Soreang, Pebruari 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Era otonomi daerah yang telah digulirkan memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mendayagunakan segala potensi yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan mencapai kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan daerah otonom yang senantiasa merespon segala perubahan dan tantangan zaman yang dihadapi setiap saat, guna memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dan menuju Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Berdayasaing. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung tahun 2012 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPEDA selama tahun 2012 ini. Dengan laporan ini, kinerja BAPPEDA dapat tergambar dalam mengambil berbagai langkah strategis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya sebagai perangkat daerah untuk semakin memperkuat dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan terutama dalam mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran. Diharapkan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam periode tahun 2010 - 2015. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang ditetapkan sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan di Kabupaten Bandung. Soreang,

Pebruari 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012

i

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga BAPPEDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bandung, dalam melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. LAKIP Tahun 2012 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, dengan rincian sebagai berikut: 

Misi pertama terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator sasaran;



Misi kedua terdiri dari 1 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator sasaran;



Misi ketiga terdiri 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator sasaran.

Indikator sasaran pada Misi I terdiri atas 3 indikator sasaran dengan realisasi 1 indikator melampaui target, 1 indikator mencapai target yang ditetapkan, serta 1 indikator realisasi target mencapai 91,15%. Indikator sasaran pada Misi II berjumlah 5 indikator sasaran dengan realisasi 3 Indikator mencapai target yang ditetapkan, serta 2 Indikator realisasi target mencapai 98,20% - 99,00%. Indikator sasaran pada Misi III berjumlah 5 indikator sasaran dengan realisasi 3 Indikator mencapai target yang ditetapkan, serta 2 Indikator realisasi target mencapai 75,00%. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 11 (sebelas) sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai rata-rata indikator sasaran sebesar 94,87%.

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2012 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2012 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2012 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu : 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden RI Nomor Kinerja Instansi Pemerintah;

7

Tahun

1999

tentang

2006

Akuntabilitas

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

Pendahuluan

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; 12. Peraturan Bupati Bandung nomor 41 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2012 Penyusunan LAKIP Tahun 2012 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappeda Kabupaten Bandung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Bappeda kepada Bupati Bandung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2012. BAPPEDA merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka BAPPEDA memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BAPPEDA yakni berupa perencanaan daerah yang disusun melalui rangkaian perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan publik, kemampuan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung serta Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. 2

Pendahuluan

Tujuan penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi BAPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana pelayanan kesekretariatan.

dan

program

kerja

pengelolaan

b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

kelembagaan

dan 3

Pendahuluan

g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.

dan

l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. 3. Bidang Perencanaan Pemerintahan.

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

dan

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

pengendalian

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. 4

Pendahuluan

g. Penetapan perumusan penyusunan usulan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

program

pembangunan

h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. 3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. 4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 7) Penyelenggaraan perekonomian.

penyusunan

usulan

program

pembangunan

8) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian; 9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan perekonomian.

kebijakan

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5

Pendahuluan

11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 2) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan pengendalian pembangunan fisik.

perencanaan

dan

dan

4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. 5) Pelaporan pelaksanaan fisik.

tugas penyusunan perencanaan pembangunan

6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. 6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

kerja

penyusunan,

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. 6

Pendahuluan

4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

penyususnan,

5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

penyusunan,

6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : 1). Penetapan penyusunan rencana pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

dan program kerja penyusunan, penelitian dan pengembangan

2). Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengembangan pembangunan daerah. 3). Perumusan sasaran pelaksanaan tugas pengembangan pembangunan daerah.

di di

bidang bidang

penelitian

dan

penelitian

dan

4). Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 5). Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. 6). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 7). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 8). Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

dan

9). Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

7

Pendahuluan

8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2.

Sistematika Penyusunan Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi; kewenangan dan sistematika penulisan.

BAB II

:

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja)

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaransasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengkuran kinerja

BAB IV

:

PENUTUP Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi pemecahan masalah

8

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan k egiatan p a d a Bappeda. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 2.2. Visi dan Misi Bapeda Kabupaten Bandung Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2010 - 2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 9


1. 2. 3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015

Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015

“Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”

Misi 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa. 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. 4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah.

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

2.3. Tujuan Strategis dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Bandung. Tujuan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional 2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

10


Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. 2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. 3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran 4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 6. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan 7. Meningkatnya ketersesuaian dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah 8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku 9. Meningkatnya kesesuaian data hasil penelitian dan pengembangan 10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini 2.4. Rencana Kinerja dan Target Jangka Menengah Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2015, sebagaimana penjelasan berikut: Sasaran Tujuan Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional

Uraian

Indikator

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Satuan

Target 2015

Orang

50

%

100

11


Sasaran Tujuan

Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan

Meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Uraian Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Indikator

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Meningkatnya Prosentase capaian pelaksanaan capaian tahapan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahapan evaluasi pembangunan Prosentase Meningkatnya Implementasi ketersesuaian ketersediaan dokumen pendukung dokumen rencana tata ruang pendukung wilayah rencana Tata ruang Meningkatnya Prosentase pelayanan pemenuhan perkantoran sesuai pelayanan standar operasional administrasi prosedur berlaku perkantoran Meningkatnya Jumlah hasil kesesuaian data penelitian dan hasil penelitian dan pengembangan pengembangan Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah

Satuan

Target 2015

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

Dok

5

%

100

12


Sasaran Tujuan

Uraian

Indikator

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

Satuan

Target 2015

Jenis

44

%

100

%

100

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2012 Berikut Penetapan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Sasaran Strategis Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Meningkatnya ketersesuaian dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Orang

10


%

20

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

%

20

%

10,53

%

20

%

20

%

100


Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang

13


Sasaran Strategis Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Meningkatnya kesesuaian hasil penelitian dan pengembangan

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Indikator Kinerja Prosentase pemenuhan Sarana dan prasarana Perkantoran Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

Satuan

Target

%

20

Dok

1

%

20

Jenis

8

%

18,18

%

20

14

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. BAPPEDA Kabupaten Bandung merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung yang memiliki tugas pokok di bidang Perencanaan Daerah. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, BAPPEDA Kabupaten Bandung diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP BAPPEDA tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bappeda yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu. 3.1. Pengukuran Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Bandung disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2010-2015 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan 15


disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. Pada tahun anggaran 2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung telah menetapkan 11 (sebelas) sasaran. Dari 11 (sebesar) tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukan bahwa dari seluruh sasaran yang dapat dicapai dengan baik, sedangkan dari 13 (tiga belas) indikator kinerja terdapat 8 (delapan) indikator kinerja pencapaiannya berhasil dan 5 (lima) indikator kinerja tidak berhasil. 3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja dinyatakan berhasil adalah jika pencapaiannya melebihi 80%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. 

Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.



Indikator Sasaran Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

16


3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012 Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2012 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

NO

SASARAN

1.

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi

10

17

170



20

20

100

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran


20

18,23

91,15

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

10,53

10,53

100

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

20

19,64

98,20

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

20

20

100

Meningkatnya ketersediaan dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah

Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang

100

100

100

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

20

19,80

99,00

Meningkatnya kesesuaian hasil

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

1

1

100

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

URAIAN

%

17


NO

INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang 20 20 penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

SASARAN penelitian dan pengembangan

10.

11.

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini

Jumlah dan jenis data statistik daerah

%

100

8

6

75

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

18,18

18,18

100

Jumlah luasan data spasial/peta analog terkini

20

20

100

3.4. Analisis Capaian Kinerja Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut : Sasaran: Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengembangan SDM perencana dan evaluator dalam penyelenggaraan tupoksi BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi program pembangunan daerah. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

No

Indikator Sasaran

1


Tahun 2011

Capaian Satuan Kinerja thn Target Realisasi 2011 (%)

Orang

10

10

100

Tahun 2012 Target

Realisasi

10

17

Capaian Kinerja thn 2012 (%)

170

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 170% atau bermakna memuaskan. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2011 dengan capaian kinerja tahun 2012 indikator sasaran mengalami pelampauan target. 18


Pelampauan capaian kinerja ini berdasarkan data pegawai BAPPEDA yang telah mengikuti berbagai pelatihan seperti Diklat RPJMD, Renstra dan Renja. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini: No

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi akumulasi s.d tahun 2012

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja (%)

1


Orang

27

50

54

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan 54% berkategori cukup baik, hal ini menunjukan bahwa dengan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perencana dan Evaluasi diharapkan mendukung pencapaian kinerja BAPPEDA dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-2 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-5 akan mampu melebihi angka 100%. Sasaran: Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemenuhan terhadap penunjang pelayanan perkantoran agar berjalan lancar dan tidak terkendala faktor non teknis. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: No

Indikator Sasaran

Satuan

1


%

Target

Realisasi


20

20

100

Tahun 2011

Target

Realisasi


20

20

100

Tahun 2012

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan.

19


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini: No

Indikator Sasaran Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

1

Satuan




%

40

100

40

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan mencapai 40%, capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-2 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-5 akan mampu mencapai angka 100%. Sasaran: Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemenuhan terhadap penunjang pelayanan perkantoran agar berjalan lancar dan tidak terkendala faktor non teknis. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

Indikator Sasaran


1

%

20

20

100

Capaian Kinerja thn 2012 Realisasi (%)

Tahun 2012 Target

20

18,23

91,15

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 91,15% atau bermakna memuaskan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini:

No

Indikator Sasaran

1

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran.

Satuan




%

37,06

100

37,06

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada 20


tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan mencapai 37,06%. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-2 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sasaran: Meningkatnya perencanaan

ketepatan

waktu

penyusunan

dokumen

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa pewaktuan penyusunan dokumen perencanaan dan tahapan-tahapannya disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%)

Tahun 2012

Tahun 2011

No

Indikator Sasaran

1

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

%

42,11

42,11

100

Target 10,53

Capaian Kinerja thn 2012 Realisasi (%) 10,53

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan merupakan rangkaian dalam penyusunan RKPD sampai ditetapkannya dokumen dengan Peraturan Bupati, adapun rangkaian dimaksud terdiri atas: Penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2014, Rancangan RKPD, Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, Rancangan Akhir RKPD dan Penetapan RKPD. Ketepatan waktu tersebut didasarkan atas amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya Dokumen RKPD ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2012 menjadi Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini: No 1

Indikator Sasaran Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Satuan




%

52,63

100

52,63

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi sampai dengan tahun 2012 terhadap target Renstra pada tahun 2015 sebesar 52,63%, hal ini menunjukkan angka yang positif artinya capaian kinerja tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing tahun itu telah mencapai 100%, sebagaimana tabel sebelumnya. 21


Dalam rangka pencapaian target renstra pada tahun 2015 sebesar 100%, perlu adanya komitmen yang kuat diantara para pelaksana kegiatan dari elemen perencanaan, bidang penelitian pengembangan dan bidang statistik evaluasi serta sekretariat bappeda untuk mewujudkannya Sasaran: Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa berdasarkan tahapan dan proses perencanaan yang dilakukan dapat terjaga konsistensinya antara perencanaan pembangunan dan penganggaran . Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

1

Indikator Sasaran Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

%

20

20

100


Tahun 2012 Target

20

19,64

98,20

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 98,20 % atau bermakna memuaskan. Pada Bidang Ekonomi terdapat 3 kegiatan yang mendukung terhadap capaian tersebut yaitu Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat anggaran sebesar Rp. 173.000.000,- dan terealiasi sebesar Rp. 169.631.725,atau 98,05%, dengan output 25 Buku Dokumen Analisis Jejaring Partisipatif Ekonomi Masyarakat kemudian Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi anggaran sebesar Rp. 222.891.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 221.784.850,- atau 99,50 % dengan output 5 Buku Dokumen Prosiding Pemantauan, Pengendalian, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan Ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan dan yang terakhir berupa Kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Industri Tembakau anggaran sebesar Rp. 343.378.484,- terealisasi sebesar RP. 342.240.900,- dengan output 25 Buku Dokumen Rencana Pengebangan kawasan Industri Tembakau dan 14 bh pendukung seperti Komputer, Note Book. Tablet, Printer, Hardisk Ekternal, Modem dan kamera. Pada bidang fisik terdapat beberapa program yang menunjang prosentase indikator tersebut, antara lain: a. Program Perencanan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar  Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Beberapa Koordinasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan memerlukan tindak lanjut antara lain:  Koordinasi Sistem Transportasi Bandung Metropolitan Area 22


