KATA PENGANTAR. Soreang, 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2014 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2014. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2014 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 20102015 dan Renstra BAPPEDA 2010-2015. Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang,

2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar …………………………………………………………………………

i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 1.4. Sistematika ………………………………………………………………………

I-1 I-1 I-1 I-3 I-4

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………… 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …………………………………………………………………… 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………… 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………………… 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………….. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan …………………………..

II-1 II-1 II-12 II-12 II-25 II-37

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………… 3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………………….

III-1 III-1 III-3 III-5

BAB IV

PENUTUP ………………………………………………………………….. 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………………………. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……………………………………………….. 4.3. Rencana Tindak Lanjut ………………………………………………………

IV-1 IV-1 IV-1 IV-2

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja BAPPEDA ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014, Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2014 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja BAPPEDA, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra BAPPEDA menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2014 yang disusun ke dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2014, selaras dengan Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015. Selanutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja BAPPEDA dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bandung adalah: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

I-1

Pendahuluan

9. 10. 11.

12.

13. 14.

15.

16. 17.

18.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangun Daerah Tahun 2014 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 11);

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2014, disusun dengan sistimatika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belalang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja 1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2014.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2014

I-2

Pendahuluan

1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2014

I-3

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Recana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2014 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2012 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2010 – 2015, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b. Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2013. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:


II-1


TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 xx

xx

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015

3

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

5

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Target Program/ Keluaran Renja SKPD Tahun 2013

9 100

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Catatan Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

%

Terselenggaranya pendistribusian surat menyurat: xx

xx

1

1

Penyediaan jasa surat menyurat

- Surat Masuk

22.500

Buah

- Surat Keluar

xx

xx

xx

xx

xx

xx

1

1

1

2

8

9

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

xx

xx

1

10

Penyediaan alat tulis kantor

xx

xx

1

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

xx

xx

1

12

xx

xx

1

13

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan

· Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik. · Tersedianya air minum. · Tersedianya jasa telekomunikasi. · Tersedianya jasa internet · Tersedianya jasa petugas kebersihan. · Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan. · Tersedianya jasa servis peralatan kantor. · Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan). · Tersedianya alat tulis kantor · Tersedianya bahan cetakan · Tersedianya hasil Penggandaan

350 5.000

Hok Galon

33

Buah

25

Buah

75,76

2400

20000

Buah

19385

Buah

96,93

1900

70

Hok

70

Surat masuk Surat keluar

Hok

100,00

24

Hok

26,86

%

660

Galon

639

Galon

96,82

998

Hok Galon

1637

94

Galon

32,74

%

60

Bln

12

Bulan

12

Bulan

100,00

12

Bulan

24

Bulan

40,00

%

60

Bln

12

Bulan

12

Bulan

100,00

12

Bulan

24

Bulan

40,00

%

120

BOK

24

BOK

24

BOK

100,00

24

BOK

48

BOK

40,00

%

300

Jenis

44

Jenis

4

Jenis

9,09

40

Jenis

44

Jenis

14,67

%

60

Bok

12

Bok

12

Bok

100,00

12

Bok

24

Bok

40,00

%

60

Bln

12

Bln

12

Bln

100,00

12

Bln

24

Bln

40,00

%

Jenis Jenis

91 24

Jenis Jenis

91 24

Jenis Jensi

100,00 100,00

100 25

Jenis Jenis

38,20 32,67

% %

Lbr

100,00

80000

Lbr

22,75

%

66,67

%

500 150 400.000

Lbr

11000

Lbr

11000

Jenis Jenis Lbr

191 49 91000

· Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

60

jenis

15

jenis

15

jenis

100,00

25

jenis

40

jenis

· Tersedianya Filling Kabinet

20

Buah

0

Buah

0

Buah

0,00

0

Buah

0

Buah


-

%

II-2



Kode

1

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

2 Perlengkapan Kantor

1

1

1

1

14

15

17

18

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


· Tersedianya · Tersedianya · Tersedianya · Tersedianya · Tersedianya Book · Tersedianya · Tersedianya · Tersedianya Ruangan · Tersedianya · Tersedianya

3 Kursi Sofa Lemari Arsip Komputer PC Komputer Note Komputer Tablet Hardisk Eksternal Pendingin Tower Server

· Tersedianya Peralatan Dapur · Tersedianya surat kabar lokal. · Tersedianya Surat Kabar Regional · Tersedianya Surat Kabar Nasional · Tersedianya buku peraturan perundang-undangan · Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai. · Tersedianya makanan dan minuman rapat. · Tersedianya makanan dan minuman tamu · Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara. · Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara



4



Target

5

Realisasi

7



Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Catatan Realisasi Capaian 10=(5+7+9) 0 Buah 0 Buah 2 Buah 10 Unit

