PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu
1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN KOMERING ULU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali serta dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa untuk pelaksanaan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3 5. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan , pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 7. Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. 8. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan, termasuk mengubah bangunan. 9. Bangunan adalah bangunan gedung atau bangunan lainnya beserta bangunanbangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung atau bangunan lainnya tersebut dalam batas satu kepemilikan. 10. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan bangunan pekerjaan mengadakan bangunan. 11. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan. 12. Koefisien Luas Bangunan adalah bilangan atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan. 13. Koefisien Ketinggian Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas bangunan tersebut. 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten. 16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi . 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada rertribusi yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.
4 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda . 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah . 21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan. Pasal 3 (1)
Objek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada orang/badan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
(2)
Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Pasal 4 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bangunan.
diberikan izin mendirikan
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 (1)
Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan fungsi bangunan, klasifikasi, dan waktu penggunaan serta indeks kegiatan.
(2)
Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. tingkat kompleksitas; b. tingkat permanensi;
5 c. d. e. f. g.
(3)
tingkat resiko kebakaran; zonasi kota; lokasi; ketinggian bangunan; kepemilikan.
Besarnya bobot indek bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut : A. Indeks Fungsi Bangunan NO. 1.
2. 3. 4.
5. 6.
FUNGSI BANGUNAN
INDEKS
Fungsi Hunian a. rumah tinggal tunggal sederhana b. selain rumah tinggal tunggal sederhana
Fungsi Keagamaan Fungsi Usaha Fungsi Sosial Budaya a. untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah. b. Untuk bangunan selain milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Fungsi Khusus Fungsi Ganda/Campuran
0,5 0,5 0 3 0,00 1 2 4
B. Indeks Klasifikasi NO. 1.
2.
3.
4.
KLASIFIKASI DAN PARAMETER
BOBOT
Kompleksitas a. sederhana b. tidak sederhana c. khusus
0,25
Permanensi a. darurat b. semi permanen c. permanen
0,20
Resiko Kebakaran a. rendah b. sedang c. tinggi
0,15
Zonasi kota a. Zona 1 (Pusat kota) b. Zona 2 (Penunjang Pusat Kota) c. Zona 3 (Tansisi) d. Zona 4 (Pinggiran Kota)
0,15
INDEKS
0,40 0,70 1
0,4 0,70 1
0,4 0,70 1
1 0,7 0,5 0,3
6 5.
6.
Lokasi a. Jalan Arteri b. Jalan Kolektor c. Jalan Lokal d. Jalan Lingkungan e. Jalan Gang f. Jalan Desa g. Jalan Setapak
0,10
Ketinggian a. Bangunan gedung a.1 1 lantai a.2 2-3 lantai a.3 4 lantai atau lebih
0,10
1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
0,5 0,7 1
b. Tower dan sejenisnya b.1 0 – 30 M b.2 31 – 50 M b.3 51 M atau lebih 7.
Kepemilikan a. Pemerintah/Pemerintah Daerah/Yayasan b. Perorangan c. Badan Usaha
3 4 5 0,05 0,4 0,7 1
C. Waktu Penggunaan NO.
WAKTU PENGGUNAAN
INDEKS
1. 2. 3.
Sementara Jangka Pendek ( 1 – 6 bulan) Sementara Jangka Menengah ( > 6 bulan – 3 tahun) Tetap
0,4 0,7 1
D. Indeks Kegiatan NO. 1.
KEGIATAN Bangunan Gedung a. Pembangunan Gedung Baru b. Rehabilitasi / Renovasi b.1. Rusak b.2. Rusak Berat c. Pelestarian / Pemugaran c.1. Pratama c.2. Madya c.3. Utama
2.
Prasarana Bangunan Gedung a. Pembangunan Baru b. Rehabilitasi / Renovasi b.1. Rusak b.2. Rusak Berat
INDEKS
1,00 0,45 0,65
0,65 0,45 0,30
1,00 0,45 0,65
7 (4)
Jenis dan besarnya bobot indek untuk prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut: INDEKS BANGUNAN BARU
INDEKS RUSAK BERAT
INDEK RUSAK SEDANG
INDEKS*
NO
JENIS PRASARANA
BANGUNAN
1.
Konstruksi pembatas/ /penahan/ pengaman
a. pagar b. tanggul/retaining wall c. turap batas kavling/persil.
