KATA PENGANTAR. Soreang, Juni 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Recana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2015 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting BAPPEDA, evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2015 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 20102015 dan Renstra BAPPEDA 2010-2015. Tersusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan BAPPEDA sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang,

Juni 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar …………………………………………………………………………

i

Daftar Isi …………………………………………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 1.4. Sistematika ………………………………………………………………………

I-1 I-1 I-1 I-2 I-2

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………… 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …………………………………………………………………… 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………… 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………………… 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………….. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan …………………………..

II-1 II-1 II-13 II-13 II-25 II-37

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………… 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………… 3.3. Program dan Kegiatan ……………………………………………………….

III-1 III-1 III-3 III-4

BAB IV

PENUTUP ………………………………………………………………….. 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………………………. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……………………………………………….. 4.3. Rencana Tindak Lanjut ………………………………………………………

IV-1 IV-1 IV-1 IV-2

Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja BAPPEDA ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015, Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun 2010-2015, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2013 untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja BAPPEDA, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra BAPPEDA menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2015 yang disusun ke dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2015, selaras dengan Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun 2010-2015. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja BAPPEDA dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA. 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah: 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737); Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014

I-1

Pendahuluan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17). 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; 17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung; 18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang; Memberikan acuan bagi BAPPEDA dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

1.4. Sistematika Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja BAPPEDA, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1. Latar Belalang Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, degan Renja

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2015

I-2

Pendahuluan

1.2. Landasan Hukum Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2015. 1.3. Maksud dan Tunjuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1). 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten BandungTahun 2015

I-3

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya. Secara umum Recana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Bappeda Perubahan Tahun 2010 – 2015. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun anggaran 2013 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu: a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Perubahan Tahun 2010 – 2015, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, mulai dari proses musrenbang tingkat desa, musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. b. Menyusun Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014. c. Menyusun Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2012 d. Menyusunan dokumen kestatistikan dalam menunjang kebutuhan data/informasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2013 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:


II-1


TABEL T-VI.C.6 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2

1

06

01

1

06

1

1

1

06

06

1

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

2

8

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1

06

1

9

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

06

1

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

06

1

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra BAPPEDA Tahun 2015

3 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%) Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah) Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB) Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) Jumlah petugas kebersihan (OB) Jumlah peralatan/bahan kebersihan (Jenis) Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang (Unit) Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis) Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis) Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)

4

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAPPEDA Tahun 2013

5

Target

Realisasi

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2014

9 100

25.000

Buah

10.000

5.000

Buah

5.000

Buah

100

5.000

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014 Catatan Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

%

Buah

20.000

Buah

80,00

%

60

OB

24

12

OB

12

OB

100

12

OB

48

OB

80,00

%

60

Bulan

23

12

Bulan

12

Bulan

100

12

Bulan

47

Bulan

78,33

%

96

OB

48

24

OB

24

OB

100

12

OB

84

OB

87,50

%

179

Jenis

83

32

Jenis

32

Jenis

100

32

Jenis

147

Jenis

82,12

%

273

Unit

123

50

Unit

50

Unit

100

50

Unit

223

Unit

81,68

%

312

Jenis

138

58

Jenis

58

Jenis

100

58

Jenis

254

Jenis

81,41

%

88

Jenis

42

16

Jenis

100

15

Jenis

82,95

%

Lembar

100

108.637

Lembar

80,79

%

520.561


Lembar

180.400

131.524

Jenis Lembar

16 131.524

Jenis Lembar

73 420.561

II-2



Kode

1

2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1

06

1

12

1

06

1

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

06

1

14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

06

1

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

1

06

1

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

1

06

1

18

Rapat-rapat Koordinasi Ke Luar Daerah

1

06

1

20

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1

06

1

22

Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah

1

06

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



3 Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis) Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis) Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK) Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali) Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

83

Jenis

32

17

88

Unit

60

4

Unit

32

Jenis

18

6

10

Jenis

4

4.614

HOK

820

764

25


Realisasi Capaian

Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

100

17

Jenis

66

Jenis

79,52

%

4

Unit

100

14

Unit

78

Unit

88,64

%

Jenis

6

Jenis

100

4

Jenis

28

Jenis

87,50

%

2

Jenis

2

Jenis

100

2

Jenis

8

Jenis

80,00

%

2.366

748

HOK

748

HOK

100

750

HOK

3.864

HOK

83,75

%

HOK

385

245

HOK

245

HOK

100

90

HOK

720

HOK

87,80

%

HOK

311

252

HOK

252

HOK

100

101

HOK

664

HOK

86,91

%

6

5

Kali

100

7

Kali

72,00

%

Kali

17

9

Catatan

Jenis

Kali

Jenis


Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra BAPPEDA s.d Tahun 2014

5

Kali

18

II-3



Kode

1

2

Pengadaan pakaian KORPRI Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3 Jumlah kendaraan Mobil Jabatan Baru (Unit) Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru (Unit) Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis) Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit) Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Paket) Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%) Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel) Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel) Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase pemenuhan Operasional perkantoran (%)

06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1

06

2

4

Pengadaan Mobil Jabatan

1

06

2

4

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1

06

2

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1

06

2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1

06

2

42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1

06

03

1

06

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1

06

03

03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1

06

03

04

1

06

03

05

1

06

1

06


Program peningkatan disiplin aparatur

1

Jumlah Dokumen LAKIP (Buku) Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Jumlah Dokumen Renja (Buku)