Tingkat Capaian

75 5 30 20

Buah Buah Buah Unit

0 0 2 4

6 Buah Buah Buah Unit

0 0 2 4

Buah Buah Buah Unit

8=(7/6) 0,00 0,00 100,00 100,00

0 0 0 6

9 Buah Buah Buah Unit

11 6,67 50,00

12

%

20

Unit

3

Unit

3

Unit

100,00

0

Unit

3

7 10

Unit Unit

2 2

Unit Unit

2 2

Unit Unit

100,00 100,00

0 0

Unit Unit

2 2

Unit

15,00

%

Unit Unit

28,57 20,00

%

10

Unit

2

Unit

2

Unit

100,00

1

Unit

3

Unit

30,00

1 1

Buah Unit

1 1

Buah Unit

1 1

Buah Unit

100,00 100,00

0 0

Buah

1 1

Buah

100,00 100,00

%

90

Jenis

12

Jenis

12

Jenis

100,00

10

Jenis

22

Jenis

24,44

%

3650

Eks

730

Eks

730

Eks

100,00

730

Eks

1460

Eks

40,00

%

1825

Eks

365

Eks

365

Eks

100,00

365

Eks

730

Eks

40,00

%

1825

Eks

365

Eks

365

Eks

100,00

365

Eks

730

Eks

40,00

%

65,56

%

90

Buku

30

Buku

29

Buku

96,67

30

Buah

59

Buah

25.000

Hok

288

Hok

264

Hok

91,67

288

Hok

552

Hok

2,21

%

5.000

Hok

351

Hok

358

Hok

101,99

250

Hok

608

Hok

12,16

%

3.000

Hok

160

Hok

105

Hok

65,63

320

Hok

425

Hok

14,17

%

750

Hok

292

Hok

263

Hok

90,07

200

Hok

463

Hok

61,73

%

250

Hok

22

Hok

22

Hok

100,00

60

Hok

82

Hok

32,80

%

II-3



Kode

1

2

xx

xx

1

20

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah

xx

xx

1

22

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

xx

xx

2

xx

xx

2

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

2

2

4 22

24

6

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

6

6

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

2

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran


3 Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional


4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

1.000

Hok

162

Hok

72

Hok

44,44

225

Hok

297

Hok

29,70

%

25

Kali

5

Kali

5

Kali

100,00

5

Kali

10

Kali

40,00

%

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Terpeliharanya gedung dan halaman kantor · Terpeliharanya kendaraan roda empat. · Terpeliharanya kendaraan roda dua · Tersedianya biaya bahan bakarkendaraan bermotor · Terlaksananya Perpanjangan STNK

%

5

Paket

3

Unit

3

Unit

100,00

%

1

Paket

1

Paket

100,00

1

Paket

2

Paket

40,00

%

45

Unit

10

Unit

10

Unit

100,00

9

Unit

19

Unit

42,22

%

65

Unit

12

Unit

12

Unit

100,00

13

Unit

25

Unit

38,46

%

OB

240

OB

240

OB

100,00

240

OB

480

OB

40,00

%

Unit

22

Unit

15

Unit

68,18

22

Unit

37

Unit

33,64

%

1.200 110

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran · Tersusunnya Dokumen LAKIP · Tersusunnya Dokumen Laporan Tahunan. · Tersusunnya Dokumen Renja · Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja SKPD Triwulanan · Tersusunnya Dokumen Renja · Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester I · Tersusunnya dokumenlaporan keuangan semester II


12

% 50

Eks

8

Eks

8

Eks

100,00

8

Eks

16

Eks

32,00

%

50

Eks

8

Eks

8

Eks

100,00

8

Eks

16

Eks

32,00

%

50

Eks

8

Eks

8

Eks

100,00

8

Eks

16

Eks

32,00

%

50

Eks

8

Eks

8

Eks

100,00

8

Eks

16

Eks

32,00

%

10

Eks

8

Eks

8

Eks

100,00

0

Eks

8

Eks

80,00

%

30

Buku

6

Buku

6

Buku

100,00

6

Buku

12

Buku

40,00

%

30

Buku

6

Buku

6

Buku

100,00

6

Buku

12

Buku

40,00

%

II-4



Kode

1

2

xx

xx

6

3

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

xx

xx

6

4

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1

05

1

05

15

1

05

15

1

05


3 Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Tahun 2012 Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun 2012


4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

60

Buku

12

Buku

12

Buku

100,00

12

Buku

24

Buku

40,00

%

60

Buku

12

Buku

12

Buku

100,00

12

Buku

24

Buku

40,00

%

1

Paket

0

paket

0

paket

0,00

0

paket

0

Paket

24

Eks

6

Eks

6

Eks

100,00

Eks

16

24

Eks

6

Eks

6

Eks

100,00

Eks

24

Eks

6

Eks

6

Eks

100,00

24

Eks

6

Eks

6

Eks

100,00

433 124 103

Buku Buku Buku

-

Buku Buku Buku

-

Buku Buku Buku

0,00 0,00 0,00

Penataan Ruang

15

Program Perencanaan Tata Ruang 13

16

Survey Pemetaan

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak ketiga) Tersusunnya dokumen Fakta dan Analisa RTRW Tersusunnya dokumen Basis Data Tematik Tersusunnya dokumen Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah Tersusunnya dokumen Basis Data Site Plan

10 -

-

Eks

66,67

6

Paket

25,00

Eks

6

Paket

25,00

Eks

6

Paket

25,00

Buku Buku Buku

0 0 0

Buku Buku Buku

Perencanaan Pembangunan

1

06

1

06

15

1

06

15

Program Pengembangan data/informasi

02

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku - Ekonomi - Sosial - Fisik


0 0 0

-

II-5



Kode

1 1

06

15

06

2 Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.


3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian Tersusunnya data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru. Terlaksananya penyampaian informasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen, Pengkajian Pembangunan Daerah (SIMAJID)

1

1

06

06

Program Kerjasama Pembangunan

16

16

04

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah

Prosentase sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah Kabupaten/Kota se Jabar dengan Pemerintah Provinsi · Dokumen SMM ISO 9001: 2008. · Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001:2008. · Biaya koordinasi dan konsultasi/konsolidasi · Data indikator makro dan audio visual dalam media flash. - Tersedianya data kemiskinan - Tersedianya data hasil audit internal - Tersedianya alat ukur - Tersedianya Sertifikasi Dokumen ISO 2008:9001

1

06

16

06

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

- Tersedianya hasil Desk IPM Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga):