Koordinasi Pembangunan Jalan dan Jalan Tol Koordinasi Pembangunan Monorel Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Koordinasi Perencanaan Pembanguann Infrastruktur melalui PPP  Koordinasi Sektor Kebina-margaan  Koordinasi Sektor Perhubungan  Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana alam/Sosial Beberapa Koordinasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan memerlukan tindak lanjut antara lain:  Koordinasi Penanganan Bencana (Banjir dll)  Koordinasi Mitigasi Bencana  Koordinasi Pengurangan Resiko Bencana  Koordinasi Kebencanaan lainnya (Regulasi, pemberdayaan, Pelatihan, Sosialisasi dll)  Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan Beberapa Koordinasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan memerlukan tindak lanjut antara lain:  Koordinasi SPAM Metropolitan Bandung  Koordinasi Permasalahan Limbah Industri dan Domestik Metropolitan Bandung  Koordinasi Pengembangan Air Bersih Perdesaan  Koordinasi Penanganan Sanitasi  Koordinas PPSP b. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam  Koordinasi Perencanaan prasarana Fisik dan Kewilayahan pada tahun 2012 telah dihasilkan dokumen pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan fisik kewilayahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pendampingan WISMP serta perlu tindak lanjutnya antara lain:  Koordinasi Penataan Ruang Nasional, Provinsi, Metropolitan Bandung dan Kabupaten/Kota  Koordinasi Persampahan  Koordinasi Pengkajian Lingkungan Hidup  Koordinasi Perumahan Swadaya, layak Huni dan Pencapaian MDG’s  Koordinasi Pengembangan Rumah Susun  Koordinasi Penyusunan RPIJM  Koordinasi PPIP  Koordinasi Kota Hijau  Koordinasi Persiapan dan pelaksanaan WISMP  Koordinasi Penyediaan RTH  Koordinasi Pengembangan Kawasan    

Pada Program Kerjasama Pembangunan dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah, mendukung pelaksanaan tugas Bappeda dalam mencapai indicator kinerja Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan pada dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. Untuk program/kegiatan yang diusulkan (direncanakan) Kabupaten Bandung, Usulan Kabupaten Bandung yang disepakati dalam RKPD Provinsi Jawa Barat 23


tahun 2013 terdapat 28 kegiatan atau 185 Milyar dan yang semula diusulkan sebesar 393 Milyar sehingga Prosentase nya sebesar 47% Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini:

No 1

Indikator Sasaran Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Satuan




%

39,64

100

39,64

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif dengan perkembangan mencapai 39,64%. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-2 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sasaran: Meningkatnya pembangunan

capaian

pelaksanaan

tahapan

evaluasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan capaian evaluasi pembangunan rencana program yang telah disusun dalam rencana pembangunan daerah. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

1

Indikator Sasaran Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

%

20

20

100


Tahun 2012 Target 20

20

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Tahapan evaluasi pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan rencana pelaksanaan, rencana dan hasil rencana. Tahun 2012 merupakan tahun pertama penerapan Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, sehingga 24


baru beberapa tahapan saja yang dapat dilakukan serta penyesuaian dengan anggaran yang ada. Bagian tahapan yang termasuk dalam kegiatan tahun 2012 diantaranya: penyusunan laporan tahunan tahun 2012, laporan evaluasi hasil rencana tahun 2011, laporan monitoring semesteran. Pendekatan penetapan indikator kegiatan tersebut masih dilihat dari aspek prosedur pelaksanaannya belum menjelaskan terhadap substansi materi program/kegiatan pembangunan daerah, mengingat terlalu banyaknyanya variabel yang harus digunakan untuk mengukur kegiatan tersebut, dipihak lain keberhasilan pencapaian kinerja suatu program/kegiatan pembangunan daerah bukan semata tanggungjawab Bappeda saja. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini: No

Indikator Sasaran

Satuan




1


%

40

100

40

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sesuai dengan target Renstra Bappeda, capaian kumulatif indikator sasaran untuk kegiatan montoring dan evaluasi terbagi kedalam 5 tahun penganggaran masing-masing 20%, oleh karenanya nilai akumulasi selama 2 (dua) tahun terakhir mencapai 40% sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan Sasaran: Meningkatnya ketersediaan dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah dan tersedianya data serta infromasi penyelenggaraan penataan ruang. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

1

Indikator Sasaran Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang

%

10

10

100


Tahun 2012 Target

10

10

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 25


sebesar 100% atau bermakna m e m u a s k a n . Pada tahun 2012 telah dilaksanakan antara lain : • •

Koordinasi Penataan Ruang (Kementerian PU, Bappenas, Kemendagri, Bakosurtanal, BKPRN, BKPRD Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi Jawa Barat, Dinas Kimrum Provinsi Jawa Barat. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di lingkungan Penerintah Kabupaten Bandung yaitu dengan BPMP, BPLH, Dispertasih dan Setda. Dengan pelaksanaan koordinasi tersebut diharapkan terwujud implementasi pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan perda no 3 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 - 2027.

Target dan realisasi pada tahun 2012 tersebut perlu didorong dengan upaya pengendalian penataan ruang selanjutnya dengan memanfaatkan lebih optimal proses evaluasi dan monitoring penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini:

No

Indikator Sasaran

1


Satuan




%

20

100

20

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sesuai dengan target dan sasaran dalam rangka meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah maka dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi, edukasi dan sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang mengenai perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, diharapkan dengan demikian sesuai dengan target sehingga pada tahun 2015 telah tercapai implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang sebesar 100%.

