KATA PENGANTAR. Pekanbaru, Mei 2009 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU. Drs. H. SYAHRIL HERYANTO Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR Berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lemabag Teknis Daerah Provinsi Riau, dimana Badan Ketahanan Pangan salah satu lembaga yang berada dalam Perda dimaksud yang merupakan Institusi penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Riau .

Buku Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2009-20014

disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2009-2013 sebagai upaya penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi yang diemban Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, kedalam kebijakan program dan kegiatan operasional pemantapan Ketahanan Pangan Wilayah.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Aparat Pemerintah Daerah beserta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Saran dan kritik sebagai penyempurnaan dan perbaikan kembali Renstra ini di masa mendatang, sangat kami harapkan. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini.

Pekanbaru,

Mei 2009

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

Drs. H. SYAHRIL HERYANTO Pembina Utama Muda NIP. 420007674

RENSTRA BKP RIAU 2009-2013

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ------------------------------------------------------------------------------ i DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------- ii BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------- 1 A.

Dasar Pemikiran ----------------------------------------------------------------------- 1

B.

Tujuan dan Mannfaat Renstra ------------------------------------------------------ 3 1.

Tujuan ----------------------------------------------------------------------------- 3

2.

Manfaat Renstra ---------------------------------------------------------------- 3

C.

Landasan Hukum---------------------------------------------------------------------- 4

D.

Pola Pikir Renstra --------------------------------------------------------------------- 5

BAB II KERAGAAN KETAHANAN PANGAN ---------------------------------------------- 7 1.

Ketersediaan Pangan ---------------------------------------------------------------- 7

2.

Distribusi Pangan-------------------------------------------------------------------- 12

3.

a.

Sarana Prasana--------------------------------------------------------------- 12

b.

Kelembagaan pemasaran -------------------------------------------------- 13

c.

Stabilitas Harga --------------------------------------------------------------- 14

d.

Peraturan Perundangan ---------------------------------------------------- 15

Konsumsi Pangan ------------------------------------------------------------------- 17 a.

Kuantitas Konsumsi ---------------------------------------------------------- 17

b.

Kualitas Konsumsi ------------------------------------------------------------ 20


ii

4.

Status Gizi ---------------------------------------------------------------------------- 21

BAB III VISI DAN MISI ------------------------------------------------------------------------ 22 A.

V I S I ----------------------------------------------------------------------------------- 22

B.

M I S I ---------------------------------------------------------------------------------- 23

BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN ----------------------------------------- 24 A.

Analisis Lingkungan Strategis ---------------------------------------------------- 24

B.

Faktor – Faktor Penentu Keberhasialan --------------------------------------- 25

C.

Faktor Eksternal ( Peluang, Ancaman ). --------------------------------------- 26

BAB V TUJUAN DAN SASARAN ---------------------------------------------------------- 28 A.

Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan ------------------------------------ 28

B.

Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan ---------------------------------- 28

BAB VI CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN -------------------------------- 30 BAB VII PENGORGANISASIAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU ---------------------------------------------------------------------------------------------- 32 A.

Tugas Pokok dan Fungsi ---------------------------------------------------------- 32

B.

Program dan Kegiatan ------------------------------------------------------------- 33

C.

Rencana Kerja Operasional. ---------------------------------------------------- 37

D.

Indikator Kinerja --------------------------------------------------------------------- 40


iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Visi sebagai berikut : “ Terwujudnya Provinsi Riau sebagai pusat pertumbuhan perekonomian dan kebudayaan melayu di kawasan Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang agamis, sejahtera lahir dan batin tahun 2020”.

Dalam rangka mewujudkan visi Riau tersebut dan mengatasi permasalahan pokok di Provinsi Riau terutama yang menyentuh langsung pada masyarakat antara lain ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain maka oleh Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan 3 (tiga) Fokus Utama Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Ketiga Fokus tersebut adalah : 1. Pengentasan Kemiskinan 2. Peningkatan Kwalitas Sumberdaya Manusia 3. Pembangunan Infrastruktur

Peningkatan Ketahanan Pangan merapakan motor penggerak yang akan memperkuat fokus-fokus tersebut, terutama

fokus Pengentasan

kemiskinan dan Peningkatan Kwaltas Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu Kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang menetapkan pentingnya Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 adalah tepat mengingat letak geokgrafis Provinsi Riau yang strategis sehingga secara langsung akan berhadapan dengan Negara tetangga didalam kancah persaingan global. Oleh sebab itu diperlukan Ketangguhan ekonomi dan sosial budaya sehingga sudah


1

barang tentu peranan pangan sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemiskinan dan kwalitas sumberdaya manusia

Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia sehingga kecukupan pangan harus terpenuhi secara terus menerus, stabil dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1996 menyatakan bahwa Pemerintah

bersama

rakyat

bertanggungjawab

atas

terwujudnya

Ketahanan Pangan yang mantap, melalui pengembangan subsistim yang termuat dalam Sistem Ketahanan Pangan, yaitu Subsistim Ketersediaan Pangan. Subsistim Distribusi dan Subsistim Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pemerintah berperan dalam hal pembinaan, pengetahuan, pengendalian dan pengawasan terhadap Pangan dalam hal jumlah dan mutu pangan, keragaman, keamanan, merata dan terjangkau oleh daya beli

masyarakat.

menyelenggarakan

Dilain produksi

pihak

masyarakat

dan

pengadaan

berperan bahan

aktif

pangan,

menyelenggarakan kegiatan perdagangan dan distribusi.

Dalam Undang-undang No.7 tahun 1996, dijelaskan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau akan berkerja dan berusaha mewujudkan Ketahanan Pangan yang mantap di Provinsi Riau melalui tugas dan fungsinya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

sampai pada aspek

evaluasi. Disamping itu upaya pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, pelatihan serta penyuluhaj akan terus dikembangkan.


2

B. Tujuan dan Mannfaat Renstra 1. Tujuan Tujuan rencana strategis yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan

Provinsi

Riau

adalah

sebagai

pedoman

dalam

melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renstra ini menggambarkan apa yang semestinya dilaksanakan setiap tahunnya sehingga memudahkan untuk pencapaian Visi dan Misi organisasi.

2. Manfaat Renstra Perumusan Renstra merupakan jawaban terhadap perubahan lingkungan strategis yang dinamis sehingga kebutuhan terhadap renstra menjadi sangat penting. Adapun manfaat dari renstra, yaitu : 1. Menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan lingkungan kompleks dan dinamis; 2. Penuntun bagi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara objektif; 3. Sebagai alat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, karena perencanaan yang tertuang didalam renstra haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 4. Sebagai acuan untuk Akuntabilitas Kinerja Organisasi, sehingga tugas

pokok

dann

fungsi

yang

diemban

dapat

dipertangcungjawabkan secara kongkrit dan terukur.


3

C. Landasan Hukum 1.

TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2.

TAP MPR RI No. XV?MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

3.

Undang-Undang

No.

32

tahun

2004,

33

tahun

2004

tentang

Pokok-pokok

Tentang

Perimbangan

Pemerintahan Daerah. 4.

Undang-Undang

No.

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 5.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

6.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas.

7.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

8.

Peraturan

Pemerintah

No.

105

Tahun

2000

tentang

Pertanggungjawabab Keuangan Daerah. 9.

Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tetantang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

10. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. 11. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 12. Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2000 tentang Ketahanan Pangan. 13. Peraturan

Pemerintah

pembagian antara

pemerintah,

No.