4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5

40

Buku

Buku

100,00

20

CD

5

CD

5

CD

100,00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100,00

Buku

-

Buku

-

Buku

0,00

Sertifikat

1

Sertifikat

-

Sertifikat

76

Hok

-

Hok

-

5

Buah

-

Buah

4

Eks

1

4

Eks

1

2

Unit

1 4

40 1

10

Buku

10


9 Buku

20


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

30

Buku

75,00

CD

5

CD

25,00

kali

1

kali

100,00

0

Buku

0

Buku

0,00

1

Sertifikat

1

Sertifikat

Hok

0,00

0

Hok

0

Hok

-

-

Buah

0,00

0

Buah

0

Buah

-

Eks

1

Eks

100,00

0

Eks

1

Eks

25,00

Eks

1

Eks

100,00

0

Eks

1

Eks

25,00

2

Unit

2

Unit

0,00

0

Unit

2

Unit

100,00

Sertifikasi

1

Sertifikasi

0

Sertifikasi

0,00

1

Sertifikasi

1

Sertifikasi

100,00

Eks

1

Eks

1

Eks

100,00

0

Eks

1

Eks

-

-

12

100,00

25,00

II-6



Kode

1


2 · ·

1

06

19

Program perencanaan Pengembangan Kotakota Menengah dan Besar

1

06

19

02

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

1

06

19

03

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

1

06

19

09

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

1

06

21

Program perencanaan pembangunan daerah

3 Proseeding jasa konsultasi


4



Target

5

Realisasi

7


1 1

Dok Paket

-

6 Dok Paket

0 0

Dok Paket

8=(7/6) 0,00 0,00

40

Buku

10

Buku

10

Buku

100,00

40

Buku

10

Buku

10

Buku

100,00

40

Buku

10

Buku

10

Buku

100,00


0 0

9 Dok Paket

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra BAPPEDA Tahun 2013 Catatan Realisasi Capaian 10=(5+7+9) 0 Dok 0 Paket

Tingkat Capaian 11 0,00 0,00

12

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan · Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan.

12

12

12

Buku

22

Buku

55,00

Buku

22

Buku

55,00

Buku

22

Buku

55,00

· Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. · Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan


II-7



Kode

1

2

1

06

21

04

Penetapan RPJPD

1

06

21

06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

1

1

1

1

1

06

06

06

06

06

21

21

21

21

21

07

08

09

10

13

Penetapan RPJMD

Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penetapan RKPD 2012

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan


3 Terselenggaranya pembahasan, penetapan dan publikasi RPJPD (Perda RPJPD 2005-2025) · Terselenggaranya Musrenbang RPJMD · Tersedia Rancangan Awal · Tersedia Rancangan Akhir · Tersusunnya Rancangan RPJMD 2010-2015. · Tersedianya dokumen Perda RPJMD 2010-2015. · Sosialisasi Perda RPJMD 20102015 Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013. · Terlaksananya Bintek Musrenbang Kecamatan. · Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang menghasilkan DSP Kecamatan. · Terlaksananya Forum SKPD I dan II. · Terlaksananya Musrenbang RKPD. · Tersedianya Perbup RKPD Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013 · Tersusunnya Perbup RKPD · Tersusunnya Perbup Perubahan - Terlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun 2013. Tersedianya data kegiatan: · laporan pembangunan perkecamatan.



4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

300

Eks

-

Eks

-

Eks

0,00

0

Eks

0

Eks

-

1

Kali

-

Kali

-

Kali

0,00

0

Kali

0

Kali

-

1.800 300

Eks Eks

-

Eks Eks

-

Eks Eks

0,00 0,00

0 0

Eks Eks

0 0

Eks Eks

-

162

Hok

-

Hok

-

Hok

0,00

0

Hok

0

Hok

-

300

Buku

-

Buku

-

Buku

0,00

300

Kali

-

Kali

-

Kali

0,00

0

1 250

Buku

50

Buku

50

Buku

100,00

Buku Kali Buku

50

300 0 100

Buku Kali Buku

100,00 40,00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100,00

1

Kali

2

Kali

200,00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100,00

1

Kali

2

Kali

200,00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100,00

1

Kali

2

Kali

200,00

1

Kali

1

Kali

1

Kali

100,00

1

Kali

2

Kali

200,00

300

Eks

300

Eks

300

Eks

100,00

300

Eks

600

Eks

200,00

40

Buku

1

Buku

1

buku

100,00

buku

1.200

Buku

300

Buku

300

Buku

100,00

300

buku

600

buku

50,00

600

Buku

150

Buku

150

Buku

100,00

150

buku

300

buku

50,00 25,00

10

11

buku

4

Kali

0

Kali

0

Kali

0,00

1

Kali

1

Kali

33

Eks

-

Eks

-

Eks

0,00

0

Eks

0

Eks

12

27,50

-

II-8



Kode

1

2 daerah


3 · perangkat e-monev Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013 Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2011 Triwulan IV dan Tahun 2012 Triwulan I s/d III Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2011 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 semester I Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 20102015. Tersampaikannya informasi pelaksanaan E-Monev Tersedianya Dokumen Prosiding Sosilisasi E-Monev

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1

06

22

1

06

22

03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1

06

22

04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi


4



Target

1

Paket

-

6 Paket

-

Paket

8=(7/6) 0,00

120

buku

30

buku

30

buku

100,00

240

buku

60

buku

60

buku

100,00

120

buku

30

buku

30

buku

100,00

560

buku

140

buku

140

buku

100,00

120

buku

30

buku

30

buku

100,00

kali

100,00

Buku

100,00

1

5

Realisasi

kali

1

80

Buku

20

125

Buku

25

25

Buku

5

kali Buku

7


1 20


0 30

60

30

140

30

-

9 Paket


Tingkat Capaian

10=(5+7+9) 0 Paket

11 -

buku

60

buku

50,00

buku

120

buku

50,00

buku

60

buku

50,00

buku

280

buku

50,00

buku

60

buku

50,00

kali

1

kali

12

100,00

Buku

20

Buku

25,00

Buku

55

Buku

44,00

Buku

12

Buku

48,00

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan


dok

Buku

25

5

dok

100,00

Buku

100,00

30

7

II-9



Kode

1

1

1

1

1

1

1

06

06

06

06

06

06

2

22

22

06

10

23

23

23

24

03

05

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan


3 -Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa

dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau)

Tersusunnya dokumen Pemetaan Industri Hasil Tembakau

Program perencanaan sosial budaya

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

-Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan -Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan Tersedianya dokumen Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja.


4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5

60

Buku

12

Buku

12

Buku

100,00

40

Buku

10

Buku

10

Buku

100,00

125

Buku

25

buku

25

buku

100,00

40

buku

10

buku

10

buku

100,00

40

buku

10

buku

10

buku

0,00

20

buku

-

buku

-

buku

0,00


9

12

-

-

10

10

-


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

Buku

24

Buku

40,00

Buku

10

Buku

25,00

Buku

25

Buku

20,00

buku

20

Buku

50,00

buku

20

Buku

50,00

buku

0

Buku

12

-

Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan


II-10



Kode

1

1

06

1

23

1

23

1

1

23

23

2

24

04

15

3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup & Pendampingan WISMP.