26


Sasaran: Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

1

Indikator Sasaran Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

%

20

19,96

99,80



19,80

99,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 99,80% atau bermakna memuaskan Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini: No 1

Indikator Sasaran Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Satuan




%

39,76

100

39,76

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sasaran: Meningkatnya pengembangan

kesesuaian

data

hasil

penelitian

dan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemanfaatan data hasil-hasil penelitian sebagai referensi perencanaan pembangunan daerah dilihat dari jumlah hasil penelitian yang direpresentasikan dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan fisik. Penelitian dan Pengembangan merupakan kegiatan dalam rangka mencari kebenaran, baik yang bersifat epistemologi maupun yang bersifat empiris. Keberadaan penelitian dan pengembangan, mampu mengungkapkan timbulnya gejala ketidaksesuaian, mampu memecahkan segala permasalahan yang berkembang serta harus mampu memberikan solusi yang tepat dengan jalan 27


menghimpun, mengolah, dan menganalisa data secara representative, valid, dan reliable. Dengan demikian hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah, baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasannya serta bisa dilihat dari program dan kegiatan sehingga dapat diaplikasikan serta terintegrasi yang dapat memberikan referensi, masukan dan rekomendasi perencanaan pembangunan. Berdasarkan sasaran tersebut diatas, yang diharapkan dari kegiatan Inventarisasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan dapat menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

1

2

Indikator Sasaran Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.


Tahun 2012 Target

Dok

1

1

100

1

1

100

%

20

20

100

20

20

100

 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Jumlah Data dan informasi hasil penelitian dan Pengembangan yang diperoleh melalui koordinasi, konsultasi dan monitoring pada Balai/Lembaga dan instansi penelitian lainnya mengacu pada Prioritas dan Sasaran serta Isue Strategis Kabupaten Bandung, Tahun 2011 memperoleh data informasi diperoleh 1 (Dokumen) terdiri dari hasil penelitian/kajian bidang Fisik : 365 Buku, Sosial 124 Buku, Ekonomi; 103 Buku yang jumlahnya mencapai 592 buku sedangkan secara komulatip tahun 2012 memperoleh 1 (dokumen) data dan informasi hasil penelitian dan informasi dimasing masing bidang yani sebanyak 824 data informasi hasil penelitian dan pengembangan yang terdiri dari hasil penelitian bidang Fisik sebanya : 650 judul penelitian, Bidang Sosial sebanyak : 47 judul penelitian serta Bidang Ekonomi sebanyak : 127 Judul penelitian, dengan sasaran/lokasi kegiatan pada 113 Balai/Lembaga penelitian dan Instansi lainnya.yang mana dapat dipergunakan sebagai alat bantu maupun pembanding dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan  Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

dalam

penunjang

Secara ringkas prosentase kesesuaian data hasil penelitian dalam menunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah, berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas, dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% diperoleh gambaran bahwa jumlah data iventarisasi hasil penelitian yang diperolah melalui koordinasi, 28


konsultasi dan monitoring pada balai/lembaga penelititan dan instansi penelitian lainnya cukup memiliki tingkat keterkaitan/kesesuaian terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan dan keterkaitannya terhadap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% atau bermakna memuaskan. Dapat diketahui realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibanding dengan rencana strategis sampai dengan tahun 2015, menunjukan angka yang positif. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2012 merupakan gambaran capaian pada tahun ke 2 RPJM sebesar 40%, sedangkan sisa pelaksanaan sampai tahun 2015, selama 3 tahun kedepan akan dicapai sebesar 60% dari realisasi indikator sasaran yang dimaksud, atau bisa dikatakan capaian indikator ini ditetapkan setiap tahun sebesar 20% (flat) selama 5 tahun, sehingga secara akumulasi akan diperoleh angka capaian 100% pada akhir tahun 2015 Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini:

No

Indikator Sasaran

1


2

Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Satuan




Dok

2

5

40

%

40

100

40

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sasaran: Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemanfaatan data statisik daerah sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, memonitor dan mengevaluasi program-program pembangunan, diharapkan dengan menggunakan data, maka perencanaan dan implementas program akan lebih tepat sasaran dan tepat guna Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: 29


Indikator Sasaran No

1

2

Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011


Tahun 2012 Target

Jenis

6

6

100

8

6

75

%

13,63

13,63

100

18,18

18,18

100

 Jumlah dan jenis data statistik daerah Secara ringkas data statistik daerah merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan kebijakan pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Hal ini telah sesuai dengan Renstra Bappeda, capaian kumulatif indikator sasaran untuk kegiatan data dan statistik terbagi 5 tahun penganggaran yang telah sesuai dengan penetapan  Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Secara ringkas data statistik daerah merupakan innstrumen untuk mengukur keberhasilan kebijakan pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dilaksanakan, tahapan perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus yang dimulai dengan pemahaman tentang kondisi daerah, penetapan visi dan misi, perumusan tujuan, identifikasi strategi, pemantauan strategi, penganggaran pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi, setiap tahapan perencanaan pembangunan tidak akan lepas dari tersedianya data yang berkualitas sebagai acuan dalam penetapan indikator dan target yang hendak dicapai rencana kerja pembangunan Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% atau bermakna memuaskan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat di bawah ini:

No

1

2

Indikator Sasaran

Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

Satuan




Jenis

12

44

27,27

%

31,81

100

31,81

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan 30


direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sesuai dengan target Renstra Bappeda, capaian kumulatif indikator sasaran untuk kegiatan montoring dan evaluasi terbagi kedalam 5 tahun penganggaran masing-masing 12 jenis dan 31,81% dan oleh karenanya nilai akumulasi selama 2 (dua) tahun terakhir masing-masing mencapai 27,27% dan 31,81% sudah mendekati dengan target yang telah ditetapkan Sasaran: Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Sasaran ini dimaksudkan dalam upaya pemenuhan data dan informasi dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung khususnya perencanaan pemanfaatan ruang. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Sasaran No

