KATA PENGANTAR Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 yang memuat VISI dan MISI Badan Kepegawaian Daerah serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Rencana Strategis pada dasarnya merupakan proses secara sistimatis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 s/d tahun 2019. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas dibidang kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara. Lumajang, 07 Mei 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014
1
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR …………....................................................................................... DAFTAR ISI ……………................................................................................................. DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………… DAFTAR TABEL ………..…………………………………………………………………………………..
1 2 3 4
BAB I
PENDAHULUAN …................................................................................... 1.1 Latar Belakang …............................................................................ 1.2 Landasan Hukum ..…...................................................................... 1.3 Maksud dan Tujuan ..….................................................................. 1.4 Sistematika Penulisan .…...............................................................
5 5 5 6 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD ….......................................................... 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .............................. 2.2 Sumber Daya SKPD ......................................................................... 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................ 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ...........
8 8 18 20 21
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ................... 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ................................................. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………………........................................... 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ..... 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ………………….………………………………………………….. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................
23
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ......... 4.1 Visi dan Misi SKPD ............................................................................ 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ............................. 4.3 Strategi dan Kebijakan .....................................................................
28 28 30 33
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF (Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD) ...
36
PENUTUP
45
BAB VI
......................................................................................
23 24 24 25 26
2
DAFTAR GAMBAR
Struktur Organisasi Isu Strategis
………………………………………………………………………………………….
8
………………………………………………………………………………………………
27
3
DAFTAR TABEL
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon
………………………………………………
19
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan
…………………………………………..
19
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
…………………………………………
19
………………………………………………………………
20
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Golongan Tahun 2008 s/d Tahun 2012 ……………………………………………………………..
21
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemkab. Lumajang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012 ……………………………………………………………………………..
22
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
………………………………………………….
32
………………………………………………………….
34
………………………………………………………..
40
Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Matrix Renstra
……………………..
44
……………………………………………………………………………………………………….
46
Program Tahun 2015 s/d 2019
…………………………………………………………………………..
Program dan Kegiatan Tahun 2015 s/d 2019
…………………………………………………………
50 51
4
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang, khususnya bidang Aparatur Pemerintah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah yang saat ini sudah berjalan, karena SDM Aparatur merupakan unsur
penggerak
utama
pelaksanaan
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu melalui Rencana Strategis ini Badan Kepagawaian Daerah Kabupaten Lumajang berupaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan
kualitas
aparatur
melalui
pengelolaan
menejemen
kepegawaian yang didasarkan pada Kebijaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana norma, standart dan prosedur yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Peraturan Perundangundangan serta Peraturan Pelaksanaan bidang kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah sebagai unit pengelola menejemen kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kepegawaian. Dari kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan – kegiatan oleh Badan Kepegawaian Daerah tentunya mempunyai konsekuensi terhadap pembiayaan pada APBD Kabupaten Lumajang. Rencana Strategis yang disusun ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian pada tahun 2015 – 2019 untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstrada Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan bidang aparatur pemerintah. 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2015 - 2019 : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang;
5
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 2019 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Sebagaimana uraian di atas, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah merupakan penjabaran umum dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan Sub Bidang Aparatur yang berfungsi sebagai dokumen perencanan tahun 2015 – 2019. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kepegawaian dan juga sebagai dokumen perencanaan kegiatan tahun 2015 – 2019. Penyusunan
Rencana
Strategis
Badan
Kepegawaian
Daerah
juga
menuangkan unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan menejemen kepegawaian untuk meningkatkan kualitas aparatur serta mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 6
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ( Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD )
BAB VI PENUTUP
7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepegawaian berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian; 2. Pelayanan
penunjang
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
di
Bidang
Kepegawaian; 3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lumajang sesuai dengan tugas fungsinya.
Struktur Organisasi KEPALA BADAN
SEKRETARIS
TENAGA FUNGSIONAL
KASUBAG. UMUM
KABID. PENGEMBANGAN
KASUBID. FORMASI PEGAWAI
KASUBID. ANALISA & PENINGKATAN
KABID. MUTASI
KASUBID. TENAGA ADMINISTRASI
KASUBID. TENAGA FUNGSIONAL
KASUBAG. KEPEGAWAIAN
KASUBAG. KEUANGAN
KABID. PEMBINAAN DAN DATA
KASUBID. PENGOLAH STATUS PEGAWAI
KASUBID. DATA
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.
8
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a.
Kepala Badan ;
b.
Sekretariat, yang terdiri dari :
c.
d.
e.
f.
1.
Sub. Bagian Umum ;
2.
Sub. Bagian Kepegawaian ;
3.
Sub. Bagian Keuangan.
Bidang Pengembangan, terdiri dari : 1.
Sub. Bidang Formasi Pegawai ;
2.
Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.
Bidang Pembinaan dan Data, terdiri dari ; 1.
Sub. Bidang Pengelolah Status Pegawai ;
2.
Sub. Bidang Data.
Bidang Mutasi, terdiri dari : 1.
Sub. Bidang Tenaga Administrasi ;
2.
Sub. Bidang Tenaga Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok Dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang : Tugas Pokok. 1. Kepala Badan, mempunyai tugas : a. Membantu Bupati dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ; b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ; c.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan Kepegawaian Daerah.
Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan kegiatan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah ; Sekretaris, mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat ;
9
b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sekretariat. 3.
Sub. Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal Kepala Sub. Bagian Umum, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Umum ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bagian Umum.
4.
Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah. Kepala Sub. Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Kepegawaian ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bagian Kepegawaian.
5.
Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan Badan Kepegawaian Daerah. Kepala Sub. Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bagian Keuangan ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bagian Keuangan.
6.
Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengumpulkan
bahan
penyusunan
perencanaan
pegawai,
formasi,
tanda
penghargaan, DP-3, rekruitmen pegawai. Kepala Bidang Pengembangan, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Pengembangan.
7.
Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan memproses formasi pegawai, pengadaan pegawai, melaksanakan dan mengirimkan peserta tugas belajar, ujian penyesuaian ijasah, ujian dinas. Kepala Sub. Bidang Formasi Pegawai, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Formasi Pegawai;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Formasi Pegawai.
8.
Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dalam menyusun, merencana dan memproses administrasi Taspen,
10
Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai, model C dan pemberian tanda jasa serta penghargaan pegawai. Kepala Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Analisa dan Pengembangan ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan.
9.
Bidang Pembinaan dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun program kerja Badan Kepegawaian Daerah, mengelola data kepegawaian dan penetapan status hukum pegawai. Kepala Bidang Pembinaan dan Data, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan dan Data ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Pembinaan dan Data.
10. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai tugas membantu Bidang Tata Naskah Kepegawaian memproses pelaksanaan sumpah PNS, memproses pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, memproses ijin perkawinan dan perceraian PNS, hukuman disiplin, Ijin Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap menjadi anggota Partai Politik serta melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Kepala Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai.
11. Sub. Bidang Data mempunyai tugas membantu Bidang Pembinaan dan Data dalam memproses, mengelola data perorangan pegawai, data base dan aplikasi kepegawaian, memproses dan menyusun DUK, Kepegawaian Dalam Angka, mengelola absensi pegawai melaksanakan penyusunan administrasi kepegawaian, memproses LPJ, menyusun program kerja tahunan BKD, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi program kerja BKD. Kepala Sub. Bidang Data, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Data ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Data.
12. Bidang Mutasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf dan mutasi Jabatan. Kepala Bidang Mutasi, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Mutasi ;
11
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Bidang Mutasi.
13. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS, Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses mutasi staf, jabatan struktural, mutasi
keluar/masuk
Kabupaten
Lumajang
serta
memproses
pensiun
Janda/Duda/Anak PNS serta Memproses ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa. Kepala Sub. Bidang Tenaga Administrasi, mempunyai tugas : a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Administrasi; b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Tenaga Administrasi. 14. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai tugas membantu Bidang Mutasi dalam melaksanakan, memproses pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS, PNS, Pegawai tidak tetap dan melaksanakan, memproses Mutasi Jabatan Fungsional, Mutasi PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang, memproses administrasi pensiun Janda/Duda/Anak PNS serta memproses ijin PNS menjadi Kepala Desa. Kepala Sub. Bidang Tenaga Fungsional, mempunyai tugas : a.
Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub. Bidang Tenaga Fungsional ;
b.
Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Sub. Bidang Tenaga Fungsional.
Fungsi. 1. Kepala Badan, mempunyai fungsi : a.
Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah ;
b. Penetapan Rencana Kerja dan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah ; c.
Penyiapan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku ;
d. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah ; e. Penyiapan perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis substantif ; f.
Penyiapan pelatihan Prajabatan dan Ujian Dinas serta Ujian Penyesuaian Ijazah;
g.
Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku ;
h. Pelaksanaan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
dalam
pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai norma, standart dan prosedur yang berlaku ; i.
Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku ;
12
j.
Penyiapan dan penetapan gaji berkala, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku ;
k.
Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
l.
Pengelolaan Sistem Administrasi Kepegawaian Daerah ;
m. Penyampaian informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara ; n. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah ; o.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati ;
p. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. 1. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Perumusan kegiatan operasional dan program kerja Sekretariat yang akan ditetapkan sebagai pedoman kerja ; b. Pengkoordinasian usulan rencana kegiatan dan program kerja Bidang-bidang ; c.
Pelaksanaan urusan umum ;
d. Pelaksanaan urusan Kepegawaian ; e. Pelaksanaan urusan keuangan ; f.
Pelaksanaan urusan perlengkapan dan keprotokolan ;
g.
Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pengembangan organisasi dan
administrasi kepegawaian ; h. Pengkoordinasian
penerapan
ketatausahaan,
administrasi
keuangan
dan
kehumasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bidang-bidang ; i.
Penyajian informasi dan hubungan masyarakat ;
j.
Pengkoordinir laporan kegiatan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Badan ;
k.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ;
l.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sekretariat ;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ; n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daeah. 2. Sub. Bagian Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Umum sebagai pedoman kerja ; b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat, kearsipan dan keprotokolan ; c.
Pelaksanaan pengurusan, pengadaan dan inventarisasi barang inventaris dinas ;
d. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan, dan persiapan penyelenggaraan rapat dinas ;
13
e. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; f.
Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan penatausahaan kearsipan ;
g.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Umum ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ; i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Sub. Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Kepegawaian sebagai pedoman kerja ; b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; c.
Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ;
d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; e. Pelaksanaan pengajuan program dan pembinaan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ; f.
Peningkatan SDM di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah ;
g.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian kepegawaian ;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris ; i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Sub. Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub. Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja ; b. Pelaksanaan
penatausahaan
keuangan
dan
pembuatan
anggaran
pendapatan/belanja ; c.
Penelitian
dan
pengoreksian
kebenaran
dokumen/bukti
penerimaan,
penyampaian dan pengeluaran uang ; d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban ; e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan ; f.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bagian Keuangan ;
14
g.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretais ;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris. 5. Bidang Pengembangan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja di Bidang Pengembangan ; b. Pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan dan program Bidang Pengembangan Kepegawaian yang meliputi analisa dan peningkatan serta formasi pegawai; c.
Pengumpulan, pengelolahan data, perumusan dan penyusunan program Kepegawaian ;
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kepegawaian ; e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pengembangan ; f.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah- langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
6. Sub. Bidang Formasi Pegawai mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai; b. Penyusunan Perencanaan formasi pegawai ; c.
Pelaksanaan pengadaan pegawai ;
d. Pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar ; e. Pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah ; f.
Pelaksanakan ujian dinas ;
g.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Formasi Pegawai;
h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan ; i.
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan.
7. Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan ; b. Pelaksanaan administrasi Taspen, Bapetarum, Askes, LP2P, DP-3, cuti pegawai, model C dan pemberian tanda jasa serta penghargaan pegawai ; c.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Analisa dan Peningkatan ;
15
d. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pengembangan ; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan. 8. Bidang Pembinaan dan Data mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan & Data ; b. Pengumpulan dan pengelolaan data Pegawai ; c.
Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan perumusan hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai ;
d. Pelaksanaan perumusan hukuman disiplin dan pemberhentian pegawai ; e. Pengumpulan dan pengelolahan data dan menyusun program kepegawaian ; f.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Pembinaan dan Data ;
g.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daeah. 9. Sub. Bidang Pengolah Status Pegawai mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status Kepegawaian ; b. Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil ; c.
Pelaksanaan, memproses usulan Karpeg, Karis/Karsu ;
d. Pelaksanaan Proses Ijin Perkawinan & Perceraian Pegawai Negeri Sipil ; e. Pelaksanaan proses hukuman disiplin ; f.
Pelaksanaan proses ijin PNS dan Pegawai tidak tetap menjadi anggota partai politik ;
g.
Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
h. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Pengolah Status Kepegawaian ; i.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Data ;
j.
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Data.
10. Sub. Bidang Data mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Data ; b. Pengelolaan data perorangan pegawai ; c.
Pengelolaan data base dan aplikasi kepegawaian ;
16
d. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) ; e. Penyusunan Kepegawaian Dalam Angka (DAK) ; f.
Pengelolaan absensi pegawai ;
g.
Penyusunan Administrasi Kepegawaian ;
h. Penyusunan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Badan Kepegawaian Daerah ; i.
Penyusunan program kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah ;
j.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kerja ;
k.
Pelaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Data ; a.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Data ;
b. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Data. 11. Bidang Mutasi mempunyai fungsi : a. Perumusan dan penyusunan program kerja Bidang Mutasi ; b. Pengumpulan, pengelolahan, penyusunan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi Staf, pegawai tidak tetap dan mutasi jabatan ; c.
Pengkoordinasian kegiatan atas program penyelenggaraan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan mutasi jabatan ;
d. Pemantauan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, mutasi staf, pegawai tidak tetap dan mutasi jabatan ; e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bidang Mutasi ; f.
Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Badan ;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daeah.
12. Sub. Bidang Tenaga Administrasi mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Administrasi ; b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ; c.
Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;
d. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga kontrak ; e. Pelaksanaan kenaikan pangkat ; f.
Pelaksanaan Ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ;
g.
Pelaksanaan mutasi staf dan jabataan struktural ;
h. Pelaksanaan mutasi PNS keluar dan masuk Kabupaten Lumajang ;
17
i.
Pelaksanaan gaji berkala ;
j.
Pelaksanaan pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;
k.
Pelaksanaan Administrasi Masa Persiapan Pensiun PNS ;
l.
Pelaksanaan pemantauan tenaga kontrak ;
m. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Administrasi ; n. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi. 13. Sub. Bidang Tenaga Fungsional mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja Sub. Bidang Tenaga Fungsional ; b. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga CPNS ; c.
Pelaksanaan pengangkatan CPNS menjadi PNS ;
d. Pelaksanaan kenaikan pangkat ; e. Pelaksanaan ijin Pegawai Negeri Sipil menjadi Kepala Desa ; f.
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Fungsional ;
g.
Pelaksanaan mutasi PNS Fungsional keluar/masuk Kabupaten Lumajang ;
h. Pelaksanakan gaji berkala ; i.
Pelaksanaan pemantauan usulan DUPAK ;
j.
Pelaksanaan, proses pensiun PNS, Janda/Duda/Anak PNS ;
k.
Pelaksanaan administrasi masa persiapan pensiun PNS ;
l.
Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub. Bidang Fungsional;
m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bidang Mutasi ; n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi. 2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. 1. Susunan Kepegawaian Susunan atau komposisi pegawai yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan pangkat / golongan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
18
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon No.
Jabatan
Eselon
Jumlah
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Kepala BKD Sekretaris Kepala Bidang Pengembangan Kepala Bidang Mutasi Pegawai Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kasubbag. Umum Kasubbag. Kepegawaian Kasubbag. Keuangan Kasubbid. Formasi Pegawai Kasubbid. Analisa dan Peningkatan Kasubbid. Tenaga Administrasi Kasubbid. Tenaga Fungsional Kasubbid. Pengolah Status Pegawai Kasubbid. Data Analis Kepegawaian Staf
II.b III.a III.b III.b III.b IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a IV.a -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33
JUMLAH
Keterangan
Tenaga Fungsional Fungsional Umum
48
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan No.
Pangkat/Golongan
Jumlah
1.
Golongan IV
5 Orang
2.
Golongan III
26 Orang
3.
Golongan II
12 Orang
4.
Golongan I
5 Orang JUMLAH
Keterangan
48 Orang
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan No.
Pendidikan
Jumlah
1.
S-2
1 Orang
2.
S-1
17 Orang
3.
D-3
1 Orang
4.
SLTA
23 Orang
5.
SLTP
4 Orang
6.
SD
2 Orang JUMLAH
Keterangan
48 Orang
19
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang inilah yang diharapkan melaksanakan pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah untuk melayani sebanyak 10.112 (sepuluh ribu seratus dua belas) Orang PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dengan beberapa program dan kegiatan sampai dengan tahun 2012 yang masingmasing mempunyai target dan capaian kinerja, seperti nampak pada tabel berikut : Tabel Target Dan Capaian Kinerja Tahun 2012 NO. 1 I
RENCANA AKSI
KRITERIA KEBERHASILAN
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
INDIKATOR
3
TARGET KINERJA 4
CAPAIAN KINERJA 5
12 bulan
12 bulan
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang prima
1.
Pelayanan Adm.dan Operasional Perkantoran
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
2.
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Ops kendaraan dinas roda2 /
Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit
Terlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala
Mesin pengahncur Kertas 1 unit, Almari Kayu Arsip 5 buah, Meja Staf 4 buah, Komputer + meja 6 unit, Laptop 4 unit, Printer 15 unit
% KET. CAPAIAN 6
7
100%
100%
12 bulan
12 bulan
100%
12 bulan
12 bulan
100%
55 potong kain
55 potong kain
100%
roda 4
4.
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor
III
PROGRAM PENIGKATAN KEDISIPLINAN APARATUR
5.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
V 7. VI
Terlaksananya pemeliharaan rutin secara berkala computer/laptop/printer/m eubelair
Terlaksananya disiplin pegawai
Terlaksananya tugas belajar untuk memenuhi kebutuhan 1 org Diklat Prajab PNS sesuai formasi
PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAP. CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyelesaian Laporan Capaian Kinerja dan Tercapainya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Ikhtisan Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
1 org Diklat Prajab
10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku 10 Buku Lakip, 10 Buku Tapkin, 10 Buku Evaluasi Proker, 10 Buku Proker Evaluasi Proker, 10 Buku Proker
Pelantikan 2 kali : 140 org, 317 orang (total : 457 org) Mutasi staf 2 kali : 14 org dan 67 orang (total : 81 org)
100%
100%
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Tercapainya rencana pembinaan karir PNS
Seleksi Penerimaan Calon PNS
Tercapainya pelaksanaan Seleksi CPNS 1520 orang, Pembekalan seleksi penerimaan CPNS dan 212 orang Pembekalan CPNS
Pembekalan 212 orang
100%
10.
Pembangunan/Pengemb. SIMPEG Daerah
Tercapainya pelaksanaan system informasi kepegawaian daerah
10.450 Pegawai
100%
11.