1,00
0,65
0,45
0,00
2.
Konstruksi masuk lokasi
a. gapura b. gerbang
1,00
0,65
0,45
0,00
3.
Konstruksi perkerasan
1,00
0,65
0,45
0,00
penanda
a. jalan b. lapangan upacara c. lapangan olahraga terbuka
4.
Konstruksi penghubung
a. jembatan b. box culvert
1,00
0,65
0,45
0,00
5.
Konstruksi kolam/reservoir tanah
a. kolam renang b. kolam pengolahan air c. reservoir dibawah tanah.
1,00
0,65
0,45
0,00
1,00
0,65
0,45
0,00
1,00
0,65
0,45
0,00
1,00
0,65
0,45
0,00
1,00
0,65
0,45
0,00
6.
bawah
Konstruksi menara a. menara antena b. menara reservoir c. cerobong
7.
Konstruksi monumen a. tugu b. patung
8.
9.
Konstruksi instalasi/gardu
Konstruksi reklame/papan nama
a. instalasi listrik b. instalasi telepon/komunikasi c. instalasi pengolahan a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)
Keterangan : *) Indeks 0,0 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gudung kantor milik negara, kecuali bangunan gudung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF Pasal 7 (1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
(2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya survei, pengukuran lokasi dan biaya pemeriksaan peta serta biaya transportasi dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan.
8 BAB VI STRUKTUR HARGA SATUAN RETRIBUSI Pasal 8 Struktur harga satuan retribusi ditetapkan sebagai berikut :
NO
JENIS BANGUNAN
1.
Bangunan gedung*)
2.
Prasarana bangunan gedung a. Konstruksi pembatas/ /penahan/ pengaman. b. Konstruksi penanda masuk lokasi. c.
Konstruksi perkerasan
d. Konstruksi penghubung e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah. f.
Konstruksi menara
g. Konstruksi monumen h. Konstruksi instalasi/gardu i.
Konstruksi reklame/papan nama
SATUAN
HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp)
m²
8.000,-
m’
1.000,-
m² atau unit standar
8.000,-
m²
250,-
m² atau unit standar
2.000,-
m²
2.000,-
unit dan pertambahannya
1.000,-
unit dan pertambahannya
1.000,-
m²
2.000,-
unit dan pertambahannya
8.000,-
BAB VII CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI Pasal 9 Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan rumus sebagai berikut : a. b. c. d.
Retribusi Bangunan Baru : R = L x It x Ik x HS Retribusi * Retribusi Rehabilitasi Renovasi Bangunan R = L x It x Tk x HS Retribusi * Retribusi Prasarana Bangunan Baru : R = V x I x Ik x HS Retribusi * Retribusi Rehabilitasi /Renovasi Prasarana Bangunan : R = V x I x Tk x HS Retribusi *
Keterangan: R L I It lk Tk V HS *
= = = = = =
Retribusi. Luas Lantai Bangunan. Indeks. Indeks terintegrasi. Indeks kegiatan. Tingkat kerusakan. Sedang = 0,45. Berat = 0,65. = Volume /besaran (dalam satuan M², M’, Unit). = Harga Satuan Retribusi. = disesuaikan dengan retribusi bangunan atau retribusi prasarana bangunan.
9 BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat izin mendirikan bangunan diberikan. BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. Pasal 13 (1)
Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2)
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
(3)
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dikenakan membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 15 (1)
Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
10 (3)
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 16 (1)
Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2)
Bupati dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
(5)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
(6)
Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 17
(1)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan yang singkat dan jelas.
(2)
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung oleh yang bersangkutan atau melalui pos tercatat.
(3)
Bukti penerimaan oleh Pejabat Kabupaten atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 18 (1)
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2)
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
11 BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 19 (1)
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3)
Tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 20 (1)
Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
(2)
Kadaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1)
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2)
Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVII PENYIDIKAN Pasal 22 (1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
12 (2)
(3)
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.
menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b.
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
c.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
d.
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
g.
menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan;
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 1999 Nomor 19 seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
13 Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Ditetapkan di Baturaja pada tanggal, 3 Agustus 2009 BUPATI OGAN KOMERING ULU,
YULIUS NAWAWI
Diundangkan di Baturaja pada tanggal, 3 Agustus 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,
SUPRIJADI JAZID
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2009 NOMOR 15