4



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

6

Unit

3

-

Unit

-

Unit

0

-

Unit

3

Unit

50,00

%

5

Unit

-

-

Unit

-

Unit

0

-

Unit

-

Unit

-

%

5

Jenis

2

1

Jenis

1

Jenis

100

1

Jenis

4

Jenis

80,00

%

44

22

Unit

100

22

Unit

Unit

77,88

%

Paket

-

-

0

-

Paket

-

Stel

-

60

Stel

60

Stel

100

-

Stel

-

Stel

-

-

Stel

-

Stel

0

-

-

Stel

-

-

Stel

-

Stel

0

-

Stel

-

60

Stel

60

Stel

40

Buku

16

8

Buku

8

40

Buku

16

8

Buku

40

Buku

16

8

Buku

113

1


Unit

Unit

Paket

22

-

Paket

88

-

Paket

0

%

60

Stel

100

%

Stel

-

Stel

0

%

-

Stel

-

Stel

0

%

100

-

Stel

60

Stel

100

%

Buku

100

8

Buku

32

Buku

80,00

%

8

Buku

100

8

Buku

32

Buku

80,00

%

8

Buku

100

8

Buku

32

Buku

80,00

%

II-4



Kode

1

2

1

06

06

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1

06

06

3

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1

06

06

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1

06

20

1

06

20

1

06

21

1

06

21

4

Penetapan RPJPD

1

06

21

05

Penyusunan Draf/rancangan RPJMD Tahun 2016-2020

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

01

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Program perencanaan pembangunan daerah


3 Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku) Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang) Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan (%) Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJPD 2005-2025 (Buku) Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun 2016-2020 (Buku)


4



Target

Realisasi


5

6

7

8=(7/6)


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

40

Buku

16

8

Buku

8

Buku

100

8

Buku

32

Buku

80,00

%

18

Buku

6

-

Buku

-

Buku

0

6

Buku

12

Buku

66,67

%

60

Buku

24

12

Buku

12

Buku

100

12

Buku

48

Buku

80,00

%

60

Buku

24

12

Buku

12

Buku

100

12

Buku

48

Buku

80,00

%

60

Buku

24

12

Buku

12

Buku

100

12

Buku

48

Buku

80,00

%

60

Orang

-

40

Orang

40

Orang

100

10

Orang

50

Orang

83,33

%

300

-

Buku

Buku

100,00

%

72

-

100,00

%

300

72


Buku

Buku

Buku

-

-

Buku

Buku

-

-

-

-

Buku

Buku

300

72

Buku

II-5



Kode

1

2

1

06

21

06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

1

06

21

07

Penetapan RPJMD

1

06

21

14

Revisi RPJMD 2010-2015

1

06

21

15

Revisi Perda 8 Tahun 2005

1

06

21

08

Penyusunan rancangan RKPD

1

06

21

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1

06

21

10

Penetapan RKPD

1

06

21

12

Koordinasi Penyusunan Keterarangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1

06

21


3 Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2010-2015 (Kali) Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJMD 2010-2015 (Buku) Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 20102015 (Dokumen) Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 (Dokumen) Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. (Buku) Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online (Kali) Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD (Buku) Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati (Buku) Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan


4 2

600



Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

5 Kali

Buku


9

1

-

Kali

-

Kali

-

-

Kali

300

-

Buku

-

Buku

-

-

Buku


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

1

300

12

Kali

50,00

%

Buku

50,00

%

1

Dokumen

-

-

Dokumen

-

Dokumen

-

-

Dokumen

1

Dokumen

100,00

%

1

Dokumen

-

-

Dokumen

-

Dokumen

-

-

Dokumen

1

Dokumen

100,00

%

100

50

Buku

73,53

%

2

1

Kali

80,00

%

Buku

80,00

%

100,00

%

76,19

%

272

5

Buku

Kali

Buku

Kali

2.500

Buku

1.000

500

Buku

150

Buku

150

-

Buku

210

Buku

80

40

Buku


50

1

500

-

40

Buku

100

50

Kali

100

1

Buku

100

Buku

Buku

500

-

100

Buku

Kali

Buku

-

40

Buku

Buku

200

4

2.000

150

160

Buku

Buku

II-6



Kode

1

2

Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar

1

06

19

1

06

19

2

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

1

06

19

3

Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial



3 laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015 (Buku) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar (%) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya (Buku)

4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

50

Buku

20

10

Buku

10

Buku

100

10

Buku

40

Buku

80,00

%

50

Buku

20

10

Buku

10

Buku

100

10

Buku

40

Buku

80,00

%


II-7



Kode

1

2

9

Koordinasi Perencanaan air minum, drainasi dan sanitasi perkotaan

1

06

19

1

06

22

1

06

22

03

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

1

06

22

04

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Program perencanaan pembangunan ekonomi


3 Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi (%) Jumlah dokumen grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan/analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku)


4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

50

Buku

20

10

Buku

10

Buku

100

10

Buku

40

Buku

80,00

%

125

Buku

50

25

Buku

25

Buku

100

25

Buku

100

Buku

80,00

%

25

Buku

10

5

Buku

5

Buku

100

5

Buku

20

Buku

80,00

%


II-8



Kode

1

2

1

06

22

06

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

1

06

22

09

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1

06

22

10

dst (Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau)