Pemberian Bantuan penyelenggaraan Penerimaan Alumni IPDN yang telah lulus Pendaftar 70 orang, Lulus 7 orang Praja IPDN
Pendaftar 65 orang, Lulus 4 orang
100%
12.
Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
Terbitnya SK CPNS
456 orang dr Honorer K-2, 2 orang dari Honorer K-1
2 orang dari Honorer K-1
100%
13.
Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
Pemahaman produk hukum bidang kepegawaian
50 orang (Sekdes)
50 orang (Sekdes)
100%
14.
Penyusunan Formasi Pegawai
Penyusunan formasi pegawai 10 Buku Formasi
10 Buku Formasi
100%
15.
Proses Pengangkatan CPNS ke PNS
Tercapainya data CPNS menjadi PNS
16.
Pelaksanaan Sumpah PNS
PNS yang telah di Sumpah
800 orang
17.
Pembinaan Aparatur
Terselesainya kasus hukuman disiplin
Hukuman Disiplin 30 orang, Ijin Cerai 40 Hukuman Disiplin 61 orang, Ijin Cerai 32 orang orang
132%
18.
Monitaring dan Evaluasi Kehadiran PNS PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Peningkatan kinerja PNS
70 SKPD
70 SKPD
100%
8.
9.
VII
Pembinaan Karir PNS, 12 Bulan
10.450 Pegawai
212 orang
212 orang 748 orang
80%
100%
93%
19.
Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS
Terwujudnya PNS yang naik pangkat
2085 orang
Periode 1 April 2011 : Struktural : 649 org, Fungsional : 652 org (total : 1301 org)
64%
20.
Proses Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala PNS
Terwujudnya PNS yang naik gaji berkala
5472 orang
Struktural : 1.917 org, Fungsional 3.125 org total = 5.042 org
95%
Karpeg, Karis dan Karsu
Karpeg 450 orang, Karis 320 orang, Karsu Karpeg 458 orang, Karis 204 orang, Karsu 150 orang 193 orang
21. 22. 23.
24.
Proses Penerbitan Karpeg.dan Karis/ Karsu Penyusunan KDA/DUK PNS Fasilitasi Penyelesaian SK. Purna Tugas/Pensiun
Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Tersusunya data PNS berupa KDA dan DUK serta Data Guru per UPT Terbitnya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda Terpenuhinya hak cuti, Taspen, Taperum, Penghargaan satya lencana dan LP2P bagi PNS
93%
KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku
KDA 75 Buku, DUK 75 Buku, Data Guru per UPT 24 Buku
100%
Terpenuhinya SK Pensiun bagi PNS yang memenuhi syarat BUP, APS dan Janda/Duda (325 orang)
Struktural : 150 org, Fungsional 58 org total = 208 org
64%
Cuti Sakit 135 org, Cuti Bersalin, 145 org, Cuti Haji 95 org, Cuti Umroh 35 org, Cuti Alasan Penting 5 org, Cuti Tahunan 175 org, Askes 75 Taspen 50 org, Taperum 250 org, Satya Lencana 1046 org, LP2P 7.368 org
Cuti Sakit 347 org, Cuti Bersalin, 144 org, Cuti Haji 85 org, Cuti Umroh 54 org, Cuti Alasan Penting 13 org, Cuti Tahunan 150 org, Askes 20 org, Taspen 32 org, Taperum 298 org, Satya Lencana 830 org, LP2P 5.729 org
85%
20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Beberapa faktor internal yang terdapat di dalam lingkungan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintah di bidang kepegawaian antara lain : 1. Tantangan Sistim informasi menejemen kepegawaian belum sesuai kebutuhan Kurangnya sarana dan program aplikasi kepegawaian Disiplin pegawai yang masih perlu ditingkatkan. Pemahaman tupoksi sebagian PNS kurang Waskat belum optimal 2. Peluang Kewenangan BKD Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Tupoksi, Protap pelaksanaan tugas BKD Sumber daya manusia Dukungan pemerintah pusat, propinsi, dan Kabupaten dalam peningkatan kualitas aparatur
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2008 S/D TAHUN 2012 TAHUN NO
GOLONGAN
KETERANGAN 2008
2009
2010
2011
2012
1
IV
3379
3631
3921
3931
3972
2
III
3799
3698
3597
3489
3309
3
II
2300
2350
2423
2292
2108
4
I
578
744
743
738
723
10056
10423
10684
10450
10112
JUMLAH
21
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMKAB. LUMAJANG BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2012
NO
TINGKAT PENDIDIKAN
JUMLAH
1
S. 2
379
2
S. 1
5278
3
D. III
654
4
D. II
963
5
D. I
140
6
SLTA
1786
7
SLTP
378
8
SD
534
JUMLAH
KETERANGAN
10112
22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1
Permasalahan Bidang Pelayanan kesekretariatan Beberapa
Permasalahan
yang
terkait
dengan
Bidang
Pelayanan
Kesekretariatan, sebagai berikut: 1. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana (Gudang Penyimpanan Berkas dan perlengkapan/peralatan) 2. Tidak tersedianya ruangan yang representatif 3. Tidak tersedianya Ruang Pertemuan untuk rapat –rapat 4. Terbatasnya kemampuan Sumber daya manusia 5. Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan pengadaan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas aparatur 3.1.2
Permasalahan Bidang Pelayanan Mutasi Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Mutasi, sebagai berikut: 1. Masih lambatnya proses entry data melalui SAPK on line ke BKN. 2. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi
3.1.3
Permasalahan Bidang Pelayanan Pengembangan Beberapa
permasalahan
yang
terkait
dengan
Bidang
Pelayanan
Pengembangan, sebagai berikut: 1. Masih kurang memahami dalam melengkapai berkas pengajuan proses ijin belajar, taspen, taperum, dan cuti. 2. Masih kurang memahami peraturan-peraturan tentang persyaratan ijin belajar 3. Tidak adanya perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan ijin belajar (Akreditasi B) sedangkan di Lumajang terdapat perguruan tinggi Akreditasi C. 3.1.4
Permasalahan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pelayanan Pembinaan dan Data 1. Ruangan Arsip kepegawaian kurang memadai 2. Kurangnya jumlah tenaga programmer dan profesionalitas aparatur yang telah tersedia. 3. Lemahnya sistem informasi kepegawaian 4. Kurang intensnya Rekonsiliasi data pegawai dengan unit kerja/SKPD dan BKN
23
5. Kurang
optimalnya
penggunaan
Sistem
Aplikasi
Pelayanan
Kepegawaian 6. Terbatasnya anggaran pelaksanaan penunjang tugas/fungsi
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lumajang 3.2.1 Visi Kabupaten Lumajang “
TERWUJUDNYA
MASYARAKAT
LUMAJANG
YANG
SEJAHTERA
DAN
BERMARTABAT ” Secara filosofis Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu : Terwujudnya, terkandung didalamnya terciptanya, semangat, peran serta upaya untuk menjadikan Lumajang yang sejahtera dan bermartabat; Masyarakat Lumajang, nilai kebersamaan dalam kehidupan menjadikan hal penting dalam membangun dan mengembangkan kehidupan yang didukung dengan pengelolaan dengan segala potensi dan sumber daya dalam sistem Pemerintahan di wilayah Kabupaten Lumajang; Sejahtera, adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahir dan batin; Bermartabat, adalah merupakan suatu nilai tertinggi dalam kehidupan secara lahiriah dan batiniah. Sendi-sendi moral dalam kehidupan telah menjadi nilai luhur dalam bermasyarakat, bernegara dan berbangsa; 3.2.2 Misi Kabupaten Lumajang 1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan, Pembinaan Keagamaan serta Pemerataan Pembangunan dan Penyediaan Fasilitas Umum Masyarakat; 2. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya; 3. Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota Renstra Badan Kepegawaian Negara Berdasarkan mandat dari Perangkat Peraturan dan Undang-Undang terhadap Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, maka Visi Badan Kepegawaian Negara adalah : ”PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL, NETRAL DAN SEJAHTERA”
24
Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2010 – 2014, adalah : ”MENYELENGGARAKAN
MANAJEMEN
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
BERBASIS
KOMPETENSI UNTUK MEWUJUDKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL DAN NETRAL, SEJAHTERA” Pernyataan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara memberikan arahan bagi seluruh Daerah (Provins dan Kabupaten/Kota) di dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya di Bidang Kepegawaian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah, yaitu : a.
Meningkatkan Pengetahuan, Kompetensi dan Kesejahteraan PNS Menuju PNS yang Profesional.
b. Meningkatkan
Koordinasi
dan
Sinkronisasi
antara
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang terletak di wilayah Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang jalan alun-alun Utara nomor 07 Lumajang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan kepegawaian, maka perlu di identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong terlaksananya tugas pelayanan yang akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, yang dilakukan melalui analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan dari Organisasi, sedangkan lingkungan eksternal berupa peluang dan ancaman yang akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisasi Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut berupa : 1. Kekuatan (Strengths) a) Tersedianya pegawai yang relatif cukup b) Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi c) Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKD 2. Kelemahan (Weakness) a) Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai b) Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKD untuk pengembangan ke depan c) Data pegawai masih bersifat manual 3. Peluang (Opportunities) a) Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur b) Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran
25
c) Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan 4. Ancaman/Tantangan (Threats) a) Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan b) Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur c) Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing SKPD 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Permasalahan dan Telahaan dari beberapa Dokumen Perencanaan lainnya, maka Isu-isu Strategis yang berpengaruh terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah adanya kecenderungan pengabaian para PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terhadap Aturan Kepegawaian yang berlaku dalam berbagai Urusan Kepegawaian serta Tuntutan Pelayanan Kepegawaian yang Transparan, Cepat dan Tepat.