4


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5

40

buku

10

Buku

10

Buku

100,00

25

Buku

40

Buku

40

Buku

100,00

25

Buku

40

Buku

40

Buku

25

Buku

40

Buku

40

Buku

25

Buku

0

Buku

0

Buku

25

Buku

40

Buku

40

Buku

50

Buku

0

Buku

0

Buku

0,00

140

buku

0

Buku

0

Buku

0,00

160

buku

40

Buku

40

Buku

100,00


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

buku

20

Buku

50,00

40

Buku

80

Buku

320,00

100,00

0

Buku

40

Buku

160,00

100,00

40

Buku

80

Buku

320,00

0,00

0

Buku

0

Buku

100,00

40

Buku

80

Buku

320,00

40

Buku

40

Buku

80,00

buku

35

Buku

25,00

buku

80

Buku

50,00

buku

80

Buku

43,24

40

Buku

80,00

10

12

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

15

15

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan



02

04

Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : · Indeks Pembangunan Manusia (IPM), · Data sosial ekonomi daerah (Suseda), · Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), · Indeks Harga Konsumen (IHK) · Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) · Eksekutif Summary Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu : '-Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) -Eksekutif Summary


185

Buku

40

Buku

40

Buku

100,00

50

Buku

0

Buku

0

Buku

0,00

35 40

40 40

buku

-

II-11


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.


II-13


4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :


II-14


1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

II-15


19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

II-16


a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;


II-17


9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian.


II-18


3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. 4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian. 8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; 9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. 5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

II-19


perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 2) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik. 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

II-20


Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 4) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


II-21


6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugastugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. 4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. 2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah. 4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah. 5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. 6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

II-22


1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan. 4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. 5) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan daerah. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

II-23


5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain: 1. Belum optimalnya waktu di dalam penyusunan perencanaan hal ini diakibatkan BAPPEDA terlalu dalam dilibatkan dalam pembahasan APBD, sebaiknya BAPEDA lebih fokus kepada kegiatan perencanaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi perencana. 2. Penjadualan perencanaan pembangunan tahunan sebaiknya diatur sehingga setiap kegiatan mendapatkan ruang waktu yang cukup dengan bobot produk yang diharapkan. 3. Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya mendapatkan perhatian yang memadai baik itu dari segi jumlah pegawai maupun kualitas SDM pegawai, mengingat krusialnya produk perencanaan yang harus dihasilkan oleh BAPEDA. 4. Sebagai kebutuhan dasar perencanaan, data masih merupakan kendala yang dapat menghambat proses kegiatan perencanaan, untuk itu upaya peningkatan akurasi dan kelengkapan data perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan. 5. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, tertutama pada Kasubag Penyusunan Program, bila dibandingkan dengan Subag Program yang ada di SKPD lain, karena hanya melaksanakan penyusunan program pada SKPD nya, sedangkan Subag Program yang ada di BAPPEDA Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

II-24


melaksanakan penyusunan program tingkat kabupaten, juga halnya pada Bidang Sosial dan Pemerintahan perlu adanya pemisahan menjadi Bidang tersendiri yakni Bidang Sosial dan Bidang Pemerintahan, serta Bidang Statev menjadi Bidang Evaluasi dan Pelaporan, sedangkan untuk Urusan Statistik diharapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan seperti halnya pada Bappeda Provinsi Jawa Barat. 6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 7. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2014 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2014 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:


II-25


TABEL T-VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 xx

x

xx

xx

01

01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran


Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar • Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik • Tersedianya air minum. • Tersedianya jasa telekomunikasi • Tersedianya jasa internet • Tersedianya jasa petugas kebersihan • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

x

xx

01

02

Penyediaan jasa kebersihan kantor x

xx

01

08

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Lokasi

4

Target Capaian Kinerja

5 100

6 749.282.350

%

BAPPEDA Kab Bandung

1900 2400

Surat Masuk Surat Keluar

BAPPEDA Kab Bandung

1 998 12 12

org Galon Bulan Bulan

BAPPEDA Kab Bandung

2 40

orang Jenis


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Sumber Dana 7

Catatan Penting Target Capaian Kinerja

8 100

9 %

10.000.000

APBD Kab Bandung

1900 2400

Surat Keluar Surat Masuk

112.000.000

APBD Kab Bandung

1 998 12 12

Org Galon bulan bulan

APBD Kab Bandung

2 40

Org

50.000.000

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 768.200.000

30.000.000

100.000.000

50.000.000

Jenis

II-28


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

x

xx

01

09

x

xx

01

10

xx

01

11

x

xx

01

12

x

xx

01

xx

01

5 1 12

Org bulan

BAPPEDA Kab Bandung

100

jenis


• Tersedianya bahan cetakan • Tersedianya hasil Penggandaan

BAPPEDA Kab Bandung

25 80.000

jenis lbr

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

BAPPEDA Kab Bandung

25/275

Jns/Satuan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran. Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran.

BAPPEDA Kab Bandung

1

paket

BAPPEDA Kab Bandung

10

Jenis

13

14


4 BAPPEDA Kab Bandung

Penyediaan peralatan rumah tangga x

Lokasi

3 • Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan) • Tersedianya alat tulis kantor


x





Sumber Dana 7 APBD Kab Bandung


8 1 12

9 Org


bulan

121.082.350

APBD Kab Bandung

40.000.000

APBD Kab Bandung

25 80000

10.000.000

APBD Kab Bandung

25/275

105.000.000

APBD Kab Bandung

1

Paket

100.000.000

3.200.000

APBD Kab Bandung

10

Jenis

3.200.000

100

jenis barang

jenis

130.000.000

40.000.000

lembar jenis/satuan

10.000.000

II-29



Kode

1

x

xx

2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 01

15


x

xx

01

17

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

x

xx

01

18


3 - Tersedianya surat kabar lokalTersedianya Surat Kabar RegionalTersedianya Surat Kabar NasionalTersedianya buku peraturan perundangundangan • Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Lokasi



