Kata Pengantar. Soreang, Januari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung K e p a l a,

RENCANA KERJA (RENJA)

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANDUNG 2010

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Dengan rahmat Allah SWT, Bappeda Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2011, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renja ini merupakan bahan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2010. Hasil dari musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011. Hal ini merupakan pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2011 termasuk Bappeda Kabupaten Bandung dengan tujuan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu Renja Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2011 disusun sebagai rancangan kegiatan pada Tahun 2011 yang direncanakan oleh Bappeda serta merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2011-2015, namun mengingat dokumen Renstra Bappeda 2011-2015 belum disusun maka Renja Bappeda Tahun 2011 disusun mengacu kepada Renstra tahun sebelumnya. Renja Bappeda memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Semoga Renja Bappeda 2011 ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan, agar pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung lebih sinergis dan terarah.

Soreang,

Januari 2010

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung K e p a l a,

Ir.ERNAWAN MUSTIKA, MS Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

RENJA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

V

-i 1

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar .......................................................................................................

I

Daftar Isi ................................................................................................................

ii

Bab 1 Pendahuluan .................................................................................................

I -1

1.1 Latar Belakang ........................................................................................

I-1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ...........................................................................

I-5

1.3 Kewenangan ............................................................................................

I-22

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Bappeda 2011.............................................

I-22

Bab 2 Visi, Misi dan Rencana Strategis Tahun 2011......................................................

II -1

2.1 Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2011...............................

II -1

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis....................................................................

II-2

Bab 3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2010 .............................................

III -1

3.1 Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2010...............................................

III-1

3.2 Permasalahan dan Upaya Penanganan.......................................................

III-7

Bab 4 Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011 ................................

IV -1

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011................................................

IV-1

4.2 Kebijakan Bappeda Tahun 2011.................................................................

IV-2

4.3 Rencana Program/Kegiatan Bappeda Tahun 2011.......................................

IV-2

Bab 5 Penutup .........................................................................................................

V -1


V ii -1

BAB I PENDAHULUAN

BAB 1 Pendahuluan 1.1

Latar Belakang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang

Pemerintah

Daerah

yang

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2010, Bappeda didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 59 orang, terdiri atas PNS 55 orang, dan CPNS 4 orang. Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 Jumlah PNS, CPNS dan TKK Bappeda Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010

No 1 2 3 4 5 6

Pendidikan SD SMP SMA D3 S1 S2 Jumlah

Status Kepegawaian PNS CPNS TKK 3 0 0 0 0 0 9 2 0 6 0 0 32 2 0 9 0 0 59 4 0

Jumlah

%

3 0 11 6 34 9 63

4.69 0.0 18.75 9.38 53.13 14.16 100.0

Dilihat dari tabel tersebut di atas, Pegawai Bappeda Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 4,69%, SMA sebesar 18,75%, D3 sebesar 9,38%, S1 53,13% dan S2 14,06%. Ditunjang latar belakang pendidikan ratarata Sarjana dan Pasca Sarjana, Bappeda sebagai lembaga teknis daerah, memiliki sumber daya manusia yang memadai di dalam menentukan proses perencanaan untuk mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

RENCANA KERJA BEPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

I-1

BAB I PENDAHULUAN

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.2. Pegawai Bappeda Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2010

No

Golongan

PNS

CPNS

Jumlah

%

1 Gol I

3

0

3

4.69

2 Gol II

5

2

7

12.50

3 Gol III

46

2

48

75.00

4 Gol IV

5

0

5

7.81

59

4

63

100.0

Jumlah

Berdasarkan Tabel 1.2 maka pegawai Bappeda Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 4,69%, Golongan II sebanyak 12,50%, Golongan III sebanyak 75,00% dan Golongan IV sebanyak 7,81%, melihat komposisi tersebut, pagawai Bappeda didominasi oleh golongan III, dilain sisi Bappeda memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan I untuk tenaga administrasi dan caraka. Selain pendidikan formal, pegawai Bappeda juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3. Data Pegawai Negeri Sipil Bappeda Kabupaten Bandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2010

Pegawai

NO

Tingkat Diklatpim

Jumlah

1

I

0

2

II

1

3

III

10

4

IV

9

Jumlah

20

Bappeda

Kabupaten

Bandung

yang

telah

memperoleh

jabatan

berdasarkan esselonnya dapat dilihat pada tabel berikut:


I-2

BAB I PENDAHULUAN

Tabel 1.4. Data Pegawai Bappeda berdasarkan Esselon Tahun 2010 NO

Tingkat Esselon

Jumlah

1

Ia

0

2

II B

1

3

III A

1

4

III B

5

4

IV A

13

Jumlah

20

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Bappeda memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 1.5. Data Sarana dan Prasarana Milik BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2009 NO 1.

Keadaan Barang

Jenis Barang/ Nama

Jumlah

Barang

Barang

B

5.248 M2 2

TANAH

1.875 M

KB

RB

5.248 M2

-

-

2

-

-

2.

GEDUNG

3.

KENDARAAN RODA 4

10

2

6

2

4.

KENDARAAN RODA 2

15

10

3

2

5.

KOMPUTER

55

48

-

7

6.

LAPTOP

16

15

-

1

7.

PRINTER

37

31

-

6

8.

HANDYCAM

2

2

-

-

9.

CAMERA DIGITAL

4

4

-

-

10.

CAMERA

5

5

11.

KURSI LIPAT

80

66

14

-

12.

KURSI TAMU/MEJA TAMU

8

5

3

-

13.

KURSI KAYU

6

6

-

14.

KURSI PUTAR

46

37

-

9

15.

MEJA TULIS

92

78

6

8

16.

MEJA KOMPUTER

13

8

5

-

17.

MEJA TELEPON

1

1

-

-

18.

MEJA TAMBAHAN

2

2

-

-

19.

MEJA RAPAT PIM.

1

1

-

-

20.

MEJA RAPAT

16

16

-

-


1.875 M

I-3

BAB I PENDAHULUAN

NO

Keadaan Barang

Jenis Barang/ Nama

Jumlah

Barang

Barang

B

KB

RB

21.

FILLING KABINET

36

27

5

4

22.

RAK BUKU

6

4

2

-

23.

TELEPON

2

2

-

-

24.

TELEPON LOKAL

9

9

25.

LEMARI

12

8

3

1

26.

RAK BESI

6

6

-

-

27

KURSI RAPAT

180

180

-

-

28

LEMARI BESI

53

50

3

-

29

LEMARI ES

2

2

-

-

30

VCD

1

1

-

-

31

TV

3

3

-

-

32

MESIN POMPA AIR

1

1

-

-

33

MESIN POTONG RUMPUT

4

4

-

-

34

PETI UANG

1

1

-

-

35

VACUUM CLEANER

2

2

-

-

36

WHITE BOARD ELEKTRIK

1

1

-

-

37

WHITE BOARD

8

8

38

OHP

2

1

-

1

39

WIRELESS

1

1

-

-

40

MESIN TIK ELEKTRIK

6

6

-

-

41

MESIN TIK MANUAL

4

1

-

3

42

PLOTTER

3

1

-

2

43

RADIO

1

1

-

-

44

PODIUM

1

1

-

-

45

STABILIZER

12

12

-

-

46

AC

4

4

-

-

47

LEMARI DATA

3

3

-

-

48

JAM DINDING

8

8

-

-

49

RAK ARSIP

3

3

-

-

50

SCREEN

2

2

-

-

51

PETA

9

9

-

-

52

KIPAS ANGIN

2

2

-

-

53

FOTO PRESIDEN/WAKIL

7

7

-

-

54

LAMBANG GARUDA

7

7

-

-

55

DISPENCER

1

1

-

-

56

UPS

1

1

-

-

57

SCANER

1

1

-

-

58

PROYEKTOR

5

3

-

2

59

FAKSIMILLE

2

2

-

-


I-4

BAB I PENDAHULUAN

NO

Keadaan Barang

Jenis Barang/ Nama

Jumlah

Barang

Barang

B

KB

RB

60

SOUND SYSTEN

1

1

-

-

61

LCD

12

12

-

-

62

MESIN PENGHANCUR KERTAS

2

2

-

-

63

VIOCE RECORDER

3

3

-

-

64

FINGER PRINT

1

1

-

-

65

FASILITAS INTERNET

1

1

-

-

66

GPS

2

2

-

-

67

ALTIMETER

1

1

-

-

68

SERVER INTEL XEON 3065;

1

1

-

-

2,33 GB

1.2

Tugas Pokok Dan Fungsi Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, mengatur,

membina,

mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada Bappeda Kabupaten Bandung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, RENCANA KERJA BEPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

I-5

BAB I PENDAHULUAN

pengelolaan

umum

dan

kepegawaian

serta

pengelolaan

keuangan.

Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f.

Penetapan

rumusan

kebijakan

pengelolaan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i.

Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan.

j.

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.

k. Penetapan

rumusan

kebijakan

pengkoordinasian

penyusunan

dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l.

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan

koordinasi/kerjasama

dan

kemitraan

dengan

unit

kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahi: 1) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan

pengkoordinasian

melaporkan

penyusunan

pelaksanaan

rencana

dan

tugas,

program

pelaksanaan Badan.

Dalam

melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :


I-6

BAB I PENDAHULUAN

a) Penyusunan rencana

dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan

rencana dan

program kerja Badan. b) Penyusunan rencana

operasional dan koordinasi kegiatan dan

program kerja Badan. c) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. d) Pelaksanaan

penyusunan

rancangan

peraturan

perundang-

undangan penunjang pelaksanaan tugas. e) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. b) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. c) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. d) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. e) Penyusunan

dan

penyiapan

pengelolaan

dan

pengendalian

administrrasi perjalanan dinas. f) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapatrapat dinas. g) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. h) Pelaksanaan

pengurusan

kerumahtanggaan,

keamanan

dan

ketertiban kantor.


I-7

BAB I PENDAHULUAN

i)

Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya.

j) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. k) Pelaksanaan

pengadaan,

penyimpanan,

pendistribusian

dan

inventarisasi perlengkapan Kantor. l)

Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan.

m) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. n) Pelaksanaan

pengumpulan,

pengolahan,

penyimpanan

dan

pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. o) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. p) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputii kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. q) Penyusunan

dan

penyiapan

pegawai

untuk

mengikuti

pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. r) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. s) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. t) Pengkoordinasian

penyusunan

administrasi

DP-3,

DUK,

sumpah/janji pegawai. u) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. w) Pelaksanaan

koordinasi

pelayanan

administrasi

kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian

umum

dan

dengan unit

kerja lain di lingkungan Badan. 3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan

tugas


pengelolaan

administrasi

dan

I-8

BAB I PENDAHULUAN

pertanggungjawaban

pengelolaan

menyelenggarakan

tugas

pokok

keuangan dimaksud,

Badan.

Sub

Untuk

Bagian

Keuangan

mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. c) Pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

keuangan

anggaran

pendapatan dan belanja. d) Pelaksanaan

penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan

daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. g) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. h) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. i)

Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

j) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. k) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. l)

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

m) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. n) Pelaksanaan

koordinasi

pengelolaan

administrasi

dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

dan

Pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin

oleh

seorang

mengkoordinasikan

dan

Kepala

Bidang

mempunyai

tugas

mengendalikan

tugas-tugas

di


pokok

bidang

memimpin, perencanaan

I-9

BAB I PENDAHULUAN

pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan

pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan

mempunyai

fungsi: a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

penyusunan,

perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan

perumusan

perencanaan

dan

petunjuk

pengendalian

pelaksana,

pedoman

pembngunan

dan

standar

di

bidang

daerah

kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. f.

Penetapan

perumusan

penyusunan

dan

pengelolaan

kebijakan

perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan

perumusan

penyusunan

usulan

program

pembangunan

kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i.

Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan


I - 10

BAB I PENDAHULUAN

tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud

Sub

Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : a) Penyusunan

rencana

program

kerja

operasional

kegiatan

pelayanan

penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. b) Penyusunan perencanaan

rumusan dan

kebijakan

pengendalian

penetapan

petunjuk

pembangunan

pelaksanaan

daerah

dibidang

kesejahteraan sosial. c) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. d) Penyusunan

rumusan

kebijakan

penetapan

pedoman

dan

standar

perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. e) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. f) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. g) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. h) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; i)

Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial;

j) Pelaksanaan

penyusunan

usulan

program

pembangunan

tahunan

perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; k) Pelakasanaan

evaluasi

dan

moitoring

pelaksanaan

perencanaan

dan

pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; l)

Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial;

m) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; o) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.


I - 11

BAB I PENDAHULUAN

2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: a) Penyusunan pelayanan

rencana

program

penyusunan

kerja

operasional

perencanaan

dan

kegiatan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. c) Pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

di

bidang

pemerintahan. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. e) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. f) Fasilitasi

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

kerjasama

pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i)

Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

dan

pengendalian

pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: RENCANA KERJA BEPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

I - 12

BAB I PENDAHULUAN

a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

penyusunan,

pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. b. Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. c. Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. d. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. e. Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. f.

Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

g. Penyelenggaraan

penyusunan

usulan

program

pembangunan

perekonomian. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; i.

Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

perencanaan pembangunan perekonomian. j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : 1) Sub

Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian

dan

Pertambangan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

perencanaan

dan

pertambangan.

Untuk

dimaksud

Bidang

Sub

pengendalian

pembangunan

menyelenggarakan Perencanaan

tugas

pokok

Pembangunan

pertanian

dan

sebagaimana Pertanian

dan

Pertambangan mempunyai fungsi: a) Penyusunan pelayanan

rencana

program

perencanaan

dan

kerja

operasional

pengendalian

kegiatan

pembangunan

pertanian dan pertambangan.


I - 13

BAB I PENDAHULUAN

b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. c) Pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

di

bidang

pertanian dan pertambangan. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. e) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. f) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. g) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. h) Fasilitasi

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

kerjasama

pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. i)


j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k) Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Industri, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok

merencanakan,

pelaksanaan

tugas

melaksanakan, perencanaan

mengevaluasi

dan

dan

pengendalian

melaporkan

pembangunan

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan


I - 14

BAB I PENDAHULUAN

tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. c) Pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

daerah

di

bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. e) Pelaksanaan

SPM

di

bidang

Pelaksanaan

SPM

di

bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. f) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM. g) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. h) Fasilitasi

bimbingan,

supervisi

dan

konsultasi

kerjasama

pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. i)


j) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k) Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi:


I - 15

BAB I PENDAHULUAN

a. Penetapan

penyusunan

program

kerja

kegiatan

perencanaan

dan

kerja

kegiatan

perencanaan

dan

pengendalian pembangunan fisik. b. Penetapan

penyusunan

program

pengendalian pembangunan fisik. c. Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik. d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. e. Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. f.

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan

pelaksanaan

tugas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: a) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. b) Penyusunan

petunjuk

pelaksanaan

dan

pedoman

standard

perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. c) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.