26
ISU STRATEGIS :
BAGAIMANA MENINGKATKAN KUALITAS APARATUR UNTUK MENUMBUHKAN DISIPLIN, TANGGUNGJAWAB DAN PROFESIONAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
FAKTOR EXTERNAL
FAKTOR INTERNAL
PELUANG 1. Dukungan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten terhadap peningkatan kualitas aparatur 2. Tersedianya teknologi pengembangan sistem informasi kepegawaian di pasaran 3. Sebagian besar sikap PNS masih loyal dan taat peraturan
KEKUATAN 1. Tersedianya pegawai yang relatif cukup 2. Memiliki Perda dan Keputusan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi 3. Tersedianya Dana Operasional / Kegiatan pada BKD
ALTERNATIF STRATEGIS 1. Merencanakan dengan teliti, merata, menyeluruh dan kontinyu akan peningkatan kualitas aparatur 2. Program pembinaan/bimbingan bagi aparatur tentang kewajiban dan tanggungjawabnya 3. Motivasi dan evaluasi Disiplin aparatur
KELEMAHAN 1. Teknologi program aplikasi sistem informasi kepegawaian belum memadai 2. Kurangnya pengetahuan dan wawasan kepegawaian bagi aparatur BKD untuk pengembangan ke depan 3. Data pegawai masih bersifat manual.
ALTERNATIF STRATEGIS 1. Pengadaan/peningkatan teknologi aplikasi sistem informasi kepegawaian sesuai kebutuhan 2. Bimbingan teknis penajaman wawasan untuk penyusun pengembangan program kepegawaian bagi aparatur BKD pada 5 tahun kedepan. 3. Penambahan ruang kerja bagi aparatur BKD
1.
2.
3.
1. 2.
3.
TANTANGAN Teknologi komputerisasi dewasa ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan Kuatnya pengaruh perubahan yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur Penyajian data kepegawaian sangat tergantung laporan dari masing-masing SKPD ALTERNATIF STRATEGIS Rapat Koordinasi dengan Kasatker terkait kedisiplinan dan waskat Pembinaan terhadap PNS yang kurang memperhatikan waktu, serta PNS yang kurang memahami kedudukan dan kewajibannya Tindakan terhadap aparatur yang tidak disiplin
ALTERNATIF STRATEGIS 1. Percepatan peningkatan tehnologi program aplikasi serta kepegawaian yang memadai 2. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur untuk pengembangan program BKD kedepan 3. Upaya yang terus menerus untuk mengurangi kesenjangan penyediaan data.
27
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi BKD 4.1.1 Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengemban tugas dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan manajemen kepegawaian daerah. Dalam upayanya menyikapi isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan lingkungan eksternal yang terjadi, maka BKD memandang perlu untuk menetapkan visi agar mampu mengarahkan perjalanan organisasinya melalui penyelenggaraan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun visi BKD adalah : “ Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera” Perumusan Visi sebagaimana tersebut di atas, berlandaskan atas pemikiran strategis sebagaimana Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian Pasal 12 Ayat (2): Untuk mewujudkan Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Sistem manajemen kepegawaian saat ini memang belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Penataan Kepegawaian / SDM aparatur diarahkan guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja atau berorientasi kepada sistem merit, yang didukung oleh perencanaan kepegawaian yang terintegrasi dan berkelanjutan, tersedianya sistem
28
remunerasi yang adil dan layak, pembinaan karier, dan penilaian berdasar prestasi kerja, diklat berbasis kompetensi, tata nilai, moral, etika dan etos kerja yang baik, dan perlindungan hukum untuk memacu pegawai negeri sipil agar
dapat
berprestasi
tinggi
(profesional),
dengan
memperhatikan
perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, seperti perubahan kebijakan nasional dalam sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut : Manajemen aparatur berbasis kompetensi yang artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, sehingga dapat melakukan perilaku- perilaku kognitif (mental, kemampuan intelektual), afektif (sikap dan nilai), dan psikomotorik (kemampuan bertindak) untuk terwujudnya pegawai negeri sipil yang profesional dan sejahtera. 4.1.2 Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan dalam jangkauan kedepan mengarah pada perspektif, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program berjangka menengah lima tahunan dalam susunan RENSTRA BKD. Adapun Misi BKD adalah : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat; 2. Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai. Penjelasan Misi :
Pegawai yang profesional adalah : Aparatur Pemerintah Daerah yang profesional sangat dibutuhkan dalam mendukung Penyelenggaraan Tata Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Sebab Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang bukan semata untuk Peningkatan Pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Formal, Diklat, Kursus, dan Bimtek ataupun Sosialisasi, tetapi juga tidak kalah penting adalah untuk Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Semua hal ini diperhatikan dalam meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
Kesejahteraan Pegawai Kesejahteraan sangat diperlukan bagi Pegawai Negeri Sipil, karena merupakan salah satu tujuan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut berkarier.
29
Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dengan mempertimbangan Peraturan Perundangan lainnya yaitu dengan cara memberikan penghargaan bagi para Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang 4.2.1
Tujuan Tujuan Penjabaran atau Implementasi dari Pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) Tahun. Penetapan Tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada Potensi dan Permasalahan serta Isu Bidang Kepegawaian di Kabupaten Lumajang. Adapun Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019, adalah : 1. Terwujudnya aparatur yang profesional 2. Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
4.2.2
Sasaran Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara Terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam jangka waktu Tahunan, sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Perumusan Sasaran, harus memiliki Kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan Isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015–2019, adalah : 1
Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Dengan indikator sasaran 1 sebagai berikut : Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat Pegawai yang memiliki wawasan & pengetahuan tentang kepegawaian dan kedisiplinan aparatur Pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya Laporan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan 30
2
Meningkatnya kesejahteraan pegawai Dengan indikator sasaran 2 sebagai berikut : Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik
31
Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang Tujuan Terwujudnya Aparatur yang Profesional
Sasaran Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas
Indikator Sasaran
Kode
Target Kinerja pada Tahun Ke
Program dan Kegiatan 1
2
3
4
5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan 8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
-
-
-
-
3 unit
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
-
1 paket
-
1 paket
-
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
-
-
1 paket
-
-
1 Kebutuhan Administrasi 1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi 01 Perkantoran
1.20.1.20.31.00. 01.001 1.20.1.20.31.00. 01.002 1.20.1.20.31.00. 01.007 1.20.1.20.31.00. 01.010 1.20.1.20.31.00. 01.011 1.20.1.20.31.00. 01.012 1.20.1.20.31.00. 01.015
2 Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat
1.20.1.20.31.00. 01.016 1.20.1.20.31.00. 01.017 1.20.1.20.31.00. 01.018 1.20.1.20.31.00. 01.019 1.20.1.20.31.00. 02 1.20.1.20.31.00. 02.005 1.20.1.20.31.00. 02.008 1.20.1.20.31.00. 02.022 1.20.1.20.31.00. 02.024 1.20.1.20.31.00. 02.026 1.20.1.20.31.00. 02.027
1.20.1.20.31.00. 02.042 3 Peg. yg memiliki wawasan & 1.20.1.20.31.00. 03 pengetahuan ttg Kepegawai an & kedisiplinan aparatur 1.20.1.20.31.00. 03.005 1.20.1.20.31.00. 03.006 4 Pegawai yang telah 1.20.1.20.31.00. memenuhi syarat untuk 05 diusulkan mengikuti Diklat 1.20.1.20.31.00. 05.004 5 Tersusunnya Laporan Capai 1.20.1.20.31.00. an Kinerja dan Keuangan 06 1.20.1.20.31.00. 06.001
1 2 3 4 5
1 2
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan ID Card
55 stel / 55 stel / Potong Potong 600 Org
55 stel / 55 stel / Potong Potong 500 Org 500 Org
55 stel / Potong 500 Org
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1
Pengiriman Aparatur dalam 12 bln rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan Sejenisnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Lap. Capaian Ki- 48 buku nerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP Program Peningkatan & Pengembangan Pengell.Keuangan Daerah 1 Penyusunan Rencana Kerja 20 buku dan Anggaran (RKA) SKPD Program Pendidikan Kedinasan
6 Tersusunnya Rencana Kerja 1.20.1.20.31.00. dan Anggaran SKPD 17 1.20.1.20.31.00. 17.001 7 Pegawai yang memenuhi 1.20.1.20.31.00. syarat untuk mengajukan Ijin 30 Belajar/Tugas Belajar/ Penye suaian Ijasah/Ujian Dinas 1.20.1.20.31.00. 1 30.002
Pendidikan Perjenjangan Struktural
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org
12 bln
12 bln
12 bln
12 bln
48 buku
48 buku
48 buku
48 buku
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
UD & Uji- UD & Ibel 200 Ibel 200 an PI 100 Ujian PI org & org & org, Ibel 100 org, Tubel 2 Tubel 2 200 org, Ibel 200 org, Prajaborg, Prajab Prajab 2 org, Prajab 2 org 2 org org 2org
32
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Kode
Target Kinerja pada Tahun Ke
Program dan Kegiatan 1
8
Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
1.20.1.20.31.00. 1 32.001
1.20.1.20.31.00. 2 32.002
1.20.1.20.31.00. 3 32.005 1.20.1.20.31.00. 32.017 1.20.1.20.31.00. 32.018 1.20.1.20.31.00. 32.019 1.20.1.20.31.00. 32.020 1.20.1.20.31.00. 32.021 1.20.1.20.31.00. 32.022 1.20.1.20.31.00. 32.023
Meningkat nya kesejahteraan pegawai
1
4 5 6 7 8 9
4
5
Pelantikan Pelantikan Pelantikan Pelantikan Pelantikan 4 x & Fit 4 x & Fit 4 x & Fit 4 x & Fit 4 x & Fit Proper test Proper Proper test Proper Proper test 1x test 1 x 1x test 1 x 1x Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Pembekal Pembekala Formasi Formasi Umum 300an 300 org n 300 org Umum Umum 300 org & Formasi 300 org org Umum 300 org Pembangunan/Pengembang 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln an Sistem Informasi Pegawai Daerah Pemberkasan dan 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org Penerbitan SK CPNS Sosialisasi Produk Hukum 100 org 100 org 100 org Bidang Kepegawaian Pembinaan Administrasi 100 org 100 org 100 org 100 org 100 org Kepegawaian Penyusunan Formasi 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku 10 buku Pegawai Proses Pengangkatan CPNS 300 org 300 org 300 org 300 org 300 org menjadi PNS Pelaksanaan Sumpah PNS 300 org 300 org 300 org 300 org 30 org & 30 org & 25 org & 25 org & 25 org & 20 org 20 org 20 org 20 org 20 org 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 94 SKPD 75 Org & 75 Org & 75 Org & 75 Org & 75 Org & Lulus 10 Lulus 10 Lulus 10 Lulus 10 Lulus 10 Org Org Org Org Org
Pegawai yang mendapatkan 1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan Administrasi kesejahteraan lebih baik 33 Kepegawaian
1.20.1.20.31.00. 1 33.001 1.20.1.20.31.00. 2 33.003 1.20.1.20.31.00. 33.004 1.20.1.20.31.00. 33.007 1.20.1.20.31.00. 33.009 1.20.1.20.31.00. 33.010
4.3
3
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
10 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin & hukuman disiplin) 1.20.1.20.31.00. 11 Monitoring dan Evaluasi 32.024 Kehadiran PNS 1.20.1.20.31.00. 12 Fasilitasi Penyelenggaraan 32.027 Penerimaan Praja IPDN Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
2
1.20.1.20.31.00. Program Pembinaan dan 32 Pengembangan Aparatur
3 4 5 6
Proses Penerbitan SK 1890 org 1900 org 2130 org 1725 org 1725 org Kenaikan Pangkat PNS Proses Penerbitan Kartu 500 org 500 org 500 org 500 org 500 org Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami Penyusunan KDA/DUK PNS 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku 213 buku Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Proses Penerbitan Surat KGB PNS
391 org
438 org
366 org
461 org
8902 org 8952 org 8952 org 9002 org 9002 org 3829 org 3974 org 4345 org 4193 org 4193 org
Strategi dan Kebijakan SKPD 4.3.1 Strategi Dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, maka strategi yang dirumuskan adalah : a.