5 2111

JenisJenisJenisPaket

BAPPEDA Kab Bandung

288 250 320

Hok Hok Hok

BAPPEDA Kab Bandung

200 60

Hok Hok






8 21 1 1

9 Jenis JenisJenisPaket


30.000.000

APBD Kab Bandung

288 250 320

Hok Hok Hok

30.000.000

APBD Kab Bandung

200 60

Hok Hok

180.000.000

180.000.000

II-30



Kode

1

x

xx

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah 01

20

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah x

xx

01

xx

xx

02

x

xx

02

05

xx

02

22

x

x

xx

02

xx

xx

03

22

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

24

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Program peningkatan disiplin aparatur


Lokasi


3 Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran


5 255

Hok

BAPPEDA Kab Bandung

5

kali

Tersedianya kendaraan operasional roda dua Terpeliharanya gedung dan halaman kantor - Terpeliharanya kendaraan roda empat - Terpeliharanya kendaraan roda empat Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung

100

BAPPEDA Kab Bandung


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6

%

30.000.000

10.000.000



APBD Kab Bandung


8 225

5

580.000.000

-

-

1

paket

9 13

Unit Unit

200.000.000 380.000.000

9 Hok

10 35.000.000

kali

10.000.000

%

-

4

APBD Kab Bandung APBD Kab Bandung

1 9 13


Unit paket unit unit

600.000.000

100.000.000 120.000.000 380.000.000

58.000.000

II-31



Kode

1 xx

xx

03

02

xx

xx

03

05

xx

xx

06

2 Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan disiplin aparatur


3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.


Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran



Lokasi

4 BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung


%

10

Buku

10

Buku

10

10

Buku

6

buku

BAPPEDA Kab Bandung

6

Buku

6

Buku


BAPPEDA Kab Bandung

12

Buku


BAPPEDA Kab Bandung

12

Buku

1

05

Jumlah 1 Penataan Ruang


Buku

Buku



%

10


04

21.000.000

Buku

02

06

10

Stel

10

06

xx

APBD Kab Bandung

10 37.000.000

Buku

xx

x

135.000.000

100

6.000.000

APBD Kab Bandung

4.000.000

APBD Kab Bandung

12

4.000.000

APBD Kab Bandung

12

6


9 Stel

Buku

x

03

8

10

01

06

7

149.000.000

06

xx

6


60

xx

x

Sumber Dana

Catatan Penting

60

x



5

100

BAPPEDA Kab Bandung


149.000.000

135.000.000

6.000.000

buku buku

4.000.000

buku

4.000.000

1.478.282.350

1.575.200.000

525.000.000

525.000.000

II-32



Kode

1 1

05

2 Program Perencanaan Tata Ruang

15

Revisi rencana tata ruang 1

05

1

06

1

06

15

11

Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi

15

1

06

15

1

06

19

06

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.



Lokasi

3

4


5

6 525.000.000

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang Jumlah dokumen hasil Review RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027

Prosentase pemanfatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap

Kab. Bandung

Kabupaten Bandung



10

20

Buku

Buku

525.000.000


Sumber Dana 7

APBD Kab Bandung


8

9

10

Buku


525.000.000

3.700.000.000

4.400.000.000

325.000.000

325.000.000

325.000.000

340.000.000

APBD Kab Bandung

20

Buku

325.000.000

340.000.000

II-33


Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Kode

1



2

3 Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

4

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

Kabupaten Bandung

12

Kabupaten Bandung

12

Kabupaten Bandung

12

1

06

19

02


1

06

19

03


1

06

19

09


Lokasi



5

Buku



Sumber Dana

6

7



9

10

Buku

125.000.000

Buku

45.000.000

Buku

170.000.000

8

125.000.000

APBD Kab Bandung

12

45.000.000

APBD Kab Bandung

12

170.000.000

APBD Kab Bandung

12

Buku

Buku

II-34



Kode

1 1

06

2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

20

1

06

20

1

06

21

01

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RPJMD 1

06

21

05


Lokasi

3

4

5


Paket

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana -Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan. -Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. -Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2015-2020


1

100.000.000

1.495.000.000

Kabupaten Bandung



Sumber Dana 7

APBD Kab Bandung


8

9

Paket


100.000.000

1

2.095.000.000

250.000.000

II-35



Kode

1

1

1

06

06

21

21

06

21

3 - Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RPJMD.

4 Kabupaten Bandung

Penetapan RPJMD

-Tersedianya Perda RPJMD 2015-2020 beserta lampirannya -Terlaksananya penyampaian informasi RPJMD 2015-2020 Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013. - Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013. - Tersedianya Sistem RKPD Online. -Tersedianya Perbup RKPD 2013 beserta lampirannyaTersedianya Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannyaTerlaksananya penyampaian informasi RKPD

Kabupaten Bandung

06

07

08

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1

06

21

09

Penetapan RKPD

1

06

21

10

Lokasi

2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Penyusunan rancangan RKPD 1



5

50

Kabupaten Bandung

10

buku

1

Paket



Sumber Dana

6

7


8

300 1

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung


Buku 65.000.000

APBD Kab Bandung

50

750.000.000

APBD Kab Bandung

10

130.000.000

APBD Kab Bandung

3001501

bukubukuKali 3001501


9

10 230.000.000

Eks Kali

120.000.000

Buku

65.000.000

buku

750.000.000

bukubukuKali

130.000.000

II-36



Kode

1

2

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1

06

21

13


Lokasi

3 Tahun 2013.

-Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013. -Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2012 Triwulan IV dan Tahun 2013 Triwulan I s/d III -Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 -Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2013 semester I -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra

4

Kabupaten Bandung



5

30

Buku

60



Sumber Dana

6

7



9

10

8

30

Buku

Buku

60

Buku

30

Buku

30

Buku

140

Buku

140

Buku

30

Buku

30

Buku

550.000.000

APBD Kab Bandung

Catatan Penting

550.000.000

II-37



1

1

06

22

1

06

22



2

3 SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015.


03


Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan Tersusunnya dokumen kajian green economy kabupaten bandung

Lokasi

4


5

100

Kabupaten Bandung


%


Sumber Dana

6

7

900.000.000

Buku 30


300.000.000



9

10

8

100

APBD Kab Bandung

%

Buku

900.000.000

300.000.000

30

II-38



Kode

1 1

06

22

04

1

06

22

09

1

06

23


Lokasi

2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

4 Kabupaten Bandung

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

-Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

Kabupaten Bandung




5


7

12

12

Buku

Buku

350.000.000

250.000.000

Buku



APBD Kab Bandung


8 7

12

12

500.000.000


9 Buku

10 350.000.000

Buku

250.000.000

Buku

500.000.000

II-39



1 1

1

06

06

23

24

03



2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

3 -Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan -Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Lokasi

4 Kabupaten Bandung



5


10

10

100

buku

500.000.000

buku

%




8 10

10

140.000.000

100

9 buku


buku

%

140.000.000

II-40



1 1

06

24

1 1

23 23

15

1

23

15

04



2 Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.

Lokasi

4 Kabupaten Bandung


5

6 10

buku

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 02



140.000.000




8 10

9 buku

1.130.000.000 1.130.000.000

-Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan -Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). -Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), -Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). -Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan

Kabupaten Bandung


35

Buku

40

Buku

40

10 140.000.000

1.130.000.000 1.130.000.000

35

Buku

40

Buku

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

730.000.000


APBD Kab Bandung

730.000.000

II-41



Kode

1 1

23

2 15

04

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB


Lokasi

3 Pembangunan. Tersedianya Buku PDRB Kabupaten

4 Kabupaten Bandung

Jumlah 2 Jumlah Total



5

40

buku



Sumber Dana

6

7

400.000.000 5.455.000.000 6.933.282.350

APBD Kab Bandung



9

10

buku

400.000.000

8

40

6.055.000.000 7.630.200.000

II-42


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2014 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015. Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2014 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2014. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2014 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2014, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.


II-37

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2014 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2014. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1. Kebijakan Nasional BAPPEDA Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dengan Visi “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional” yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Memperhatikan Visi dan Misi BAPPEDA tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

III-1


serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk dalam prioritas nasional Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; 2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; 3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s) 4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; 5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 3.1.2. Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di BAPPEDA yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

III-2


pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Bappeda diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Misi BAPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013, yaitu: Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional 2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. 2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. 3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran 4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 6. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan 7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah 8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku 9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tujuan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran


III-3


Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Meningkatnya ketepatan waktu Prosentase ketepatan waktu Produk Perencanaan dan penyusunan dokumen penyusunan dokumen Evaluasi Pembangunan. perencanaan perencanaan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Meningkatnya ketersesuaian dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah

Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Prosentase pelayanan perkantoran

Meningkatnya kesesuaian data hasil penelitian dan pengembangan

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

pemenuhan administrasi

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

3.2. Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2014, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2012, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bappeda, dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

III-4


A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp 3.293.451.390,00 terdiri dari: 1) Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 2.445.794.000,00 2) Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp 847.757.390,00 B. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 Kegiatan ini menghasilkan terkendalinya surat masuk dan surat keluar serta terdistribusikannya surat menyurat (Sebanyak 1900 surat keluar, 2400 surat masuk). b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 112.000.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan untuk:  Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik sebanyak 1 orang  Tersedianya jasa air minum sebanyak 998 galon  Terselenggaranya jasa komunikasi melalui telepon selama 12 bulan  Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet selama 12 bulan c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor dalam rangka pemeliharaan halaman kantor dan taman sebanyak 2 orang, serta penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta bahan bakar mesin pembabat rumput sebanyak 40 jenis untuk satu tahun anggaran. d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 28.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya sebanyak 1 orang serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut selama 12 bulan. e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 121.082.350,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan Alat Tulis Kantor sebanyak 100 jenis untuk satu tahun anggaran. f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan barang cetakan kantor yang terkait dengan administrasi perkantoran sebanyak 25 jenis dan biaya penggandaan sebanyak 80000 lembar. g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan alat listrik dan peralatan elektronik dalam rangka meningkatkan pelayanan perkantoran sebanyak 25 jenis. h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 105.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun anggaran. i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.200.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pengadaan peralatan rumah tangga sebanyak 10 jenis. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

III-5


j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00. Kegiatan ini untuk membiayai langanan bulanan surat kabar lokal 2 jenis, surat kabar regional 1 jenis, surat kabar nasional 1 jenis dan pengadaan buku perundang-undangan sebanyak 1 paket. k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 180.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa dan kecamatan. n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan peringatan hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan halaman, taman kantor serta perbaikan gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 380.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 9 unit untuk kendaraan roda empat dan 13 unit kendaraan roda dua, belanja bahan bakar serta belanja perpanjangan STNK kendaraan operasional kantor. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 135.000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2013, dan Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2015 dan Laporan Triwulanan. b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Keuangan semester I dan II Tahun 2014. c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.000.000,00 Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2014. d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


III-6


C.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2014. Belanja Langsung Urusan Program  Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 1) Survey dan Pemetaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 525.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Review Rencana Tata Ruang Kabupaten Bandung.  Perencanaan Pembangunan a) Program Pengembangan Data Informasi 1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 325.000.000,00,. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan data penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. b) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan dokumen perencanaan transportasi. 2) Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana. 3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan. c) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00. Kegiatan ini dalam rangka peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 65.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015. 2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 750.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Bintek Musrenbang Tk kecamatan, Penyusunan Daftar Skala Priorias Program/Kegiatan Tingkat Kecamatan, Musrenbang Kecamatan, Melaksanakan forum SKPD, melaksanakan musrenbang Tk kabupaten dan Penyusunan RKPD Tahun 2015. 3) Penetapan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.000.00,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Perbup RKPD Tahun 2015, Perbup RKPD Perubahan Tahun 2014


III-7


4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 550.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2014 dengan RKPD Tahun 2014, penyusunan Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2013 Triwulan IV dan Tahun 2014 Triwulan I s/d III, penyusunan laporan pelaksanaan monitoring tahun 2013, penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2013 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2014 semester I dan penyusunan dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015. e) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan kajian green economy kabupaten bandung. 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 350.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan. 3) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung dan Penyusunan Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa. f) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 500.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan. g) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 140.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.  Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 730.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan Penyusunan data profil dan informasi kegiatan perkecamatan, penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penyusunan buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), penyusunan buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penyusunan buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2014

III-8


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan penyusunan data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).


