BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN Komplek Perkantoran Jl

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Komplek Perkantoran Jl. Serasan Seandanan Nomor 12 Telp/faks : (0735) 590770 Kode Pos 32211 e-mail : [email protected]

RKPD Kabupaten OKU Selatan 2015







3.1

ANALISIS DAN PERKIRAAN SUMBER-SUMBER PENDANAAN DAERAH Dalam upaya mencapai pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari: Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Perusda dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu juga dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah atau pendapatan daerah, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bahwa setiap upaya meningkatkan pendapatan tidak menambah beban bagi masyarakat. Meskipun dari sisi pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah masih jauh dari yang diharapkan namun Pemerintah Kabupaten OKU Selatan selalu berupaya untuk mengembangkan dan menggali potensi pendapatan yang ada dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian daerah. Kerangka pendanaan disusun untuk memberikan gambaran proyeksi kinerja pendapatan yang akan berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan yang akan diambil pemerintah daerah selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten OKU Selatan untuk mendanai pembangunan daerah pada lima tahun mendatang diprediksikan mengalami peningkatan, namun relatif kecil. Pendapatan daerah diproyeksi secara moderat dengan rata-rata pertumbuhan antara 20% - 30% untuk PAD, sekitar 10% - 15% untuk dana perimbangan, dan sebesar 13% - 16% untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu penerimaaan pembiayaan terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) tahun lalu untuk menutup defisit anggaran. Dalam penyusunan kerangka pendanaan, terdapat beberapa jenis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat periodik, wajib dan mengikat, serta prioritas utama. Belanja periodik yang temasuk kategori wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten OKU Selatan meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa (pada pos belanja tidak langsung), dan belanja pegawai pada pos belanja langsung. Sementara itu pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama pada Bank Sumsel Babel. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana


perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Adapun proyeksi / target Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015 dan realisasi pendapatan selama tahun 2011 – 2014 adalah dalam tabeltabel dibawah ini: Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015

No

Proyeksi RKPD

Uraian

1.

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2015 (Rp) 958.298.465.836,63 24.387.014.758,00

Pajak Daerah

4.527.100.000,00

Retribusi Daerah Hasil

Pengelolaan

11.234.485.968,00 Keuangan

Daerah

Yang

1.500.000.000,00

Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 1.2

1.3

7.125.428.790,00

Dana Perimbangan

861.961.221.525,37

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

201.653.569.094,37

Dana Alokasi Umum

596.780.742.431,00

Dana Alokasi Khusus

63.526.910.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

71.950.229.553,26

Hibah

218.640.000,00

Dana Darurat

0,00

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan

12.357.042.320,86

Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

27.091.629.188,80

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

32.282.918.043,60

Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya

0,00

Sumber : Hasil Olah Data Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan 2014 Tabel 3.4 Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2015 Kabupaten OKU Selatan No

Uraian


Proyeksi RPJMD

Proyeksi RKPD

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Selisih (Rp)

1.