Menyiapkan akses/peluang untuk pendidikan formal dan diklat kedinasan;
b. Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur; c.
461 org
Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier.
d. Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja; e.
Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan;
f.
Meningkatkan disiplin kerja pegawai.
g.
Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware);
33
h. Menata kembali File Data Pegawai; i.
Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian
j.
Memberikan pelayanan tepat waktu;
k.
Memberi gaji tepat waktu;
l.
Mengusulkan pemberian penghargaan.
4.3.2 Kebijakan Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra BKD. Kebijakan strategis sebagaimana tersebut, adalah a.
Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur;
b. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan VISI
: Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera
MISI 1
: Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat TUJUAN
Terwujudnya Aparatur yang Profesional
SASARAN Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas
STRATEGI 1) Menyiapkan akses/ peluang untuk pendidikan formal dan diklat kedinasan; 2) Mengalokasikan biaya untuk peningkatan SDM Aparatur; 3) Menyusun pedoman pola pembinaan dan pengembangan karier. 4) Menyempurnakan sistem dan prosedur kerja; 5) Menambah kekurangan pegawai, peralatan dan pembiayaan; 6) Meningkatkan disiplin kerja pegawai. 7) Mengembangkan Sistem Jaringan Komputer (hard ware/soft ware); 8) Penataan kembali File Data Pegawai;
KEBIJAKAN Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur
34
MISI 2
: Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
pegawai TUJUAN
Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
SASARAN
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
STRATEGI 9) Meningkatkan Kualitas Aparatur Pengelola kepegawaian. 10) Mmemberikan pelayanan tepat waktu; 11) Memberi gaji tepat waktu; 12) Mengusulkan pemberian penghargaan
KEBIJAKAN
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
35
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Rencana Program dan Kegiatan ini adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan Permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang direncanakan untuk Periode Tahun 2015 – 2019 meliputi: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya pelayanan yang optimal
Indikator Kinerja
:
12 Bulan
Kegiatan
:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7. Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-undangan 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Indikator Keluran (Output) :
12 Bulan
Kelompok Sasaran
PNS
:
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya kinerja aparatur
Indikator Kinerja
:
12 Bulan
36
Kegiatan
:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/ Opers. 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Indikator Keluran (Output) :
12 Bulan
Kelompok Sasaran
Sarana dan Prasarana Aparatur
:
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Indikator Kinerja
:
Pakaian Olah Raga / Batik dan ID Card
Kegiatan
:
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Indikator Keluran (Output) :
Jumlah Pakaian Olah Raga / Batik, ID Card
Kelompok Sasaran
PNS
:
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator Kinerja
:
Orang
Kegiatan
:
Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/ Bintek/dan sejenisnya
Indikator Keluran (Output) :
Jumlah
Aparatur
yang
dikirim
Diklat/Sosialisasi/
Bintek/dan sejenisnya Kelompok Sasaran
:
PNS
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator kinerja
:
Buku TAPKIN, Program Kerja dan Evaluasi Program Kerja, RENJA, LAKIP, dan IKM
Kegiatan
:
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP.
Indikator Keluran (Output) :
Jumlah Buku
Kelompok Sasaran
Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
:
37
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja dan Anggaran
Indikator kinerja
:
Dokumen RKA, DPA, PAK, RAK, dan Time Schedulle
Kegiatan
:
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Indikator Keluran (Output) :
Jumlah Buku / Dokumen
Kelompok Sasaran
Dokumen Pengembangan Keuangan Daerah
:
7. Program Pendidikan Kedinasan Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Kualitas Aparatur
Indikator kinerja
:
Ijin Belajar, Tubel, Penyesuaian Ijzah, Ujian Dinas
Kegiatan
:
Pendidikan Perjenjangan Struktural
Indikator Keluran (Output) :
PNS
Kelompok Sasaran
PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang
:
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Kinerja PNS
Indikator kinerja
:
Karir Pegawai, Seleksi CPNS, Sistem Informasi Pegawai, Terbitnya
SK
Pembinaan
CPNS,
Sosialisasi
Administrasi
Produk
Kepegawaian,
Hukum, Formasi
Pegawai, Terbitnya SK PNS, Sumpah PNS, Hukuman Disiplin dan Ijin Cerai / Kawin, Jumlah SKPD, Praja IPDN Kegiatan
:
1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 2.
Seleksi Penerimaan CPNS
3.
Pembangunan/Pengembangan SIMPEG
4.
Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
5.
Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
6.
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
7.
Penyusunan Formasi Pegawai
8.
Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
9.
Pelaksanaan Sumpah PNS
10. Pembinaan Aparatur 11. Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS 12. Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Indikator Keluran (Output) :
PNS dan SKPD
Kelompok Sasaran
PNS dan SKPD di Lingkungan Pemkab. Lumajang
:
9. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian Hasil (Outcome)
:
Meningkatnya Pelayanan dan Kesejahteraan PNS
38
Indikator kinerja
Kegiatan
:
:
-
Terbitnya SK Kenaikan Pangkat
-
Terbitnya Karpeg, Karis/Karsu
-
Buku KDA/DUK/Data Guru Per UPT
-
Terbitnya SK Pensiun
-
Cuti, Askes, Taspen, Taperum, LP2P, Penghargaan
-
Terbitnya Surat Kenaikan Gaji Berkala
1. Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS 2. Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami 3. Penyusunan KDA/DUK PNS 4. Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun 5. Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur 6. Proses Penerbitan Surat KGB PNS
Indikator Keluran (Output) :
SK, Kartu, dan PNS
Kelompok Sasaran
PNS di Lingkungan Pemkab. Lumajang
:
39
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Kabupaten Lumajang
Tujuan
1 Terwujudnya Aparatur yang Profesional
Sasaran
2 Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas
Indikator Sasaran
3 1 Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi
Kode
4
Program dan Kegiatan
5
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6
Data Capaian pada Tahun Awal 2015 Perencana Target Rp. an 7
8
9
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016
2017
2018
2019
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
10
11
12
13
14
15
16
17
Kondisi Kinerja pad akhir periode Renstra SKPD Target Rp. 18
19
Unit Kerja SKPD Penang gung jawab 20
Lokasi
21
1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan 01 Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.31.00. 1 Penyediaan Jasa Surat 01.001 Menyurat 1.20.1.20.31.00. 2 Penyediaan Jasa 01.002 Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 1.20.1.20.31.00. 3 Penyediaan Jasa 01.007 Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Tersedianya ATK
12 bulan
Tersedianya Brg Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Komponen Inst. lis trik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Bhn Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan 8 Penyediaan Bahan Tersedianya Bhn Logistik Kantor Logistik Kantor 9 Penyediaan Makanan Tersedianya Madan Minuman kanan & Minuman untuk rapat 10 Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya dan Konsultasi ke Luar Rapat-rapat Koord Daerah dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat-rapat Koordinasi Terlaksananya dan Konsultasi ke Rapat-rapat Koord Dallam Daerah dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12 bulan
1.20.1.20.31.00. 4 Penyediaan Alat Tulis 01.010 Kantor 1.20.1.20.31.00. 5 Penyediaan Barang 01.011 cetakan dan Penggandaan 1.20.1.20.31.00. 6 Penyediaan Komponen 01.012 Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.31.00. 7 Penyediaan Bahan 01.015 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1.20.31.00. 01.016 1.20.1.20.31.00. 01.017 1.20.1.20.31.00. 01.018
1.20.1.20.31.00. 01.019
12 bulan
12 bulan 12 Bulan
66.675.000 106.910.000
12 bulan 12 Bulan
65.000.000 108.000.000
12 bulan 12 Bulan
67.768.000 110.000.000
12 bulan 12 Bulan
70.240.000 115.000.000
12 bulan 12 Bulan
72.740.000 120.000.000
12 bulan 12 Bulan
72.740.000
BKD
Lumajang
120.000.000
BKD
Lumajang
12 bulan
12 Bulan
98.686.000
12 Bulan
98.986.000
12 Bulan
99.686.000
12 Bulan
145.000.000
12 Bulan
155.000.000
12 Bulan
155.000.000
BKD
Lumajang
12 bulan
12 Bulan 12 Bulan
135.066.500
12 Bulan 12 Bulan
145.000.000
12 Bulan 12 Bulan
151.000.000
12 Bulan 12 Bulan
158.000.000
12 Bulan 12 Bulan
167.000.000
12 Bulan 12 Bulan
167.000.000
BKD
Lumajang
115.000.000
BKD
Lumajang
12 bulan
12 Bulan
6.710.000
12 Bulan
7.710.000
12 Bulan
8.710.000
12 Bulan
9.710.000
12 Bulan
10.710.000
12 Bulan
5.300.000
BKD
Lumajang
12 bulan
12 Bulan
1.620.000
12 Bulan
1.650.000
12 Bulan
2.050.000
12 Bulan
2.100.000
12 Bulan
2.300.000
12 Bulan
2.300.000
BKD
Lumajang
12 bulan
12 Bulan 12 Bulan
5.195.000
12 Bulan 12 Bulan
6.200.000
12 Bulan 12 Bulan
7.450.000
12 Bulan 12 Bulan
8.550.000
12 Bulan 12 Bulan
9.000.000
12 Bulan 12 Bulan
7.000.000
BKD
Lumajang
3.500.000
BKD
Lumajang
12 bulan
12 Bulan
39.145.000
12 Bulan
39.500.000
12 Bulan
43.780.000
12 Bulan
47.200.000
12 Bulan
50.000.000
12 Bulan
50.000.000
BKD
Lumajang
12 bulan
12 Bulan
2.355.000
12 Bulan
2.450.000
12 Bulan
3.000.000
12 Bulan
3.050.000
12 Bulan
3.250.000
12 Bulan
3.250.000
BKD
Lumajang
12 bulan
83.277.300
2.640.000
88.500.000
2.580.000
100.000.000
3.200.000
107.500.000
3.250.000
115.000.000
3.500.000
40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.20.1.20.31.00. 1 02.005
Tersedianya kendaraan dinas
3 Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
3 Unit
1.20.1.20.31.00. 02.008
Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya scr Rutin/Berkala Perlengkpn & Peralatan Gdg Kntr Terpeliharanya se cara Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rehab Gedung Kantor
1 paket
-
1 paket
-
12 bulan
12 bulan
12 bulan
17
18
19
20
21
60.000.000
BKD
Lumajang
96.000.000
BKD
Lumajang
-
BKD
Lumajang
2 Sarana dan 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan SaPrasarana Aparatur yg 02 rana & Prasarana Aparatur meningkat
1.20.1.20.31.00. 02.022 1.20.1.20.31.00. 02.024
1.20.1.20.31.00. 02.026
1.20.1.20.31.00. 02.027
3 Pegawai yg memiliki wawasan & pengetahu-an ttg Kepegawaian & kedisiplinan aparatur
1.20.1.20.31.00. 02.042 1.20.1.20.31.00. 03
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 2 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7 Rehabilitasi Sedang /Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.31.00. 1 03.005
4 Pegawai yg memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat
1.20.1.20.31.00. 1 05.004
9.393.000
-
60.481.600
12 bulan
65.000.000
12 bulan
12 bulan
3.000.000
12 bulan
4.500.000
12 bulan
12 bulan
57.500.000
12 bulan
72.500.000
1 paket
-
-
-
55 stel / Potong
55 stel/ Potong
21.600.000
9764 orang
-
-
Tersedianya pakaian olah raga / batik
Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bint ek/dan Sejenisnya
Terlaksananya Pengiriman Aparatur dlm rangka Diklat/Sosialisasi /Bintek/ & Sejenisnya
12 bulan
12 bulan
Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
48 buku
48 buku
5 Tersusunnya Laporan 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan Capaian Kinerja dan 06 Pengembangan Sistem Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.20.1.20.31.00. 1 Penyusunan Laporan 06.001 Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
-
25.000.000 1 paket
1 paket
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Pengadaan ID Card
1.20.1.20.31.00. 2 03.006 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan 05 Kapasitas Sumber Daya Aparatur
814.230.000 1 paket
53.867.500
76.000.000
94.000.000 1 paket
3 Unit
99.032.500 1 paket
1 paket
9.693.000
-
79.900.000
12 bulan
81.900.000
12 bulan
86.500.000
12 bulan
86.500.000
BKD
Lumajang
12 bulan
5.500.000
12 bulan
6.500.000
12 bulan
7.500.000
12 bulan
7.500.000
BKD
Lumajang
12 bulan
83.800.000
12 bulan
88.600.000
12 bulan
92.300.000
12 bulan
92.300.000
BKD
Lumajang
1 paket
96.000.000
-
-
BKD
Lumajang
55 stel/ Potong
22.050.000 55 stel/ Potong
23.629.000
55 stel/ Potong
55 stel/ Potong
26.750.000
BKD
Lumajang
600 org
12.000.000 500 org
14.000.000 500 org
16.000.000 500 org
18.000.000 500 org
18.000.000
BKD
Lumajang
71.500.000
87.000.000
95.000.000
98.800.000
98.800.000
BKD
Lumajang
9.500.000
BKD
Lumajang
12 bulan
4.547.500 48 buku
-
12 bulan
6.500.000 48 buku
-
1 paket
60.000.000
12 bulan
7.600.000 48 buku
-
25.250.000
-
55 stel/ Potong
12 bulan
8.800.000 48 buku
-
-
26.750.000
-
-
12 bulan
9.500.000 48 buku
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Penyusunan Renc. Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD 1.20.1.20.31.00. Program Pendidikan 30 Kedinasan
Tersusunnya RKA SKPD
20 buku
20 buku
22.994.000 20 buku
22.994.000
20 buku
1.20.1.20.31.00. 1 30.002
Terlaksananya Ujian Dinas & PI
UD & PI 100 org
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org
10.613.500
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org
62.548.900
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2org
204.930.000 4 x & Fit Proper test 1 x
204.930.000
4x& Fit Proper test 1 x
242.338.000 4 x & Fit Proper test 1 x
627.115.000 Pembekal 766.000.000 Pembeka an 300 lan 300 org org
70.600.000 Formasi Umum 300 org
15
16
17
18
19
20
21
6 Tersusunnya Rencana 1.20.1.20.31.00. Program Peningkatan dan Kerja dan Anggaran 17 Pengembangan PengeloSKPD laan Keuangan Daerah 1.20.1.20.31.00. 1 17.001 7 Pegawai yang memenu-hi syarat untuk menga-jukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/ Penye-suaian Ijasah/Ujian Dinas
8 Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
Pendidikan Perjenjangan Struktural
23.500.000 20 buku
77.500.000
Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org
23.750.000 20 buku
24.000.000 20 buku
24.000.000
BKD
Lumajang
142.500.000 Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org
142.500.000 Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2org
142.500.000
BKD
Lumajang
254.205.000
261.205.000 4 x & Fit Proper test 1 x
261.205.000
BKD
Lumajang
752.400.300
Pemb ekala n 300 org 12 bulan
752.400.300
BKD
Lumajang
42.000.000
BKD
Lumajang
1.20.1.20.31.00. Program Pembinaan dan 32 Pengembangan Aparatur
1.20.1.20.31.00. 1 32.001
1.20.1.20.31.00. 2 32.002
1.20.1.20.31.00. 3 32.005
1.20.1.20.31.00. 4 32.017
1.20.1.20.31.00. 5 32.018
1.20.1.20.31.00. 6 32.019
1.20.1.20.31.00. 7 32.020
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