1

Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

%

20

20

100



0

0

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 0%. Pada tahun 2012 menghasilkan antara lain : • Dokumen Fakta dan Analisa RTRW • Dokumen Basis Data Tematik • Dokumen Basis Data Ijin Pemanfaatan Tanah • Dokumen Basis Data Site Plan Dokumen tersebut menjadi bahan pelengkap tercapainya target capaian pada tahun 2012. Selanjutnya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan dalam melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Bandung dan sebagai bahan review/revisi RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027 yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

31


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

No

Indikator Sasaran

Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

1

Satuan




%

40

100

20

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2012 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%. Sesuai dengan UU no 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda no 3 tahun 2008. Bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang dibutuhkan data dan informasi sebagai bahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Sesuai dengan target dan sasaran dalam rangka meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah maka dalam pelaksanaannya diperlukan inventarisasi data dan infromasi penataan ruang, pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang. Diharapkan sesuai dengan target setiap tahun sehingga pada tahun 2015 telah tersedia data dan informasi serta evaluasi penataan ruang sebesar 100% 3.5. Akuntabilitas Keuangan Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas keuangan Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2012 secara umum diuraikan sebagai berikut:

NO

KEGIATAN DALAM DPA

PAGU ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

483.400.000

461.445.000

95,46

252.745.000

251.912.500

99,67

125.000.000

77.510.000

62,01

1.

2. 3.

Penyusunan Fakta dan Analisa Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

REALISASI (Rp)

%

32


NO

KEGIATAN DALAM DPA

PAGU ANGGARAN (Rp)

1

2

3

4

5

78.918.800

78.792.800

99,84

33.500.000

33.188.000

99,07

116.391.000

116.166.000

99,81

4.

5.

6.

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

REALISASI (Rp)

%

7.

Penyusunan Rancangan RKPD

48.800.000

47.620.000

97,58

8.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

422.915.000

392.316.000

90,37

9.

Penetapan RKPD 2013

241.141.400

218.545.050

90,63

285.697.750

284.823.750

173.000.000

169.631.725

98,05

222.891.500

221.784.850

99,50

272.800.000

259.997.000

95,31

343.378.484

342.240.900

99,67

268.380.000

267.972.400

99,85

8.215.000

8.215.000

100,00

178.838.400

153.986.500

86,10

698.850.000

698.550.000

99,96

125.000.000

125.000.000

100,00

Monitoring, Evaluasi, dan 10. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan 11. Pengembangan Ekonomi masyarakat Koordinasi Perencanaan 12. Pembangunan Bidang Ekonomi 13. 14. 15.

16.

17.

18. 19.

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Pemetaan Industri Hasil Tembakau Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Kajian Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB Total

4.379.862.334 4.209.697.475

97,92

96,11

33

Penutup

BAB IV PENUTUP Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverment) BAPPEDA Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 (tiga belas) indikator sasaran, disimpulkan bahwa: Pertama, Indikator sasaran pada Misi I terdiri atas 3 indikator sasaran dengan 1 indikator melampaui target, 1 indikator mencapai target yang ditetapkan, serta 1 indikator realisasi target mencapai 91,15%. Kedua, Indikator sasaran pada Misi II berjumlah 5 indikator sasaran dengan 3 Indikator mencapai target yang ditetapkan, serta 2 Indikator realisasi target mencapai 98,20% - 99,00%. Ketiga, Indikator sasaran pada Misi III berjumlah 5 indikator sasaran dengan realisasi 3 Indikator mencapai target yang ditetapkan, serta 2 Indikator realisasi target mencapai 75,00% Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 11 (sebelas) sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Bandung menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai rata-rata indikator sasaran sebesar 94,87%. Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di BAPPEDA tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi BAPPEDA yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

34

LAMPIRAN 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015 INSTANSI VISI

: :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional

Misi 1

:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional SASARAN

TUJUAN

INDIKATOR URAIAN Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya kemampuan pegawai Jumlah pegawai yang memiliki Perencanaan yang di bidang perencanaan dan evaluasi. keahlian bidang perencanaan profesional dan evaluasi

Target Satuan Orang

2011

2012

2013

2014

2015

10

10

10

10

10

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Target Akhir KEBIJAKAN PROGRAM Renstra 50 Meningkatkan pendidikan Program Peningkatan Kapasitas dan pelatihan bagi SDM Sumber Daya Aparatur secara formal/non formal skala nasional dan internasional Program peningkatan disiplin aparatur



%

20

20

20

20

20

100

Meningkatkan penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran


%

20

20

20

20

20

100

Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Misi 2

:


Meningkatnya ketepatan waktu Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan

%

42,11

10,53

21,05

10,53

15,79

100,00 Meningkatkan kepatuhan Program perencanaan terhadap regulasi pembangunan daerah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif

Program Perencanaan Tata Ruang

Page 1

KETERANGAN


SASARAN

TUJUAN

URAIAN Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

INDIKATOR Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Target Satuan

2011

%

2012 20

2013 20

2014 20

2015 20

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Target Akhir KEBIJAKAN PROGRAM Renstra 20 100 Meningkatkan konsistensi Program perencanaan perumusan perencanaan pembangunan daerah dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program Kerjasama Pembangunan

Meningkatnya capaian pelaksanaan Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan tahapan evaluasi pembangunan

%

20

20

20

20

20

100

Meningkatkan pelaksanaan Program perencanaan pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah pelaporan pembangunan.

Meningkatnya ketersediaan dokumen Prosentase Implementasi pendukung rencana tata ruang ketersediaan dokumen wilayah pendukung rencana Tata ruang

%

0

100

0

0

0

100

Meningkatkan sinergitas Program Pemanfaatan Ruang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antar instansi dan stakeholder (masyarakat)


%

20

20

20

20

20

100

Meningkatkan standar mutu Program Kerjasama pelayanan Pembangunan


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 2

KETERANGAN

SASARAN

TUJUAN Misi 3

:

Target Satuan

2012

2013

2014

2015

Target Akhir Renstra

Doc

1

1

1

1

1

5

%

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

Jenis

6

8

10

10

10

44

%

13,63

18,18

22,73

22,73

22,73

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

INDIKATOR URAIAN Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya kuantitas dan Meningkatnya pemanfaatan hasil kualitas data dan informasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan


Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

2011

Page 3

KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM

Meningkatkan penerapan Program pengembangan hasil-hasil penelitian dan data/informasi pengembangan dalam perencanaan pembangunan

Meningkatkan kuantitas dan Program pengembangan kualitas data statistik daerah data/informasi/statistik daerah 100,00 bagi perencanaan pembangunan

100,00 Meningkatkan pemanfaatan Program Perencanaan Tata data spasial/peta analog Ruang terkini bagi perencanaan pembangunan

Bekerjasama dengan Instansi terkait

LAMPIRAN 2 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012 Indikator Sasaran 1 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Kegiatan

Program 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan 3 Penyediaan jasa surat menyurat

Indikator Kinerja 4 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Prosentase Pencapaian 8

Satuan 5

Rencana 6

Realisasi 7

Rp.

