L A K I P BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

LAKIP–2015

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016

PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2016

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban Bappeda OKU TIMUR kepada Bupati OKU TIMUR dan publik tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sekaligus memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Bagi Bappeda Kabupaten OKU TIMUR, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah yang kesepuluh. Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu masukan, kritik maupun saran akan dipergunakan untuk perbaikan dan penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di masa mendatang dengan tetap dalam koridor Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Kepada Tim Penyusun serta pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kerja keras dan kerja sama saudara dengan harapan kerja keras kita ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR di masa mendatang, Amin.

Martapura,

Februari 2016

Kepala Bappeda Kab. OKU TIMUR,

Ir. Ridwan Abubakar, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19580827 199003 1 001

LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2014

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya

perwujudan

dari

mempertanggungjawabkan

kewajiban

kinerja

instansi

penyelenggaraan

pemerintah

untuk

Pemerintahan

kepada

masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya

untuk

menampilkan

keberhasilan-keberhasilan

dan

menemukan

kelemahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan

efisiensi,

efektifitas,

produktifitas

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk kepedulian

Pimpinan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR dan seluruh

aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR untuk menyesuaikan diri dengan era perubahan guna mendorong terwujudnya Good Governance di Indonesia. Akuntabilitas merupakan

Kinerja

kewajiban

Instansi

Bappeda

Bappeda Kabupaten

Kabupaten OKU

OKU

TIMUR

TIMUR sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten OKU TIMUR 2010 - 2015 yang dilakukan secara periodik. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda OKU TIMUR Tahun 2015, metode yang digunakan untuk pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan antara kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegitan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi organisasi Bappeda Kabupaten OKU TIMUR.


iii

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappeda (LAKIP) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2014 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik, sebagai berikut : a. Hasil analisa terhadap sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015 adalah rata-rata tingkat capaian kinerja 89,89 %. b. Hambatan/kendala yang dihadapi antara lain adalah : -

Alokasi Uang Persediaan (UP) untuk Bappeda Kabupaten OKU TIMUR masih belum mencukupi untuk membackup kegiatan rutin dan kegiatan.

-

Terbatasnya alokasi dana yang dikelola Bappeda Kabupaten OKU TIMUR untuk melaksanakan kegiatan selama 1 tahun.

-

Alokasi dana anggaran 2015 belum seluruhnya dapat dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

-

Terlambatnya pencairan dana sehingga sedangkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang terbatas.

Untuk

mengatasi

dan

mengantisipasi

hambatan/kendala

tersebut,

Bappeda Kabupaten OKU TIMUR mengambil langkah-langkah, antara lain, melakukan analisis perencanaan yang lebih akurat dengan mempertimbangkan faktor alam dan survey pendahuluan, memantapkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi/pihak lain terutama masyarakat dan aparatur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, mengoptimalkan upaya peningkatan profesionalisme aparat

dan pihak yang terkait dengan kegiatan

secara terencana terkoordinir dan terevaluasi, perlunya peningkatan infrastruktur yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Akuntabilitas kinerja instansi keuangan Tahun 2015 ditunjukkan dari sisi penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu Pagu Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 1.908.112.600,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.715.195.512,- atau sebesar 89,89 %.


iv

Keberhasilan pencapaian tingkat sasaran strategik Tahun 2015 ini secara langsung dan tidak langsung telah mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR secara makro.

Martapura,

Februari 2016

Kepala Bappeda Kab. OKU TIMUR,

Ir. Ridwan Abubakar, M.M Pembina Utama Muda NIP. 19580827 199003 1 001


v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .................................................................................................i KATA PENGANTAR ..............................................................................................ii IKHTISAR EKSEKUTIF .........................................................................................iii DAFTAR ISI ...........................................................................................................vi BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .........................................................................1 1.2. Maksud dan Tujuan ..................................................................2 1.3. Dasar Hukum ...........................................................................3 1.4. Sistematika Penyusunan ..........................................................3

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

BAB III

BAB IV

2.1.

Visi dan Misi ..........................................................................5

2.2.

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan ....................6

2.3.

Rencana Kinerja ..................................................................11

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.

Pengukuran Kinerja Tahun 2014 .........................................14

3.2.

Analisis Kinerja Tahun 2014 ................................................15

3.3.

Analisis Keuangan Tahun 2014 ...........................................32

PENUTUP 4.1.

Kesimpulan ..........................................................................33

4.2.

Pemecahan Masalah ...........................................................34

LAMPIRAN Formulir Renstra Bappeda Kab. OKU TIMUR Tahun 2010 – 2015 Struktur Organisasi Bappeda Kab. OKU TIMUR


vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang LAKIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah. LAKIP juga merupakan perwujudan kewajiban

suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau/pun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sistem

pengukuran

kinerja

adalah

proses

sistematis

dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pemerintah Kabupaten OKU TIMUR yang bisa dicapai pada saat akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para Stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).


BAB I

Hal. 1

1.2

Maksud dan Tujuan 1.2.1 Tujuan Lakip Adapun tujuan LAKIP sebagai berikut : a. Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah (unit lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi/stakeholder). b. Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah). c. Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam

mencapai

penghematan,

efisiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi. 1.2.2 Fungsi Lakip Adapun fungsi LAKIP sebagai berikut : a. Media pertanggungjawaban kepada publik b. Media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif c. Umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak – pihak terkait d. Alat perbaikan manajemen kepemerintahan di lingkungan instansi pemerintah 1.2.3 Manfaat Lakip Adapun manfaat LAKIP sebagai berikut : a. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat & lingkungannya. b. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. c. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance). d. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.