1

06

23

1

06

23

Program perencanaan sosial budaya

3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Bosial dan Budaya


3 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buka) Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Desa dan hasil rekomendasinya (Buku) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya (%) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif


4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

30

Buku

20

10

Buku

10

Buku

24

Buku

-

-

Buku

-

Buku

125

Buku

50

25

Buku

25

Buku

105

Buku

40

20

Buku

Buku


20

100


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

-

Buku

30

Buku

100,00

%

12

Buku

12

Buku

50,00

%

100

25

Buku

100

Buku

80,00

%

100

20

Buku

80

Buku

76,19

%

-

II-9



Kode

1

2

4

Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

1

06

23

1

06

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1

06

24

4

Dst... Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

1

06

24

5

Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)

1

06

16

Program Kerjasama Pembangunan



3 Kewilayahan dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja (Buku) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA (%) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP (Buku) Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu (%)

4


5


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

1

Buku

1

-

Buku

-

Buku

50

Buku

20

10

Buku

10

Buku

20

Buku

-

10

Buku

10

Buku


-


9


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

12

-

Buku

1

Buku

100,00

%

100

10

Buku

40

Buku

80,00

%

100

10

Buku

20

Buku

100,00

%

II-10



Kode

1

2

1

06

16

4

Koordinasai Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah

1

06

16

6

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

1

06

15

Program Pengembangan Data/Informasi

Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

1

06

15

1

23

15

1

23

15

2

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

02

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah


3 Tingkat sinergitas antara Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab Bandung (%) Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP (Dokumen) Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan (%) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung (Jenis) Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio (Buku)


4 100

1


5 %

Dokumen


Target

Realisasi


6

7

8=(7/6)

9

100

-

%

-

%

-

0

%

1

-

Dokumen

-

Dokumen

-

0

Dokumen

100

Buku

40

20

Buku

750

Buku

300

150

Buku



20

150


Tingkat Capaian

10=(5+7+9)

11

100

1

12

%

100,00

%

Dokumen

100,00

%

Buku

100

20

Buku

80

Buku

80,00

%

Buku

100

150

Buku

600

Buku

80,00

%

II-11



Kode

1 04

2 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

1

23

15

1

05

15

1

05

15

10

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW

1

05

15

11

Review RTRW Kab Bandung

1

05

15

13

Survey dan pemetaan

Program Perencanaan Tata Ruang


3 Jumlah Buku PDRB Kabupaten (Buku) Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang Perda/Perbup (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen)


4 205


5 Buku


Target

Realisasi


7

8=(7/6)

6

65

40

Buku

40

Buku



9

100

50

10=(5+7+9) Buku

155

Buku

Tingkat Capaian 11

12

75,61

%

4

Dokumen

4

0

Dokumen

0

Dokumen

0

0

Dokumen

4

Dokumen

100,00

%

3

Dokumen

-

1

Dokumen

1

Dokumen

100

1

Dokumen

2

Dokumen

66,67

%

1

Dokumen

1

0

Dokumen

0

Dokumen

0

0

Dokumen

1

Dokumen

100,00

%


II-12


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana. BAPPEDA selaku lembaga teknis di bidang perencana harus mampu menjawab tantangan tersebut di atas. Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dari muali proses sampaikan dengan tataran pelaksanaan/impelementasi di lapangan, sehingga akan terwujud sinergi antara perencanaan pembangunan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Namun disisi lain sering berubah-rubahnya regeluasi tentang mekanisme perencanaan dari tingkat pusat akan memperlambat proses perenanaan dalam rangka menterpadukan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota belum bisa secara optimal. Melihat kondisi tersebut di atas BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Badan Perencana mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka: 1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. BAPPEDA sesuai dengan peraturan tersebut di atas, mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya: 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.


II-13


4) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :


II-14


1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

II-15


19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

II-16


a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;


II-17


9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian.


II-18


3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. 4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 7) Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian. 8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; 9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. 5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

II-19


perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 2) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik. 4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

II-20


Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 4) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


II-21


6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugastugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. 4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. 2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah. 4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah. 5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. 6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

II-22


1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan. 4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. 5) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan daerah. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian. Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

II-23


5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA menghadapi permasalahan dan hambatan, antara lain: 1. Belum optimalnya waktu di dalam penyusunan perencanaan hal ini diakibatkan BAPPEDA terlalu dalam dilibatkan dalam pembahasan APBD, sebaiknya BAPEDA lebih fokus kepada kegiatan perencanaan yang merupakan tugas pokok dan fungsi perencana. 2. Penjadualan perencanaan pembangunan tahunan sebaiknya diatur sehingga setiap kegiatan mendapatkan ruang waktu yang cukup dengan bobot produk yang diharapkan. 3. Peningkatan sumber daya manusia sebaiknya mendapatkan perhatian yang memadai baik itu dari segi jumlah pegawai maupun kualitas SDM pegawai, mengingat krusialnya produk perencanaan yang harus dihasilkan oleh BAPEDA. 4. Sebagai kebutuhan dasar perencanaan, data masih merupakan kendala yang dapat menghambat proses kegiatan perencanaan, untuk itu upaya peningkatan akurasi dan kelengkapan data perlu dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan. 5. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, tertutama pada Kasubag Penyusunan Program, bila dibandingkan dengan Subag Program yang ada di SKPD lain, karena hanya melaksanakan penyusunan program pada SKPD nya, sedangkan Subag Program yang ada di BAPPEDA Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

