PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN APOTEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, Menimbang
:
b. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap pelayanan atau pembinaan Izin Apotek perlu dipungut retribusi yang merupakan jasa perizinan tertentu; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Mengingat
: 1.
Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3.
Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4.
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.
Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
6.
Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7.
Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
8.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitap undang-undang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 ); 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 tentang ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/IX/1999 tentang Wewenang Penetapan Izin dibidang Kesehatan; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR dan BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN APOTEK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3.
Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4.
Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5.
Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,perseroan lainnya,badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun,persekutuan perkumpulan, firma,Kongsi Koperasi yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha serta badan usaha lainnya;
6.
Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7.
Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
8.
Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati kepada Apoteker atau Apoteker bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu.
9.
Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
10. Retribusi Izin Apotek selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan Apotek. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi. 12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin Apotek. 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retrubusi yang terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan; 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang telah ditetapkan. BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Apotek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian SIA kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan jasa Apotek. Pasal 3 Obyek Retribusi adalah pelayanan / pemberian Surat Izin Apotek (SIA) Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan Surat Izin Apotek (SIA) BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Apotek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan penerbitan SIA BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan perizinan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya Administrasi perizinan dan biaya dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengawasan Apotek.
BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 8 Besarnya tarif retribusi adalah Rp 600 000 (enam ratus ribu rupiah) per izin. BAB VII WILAYAH RETRIBUSI Pasal 9 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat SIA diberikan BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 (1) Masa Retribusi izin Apotek adalah selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya. (2) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 11 Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah SKRDKBT. Pasal 12 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran rertibusi diatur dengan Peraturan Bupati. BAB X TATA CARA PENAGIHAN Pasal 13 (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang. (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 15 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu oaling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang rertibusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambaan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 16 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi c. besarnya kelebihan pembayaran d. alasan yang singkat
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
retribusi
(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. Pasal 17 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 18 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur. (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan. (4) Tata cara pengurangan, ditetapkan oleh Bupati.
keringanan
dan
pembebasan
retribusi
BAB XIV KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 19 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh retribusi, apabila : a. diterbitkan Surat Teguran atau; b. ada pengakuan retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XV KETENTUAN PIDANA Paal 20 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XVI PENYIDIKAN Pasal 21 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Kabupaten. (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan jika perkara tersebut tidak memenuhi unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
Ditetapkan di Martapura. pada tanggal, 9 Januari 2008 BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, dto H. HERMAN DERU
Diundangkan di Martapura pada tanggal , 12Januari 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,
dto H. TUGIYO PRANOTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 2