BAB I

Hal. 2

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Bappeda Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 

Aspek

akuntabilitas

menjadikan LAKIP

kinerja

bagi

keperluan

eksternal

organisasi,

sebagai sarana pertanggungjawaban Bappeda

Kabupaten OKU TIMUR atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2015. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2015. 

Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2015 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda Kabupaten OKU TIMUR bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3

Dasar Hukum Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten OKU TIMUR : 1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4

Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014 adalah sebagai berikut : BAB 1. PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan tujuan, dasar hukum dan sistematika penulisan.


BAB I

Hal. 3

BAB 2.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Pada bab ini diuraikan tentang visi dan misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan serta rencana kinerja.

BAB 3.

AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis kinerja dan analisis keuangan.

BAB 4.

PENUTUP Kesimpulan dan Pemecahan Masalah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Matrik Renstra Bappeda Kab. OKU TIMUR 2010-2015



Struktur Organisasi


BAB I

Hal. 4

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan tentang

pernyataan Visi dan Misi Bappeda

Kabupaten OKU TIMUR, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Program yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kabupaten OKU TIMUR 2010-2015. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dari kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

2.1.

Visi dan Misi 2.1.1. Uraian Visi Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk 5 (lima) tahun ke depan (2010-2015) Visi tersebut adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang inovatif, aspiratif dan akuntabel di dukung aparatur yang profesional.” Dari pernyataan visi di atas, ada tiga hal yang harus digaris bawahi, yakni aspiratif, akuntabel dan prifesional. Pengertian ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:  Inovatif berarti perencanaan pembangunan harus selalu membuat terobosan-terobosan

dengan

melakukan

kajian-kajian

untuk

pembangunan yang berkelanjutan.  Aspiratif berarti perencanaan pembangunan harus berlandaskan pada keinginan masyarakat. Dengan kata lain, pola perencanaan harus “bottom up”.


BAB II

Hal.

5

 Akuntabel berarti setiap perencanaan pembangunan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan pada publik.  Profesional berarti proses perencanaan pembangunan harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dengan kata lain aparatur yang menjalankan perencanaan harus menguasai bidangnya. 2.1.2. Uraian Misi Misi Bappeda merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk pelayanan, nilainilai yang dianut serta cita-cita dimasa mendatang. Misi tersebut adalah: 1.

Melaksanakan aspirasi

perencanaan

masyarakat

dengan

pembangunan berpedoman

sesuai pada

dengan kebijakan

pemerintah 2.

Melaksanakan pengendalian sasaran dan melakukan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

2.2.

Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan 2.2.1. Uraian Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini tidak hanya dinyatakan dalam bentuk a. Misi Pertama: Melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah. Tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan


BAB II

Hal.

6

pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. b. Misi Kedua Melaksanakan pengendalian sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Tujuan : Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan). 2.2.2. Uraian Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Bappeda dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang

indikator

pencapaian

sasaran

sasaran

untuk

yaitu

ukuran

diwujudkan

tingkat

keberhasilan

pada

implementasi

program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian target. 1. Tujuan Pertama Mewujudkan perencanaan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sasaran :  Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.  Terwujudnya

dokumen-dokumen

perencanaan

berdasarkan

sistem dan pola pembangunan berjangka.  Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan secara lengkap dan akurat.


BAB II

Hal.

7

 Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat.  Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan

pada

sistem

dan

mekanisme

pembangunan

partisifatif dan berkelanjutan. 2. Tujuan Kedua Terselenggaranya pelaksanaan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (dokumen-dokumen perencanaan). Sasaran :  Terwujudnya

optimalisasi

proses

penyusunan

Program

pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien.  Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja 2.2.3. Uraian Kebijakan Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan

untuk

dijadikan

pedoman

dan

petunjuk

dalam

pengembangan atau pelaksanaan program dan kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dalam pencapaian visi dan misi Bappeda OKU TIMUR.

1. Sasaran Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.


BAB II

Hal.

8

Kebijakan :  Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU TIMUR sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.  Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi.  Melakukan Sosialisasi kebijakan dan Rencana Tata Ruang baik RTRW maupun RDTR. 2. Sasaran Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka. Kebijakan :  Menyusun pedoman, acuan dan monitoring bagi SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan.  Menyusun perencanaan pembangunan secara komprehensif pada tiap tahapan dan jangka pembangunan sesuai dengan prioritas.  Mengoptimalkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber potensi daerah.  Menyusun perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya. 3. Sasaran Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan secara lengkap dan akurat. Kebijakan :  Mengoptimalkan pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR. 4. Sasaran Terciptanya kerjasama pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan

pihak

lain

dalam

rangka

menunjang

pengembangan

pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR serta meningkatnya perekonomian masyarakat.


BAB II

Hal.

9

Kebijakan :  Mewujudkan peran aktif Bappeda dalam menarik investasi swasta

dalam

rangka

pengembangan

pembangunan

di

Kabupaten OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat. 5. Sasaran Terwujudnya Program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Kebijakan :  Mengoptimalkan program pembangunan di wilayah strategis dan cepat tumbuh.  Mengoptimalkan program pembangunan di wilayah perbatasan. 6. Sasaran Terwujudnya

optimalisasi

proses

penyusunan

Program

pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien. Kebijakan :  Mengoptimalkan

kualitas

pelayanan

dengan

memberikan

pedoman kerja sesuai dengan tupoksi setiap bidang.  Menyusun laporan dalam rangka peningkatan kinerja satuan kerja. 7. Sasaran Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja. Kebijakan :  Meningkatkan kemampuan personil dengan pelatihan dan bimbingan teknis.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor.  Meningkatkan disiplin aparatur.


BAB II

Hal.

10

2.3.