38

tahun

urusan pemerintahan

2007

tentang

pemerintahan daerah

provinsi,

dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota. 14. Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah 15. INPRES No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


4

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 17. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 tahun 2008

tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

D. Pola Pikir Renstra Perencanaan Strategik merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan

dari

pembuatan

Keputusan,

dengan

memanfaatkan

sebanyak banyaknya pengetahuan antisipatis, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan organisasi

baik

penyusunannya

Strategik

internal haruslah

sangat

maupun

dipengaruhi

lingkungan

memperhitungkan

oleh

lingkungan

eksternal,

sehingga

kekuatan,

peluang,

kelemahan dan ancaman yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi organisasi. Adapun alur pikir penyusunan Renstra adalah :


5

Kebijakan Nasional

Kebijakan Pemda

Pernyataan Visi

Pernyataan Misi

Analisis Lingkungan Asumsi-Asumsi Faktor Penentu Keberhasilan

Perumusan Tujuan

Perumusan Sasaran

Indikator Kinerja

STRATEGI

Umpan Balik

A. Kebijakan B. Program C. Kegiatan


6

BAB II KERAGAAN KETAHANAN PANGAN Secara umum situasi ketahanan pangan di Provinsi Riau pada periode 2004-2008 menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ketahanan pangan antara lain (1). Produksi beberapa komoditas pangan penting cenderung meningkat, (2). Pergerakan harga-harga pangan lebih stabil, baik secara umum maupun menjelang hari-hari besar keagamaan nasional, (3). Konsumsi pangan masyarakat meningkat, (4). Proporsi penduduk miskin dan rawan pangan semakin menurun. Berbagai indikasi yang terukur tersebut menunjukkan bahwa berbagai upaya dan kebijakan ketahanan pangan yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak yang positif, kemudian dalam membangun ketahanan pangan tidak terlepas dari aspek ketahanan pangan, yaitu aspek ketersediaan, aspek distribusi dan aspek konsumsi.

1. Ketersediaan Pangan Selama periode 2004 – 2008 perluasan areal panen dan peningkatan penggunaan pupuk pada pertanian tanaman pangan telah mendorong peningkatan produksi pada sebagian besar kelompok komoditas ini. Secara umum produksi keseluruhan komoditas pangan meningkat sebesar 2,79 persen, kondisi ini merupakan perkembgangan yang cukup menggembirakan terutama peningkatan yang terjadi pada produksi beras. Hal ini mengingat relatif terbatasnya potensi areal persawahan yand dapat dikembangkan untuk meningkatkan produksi padi di Provinsi Riau. Komoditas sayuran mencatat pertumbuhan tertinggi pada kelompok tanaman pangan yaitu mencapai 29.1 %. Produksi beras dan kedele masing-masing meningkat sebesar 2,03 % dan 11,02 % diikuti oleh ubi jalar (5,81%) dan sagu (4,64 %) dan ikan (3,37 %). Empat komoditas lainnya ternyata mengalami penurunan produksi yaitu jagung, buah-buahan, kacang tanah dan telur


7

Tabel 1. Produksi Komoditas Pangan Provinsi Riau pada Tahun 2005 – 2008

Komoditi Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang hijau Ubi Jalar Ubi Kayu sagu Buah-buahan Sayuran Daging Telur Ikan Jumlah

Produksi Pangan (ton) 2005 2006 2007 2008 268.034,36 271.368,16 310.816,34 312.372,00 36.421,00 34.728,00 36.629,10 47.959,00 2.923,00 4.205,00 2.640,00 4.689,00 3.526,00 3.387,00 3.079,00 2.240,00 1.950,00 2.311,00 1.773,00 1.688,00 10.848,00 11.123,00 12.438,00 11.330,00 41.668,00 47.586,00 49.299,00 50.772,00 140.070,00 147.073,50 159.574,75 159.574,00 227.873,00 195.950,00 209.666,50 208.245,00 35.690,00 80.619,00 92.711,85 66.822,00 36.357,90 42.849,28 49.697,74 53.792,13 7.549,80 8.016,18 9.035,32 9.888,61 147.918,30 155.747,36 174.437,04 132.161,30 960.829,36 1.004.963,48 1.111.797,64 1.061.533,04

Meskipun

produksi

sebagian

besar

komoditas

pangan

menunjukkan perkembangan yang meningkat selama periode 20042008, sebagai daerah yang mengalami defisit pangan dalam jumlah yang cukup besar, peningkatan ini ternyata masih belum mempu mengurangi laju peningkatanh pasokan pangan dari luar Provinsi Riau. Peningkatan kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap hampir seluruh komoditas pangan dasar yang bergerak lebih cepat dibandingkan peningkatan produksi pangan lokal telah berakibat pada meningkatnya pasokan pangan ke Perovinsi Riau yang mencapai 4,23 % selama periode 2005 - 2008. Banyak faktor yang menjadi kendala peningkatan produktivitas dan produksi pangan di Provinsi Riau dalam memenuhi kebutuhan pangan sekuruh penduduknya. Diantaranya yang terpenting adalah : 1.) masing tingginya konversi lahan produktif ke lahan non pertanian RENSTRA BKP RIAU 2009-2013

8

tanaman pangan (preumahan, perkebunan, fasilitas sosial); 2) kecilnya skala usaha pertanian tanaman pangan, perikanan maupun peternakan sehingga hasilnya tidak mampi mensejahterakan petani dan berakibat pada kurangnya investasi untuk peningkatan produksi; 3) terbatasnya teknologi tepat guna yang dapat diakses oleh petani; 4) kurangnya bimbingan kepada petani karena tidak difungsikannya institiusi penyuluhan pertanian secara optimal seperti pada masa lalu; 5) jenis tanah yang didominasi oleh podzolik merah kuning dan jenis lahan lain relatif kurang responsif terhadap penggunaan input kiiawi; 6) sistem pengairan yang sebagian besar masih tadah hujan; dan 7) rendahnya akses petani terhadap modal usaha. Komponen

yang

tidak

kalah

penting

dalam perhitungan

ketersediaan pangan adalah pemasukan pangan dari luar Provinsi Riau, baik antar Provinsi bahkan antar negara. Sistem distribusi yang efesien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumahtangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Dalam membangun kemandirian pangan, idealnya peran pasokan dari luar semakin hari semakin menurun dan digantikan dengan peningkatan peran produksi domestik. Namun data yang ada menunjukkan bahwa kecenderungan pasokan dari luar Provinsi untuk ke empat komoditas pangan yang dimaksud ternyata masih cukup tinggi dan buah-buahan menempati peringkat tertinggi untuk peningkatan pasokan dari luar,

jumlah

pemasukan komoditas pangan dari luar Provinsi dapat dilihat pada tabel 2. Komoditas yang paling dominan dalam pasokan pangan dari luar Provinsi Riau adalah beras (>46,5 %) dari total pasokan pangan dengan trend yang semakin meningkat ( 1,85 %). Kondisi tersebut akibat kemampuan produksi beras hanya mampu mendukung maksimal 57 % kebutuhan konsumsi penduduk. Jumlah beras yang masuk, tidak semuanya dikonsumsi di dalam provinsi namun


9

diredistribusikan kembali menuju beberapa provinsi

tetangga.

Pasokan pangan darl luar daerah Riau yang mengalami peningkatan yang terbesar setiap tahunnya adalah daging (18,16 %), kedele (16, 36 %), ubi jalar (16,24 %), buah-buahan (10,04 %) dan ikan (6,85 %) Tabel 2. Pasokan Pangan dari Luar Provinsi Riau Tahun 2005 – 2008

No.

Komoditi

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

Beras Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Jalar Ubi Kayu Buah-buahan Sayuran Daging Telur Ikan JUMLAH

Pemasukan Pangan ke provinsi Riau (TON) 2005 2006 2007 2008 439.601,08 451.614,50 455.650,00 465.670,00 9.480,49 10.428,54 7.750,00 8.525,00 42.272,69 46.417,46 52.357,00 57.592,70 11.805,18 12.985,70 11.345,00 12.479,50 9.652,55 10.617,81 9.765,00 10.730,50 751,80 826,98 1.225,00 1.225,00 4.322,01 4.754,21 3.755,00 4.042,18 86.554,08 95.209,49 105.765,00 119.621,38 206.174,32 226.791,75 234.765,00 252.765,02 3.643,20 4.007,52 6.457,00 8.170,00 30.396,65 33.436,32 37.575,00 42.000,00 27.880,60 30.668,66 27.500,00 52.494,88 872.534,65 927.758,94 953.909,00 1.035.316,16

Ketahanan pangan di tingkat mikro dapat diketahui dari ketersediaan dan konsumsi pangan dalam bentuk energi dan protein per

kapita

per hari

selanjutnya

dibandingkan

dengan

angka

kecukupan gizi yang direkomendasikan atau standar kecukupan gizi. Namun demikian ketersediaan pangan yang cukup di suatu daerah belum dapat menjamin ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini tergantung pada kemampuan rumah tangga dalam mengakses RENSTRA BKP RIAU 2009-2013

10

pangan, baik dalam arti fisik ( daya jangkau) maupun ekonomi (daya beli). Ketersediaan rata-rata energi dan protein untuk dikonsumsi penduduk di Riau telah melebihi dari angka kecukupan yang dianjurkan yakni energi sebesar 2200 Kkalori/kapita/hari dan protein 57 gram/kap/hari Rata-rata ketersediaan energi untuk konsumsi penduduk pada tahun 2008 mencapai 2807 Kkal/kap/hari, bila dibandingkan dengan ketersediaan tahun 2004, ternyata menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 1.01 persen setiap tahunnya (Tabel 4). Sedangkan jumlah protein yang tersedia untuk dikonsumsi telah mencapai 108.7 gram/kap/hari.

Bila dibandingkan dengan tahun

2004, ketersediaan protein ternyata juga menunjukkan penurunan setiap tahunnya sebesar 0.74 persen.

Penurunan ketersediaan

protein ini disebabkan ketersediaan protein hewani yang mengalami penurunan sebesar 2,22 persen. Kualitas / keanekaragaman pangan yang tersedia selama periode 2004 – 2008 menunjukkan trend yang tidak meningkat, meskpun telah mencapai 80.

Tabel 3. Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi di Provinsi Ria Tahun 2004 – 2008 (Kap/Hari) No. Zat Gizi 2004 2005 2006 2007 2008* Gr (%) 1 Energi (Kkal) 2,954 2,861 2,768 2,836 2,807 -1.01 2 Protein (Gram) -Nabati -Hewani

108.7 56.8 51.9

-0.74 0.77 -2.22

3 Skor PPH 80.43 81.86 82.41 82.95 83.59 (Mutu) Sumber : Neraca Bahan Makanan (BPS dan BKP Riau) Ket : Gr = Laju Pertumbuhan, *) Angka sementara / prediksi

0.77


112.8 54.7 58.1

110.2 55.8 54.4

109.6 57.1 52.5

109.5 56.4 53.1

11

2. Distribusi Pangan

a. Sarana Prasana Secara umum kondisi sarana prasarana di Riau masih belum mendukung kinerja subsistem distribusi pangan daerah. Kurangnya fasilitas

prasarana

jalan,

pelabuhan

dan

sarana

angkutan

menyebabkan mahalnya biaya distribusi dari sentra produksi ke sentra konsumsi.

Hal ini terutama terdapat daerah kepulauan seperti

Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir dan Pelalawan serta di daerahdaerah terpencil lainnya.

Minimnya prasarana dan sarana ini

menyebabkan daerah-daerah tertentu menjadi sangat terisolir dan sulitnya masyarakat mengakses pangan. Di samping itu biaya angkutan di Riau relatif lebih tinggi dibandingkan dengan biaya angkutan pada provinsi Sumatera lainnya, sehingga memberikan dampak terhadap produk-produk pertanian yang tidak mampu bersaing dengan daerah lain. Oleh karena itu, ke depan pemerintah daerah Provinsi Riau perlu melakukan perubahan dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran distribusi pangan ke seluruh wilayah Indonesia.

Di samping masalah sarana dan prasarana,

pemerintah daerah perlu meningkatkan keamanan jalur distribusi serta mengurangi pungutan resmi maupun pungutan lainnya di sepanjang jalur distribusi dan pemasaran, yang dapat

mengakibatkan biaya

distribusi sebagai produk pangan menjadi tinggi. Sarana distribusi pangan seperti fasilitas-fasilitas pasar umum, sarana penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta belum berkembang dan masih terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat pedesaan dalam melakukan fungsi penyimpanan dan pengolahan untuk meraih nilai tambah ke posisi tawar yang lebih tinggi.

Oleh karena itu,

pemerintah perlu memfasilitasi dan memberikan kemudahan investasi RENSTRA BKP RIAU 2009-2013

12

pembangunan

sarana

pengolahan

dan

penyimpanan

hasil

di

pedesaan.

b. Kelembagaan pemasaran Ciri umum di berbagai daerah di Indonesia adalah lemahnya kelembagaan pemasaran di pedesaan.

Hal ini menyebabkan mata

rantai pemasaran produk-produk pangan menjadi sangat panjang, karena harus melalui berbagai sistem kelembagaan informal. Di Riau pada umumnya di ketahui bahwa dalam memasarkan produk-produk pangan harus melalui pedagang perantara yang ada di berbagai tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat provinsi. Sistem ini menyebabkan biaya pemasaran menjadi sangat tinggi dan margin yang diterima petani rendah, sehingga memberikan dampak kepada tingginya harga yang harus dibayar oleh konsumen akhir. Masalah lain yang menyangkut pemasaran adalah kurangnya sarana pasar secara fisik.

Kombinasi persoalan kelembagaan

pemasaran dan fisik pasar ini dapat menyulitkan akses pangan bagi konsumen (rural landless, urban poor dan net buying producers), dan menghambat penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan. Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya untuk membangun kelembagaan pemasaran di berbagai tingkatan.

Pada tingkat

pedesaan perlu dikembangkan kelembagaan petani yang bergerak di bidang pemasaran hasil pertanian, untuk memperkuat posisi tawar petani.

Bentuk kelembagaan ini disesuaikan dengan kondisi sosial

budaya setempat, seperti koperasi, kelompok tani maupun subak.


13

c. Stabilitas Harga Stabilitas harga diukur dengan perkembangan harga ratarata

setiap

tahunnya.

perkembangan cenderung

harga

meningkat.

Selama pangan

Tahun

pokok

Beberapa

2004

strategis pangan

–

2008,

di

Riau

mengalami

peningkatan melebihi 10 % setiapa tahunnya adalah beras, kedele, gula pasir, daging sapi dan minyak goreng. (Tabel 5). Harga pangan di Riau cenderung memberikan kontribusi terhadap tingginya inflasi di daerah ini. Tabel 4. Perkembangan Harga Pangan di Tingkat Eceran (Rp/Kg) di Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Komoditi 2004 2005 2006 2007 2008* Beras 4,473 5,133 6,551 7,222 6,550 Jagung 2,754 2,715 3,014 3,215 3,340 Kedelai 3,333 4,042 4,629 5,302 5,950 Kacang tanah 7,851 7,783 8,326 11,046 12,030 Gula pasir 4,140 5,803 6,872 7,315 8,430 Daging ayam 17,238 18,228 21,445 21,940 23,300 Daging sapi 40,028 44,194 53,463 58,598 64,450 Telur ayam 14,203 15,810 16,384 16,558 17,200 Minyak 9 goreng 5,321 5,055 5,307 7,891 8,710 10 Ikan 26,850 25,812 30,500 35,118 37,550 Sumber : Neraca Bahan Makanan (BPS dan BKP Riau) Ket : Gr = Laju Pertumbuhan, *) Angka sementara / prediksi


14

Gr (%) 10.00 3.95 12.31 8.91 15.29 6.22 10.00 3.91 10.35 6.94

d. Peraturan Perundangan Peraturan

daerah

seyogyanya

diarahkan

untuk

memperlancar arus distribusi pangan. Namun demikian masih banyak

ditemukan

peraturan-peraturan

daerah

yang

membebani biaya distribusi antar daerah, antara lain pungutanpungutan, retribusi dan pungutan jembatan timbang. Peraturanperaturan seperti itu perlu segera dihapuskan. Untuk

menurunkan

biaya

distribusi

pangan,

selain

diperlukan peraturan-peraturan daerah tentang taris angkutan yang memberikan keringanan tarif angkutan bahan pangan, juga peraturan untuk mendahulukan pengangkutan bahan pangan di pelabuhan laut dan penyeberangan. Pada umumnya, masalah pokok distribusi dan aksesibilitas di Riau adalah sistem distribusi

yang

masih

belum

efesien

dan

efektif

yang

disebablkan terbatasnya jangkauan dan biaya distribusi serta lemahnya pengawasan dan pelaksanaan aturan yang ada. Infrastuktur yang belum memadai juga menjadi masalah pokok karena terbatasnya jaringan jalan terutama jalan-jalan desa, jembatan, irigasi, waduk, embung dan terjadinya kerusakan hutan di hulu dan di DAS. Tabel 6 menggambarkan indikator aksesibilitas pangan oleh masyarakat. Dari sudut daya beli pangan, rataan proporsi pengeluaran pangan di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Riau umumnya masih tinggi, jauh diatas 50%. Hanya di Kota Pekanbaru yang porsi pengeluaran pangannya relatif rendah (40,12%)

yang

mengindikasikan

bahwa

kesejahteraan

penduduk di Kota Pekanbaru relatif lebih tinggi dibanding di wilayah

Kabupaten/Kota

lainnya.

Tingginya

persentase

pengeluaran pangan mengindikasikan rendahnya kesejahteraan dan dengan demikian juga rendahnya daya beli terhadap pangan. Hal ini cukup sejalan dengan daya tingkat kemiskinan RENSTRA BKP RIAU 2009-2013

15

dimana terjadi kecenderungan semakin tingginya tingkat kemiskinan semakin tinggi proporsi pengeluaran pangan untuk penduduknya. Disamping

faktor

daya

beli,

faktor

lain

penentu

aksesibilitas pangan adalah kelancaran distribusi pangan dan akses ke pasar.

Data pada Tabel 6 menunjukkan adanya

interaksi antara akses ekonomi (daya beli) terhadap pangan dan akses fisik. Nampak bahwa di daerah dengan kemiskinan cukup tinggi memiliki infrastruktur yang relatif kurang memadai dibanding di wilayah lainnya (Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Bengkalis) khususnya bila dilihat dari indikator persen desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat dan atau persen desa berjarak > 3 Km. Tabel 5. Persentase Aksesibilitas Pangan oleh Penduduk di Riau Tahun 2007 Daya Beli Pangan No.

Kabupaten / Kota

1. Kuantan Singingi 2. Indragiri Hulu 3. Indragiri Hilir 4. Pelalawan 5. Siak 6. Kampar 7. Rokan Hulu 8. Bengkalis 9. Rokan Hilir 10. Pekanbaru 11. Dumai Sumber : BKP Riau

% Penduduk Miskin 29.45 32.44 33.90 19.52 20.79 26.88 23.37 23.49 21.79 10.88 18.36

Proporsi Pengeluaran Pangan 67.82 58.80 71.83 60.94 58.78 60.88 68.70 54.88 67.05 40.12 54.40

Infrastruktur % Desa % Desa Tidak Berjarak Dapat ke Pasar Dilalui > 3 km Roda 4 19.21 23.65 20.35 13.37 77.20 4.15 22.22 8.08 11.93 8.26 10.34 11.33 3.94 8.66 44.00 5.71 23.00 12.00 36.21 8.62 12.50 0.00

Disamping persoalan infrastruktur, beberapa desa di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau juga berpotensi mengalami masalah kerawanan pangan dan terputusnya akses


16

pangan karena tergolong sebagai daerah rawan bencana. Saat ini diperkirakan sekitar 987 desa berpotensi rawan pangan. Untuk menurunkan jumlah penduduk rawan pangan hingga 50 persen pada tahun 2015, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah desa berpotensi rawan hendaknya dapat ditangani melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan, dan pada tahun 2012 sekurantg-kurangnya

50

persen

atau

sekitar

500

desa

dikembangkan menjadi Desa Mapan.

3. Konsumsi Pangan a. Kuantitas Konsumsi Undang-undang No. 7 tentang Pangan mengamanatkan bahwa indikator ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap rumahtangga sepanjang waktu untuk dapat mendukung hidup aktif, sehat dan produktif. Hal ini berimplikasi bahwa pencapaian ketahanan pangan di tingkat makro adalah penting namun belum cukup memadai untuk menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Demikian halnya ketersediaan pangan di rumahtangga yang cukup belum dapat dijadikan indikasi telah tercapainya ketahanan pangan apabila konsumsi pangan setiap anggota rumahtangga ternyata belum memenuhi norma gizi seimbang untuk mendukung hidup aktif dan sehat.

Oleh karena itu

sangat penting menganalisis situasi ketahanan pangan bukan hanya dari aspek produksi dan ketersediaan pangan, namun juga dari aspek konsumsi dan bahkan hingga output akhir berupa status gizi. Rata-rata konsumsi energi perkapita per hari di Provinsi Riau tahun 2004 mencapai adalah 1.984 Kalori dan tahun 2008


17

diperkirakan meningkat menjadi 2003 Kalori.

Sedangkan

konsumsi protein perkapita sehari pada tahun 2004 baru mencapai adalah 45.3

gram, dan tahun 2008 mengalami

peningkatan menjadi 48.7 gram (Tabel 7). menunjukkan

peningkatan

Angka ini telah

dibandingkan

tahun-tahun

sebelumnya. Tabel 6.

Perkembangan Harga Pangan di Tingkat Eceran

(Rp/Kg) di Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 Gr (%) 10.00 3.95 12.31 8.91 15.29 6.22 10.00 3.91

No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Komoditi 2004 2005 2006 2007 2008* Beras 4,473 5,133 6,551 7,222 6,550 Jagung 2,754 2,715 3,014 3,215 3,340 Kedelai 3,333 4,042 4,629 5,302 5,950 Kacang tanah 7,851 7,783 8,326 11,046 12,030 Gula pasir 4,140 5,803 6,872 7,315 8,430 Daging ayam 17,238 18,228 21,445 21,940 23,300 Daging sapi 40,028 44,194 53,463 58,598 64,450 Telur ayam 14,203 15,810 16,384 16,558 17,200 Minyak 9 goreng 5,321 5,055 5,307 7,891 8,710 10.35 10 Ikan 26,850 25,812 30,500 35,118 37,550 6.94 Sumber : Neraca Bahan Makanan (BPS dan BKP Riau) Ket : Gr = Laju Pertumbuhan, *) Angka sementara / prediksi

Bila

kondisi

konsumsi

energi

dan

protein

ini

dibandingkan dengan Standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), tingkat konsumsi protein masih lebih rendah, dan menunjukkan kecenderung mengalami penurunan sebesar 3,16 % setiap tahunnya. Sementara konsumsi energi telah mencukupi.

Standar konsumsi berdasarkan Widyakarya

Pangan dan Gizi masing-masing untuk energi dan protein sebesar 2000 Kalori dan 52 gram per kapita per hari.


18

Tabel 7. Konsumsi Energi dan Protein di Provinsi Riau Tahun 2004 - 2008 (Kap/Hari) No. Zat Gizi 1 Energi (Kkal) 2 Protein (Gram) -Nabati -Hewani 3 Skor PPH (Mutu)

2004 1,986

2005 2,083

2006 1,999

2007 2,000

2008* Gr (%) 2,003 0.18

45.3 28.7 16.6

44.0 32.2 11.8

47.0 33.7 13.3

48.0 33.4 14.6

48.7 34.6 14.1

1.46 3.86 -3.16

69.50

78.83

70.65

68.03

67.70

-0.53

Sumber : BPS dan BKP Riau Ket : Gr = Laju Pertumbuhan, *) Angka sementara / prediksi

Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk meningkatkan pangan agar terwujud masyarakat dengan status gizi yang baik.

Menurut Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Riau (2004), pada tahun 2002 hanya

26,01%

persen

penduduk

Riau

yang

mampu

mengkonsumsi lebih dari standar kecukupan gizi. Sedangkan 49,21% penduduk Riau hanya mampu mengkonsumsi antara 1.500 Kkal/kapita/hari sampai 2.000 Kkal/kapita/hari, dan sebanyak 24,78% penduduk masih mengkonsumsi kurang dari 1.500 Kkal/kapita/hari.


19

b. Kualitas Konsumsi Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaan dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Telah dikemukakan di muka bahwa konsumsi pangan penduduk Provinsi Riau masih didominasi oleh padi-padian, khususnya beras.

Pada tahun 2007 konsumsi padi-padian penduduk

Provinsi Riau sebanyak 1.2132 Kkal/kapita/hari dan pada tahun 2004 sebanyak 1.185 Kkal/kapita/hari. Dibandingkan dengan standar kebutuhan energi yang disarankan, maka konsumsi padi-padian di Provinsi Riau masih jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keragaan konsumsi di Provinsi Riau masih relatif rendah, hal ini dapat ditunjukkan oleh skor PPH yang baru

mencapai 67.70

dan

menunjukkan

kecenderungan

penurunan sebesar 0.53 persen setiap tahunnya. Kondisi

keragaman

tersebut

menunjukkan

bahwa

kualitas pangan penduduk Riau masih harus diperbaiki. Program

diversifikasi

pangan

harus

digalakkan

agar

ketergantungan terhadap beras sebagai sumber karbohidrat dapat dikurangi.

Sementara itu konsumsi terhadap umbi-

umbian, pangan hewani serta buah dan sayuran memerlukan peningkatan. Dengan demikian kualitas gizi masyarakat dapat ditingkatkan dan diharapkan dapat menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas.


20

4. Status Gizi Status gizi masyarakat secara umum dapat dicerminkan oleh keadaan status gizi anak balita. Meski status gizi merupakan suatu muara dari berbagai faktor penyebab yang kompleks, namun ada dua faktor penyebab umum yang telah terbukti menjadi penentu status gizi, yaitu tingkat konsumsi pangan (kualitas dan kuantitas) serta ada tidaknya penyakit, khususnya penyakit infeksi. Oleh karena itu tingkat ketahanan pangan individu dan masyarakat yang disertai dengan dukungan ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan akan sangat menentukan keadaan status gizinya.


21

BAB III VISI DAN MISI

A. V I S I Rumusan Visi Pembangunan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yaitu : “Terwujudnya

Ketahanan

Pangan

yang

mantap

dalam

menciptakan

masyarakat yang berkwalitas tahun 2020“

Makna dari rumusan Visi tersebut mewujudkan kondisi ketahanan pangan penduduk riau sampai pada tingkat rumah tangga sebagai sasaran mikro

baik

kecukupan

kuantium

maupun

kwalitas

pangan

dengan

memperhatikan aspek 3 B ( Beragam, Bergizi, Berimbang ), jaminan mutu dan kemanan pangan serta terjangkau akan daya beli masyarakat.

Pangan yang merupakan kebutuhan azazi setiap orang, seyogyanya tersedia dalam jumlah cukup sesuai dengan kebutuhan, oleh karena itu perlu terus diupayakan agar pangan cukup tersedia setiap saat yang dapat dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, peningkatan produksi dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan, serta melalui kebijakan distribusi yang tepat, baik secara regional maupun internasional.

Konsumsi pangan merupakan aspek yang juga sangat penting dalam perwujudan ketahanan pangan, konsumsi pangan yang tidak sesuai dengan Pola Pangan Harapan dapat menurunkan tingkat kwalitas sumberdaya manusia.


22

B. M I S I 1.

Meningkatkan

keseimbangan

sistem ketahanan

pangan

dalam

mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

2.

Meningkatkan

koordinasi

lintas

pelaku

dan

wilayah

dalam

memantapkan sistim ketahanan pangan wilayah sebagai bagian dari ketahahan pangan Nasional.

3.

Mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya menciptakan kondisi ketahanan pangan ditingkat rumah tangga (mikro)

4.

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat dan kelembagaan ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah.

5.

Mengoptimalkan potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Strategis dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.


23

BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

A. Analisis Lingkungan Strategis 1.

2.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 1)

Merumuskan Kebijaksanaan

2)

Pengambilan Keputusan

3)

Perencanaan

4)

Pengorganisasian

5)

Pelayanan umum dan teknis

6)

Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan

7)

Pengawasan

8)

Pemantauan

9)

Pelaksanaan

10)

Pembiayaan

11)

Penelitian dan pengkajian

12)

pelaporan

Struktur Organisasi 1)

Kepala Badan

2)

Sekretariat

3)

4)

a.

Sub Bagian Bina Program

b.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan a.

Sub Bidang Ketersediaan Pangan

b.

Sub Bidang Distribusi Pangan

Bidang Konsumsi Pangan a. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan b. Sub Bidang Pengembangan Pangan Lokal

5)

Bidang Kewaspadaan Pangan


24

a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan b. Sub BIdang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 6)

Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pangan a.

Sub Bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan

b.

Sub BIdang Pengembangan Kelembagaan Pangan

B. Faktor – Faktor Penentu Keberhasialan 1. Faktor Internal ( Kekuatan, Kelemahan) Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) secara rinci dapat dikalsifikasi sebagai berikut : a. Kekuatan ( Strategis) : 1)

Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

2)

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

3)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian

urusan

pemerintahan

antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota (pasal 7 ayat 2 m; ketahanan pangan merupakan urusan wajib). 4)

Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah

5)

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata

Kerja

Inspektorat,

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 6)

Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atas laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPR, BPK, MA pada siding Tahunan MPR – RI Tahun 2003, butir 2. Ekonomi dan Keuangan, huruf n. Ketahanan Pangan dengan substansi perlu adanya institusi


25

yang bertugas mengatur kegiatan industri pangan agar produktif, efisien dan stabil baik harga, kualitas maupun ketersediaannya. 7)

Aparat yang memadai dimana sebagian besar bependidikan S1 bidang pertanian yang sangat mendukung struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau serta terdapat kelompok jabatan fungsional penyuluh

8)

Sebagian besar penduduk Riau bermata pencarian pada sektor

pertanian.

langsung

Agribisnis

komoditas pangan

melibatkan sebagaian

secara

besar penduduk, baik

sebagai produsen maupun pelaku pasar. b.

Kelemahan ( Weaknesses) 1.

Kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksana sistem ketahanan pangan belum memadai

2.

Belum terbangun kesamaan pandang system ketahanan pangan

diantara

stakeholders

dapat

menyebabkan

keterbatasan daya jangkau koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota. 3.

Penerapan

teknologi

spesifik

lokasi

belum

secara

komprehensif mampu mengatasi rendahnya produktivitas, pengolahan pasca panen dan pemasaran. 4.

Fasilitas/sarana memadai,

pendukung

seperti

fasilitas

kerja

yang

teknologi

masih

kurang

komputer,

alat

komunikasi, alat teknis penunjang tenaga fungsional dan lainlain

C. Faktor Eksternal ( Peluang, Ancaman ). a. Peluang ( Opportunities) 1. pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi terutama akibat migrasi memerlukan perumusan strategi penyediaan dan RENSTRA BKP RIAU 2009-2013

26

distribusi

secara

komprehensif

serta

pemetaan

potensi

kerawanan pangan. 2.

Perubahan

tingkat

sosial

dan

pendapatan

perkapita

penduduk berpengaruh terhadap pola konsumsi sehingga menuntut penyediaan pangan secara beragam, bergizi dan berimbang sesuai dengan pola pangan harapan. 3.

Pemberlakuan

AFTA

2003

dan

perdagangan

global

memposisikan provinsi Riau sebagai gerbang perdagangan di kawasan Indonseia Barat yang berfungsi sebagai pusat produk pangan di kawasan pulau Sumatera.

b. Ancaman ( Threats) 1.

Ketidak stabilan kondisi politik dan ekonomi akan memicu gejolak harga dan distribusi pangan.

2.

Ancaman terjadinya bencana banjir dan kekeringan sebagai dampak

ekploitasi

sumber

daya

lahan

berpotensi

menghambat kelancaran distribusi dan optimalisasi produksi pangan. 3.

Agroekosistem

Provinsi

Riau

kurang

mendukung

pengembangan komoditas pangan, sehingga tingkat konvensi lahan pangan untuk kebutuhan non pangan cukup tinggi.


27

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan Seacara

umum

tujuan

pembangunan

ketahanan

pangan

yaitu

mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan sub sistim ketersediaan pangan sub system konsumsi pangan, sub system distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya serta kultur setempat secara rinci , tujuan pembangunan ketahanan pangan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan

koordinasi

lintas

pelaku

dan

wilayah

dalam

pangan

untuk

penyelenggaraan sisten ketahanan pangan daerah. 2.

Mempercepat

pencapaian

upaya

diversifikasi

mengurangi ketergantungan terhadap komoditas pangan tertentu. 3.

Meningkatkan dan membangun subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan dan gizi.

4.

optimalisasi potensi sumberdaya alam dan lingkungan strategis dalam mewujudkan kondisi ketahanan pangan wilayah.

B. Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan ketahanan pangan adalah : 1.

Tersedianya

pangan dalam jumlah yang cukup sejumlah 2200

KKal/Kap/hari, untuk energi 52 Gram/Kap/hari untuk protein. 2.

Tercapainya konsumsi pangan penduduk sesuai dengan Pola Pangan

Harapan,

dengan

konsumsi

energi

sebesar

2000

KKal/Kap/hari dan Protein sebesar 50 gr/Kap/hari.


28

3.

Meningkatnya

keragaman

dan

kualitas

konsumsi

dengan

pendekatan beragam, berimbang dan bergizi dengan kontribusi padi-padian 53,6 % umbi-umbian 3,0 %, Kacang-kacangan 2,4 %, pangan hewani 7,1 %, sayur dan buah 3,8 %, minyak dan lemak 16,5 %, gula 6,5 %. 4.

Berkurangnya daerah rawan pangan di 11 Kabupaten/Kota

5.

Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

ketahanan

pangan

masyarakat di 11 Kabupaten/Kota.


29

BAB VI CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Peningkatan ketahanan pangan pada hakekatnya bersifat lintas sektoral, lintas

wilayah

dan

lintas

waktu,

sehingga

dalam

pengelolaan

dan

penanganannya memerlukan koordinasi yang terpadu. Disamping itu sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan bahwa Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab

dalam perwujudan

ketahanan pangan, hal ini mengisyaratkan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Sedangkan masyarakat berkewajiban melaksanakan aktifitas yang terkait dalam perwujudan ketahanan pangan, seperti peningkatan produksi dan aktifitas distribusi pangan

Peningkatan

ketahanan

pangan

dilaksanakan

dengan

berbasis

sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya local dengan memperhatikan pendapatan masyarakat, hal ini mengisyaratkan sejauh mungkin kebutuhan pangan dipenuhi dari produksi sendiri dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan sumberdaya, kelembagaan dan budaya local masing-masing daerah.

Ketahanan pangan dapat terwujud subsistem ketahanan

pangan,

yaitu

melalui penetapan beberapa

subsistem ketersediaan,

subsistem

distribusi, subsistem konsumsi dan subsistem manajemen dan penunjang yang saling

berintagrasi

secara

berkesinambungan

Pembangunan

subsistem

ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan baik yang berasal dari produksi dalam negeri, cadangan maupun import.


30

Pembangunan

susbsistem

distribusi

mencakup

pengaturan

untuk

menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomis terhadap pangan antar wilayah

dan atar waktu serta stabilitas harga pangan strategis.

Pembangunan subsistem konsumsi mencakup pengelolaan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, mutu, gizi, keamanan dan keragaman sesuai dengan kebutuhan. Pembangunan subsitem manajemen dan penunjang mencakup dengan kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam perwujudan ketahanan pangan dan openingkatan koordinasi lintas sector dan lintas pelaku ketahanan pangan.

Kebijakan yang ditempuh dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu : 1. Mengembangkan

sistem

ketahanan

pangan

secara

sinergis

dan

berkelanjutan dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan kwalitas sumberdaya manusia dengan tetap mengacu pada keunggulan komparatif dan potensi daaerah, peluang dan mekanisme pasar yang kompetitif 2. Mengembangkan

wilayah/daerah

yang

memiliki

potensi

dengan

mewujudkan kondisi kondusif penyediaan pelayanan dan insentif usaha yang mengacu pada sisterm usaha tani dan komoditi terpadu untuk mempercepat peningkatan pendapatan petani, merangsang dunia usaha 3. Mengembangkan subsistem ketahanan pangan secara sinergis dan berkelanjutan dan agribisnis pangan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan kwalitas sumberdaya manusia dengan tetap mengacu pada keunggulan komperatif dan potensi daerah, peluang dan mekanisme pasar yang kompotitif dan pemanfaatan teknologi yang spesifik lokasi.


31

BAB VII PENGORGANISASIAN BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 8 Tahun 2008 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah 2. Mengkoordinasikan, menyerasikan

memadukan,

perencanaan

dan

menyelaraskan kegiatan

dan

dalam

rangka

peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah 3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah. 4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. 5. Menyediakan

dukungan

dan

bantuan

kerjasama

dengan

Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan 7. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya 9. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah sesuai dengan sifat keperluannya. 10. Melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kewaspadaan dan ketahanan pangan di daerah 11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau


32

Untuk menjalankan tugas pokoknya Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi: 1. Merumuskan Kebijaksanaan 2. Pengambilan keputusan 3. Perencanaan 4. Pengorganisasian 5. Pelayanan umum dan teknis 6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan 7. Pengawasan 8. Pemantauan dan evaluasi 9. Pelaksanaan 10. Pembiayaan 11. Penelitian dan pengkajian 12. Pelaporan

B. Program dan Kegiatan Implementasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan dituangkan dalam dua program, yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk menfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap sat, sehat dan halal, dengan sasaran, yaitu : (1). Dicapainya ketersediaan pangan tingkat Provinsi dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal, (2). Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat dan (3). Menigkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan.


33

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk menfasilitasi peningkatan pendapatan petani, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian dan perlindungan terhadap petani, dengan sasaran yaitu : (1). Meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2). Semakin kokohnya kelembagaan petani, (3). Meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4). Meningkatnya pendapatan petani.

Mengacu pada 2 (dua) program tersebut Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah Menyusun rencana kegiatan tahun 2009-20014 sebagai berikut:  Program Peningkatan Ketahanan Pangan, meliputi aspek : a. Manajemen 1. Koordinasi perencanaan tugas dan anggaran 2. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri 3. Penyediaan data dan pelaporan 4. Perlengakapan dan Informasi 5. Penanganan aspek hukum, ortala dan humas ; dan 6. Analisis dan evaluasi program b. Pengembangan Ketersediaan Pangan. 1. Pengkajian neraca pangan strategis 2. Pemantauan produksi, ekspor, impor, dan stok; dan 3. Perumusan alternatif kebijakan pengembangan ketahanan pangan 4. Pengembangan model kelembagaan cadangan pangan 5. Pemberdayaan

aparat

dalam

pengembangan

ketersediaan

pangan. 6. Pemantauan ekspor, impor dan stock pangan.

c. Pengembangan Distribusi Pangan. 1. Pengkajian sistim harga dan distribusi pangan strategis 2. Pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis; dan


34

3. Perumusan alternatif kebijakan harga dan distribusi pangan strategis 4. Pengembangan sistim tunda jual komoditas pangan strategis 5. Pemberdayaan aparat dalam analisis harga dan distribusi pangan strategis d. Pengembangan Konsumsi Pangan 1. Pengkajian dan analisis pola konsumsi pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan. 2. Pengkajian dan pengembangan sumberdaya bahan pangan lokal dan makanan tradisional. e. Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Koordianasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program peningkatan produksi pangan 2. Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat untuk menunjang ketahanan masyarakat f. Pengembangan Kewaspadaan Pangan 1. Pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan 2. Pengkajian dan pengembangan sistim kewaspadaan pangan dan gizi 3. Pengkajian dan koordinasi penanggulangan kerawanan pangan.


35

 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi aspek :

a. Manajemen 1. Koordinasi perencanaan tugas dan anggaran 2. Pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri 3. Penyediaan data dan pelaporan 4. Perlengakapan dan Informasi 5. Penanganan aspek hukum, ortala dan humas ; dan 6. Analisis dan evaluasi program b. Pengembangan Ketersediaan Pangan. 1. Pengembangan model kelembagaan cadangan pangan 2. Pemberdayaan

aparat

dalam

pengembangan

ketersediaan

pangan. 3. Pemantauan ekspor, impor dan stock pangan. c. Pengembangan Distribusi Pangan. 1. Pengembangan sistim tunda jual komoditas pangan strategis 2. Pemberdayaan aparat dalam analisis harga dan distribusi pangan strategis d. Pengembangan Konsumsi Pangan 1. Pengembangan kemitraan industri pengolahan hasil 2. Pemberdayaan masyarakat dalam Percepatan penganekaragaman Konsumsi pangan 3. Kampanye

gerakan

penganekaragaman

pangan,

makanan

tertentu, ACMI (Aku Cinta Makanan Indonesia). e. Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat 1. Pemberdayaan petani dalam pelaksanaan usaha tani 2. Pemberdayaan petani dalam penyediaan sarana, modal dan teknologi 3. Pemberian penghargaan ketahanan pangan 4. Pemasyarakatan lumbung pangan menuju ketahanan pangan


36

f. Pengembangan Kewaspadaan Pangan 1. Pengembangan pola perlindungan konsumen atas mutu dan kerawanan pangan 2. Pemberdayaan masyarakat dalam kewaspadaan pangan 3. Pemberdayaan aparat daerah dalam kewaspadaan pangan