Terlaksananya Pelantikan 4 4x& pelantikan/penyer kali, Fit and Fit ahan SK Mutasi Propertes 1 Proper dan Fit and kali, Mutasi 4 test 1 x Propertes kali Seleksi Penerimaan Terlaksananya 1460 K-II, Formasi CPNS pembekalan, Pembekalan Umum seleksi CPNS dari 300 org 300 org FU dan K-II Pembangunan/Penge Terlaksananya 12 bulan 12 mbangan Sistem Pembangunan/Pe bulan Informasi Pegawai ngembangan Daerah SIMPEGDA Pemberkasan dan Terlaksananya 300 org 300 org Penerbitan SK CPNS Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS Sosialisasi Produk Terlaksananya 50 org Hukum Bidang Sosialisasi Produk Kepegawaian Hukum Bidang Kepegawaian Pembinaan Terlaksananya 100 org Administrasi Pembinaan Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Penyusunan Formasi Terlaksananya 10 buku 10 buku Pegawai Penyusunan formasi Formasi Pegawai
4x& Fit Proper test 1 x
691.000.000 Formasi Umum 300 org
50.468.550
12 bulan
45.000.000
12 bulan
32.791.000
12 bulan
38.500.000
12 bulan
34.220.000
300 org
35.000.000
300 org
40.000.000
300 org
45.000.000
300 org
50.000.000 300 org
50.000.000
BKD
Lumajang
100 org
35.476.000
-
100 org
39.112.000
100 org
39.112.000
39.112.000
BKD
Lumajang
46.717.500
100 org
87.000.000
100 org
52.305.000
100 org
58.620.000
100 org
62.620.200 100 org
62.620.200
BKD
Lumajang
38.201.000
10 buku
35.000.000
10 buku
54.608.000
10 buku
59.088.400
10 buku
65.088.400 10 buku
65.088.400
BKD
Lumajang
-
-
42.000.000
42
1
2
3
4
5
1.20.1.20.31.00. 8 32.021
Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
1.20.1.20.31.00. 9 32.022
Pelaksanaan Sumpah PNS
1.20.1.20.31.00. 10 Pembinaan Aparatur 32.023 1.20.1.20.31.00. 11 Monitoring dan 32.024 Evaluasi Kehadiran PNS
Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
1
Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik
1.20.1.20.31.00. 12 Fasilitasi 32.027 Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 1.20.1.20.31.00. Program Pelayanan 33 Administrasi Kepegawaian 1.20.1.20.31.00. 1 33.001
1.20.1.20.31.00. 2 33.003
1.20.1.20.31.00. 3 33.004 1.20.1.20.31.00. 4 33.007
1.20.1.20.31.00. 5 33.009
1.20.1.20.31.00. 6 33.10
6
7
8
Terlaksananya Proses Pengangkatan CPNS Terlaksananya Pelaksanaan Sumpah PNS Terlaksananya Pembinaan Aparatur Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS Terselenggaranya Penerimaan Praja IPDN
-
300 org
470 org
-
HD 75 org, ijin cerai 25 org 94 SKPD
30 & 20 org
20.924.150
94 SKPD
17.841.500
Peserta 100 org & Target lulus 10 org
Psrt 75 org lulus 10 org
1635 org
Proses Penerbitan Terlaksananya SK Kenaikan Pangkat Pelantikan/Penyer PNS ahan SK Kenaikan Pangkat Proses Penerbitan Terlaksananya Kartu Pegawai dan Proses Penerbitan Kartu Istri/Kartu Kartu Pegawai Suami dan Kartu Istri/Kartu Suami Penyusunan Terlaksananya KDA/DUK PNS Penyusunan KDA/DUK PNS Fasilitasi Terlaksananya Penyelesaian SK Fasilitasi Purna Tugas/Pensiun Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun Analisa dan Terlaksananya Peningkatan Peningkatan Kesejahteraan Kesejahteraan Aparatur Aparatur Proses Penerbitan Terlaksananya Surat KGB PNS Proses Penerbitan Surat KGB PNS
9 31.280.000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
300 org
31.280.000
300 org
34.500.000
300 org
40.984.000
300 org
46.100.000 300 org
46.100.000
BKD
Lumajang
300 org
32.205.000
300 org
39.265.000
300 org
43.378.000
300 org
48.378.000 300 org
48.378.000
BKD
Lumajang
30 & 20 org 94 SKPD
25.000.000
25 & 20 org 94 SKP D
34.942.000
25 & 20 org 94 SKPD
36.689.100
25 & 20 org 94 SKP D
36.689.100 HD 75 org ijin cerai 25 org 12.899.000 94 SKPD
36.689.100
BKD
Lumajang
12.899.000
BKD
Lumajang
29.540.000
Psrt 75 org lulus 10 org
30.000.000 Psrt 75 org lulus 10 org
58.221.600
Psrt 75 org lulus 10 org
58.221.600
BKD
Lumajang
1890 Org
83.350.000
1900 Org
85.000.000
122.844.000
1896 org
122.844.000
BKD
Lumajang
920 org
500 Org
20.491.000
500 Org
174 buku
213 Buku
20.646.900
371 org
391 Org
8379 org
4920 org
-
11.938.000
12.285.000
12.899.000
47.592.000
Psrt 75 org lulus 10 org
51.221.600 Psrt 75 org lulus 10 org
2130 Org
109.613.600
1725 Org
116.844.000
1725 Org
20.570.000
500 Org
23.113.000
500 Org
24.268.000
500 Org
24.268.000 500 org
24.268.000
BKD
Lumajang
213 Buku
20.346.900
213 Buku
26.982.900
213 Buku
27.922.000
213 Buku
27.922.000
27.922.000
BKD
Lumajang
38.100.000
438 Org
38.500.000
366 Org
45.125.000
461 Org
47.500.000
461 Org
50.000.000 365 org
50.000.000
BKD
Lumajang
8902 Org
33.400.500
8952 Org
35.000.000
8952 Org
59.251.500
9002 Org
62.214.000
9002 Org
62.214.000
9002 org
62.214.000
BKD
Lumajang
3829 Org
38.160.000
3974 Org
38.000.000
4345 Org
63.363.000
4193 Org
69.031.000
4193 Org
74.031.000
4191 org
74.031.000
BKD
Lumajang
213 buku
43
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :
TUJUAN
SASARAN
Meningkatnya pelayanan Meningkatnya 1. publik yang profesional Pengelolaan Aparatur 2. dan transparan yang Profesional 3.
INDIKATOR KINERJA Rasio jabatan yang terisi Rasio pejabat struktural yang telah sesuai dengan pendidikan formal Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
44
BAB VI PENUTUP
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ini, mudah-mudahan dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 - 2019. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / progam yang telah dilaksanakan selama tahun 2015 2019. Mudah - mudahan apa yang telah kita susun ini dapat tercapai secara keseluruhan sehingga dapat diketahui sejauh mana upaya - upaya kita dalam mewujudkan pembangunan bidang aparatur pemerintah . Demikian Rencana Strategis ini disusun , semoga Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas - tugas kita. Amin.
Lumajang, 07 Mei 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
Drs. SUPRAPTO Pembina Utama Muda NIP. 19550413 198103 1 014
45
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
VISI
:
Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera
MISI 1
:
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, pembinaan pegawai yang profesional untuk mewujudkan pelayanan yang prima, didukung oleh penyajian data dan informasi kepegawaian yang akurat
Tujuan
:
Terwujudnya Aparatur yang Profesional
Indikator Kinerja Tujuan :
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Target
Target
Target
Target
Target
Satuan
1
Persentase program Pelayanan Administrasi Perkantoran
%
100
100
100
100
100
100
2
Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
%
100
100
100
100
100
100
3
Persentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur
%
100
100
100
100
100
100
4
Persentase Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
%
100
100
100
100
100
100
5
Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
%
100
100
100
100
100
100
6
Persentase Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
%
100
100
100
100
100
100
7
Persentase Program Pendidikan Kedinasan
%
100
100
100
100
100
100
8
Persentase Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
%
100
100
100
100
100
100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Kebijakan
Bulan
12
12
12
12
12
12
Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
Bulan
12
12
12
12
12
Bulan
12
12
12
12
12
Sasaran Satuan Uraian 1
Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas
Indikator Kinerja 1
Kebutuhan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi
Thn.Dsr 2013
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana Program 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sekretariat
12
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
Sekretariat
12
3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang
Sekretariat
46
Sasaran Uraian
2015
2016
2017
2018
2019
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Kebijakan
Bulan
12
12
12
12
12
12
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
12
5
Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
12
6
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
12
7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bulan
12
12
12
12
12
12
8
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
12
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
12
10
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
12
11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dallam Daerah
Sekretariat
Unit
-
-
-
-
3
1
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor
Sekretariat
Paket
1
1
1
1
1
2
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Sekretariat
Paket
-
1
-
1
-
3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
5
Sekretariat
Bulan
12
12
12
12
12
6
Paket
-
-
1
-
-
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Stel
55
55
55
55
55
1
Pengadaan Pakaian Khusus Harihari Tertentu
Sekretariat
2
Pengadaan ID Card PNS
Bidang Pembinaan dan Data
1
Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya
Sekretariat
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP dan IKM
Sekretariat
Indikator Kinerja
2
3
4
5
Sarana dan Prasarana Aparatur yang meningkat
Pegawai yg memiliki wawasan & pengetahuan tentang Kepegawaian dan kedisiplinan aparatur
Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan mengikuti Diklat Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Thn.Dsr 2013 Trgt
2014
Satuan
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana Program
Kegiatan
2
1
PNS
9764
-
-
600
500
500
500
Bulan
12
12
12
12
12
12
12
1
Buku
48
48
48
48
48
48
48
1
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
47
Sasaran Satuan Uraian
Indikator Kinerja
Thn.Dsr 2013
2015
2016
2017
2018
2019
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
20
20
20
20
20
20
1
Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keu Daerah
1
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Sekretariat
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org 4 x & Fit Proper test 1 x
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2 org 4 x & Fit Proper test 1 x
UD & Ujian PI 100 org, Ibel 200 org, Prajab 2org 4 x & Fit Proper test 1 x
Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org
Ibel 200 org & Tubel 2 org, Prajab 2 org
1
Program Pendidikan Kedinasan
1
Pendidikan Perjenjangan Struktural