PENDAPATAN

737.463.508.466,00

1.1

Pendapatan Asli Daerah

958.298.465.836,63 220.834.957.371,63

20.292.215.818,00

24.387.014.758,00

4.094.762.940,00

Pajak Daerah

7.535.511.260,00

4.527.100.000,00

-3.008.411.260,00

Retribusi Daerah

4.038.639.600,00

11.234.485.968,00

7.195.846.368,00

408.600.431,00

1.500.000.000,00

1.091.399.569,00

8.309.500.527,00

7.125.428.790,00

-1.184.071.737,00

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah 1.2

Dana Perimbangan

596.928.097.313,00

861.961.221.525,37 265.033.124.212,37

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi

135.680.655.551,00

201.653.569.094,37

65.972.913.543,37

Dana Alokasi Umum

407.823.260.609,00

596.780.742.431,00

188.957.481.822,00

Dana Alokasi Khusus

53. 424.181.153,00

63.526.910.000,00

10.102.728.847,00

Lain-lain Pendapatan Daerah

120.243.159.334,00

71.950.229.553,26

-48.292.929.780,74

Hibah

0,00

218.640.000,00

218.640.000,00

Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

23.591.908.760,00

12.357.042.320,86

-11.234.866.439,14

dan

0,00

27.091.629.188,80

27.091.629.188,80

dari

0,00

32.282.918.043,60

32.282.918.043,60

96.651.250.574,00

0,00

-96.651.250.574,00

Hasil Bukan Pajak

1.3

Yang Sah

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

dan

Pemerintah

Daerah Lainnya Dana

Penyesuaian

Otonomi Khusus Bantuan Provinsi

Keuangan atau

Pemerintah

Daerah Lainnya Pendapatan Lainnya

Sumber : Hasil Olahan Data Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan 2014 Perhitungan kapasitas keuangan daerah RKPD tahun 2015 berdasarkan proyeksi RPJMD Kabupaten OKU Selatan tahun 2010 - 2015, untuk tahun 2015 diproyeksikan pendapatan daerah mencapai

Rp.

958.298.465.836,63,-

dibandingkan

target

tahun

2014

sebesar

Rp. 856.337.474.631,29,- peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp 101.960.991.205,34,Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten OKU Selatan :

Tabel 3.5 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011-2014 RataNo

Uraian

Tahun 2011 (Rp)

Tahun 2012 (Rp)

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014* (Rp)

Rata (%)


1.

PENDAPATAN

1.1

Pendapatan

Asli

13.676.922.539,12

18.948.546.962,12

22.895.949.983,74

21.359.714.758,00

26,33

2.532.932.129,91

3.648.515.441,50

5.830.286.035,75

3.790.300.000,00

34,43

963.702.386,50

1.845.723.264,92

6.460.654.300,79

8.943.985.968,00 190,00

2.717.908.792,10

3.227.504.790,14

1.808.341.892,01

1.500.000.000,00

-21,14

PAD

7.462.379.230,61

10.226.803.465,56

8.796.667.755,19

7.125. 428.790,00

2,03

Dana Perimbangan

544.302.125.094,00

630.587.642.901,00

720.546.969.966,00

761.667.699.048,29

13,85

Dana Bagi Hasil

160.686.111.094,00

191.711.952.901,00

197.442.144.966,00

188.950.829.048,29

9,00

Alokasi

338.428.714.000,00

397.058.100.000,00

459.577.915.000,00

512.126.270.000,00

22,25

Alokasi

45.187.300.000,00

41.817.590.000,00

63.526.910.000,00

60.590.600.000,00

19,92

118.295.213.465,00

65.533.551.277,85

76.686.640.205,00

73.310.060.825,00

-13,17

Hibah

0,00

317.624.400,00

544.583.800,00

679.560.000,00

48,12

Dana Darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.684.035.200,00

16.616.909.736,85

3.778.413.950,00

74.454.802.560,00

28.533.257.000,00

34.327.964.000,00

17.366.262.854,00

20.065.760.141,00

38.035.678.455,00

24.739.764.000,00

35,07

12.790.112.851,00

0,00

0,00

0,00

-50,00

676.274.261.098,12

715.069.744.029,97

820.129.560.154,74

856.337. 474.631,29

9,10

Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

Yang Dipisahkan Lain-lain Yang Sah 1.2

Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Umum Dana Khusus 1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Dana Bagi Hasil

13.562.772.825,00 101,56

Pajak Dari Provinsi dan

Pemerintah

Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan

34.327.964.000,00

-20,68

Otonomi

Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Pendapatan Lainya JUMLAH

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKU Selatan 2014 Keterangan : * Data Proyeksi

3.2

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :


1) Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuhkembangnya dunia usaha. 2) Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah 3) Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan. 4) Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya : a. Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum. b. Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah. c. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. 3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumbersumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Berikut disampaikan realisasi pelaksanaan belanja daerah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir seperti tertuang dalam tabel 3.6 dibawah ini : Tabel 3.6 Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten OKU Selatan Tahun 2011-2014

No

Uraian

Tahun 2011 (Rp)

BELANJA TIDAK LANGSUNG


Tahun 2012 (Rp)

Tahun 2013 (Rp)

Tahun 2014* (Rp)

RataRata (%)