8.600.000,00

7.909.350,00

HOK Lbr

33 20.000

30 19.395

90,91 96,98 93,94

Rp.

88.980.000

79.526.858

89,38

91,97

Keluaran: Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan - Pendistribusian surat menyurat - Surat Masuk-Keluar Jumlah 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Tersedianya air minum - Tersedianya tenaga jasa perbaikan instalasi listrik - Terselenggaranya komunikasi melalui telepon

galon HOK

660 21

639 6

bulan

12

12

96,82 28,57 100,00

- Terselenggaranya komunikasi melalui internet

bulan

12

12

100,00

Jumlah 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Tersedianya petugas - Tersedianya peralatan kebersihan. - Tersedianya bahan kebersihan. - Tersedianya bahan bakar

81,35 Rp. HOK Jenis Satuan Liter

44.840.000

44.624.300

99,52

24 35 995 576

24 35 732 576

100,00 100,00 73,57 100,00

Jumlah 3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Jasa servis peralatan kantor - biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan internet)

93,39 Rp.

44.228.500

44.028.500

Kali

1

1

bulan

12

12

Jumlah 4 Penyediaan alat tulis kantor

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (materai) Tersedianya alat tulis kantor (materai) Jumlah 5

Page 1

99,55 100,00 100,00 100,00

Rp.

94.531.075

93.771.000

99,20

jenis Satuan jenis Satuan

18 45 2 300

18 45 2 287

100,00 100,00 100,00 95,67 98,92

Indikator Sasaran 1 Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

Kegiatan


Kegiatan 3 jasa surat Penyediaan barang cetakan menyurat dan penggandaan

Indikator Kinerja 4 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya bahan cetakan Tersedianya bahan cetakan Tersedianya hasil Penggandaan

Satuan 5

Rencana 6

Realisasi 7

Rp.

38.636.250,00

jenis satuan

18 450

18 450

lbr

70.320

69.193

38.393.200,00

Jumlah 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Alat-alat listrik dan elektronik - Alat-alat listrik dan elektronik

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Mamin Harian Mamin Rapat Mamin Tamu Jumlah 8

Rp.

7.500.000,00

99,37 100,00 100,00 98,40

7.500.000,00

100,00 100,00 100,00

jenis

17

17

Satuan

262

262

100,00 Rp.

21.420.000

19.170.000

89,50

Hok Hok Hok

288 351 160

264 347 105

91,67 98,86 65,63 85,38

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran:

Rp.

188.155.000

188.106.000

99,97

- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara. '- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Hok

292

263

90,07

Jumlah 9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

8

99,47

Jumlah 7 Penyediaan makanan dan minuman

Prosentase Pencapaian

90,07


Rp.

25.000.000

25.000.000

Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan dalam kabupaten .

Hok

162

162

Jumlah 10 Penunjang perayaan hari-hari Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Bahan besar Keluaran : Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional Jumlah 11 Rata-rata Indikator Sasaran 1 (Prosentase pemenuhan operasional perkantoran)

Page 2

100,00

100,00 100,00

Rp.

9.250.000

7.995.000

Kali

5

3

86,43 60,00 60,00 91,14

Indikator Sasaran 1

Kegiatan

Program Kegiatan 3

2

Prosentase pemenuhan peralatan Program Pelayanan Administrasi operasional perkantoran dan perlengkapan perkantoran Perkantoran

jasa surat dan Penyediaan Peralatan menyurat Perlengkapan Kantor

Indikator Kinerja 4

Rencana 6

Realisasi 7

Rp.

193.075.000

191.212.800

99,04

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

2 4 3 2 2 2 1 1

2 4 3 2 2 2 1 1

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah 1

100,00

Rata-rata Indikator Sasaran 2 (Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur) Tersedianya peralatan rumah tangga (peralatan dapur) Jumlah 1

Penyediaan bahan bacaan dan Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan peraturan perundangKeluaran: undangan Surat Kabar: - Nasional - Regional - Lokal Buku

100,00 Rp.

3.000.000

2.750.000

91,67

Tabung gas Jenis

2 6

2 6

Satuan

26

26

100 100 100 100,00

Rp.

13.000.000

12.082.000

92,94

eks eks eks

720 2520 720 30

720 2520 720 29

100,00 100,00 100,00 96,67

Buku Jumlah 2

Program peningkatan sarana dan Pengadaan Mobil Jabatan prasarana aparatur

99,17

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya kendaraan operasional

Rp.

486.750.000

479.100.000

Unit

3

3

Jumlah 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

8

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor: Lemari Arsip Komputer PC Komputer Note Book Komputer Tablet Hardisk Eksternal Pendingin Ruangan Tower Server

Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perkantoran


Satuan 5

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terpeliharanya secara rutin dan lingkungan kantor. Jumlah 4

Page 3

98,43 100,00 100,00

berkala

gedung

dan

Rp.

100.000.000

99.688.439

paket

1

1

99,69

100,00 100,00


Kegiatan

Program Kegiatan 3

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja 4

Penyediaan jasa surat Pemeliharaan rutin/berkala Masukan: menyurat dinas/operasional Tersedianya Dana, SDM dan Bahan kendaraan Keluaran: Pemeliharaan roda 4 Pemeliharaan roda 2 Bahan Bakar Minyak Perpanjangan STNK

Satuan 5

Rencana 6

Rp.