I - 16

BAB I PENDAHULUAN

d) Pengkoordinasian

perencanaan

dan

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. e) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. f) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h) Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 2) Sub

Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Transportasi

dan

Pengeloaan SDA Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: a) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. b) Penyusunan perencanaan

petunjuk

pelaksanaan

dan

pedoman

standar

pembangunan daerah bidang transportasi dan

pengelolaan SDA. c) Penyelenggaraan pendek,

kegiatan

menengah

dan

penyusunan panjang

perencanaan

bidang

jangka

transportasi

dan

pengelolaan SDA. d) Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

jangka

pendek,

menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. e) Pelaksanaan

evaluasi,

monitoring

dan

pelaporan

kegiatan

perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


I - 17

BAB I PENDAHULUAN

g) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang

Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugastugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan; Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: a. Penetapan

penyusunan

rencana

dan

program

kerja

penyusunan,

pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. c. Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. d. Perumusan

Sasaran

pelaksanaan

tugas

di

bidang

penyususnan,

pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: 1) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. RENCANA KERJA BEPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

I - 18

BAB I PENDAHULUAN

b) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; c) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah. d) Pengumpulan

dan

pengolahan

data

informasi

kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan daerah. e) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. f) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h) Pelaksanaan

koordinasi

pelayanan

pengelolaan

data

dan

pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. b) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. c) Penyusunan

analisa

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah tahunan. d) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. e) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan daerah. f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. g) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan RENCANA KERJA BEPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

I - 19

BAB I PENDAHULUAN

pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. c. Perumusan

sasaran

pelaksanaan

tugas

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan pembangunan daerah. d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. f.

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. i.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: 1) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. b) Pelaksanaan

rumusan

kebijakan

teknis

penelitian

dan

pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. RENCANA KERJA BEPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

I - 20

BAB I PENDAHULUAN

c) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. d) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian. e) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. h) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 2) Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. b. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. c. Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. d. Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. e. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. f.


g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


I - 21

BAB I PENDAHULUAN

h. Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.3

Kewenangan Pembentukan Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan

ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor

6 Tahun 2008 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat Bappeda Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. 1.4

Sistematika Penyusunan Renja Bappeda 2011 Bab 1

Pendahuluan

Bab 2

Visi, Misi dan Rencana Strategis Tahun 2011

Bab 3

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2010

Bab 4

Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011

Bab 5

Penutup


I - 22

BAB 2

VISI, MISI DAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011

BAB 2 Visi, Misi dan Rencana Strategis Tahun 2011

2.1 Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2011 Pada

tahun

anggaran

2010

merupakan

tahun

terakhir

pelaksanaan

program/kegiatan baik RPJMD Kabupaten Bandung 2006-2010 maupun Renstra Bappeda 2006-2010, maka di dalam penyusunan Renja Bappeda tahun 2011 Visi dan Misi maupun Rencana Strategis masih mengacu kepada visi dan misi yang lama. Di dalam menetapkan Visi dan Misi Bappeda tetap memperhatikan dan mendukung Visi dan Misi Kabupaten Bandung yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Bandung tercantum dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010, yaitu ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih

Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa.” Dengan memperhatikan Visi Daerah tersebut serta dengan memperhatikan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung masih tetap mengacu Renstra Tahun 2006-2010 yaitu “Badan Perencana yang Profesional

untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang

Berkualitas secara

Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut :



1.

Profesional

:

Memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi), menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

2

Berkualitas

:

Memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan

3.

Transparan

:

Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh publik

4.

Partisipatif

:

Keterlibatan stakehoders secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan.

5.

Akuntabel

:

Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dipertanggungjawabkan kepada publik.

dapat

Misi Bappeda Kabupaten Bandung Adapun rumusan Misi Bappeda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Profesionalisme Bappeda 2. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. RENCANA KERJA BEPPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

II

-1

BAB 2


3. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Untuk mewujudkan misi Bappeda Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Profesionalisme Bappeda. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja Bappeda, dengan sasaran:  Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM  Meningkatkan sarana dan prasarana  Meningkatkan disiplin pegawai  Meningkatkan koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi internal

Misi kedua yaitu: Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dari misi tersebut adalah Menyusun kerangka regulasi perencanaan pembangunan yang partisipatif; Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD; serta Menyusun kerangka prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran:  Terwujudnya keterpaduan antar sektor dan wilayah;  Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran;  Tercapainya sasaran fungsional kegiatan pembangunan.

Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan implementatif; serta Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan, dengan sasaran:  Meningkatnya kualitas data  Meningkatnya monitoring dan evaluasi  Meningkatnya penelitian dan pengembangan  Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan Tujuan dan sasaran-sasaran dari Misi Bappeda Kabupaten Bandung merupakan salah satu rangkaian dalam proses perencanaan strategis Bappeda, dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk kegiatan atau operasionalnya. Dalam mencapai setiap tujuan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal organisasi itu sendiri. Bappeda Kabupaten Bandung sebagai lembaga perencana, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat


II

-2

BAB 2


partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders) yang ada baik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung maupun di luar Pemerintahan Kabupaten Bandung. Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda adalah: 1. Partisipasi; tingkat partisipasi para pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan sangat mempengaruhi arah kebijakan perencanaan yang dihasilkan. Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses perencanaan, output perencanaan yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan pembangunan di masyarakat. 2. Sumber Daya Manusia; perencana yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas perencanaan yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum. 3. Data; kegiatan perencanaan harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan perencanaan merupakan hal yang penting. 4. Dana; kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses perencanaan mulai dari penjaringan aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan. 5. Sarana; sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas perencanaan.

Sedangkan hubungan tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


II

-3

BAB 2


Tabel 2.1 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG MISI Meningkatkan Profesionalisme Perencana

TUJUAN Meningkatkan kinerja perencana

SASARAN

STRATEGI

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana

Pembinaan Perencanaan

Meningkatkan sarana dan prasarana.



Pengadaan sarana dan prasarana

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

Pengembangan SDM Perencana

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Perencana



Peningkatan sarana dan prasarana

Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana





 

Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah

Menyusun kerangka regulasi Perencanaan yang partisipatif

Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah


Meningkatkan dan menyempurnakan prosedur yang terkait dengan perencanaan pembangunan

Penyempurnaan kerangka regulasi perencanaan pembangunan

Penyempurnan prosedur perencanaan pembangunan





Pembinaan Perencanaan Workshop Perencanaan

Pengadaan Barang Inventaris Penyusunan SIG Aplikasi tata ruang dan Web site Tata Ruang Pengadaan dan pemanfaatan jaringan LAN Bappeda

Penyusunan Juklak/Juknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Musrenbang

4

BAB 2


MISI

TUJUAN Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD

SASARAN Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran


STRATEGI Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran

KEBIJAKAN Menyusun kerangka regulasi dalam penganggaran

PROGRAM Penyusunan mekanisme perencanaan anggaran yang partisipatif

INDIKASI KEGIATAN 

Legislasi kerangka regulasi dalam perencanaan penganggaran

5

BAB 2


MISI Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan

TUJUAN Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan

SASARAN Meningkatnya kualitas data


STRATEGI Meningkatkan ketersediaan data yang akurat

KEBIJAKAN

PROGRAM

INDIKASI KEGIATAN

Penyusunan dokumen perencanaan daerah secara sinergis

Perencanaan Pembangunan Daerah

 Penyusunan Data Indikator Makro Pembangunan Daerah  Penyusunan Profil /Inventarisasi Data Hasil Kegiatan Pembangunan 2006-2010  Penyelenggaraan dan Penyusunan Perencanaan Daerah  Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial  Perencanaan Pembangunan Daerah Ekonomi  Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur wilayah dan Tata Ruang Wilayah  Penyusunan RPJPD  Penyusunan RPJMD  Penyusunan RKPD  Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah  Penyempurnaan RTRW dan Perda RTRW  Review RTRW  Pemetaan Digital

6

BAB 2


MISI

TUJUAN

Meningkatnya Penyusunan Produk Perencanaan Pembangunan daerah yang komprehensip dan implementatif

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

Meningkatnya monitoring dan evaluasi

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Peningkatan kualitas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Meningkatnya penelitian dan pengembangan

Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif

Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan

Penelitian dan pengembangan


INDIKASI KEGIATAN  Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung  Laporan kegiatan Bapeda dan Lakip Bapeda  Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Tahunan  Penyusunan Evaluasi Renstra 2001-2005  Penyusunan Evaluasi Renstra 2006-2010.  Penelitian dan pengembangan penunjang perencanaan Daerah

7

BAB 2


MISI

TUJUAN

SASARAN Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan


STRATEGI Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait

KEBIJAKAN Peningkatan koordinasi yang komprehensif

PROGRAM Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

INDIKASI KEGIATAN  Pelaksanaan Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan  Pelaksanaan Pendampingan Program Penangulangan Kemiskinan di Perkotaan  Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu Berbasis Agribisnis dan Agrowisata  Pengembangan Ekonomi Terpadu Berbasis UKM, Industri Kecil dan Pertambangan  Perencanaan Pengembangan Investasi dan Pembiayaan Publik  Pendampingan WISMP  Fasilitasi Lembaga Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA  Fasilitasi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Tol di Kab. Bandung

8

BAB 3

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2010

BAB 3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2010 Renja Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010 merupakan tahapan ke 5 dari Renstra Bappeda 2006-2010. Proses evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2010. Pada Tahun Anggaran 2010 Bappeda Kabupaten Bandung akan melaksanakan kegiatan sebesar Rp 6.834.628.140.00, terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai Rp 2.204.242.000,00. b. Belanja Langsung Urusan Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD dengan jumlah anggaran Rp 1.046.184.540,00. c. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan dianggarkan Rp 3.584.201.600,00. Tabel 3.1 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun Anggaran 2009 dan 2010

No I. 1 2 II. A. 1 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

Nama Kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG YANG ADA DI SETIAP SKPD. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tahun 2009

Tahun 2010

2,204,242,000.00

2,337,711,000

2,204,242,000.00 4,630,386,140.00 1,046,184,540.00

2,337,711,000

Kenaikan/ Penurunan 133,469,000

% 6.06

6,136,079,200 1,346,306,775

133,469,000 1,505,693,060 300,122,235

32.52 28.69

681,931,040.00

921,650,775

239,719,735

35.15

7,621,800.00

10,000,000

2,378,200

31.20

58,600,000.00

80,040,000

21,440,000

36.59

26,266,100.00

45,000,000

18,733,900

71.32

29,000,000.00

40,000,000

11,000,000

37.93

148,838,340.00 30,156,200.00

200,000,000 40,000,000

51,161,660 9,843,800

34.37 32.64

3,802,900.00

7,560,600

3,757,700

98.81

25,825,000.00

102,135,075

76,310,075

295.49

2,455,700.00

3,005,100

549,400

22.37

17,755,000.00

19,770,000

2,015,000

11.35


6.06

III - 1

BAB 3

No 11 12 13 14

15 16 2 1 2 3 1

4

1 5

1

2 3 4 B. 1

1 2

2


Nama Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Penunjang perayaan harihari besar bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Survey dan Pemetaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan

Tahun 2009

Kenaikan/ Penurunan

Tahun 2010 -

% -

109,400,000.00

134,400,000

25,000,000

22.85

75,910,000.00

144,740,000

68,830,000

90.67

67,800,000.00

-

(67,800,000)

(100.00)

58,500,000.00

75,000,000

16,500,000

28.21

20,000,000.00

20,000,000

-

-

-

331,025,000

331,025,000

100.00

151,762,500.00

160,825,000

9,062,500

5.97

166,500,000.00

170,200,000

3,700,000

2.22

-

38,100,000

38,100,000

100.00

-

15,300,000

15,300,000

100.00

-

22,800,000

22,800,000

100.00

-

30,000,000

30,000,000

100.00

21,500,000.00

30,000,000

8,500,000

39.53

-

25,531,000

25,531,000

100.00

16,934,000.00

16,934,000

-

-

3,529,000.00

3,597,000

68,000

1.93

2,014,000.00

2,500,000

486,000

24.13

2,014,000.00

2,500,000

486,000

24.13

3,584,201,600.00

4,789,772,425

1,205,570,825

33.64

-

440,000,000 440,000,000

440,000,000 440,000,000

100.00 100.00

486,098,000.00 -

440,000,000

(46,098,000) -

(9.48) 100.00

-

3,560,814,825

3,560,814,825

100.00

-

-


III - 2

BAB 3

No 1

1

1 2 3 4 5

6

1

1

1

2

3


Nama Kegiatan

Tahun 2009

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

-

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Evaluasi koherensi data dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (Pendampingan WISMP)

-

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air.

Kenaikan/ Penurunan

Tahun 2010

-

% -

-

-

-

-

2,073,314,825

2,073,314,825

-

-

-

296,170,000.00 -

237,965,000 432,000,000

(58,205,000) 432,000,000

(19.65) 100.00

691,684,000.00

640,000,000

(51,684,000)

(7.47)

-

303,164,550.00

100.00

-

516,949,825

213,785,275

70.52

246,400,000

246,400,000

100.00

562,500,000

562,500,000

100.00

412,883,500.00

562,500,000

149,616,500

36.24

-

525,000,000

525,000,000

100.00

181,975,000.00

525,000,000

343,025,000

188.50

-

400,000,000

400,000,000

100.00

-

-

-

345,950,000.00

400,000,000

54,050,000

-

-


15.62

III - 3

BAB 3

No 1

4

1

2


Nama Kegiatan Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Penendalian sumber Daua Alam dan Lingkungan Hidup (Studi Identifikasi Air Bawah tanah di Cekungan bandung Bagian Timur). Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB (Kabupaten dan Semesteran) Jumlah Total

Tahun 2009

Kenaikan/ Penurunan

Tahun 2010

%

-

-

-

-

788,957,600 788,957,600

788,957,600 788,957,600

100.00 100.00

866,276,550.00

788,957,600

(77,318,950)

(8.93)

-

6,834,628,140.00

-

8,473,790,200

1,639,162,060

3.1 Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2010 Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Bappeda, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam Tahun 2010. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 mengacu pada nomenklatur yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu terdiri dari Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD serta Program dan Urusan Wajib serta Urusan Pilihan Pada Setiap SKPD, yang diuraikan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program ini dimplementasikan ke dalam Kegiatan yaitu:  Penyediaan Jasa Surat Menyurat,  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,  Penyediaan Alat Tulis Kantor,  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan,  Penyediaan Makanan dan Minuman, RENJA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

III - 4

BAB 3


 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,  Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran.  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah  Penunjang Perayaan Hari-hari besar bersejarah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pendidikan dan Pelatihan Formal 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,  Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,  Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran,  Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6. Program Perencanaan Tata Ruang Program ini dimplementasikan ke dalam Kegiatan yaitu:  Kegiatan Survey dan Pemetaan, Dengan keluaran adalah tersusunnya Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulan ke-1 dan ke-2, Foto Print, Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD,

Data

Ukuran Serta Hasil Hitungan GPS Dalam Bentuk Hardcopy, Deskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perataan Jaring Terikat, Data pengamatan satelit (raw data) dalam bentuk format RINEX serta file-file yang berisi set data hasil pengolahan baseline yang digunakan untuk perataan jaring dalam bentuk digital (CD ROM) yang dapat di baca oleh komputer IBM-PC Compatible, Data Digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil Pengolahan Aerial Triangulasi Format PAT-B, Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi tugu GPS (hasil perataan jaring terikat) dan posisi hasil hitungan sipat datar, Blow up foto udara yang telah dilengkapi


III - 5

BAB 3


hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal, Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir. 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD 2011 -2015 Dengan keluaran berupa tersusunnya Rancangan RPJMD 2011-2015  Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2011 Dengan keluaran berupa terlaksananya Bintek Desa dan Kecamatan, Workshop RKPD, Forum SKPD I & II, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan RKPD 2010, penyusunan Perbup RKPD 2010 dan Penyusunan KUA – PPAS.  Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dengan keluaran berupa tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban (PANJAB) Bupati Tahun 2006-2010, penyusunan Buku LKPJ dan Pengantar LKPJ 2009, penyusunan Buku Kegiatan Pembangunan Per Kecamatan Tahun 2010, penyusunan Buku Evaluasi Pembangunan perwilayahan Tahun 2009, penyusunan Buku Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2009, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat di 31 Kecamatan, penyusunan Buku Laporan Triwulan I,II, III dan IV tahun 2010. 8. Program Pengembangan Data/Informasi  Kegiatan Evaluasi Koherensi Data Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan. Dengan keluaran berupa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan didasarkan data yang valid. 9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Dengan keluaran berupa terlaksananya koordinasi

Perencanaan

Perekonomian Terpadu antar berbagai sektor, Analisis Basis Data Spasial Perekonomian Daerah, Fasilitasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Review Pengembangan Kawasan Terpadu. 10. Program Perencanaan Sosial Budaya Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Dengan

keluaran

berupa

terlaksananya

kegiatan

Koordinasi

Perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya dengan Stakeholders


III - 6

BAB 3


terkait, wilayah dan SKPD sehingga terarah terpadu program dan kegiatan dibawah koordinasi bidang perencanaan kesos dan pemerintahan, fasilitasi (pelatihan) dan pendampingan peningkatan kemampuan teknis manajerial pengelolaan pendidikan dan kebudayaan dalam menyusun RKA, koordinasi fasilitasi rintisan inovasi model pengembangan pendidikan universal berbasis potensi unggulan masyarakat, koordinasi evaluasi penerapan standar pelayanan pendidikan di Kabupaten Bandung, terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat, rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, obyektif dan akuntabel. 11. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program ini dimplementasikan ke dalam Kegiatan yaitu:  Kegiatan Dst....(Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan). Dengan keluaran tersusunnya Dokumen Perencanaan/Basis Data Sarana dan Prasarana Wilayah (penunjang WISMP, Infrastruktur Wilayah dan Penataan Wilayah Kota & Pedesaan), rapat koordinasi perencanaan sarana prasarana wilayah lingkup Kabupaten, koordinasi dan konsultasi perencanaan sarana dan prasarana wilayah lintas sektor dan lintas wilayah, fasilitasi program dan kegiatan yang terkait sarana dan prasarana wilayah seperti Cileunyi Terpadu, Tol Seroja, Permukiman dan persampahan, Tol Gedebage-Majalaya, Pengelolaan

DAS Citarum,

Pengendalian banjir, Transportasi dan irigasi dan lainnya 12. Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah. Dengan keluaran berupa tersusunnya pengolahan, updating dan analisis data statistik Daerah Kab. Bandung, Buku PDRB Kabupaten dan Semesteran, Buku PDRB Kecamatan dan Semesteran, Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2010, Buku SUSEDA dan Buku KBDA Tahun 2009. 3.2 Permasalahan dan Upaya Penanganan Sesuai dengan fungsi Bappeda dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung, dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi daerah, ada beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja Bappeda Kabupaten Bandung, yaitu: 1) Belum optimalnya kinerja Bappeda. Penjelasan atas isu tersebut adalah: RENJA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

III - 7

BAB 3


a)

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pekerjaan terhadap pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bandung.

b) Belum konsistennya aplikasi tupoksi terhadap kegiatan yang ada di masing-masing bidang, akibat masih kurangnya pemahaman terhadap tupoksi sehingga tupoksi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya c)

Terbatasnya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah dari dinas/instansi dan wilayah.

d) Kurangnya sosialisasi tentang produk perencanaan daerah terhadap dinas/instansi terkait dan juga terhadap publik. e)

Belum optimalnya peran fungsi koordinasi Bappeda, baik internal maupun eksternal.

2) Masih

terbatasnya kerangka regulasi perencanaan daerah, yang menyangkut

perencanaan penganggaran tahunan dan juga perencanaan umum sektoral. Dengan melihat permasalahan yang dihadapi di atas, maka disusun strategi penanganan masalah yang merupakan pencapaian kunci keberhasilan yaitu: 1) Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar pelaku pembangunan di daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. 2) Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja 3) Membuat komitmen bersama yang sinergis antar bidang dan antar personil dalam melaksanakan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 4) Merekomendasikan penyempurnaan SOTK dan Tupoksi Bappeda dengan menerbitkan payung hukum atas rencana pemfungsian Jabatan Fungsional Ahli Perencana. 5) Peningkatan kapasitas aparatur Bappeda dan penempatan personil sesuai dengan kompetensinya 6) Penyediaan dan peremajaan sarana serta prasarana pendukung yang memadai. 7) Penyediaan data dan informasi perencanaan daerah yang akurat dan aktual serta hasil penelitian yang dapat diimplementasikan untuk bahan perencanaan. 8) Regulasi daerah dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang telah ada.


III - 8

BAB 4 KEBIJAKAN DAN PRIORITAS BAPPEDA TAHUN 2011

BAB 4 Kebijakan dan Prioritas Bappeda Tahun 2011

4.1 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2011 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2011 masih mengacu kepada prioritas pembangunan daerah tahun 2010. Hal ini disebabkan RPJMD sebagai penjabaran visi dan misi dan isu strategis Kepala Daerah terpilih belum disusun. Dalam

menentukan

prioritas

pembangunan

Kabupaten

Bandung

harus

mempertimbangkan kepada isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat.Maka pada RPJMD 2005-2010 ditetapkan 9 isu strategis yang menjadikan dasar didalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Adapun isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 20052010 yaitu: 1) Resistensi nilai-nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi, munculnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dan citra budaya Sunda dalam kehidupan masyarakat. 2) Kualitas pendidikan masih relatif rendah disebabkan antara lain belum tercapainya target RLS, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayananan pendidikan, persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai. 3) Kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kualitas kesehatan lingkungan yang masih relatif rendah. 4) Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP. 5) Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan partisipatif. 6) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai. 7) Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti terminal, pasar dan sistim transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. 8) Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian.


IV - 1


9) Rendahnya kinerja pembangunan desa disebabkan kualitas SDM, sarana infrastruktur perdesaan, pemanfaatan ruang kawasan pedesaan, lemahnya kelembagaan desa dan belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara memadai. Selanjutnya, dalam RKPD Tahun 2010 yang menjadi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010 yaitu: 1) Peningkatan nilai-nilai luhur agama dan budaya 2) Peningkatan Akses Masyarkat terhadap Pendidikan yang Berkualitas 3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 5) Peningkatan Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum 6) Peningkatan Perekonomian Daerah 7) Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur 8) Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa 9) Peningkatan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan 4.2 Kebijakan Bappeda Tahun 2011 Sebagai pedoman operasional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bandung dalammenetapkan kebijakan pembangunan sebagai berikut: a) Pengembangan SDM Perencana b) Peningkatan sarana dan prasarana c) Penyusunan kerangka regulasi perencanaan dalam penganggaran d) Penyempurnaan

kerangka

regulasi

perencanaan

pembangunan

dengan

mengedepankan akselerasi peningkatan IPM berbasis wilayah dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu. e) Penyusunan dokumen perencanaan daerah secara sinergis f)


g) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan h) Peningkatan koordinasi yang komprehensif. 4.3 Rencana Program/Kegiatan Bappeda Tahun 2011 Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2010, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bappeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bappeda dalam pembangunan. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bappeda, dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2011 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: RENJA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011

IV - 2


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini dimplementasikan ke dalam Kegiatan yaitu:  Penyediaan Jasa Surat Menyurat,  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,  Penyediaan Alat Tulis Kantor,  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan,  Penyediaan Makanan dan Minuman,  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. 