II-24


melaksanakan penyusunan program tingkat kabupaten, juga halnya pada Bidang Sosial dan Pemerintahan perlu adanya pemisahan menjadi Bidang tersendiri yakni Bidang Sosial dan Bidang Pemerintahan, serta Bidang Statev menjadi Bidang Evaluasi dan Pelaporan, sedangkan untuk Urusan Statistik diharapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan seperti halnya pada Bappeda Provinsi Jawa Barat. 6. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD. 7. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2014 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan. Pada tahun anggaran 2015 review rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:


II-25


TABEL T-VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi

2

3

I


BAPPEDA Kab. Bandung

1



2




3


BAPPEDA Kab. Bandung BAPPEDA Kab. Bandung

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif

Catatan Penting

8

9

10

11

12



Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%)



Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)



Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB)


Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)


Jumlah petugas kebersihan (OB) Jumlah peralatan/bahan kebersihan (Jenis)



Pagu Indikatif


Lokasi

4 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran (%) Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah) Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB)

5

6

7

Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) Jumlah petugas kebersihan (OB) Jumlah peralatan/bahan kebersihan (Jenis)

100

5,000

Buah

30,000,000

12

OB

100,000,000

12

Bulan

12

OB

32

Jenis

50,000,000


100

5,000

12

12

12 32

4



Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang (Unit)

50

Unit

30,000,000



Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang (Unit)

5



Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)

58

Jenis

130,000,000



Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)

6



Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)

15

Jenis

40,000,000



Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)

15


Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)


Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)

108,637


Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)


Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)

17

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

108.637

17


Lembar

Jenis

10,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

50

58

Buah

30,000,000

OB

100,000,000

Bulan

OB

110,000,000

Jenis

Unit

25,000,000

Jenis

120,000,000

Jenis

40,000,000

Lembar

Jenis

10,000,000

II-28


Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi

2

3




Pagu Indikatif


Lokasi

4

5

6

7

8

8



Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)

9



10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)

30,000,000



Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)



Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)


Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)

2

Jenis


Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)

750

HOK


Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)

14

II



Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

1



Jumlah kendaraan Mobil Jabatan Baru (Unit)


12

20,000,000

3,200,000


11

Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)

Jenis


10


4

13

9


Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK) Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)

Catatan Penting


100,000,000


Pagu Indikatif


Unit



Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)

14

12


90

HOK

180,000,000

101

HOK

35,000,000



Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)

10,000,000



Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)



Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)



Jumlah kendaraan Mobil Jabatan Baru (Unit)

7

Kali

100

0


Unit

14

4

2

750

90

101

7

Unit

100,000,000

Jenis

3,200,000

Jenis

20,000,000

HOK

30,000,000

HOK

175,000,000

HOK

20,000,000

Kali

20,000,000

100

-

Unit

II-29


Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi

2

3




Pagu Indikatif

Catatan Penting

8

9

10

11

12



Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru (Unit)



Pagu Indikatif


Lokasi

4

5

6

7

2



Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru (Unit)

3



Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis)

1

Jenis

120,000,000



Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis)

4



Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)

22

Unit

380,000,000



Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)

5



Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Paket)

0

Paket

400,000,000



Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Paket)

III



Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

95



Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%)

1



Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

0

Stel



Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)

2



Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)

0

Stel



Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)

3

Pengadaan pakaian KORPRI


Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)

0

Stel

Pengadaan pakaian KORPRI


Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)

-

4

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu


Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

0

Stel

Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu


Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)

-

IV




100




1



Jumlah Dokumen LAKIP (Buku)

8

Buku



Jumlah Dokumen LAKIP (Buku)

8

Buku

8

Buku


Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Jumlah Dokumen Renja (Buku)


Jumlah Laporan Tahunan (Buku) Jumlah Dokumen Renja (Buku)

3

Unit


37,000,000

21,000,000

135,000,000

Unit

3

1

22

-

Jenis

120,000,000

Unit

380,000,000

Paket

400,000,000

Stel

37,000,000

95

-

Stel

-

Stel Stel

21,000,000

Buku

125,000,000

100

8

8 8

Buku Buku

II-30


Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi

2

3 BAPPEDA Kab. Bandung BAPPEDA Kab. Bandung

2



3



4






Pagu Indikatif


4 Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku) Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

5

6

7

V

1


8


9 Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku) Jumlah Dokumen Renstra (Buku)

8

Buku


6

Buku


12

Buku

6,000,000



Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)

12

Buku

4,000,000



Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)

12

Buku

4,000,000



Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

Jumlah 1


Lokasi


Pagu Indikatif

Catatan Penting

10

11

12

Buku

8

Buku

6

12

12

12

Buku

10,000,000

Buku

9,000,000

Buku

15,000,000

1,875,200,000


Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang)



VI



Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan (%)

1

Penetapan RPJPD


Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJPD 2005-2025 (Buku)

1,920,200,000

10




10






Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan (%)

Penetapan RPJPD


Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJPD 2005-2025 (Buku)

Orang

100

0


Buku

100,000,000

10

Orang

10

100,000,000

100

-

Buku

II-31


Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi

2

9

10

11

12

5

6

7


3



4

Penetapan RPJMD


5

Revisi RPJMD 20102015


6



7



8



9

Penetapan RKPD



8

Lokasi

2


Catatan Penting


4

11

Pagu Indikatif

Pagu Indikatif

Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun 2016-2020 (Buku)




3

Koordinasi Perencanaan Pembangunan



Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2015-2020

10


Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2010-2015 (Kali) Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJMD 2010-2015 (Buku) Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015 (Dokumen) Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 (Dokumen) Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. (Buku) Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online (Kali) Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD (Buku) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati (Buku)

0

Buku

250,000,000

Penyusunan Draf/rancangan RPJMD Tahun 2016-2020


Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun 20162020 (Buku)

0

Kali

230,000,000



Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2010-2015 (Kali)

0

Buku

120,000,000

Penetapan RPJMD


Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJMD 2010-2015 (Buku)

0

Dokumen

Revisi RPJMD 2010-2015


Jumlah Dokumen Revisi RPJMD 2010-2015 (Dokumen)

0

Dokumen



Jumlah Dokumen Revisi Perda 8 Tahun 2005 (Dokumen)

50

Buku

65,000,000



Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. (Buku)

1

Kali

750,000,000



Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online (Kali)

500

Buku

130,000,000

Penetapan RKPD


Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD (Buku)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati (Buku)

0


Buku


Buku

-

Kali

-

Buku

-

Dokumen

-

Dokumen

-

50

1

500

10

-

400,000,000

Buku

165,000,000

Kali

750,000,000

Buku

300,000,000

Buku

185,000,000

Buku

II-32


Rancangan Awal RKPD

No

12

VII

1


Lokasi

2

3


Program Perencanaan Pengembangan Kotakota menengah dan besar






Pagu Indikatif


Lokasi



Pagu Indikatif

Catatan Penting

4 Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 2010-2015 (Buku)

5

6

7

8

9

10

11

12


Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 20102015 (Buku)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar (%)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar (%)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku)

40

Buku

550,000,000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

100

10



Buku

125,000,000


40

Buku

550,000,000

Buku

125,000,000

100

10

II-33


Rancangan Awal RKPD

No

2

3

VIII

1


Lokasi

2








Pagu Indikatif


Lokasi

3

4

5

6

7

8


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi (%)


Jumlah dokumen grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan/analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya (Buku)

10

10

Buku

Buku

45,000,000

170,000,000




100

25


Buku

300,000,000




Pagu Indikatif

Catatan Penting

9

10

11

12


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi (%)


Jumlah dokumen grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaan/analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat dan hasil rekomendasinya (Buku)

10

10

Buku

45,000,000

Buku

170,000,000

Buku

300,000,000

100

25

II-34


Rancangan Awal RKPD

No

2


Pagu Indikatif


Lokasi



Pagu Indikatif

Catatan Penting

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buka)


Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya (%)

Lokasi

2

3


4


5


IX






5

0

12

25

100


Buku

350,000,000



Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan hasil rekomendasinya (Buku)

Buku



Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung serta Dokumen Sinergitas PJM Nangkis Lingkup Kabupaten Bandung dan Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)

Buku



Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buka)


Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau Desa dan hasil rekomendasinya (Buku)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya (%)

Buku

250,000,000



Buku

5

650,000,000

Buku

-

Buku

12

250,000,000

Buku

25

100

II-35


Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi



Pagu Indikatif


Lokasi



Pagu Indikatif

Catatan Penting

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya (Buku)

20

Buku



Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja (Buku)

0

Buku



Jumlah Dokumen Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja (Buku)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA (%)


Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA (%)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku)

1


2


X

1




500,000,000


100

10


Buku

140,000,000


Buku

20

600,000,000

Buku

-

100

10

Buku

140,000,000

II-36


Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi

2




Pagu Indikatif


Lokasi

5

6

7

8

3

4

2



Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP (Buku)

10

XI



Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu (%)

100

1

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalahmasalah Daerah


Tingkat sinergitas antara Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab Bandung (%)

100

%

2



Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP (Dokumen)

0

Dokumen

XII



Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan (%)


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya (Buku)


Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung (Jenis)

1


XIII


Buku

100

20

3


Buku

325,000,000



Pagu Indikatif

Catatan Penting

9

10

11

12



Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP (Buku)



Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu (%)

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah


Tingkat sinergitas antara Pemerintah Prov. Jabar dengan Pemkab Bandung (%)



Jumlah Dokumen Kajian Analisis DSP (Dokumen)



Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan (%)



Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan dan hasil rekomendasinya (Buku)



Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung (Jenis)

10

Buku

100

%

100

Dokumen

-

100

Buku

20

350,000,000

3

II-37


Rancangan Awal RKPD

No


Lokasi

2

3

1



2

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB


XIV


1


2


3

Survey dan pemetaan





Pagu Indikatif

Catatan Penting

8

9

10

11

12



Pagu Indikatif


Lokasi

4 Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio (Buku) Jumlah Buku PDRB Kabupaten (Buku)

5

6

7

Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang Perda/Perbup (Dokumen)

Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk BAPPEDA Kab. Bandung keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk BAPPEDA Kab. Bandung keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk BAPPEDA Kab. Bandung keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah 2 Total

150

Buku

730,000,000



Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio (Buku)

50

Buku

400,000,000

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB


Jumlah Buku PDRB Kabupaten (Buku)



Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang Perda/Perbup (Dokumen)

1

0

Dokumen

1

Dokumen

0

Dokumen



525,000,000


Survey dan pemetaan

6,055,000,000 7,930,200,000

Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk BAPPEDA Kab. keperluan penataan Bandung ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk BAPPEDA Kab. keperluan penataan Bandung ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk BAPPEDA Kab. keperluan penataan Bandung ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen) Jumlah 2 Total

150

50

Buku

630,000,000

Buku

400,000,000

1

-

1

-

Dokumen

Dokumen

400,000,000

Dokumen

6,510,000,000 8,430,200,000

II-38


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015, selanjutnya Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam konteks perencanaan pembangunan, BAPPEDA Kabupaten Bandung dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi, BAPPEDA dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Proses penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2015 didasarkan kepada Renstra BAPPEDA Perubahan Tahun 2010-2015 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.


II-37

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2015 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Sejalan dengan hal tersebut maka Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. 3.1.1. Kebijakan Nasional BAPPEDA Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, dengan Visi “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional” yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2010 – 2015. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Memperhatikan Visi dan Misi BAPPEDA tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggarakan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

III-1


serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik. Terkait dengan kebijakan nasional, BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Lembaga Teknis Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk kedalam prioritas nasional Prioritas 1 yakni Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kepemerintahn, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 1. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui konsolidasi struktural berdasarkan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi, perbaikan tata laksana (business process), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, dan pencapaian kinerja secara optimal; 2. Penataan otonomi daerah melalui percepatan penerapan 15 SPM di daerah (kabupaten/kota di 33 provinsi) untuk mendukung pengelolaan desentralisasi yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah di seluruh provinsi/kabupaten/kota dalam mendukung penerapan SPM; 3. Percepatan dan pencapaian target Millennium Development Goal’s (MDG’s) 4. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan; 5. Penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 6. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat. 3.1.2. Kebijakan Provinsi Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi. Aparatur sebagai sumber daya manusia di BAPPEDA yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis Provinsi Jawa Barat “Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten dalam Penganggaran dan Pelaksanaannya”. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

III-2


pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis. Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Ke depan, Bappeda diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dalam rangka mewujudkan Misi BAPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2015, yaitu: Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. 2. 3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan ketersediaan data dan informasi

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Tujuan

Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang professional

Mewujudkan pelayanan publik yang prima

Sasaran Uraian Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah


Indikator Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kota-kota menengah dan besar Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap III-3


Sasaran

Tujuan

Uraian

Meningkatkan ketersediaan data dan informasi

Indikator program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang (Perda/Perbup)

3.3. Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2015, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013, pelaksanaan kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bappeda, dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: A. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) sebesar Rp 3.677.267.031. B. Belanja Langsung Disetiap SKPD 1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk............................................(PENJELASAN SUBAG UMUM) b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM) c) Penyediaan jasa kebersihan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 110.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

III-4


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). e) Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 120.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM) f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 40.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). i) Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.200.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). k) Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM) n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 120.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 380.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). c) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM).


III-5


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM). b)

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG UMUM).

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 120.000.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG KEUANGAN).. b) Penyusunan laporan keuangan semesteran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG KEUANGAN).. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.000.000,00 Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG KEUANGAN)... c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG KEUANGAN).. C.

Belanja Langsung Urusan Program  Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang 1) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID FISK)..  Perencanaan Pembangunan a) Program Pengembangan Data Informasi 1) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 350.000.000,00,. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID LITBANG).. b) Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID FISIK).. 2) Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID FISK).. .


III-6


3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID FISK).. c) Program Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID FISK)... d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan rancangan RPJMD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG PROGRAM)... 2) Penyusunan Rancangan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG PROGRAM).... 3) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 750.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG PROGRAM)... 4) Penetapan RKPD Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.00,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN SUBAG PROGRAM)... 5) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kegiatan ini dianggarakan sebesar Rp. 185.000.000. kegiatan ini dilaksanakan untuk ………………..(PENJELASAN SUBAG PROGRAM)... 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 550.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID STATEV)... e) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID EKONOMI).... 2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 650.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID EKONOMI).... 3) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID SOSBUD).... Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2015

III-7


f) Program Perencanaan Sosial Budaya 1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 600.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID SOSBUD).... g) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 140.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID FISIK)....  Statistik a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 630.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID STATEV).... 2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 400.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan untuk ..................................... (PENJELASAN KABID STATEV)....


III-8


TABEL T-VI.C.10 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN BANDUNG NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

01

01

01

01

02

08

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor


3 Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%) Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah) - Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik (OB) - Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) - Jumlah petugas kebersihan (OB). - Jumlah peralatan/bahan kebersihan

Lokasi

4

BAPPEDA Kab Bandung

Target Capaian Kinerja 5

100

%

5000

Surat Masuk Surat Keluar

12

OB

12

Bulan

12

OB

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

6

7

30,000,000

APBD Kab Bandung

100,000,000

APBD Kab Bandung

Catatan Penting Target Capaian Kinerja


9

10

8

100

%

5000

Surat Masuk Surat Keluar

12

OB

12

Bulan

12

OB

32

Jenis

40,000,000

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung


32

Jenis

110,000,000

APBD Kab Bandung

120,000,000

120,000,000

III-11

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2015 Kode

1 x

x

x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

01

01

01

01

01

01

01

09

10

11

12

13

14

15



2

3 (Jenis) Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang (Unit) Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis) - Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis) - Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar) Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit) Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis) Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)

Lokasi 4




Sumber Dana

6

7

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung



9

10

8

50

Unit

25,000,000

APBD Kab Bandung

50

Unit

30,000,000

58

jenis

120,000,000

APBD Kab Bandung

58

jenis

130,000,000

jenis lbr

40,000,000

APBD Kab Bandung

jenis lbr

40,000,000

17

jenis

10,000,000

APBD Kab Bandung

17.00

jenis

10,000,000

10

Unit

100,000,000

APBD Kab Bandung

10

Unit

100,000,000

4

Jenis

3,200,000

APBD Kab Bandung

4

Jenis

3,200,000

2

Jenis

20,000,000

APBD Kab Bandung

2

Jenis

20,000,000

BAPPEDA Kab Bandung 15 100000

BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung


15 100000

III-12

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Tahun 2015 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 x

x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx

01

01

01

01

02

17

18

20

22

2 Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah


Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


3 Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK) Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK) Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali) Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)

Lokasi 4 BAPPEDA Kab Bandung




Sumber Dana

6

7



9

10

8

750

HOK

30,000,000

APBD Kab Bandung

750.00

HOK

30,000,000

100

HOK

175,000,000

APBD Kab Bandung

100.00

HOK

180,000,000

100

HOK

20,000,000

APBD Kab Bandung

120

HOK

35,000,000

7

Kali

20,000,000

APBD Kab Bandung

7

Kali

25,000,000

100

%

100

%

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung


III-13


Kode

1 x

x

x

x

x x

x

x

xx

xx

xx

xx

xx xx

xx

xx

02

02

02

02

05

22

24

42

03 03

03

06

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur

02

05

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


3 Tersedianya kendaraan operasional roda dua dan roda empat Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Paket) Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit) Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (Paket) Prosentase Penunjang Kerja Aparatur (%) Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel) Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)

Lokasi 4

BAPPEDA Kab Bandung




Sumber Dana

6

7



9

10

8

-

-

-

-

-

-

-

1

Paket

120,000,000

APBD Kab Bandung

1

Paket

125,000,000

26

Unit

380,000,000

APBD Kab Bandung

26

Unit

380,000,000

BAPPEDA Kab Bandung

1 BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung BAPPEDA Kab Bandung


400,000,000

1

-

100

%

%

60

Stel

37,000,000

Stel

-

60

Stel

21,000,000

Stel

-

100

%

APBD Kab Bandung

100

%

III-14


1 x

x

x

x

xx

xx

xx

xx

06

06

06

06

01

02

03

04



2 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3 - Jumlah Dokumen LAKIP (Buku) - Jumlah Laporan Tahunan (Buku) - Jumlah Dokumen Renja (Buku) - Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku) - Jumlah Dokumen Renstra (Buku) Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Lokasi 4 BAPPEDA Kab Bandung

05

5


Sumber Dana

6

7



9

10

8

8

Buku

8

Buku

8

Buku

8

Buku

8

Buku

8

Buku

8

Buku

8

Buku

6

Buku

6

Buku

2

Buku

10,000,000

APBD Kab Bandung

2

Buku

12,000,000

12

Buku

9,000,000

APBD Kab Bandung

12

Buku

10,000,000

12

Buku

15,000,000

12

Buku

20,000,000

125,000,000

APBD Kab Bandung

85,000,000

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

BAPPEDA Kab Bandung

Jumlah 1 1



1,920,200,000

1,515,200,000

Penataan Ruang


III-15


Kode

1 1

1

05

05

1

06

1

06

1

06

2 Program Perencanaan Tata Ruang

15

15

11

Revisi rencana tata ruang


3 Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang Perda/Perbup (Dokumen) Jumlah penyediaan peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang dan hasil rekomendasinya (Dokumen)

Lokasi 4




Sumber Dana

6

7



9

10

8

1

Kab. Bandung

1

Dokumen

400,000,000

APBD Kab Bandung

1

Dokumen

550,000,000

Buku

350,000,000

Perencanaan Pembangunan 15

15

Program Pengembangan data/informasi

06


Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan (%) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan inventarisasi hasil penelitian terbaru dan hasil kajian pemetaan potensi kebutuhan kerjasama kelitbangan

100

100

Kabupaten Bandung


20

Buku

350,000,000

APBD Kab Bandung

20

III-16


1

1

1

1

06

06

06

19

19

19



2

3 dan hasil rekomendasinya (Buku) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kotakota menengah dan besar (%) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial dan hasil

Program perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

02

03



Lokasi 4




Sumber Dana

6

7

100

%

10

Buku

125,000,000

10

Buku

45,000,000



9

10

8

100

%

APBD Kab Bandung

10

Buku

140,000,000

APBD Kab Bandung

10

Buku

60,000,000

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung


III-17


1

1

1

1

1

06

06

06

06

19

09

20

20

21

01



2

3 rekomendasinya (Buku)