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Belanja Hibah

3.555.865.783,00

3.726.542.800,00

6.292.600.000,00

5.189.000.000,00

18,71

5

Belanja Bantuan Sosial

3.621.214.162,00

50.000.000,00

1.798.096.000,00

251.200.000,00

1.103,85

6

Belanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.525.225.000,00

22.248.545.379,00

27.340.455.379,00

27.646.965.333,33

2,63

1.935.455.428,00

1.912.531.685,00

771.081.500,00

8.330.325.294,30

306,49

271.848.227.174,00 303.877.564.832,00 335.149.391.206,00 404.425.439.608,24

14,25

Bagi

236.210.466.801,00 275.939.944.968,00 298.947.158.327,00 363.007.948.980,61

Hasil

15,53

Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah

Lainnya 7

Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada

Pemerintahan Desa 8

Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kabupaten OKU Selatan 2014 Keterangan : * Data Proyeksi

Kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2015 diarahkan kepada : 1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya. 3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja. 5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan SKPD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra). 6. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh. Adapun rencana belanja daerah dalam rencana kerja pembangunan daerah kabupaten OKU Selatan tahun 2015 adalah sebagai berikut:


Tabel 3.7 Penghitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten OKU Selatan

No

Uraian

A

BELANJA TIDAK

Proyeksi RPJMD

Proyeksi RKPD

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

262.141.489.537,00

367.699.098.693,77

105.557.609.156,77

0,00

0,00

0,00

Selisih (Rp)

LANGSUNG 1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

1.143.185.785,00

0,00

-1.143.185.785,00

4

Belanja Hibah

43.774.333.919,00

16.489.000.000,00

-27.285.333.919,00

5

Belanja Bantuan Sosial

2.926.555.608,00

251.200.000,00

-2.675.355.608,00

6

Belanja Bagi Hasil Pajak dari

804.659. 437,00

0,00

-804.659. 437,00

25.440. 403.182,00

30.496.965.333,33

5.056.562.151,33

837.925.281,00

6.313.512.714,67

5.475.587.433,67

337.068.552.750,00

421.249.776.741,77

84.181.223.991,77

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 7

Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemeri ntahan Desa dan Partai Politik 8

Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung

Sumber : Hasil Olah Data Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan 2014

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011 s.d Tahun 2015 No A 1 2 3 4 5 6

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Realisasi Tahun 2011 (Rp)


236.210.466.801,00

275.939.944.968,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.555.865.783,00

3.726.542.800,00

6.292.600.000,00

5.189.000.000,00

16.489.000.000,00

3.621.214.162,00

50.000.000,00

1.798.096.000,00

251.200.000,00

251.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Proyeksi Tahun 2014* (Rp)

298.947.158.327,00 363.007.948.980,61

Proyeksi Tahun 2015* (Rp)

367.699.098.693,77

7

8

B

Daerah Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Jumlah Belanja Langsung

26.525.225.000,00

22.248.545.379,00

27.340.455.379,00

27.646.965.333,33

30.496.965.333,33

1.935.455.428,00

1.912.531.685,00

771.081.500,00

8.330.325.294,30

6.313.512.714,67

271.848.227.174,00

303.877.564.832,00

335.149.391.206,00 404.425.439.608,24

421.249.776.741,77

18.141.243.300,00

20.136.667.250,00

22.278.940.750,00

0,00

0,00

113.822.525.367,59

103.751.287.306,35

139.831.161.891,54

0,00

000

248.219.484.854,17

268.263.447.396,68

314.962.154.725,94

0,00

0,00

380.183.253.521,76

392.151.401.953,03

477.072.257.367,48

499.796.486.186,20

639.446.668.000,00

Sumber : Hasil Olah Data Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan 2014 Keterangan : * Data Proyeksi

3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2015 struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di atas. Realisasi penerimaan pembiayaan selama 2(dua) tahun terakhir (tahun 2012 - 2013) dari tahun ke tahun diambil dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, sehingga penerimaan pembiayaan pada tahun 2014 dapat diprediksi sebagaimana penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2011 adalah sebesar Rp. 88.048.077.542,25,dan tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 110.202.539.519,61,- , tahun 2013 sebesar Rp 123.943.316.764,55,- dan tahun 2014 sebesar Rp. 45.000.000.000,00,Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2015 diarahkan untuk menutup selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut Realisasi dan perhitungan proyeksi pembiayaan tahun 2015 adalah sebagai berikut :


Tabel 3.9 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah No 1

Uraian Sisa

Lebih

Anggaran

Proyeksi RPJMD

Proyeksi RKPD

Tahun 2015 (Rp)

Tahun 2015 (Rp)

Selisih (Rp)

Perhitungan

Tahun

Anggaran

0,00 107.397.978.905,14

107.397.978.905,14

sebelumnya 2

Pencairan Dana Cadangan

3

Hasil

Penjualan

Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

5

Penerimaan

Kembali

Pemberian Pinjaman 6

Penerimaan Piutang Daerah Jumlah

Penerimaan

Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.397.978.905,14

Sumber : Hasil Data Olah Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan 2014

Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No 1

Uraian Sisa Lebih Perhitungan

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Realisasi Tahun

Proyeksi Tahun

Proyeksi Tahun

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014* (Rp)

2015* (Rp)

88.048.077.542,25 110.202.539.519,61 123.943.316.764,55

45.000.000.000,- 107.397.978.905,14

Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya 2

Pencairan Dana Cadangan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Hasil Penjualan Kekayaan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.806.810.300,00

6.884.451.163,15

0,00

Daerah yang Dipisahkan 4

Penerimaan Pinjaman Daerah

5

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

6

Penerimaan Piutang Daerah Jumlah

Penerimaan 88.048.077.542,25 110.202.539.519,61 130.750.127.064,55 51.884.451.163,15 107.397.978.905,14

Pembiayaan

Sumber : Hasil Data Olah Bappeda PM Kabupaten OKU Selatan Tahun 2014 Keterangan : * Data Proyeksi


Tabel 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah No

Prioritas Pembangunan

1 1

2 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program/Pembangunan

Kinerja

3

Indikator

Target

4

5

6

Program Pendidikan Usia Dini

Persentase Pendidikan Usia Dini

50%

Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Persentase Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

100%

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Menengah

Persentase Pendidikan Menengah

80%

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal

Persentase Pendidikan Non Formal

100%

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Manajemen Pelayanan Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pember-dayaan Persentase Promosi Kesehatan dan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat


SKPD

Persentase Sehat

Pengembangan

Lingkungan

No

1


Program/Pembangunan

2

Kinerja

3 Program Pencegahan Penyakit Menular

dan

Indikator

Target

4

5

Penanggulangan Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

dan

Persentase Persentase Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Persentase Peningkatan balita kesehatan anak balita

pelayanan

Program Lansia

Pelayanan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan Persentase Peningkatan Kesehatan Lansia

Program Pengawasan Pengendalian Kesehatan Persentase Pengawasan Makanan Kesehatan Makanan


SKPD

6

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

100%

Dinas Kesehatan

Pengendalian

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Kesehatan

Standarisasi

Pelayanan

Program Keluarga Berencana

Persentase Keluarga Berencana

75%

Badan KBPP

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

Persentase Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

100%

Badan KBPP

No

1

No


2



Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

3

4

5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Persentase Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan Persentase Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program/Pembangunan

Kinerja

6

100%

BKD dan Diklat

100%

BKD dan Diklat

100% 100% 100%

50% 100% 100% 100%

Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi SKPD

1

2

3

Target

4

5

Program Transmigrasi Lokal

PersentaseTransmigrasi Lokal

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase Penataan Administrasi Kependudukan

100%

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase Pengembangan Nilai Budaya

70%

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya

70%

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya

100%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Persentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Persentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Persentase Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga


Indikator

100%

6 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja &Transmigrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

40%

Dinas Pemuda dan Olahraga

35%

Dinas Pemuda dan Olahraga

100% 100%

Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga

No

1 2


Program/Pembangunan

Kinerja

SKPD

Indikator

Target

4

5

Pengembangan Keragaman Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Persentase Peningkatan Iklim Investasi dan

40%

Kekayaan Budaya

Investasi

Realisasi Investasi

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana

Persentase Penyiapan potensi sumberdaya,

dan prasarana daerah

sarana dan prasarana daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Persentase

Investasi

Kerjasama Investasi

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase Pengembangan Nilai Budaya

2

3

Peningkatan

Promosi

dan

45%

6 Bappeda PM Bappeda PM

75%

Bappeda PM

70%

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya

60%


Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Persentase Keragaman Budaya

70%



No

1

3


Program/Pembangunan


SKPD

Indikator

Target

3

4

5

Program Promosi perdagangan dalam dan

Persentase Promosi perdagangan dalam

Luar negri

dan Luar negri

Program Pengembangan kewirausahaan

Persentase Pengembangan kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif UKM


Program Pengembangan Industri Kecil

Persentase Pengembangan Industri Kecil

Menengah

Menengah

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Promosi perdagangan dalam dan

Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase Promosi perdagangan dalam

Luar negri

dan Luar negri

Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Persentase Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Persentase Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2

Pengembangan Kepariwisataan

Kinerja

70% 40% 40%

6

Dinas Koperasi, UKM, Industri Pasar Dan Perdagangan



30% 100%

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

70%


40%


70%

Bappeda PM

No


Program/Pembangunan

Kinerja

3

Indikator

Target

4

5

1

2

4

Peningkatan Pengembangan UMKM,

Program Pengembangan Sistem

Persentase Pengembangan Sistem

Koperasi dan Industri

Pendukung Usaha Menengah Kecil

Pendukung Usaha Menengah Kecil

Menengah

Menengah

Program Pengembangan kewirausahaan

Persentase Pengembangan kewirausahaan



Program Pengembangan Sistem pendukung Persentase Pengembangan Sistem


SKPD

Usaha Mikro Kecil Menengah

pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perkoperasian Program Pengembangan Industri Kecil

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perkoperasian Persentase Peningkatan Kemampuan

Menengah

teknologi Industri

30%

50% 100% 50% 60%

6




Dinas Koperasi, UKM, Industri Pasar Dan Perdagangan Dinas Koperasi, UKM, Industri Pasar Dan Perdagangan

No

1 5


Program/Pembangunan

2 Pengembangan Infrastruktur

Kinerja

3 Program

Pembangunan

Jalan

dan Persentase

SKPD

Indikator

Target

4

5 dan

100%

Dinas Pekerjaan Umum

Program Pembangunan Turap / Talud / Persentase Pembangunan Turap / Talud /

100%


100%


100%


100%


Jembatan

Jalan

Jembatan

Bronjong

Bronjong

Program Pengembangan dan Pengelolaan Persentase Jaringan

Pembangunan

Irigasi,

Rawa

dan

Pengembangan

dan

Jaringan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Pengairan Lainnyan

Jaringan Pengairan Lainnyan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase Lingkungan Sehat Perumahan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

(RTH)

Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Perencanaan Tata Ruang

45%

Bappeda PM

Program Perencanaan Pengembangan

Persentase Perencanaan Pengembangan

60%

Bappeda PM

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


6

30%

Bappeda PM

BAB V RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, pagu indikatif dan SKPD penanggung jawabnya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana prioritas pembangunan kabupaten (PPK) dan matrik rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun Anggaran 2015 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2013. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten OKU Selatan. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2015 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten OKU Selatan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Rencana penganggaran pada tahun 2015 direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp 1,060,696,444,741.77- anggaran tersebut dibagi ke dalam 2 belanja, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.: 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG Pagu Indikatif Belanja Tidak Langsung diprediksikan sebesar Rp. 421,249,778,241.77,meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsudi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, belanja bantuan keuangan


kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa dan Partai Politik serta belanja tidak terduga, dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel 5.1 berikut : Tabel 5.1 PAGU INDIKATIF BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2015 No

1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga Jumlah Belanja Tidak Langsung

Target T.A 2015 (Rp) 367.699.098.693,77 0,00 0,00 16.489.000.000,00 251.200.000,00 0,00 30.496.965.333,33 6.313.514.214,67 421.249.778.241.77

2. BELANJA LANGSUNG Pagu indikatif belanja langsung Tahun Anggaran Rp.639,446,666,500.00,- yang tersebar di masing-masing SKPD


2015

diprediksikan

sebesar


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN Komplek Perkantoran Jl

Recommend Documents