363.940.000

Unit unit OB unit

10 12 240 22

Realisasi 7

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya Laporan: LAKIP 2012 Laptah 2012 Renja 2013 Laporan Triwulanan

98,66

10 12 240 15

100,00 100,00 100,00 68,18 92,05

Rp.

20.000.000

19.954.000

99,77

eks eks eks

8 8 8

8 8 8

eks

8

8

100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah 1 Penyusunan laporan keuangan Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan semesteran Keluaran: Tersusunnya laporan keuangan semesteran I tahun 2012 Tersusunnya laporan keuangan semesteran II tahun 2012 Jumlah 2 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran tahun 2012.

100,00 Rp.

3.000.000

2.920.000

97,33

Dokumen Dokumen

6 6

6 6

100,00 100,00 100,00

Rp.

2.500.000

2.340.000

93,60

Buku

12

12

Jumlah 3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya laporan akhir tahun 2012

Rp.

2.500.000

2.473.000

Buku

12

12

Penyusunan Fakta dan Analisa Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Fisik, Sosial, dan Ekonomi untuk Review RTRW Keluaran: Jumlah ketersediaan data peta yang sudah bergeoreferensi untuk keperluan penataan ruang - Fakta dan Analisa RTRW - Basis Data Tematik - Basis Data Ijin Pemanfaan Tanah - Basis Data Site Plan Jumlah 1

Rata-rata Indikator Sasaran 4 (Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang)

Page 4

98,92 100,00 100,00

Rata-rata Indikator Sasaran 3 (Prosentase sarana dan prasarana Perkantoran) Program Pemanfaatan Ruang

100,00 100,00

Jumlah 4 Prosentase Implementasi ketersediaan dokumen pendukung rencana Tata ruang

8

359.066.000

Jumlah 5 Program peningkatan Penyusunan laporan capaian pengembangan sistem pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan keuangan kinerja SKPD


99,02 Rp.

483.400.000

461.445.000

Paket

4

4

Eks Eks Eks Eks

6 6 6 6

6 6 6 6

95,46 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indikator Sasaran 1

Kegiatan

Program 2

pemenuhanData hasil Program Pengembangan Pelayanan Administrasi Prosentase kesesuaian operasionaldalam perkantoran Perkantoran penelitian penunjang data/informasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan 3 Penyediaan jasa surat Inventarisasi Hasil Penelitian menyurat dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja 4 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Termanfaatkannya data informasi hasil penelitian dalam menunjang kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan: - Dokumen Prosiding - CD data dan infomrasi hasil inventarisasi hasil penelitian terbaru Sosialisasi SIMAJID

Rencana 6

Realisasi 7

Rp.

252.745.000

251.912.500

99,67

Buah

10

10

100,00

Buah

5

5

Kali

1

1

Jumlah 1 Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Koordinasi Dalam Pemecahan Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Masalah-masalah Daerah Keluaran: Terlaksananya pembangunan daerah secara sinergis antara pemerintah Provinsi Jabar dengan Pemerintah Kab/Kota: - eks data kemiskinan - eks data hasil audit internal - unit alat ukur - Sertifikasi Dokumen ISO 9001:2008 - eks Hasil Desk IPM Jumlah 1

Program Perencanan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan terarahnya serta terpadunya program kegiatan sektor transportasi: Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor transportasi Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran:

100,00 100,00 100,00

Rp.

125.000.000

77.510.000

62,01

eks eks unit Dok eks

1 1 2 1 1

1 1 2 0 1

100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 80,00

Rp.

78.918.800

78.792.800

99,84

Buku

10

10

100,00

Jumlah 1 Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana alam/Sosial

8

100,00

Rata-rata Indikator Sasaran 5 (Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah) Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan


Satuan 5

100,00 Rp.

33.500.000

33.188.000

Buku

10

10

99,07

Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan terintegrasikannya penanggulangan bencana di Kab. Bandung Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial Jumlah 2

Page 5

100,00

100,00


Kegiatan


Kegiatan 3

Indikator Kinerja 4

PenyediaanPerencanaan jasa surat Air Koordinasi Masukan: menyurat Minum, Drainase dan Sanitasi Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Perkotaan Sinkronisasi perencanaan pembangunan prasarana fisik dan terarahnya serta terpadunya program kegiatan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan sektor drainase dan sanitasi perkotaan

Satuan 5

Rencana 6

Realisasi 7

Rp.

165.924.500

165.680.900

Buku

10

10

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

100,00

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Meningkatnya keterpaduan perencanaan perekonomian:

Rp.

173.000.000

169.631.725

Buku

25

25

Rp.

222.891.500

221.784.850

Buku

5

5

100,00

Rp.

272.800.000

259.997.000

- Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kab.Bandung

Buku

12

12

Dokumen Pemetaan dan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung

Buku

10

10

Program

Jumlah 3

Komputer PC Komputer Note Book Komputer Tablet Printer Warna Printer Laserjet Hardisk External Modem Wireless Kamera Page 6

pengembangan

95,31

100,00 100,00 100,00

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Tersedianya dokumen rencana pengembangan kawasan industri tembakau. - Tersedianya peralatan elektronik penunjang kegiatan rencana

99,50

100,00

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah:

- dokumen tembakau

100,00 100,00

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian. Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan ekonomi meliputi 9 sektor pembangunan Jumlah 2

Pemetaan Industri Hasil tembakau

98,05

pembangunan

Jumlah 1

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

99,85

Masukan:

Dokumen analisis jejaring partisipatif ekonomi masyarakat

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

8

100,00

Jumlah 3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


kawasan

industri

Rp.

343.378.484

247.649.100

Buku

25

25

Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit

1 2 2 1 1 2 3 2

1 2 2 1 1 2 3 2

72,12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


Kegiatan

Program 2

Kegiatan 3

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Perencanaan Sosial

Penyediaan jasa surat menyurat Koordinasi perencanaan

Budaya

pembangunan bidang sosial dan budaya

Indikator Kinerja 4

Satuan 5

Rencana 6

Realisasi 7

Jumlah 4 Masukan: Tersedianya Dana,SDM dan Bahan. Keluaran: Tersedianya indikator program kegiatan SKPD wilayah dan terpadunya program kegiatan sebagai bahan evaluasi pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan kesra

Rp.