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaandan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah Pegawai yang memiliki keahlian Bidang Perencanaan dan Evaluasi (orang)

Lokasi 4




Sumber Dana

6

7

170,000,000

APBD Kab Bandung



9

10

8

Kabupaten Bandung

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan (Orang) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan (%)


10

Buku

10

Orang

10

Orang

100

100,000,000

APBD Kab Bandung

10

Buku

10

Orang

10

Orang

185,000,000

100,000,000

100

III-18


1 1

1

1

1

1

1

1

06

06

06

06

06

06

06

21

21

21

21

21

21

06

05

06

07

08

09

10

14



2 Penyusunan rancangan RPJMD

3 Jumlah dokumen Ranwal RPJMD Tahun 20162020 (Buku) Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD 20102015 (Kali) Jumlah Dokumen Penetapan Perda RPJMD 20102015 (Buku) Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung. (Buku) Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan Penyediaan Sistem RKPD Online (Kali) Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPD, dan Perubahan Perbup RKPD (Buku) Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan


Penetapan RPJMD



Penetapan RKPD

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Lokasi 4 Kabupaten Bandung




Sumber Dana

6

7



9

10

8

72

Buku

400,000,000

72

Buku

150.000.000

1

Kali

-

1

Kali

500.000.000

300

Buku

-

300

Buku

250,000,000

72

Buku

165,000,000

APBD Kab Bandung

72

Buku

165,000,000

1

Kali

750,000,000

APBD Kab Bandung

1

Kali

750,000,000

500

Buku

300,000,000

APBD Kab Bandung

500

Buku

280,000,000

10

Buku

185,000,000

APBD Kab Bandung

500

Buku

185,000,000

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung


III-19


1

06

1

06

21

22

13



2

3 dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian Renja SKPD dengan RKPD, Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan, laporan pelaksanaan monitoring, laporan evaluasi hasil pembangunan dan laporan evaluasi hasil pembangunan semester I & 2, serta dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun 20102015 (Buku) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi (%)



Lokasi 4




Sumber Dana

6

7

550,000,000

APBD Kab Bandung



9

10

8

Kabupaten Bandung


50

Buku

100

%

50

Buku

100

%

550,000,000

III-20


Kode

1 1

1

1

1

06

06

06

06

22

22

22

23

03

04

09

2 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah



3 Jumlah dokumen revitalisasi agropolitan Pangalengan dan Pacira (Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali)(Buku) Jumlah dokumen updating dan upgrading basis data digital perekonomian. (Buku) Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buka) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial budaya (%)





Sumber Dana

6

7



9

10

8

10

Buku

300,000,000

APBD Kab Bandung

25

Buku

325,000,000

10

Buku

650,000,000

APBD Kab Bandung

5

Buku

400,000,000

12

Buku

250,000,000

APBD Kab Bandung

12

Buku

300,000,000

100

%

100

%

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung


III-21


Kode

1 1

1

06

06

23

24

03

2 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


3 Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan serta Pagu Indikatif Kewilayahan dan hasil rekomendasinya (Buku) Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan parasarana dan SDA (%)




25

Buku

100

%



Sumber Dana

6

7

600,000,000

APBD Kab Bandung



9

10

8

25

Buku

100

%

550,000,000

III-22


1 1

06

1

06

1

23

24

24

04

05



2 Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

3 Jumlah dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku) Jumlah Dokumen Pendampingan WISMP (Buku)




10

buku



Sumber Dana

6

7

140,000,000

APBD Kab Bandung



9

10

8

10

buku

150,000,000

Statistik


III-23


1 1

1

1

23

23

23

15

15

15

02

04



2 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

3 Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung (Jenis)

Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

Jumlah Dokumen profil dan informasi kegiatan perkecamatan, buku IPM, KBDA, IKM, IHK, Data Pokok Perencanaan Pembangunan, Suseda dan Indeks Gini Rasio (Buku) Jumlah Buku PDRB Kabupaten (Buku)

Lokasi 4




Sumber Dana

6

7

3

Jenis

150

Buku

630,000,000

50

Buku

400,000,000



9

10

8

APBD Kab Bandung

3

Jenis

APBD Kab Bandung

150

Buku

880,000,000

50

Buku

400,000,000

Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung

Jumlah 2 Jumlah Total


6,510,000,000 8,430,200,000

6,395,000,000 7,910,200,000

III-24

Pentup

BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra BAPPEDA Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA BAPPEDA Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. RENJA BAPPEDA tahun 2015, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sekretariat dan Bidang. 2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. 3. Penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2015 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman dan pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham, selanjutnya perlu peningkatan kapasitas dan kinerja SDM baik melalui Bintek, Seminar/Workshop, Diklat dan sebutan lainnya guna menyelaraskan penyusunan Renja sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN. 5. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas). 6. RENJA BAPPEDA Tahun 2015, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.


IV-1

Penutup

4.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan. 2. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana. 3. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang. 4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja. 5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna. 6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud. 7. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.


IV-2

KATA PENGANTAR. Soreang, Juni 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG. K e p a l a,

Recommend Documents