Bidang Pengembangan
4 x & Fit Proper test 1 x
4 x & Fit Proper test 1 x
1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir
Bidang Mutasi
Bidang Pelaksana Kebijakan
Program
Kegiatan
6
Tersusunnya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Buku
7
Pegawai yang telah memenuhi syarat untuk mengajukan Ijin Belajar/Tugas Belajar/Penyesuaian Ijasah/Ujian Dinas
PNS
Ujian Dinas & Ijin Belajar 200 Ujian PI 100 org & Tugas org Belajar 2 org
8
Pegawai yang memiliki kompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
PNS
Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4 kali
Pelantikan 4 kali, Fit and Propertest 1 kali, Mutasi 4 kali
Orang
1460 K-II, Pembekalan 300 Org
Pembekalan 300 Org (K-II)
300
300
300
300
300
2
Seleksi Penerimaan CPNS
Bidang Pengembangan
Bulan
10.606 PNS
10.112 PNS dan 1 Paket Program Aplikasi
12
12
12
12
12
3
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah
Bidang Pembinaan dan Data
Orang
300
300
300
300
300
300
300
4
Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
Bidang Pengembangan
PNS
50
100
-
100
-
100
100
5
Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
Bidang Pembinaan dan Data
PNS
-
100
100
100
100
100
100
6
Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Bidang Pengembangan
Buku
10
10
10
10
10
10
10
7
Penyusunan Formasi Pegawai
Bidang Pengembangan
PNS
-
300
300
300
300
300
300
8
Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
Bidang Mutasi
PNS
470
350
-
300
300
300
300
9
Pelaksanaan Sumpah PNS
Bidang Pembinaan dan Data
30 & 20
30 & 20
25 & 20
25 & 20
25 & 20
10
Pembinaan Aparatur
Bidang Pembinaan dan Data
94
94
94
94
94
11
Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS
Bidang Pembinaan dan Data
75 Org & Lulus 10 Org
75 Org & Lulus 10 Org
75 Org & Lulus 10 Org
75 Org & Lulus 10 Org
75 Org & Lulus 10 Org
12
Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Bidang Pengembangan
PNS SKPD Peserta
20
2014
HD 75 org, ijin HD 50 org, ijin cerai 25 org cerai 20 org 94
94
Peserta 100 Peserta 75 Org Org & Target & Target Lulus Lulus 10 Org 10 Org
48
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019 VISI MISI 2
: :
Tujuan
:
Terwujudnya Manajemen Aparatur Berbasis Kompetensi Menuju Terciptanya Pegawai Negeri Sipil Yang Profesional dan Sejahtera Mewujudkan pembinaan karir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai Terwujudnya aparatur yang lebih sejahtera
Indikator Kinerja Tujuan :
1
Persentase Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Sasaran Satuan Uraian 1
Meningkatnya kesejahteraan pegawai
Indikator Kinerja 1
Pegawai yang mendapatkan kesejahteraan lebih baik
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Target
Target
Target
Target
Target
Target
100
100
100
100
100
100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Trgt
Kebijakan Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Satuan
%
Thn.Dsr 2013
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran Bidang Pelaksana
PNS
1603
1635
1890
1900
2130
1725
1725
PNS
920
500
500
500
500
500
PNS
174
213
213
213
213
BUKU
409
371
391
438
PNS
9197
8379
8902
PNS
4651
4920
3829
Program 1
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan 1
Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS
Bidang Mutasi
500
2
Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami
Bidang Pembinaan dan Data
213
213
3
Penyusunan KDA/DUK PNS
Bidang Pembinaan dan Data
366
461
461
4
Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun
Bidang Mutasi
8952
8952
9002
9002
5
Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
Bidang Pengembangan
3974
4345
4193
4193
6
Proses Penerbitan Surat KGB PNS
Bidang Mutasi
49
PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019 NO
PROGRAM
1
2
JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN 2015
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
548.279.800
565.576.000
596.644.000
669.600.000
708.500.000
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
935.211.600
176.393.000
341.200.000
280.693.000
345.332.500
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21.600.000
34.050.000
37.629.000
41.250.000
44.750.000
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
53.867.500
71.500.000
87.000.000
95.000.000
98.800.000
5
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.547.500
6.500.000
7.600.000
8.800.000
9.500.000
6
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
22.994.000
22.994.000
23.500.000
23.750.000
24.000.000
7
Program Pendidikan Kedinasan
10.613.500
62.548.900
77.500.000
142.500.000
142.500.000
8
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
1.101.237.700
1.338.829.000
661.226.000
1.370.697.100
1.474.713.600
9
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
234.148.400
237.416.900
327.449.000
347.779.000
361.279.000
2.932.500.000
2.515.807.800
2.159.748.000
2.980.069.100
3.209.375.100
JUMLAH
KETERANGAN 8
JUMLAH TOTAL 13.797.500.000
50
PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015 - 2019 NO
PROGRAM
1
2
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
JUMLAH ANGGARAN PER TAHUN 2015
2016
2017
2018
2019
3
4
5
6
7
548.279.800
565.576.000
596.644.000
669.600.000
708.500.000
66.675.000
65.000.000
67.768.000
70.240.000
72.740.000
106.910.000
108.000.000
110.000.000
115.000.000
120.000.000
98.686.000
98.986.000
99.686.000
145.000.000
155.000.000
135.066.500
145.000.000
151.000.000
158.000.000
167.000.000
83.277.300
88.500.000
100.000.000
107.500.000
115.000.000
06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.710.000
7.710.000
8.710.000
9.710.000
10.710.000
07 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.620.000
1.650.000
2.050.000
2.100.000
2.300.000
08 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.195.000
6.200.000
7.450.000
8.550.000
9.000.000
09 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.640.000
2.580.000
3.200.000
3.250.000
3.500.000
39.145.000
39.500.000
43.780.000
47.200.000
50.000.000
2.355.000
2.450.000
3.000.000
3.050.000
3.250.000
935.211.600
176.393.000
341.200.000
280.693.000
345.332.500
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang 04 Penyediaan Alat Tulis Kantor 05 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor 13 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
814.230.000 -
25.000.000 9.393.000
76.000.000 -
94.000.000 9.693.000
99.032.500 -
65.000.000
79.900.000
81.900.000
86.500.000
3.000.000
4.500.000
5.500.000
6.500.000
7.500.000
57.500.000
72.500.000
83.800.000
88.600.000
92.300.000
-
96.000.000
-
8
60.000.000
60.481.600
-
KETERANGAN
51
1 3
2
3
4
5
6
7
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
21.600.000
34.050.000
37.629.000
41.250.000
44.750.000
19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
21.600.000
22.050.000
23.629.000
25.250.000
26.750.000
12.000.000
14.000.000
53.867.500
71.500.000
87.000.000
95.000.000
98.800.000
53.867.500
71.500.000
87.000.000
95.000.000
98.800.000
4.547.500
6.500.000
7.600.000
8.800.000
9.500.000
4.547.500
6.500.000
7.600.000
8.800.000
9.500.000
22.994.000
22.994.000
23.500.000
23.750.000
24.000.000
23 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
22.994.000
22.994.000
23.500.000
23.750.000
24.000.000
7
10.613.500
62.548.900
77.500.000
142.500.000
142.500.000
10.613.500
62.548.900
77.500.000
142.500.000
142.500.000
1.101.237.700 1.338.829.000
661.226.000
1.370.697.100
1.474.713.600
20 Pengadaan ID Card PNS 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek/dan Sejenisnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 5 Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 22 SKPD/LAKIP dan IKM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 6 Daerah 21
Program Pendidikan Kedinasan
24 Pendidikan Perjenjangan Struktural 8
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
-
16.000.000
18.000.000
25 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
204.930.000
204.930.000
242.338.000
254.205.000
261.205.000
26 Seleksi Penerimaan CPNS
627.115.000
766.000.000
70.600.000
691.000.000
752.400.300
27 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Pegawai Daerah
50.468.550
45.000.000
32.791.000
38.500.000
42.000.000
28 Pemberkasan dan Penerbitan SK CPNS
34.220.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
39.112.000
39.112.000
29 Sosialisasi Produk Hukum Bidang Kepegawaian
-
35.476.000
-
30 Pembinaan Administrasi Kepegawaian
46.717.500
87.000.000
52.305.000
58.620.000
62.620.200
31 Penyusunan Formasi Pegawai
38.201.000
35.000.000
54.608.000
59.088.400
65.088.400
32 Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS
31.280.000
31.280.000
34.500.000
40.984.000
46.100.000
32.205.000
39.265.000
43.378.000
48.378.000
33 Pelaksanaan Sumpah PNS
-
8
52
1
2
3
4
5
6
7
8
34 Pembinaan Aparatur (ijin cerai/kawin dan hukuman disiplin)
20.924.150
25.000.000
34.942.000
36.689.100
36.689.100
35 Monitoring dan Evaluasi Kehadiran PNS
17.841.500
11.938.000
12.285.000
12.899.000
12.899.000
36 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
29.540.000
30.000.000
47.592.000
51.221.600
58.221.600
234.148.400
237.416.900
327.449.000
347.779.000
361.279.000
37 Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat PNS
83.350.000
85.000.000
109.613.600
116.844.000
122.844.000
38 Proses Penerbitan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami
20.491.000
20.570.000
23.113.000
24.268.000
24.268.000
39 Penyusunan KDA/DUK PNS
20.646.900
20.346.900
26.982.900
27.922.000
27.922.000
40 Fasilitasi Penyelesaian SK Purna Tugas/Pensiun
38.100.000
38.500.000
45.125.000
47.500.000
50.000.000
41 Analisa dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
33.400.500
35.000.000
59.251.500
62.214.000
62.214.000
42 Proses Penerbitan Surat KGB PNS
38.160.000
38.000.000
63.363.000
69.031.000
74.031.000
JUMLAH TOTAL
2.932.500.000 2.515.807.800 2.159.748.000
2.980.069.100
3.209.375.100
13.797.500.000
9
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
JUMLAH
53