Penunjang Hari-hari besar bersejarah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pendidikan dan Pelatihan Formal 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,  Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,  Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran,  Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5. Program Perencanaan Tata Ruang. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Survey dan Pemetaan, 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Penyusunan Rancangan RPJMD 2011 -2015  Penyusunan Rancangan RKPD 2012  Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


IV - 3


7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, 8. Program Perencanaan Sosial Budaya. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 9. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Dst....(Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan). Pada Tahun Anggaran 2011 Bappeda Kabupaten Bandung akan melaksanakan kegiatan sebesar Rp 9.857.851.000,00 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)

Rp

2.337.711.000,00.

b. Belanja Langsung : 

Belanja Langsung Urusan Setiap SKPD sebesar

Rp

1.320.140.000,00.



Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar

Rp

6.200.000.000,00.

Jumlah Total

Rp 9.857.851.000,00

Tabel 4.1 Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun Anggaran 2010 dan 2011 No I.

Nama Kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 2 II. A.

3

Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG YANG ADA DI SETIAP SKPD. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

4 5 6

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8 9

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

1 1 2


Tahun 2010 2,337,711,000

Tahun 2011 2,337,711,000

2,337,711,000

2,337,711,000

6,136,079,200 1,346,306,775

7,520,140,000 1,320,140,000

921,650,775

955,540,000

10,000,000 80,040,000

10,000,000 80,040,000

45,000,000

45,000,000

40,000,000 200,000,000 40,000,000

40,000,000 185,000,000 40,000,000

7,560,600

7,500,000

102,135,075 3,005,100

120,000,000 3,000,000

IV - 4


No 10 11

Nama Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor

12

Penyediaan makanan dan minuman

134,400,000

150,000,000

13

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

144,740,000

150,000,000

-

-

75,000,000

85,000,000

20,000,000

20,000,000

331,025,000

305,000,000

160,825,000

120,000,000

170,200,000

185,000,000

38,100,000

-

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

15,300,000

-

Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

22,800,000

-

30,000,000

30,000,000

30,000,000 25,531,000

30,000,000 29,600,000

16,934,000

21,000,000

14 15 16 2 1 2 3 1

4

1 5

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Penunjang perayaan hari-hari besar bersejarah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tahun 2010 19,770,000

Tahun 2011 20,000,000 -

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2

Penyusunan laporan keuangan semesteran

3,597,000

3,600,000

3

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

4,789,772,425

6,200,000,000

440,000,000 440,000,000

900,000,000 900,000,000

440,000,000

900,000,000 -

3,560,814,825 -

4,400,000,000 -

4 B.

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

1

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

1 2

2

1

Survey dan Pemetaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW Perencanaan Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah


IV - 5


No

1

Nama Kegiatan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Tahun 2010

Tahun 2011 -

-

2,073,314,825

2,350,000,000

1

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Program perencanaan pembangunan daerah Penyelenggaraan musrenbang RPJPD

2 3

Penetapan RPJPD Penyusunan dan Penetapan RPJMD

237,965,000 432,000,000

4 5

Penyusunan rancangan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

640,000,000

6

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

516,949,825

Evaluasi koherensi data dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan

246,400,000

1

1

800,000,000

562,500,000

800,000,000

525,000,000

750,000,000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

525,000,000

750,000,000

400,000,000

500,000,000

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (Pendampingan WISMP)

2

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

4

1

600,000,000

562,500,000

1

1

850,000,000 900,000,000

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan sosial budaya

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

3

-

-

400,000,000

500,000,000

Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air.

-

-

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Penendalian sumber Daua Alam dan Lingkungan Hidup (Studi Identifikasi Air Bawah tanah di Cekungan bandung Bagian Timur).

-

Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah


788,957,600 788,957,600

900,000,000 900,000,000

788,957,600

900,000,000

IV - 6


No 2

Nama Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB (Kabupaten dan Semesteran) Jumlah Total


Tahun 2010

8,473,790,200

Tahun 2011

9,857,851,000

IV - 7


Tabel 4.2 RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2011 Sasaran Uraian 1 Peningkatan Kapasitas SDM Perencana


Indikator 2 Pembinaan dan Peningkatan SDM Perencanaan

Pengadaan sarana dan prasarana

Kegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 100%

100%

Program

4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian 5 Pendidikan dan pelatihan formal

Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja 6 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal Hasil: Meningkatnya pengetahuan karyawan/ti BAPPEDA Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terlaksananya pembuatan surat keluar. Hasil: Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dan Stakeholder

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Terpeliharanya jaringan listrik - Tersedianya air minum - Terselenggaranya komunikasi melalui telepon - Terselenggaranya komunikasi melalui internet

7

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8

Rp.

30,000,000.00

tahun

1

tahun

1

Rp. buah

10,000,000.00 2,000

bulan

12

Rp.

80,040,000.00

bulan bulan bulan

12 12 12

bulan

12

Satuan


IV - 8


Sasaran Uraian

Indikator

1

2

Kegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) 3

Program

4

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

7


%

100

Rp.

45,000,000.00

Orang bulan

1 3

%

100

Rp.

40,000,000.00

orang bulan

1 12

%

100

Rp.

185,000,000.00

bulan

12

%

100

Rp.

40,000,000.00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil: Meningkatkan produktivitas kerja. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Keluaran: - Tersedianya petugas - Tersedianya peralatan kebersihan. Hasil: Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran: Tersedianya petugas Tersedianya suku cadang. Hasil: Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku carang operasional peralatan kerja. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya alat tulis kantor Hasil: Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis kantor Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan


IV - 9


Sasaran Uraian

Indikator

1

2


Program

4

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

7


bulan

12

%

100

Rp.

7,500,000.00

bulan

12

%

100

Rp.

120,000,000.00

paket

1

%

100

Rp.

3,000,000.00

paket

1

%

100

Rp.

20,000,000.00

bulan bulan set

12 12 1

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Keluaran: Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Hasil: Terselenggaranya operasional kantor Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Hasil: Kenyamanan di dalam bekerja. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya peralatan kantor. Hasil: Meningkatnya kinerja aparatur Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya peralatan rumah tangga kantor Hasil: Meningkatnya penyelenggaraan kerja Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Surat Kabar Majalah Buku Perundang-undangan


IV - 10


Sasaran Uraian

Indikator

1

2


Program

4

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

7


%

100

Rp.

150,000,000.00

bulan

12

%

100

Rp.

150,000,000.00

bulan

12

%

100

Rp.

85,000,000.00

bulan

12

%

100

Rp.

20,000,000.00

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

Penunjang Hari-hari besar bersejarah

Hasil: Meningkatnya pengetahuan karyawan Bapeda Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya makan dan minum harian, rapat, tamu dan lembur bagi tamu dan karyawan Bapeda Hasil: Terjamu nya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terlaksananya rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional. Hasil: Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terlaksananya rapat koordinasi di dalam daerah. Hasil: Meningkatnya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan


IV - 11


Sasaran Uraian

Indikator

1

2


Program

4

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

7


bulan

12

%

100

Rp.

120,000,000.00

bulan

12

%

100

Rp.

185,000,000.00

Unit unit

10 15

%

100

Rp.

21,000,000.00

Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya monitoring dan evaluasi

Meningkatkan menitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan

100%

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Keluaran: Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah Hasil: Meningkatnya rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terpeliharanya secara rutin dan berkala gendung dan lingkungan kantor. Hasil: Terciptanya kenyamanan di dalam bekerja Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Pemeliharaan roda 4 Pemeliharaan roda 2 Hasil: Terpeliharanya kendaraan operasional kantor Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya Laporan: LAKIP 2010 Laptah 2010 Renja 2011


IV - 12


Sasaran Uraian

Indikator

1

2


Program

4 keuangan

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

7


tahun

1

Rp.