Rencana Kinerja Rencana kerja Bappeda OKU TIMUR disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul selama kurun waktu tersebut Rencana kerja ini merupakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari tujuan yang ditetapkan, ditentukan sasaran yang ingin dicapai diiringi dengan kebijakan dan program prioritas. Program-program prioritas tersebut diuraikan dalam beberapa kegiatan dengan penetapan jadwal kegiatan dan alokasi sumber daya dan dana. Keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) dapat dilihat dari akuntabilitas kinerja dari jajaran Bappeda di Kabupaten OKU TIMUR yang melaksanakannya, dievaluasi dan dianalisis setiap tahunnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Renstra disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR agar lebih terarah dan komprehensif, sehingga sasaran strategis pembangunan mendatang akan lebih mudah dicapai. Penetapan Kinerja Tahun 2015 merupakan menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan program pembangunan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR pada setiap akhir periode pelaksanaan. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan Tahun 2015 adalah sebagai berikut : SASARAN 1.1

2 Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah


INDIKATOR 1

TARGET

3 Persentase Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

50

%

2

Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan

10

%

3

Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya

0

%

4

Persentase ketaatan terhadap RTRW

80

%

BAB II

Hal.

11

1.2

1.3

Terwujudnya dokumendokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan pembangunan berjangka

Terwujudnya dokumen berisi data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan

5

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

25

%

1

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti

100

%

2

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti

100

%

3

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan

100

%

4

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan

100

%

5

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan

100

%

6

Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OKU TIMUR

80

%

7

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan

100

%

1

Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri

60

%

50

%

50

%

2

3

1.4

1.5

Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kab. OKU TIMUR

1

2

Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan

5

Terwujudnya program pembangunan yang terarah dan terpadu berdasarkan pada sistem dan mekanisme pembangunan partisipasif dan berkelanjutan

1

Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti Persentase kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD

80

%

75

%

75

%

50

%

Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s)

5

%

Hal.

12

2

3

1.6

Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien


1 2

BAB II

5

1.7

Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja

3

Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan

5

%

4

Persentase belanja sektor pendidikan

pembangunan

20

%

1

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan

80

%

20

%

20

%

20

%

20

%

Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop

100

%

2

3

4

5 6


BAB II

Hal.

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA Sejak dibentuknya Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 adalah LAKIP Bappeda OKU TIMUR yang kesembilan kalinya disusun. Penyusunan LAKIP ini dimulai dari pengumpulan data yang merupakan kontribusi dari masing-masing Bidang di lingkungan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR yang disatukan, sehingga menghasilkan suatu rangkuman mengenai hasil capaian kinerja Bappeda Kabupaten OKU TIMUR. Hal ini dikarenakan tingkat capaian kinerja suatu instansi merupakan capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Proses penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten OKU TIMUR masih banyak dijumpai berbagai kendala. Kendala utama yang dijumpai dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 adalah penghimpunan data-data dari Bidang di lingkungan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR. Beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu input, output, outcome, benefit dan impact, pada umumnya data kinerja yang ada hanya mampu mengukur indikator kinerja input, output dan outcome sedangkan indikator kinerja benefit dan impact belum dapat disusun, karena indikator pengukuran kinerjanya belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan ini terjadi karena pemerintahan yang baru dibentuk, sistem AKIP masih dalam tahap proses

pembelajaran.

Oleh

karena

itu

di

masa

yang

akan

datang

pengembangan sistem pengukuran kinerja mutlak dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR. Pengukuran capaian kinerja Bappeda Kabupaten OKU TIMUR dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi yang menghasilkan suatu nilai capaian kinerja sasaran.


BAB III

Hal.

14

3.2. ANALISIS KINERJA Indikator kinerja sasaran merupakan cerminan capaian kinerja

dari

outcome suatu kegiatan. Oleh karena itu kinerja sasaran pada dasarnya merupakan pencapaian (outcome) atau fungsi langsung dari suatu keluaran (output) dari suatu kegiatan.

FORMULIR RENCANA KINERJA KEGIATAN Bappeda Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2015

No

Program / Kegiatan

I.

Pelayanan administrasi perkantoran

1.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Penyediaan jaminan barang daerah

jasa milik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan atk

Penyediaan cetakan

barang dan

Tolak Ukur Kinerja Indikator

Target

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Kendaraan dinas yang ter asuransi Lancarnya tugas kantor

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Terpeliharanya dan keluarnya izin kendaraan dinas Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Jumlah pegawai yang honorarium Lancarnya tugas kantor

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Tersedianya kebersihan kantor Lancarnya tugas kantor

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Tersedianya alat tulis kantor Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana


72.000.00 0 1 tahun 1 tahun 19.000.00 0 1 tahun 1 tahun 3.750.000

terbayar

1 tahun 1 tahun 190.000.0 00 100 % 100 % 14.400.00 0 12 bulan 12 bulan 29.000.00 0 1 paket 1 tahun 23.924.00 0

BAB III

Hal.

15

penggandaan

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Penyedian komponen instalasi listrik

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan jasa pendukung administrasi

II.

Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

1.

Penyediaan rumah dinas

2.

3.

sewa

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Pemeliharaan

rutin

Output

:

Outcome

:

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya komponen instalasi listrik kantor Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya peralatan perlengkapan kantor Lancarnya tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Tersedianya makan minum rapat Lancarnya makan minum rapat

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya penyediaan pendukung administrasi Terpenuhinya penyediaan pendukung administrasi

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Tersedianya sewa rumah jabatan Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Terpeliharanya gedung kantor Memperlancar tugas pekerjaan kantor

35.000.00 0 1 tahun 1 tahun

Input

:

Jumlah dana

121.253.0


1 tahun 1 tahun 7.800.000 1 tahun 1 tahun 20.150.00 0

dan

1 paket 100 % 3.960.000

1 tahun 1 tahun 14.850.00 0 12 bulan 12 bulan 60.000.00 0

BAB III

12 bulan 12 bulan

jasa

159.000.0 00 100 %

jasa

100 %

12.500.00 0 1 tahun 1 tahun

Hal.