268.380.000

267.972.400

99,85

Buku

10

10

100,00

Buku

10

10

Jumlah 1

Dok

8.215.000

8.215.000

100,00

1

1

100,00

Jumlah 2

100,00


Buku

178.838.400

153.986.500

86,10

Buku

10

10

100,00

pemukiman, hidup dan

Buku dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi Perumahan, Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pendampingan WISMP. Jumlah 1

100,00

Rata-rata Indikator Sasaran 6 (Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan) Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Program perencanaan pembangunan daerah

Penyusunan rancangan RKPD

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya dokumen Rancangan Awal RKPD Kab. Bandung sebagai bahan RAPBD Buku Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2013.

98,18

Rp.

48.800.000

47.620.000

Buku

50

50

Jumlah 1 Penyelenggaraan Musrenbang Masukan: RKPD Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terarahnya pembangunan daerah yang sinergis antar sektor dan wilayah Dokumen prosiding pelaksanaan proses dan tahapan penyusunan RKPD 2013 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran:

Page 7

97,58

100,00 100,00

Rp.

422.915.000

392.316.000

Buku

10

10

Jumlah 2 Penetapan RKPD

100,00 100,00

Kajian Dampak Sosial Masukan: Ekonomi Akibat Pembangunan Tersedianya Dana,SDM dan Bahan. Jalan Tol Soroja Keluaran: Laporan Koordinasi dan Konsultasi Dampak Sosial Ekonomi Akibat Pembangunan Jalan Tol Soroja

Terwujudnya perencanaan perumahan, kebersihan, penataan ruang, lingkungan pendampingan WISMP

8 100,00

Dokumen prosiding pemantauan, pengendalian, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan Kesos dan Pemerintahan meliputi 17 sektor pembangunan Pagu Indikatif Kewilayahan

Program Perencanaan Prasarana Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya Alam prasarana Fisik dan Kewilayahan


92,76

100,00 100,00

Rp.

241.141.400

218.545.050

90,63


Program

Penetapan RKPD Kegiatan 3

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Indikator Kinerja 4

Satuan 5

Rencana 6

Realisasi 7

Buku Buku Kali

300 150 1

300 150 1

Terarah dan terintegrasikannya pembangunan tahunan dan perubahan tahunan dalam peraturan daerah - Buku Perbup RKPD 2013 beserta lampirannya - Buku Perubahan Perbup RKPD 2012 beserta lampirannya - Penyampaian informasi RKPD Tahun 2013. Jumlah 3


Rata-rata Indikator Sasaran 7 (Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan) Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Bahan Program perencanaan Monitoring, evaluasi dan Keluaran : pembangunan daerah pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah - Terwujudnya buku laporan kegiatan perkecamatan Kab. Bandung sebagai bahan evaluasi pembangunan - Terwujudnya buku laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan Kab. Bandung sebagai bahan evaluasi pembangunan -Terwujudnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan untuk keperluan penyusunan perencanaan pembangunan daerah -Terwujudnya buku monitoring kegiatan pembangunan Kab. Bandung sebagai bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Buku evaluasi kesesuaian Renja SKPD Tahun 2013 dengan RKPD Tahun 2013.

100,00 100,00 100,00

285.697.750

284.823.750

100,00 99,69

Buku

30

30

100,00

Buku Laporan Triwulanan

Buku

60

60

100,00

Buku laporan pelaksanaan monitoring 2012

Buku

30

30

100,00

Buku laporan evaluasi hasil pembangunan Buku dokumen evaluasi kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD 2010-2015

Buku

140

140

100,00

Buku

30

30

100,00

Informasi pelaksanaan E-Monev

Kali

1

1

100,00

Buku Dokumen Prosiding Sosialisasi E-Monev

Buku

20

20

Pengolahan, Updating dan Masukan: Analisis Data Statistik Daerah Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran : Terwujudnya data statistik daerah Kab. Bandung sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan meliputi: - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA) - Terwujudnya Buku IKM Kab. Bandung - Data profil dan informasi kegiatan perkecamatan -Indeks Pembangunan Manusia (IPM) - Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA), - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). - Data Pokok Perencanaan Pembangunan.

100,00 Rp.

698.850.000

698.550.000

99,96

Buku Buku Buku Buku Buku

35 40 40 40 40

35 40 40 40 40

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Jumlah 2 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran : Tersusunnya Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kecamatan Buku PDRB Kabupaten Jumlah 3 Rata-rata Indikator Sasaran 9 (Prosentase Implementasi Produk Statistik terhadap penyusunan perencanaan)

Page 8

100,00 100,00

Rata-rata Indikator Sasaran 8 (Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan)

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

8

100,00

Jumlah 1

Prosentase Implementasi Produk Program Pengembangan Statistik terhadap penyusunan Data/Informasi/Statistik Daerah perencanaan


100,00 Rp.

125.000.000

125.000.000

Buku

40

40

100,00

100,00 100,00 100,00

Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Bandung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2012

Indikator

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Ket

1 Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi

2 Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

3

4

5

6

7

Orang

10

17

170,00



%

20,00

20,00

100,00

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

%

20,00

18,23

91,15

%

10,53

10,53

100,00

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

%

20,00

19,64

98,20

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan


%

20,00

20,00

100,00

Meningkatnya ketersediaan dokumen pendukung rencana tata ruang wilayah


%

10,00

10,00

100,00



%

20,00

19,80

99,00

Meningkatnya kesesuaian data hasil penelitian dan pengembangan

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Dok

1

1

100,00

%

20,00

20,00

100,00

Jenis

8

6

75,00

%

18,18

18,18

100,00

%

20,00

0,00

Sasaran

Prosentase kesesuaian Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Jumlah dan jenis data statistik daerah

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini

Jumlah luasan data spasial/peta analog terkini Rata-rata

%

0,00 94,87

Soreang, Pebruari 2013 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents