

Jumlah ketersediaan data peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang

Jumlah


3.735.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

865.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

25 buku 25 buku 50 buku

300.000.000

Program Pemanfaatan Prosentase Implementasi Ruang pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

140 buku

40 buku

04 Pengolahan, updating Tersedianya Buku PDRB dan analisis data PDRB Kabupaten

20

1.690.000.000 Bappeda

Lokasi

4.600.000.000

25 buku

25 buku 25 buku 50 buku

1

Rp 19

60 buku


80

900.000.000

1 dok pemetaan

900.000.000

8.350.140.000

40 buku

125.000.000

-

40 buku

140.000.000

-

40 buku

150.000.000

-

40 buku

150.000.000

160 buku

-

900.000.000

1 dok pemetaan

5.317.723.992

5.595.198.852

5.718.574.065

5.996.206.665

900.000.000 Bappeda

Kabupaten Bandung

30.977.843.574

8

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5




6

7

Tahun 2011 Target 8

Tahun 2012 Rp 9

Target 10

Tahun 2013 Rp 11

Target 12

8.350.140.000

5.317.723.992

-

-

Tahun 2014 Rp 13

Target 14

-

Tahun 2015 Rp 15

5.595.198.852 -

Target 16

Rp 17

5.718.574.065 -


-

Target 18

Rp 19

5.996.206.665 -

-


Lokasi

20

21

30.977.843.574 -

-

9

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidangbidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran,penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


VI- 1

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bappeda Kabupaten Bandung

Target Capaian Setiap Tahun NO

(1)

Indikator

Satuan

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1


Orang

10

10

10

10

10

50

2


%

20

20

20

20

20

100

3


%

20

20

20

20

20

100

4


%

42,11

10,53

21,05

10,53

15,79

100

5

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

%

20

20

20

20

20

100

6

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

%

20

20

20

20

20

100

7

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

%

10

10

20

30

30

100

8


%

20

20

20

20

20

100

9

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Doc

1

1

1

1

1

5

10

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

%

20

20

20

20

20

100

11

Jumlah dan jenis data statistik daerah

Jenis

6

8

10

10

10

44

12

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

%

13,63

18,18

22,73

22,73

22,73

100

13


%

20

20

20

20

20

100


VI- 2

KATA PENGANTAR. Soreang, Desember 2011 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala,

Recommend Documents