16

berkala dinas

4.

5.

6.

III.

1.

IV.

1.

2.

V. 1.

kendaraan

Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin berkala diesel, pabrik dan peralatan mesin lainnya

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program pengembangan data / informasi Penyusunan profile daerah

Penyusunan oku timur dalam angka

Perencanaan tata ruang Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

00 Output Outcome

: :

Terpeliharanya kendaraan dinas Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Terpeliharanya peralatan gedung kantor Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Terpeliharanya pabrik biodiesel Memperlancar tugas pekerjaan kantor

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya dana pendidikan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan pelatihan formal

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya dokumen data profile daerah Tersedianya gambaran profile kab. Oku timur

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersusunnya dokumen data oku timur dalam angka tahun 2014 Tersedianya data oku timur dalam angka

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersusunnya kebijakan RDTRK, RTRK dan RTBL Lancarnya RDTRK kawasan


1 tahun 1 tahun 12.000.00 0 1 tahun 1 tahun 10.000.00 0 1 tahun 1 tahun 7.590.000

1 tahun 1 tahun

dan

30.000.00 0 12 bulan

dan

12 bulan

85.000.00 0 50 buku 1 tahun

104.925.0 00 100 buku 1 tahun

68.826.60 0

BAB III

1 tahun 1 tahun Hal.

17

2.

VII. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VIII.

1.

Rapat tentang ruang

koordinasi rencana tata

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Koordinasi penyusunan LKPJ

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Evaluasi RPJMD

Koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan LH

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Terselenggaranya rapat BKPRD Lancarnya koordinasi perencanaan tata ruang

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD Tersedianya dokumen RKPD

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Terlaksananya musrenbang tingkat kec. dan kab. Tersusunnya perencanaan pembangunan tahun n + 1

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Terselenggaranya penyesunan LKPJ Tersusunnya LKPJ

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya buku monitoring, evaluasi dan pelaporan Data monitoring evaluasi

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Terlaksananya rapat koordinasi Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan

Input

:

Jumlah dana

Output Outcome

: :

Tersusunnya buku evaluasi RPJMD Terdapatnya data evaluasi RPJMD

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Terkoordinasinya pembangunan bidang infrastruktur dan LH Terdapatnya data perencanaan pembangunan bidang infrastruktur LH

Input

:


81.610.00 0

buku

koordinasi

1 tahun 1 tahun

103.725.0 00 100 eks 100 eks 178.085.8 50 100 % 100 %

87.850.00 0 100 % 100 % 80.000.00 0 160 buku 160 buku 39.350.00 0 12 bulan 1 tahun

61.550.00 0 100 buku 1 tahun 67.400.00 0

Jumlah dana

3 kali 1 tahun

36.600.00 0 BAB III

Hal.

18

pembangunan ekonomi

IX.

1.

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pendamping pamsimas dan pokja AMPL

Output

:

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Outcome

:

Input

:

Jumlah dana

Output

:

Outcome

:

Tersedianya dana untuk pendamping pamsimas dan pokja AMPL Tesedianya pendamping pamsimas dan pokja AMPL

1 tahun 1 tahun

67.013.15 0 1 tahun 1 tahun

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015

No

Program / Kegiatan

Pengukuran Kinerja (PK) Tolak Ukur

I 1.

2.

3.

4.

5.

Pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa barang milik daerah

jaminan

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Penyediaan keuangan

Penyediaan kantor

jasa

jasa

administrasi

kebersihan

T

R

C%

45.868.034

63

14.701.142

77

3.750.000

100

133.275.000

70

7.200.000

50

Input

:

sda

72.000.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

19.000.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

3.750.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

190.000.000

Output

:

sda

100 %

Outcome

:

sda

100 %

Input

:

sda

14.400.000

Output

:

sda

12 bulan

Outcome

:

sda

12 bulan


BAB III

Hal.

19

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

II. 1.

Penyediaan atk

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyedian komponen instalasi listrik

Penyediaan tangga

peralatan

rumah

Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan

Penyediaan minuman

makanan

dan

Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Penyediaan administrasi

jasa

pendukung

Program peningkatan sarana & prasarana aparatur Penyediaan sewa rumah dinas

Input

:

sda

29.000.000

Output

:

sda

1 paket

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

23.924.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

7.800.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

20.150.000

Output

:

sda

1 paket

Outcome

:

sda

100 %

Input

:

sda

3.960.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

14.850.000

Output

:

sda

12 bulan

Outcome

:

sda

12 bulan

Input

:

sda

60.000.000

Output

:

sda

12 bulan

Outcome

:

sda

12 bulan

Input

:

sda

159.000.000

Output

:

sda

100 %

Outcome

:

sda

100 %

Input

:

sda

12.500.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun


BAB III

29.000.000

100

22.088.050

92

7.800.000

100

17.014.000

84

3.705.000

93

4.440.000

29

59.929.148

99

153.000.000

96

12.100.000

96

Hal.

20

2.

3.

4.

5.

6.

III.

1.

IV. 1.

2.

V.

Pemeliharaan gedung kantor

rutin

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas

berkala

berkala

Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan diesel, pabrik mesin lainnya

rutin berkala dan peralatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Program pengembangan data / informasi Penyusunan profile daerah

Penyusunan oku timur dalam angka

Input

:

sda

35.000.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

121.253.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

12.000.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

10.000.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

7.590.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

30.000.000

Output

:

sda

12 bulan

Outcome

:

sda

12 bulan

Input

:

sda

85.000.000

Output

:

sda

50 buku

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

104.925.000

Output

:

sda

50 buku

Outcome

:

sda

1 tahun

28.205.000

80

111.033.900

91

4.360.000

36

10.000.000

100

3.758.000

49

22.765.700

75

84.662.250

99

100.451.050

95

Perencanaan tata ruang


BAB III

Hal.