III-9


TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

xx

xx

01

x

xx

01

x

x

xx

xx

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01


02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor


3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dengan pembuatan surat keluar • Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik • Tersedianya air minum. • Tersedianya jasa telekomunikasi • Tersedianya jasa internet • Tersedianya jasa petugas kebersihan • Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.


Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5



Sumber Dana

6

7

100

%

749.282.350

BAPPEDA Kab Bandung

1900 2400

Surat Masuk Surat Keluar

10.000.000

BAPPEDA Kab Bandung

1 998 12 12

org Galon Bulan Bulan

BAPPEDA Kab Bandung

2 40

orang Jenis



9

10

8 100

%

768.200.000

APBD Kab Bandung

1900 2400

Surat Keluar Surat Masuk

30.000.000

112.000.000

APBD Kab Bandung

1 998 12 12

Org Galon bulan bulan

100.000.000

50.000.000

APBD Kab Bandung

2 40

Org Jenis

50.000.000

III-11

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

x

xx

2

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


3 • Tersedianya jasa servis peralatan kantor • Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan)

Lokasi




Sumber Dana

6

7

APBD Kab Bandung

4

5

BAPPEDA Kab Bandung

1 12

Org bulan

28.000.000

x

xx

01

10


• Tersedianya alat tulis kantor

BAPPEDA Kab Bandung

100

jenis

121.082.350

APBD Kab Bandung

x

xx

01

11


• Tersedianya bahan cetakan • Tersedianya hasil Penggandaan

BAPPEDA Kab Bandung

25 80.000

jenis lbr

40.000.000

APBD Kab Bandung

x

xx

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik

BAPPEDA Kab Bandung

25/275

Jns/Satuan

10.000.000

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran.

BAPPEDA Kab Bandung

1

paket

14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun anggaran.

BAPPEDA Kab Bandung

10

Jenis

x

x

xx

xx

01

01




9

10

8

1 12

Org

30.000.000

bulan

100

jenis barang

130.000.000

25

jenis

80000

lembar

APBD Kab Bandung

25/275

jenis/satuan

10.000.000

105.000.000

APBD Kab Bandung

1

Paket

100.000.000

3.200.000

APBD Kab Bandung

10

Jenis

3.200.000

40.000.000

III-12

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Kode

1

x

x

x

xx

xx

xx

01

01

01

15

17

18



2

3 - Tersedianya surat kabar lokalTersedianya Surat Kabar RegionalTersedianya Surat Kabar NasionalTersedianya buku peraturan perundangundangan • Tersedianya makanan dan minuman harian Pegawai. • Tersedianya makanan dan minuman rapat. • Tersedianya makanan dan minuman tamu • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara • Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Lokasi


4

5

BAPPEDA Kab Bandung

2 1 1 1

Jenis Jenis Jenis Paket

BAPPEDA Kab Bandung

288 250 320

Hok Hok Hok

BAPPEDA Kab Bandung

200 60

Hok Hok



Sumber Dana

6

7

20.000.000

APBD Kab Bandung

30.000.000

180.000.000

APBD Kab Bandung



9

10

8

2 1 1 1

Jenis Jenis Jenis Paket

288

Hok

250

Hok

320

Hok

200

Hok

APBD Kab Bandung

20.000.000

30.000.000

180.000.000

60

Hok

III-13


1



2

3 Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Terlaksananya keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional

x

xx

01

20

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah

x

xx

01

22

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

xx

xx

02

x

xx

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

x

xx

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

x

xx

02

xx

xx

03

xx

xx

03

02

Lokasi




Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Sumber Dana

6

7



9

10

4

5

BAPPEDA Kab Bandung

255

Hok

30.000.000

APBD Kab Bandung

225

Hok

35.000.000

BAPPEDA Kab Bandung

5

kali

10.000.000

APBD Kab Bandung

5

kali

10.000.000

100

%

580.000.000

%

600.000.000

BAPPEDA Kab Bandung

-

-

-

-

4

Unit

100.000.000

BAPPEDA Kab Bandung

1

paket

200.000.000

APBD Kab Bandung

1

paket

120.000.000

BAPPEDA Kab Bandung

9 13

Unit Unit

380.000.000

APBD Kab Bandung

unit unit

380.000.000

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Tersedianya kendaraan operasional roda dua Terpeliharanya gedung dan halaman kantor - Terpeliharanya kendaraan roda empat - Terpeliharanya kendaraan roda empat



8

9 13

BAPPEDA Kab Bandung


BAPPEDA Kab Bandung

58.000.000

60

Stel

37.000.000

III-14


Kode

1 xx

xx

x

x

xx

xx

xx

xx

2 03

05


06

06

06


01

02



x

xx

06

03


x

xx

06

04


1

05

1

05


3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

15

4


Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang




Sumber Dana

6

7

BAPPEDA Kab Bandung


Jumlah 1 Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Lokasi


100

%

10

Buku

10

Buku

10

Buku

10

Buku

6

Buku

6

Buku

BAPPEDA Kab Bandung

12

Buku

4.000.000

BAPPEDA Kab Bandung

12

Buku

4.000.000

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

149.000.000

135.000.000

6.000.000

APBD Kab Bandung

APBD Kab Bandung



9

10

8 60

Stel

21.000.000

100

%

149.000.000

10

Buku

10

Buku

10

Buku

10

Buku

6

buku

135.000.000

6.000.000 6

buku

APBD Kab Bandung

12

buku

4.000.000

APBD Kab Bandung

12

buku

4.000.000

1.478.282.350 525.000.000

1.575.200.000 525.000.000

525.000.000

525.000.000

III-15


Kode

1 1

05

1

06

1

1

1

06

06

06

2 15

11

Revisi rencana tata ruang


Lokasi


3

4

5

Jumlah dokumen hasil Review RTRW Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027

Kab. Bandung

10

Buku

Perencanaan Pembangunan

15

Program Pengembangan data/informasi

Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah

15

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian


Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

19

06


Kabupaten Bandung

20

Buku



Sumber Dana

6

7

525.000.000

APBD Kab Bandung



9

10

8 10

Buku

525.000.000

3.700.000.000

4.400.000.000

325.000.000

325.000.000

325.000.000

340.000.000

APBD Kab Bandung

20

Buku

325.000.000

340.000.000

III-16


1



2

3 Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

1

06

19

02


1

06

19

03


1

06

19

09


1

1

06

06

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

01

Lokasi




Sumber Dana

6

7



9

10

4

5

Kabupaten Bandung

12

Buku

125.000.000

APBD Kab Bandung

12

Buku

125.000.000

Kabupaten Bandung

12

Buku

45.000.000

APBD Kab Bandung

12

Buku

45.000.000

Kabupaten Bandung

12

Buku

170.000.000

APBD Kab Bandung

12

Buku

170.000.000

8

100.000.000

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


1

Paket

100.000.000

100.000.000

APBD Kab Bandung

1

Paket

100.000.000

III-17


1

1

06

21

1

06

21

1

1

06

06

21

21



2

3 -Presentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang dianggarkan. -Persentase capaian kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan. -Persentase ketepatan waktu penyelesaian Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2015-2020

Program perencanaan pembangunan daerah

05

06

07

Penyusunan rancangan RPJMD

Lokasi 4




Sumber Dana

6

7



9

10

8

1.495.000.000

2.095.000.000

Kabupaten Bandung

250.000.000

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

- Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RPJMD.

Kabupaten Bandung

230.000.000

Penetapan RPJMD

-Tersedianya Perda RPJMD 2015-2020 beserta lampirannya -Terlaksananya penyampaian informasi RPJMD 2015-2020

Kabupaten Bandung


300 1

Eks Kali

120.000.000

III-18


1

1

1

1

06

06

06

21

21

21

08

09

10



2

3 Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013. - Tersedianya dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013. - Tersedianya Sistem RKPD Online. -Tersedianya Perbup RKPD 2013 beserta lampirannyaTersedianya Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannyaTerlaksananya penyampaian informasi RKPD Tahun 2013.

Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penetapan RKPD


Lokasi


4

5

Kabupaten Bandung

50

Buku

10

buku

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

1

Paket

300 150 1

buku buku Kali

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting


Sumber Dana



6

7

9

10

65.000.000

APBD Kab Bandung

50

Buku

65.000.000

750.000.000

APBD Kab Bandung

10

buku

750.000.000

130.000.000

APBD Kab Bandung

300 150 1

Buku Buku Kali

130.000.000

8

III-19


1

1

1

06

06

21

22

13



2

3 -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013. -Tersedianya Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan Tahun 2012 Triwulan IV dan Tahun 2013 Triwulan I s/d III -Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring tahun 2012 -Tersedianya laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2012 dan laporan evaluasi hasil pembangunan tahun 2013 semester I -Tersedianya dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015. Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Ekonomi Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah



Lokasi 4

Kabupaten Bandung




Sumber Dana

6

7



9

10

8

30

Buku

30

Buku

60

Buku

60

Buku

30

Buku

30

Buku

140

Buku

140

Buku

30

Buku

30

Buku

100

%

100

%

550.000.000

900.000.000

APBD Kab Bandung

550.000.000

900.000.000

III-20


Kode

1 1

1

1

1

06

06

06

06

2 22

22

22

23

03

04

09




Sumber Dana

6

7



9

10

4

5


Tersusunnya dokumen kajian green economy kabupaten bandung

Kabupaten Bandung

30

Buku

300.000.000

APBD Kab Bandung

30

Buku

300.000.000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan

Kabupaten Bandung

7

Buku

350.000.000

APBD Kab Bandung

7

Buku

350.000.000

12

Buku

12

Buku

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah


3

Lokasi


-Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung -Tersusunnya Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan Pembangunan Kesos dan Pemerintahan Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan


Kabupaten Bandung

250.000.000 12

Buku

100

%

500.000.000

8

APBD Kab Bandung

250.000.000 12

Buku

100

%

500.000.000

III-21


1

1

06

23

1

06

24

1

06

24

03



2

3 -Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan -Tersusunnya Pagu Indikatif Kewilayahan Prosentase Kesesuaian Program/Kegiatan Lingkup Perencanaan pembangunan Fisik Yang Direncanakan Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarakan Tersedianya dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

04

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan


Lokasi 4

Target Capaian Kinerja 5 10


Sumber Dana

6

7

buku

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Catatan Penting Target Capaian Kinerja


9

10

8 10

500.000.000

10

buku

100

%

140.000.000

10

buku

140.000.000

buku

APBD Kab Bandung

APBD Kab Bandung

500.000.000

10

buku

100

%

140.000.000

10

buku

140.000.000

III-22


1 1

23

1

23

1

1

23

23

15


2

3

Lokasi 4


Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

15

15


02

04


Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Jumlah 2 Jumlah Total

-Tersedianya data profil dan informasi kegiatan perkecamatan -Tersusunnya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). -Tersusunnya buku Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), -Tersusunnya buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). -Tersusunnya buku Data Pokok Perencanaan Pembangunan. Tersedianya Buku PDRB Kabupaten


Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung



Sumber Dana

6

7



9

10

8

1.130.000.000

1.130.000.000

1.130.000.000

1.130.000.000

35

Buku

35

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

Buku

40

buku

40

buku

730.000.000

400.000.000 5.455.000.000 6.933.282.350

APBD Kab Bandung

APBD Kab Bandung

730.000.000

400.000.000 6.055.000.000 7.630.200.000

III-23

Pentup

BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2014 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA BAPPEDA Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2015 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. RENJA BAPPEDA tahun 2014, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. 2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 3. penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2013 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepahamana. 4. Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN. 5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas). 6. RENJA BAPPEDA Tahun 2014, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.


IV-1

Penutup

4.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. 2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan. 3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. 4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 5. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. 6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. 7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna. 8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.


IV-2

KATA PENGANTAR. Soreang, 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Recommend Documents