C. Rencana Kerja Operasional. Untuk mecapai tujuan dan sasaran secara maksimal dalam rangka pengembangan sistem ketahanan pangan dirumuskan kegiatankegiatan sebagai rencana kerja tahunan sebagai berikut:


37

A.Program Peningkatan Ketahanan Pangan Rencana Kerja Operasional 1. Koordinasi perencanaan secara partisipatif

2009

2010

2011

2012

2013

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah dalam rangka peningkatan dan pengembangan ketahanan pangan 3. Koordinasi pengumpulan dan pengolahan data informasi ketahanan pangan 4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5. Penyusunan rencana teknis ketahanan pangan

√

√

√

√

√

6. Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan pangan

√

√

√

√

√

7. Pengembangan sumber daya manusia perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pangan 8. Penyusunan pedoman umum, norma dan standar pengadaan pengelolaan dan distribusi pangan 9. Mendorong pembentukan Kantor Ketahanan Pangan daerah dan kota 10. Sosialisasi program untuk meningkatkan pemahaman, persamaan persepsi tentang ketahanan pangan 11. Penyebarluasan data dan informasi ketahanan pangan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

12. Analisis neraca pangan strategis

√

√

√

√

√

13. Perumusan alternatif kebijakan pengembangan ketersediaan pangan 14. Pemberdayaan aparat Pemerintah dalam pengembangan ketersediaan, distribusi, keamanan dan konumsi pangan 15. Pengkajian sistem harga pangan

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

16. Pengkajian sistim distribusi pangan

√

√

√

√

√

17. Analisa dan perencanaan wilayah dengan pendekatan pola pangan harapan 18. Identifikasi dan pemetaan pola konsumsi berbasis sumberdaya wilayah 19. Pengembangan dan pemetaan pangan lokal baik nabati maupun hewanii dalam rangka diversifikasi konsumsi 20. Sosialisasi dengan cara konsultatif maupun publikatif tentang pengembangan makanan tradisional masyarakat 21. Peningkatan peran swasta, asosiasi organisasi, Perguruan Tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan pengolahan pangan 22. Koordinasi penyediaan saprodi dan modal, pelayanan alsintan dan optimalisasi lahan 23. Pembinaan dan pemantauan gerakan teknologi spesifik lokasi

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

24. Pengembangan sistim informasi kewaspadaan pangan dan gizi

√

√

√

√

√

25. Pemetaan penanggulangan kerawanan pangan serta koordinasi pengelolaan mutu dan keamanan pangan 26. Pemetaan dan identifikasi potensi sumberdaya dan produk bahan pangan dan inventarisasi permasalahannya

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√


38

B.Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rencana Kerja Operasional 1. Koordinasi perencanaan secara partisipatif

2009 √

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah dalam rangka peningkatan dan pengembangan ketahanan pangan

2010 √

2011 √

2012 √

2013 √

√

√

√

√

3. Koordinasi pengumpulan dan pengolahan data informasi ketahanan pangan

√

√

√

√

√

4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan

√

√

√

√

√

5. Penyusunan rencana teknis ketahanan pangan

√

√

√

√

√

6. Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan pangan

√

√

√

√

√

7. Pengembangan sumber daya manusia perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pangan

√

√

√

√

√

8. Penyusunan pedoman umum, norma dan standar pengadaan pengelolaan dan distribusi pangan

√

√

√

√

√

9. Penyebarluasan data dan informasi ketahanan pangan

√

√

√

√

√

10. Perumusan alternatif kebijakan pengembangan ketersediaan pangan

√

√

√

√

√

11. Pemberdayaan aparat Pemerintah dalam pengembangan ketersediaan, distribusi, keamanan dan konumsi pangan

√

√

√

√

√

12. Pengembangan model kelembagaan cadangan pangan

√

√

√

√

√

13. Pengkajian sistem informasi pasasr 14. Pengkajian sistem distribusi pangan

√ √

√ √

√ √

√ √

√ √

15. Koordinasi pengembangan pasca panen

√

√

√

√

√

16. Sosialisasi dengan cara konsultatif maupun publikatif tentang pengembangan makanan tradisional masyarakat

√

√

√

√

√

17. Peningkatan peran swasta, asosiasi organisasi, Perguruan Tinggi dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengembangan pengolahan pangan

√

√

√

√

√

18. Koordinasi penyediaan saprodi dan modal, pelayanan alsintan dan optimalisasi lahan

√

√

√

√

√

19. Pengembangan sistim informasi kewaspadaan pangan dan gizi

√

√

√

√

√

20. Pemetaan penanggulangan kerawanan pangan serta koordinasi pengelolaan mutu dan keamanan pangan

√

√

√

√

√


39

D. Indikator Kinerja Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program kerja indikator kinerja yang digunakan adalah :

NO 1 A 1

2

ASPEK KEGIATAN 2 MANAJEMEN Koordinasi perencanaan tugas dan anggaran

Peningkatan kerja sama dalam negeri dan luar negeri

3

INDIKATOR KINERJA 4

Tersusunnya rencana kegiatan ketahanan pangan

Tersusunnya program kerja dukungan

-

Terjalinnya kerja sama yang efektif dlm pengembangan Ketahanan Pangan

Tumbuhnya forum kerja sama antar instansi terkait

Dokumen kerja

Terwujudnya kerja sama teknis dengan Luar negeri dlm KP Terwujudnya data yang akurat

Data informasi

Terciptanya aparat dengan etos kerja tinggi

Pelayanan intern Badan BKP

Tertibnya peraturan dan perundangan

Peraturanperaturan KP

Setda, lembaga hukum, DPR

Laporan

DISKOMINFO -PDE, BPS, Setda, Inspektorat

SASARAN

3

Penyediaan data dan pelaporan

Tersajinya informasi

4

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan

Terpenuhinya kebutuhan program kerja

5

Penanganan aspek ortala dan humas

Terciptanya kondisi KP yang kondusif

hukum,

data

dan

sarana aparat

OUTPUT 5

dan

INSTANSI TERKAIT 6 DJA, Pemprov Pemda Kab/Kota Bappeda Balitbang Deptan Deptan Deplu Pemda Prov Pemda Kab/kota

Bappeda, DISKOMINFO -PDE, BPS Sistem BKN

Tersebarnya informasi KP

6

Analisis dan evaluasi program


Adanya perbaikan dan menyempurnaan program serta tanggapan hasil pengawasan

Meningkatnya mutu program dan pengembanganny a serta terciptanya keakuratan hasil pengawasan

40

B 1

PENGEMBANGAN KETERSEDIAAN PANGAN Pengkajian neraca pangan Tersedianya data strategi ketersediaan pangan dan peta potensi pangan nabati dan hewanii

2

Pemantauan produksi ekspor/impor dan stok pangan

3

Perumusan Pengembangan kelembagaan pangan

Tercapainya kesepakatan untuk memecahkan masalah ketersediaan pangan strategi

Data, peta dan informasi (food outlook)

DISKOMINF O-PDE, BPS, Dinas Lingkup Pertanian, DISHUB

Tersedianya data perkembangan ketersediaan pangan

Terinformasikann ya secara reguler data kondisi ketersediaan pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan

Data informasi

dan

Dinas Perindag, Bulog, Dinas lingkup Pertanian

dan model cadangan

Terwujudnya dan Tumbuhnya model lembaga cadangan pangan spesifik

Terumuskannya model kelembagaan cadangan pangan spesifik lokasi

Model dan pola pengembangan kelembagaan cadangan pangan spesifik lokasi

Bulog, Dinas lingkup Pertanian, Balitbang

4

Perumusan alternatif kebijakan pengembangan ketersediaan pangan

Tersusunnya kebijakan pangan tingkat rumah tangga daerah dan nasional

Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan kegiatan antar instansi terkait

Alternatif kebijakan pengembangan ketersediaan pangan

5

Pemberdayaan aparat dalam pengembangan ketersediaan pangan

Meningkatnya kemampuan SDM aparat dlm menganalisis dan merumuskan kegiatan pengembangan ketersediaan pangan

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran aparat

Keberdayaan aparat

Dinas Perindag, Bulog, BPS, Dinas lingkup Pertanian, Dishub, Bappeda Badan Kepegawaian , Pemprov. Pemda Kab/Kota


41

C 1

PENGEMBANGAN DISTRIBUSI PANGAN Pengakajian sistem harga Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dan kualitas data distribusi pangan strategis