21

1.

2.

VII. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VIII .

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

Rapat koordinasi rencana tata ruang

tentang

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RKPD

Penyelenggaraan RKPD

musrenbang

Koordinasi penyusunan LKPJ

Monitoring, pelaporan

evaluasi

dan

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Evaluasi RPJMD

Koordinasi pembangunan bidang infrastruktur dan LH

Input

:

sda

68.826.600

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

81.610.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

103.725.000

Output

:

sda

100 eks

Outcome

:

sda

100 eks

Input

:

sda

178.085.850

Output

:

sda

100 %

Outcome

:

sda

100 %

Input

:

sda

87.850.000

Output

:

sda

100 %

Outcome

:

sda

100 %

Input

:

sda

80.000.000

Output

:

sda

100 buku

Outcome

:

sda

100 buku

Input

:

sda

39.350.000

Output

:

sda

12 bulan

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

61.550.000

Output

:

sda

50 buku

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

67.400.000

Output

:

sda

50 buku

Outcome

:

sda

1 tahun

68.353.350

99

81.596.300

99

102.646.400

98

178.085.850

100

87.656.400

99

56.516.000

70

39.349.450

100

51.152.050

83

67.285.800

99

Program perencanaan pembangunan ekonomi


BAB III

Hal.

22

1.

IX.

1.

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pendamping pamsimas dan pokja AMPL

Input

:

sda

36.600.000

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

Input

:

sda

67.013.150

Output

:

sda

1 tahun

Outcome

:

sda

1 tahun

36.453.750

99

66.993.888

99

Catatan : T : target R : realisasi C : capaian

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2015

No 1.

2.

Sasaran Strategis Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah

Terwujudnya dokumen-dokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka


Indikator Kinerja Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Target 50%

Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya Persentase ketaatan terhadap RTRW Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

10%


100%

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan

100%

BAB III

0% 80% 25%

100%

100%

Hal.

23

3.

4.

5

6.

7.


Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat




Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri

100%

Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang ditindaklanjuti

5

100% 60%

50%

50%

5

80%

Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti Persentase kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD

75%

Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s) Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan

5%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015

80%

BAB III

75%

50%

5% 20% 80%

20%

20%

20%

20% Hal.

24

Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop

100%

FORMULIR PENETAPAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2014

No 1.

2.


Terwujudnya dokumendokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka


Target 50%

Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya Persentase ketaatan terhadap RTRW Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

10%


100%

Program Program perencanaan tata ruang o Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL o Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang


94.326.600

95.000.000

0%

80% 25%

Program perencanaan pembangunan daerah o Koordinasi penyusunan LKPJ Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA o Pendamping pamsimas dan pokja AMPL

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi

Anggaran

87.850.000

67.013.150

100%

BAB III

Hal.

25

3.

4.


Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di

terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti

Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri


100%

100%

100%

80%

100%

60%

Program pengembanga n data / informasi o Penyusunan profile daerah o Penyusunan buku OKUT dalam angka

85.000.000

120.000.000

50%

50%

5

BAB III

Hal.

26

Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian masyarakat

5



5

80%

Program perencanaan pembangunan daerah o Penyelengga raan musrenbang o Monitoring, evaluasi dan pelaporan o Evaluasi RPJMD o Koordinasi pembanguna n bidang infrastruktur dan LH Program perencanaan pembangunan ekonomi o Koordinasi perencanaan pembanguna n bidang ekonomi

6


Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti

75%

Persentase kesesuaian/keselarasa n program pembangunan dengan rencana pembangunan Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD

75%

Persentase anggaran untuk pencapaian LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2015

50%

Program perencanaan pembangunan daerah o Penyusunan rancangan RKPD o Koordinasi penanggulan gan kemiskinan

186.121.850

65.000.000

70.000.000 50.000.000

41.600.000

103.725.000

50.000.000

5%

BAB III

Hal.

27

7


Millenium Development Goal (MDG’s) Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan

5%

20%

80%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran

20%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop

20%

o Program pelayanan administrasi perkantoran o Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

715.234.000

159.236.000

20%

20%

100%

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN BAPPEDA KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2014

No 1.



Target 50%

Realisasi 30%

Capaian 60%

Persentase Bangunan berIMB per satuan Bangunan Persentase Ruang Public yang berubah peruntukannya

10%

10%

100%

0%

0%

0%


BAB III

Hal.

28

2.

3.

4.

Terwujudnya dokumendokumen perencanaan berdasarkan sistem dan pola pembangunan berjangka


Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kab. OKU TIMUR serta meningkatkan perekonomian

Persentase ketaatan terhadap RTRW Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

80%

50%

63%

25%

25%

100%


100%

100%

100%

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan Persentase SKPD yang menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

50%

50%

80%

0%

0%

100%

90%

90%

60%

60%

100%

Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri

50%

10%

20%

50%

50%

100%

5

4

80%


BAB III

Hal.

29

masyarakat

5

6

7



Terwujudnya prasarana serta daya manusia handal mendukung satuan kerja

sarana sumber yang dalam kinerja


5

80%

4

80%

70%

80%

Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/ RTR yang ditindaklanjuti

75%

50%

60%

Persentase kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana pembangunan Persentase anggaran pembangunan untuk masyarakat/publik dalam APBD

75%

80%

106%

50%

50%

100%

Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG’s) Persentase anggaran untuk penanggulangan kemiskinan Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan

5%

10%

200%

5%

10%

200%

20%

20%

100%

75%

50%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran

18%

13%

72%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop

18%

6%

33%

18%

0%

0%

18%

15%

83%

95%

100%

105%


BAB III

Hal.

30

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015

Rp. 1.908.112.600,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015

Rp. 1.715.195.512,-

3.3. ANALISIS KEUANGAN Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten OKU TIMUR dalam tahun 2015. Secara umum gambaran keuangan daerah dapat dilihat dari sisi anggaran yang dimiliki oleh Bappeda Kabupaten OKU TIMUR. Dari Total Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Tahun

2015, Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp.

1.908.112.600,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.715.195.512,- atau sebesar 89,89 %. Hal ini disebabkan keterbatasan

waktu antara saat

persetujuan APBD Perubahan dengan akhir pelaksanaan Tahun Anggaran.


BAB III

Hal.

31

BAB IV PENUTUP

4.1.

Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Tahun 2015 yaitu : 1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah terlaksana sebagaimana mestinya. 2. Tidak

tercapainya

keterbatasan

dari

beberapa

sasaran

tersebut

disebabkan

dan keterlambatan dana yang cair untuk pelaksanaan

kegiatan yang ditetapkan dalam anggaran 2015. 3. Dari Total Anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015, Pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp 1.908.112.600,- dan dapat direalisasikan sebesar

Rp 1.715.195.512,-

atau sebesar 89,89 %. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu antara saat persetujuan

APBD

Perubahan

dengan

akhir

pelaksanaan

Tahun

Anggaran. 4. Analisis pencapaian keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah OKU TIMUR dalam Tahun 2015. Secara umum program dan kegiatan pada Tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik.

LAKIP BAPPEDA OKU TIMUR 2014

BAB. IV

Hal. 34

4.2.

Pemecahan Masalah Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bappeda Kabupaten OKU TIMUR dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut : 1. Melakukan analisis perencanaan yang lebih akurat 2. Bappeda Kabupaten OKU TIMUR harus mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pembangunan. 3. Perlu peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. 4. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan.

Demikianlah

upaya-upaya

yang

akan

ditempuh

oleh

Pemerintah

Kabupaten OKU TIMUR untuk mencapai keberhasilan sasaran-sasaran strategis

kinerja

Pemerintah

Kabupaten

OKU

TIMUR

dalam

upaya

mewujudkan Good Governance.


BAB. IV

Hal. 35

MATRIK RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2010 - 2015

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9)

(1) (2) (3) (4) 1. Mewujudkan Program Perencanaan Tata 1.1.Terwujudnya Perencanaan Ruang RTRW Pembangunan secara Persentase Ruang Terbuka 20% Kabupaten bertahap dan Hijau per satuan Luas Wilayah OKU TIMUR ber HPL/HGB berkelanjutan menjadi (suistanable) berdasarkan Persentase Bangunan ber-IMB 5% dokumen yang prioritas dan tahapan per satuan Bangunan menjadi acuan pembangunan yaitu Persentase Ruang Public yang 0% dalam jangka pendek, jangka berubah peruntukannya pelaksanaan menengah dan jangka pembangunan Persentase ketaatan terhadap 50% panjang. RTRW dan pengaduan tentang 5% pengembangan Jumlah keluhan masyarakat/instansi wilayah terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti


25%

35%

45%

50%

6%

7.5%

9%

10%

0%

0%

0%

0%

60%

70%

75%

80%

10%

15%

20%

25%

1.2. Terwujudnya Program Perencanaan dokumenPembangunan Daerah, dokumen Program Perencanaan perencanaan Prasarana Wilayah dan berdasarkansi Sumber Daya Alam, & stem dan pola Program Kerjasama pembangunan Pembangunan Daerah berjangka Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJMD yang ditindaklanjuti Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti Persentase SKPD yang menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan Persentase SKPD yang menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan Persentase SKPD yang menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan


80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

Angka hasil evaluasi penilaian 55% Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. OKU TIMUR Persentase SKPD yang 80% menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentua 1. 3.Terwujudnya Program Pengembangan dokumen berisi Data/Informasi data-data dan Persentase pengaduan tentang 40% informasi yang keluhan terhadap data dan dibutuhkan informasi pembangunan yang dalam proses ditindaklanjuti perencanaan Persentase kecamatan dan 30% pembangunan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital Persentase permintaan data dan 30% informasi pembangunan yang ditindaklanjuti Program Kerjasama 1.4. Terciptanya Pembangunan kerjasama Jumlah kerjasama pembangunan pembangunan dengan dengan pihak 1 pemerintah daerah pemerintah daerah lain, instansi lain, instansi pusat vertical dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri


70%

80%

90%

100%

85%

90%

95%

100%

45%

50%

55%

60%

35%

40%

45%

50%

35%

40%

45%

50%

2

3

4

5

dan Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan

1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pengaduan tentang 1.5. Terwujudnya keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang yang 60% program pembangunan ditindak lanjuti yang terarah dan terpadu Persentase pengaduan tentang berdasarkan pelanggaran rencana tata pada sistem dan ruang/RTR yang ditindaklanjuti 55% mekanisme pembangunan partisipatif dan berkelanjutan Persentase kesesuaian/keselarasan program pembangunan dengan rencana 55% pembangunan 2

Melaksanakan 2. 1. Terwujudnya Program Perencanaan pengendalian sasaran optimalisasi Pembangunan Daerah pembangunan daerah di proses


2

3

4

5

65%

70%

75%

80%

60%

65%

70%

75%

60%

65%

70%

75%

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

penyusunan Persentase anggaran program pembangunan untuk 30% pembangunan masyarakat/publik dalam APBD yang sistematik, efektif dan Persentase anggaran untuk efisien pencapaian Millenium 1% Development Goal (MDG’s)

35%

40%

45%

50%

2%

3%

4%

5%

1%

2%

3%

4%

5%

Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan 20%

20%

20%

20%

20%

65%

70%

75%

80%


2. 2. Terwujudnya sarana prasarana serta sumber daya manusia yang handal dalam mendukung kinerja satuan kerja

  

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prorgam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang 60% perencanaan pembangunan


Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan & 12% administrasi perkantoran Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama 12% pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang 12% manajemen dan evaluasi pembangunan Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang 12% pemetaan Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/laptop 80%


14%

16%

18%

20%

14%

16%

18%

20%

14%

16%

18%

20%

14%

16%

18%

20%

85%

90%

95%

100%


BAB II

Hal.

19

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2006 KEPALA BADAN

Sekretaris Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bag. Umum, Perlengkapan dan Penyusunan Rencana Kerja

Bidang Perencanaan Strategis

Bidang Anggaran dan Kerja Sama Pembangunan

Sub Bid. Potensi Sumber Daya dan Aspirasi Masyarakat Sub Bid Formulasi, Renstra, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup

UPTD LAKIP BAPPEDA KAB. OKU TIMUR 2014

Sub Bag. Kepegawaian dan Keuangan

Bidang Manajemen, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

Sub Bid. Program Anggaran

Sub Bid. Manajemen Pembangunan

Sub Bid. Kerja Sama Pembangunan

Sub Bid. Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan


PERENCANAAN STRATEGIS PERIODE TAHUN 2010-2015 INSTANSI

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OKU TIMUR : Terwujudnya Bappeda sebagai Lembaga Perencanaan Pembangunan yang Inovatif, Aspiratif, dan Akuntabel di dukung aparatur yang Profesional

VISI MISI

: 1

Melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan berpedoman pada kebijakan pemerintah

: 2

Melaksanakan pengendalian sasaran dan melakukan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Target Indikatif No

Tujuan

Sasaran

1

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan (suistanable) berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

Terwujudnya RTRW Kabupaten OKU TIMUR menjadi dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah

Indikator Kinerja Satuan

Tahun Capaian 2010

Transisi

2011

2012

2013

2014

2015

20%

25%

35%

45%

50%

5%

6%

7,5%

9%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

Persentase ketaatan terhadap RTRW

50%

60%

70%

75%

80%

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RTRW yang ditindaklanjuti

5%

10%

15%

20%

25%

Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Persentase Bangunan ber-IMB per satuan Bangunan %

Pesentase Ruang Public yang berubah peruntukannya

Kebijakan

Program Kegiatan Tahun Tahun 2014 2014

1. Menyusun 1. Program Rencana Tata Perencanaan Ruang Wiilayah Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. 2. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi. 3. Melakukan Sosialisasi kebijakan dan Rencana Tata Ruang baik RTRW maupun RDTR.

1. Penyusunan RDTR Kawasan 2. Survey dan pemetaan 3. Koordinasi perencanaan tata ruang

Keterangan

Target Indikatif No

Tujuan

Sasaran

1


RTRW Terwujudnya dokumenKabupatenperencanaan OKU TIMUR dokumen menjadi dokumen yang berdasarkan sistem dan menjadi acuan dalam pola pembangunan pelaksanaan pembangunan berjangka dan pengembangan wilayah


Tahun Capaian 2010

2012

2013

2014

80%

85%

90%

95%

100%

Jumlah pengaduan tentang keluhan masyarakat/instansi terhadap dokumen RPJPD yang ditindaklanjuti

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai ketentuan

80%

85%

90%

95%

100%

Angka hasil evaluasi penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OKU TIMUR

55%

60%

65%

70%

80%

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan

80%

85%

90%

95%

100%

Persentase SKPD yang menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai ketentuan

%

%

Persentase pengaduan tentang keluhan terhadap data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti

Persentase kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki peta digital

%

Kebijakan


2015


Persentase SKPD yang menyusun dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sesuai ketentuan


2011

Transisi

40%

45%

50%

55%

60%

30%

35%

40%

45%

50%

1. Menyusun Rencana Tata pedoman, acuan dan Ruang Wiilayah monitoring bagi Kabupaten OKU SKPD dalam TIMUR sebagai melaksanakan acuan dalam program/kegiatan perencanaan dan pembangunan. pelaksanaan 2.Menyusun pembangunan dan perencanaan pengembangan pembangunan wilayah.komprehensif secara 2. Menyusun pada tiap tahapan Rencana Detail Tata dan jangka Ruang Kawasan dan pembangunan Peraturan Zonasi. sesuai dengan 3. Melakukan prioritas. Sosialisasi kebijakan 3. Mengoptimalkan dan Rencana Tata mengendalikan Ruang baik RTRW pemanfaatan sumber maupundaerah. RDTR. potensi 4. Menyusun perencanaan bidang pendidikan dan kesehatan serta fasilitas lainnya.

1. Program Perencanaan Tata Ruang Pembangunan Daerah. 2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

1. Mengoptimalkan 1. Program pelaksanaan Pengembangan pengolahan dan Data/Informasi penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten OKU TIMUR.

Penyusunan RDTR 1. Koordinasi Kawasan penyusunan LKPJ Survey dan 2. Laporan Kinerja pemetaan MDG's 3. pencapaian Koordinasi 3. Pendamping PPSP perencanaan tata 4. Pendamping ruang pamsimas dan POKJA AMPL

1. Penyusunan profil daerah. 2. Penyusunan OKU TIMUR dalam Angka. 3. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 4. Penyusunan Buku PDRB. 5. Penyusunan buku IPM

Keterangan


Target Indikatif No

Tujuan

Sasaran

1



% Indikator Kinerja Satuan

Tahun Capaian 2010

Persentase permintaan data dan informasi pembangunan yang ditindaklanjuti

30%

Jumlah kerjasama pembangunan dengan pemerintah daerah lain, instansi vertikal dan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri

Terciptanya kerjasama pembangunan dengan pihak pemerintah daerah lain, instansi pusat dan pihak lain dalam rangka menunjang pengembangan pembangunan di Kabupaten OKU TIMUR serta meningkatnya perekonomian masyarakat Jumlah kesepakatan tentang program pembangunan di daerah perbatasan


Melaksanakan pengendalian sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

35%

2013

40%

2014

45%

Kebijakan

Tahun 2014

1. Penyusunan profil daerah. 2. Penyusunan OKU TIMUR dalam Angka. 3. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 4. Penyusunan Buku PDRB. 5. Penyusunan buku IPM Kegiatan Tahun

2014

2015

50%

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

60%

65%

70%

75%

80%

55%

60%

65%

70%

75%

55%

60%

65%

70%

75%

1. Menyusun Rencana Tata Ruang Wiilayah Kabupaten OKU TIMUR sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan 1. Mewujudkan pembangunan dan peran aktif Bappeda pengembangan dalam menarik wilayah. investasi swasta 2. Menyusun dalam rangka Rencana Detail Tata pengembangan Ruang Kawasan dan pembangunan di Peraturan Zonasi. kabupaten OKU 3. Melakukan TIMUR serta Sosialisasi kebijakan meningkatkan dan Rencana Tata perekonomian Ruang baik RTRW masyarakat maupun RDTR.

1. Program Perencanaan Tata Ruang


1. Program Kerjasama Pembangunan

1. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah. 2. Operasional pabrik jarak pagar 3. Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha 4. Koordinasi dalam pemecahan masalah daera

1. Mengoptimalkan program pembangunan di wilayah strategis dan cepat sembuh. 2. Mengoptimalkan program pembangunan di wilayah perbatasan.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Program perencanaan pembangunan ekonomi

1. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dengan memberikan pedoman kerja sesuai dengan tupoksi setiap bidang. 2. Menyusun laporan dalam rangka peningkatan kinerja satuan kerja.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan rancangan RKPD 2. Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 3. Laporan kinerja pancapaian MDG.s

%

Persentase kesesuaian/keselarasa n program pembangunan dengan rencana pembangunan 2

2012

% %

Persentase pengaduan tentang keluhan masyarakat terhadap pelaksanaan musrenbang yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan tentang pelanggaran rencana tata ruang/RTR yang ditindaklanjuti

2011

Transisi

1. Mengoptimalkan 1. Program pelaksanaan Pengembangan pengolahan dan Data/Informasi penyediaan data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten OKU TIMUR. Program

Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan Persentase anggaran program pembangunan yang sistematis, efektif dan pembangunan untuk masyarakat/publik efisien dalam APBD

30%

%

35%

40%

45%

50%

Keterangan

2

No

Melaksanakan pengendalian sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Tujuan Komering Ulu Timur

Terwujudnya optimalisasi proses penyusunan program pembangunan yang sistematis, efektif dan efisien Sasaran



Target Indikatif Indikator Kinerja Satuan

Tahun Capaian 2010

1


Persentase anggaran untuk pencapaian Millenium Development Goal (MDG's)

2011

2012

Transisi 2013

2014

2015

1%

2%

3%

4%

5%


1%

2%

3%

4%

5%

Persentase belanja pembangunan sektor pendidikan

20%

20%

20%

20%

20%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang perencanaan pembangunan

%

% 60%

65%

70%

75%

80%

12%

14%

16%

18%

20%

12%

14%

16%

18%

20%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen dan evaluasi pembangunan

12%

14%

16%

18%

20%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang pemetaan

12%

14%

16%

18%

20%

Persentase sub bidang/sub bagian yang memiliki CPU/Laptop

80%

85%

90%

95%

100%

Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang manajemen keuangan dan administrasi perkantoran Persentase staf yang telah mengikuti diklat bidang penganggaran dan kerjasama pembangunan

%

1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan dengan memberikan pedoman kerja Kebijakan sesuai dengan tupoksi setiap bidang. 2. Menyusun laporan 1. Menyusun dalam rangka Rencana Tata peningkatan kinerja Ruang Wiilayah satuan kerja. Kabupaten OKU TIMUR sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. 2. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi. 3. Melakukan Sosialisasi kebijakan dan Rencana Tata 1. Meningkatkan Ruang baik RTRW kemampuan personil maupunpelatihan RDTR. dengan dan bimbingan teknis. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana kantor. 3. Meningkatkan disiplin aparatur.

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program

Tahun 2014

1. Program Perencanaan Tata Ruang

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

1. Penyusunan rancangan RKPD 2. Koordinasi penanggulangan Kegiatan Tahun kemiskinan daerah 2014 3. Laporan kinerja pancapaian MDG.s 1. Penyusunan RDTR Kawasan 2. Survey dan pemetaan 3. Koordinasi perencanaan tata ruang

Pelatihan dan Pendidikan Formal

Keterangan

Target Indikatif No

Tujuan

Sasaran

1




Tahun Capaian 2010

%

2011

2012

Transisi 2013

2014

Kebijakan


2015 1. Menyusun 1. Program Rencana Tata Perencanaan Ruang Wiilayah Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. 2. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi. 3. Melakukan Sosialisasi kebijakan dan Rencana Tata Ruang baik RTRW maupun RDTR.


Keterangan

Target Indikatif No

Tujuan

Sasaran

1




Tahun Capaian 2010

%

2011

2012

Transisi 2013

2014

Kebijakan


2015 1. Menyusun 1. Program Rencana Tata Perencanaan Ruang Wiilayah Tata Ruang Kabupaten OKU TIMUR sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah. 2. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Peraturan Zonasi. 3. Melakukan Sosialisasi kebijakan dan Rencana Tata Ruang baik RTRW maupun RDTR.


Keterangan

L A K I P BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Recommend Documents