3,600,000.00

Dokumen

2

tahun

1

Rp.

2,500,000.00

Dokumen

2

tahun

1

Rp.

2,500,000.00

Dokumen

1

tahun

1

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Hasil: Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya laporan keuangan semesteran Hasil: Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran. Hasil: Terinformasikannya kinerja anggaran Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya Laporan keuangan akhir tahun Hasil: Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun


IV - 13


Sasaran Uraian

Indikator

1 Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi yang terintegrasi di lingkup Perencanaan sektor Ekonomi, serta tersedianya data analisis dan hasil kajian tentang : 1. Konsep perencanaan ekonomi daerah terpadu berbasis wilayah 2. Potensi Pertanian dan potensi-potensi pendukung lainnya 3. Pemetaan hasil Analisis Ketersediaan Pangan 4. Pemetaan dan strategi implementasi pengurangan kemiskinan

2 - Tersusunnya konsep pengembangan ekonomi terpadu berbasis wilayah -Tersedianya data pemetaan hasil Analisis Ketersediaan Pangan di 31 Kecamatan - Tersedianya data potensi dan pengembangan pertanian yang berbasis UMKM - Tersedianya data pendukung sektor informal di sektor perdagangan dan jasa,serta strategi implentasi pegembangannya - Tersedianya data dan konsep pengembangan sektor pertambangan dan energi termasuk pemanfaatan


Program

4 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

6

7


Rp.

800,000,000

Masukan: Tersedianya SDM, Dana dan bahan Keluaran: -Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kab Bandung - Terlaksananya fasilitasi strategi Penguatan ketersediaan pangan - Terlaksananya fasilitasi Pronangkis di Kab Bandung - Terlaksananya fasilitasi pengembangan sektor pertanian berbasis UMKM - Terlaksananya fasilitasi penguatan usaha sektor informal - Tersusunnya model pengembangan Sub sektor pertambangan & enrgi (ESDM) Hasil: - Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian dari berbagai sektor (pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan & energi, industri, perdagangan, pariwisata dan penanaman modal daerah) agar dapat bersinergi dan fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan di daerah perdesaan melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal secara terukur, terencana dan berkelanjutan. - Merumuskan rencana strategis terkait

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen


IV - 14


Sasaran Uraian 1 5. Model pengembangan dan fasilitasi penguatan sektor informal (pedagang, mikro, kakilima dsb) 6. Model dan strategi pengembangan sektor ESDM di Kabupaten Bandung

Indikator 2 sumber energi alternatif.


Program

4

Program Perencanaan Sosial Budaya

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6 dengan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal yang lebih komperhensif dan terpadu, baik yang sifatnya lintas sektor, lintas wilayah maupun lintas kabupaten/kota, provinsi atau pusat.

7


Rp.

750,000,000.00

Dokumen

2

Dokumen

1

Dokumen

1

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: • Terlaksananya kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang sosial budaya dengan Stakeholders terkait, wilayah dan SKPD sehingga terarah terpadu program dan kegiatan dibawah koordinasi bidang perencanaan kesos dan pemerintahan. Fasilitasi Pemetaan Alokasi Pembiayaan Satuan SKLPD (budget mapping allocation). • Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Provinsi dan Pusat. • Rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, obyektif dan


IV - 15


Sasaran Uraian

Indikator

1

2


Program

4

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

7


Dokumen

1

Rp.

900,000,000.00

akuntabel.

Terwujudnya Keterpaduan antar Sektor dan Wilayah

Meningkatkan dan menyempurnakan prosedur yang terkait dengan perencanaan

100%

Program Perencanaan Tata Ruang

Survey dan Pemetaan

Hasil: Tercapainya Kesepakatan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup bidang sosial tahun 2011. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Keluaran: Laporan Pendahuluan, Laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan, Laporan Akhir, Raw Data Digital Citra dalam Bentuk CD, Blow up citra yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan, hasil interpretasi citra, peta foto dan peta garis. Hasil: Meningkatnya ketersediaan data spasial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang.

Citra seluas lk.20.000 ha dan Peta garis lk. 46.875 ha.


IV - 16


Sasaran Uraian 1 Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

Indikator 2 Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait

Kegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) 3 100%

Program

4 Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5 Penyusunan rancangan RPJMD 20011-2015

6

7


Rp.

900,000,000.00

Dokumen

1

Dokumen

1

Rp.

850,000,000.00

Dokumen

1

Penyusunan rancangan RKPD

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya Rancangan RPJMD Hasil: Tersedianya rangangan Akhir dokumen RPJMD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RKPD. Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: a. Bintek Desa dan Kecamatan ü Tersosialisasikannya Juklak dan Juknis Pelaksanaan Musrenbang di 31 Kecamatan. b. Workshop RKPD. ü Tersusunnya Rancangan Kriteria Usulan Prioritas Kegiatan, Juklak Juknis Musrenbang, Ancar-Ancar Pagu Kecamatan, Tabel Matriks Anggaran, Format Klasifikasi Usulan Kegiatan, Format DSP Kecamatan dan Penyusunan Draft Awal RKPD c. Forum SKPD I & II. ü Terinformasikannya progam kegiatan SKPD di masing-masing WP. ü Tersinkronisasinya program & kegiatan usulan SKPD dengan wilayah. d. Musrenbang Kecamatan ü Tersusunnya DSP usulan program kegiatan pembangunan di masing-masing


IV - 17


Sasaran Uraian

Indikator

1

2


Program

4

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6

7


Kecamatan.

Meningkatnya kualitas data perstatistikan untuk menunjang perencanaan daerah.

Meningkatnya ketersediaan data yang akurat

100%

Program Pengembang an Data/Inform asi/Statistik Daerah

Pengolahan, updating, analisis data dan Statistik Daerah

ü Terbentuknya Tim Delegasi Kecamatan e. Musrenbang Kabupaten. ü Tersusunnya DSP proram/kegiatan pembangunan Kab. Bandung. ü Terbentuknya Tim Delegasi Kabupaten. f. Penyusunan Rancangan RKPD 2011 ü Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tahunan (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 g. Penyusunan Perbup RKPD 2011 ü Tersusunnya Perbup RKPD Tahun 2010 h. Penyusunan KUA – PPAS. ü Tersusunnya KUA-PPAS Perubahan 2010 dan KUA-PPAS 2011 Hasil: Tersedianya dokumen RKPD sebagai bahan Dokumen penyusunan KUA dan PPAS 2011 Masukan: Tersedianya Dana, SDM , Bahan, dan Rp. Waktu. Keluaran: Dokumen Tersusunnya data statistik daerah PDRB Kab: 1 doc Kabupaten Bandung meliputi Produk PDRB Kec: 1 doc Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten IPM : 1 doc Suseda: 1 doc , Kecamatan , Indek Pembangunan KBDA : 1 doc Manusia, (IPM), Data Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) dan Kabupaten Dalam Angka (KBDA)

1

900,000,000


IV - 18


Sasaran Uraian

Indikator

1

2

Meningkatnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan menunjang perencanaan daerah.

Meningkatnya kualitas hasil monev


100%

Program

4

Program Perencanaan Pembanguna n Daerah

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

5

6 Tersusunnya Buku PDRB Kabupaten dan Semesteran ü Tersusunnya Buku PDRB Kecamatan dan Semesteran ü Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Tahun 2011 ü Tersusunnya Buku SUSEDA ü Tersusunnya Buku KBDA Tahun 2011 Hasil: Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Masukan: Tersedianya Dana, SDM , Bahan, dan Waktu. Keluaran: Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, data kegiatan pembangunan per Kecamatan, laporan kegiatan pembangunan per Triwulan, laporan hasil monitoring pelaksanaan pembangunan, buku evaluasi pembangunan , tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat dan data konsumen Kabupaten Bandung . Tersusunnya Buku LKPJ Kabupaten Bandung. Tersusunnya Buku IKM Kabupaten Bandung.

7 Eks

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 60

Eks

60

Eks

60

Eks Eks

60 60

%

100

Rp.

600,000,000.00

Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Dokumen

Eks

135

Eks

35


IV - 19


Sasaran Uraian

Indikator

1

2


Program

4

Uraian 5

Indikator Kinerja 6 Buku

Tersusunnya IHK Kabupaten Bandung. Tersusunnya Buku kegiatan per Kecamatan Kabupaten Bandung. Tersusunnya Buku laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bandung. Tersusunnya Buku Monitoring kegiatan pembangunan Kabupaten Bandung. Hasil: Tersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah ; diketahuinya tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan diketahuinya tingkat inflasi Kabupaten Bandung.

7 Eks

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8 60

Eks

50

Eks

60

Eks

20

%

100

Satuan


IV - 20


Tabel 4.3 Hubungan Misi, Program/Kegiatan dan anggaran Tahun 2010 serta 2011 MISI Meningkatkan Profesionalisme Perencanaan

TUJUAN Meningkatkan kinerja perencanaan

SASARAN Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana


STRATEGI · Pembinaan Perencanaan

· Pengadaan sarana dan prasarana

KEBIJAKAN Pengembangan SDM Perencana

Peningkatan sarana dan prasarana

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

· Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

· Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Pelayanan Administrasi Perkantoran

· Penyediaan Jasa Surat Menyurat · Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik · Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor · Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja · Penyediaan Alat Tulis Kantor · Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

ANGGARAN TAHUN 2010 30,000,000


-

KET Disesuaikan dengan kebutuhan Diserahkan ke BKPP sesuai dengan Tupoksi

10,000,000

10,000,000

80,040,000

80,040,000

45,000,000

45,000,000

40,000,000

40,000,000

200,000,000

185,000,000

40,000,000

40,000,000

Disesuaikan dengan kebutuhan Efisiensi anggaran.

Disesuaikan dengan kebutuhan Disesuaikan dengan kebutuhan Efisiensi anggaran. Disesuaikan dengan kebutuhan


IV - 21


MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN · Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor · Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor · Penyediaan Peralatan Rumah Tangga · Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan · Penyediaan Makanan dan Minuman · Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah · Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran



102,135,075

120,000,000

3,005,100

3,000,000

19,770,000

20,000,000

134,400,000

150,000,000

Efisiensi anggaran.

144,740,000

150,000,000

Disesuaikan dengan kebutuhan

-

-

KET Disesuaikan dengan kebutuhan

Efisiensi anggaran.

Disesuaikan dengan kebutuhan Disesuaikan dengan kebutuhan

TKK diasumsikan semua telah diangkat menjadi CPNS pada tahun 2010.


IV - 22


MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN · Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

· Penunjang perayaan harihari besar bersejarah · Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor · Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ operasional · Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya · Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah

Menyusun kerangka regulasi Perencanaan yang partisipatif

Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah

Meningkatkan dan menyempurnaka n prosedur yang terkait dengan perencanaan pembangunan

Optimalisasi kerangka regulasi perencanaan pembangunan


· Penyusunan Rancangan RKPD



20,000,000

20,000,000

Efisiensi anggaran.

160,825,000

120,000,000

Efisiensi anggaran.

170,200,000

185,000,000

Efisiensi anggaran.

22,800,000

-

Pengadaan pakaian tidak dilaksanakan setiap tahun anggaran.

15,300,000

-

Pengadaan pakaian tidak dilaksanakan setiap tahun anggaran.

640,000,000

850,000,000

KET Efisiensi anggaran.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD lebih intensif.


IV - 23


MISI

Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD

Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran

Menyusun kerangka regulasi dalam penganggaran

Menyusun kerangka prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan

Tercapainya sasaran fungsional kegiatan

· Meningkatkan indikator dan penilaian monev · Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Monev

Menyusun kerangka regulasi dalam monev

Meningkatkan ketersediaan data pembangunan

Meningkatnya kualitas data

Meningkatkan ketersediaan data yang akurat

Penyusunan dokumen perencanaan daerah secara sinergis



Penyusunan Perda RPJPD

237,965,000

-

Perencanaan Tata Ruang

· Survey dan Pemetaan

440,000,000

900,000,000

Pengembangan Data/ informasi/ Statistik Daerah

· Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah · Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB

788,957,600

900,000,000

PROGRAM

KEGIATAN · Penyusunan rancangan RPJM 2011-2015

KET Penyusunan RPJMD 20102015.

Telah selesai pada tahun 2010

Cakupan luasan pemetaan menurun tetapi memerlukan biaya interpretasi. Penyesuaian jumlah responden.


IV - 24


MISI

TUJUAN

SASARAN Meningkatnya monitoring dan evaluasi

STRATEGI Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

KEBIJAKAN

PROGRAM



KEGIATAN

ANGGARAN TAHUN 2011

· Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjaw aban (LKPJ)

· Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

ANGGARAN TAHUN 2010

· Evaluasi Koherensi Data Dalam Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan · Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD · Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

KET Kegiatan LKPJ digabungkan dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

516,949,825

600,000,000

Terdapat penambahan Kegiatan Indeks Harga Konsumen (IHK) Tidak dilaksanakan setiap tahun

16,934,000

21,000,000

3,597,000

3,600,000

Untuk penyusunan sebanyak 3 dokumen (Renja, Laptah dan Lakip) Disesuaikan dengan kebutuhan


IV - 25


MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN · Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran · Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah yang komprehensip dan implementatif

· Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

·

Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait

Peningkatan koordinasi yang komprehensif



2,500,000

2,500,000

562,500,000

800,000,000

KET Disesuaikan dengan kebutuhan Untuk penyusunan laporan akhir tahun (Neraca, LRA dan CALK)

Kerjasama Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Cakupan kegiatan lebih luas yaitu meliputi seluruh sektoral terkait dalam bidang perencanaan pembangunan ekonomi.


IV - 26


MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

·

· Meningkatnya penelitian dan pengembangan

Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif JUMLAH

Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan

PROGRAM

KEGIATAN

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam

· Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan · Penelitian dan pengembangan penunjang perencanaan daerah

Penelitian dan pengembangan penunjang perencanaan daerah



400,000,000

500,000,000

246,400,000

6,136,079,200

KET Dipergunakan untuk fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan pemerintahan. Dipergunakan untuk melaksanakan koordinasi antar SKPD. Tidak dilaksanakan setiap tahun

7,520,140,000


IV - 27

BAB 5 PENUTUP

Bab 5 Penutup

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2011 disusun untuk memberi arah dan pedoman dalam mewujudkan pencapaian kinerja secara maksimal sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun serta dapat menunjang perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Namun demikian pada pelaksanaanya terdapat kemungkinan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada pada saat pelaksanaannya. Renja Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2011 disusun sebagai rancangan kegiatan pada Tahun 2011 yang direncanakan oleh Bappeda serta merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2011-2015, namun mengingat dokumen Renstra Bappeda 2011-2015 belum disusun maka Renja Bappeda Tahun 2011 disusun mengacu kepada Renstra tahun sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2011 akan menjadi salah satu bahan untuk penyusunan RKPD 2011 Kabupaten Bandung. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan oleh Bappeda dalam rangka menunjang dan mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung harus mendapat dukungan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait.


V-1

Kata Pengantar. Soreang, Januari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung K e p a l a,

Recommend Documents