2

Pengkajian sistem pangan strategis

distribusi

3

Tersusunnya data dan sistem informasi harga dan pasar pangan strategis baik lokal, regional, nasional maupun internasional

Data dan informasi serta rumusan kebijakan

DISKOMINF O-PDE, BPS, Dinas Perindag, Dishub

Ditetapkannya kebijakan yang kondusif bagi peningkatan efisiensi sistem distribusi dan perdagangan pangan strategi

Tersusunnya sistem distribusi yang efisiensi dan efektif, baik domestik maupun internasional

Hasil analisis rumusan kebijakan

DISKOMINF O-PDE, BPS, Dinas Perindag, Dinas lingkup pertanian

Pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis

Terwujudnya sistem pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis di pasar domestik

Tersusunnya model sistem pemantauan dan evaluasi harga pangan strategis

Hasil analisis rumusan kebijakan

Dinas Perindag, Bulog, Dinas lingkup pertanian

4

Pengembangan sistem tunda jual komoditas pangan strategis

Meningkatnya peran serta masyarakat dlm pengembangan kelembagaan distribusi dan stabilisasi harga pangan

Meningkatnya kemampuan masyarakat dlm mengelola distribusi pangan startegis

Model pengembangan rumusan kebijakan

Dinas Perindag, Bulog, Pemprov, PEMDA Kab/Kota

5

Pengembangan pasca panen

Ditetapkannya model kelembagaan pasca panen yang mampu meningkatkan harga pangan

Tersusunnya pola pengembangan kelembagaan pasca panen

Model pengembangan

Dinas Perindag, Pemprov, PEMDA Kab/Kota, Dinas lingkup pertanian

kelembagaan


42

D 1

PENGEMBANGAN KONSUMSI PANGAN Pengkajian dan analisis pola Mengetahui seberapa jauh konsumsi pangan berdasarkan pola konsumsi Masyarakat NBM dan PPH berdasarkan NBM dan PPH

2

Pengakajian dan pengembangan sumberdaya bahan pangan lokal dan makanan tradisional

3

Teridentifikasin ya pola konsumsi pangan wilayah termasuk Kabupaten dan Kota

Data informasi

dan

DISKOMINF O-PDE, BPS, Dinas Kesehatan, Balitbang

Mengetahui seberapa jauh pangan lokal dan makanan tradisional

Teridentifikasi pangan lokal dan makanan tradisional

Data informasi

dan

Pengembangan kemitraan industri pengolahan pangan

Meningkatkan kemitraan industri pangan skala RT

Meningkatnya citra dan kelestarian makanan tradisional melalui industri RT

-

DISKOMINF O-PDE, BPS, Dinas Kesehatan, Balitbang, Dinas lingkup pertanian Dinas Perindag, Pemprov, PEMDA Kab/Kota

4

Pemberdayaan masyarakat dlm penganekaragaman pangan

Meningkatkan diversivikasi

Meningkatnya pemanfaatan pangan non beras

Keberdayaan dan kemandirian masyarakat

5

Kampanye gerakan penganekaragaman pangan, makanan tertentu ACMI

Mengurangi konsumsi beras dan penganekaragaman pangan

Menurunnya konsumsi beras

Keberdayaan dan kemandirian masyarakat


Pemprov, PEMDA Kab/Kota, Badan informasi Pemprov, PEMDA Kab/Kota, Badan Informasi

43

E 1

PEMBERDAYAAN KETAHANAN MASYARAKAT Koordinasi perencanaan, Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian peningkatan produksi program peningkatan produksi pangan pangan

2

Pemberdayaan petani pelaksanaan usaha tani

3

Pemberdayaan petani dlm penyediaan saranan, modal dan teknologi

4

Meningkatnya koordinasi dlm peningkatan produksi pangan

Kekokohan dan efektifitas koordinasi

Meningkatnya produktifitas usaha tani

Model pengembangan

Menyediakan kebutuhan sarana produksi, modal dan teknologi

Tersedianya sarana produksi, modal dan teknologi ditingkat petani

Kemandirian petani

Pertumbuhan motivasi dan partisipasi dlm peningkatan efisiensi usaha

Meningkatkan kinerja usaha tani pangan nabati dan hewanii

Meningkatnya keuntungan usaha tani

Kemandirian petani

5

Pemberian penghargaan ketahanan pangan

Meningkatkan motivasi KP

Penghargaan

Pemprov, PEMDA Kab/Kota

6

Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat untuk menunjang ketahann pangan masyarakat

Memberikan penghargaan kpd Propinsi/kabupaten/Kota dan masyarakat pertanian Meningkatkan kemandirian masyarakat dlm menunjang KP

Meningkatnya koordinasi dlm upaya peningkatan produksi pangan


Balitbang, Perguruan Tinggi

7

Pemasyarakatan pangan menuju pangan

Menyediakan pangan bagi masyarakat

Meingkatnya partisipasi masyarakat

Kemandirian petani

Pemprov, PEMDA Kab/Kota, LSM, Bulog, Dinas lingkup pertanian

dlm

lumbung ketahanan


Mengembangkan usaha tani

Pola

Pemprov, PEMDA Kab/Kota, Dinas lingkup pertanian, Dinas Kimpraswil, Perbankan, PT.PUSRI, PT. Pertani Dinas lingkup pertanian, PEMDA Kab/Kota, Swasta Pemprov, PEMDA Kab/Kota, Swasta, Perbankan, Balitbang, Deptan Swasta, LSM

44

F 1

PEMBERDAYAAN KEWASPADAAN PANGAN Pengembangan sistem informasi Membangun sistem kewaspadaan pangan jaringan berbasis WEB

2

Pengakajian pengembangan SKPG

3

Pengkajian dan penanggulangan pangan

4

Pengembangan pola perlindungan konsumen atas mutu dan kerawanan pangan

5

Tersedianya data dan informasi yang cepat dan akurat

Data dan peta serta informasi aktual

Pemprov, PEMDA Kab/Kota, BPS, Diskes, Badan Informasi

Mengidentifikasikan pelaksanaan SKPG didaerah

Terselenggaran ya kegiatan SKPG

Data informasi

Memberikan dalam intervensi

Tersedianya data dan informasi akurat


Mengembankan pola perlindungan kerawanan pangan

Terselenggaran ya upayaupaya mengatasi kerawanan pangan

Kemandirian masyarakat/pet ani

Pemprov, Pemda Kab/kota, Diskes, Balitbang Pemprov, Pemda Kab/kota, Diskes, Balitbang, Bulog Dinas kesehatan, Bulog, Pemda Prop

Pemberdayaan aparat daerah dalam kewaspadaan pangan

Meningkatkan SDM aparat

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat

Keberdayaan aparat

Badan Kepegawaian

6

Pemberdayaan masyarakat dalam kewaspadaan pangan

Meningkatkan kemandirian masyarakat dlm kewaspadaan pangan

Teratasinya rawan pangan di masyarakat

Kemandirian masyarakat

7

Pengembangan sistem jaminan mutu produk pangan skala RT

Meningkatkan kemampuan produsen pangan skala RT dlm memenuhi mutu

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan produsen pangan skala RT

Kemandirian masyarakat

LSM, swasta, Badan informasi, Badan daya & Lidmas Dinas Perindag, Dinas lingkup Pertanian

8

Penumbuhan Pola kemitraan dlm ketahanan pangan

Menyehatkan usaha tani

kinerja

Meningkatnya keuntungan usaha tani

Kemandirian petani

Dinas lingkup Deptan, swasta, LSM

9

Penyebar luasan data dan informasi produksi pangan, penganeka ragaman dan konsumsi pangan

Meningkatkan pemahaman tentang ketahanan pangan

Meningkatnya layanan informasi

10

Pemantapan koordinasi penumbuhan motivasi dan partisipasi masyarakat rawan pangan

Meningkatkan penumbuhan masyarakat

Meningkatkan koordinasi penumbuhan motivasi

Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang ketahanan pangan Kekokohan dan efektifitas koordinasi

Pemda Prop. Pemda Kab/Kota, BPS, Media massa & elktronik, LSM, Badan informasi Pemprov, Pemda Kab/Kota, LSM

dan

koordinasi kerawanan


informasi penetapan

koordinasi motivasi

dan

45

KATA PENGANTAR. Pekanbaru, Mei 2009 KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI RIAU. Drs. H. SYAHRIL HERYANTO Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents