KATA PENGANTAR. Kebumen, 16 Juni Drs. H. MASKHEMI, M.Pd Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 dapat tersusun. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen adalah merupakan prioritas Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan yang perlu mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat pada seluruh proses pengelolaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pengawasan sampai dengan keberlangsungan pembangunan. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 belum sempurna, oleh karena itu mohon kiranya saran atau masukan guna perbaikan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di tahun yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak yang membantu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini, kami menyampaikan terimah kasih atas bantuannya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen guna pelaksanaan program dan kegiatan dimasa mendatang. Kebumen, 16 Juni 2015 PLT. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN Staf Ahli Bupati

Drs. H. MASKHEMI, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19620719 198703 1 006

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen tahunan perencanaan yang harus disusun oleh satuan kerja perangkat daerah dan merupakan bagian dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disusun untuk satu tahun. Rencana kerja ini merupakan perencanaan yang disusun oleh Badan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pagu indikatif yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; Tupoksi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, Sebagaimana Peratutan Bupati Kebumen No. 151 Tahun 2011 tugas pokok, fungsi dan Tata kerja Badan PPKB adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi: a. pelaksanaan perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program bidang pemberdayaan perempuan,perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;; c. pelaksanaan penguatan kelembagaan, organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender; d. pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak; e. pelaksanaan penyusunan data dan informasi gender; f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukatif di bidang Pemberdayaan Perempuan, pengarusutaman gender, perlindungan anak, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera g. pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pengawasan pembinaan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera;

3

h.

pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, pengawasan, pelatihan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; i. pengkoordinasian kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak; Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera; B. Visi dan Misi Sehubungan dengan kaidah peralihan sebelum ditetapkan Renstra tahun 2015-2020, maka Visi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen masih mengacu pada Renstra sebelumnya. 1. Visi “Menjadi Lembaga Terdepan Dalam Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Serta Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera” 2. Misi 1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2. Meningkatkan kesetaraan gender, pencegahan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak 3. Meningkatkan implementasi Kabupaten Layak Anak 4. Mengendalikan angka kelahiran menuju penduduk tumbuh seimbang. 5. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan pendapatan PUS Pra KS peserta KB dan bina-bina keluarga C. Kebijakan Capaian Indek Pembangunan Gender Kabupaten Kebumen menurut data statistik masih rendah, target ini pada BPPKB, namun variable atau indikator-indikator penentunya merupakan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lain, yaitu Dinas Kesehatan untuk Usia Harapan Hidup dan tingkat kematian Ibu. Dinas Pendikan, Pemuda dan Olah Raga untuk angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pendapatan perkapitan perempuan. Upaya-upaya dan koordinasi sudah dilakukan, sampai dengan berakhirnya RPJM Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menetapkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka perwujudan masyarakat yang berkualitas antara lain : Misi Pertama : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan meliputi: a. peningkatan kualitas hidup perempuan melalui penurunan angka kematian ibu, peningkatan kesehatan perempuan, peningkatan pendidikan bagi perempuan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pelaksanaan pengarusutamaan genderr di bidang pembangunan serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

4

b. revitalisasi Gerakan saying ibu dan bayi c. sistem perlindungan bagi korban tindak pidana perdagangan orang serta penguatan kelompok kerja bina keluarga (TKI) Misi Kedua: Meningkatkan kesetaraan gender, pencegahan dan pendampingan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi: a. penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan anak b. penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender dan anak serta pemberian layanan lanjutan sesuai kebutuhan bagi saksi, korban maupun pelaku korban kekerasan berbasis gender c. penguatan kelembagaan forum anak, kelompok perlindungan anak desa/kelurahan KPAD/K) Misi Ketiga: Meningkatkan implementasi Kabupaten Layak Anak meliputi: a. peningkatan sumber daya manusia anggota gugus tugas b. peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pemenuhan hak anak melalui radio komunikasi dalam rangka Kota Layak Anak Misi Keempat: Mengendalikan angka kelahiran menuju penduduk tumbuh seimbang, meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan pendapatan PUS Pra KS peserta KB dan bina-bina keluarga meliputi: a. mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan penggalangan melalui kualitas pelayanan keluarga berencana b. pengendalian pasangan usia subur (PUS) untuk menjadi peserta keluarga berencana c. meningkatkan kesejahteraan pra KS dan KS I untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga melalui kelompok UPPKS. RPJMD 2010-2015 sudah berakhir, maka penyusunan Rencana Kerja dengan melihat review hasil evaluasi renja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana tahun lalu dan juga melihat isuisu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, kemudian merumuskan tujuan dan sasaran, serta perumusan kegiatan prioritas dan melihat penelaahan dari usulan kegiatan masyarakat dan sinkronisasi kebijakan nasional/provinsi, Musrenbang Kecamatan dan Desa, setelah dilaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah. D. Landasan Hukum Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tenhtang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025; 19. Peratutan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Peratutaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

6

Kabupaten Kebumen Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; E.

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 untuk membuat dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat daerah periode1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

F.

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Visi Misi C. Kebijakan D. Landasan Hukum E. Maksud Tujuan F. Sistematika Penulisan BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah B. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah C. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kebumen

BAB III.

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN A. Telaah terhadap kebijakan nasional B. Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Hasil Entry melalui Simper) Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (Bantuan Keuangan) Berita Acara, Notulen dan Daftar Hadir Forum SKPD Tahun 2015.

7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu (tahun 2014) antara lain : Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Bidang PP, PA dan Bidang Keluarga Berencana tahun 2014: SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No Indikator SPM Capaian 2014 1 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 100% mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (100% ) 2 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 100% mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (100% ) 3 Cakupan layanan tehabilitasi sosial yang diberikan oleh 100% petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% ) 4 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh 100% petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (75% ) 5 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan 100% sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (80% ) 6 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang 100% mendapatkan layanan bantuan hukum (50% ) 7 8

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (50% ) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (100% )

100% 100%

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana: 1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 Tahun (SPM 3,5% ) tercapai (1,28% ) 2. Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (SPM 65% ) tercapai (78% ) 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need) (SPM5% ) belum tercapai masih 11,54%

8

4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (SPM70% ) tercapai (76% ) 5. Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendpatan keluarga sejahtera (UPPKS) ber KB (SPM87% ) tercapai (83,78% ) 6. Rasio petugas lapangan keluarga berencana /penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1(satu) petugas disetiap 2(dua) desa/kelurahan, belum tercapai, saat ini 1 petugas 7 desa. Hal ini karena tidak ada penambahan PNS PKB/PLKB. 7. Rasio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan, tercukupi yaitu ada 460 PPKBD dan 2136 Sub PPKBD untuk tingkat RW. 8. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun. Belum tercapai. Sampai saat ini BKKBN Pusat masih memenuhi Alkon yang dibutuhkan Kabupaten/Kota. Plafon penyusunan APBD belum memungkinkan untuk menganggarkan Alkon. Kami sampaikan kebutuhan 30% Alkon setahun lebih dari 1,3 Milyar. 9. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun, tercukupi, setiap tahun diadakan pemutakhiran data keluarga. Beberapa kegiatan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen telah mengantarkan pemerintah Kabupaten Kebumen meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Anugerah ini diberikan kepada kabupaten yang memiliki komitmen terhadap upaya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kegiatan lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat dilakukan dengan Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pembentukan Kelompok Perlindungan Anak dan Perempuan Kelurahan. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi para petugas penanganan korban kekerasan berbasis gender, maka telah dilaksanakan Pelatihan Paralegal, Monitoring Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA tingkat kecamatan, dan Penguatan Kapasitas bagi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan KARTIKA dan Tim Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA kecamatan se-Kabupaten Kebumen. Arah pembangunan urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB bagi masyarakat serta meningkatkan jejaring kerja melalui pembangunan bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program KB melalui, pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Jumlah peserta KB aktif di Kab. Kebumen dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam ber KB cukup tinggi. Pada tahun 2014 jumlah peserta Keluarga Berencana aktif mencapai 155.799 akseptor atau 74,36 % (tujuh puluh sembilan koma empat puluh dua persen) dari pasangan usia subur (

9

PUS) sebanyak 209.502 dan peserta KB baru sebanyak 27.550 dari Perkiran Permintaan Masyarakat 34.271 atau 80,39% (delapan puluh koma tiga puluh sembilan persen), peningkatan tersebut tidak lepas dari dukungan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan program KB dengan makin meningkatnya kuantitas dan kualitas kader KB dan kelompok ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Evaluasi Rencana Kerja tahun 2014 NO

Program/Kegiatan

Output

Capaian

I.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat

100%

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan PPKB Kab. Kebumen

100%

3.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional BPPKB

100%

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya kebutuhan jasa Administrasi Keuangan

100%

5

Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya kebutuhan untuk Jasa Kebersihan Kantor

100%

6

Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik

100%

7

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

100%

8

Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100%

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan alat penerangan kantor

100%

10

NO

Program/Kegiatan

Output

Capaian

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

100%

11

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

100%

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas ke luar daerah umtuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

100%

13

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Perjalanan dinas ke luar daerah umtuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

100%

II

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya kebutuhan mebeleur

100%

2

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya sarana dan praaarana peralatan kantor

100%

3

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor terlaksana

100%

4

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Terpeliharanya pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

100%

III.

Keluaga Berencana

1

Pelayanan KIE

Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi KB pada 26 Kecamatan

100%

2

Pembinaan Petugas Keluarga Berencana

Termotivasinya kader PPKBD 460 orang dan Sub PPKBD 2.135 orang dan petugas pencatatan 62 orang

100%

11

NO

Program/Kegiatan

Output

Capaian

pelayanan KB. 3

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

IV

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, perempuan dan anak

V

Penataan Administrasi Kependudukan

1

Pengembangan data base kependudukan

VI

Pengembangan data/informasi

1

Penyusunan dan Pengumpulan data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen

VII

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2)

Pembangunan gedung balai penyuluhan KB 6 (enam) unit, BKB KIT 47 paket dan PLKB KIT 61 paket

100%

Terlaksananya sosialisasi PPRG bagi aparat perencana SKPD 40 orang, 30 orang tim ARG, focal point PUG 40 orang

100%

Terlaksananya pendataan keluarga dan pemutakhiran data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaan KB untuk 26 Kecamatan

100%

Tersusunnya dokumen forum SKPD, Renja SKPD dan Lakip SKPD

100%

Terfasilitasinya tim P2TP2A 40 orang dan 26 PPT kecamatan, tersosialisasinya kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan P2TP2A melalui media cetak dan eloktronik sebanyak 4

100%

12

NO

Program/Kegiatan

Output

Capaian

kali siaran radio.

2

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Terfasilitasinya forum anak di 10 Kecamatan dan pemahaman tentang sistem perlindungan anak dan terpenuhinya hak-hak anak

100%

3

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Terbentuknya 14 KPAD di tingkat Kecamatan, fasilitasi 10 KPAD dan tersosialisasinya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu hak-hak anak.

100%

4

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

Tersedianya buku data pilah gender 30 buku

100%

VIII

Pelayanan Kontrasepsi

1

Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Termotifasinya peserta KB melalui Manunggal KB-Kes 4 kali kegiatan bekerja sama dengan TNI, Polri, PKK dan Kesehatan

100%

IX

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Terbentuknya GSIB 1 kelompok dan terfasilitasinya satgas GSIB 104 orang.

100%

2

Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Terlaksananya pelatihan (TOT)bagi penegak Hukum, tenaga pengaduan PPT Kartika Kecamatan 87 orang bagi pendampingan korban KDRT berbasis gender

100%

X

Peningkatan peran perempuan di perdesaan

100%

13

NO

Program/Kegiatan Pembinaan PKK

XI

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Penyusun rencana Pembinaan Karier PNS

XII

Penyiapan Tenaga Pendamping Keluarga Bina Keluarga

1

Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Kelarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga

XIII

Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

1

Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil,dan Menengah diperdesaan

Output

Capaian

Terfasilitasinya kegiatan PKK di 26 tingkat kecamatan dan 1 tingkat Kabupaten

100%

Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB sebanyak 71 orang

100%

Meningkatnya kapasitas dan pengetahuan pengelola dan kader

100%

tribina

Terfasilitasinya kelompok UPPKS serta pemasaran produk UPPKS keluarga pra sejahtera dan KS I

100%

Kenaikan Gender Development Index (GDI)*) diperkirakan Indeks Pembangunan Gender tidak akan tercapai pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2015 disebabkan: 1. angka melek huruf dan rata rata lama sekolah, sulit di rubah dalam waktu singkat, karna perbandingannya adalah jumlah seluruh penduduk. Pada anak usia sekola dan usia produktif yang masih muda , angkanya relative tinggi . Tetapi pada usia yang lebih lanjut relative lebih sulit di naikan, karna minatnya belajar yang rendah pada proses pembelajaran lebih sulit pada usia lanjut. 2. sumbangan Pendapatan Perempuan yang rendah, hal ini antara lain karena adanya selisih pengupahan pada perempuan yang di dasarkan pada jumlah suatu yang di hasilkan laki laki. Pendapatan perempuan yang bekerja pada sektor informal atau kerja sampingan di mungkinkan tidak tercatat kerja karena dianggap kurang dari jam kerja standar orang bekerja, atau juga dampak dari sikap tertutup dan merendah pada masarakat, sehingga ketika dilakukan survei, cenderung tidak mengungkapkan penghasilan yang sesunguhnya tetapi “sekedar untuk menutup kebutuhan dapur” . Atau ketika di hitung jumlah pengeluaran konsumsi, maka bisa hanya di jawab biasa “makan dengan kluban/sambal”. Kemungkinan survey hanya mencatat saja dengan tidak berusaha menggali informasi yang sebenarnya 3. sedangkan terhadap angka harapan hidup pada perempuan lebih tinggi dari angka harapan hidup laki laki .

14

Berbagai strategi akan di tempuh oleh Pemkab Kebumen untuk meningkatkan Index pembangunan Gender (IPG) diantaranya adalah Pemetaan/Analisa Situasi ,mencari data-data Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni/Angka Putus Sekolah yang masih rendah, melakukan kejar paket A/B dan C, melakukan program-program pemberdayaan untuk meningkatkan kewirausahaan dan pendapatan perempuan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya upaya-upaya koordinasi dengan lintas sektoral guna menyatukan persepsi untuk mencapai target kinerja. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Kebumen dengan melihat Indek Pembangunan Manusia , Gender Development Index/Indek Pembangunan Gender dan Gender Empowerment Measure/Indek Pemberdayaan Gender 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Target 2015

Indek Pembang unan Manusia

69,07

69,87

71,66

71,12

71,62

71,86

72,25

72,48

72,62

Gender Developm ent Index / Indek Pembang unan Gender

55,31

55,52

55,69

56,59

56,69

57,59

58,36

58,86

58,94

Gender Empower ment Measure

58,38

58,38

59,04

63,18

65,63

64,97

67,03

68,00

68,50

Angka Kekerasan Berbasis Gender dan Anak a. Angka Kekerasan Berdasarkan Usia 2014

Target 2015

61

38

50

35

71

84

70

86

132

122

120

2012

2013

2014

Target 2015

2008

2009

2010

2011

2012 2013

Dewasa

49

52

55

50

51

Anak

44

34

33

44

Jumlah

93

86

88

94

b. Angka Kekerasan berdasarkan jenis kelamin 2008 Laki-laki Perempuan

2009

2010

2011

3

2

6

7

13

26

34

26

90

84

82

87

73

106

88

94

15

Jumlah

93

86

88

94

86

132

122

120

c. Data Pasangan Usia Subur, Un Met Need dan Anggaran Alat kontrasepsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten tahun 2008 s/d 2014 dan target 2015

Pasangan Usia Subur

2008

2009

207.722

210.327

2010

2011

2012

2013

2014 Target 2015

212.946

213.911

213.523 212.291 209.502 208.416

Un met need

14,71%

13,68%

14,41%

13,25 %

12,29%

11,90%

11,54%

11,17%

Implant

29.408

30.963

31.022

32.303

34.478

37.728

37.676

37.879

Medis Operasi Wanita

6.704

6.279

6.036

5.841

5.891

5.791

5.203

5.372

Medis Operasi Pria

1.450

1.355

1.190

1.073

898

859

662

714

16 Tabel T.VI.C. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Kebumen Realisasi Capaian Tahun ke

Target Renstra SKPD Tahun ke No.

Indikator *)

SPM/ Standar Nasional

IKK (PP.6/08)

(4)

(1)

(2)

(3)

I

Tercapainya Indikator Gender Development Index (GDI) Gender Empowerment Measure (GEM)

45%

1

2

3

4

5

6 7

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Cakupan layanan tehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Tahun 2014 (tahun-2) (5)

Tahun 2015 (tahun-1)

Tahun 2016 (tahun n)

Tahun 2017 (tahun n+1)



Proyeksi Tahun 2016 (tahun n)


(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

(13)

58,86%

59,36%

59,86%

60,36%

56,86%

57,13%

57,46%

57,72%

68,00%

68,50%

69,00%

69,50%

67,03%

67,35%

67,64%

67,83%

100%

100%

40%

55%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

45%

60%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

45%

75%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

75%

95%

55%

70%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

80%

90%

45%

55%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

35%

55%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

45%

60%

85%

85%

100%

100%

100%

100%

Catatan Penting

(14)

17 Realisasi Capaian Tahun ke

Target Renstra SKPD Tahun ke No.

Indikator *)

SPM/ Standar Nasional

IKK (PP.6/08)

(1)

(2)

(3)

(4)

8

Cakupan layanan reintegrasi sosial perempuan dan anak korban kekerasan

Proyeksi








(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

Tahun 2017 (tahun n+1) (13)

(14)

bagi 100%

100%

50%

65%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

70%

90%

50%

60%

70%

70%

84,95%

85,00% .

85,50% .

86,00% .

87%

90%

50%

82%

85%

85%

83,78%

84,00%

84,50%

85.00%

Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun

3,5%

1%

1,05%

1,21%

1,28%

1,28%

1,28%

1,20%

1,20%

1,20%

12

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB Aktif

65%

77%

76%

76,50%

77%

77%

73,51%

76,50%

77%

77%

13

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need)

5%

5%

13%

12,00%

8,00%

7,500%

11,64%

11%

10%

9%

14

Ratio Pembina KB (PPKBD) 1 petugas setiap Desa/Kelurahan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15

Ratio Petugas Lapangan KB (penyuluh KB) satu penyuluh KB membina desa

2 desa

2 desa

4 desa

6 desa

6 desa

5 desa

6,9 desa

7 desa

7 desa

7 desa

16

Cakupan penyediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi masyarakat

dan obat permintaan

30%

30%

5%

10%

15%

20%

0,00%

1%

1,2%

1,5%

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa

80%

90%

60%

65%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

9

10

11

17

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang KB

Catatan Penting

18 Tabel 2 PENCAPAIAN TARGET RPJM 2010-2015

Target 2015

Target Capaian Kinerja RPJMD 2010-2015

Keterangan (Evaluasi Tahun Ketiga RPJMD

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2,84 (60,43)

2,82 (60,43

10 (66,78)

10 (66,50)

■

BPPKB

71,86

71,95

72,15

75,92

75,75

●

65,63

64,97

65,10

65,35

70,85

70,45

●

49 kasus

99 kasus

61 kasus

150 kasus

50 kasus

150 kasus

▲

44 kasus

89 kasus

71 kasus

85 kasus

70 kasus

85 kasus

●

0%

50%

100%

100%

100%

100%

▲

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

Realisasi Kinerja Tahun 2011



Target RKPD Tahun 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

0,49 (56,69)

1* (57,59)

71,62

Kenaikan Gender Development Index (GDI)*) Index Pembanguna Manusia (IPM) Gender Empowerment Measure (GEM)

2

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Penangan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan Penangan kasus tindak kekerasan terhadap anak Tersusunnya regulasi daerah tentang system perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat

Keterangan:

● ▲ ■

: sudah tercapai : akan tercapai : perlu upaya keras

SKPD Penanggung Jawam

BPPKB

19 Tabel: T.VI.C.5 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BPPKB s/d Tahun Berjalan (2015) Kabupaten Kebumen Nama SKPD : Badan Pembedayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

2 SKPD: BPPKB KABUPATEN KEBUMEN

1.12

Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan (output)

Target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 20102015

Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2013 (tahun n-3)

4

5

3

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2014 (tahun lalu/n-2)

Target

Realisasi

6

7

Tingkat Realisasi (%)

Target program/ kegiatan Renja SKPD tahun berjalan ( 2015)

8 = (7/6)

9

Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi capaian


10 =(5+7+9)*

11 = (10/4)*

BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG

1.12

1.12.01

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

1.12.01

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terkirimnya surat-surat dinas

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelancaran pelayanan publik

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua) 150 unit dan kendaraan dinas roda 4 (empat) 5 unit

%

100%

100

%

100%

1.12

1.12.01

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jasa administrasi keuangan terpenuhi

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Peralatan kebersihan kantor tersedia

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Peralatan kerja dapat dioptimalkan dengan baik

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya alat tulis kantor

%

100%

100

%

100%

1.12

1.12.01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan terpenuhi

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

12

Alat-alat penerangan tersedia

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

15

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan perundang-undangan

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

1.12

1.12.01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu tersedia

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

100

100

%

%

100

100

%

%

100

100

%

%

100

100

%

%

100

100

12

20


Kode

1.12

1 1.12.01

01

18

1.12

1.12.01

01

20

1.12

1.12.01

02

2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


3 Perjalanan dinas luar daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana Perjalanan dinas dalam daerah untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana



4

5


Realisasi

Target

6

7



60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

8 = (7/6) 100%

9

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

12

bulan

bulan


10 =(5+7+9)* 12 bulan

12

Tingkat Realisas i (%) 11 = (10/4)* 100%

bulan

100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.12

1.12.01

02

10

Pengadaan Mebeleur

Tersedianya kursi rapat UPTB dan rak arsip

100

%

100

%

100

%

100

%

100%

100

%

100

%

100%

1.12

1.12.01

02

11

%

100

%

100

%

100

%

100%

100

%

100

%

100%

1.12.01

02

22

Tersedianya LCD, Handycam dan Kamera Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksana

100

1.12

Pengadaan sarana dan prasarana kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.12

1.12.01

02

29

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Terepenuhinya pemeliharaan meja,kursi dan alamari arsip

01

12

18

01

11

18

1.12

1.12.01

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

Organisasi

100%

Orgnisasi

100%

Program Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 01

15

Pembinaan Organisasi Perempuan

Advokasi dan Penguatan jejaring PUG organisasi perempuan

60 Organisasi

10

Organisasi

17 Organisasi

17

1.12.01

15

02

Pelayanan KIE

Masyarakat memahami program KB

460

Desa

170

desa

1.12

1.12.01

15

07


Termotivasinya PPKBD dan Sub. PPKBD dan petugas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB dalam meningkatkan kualitas pelayanan KB

460

PPKBD

460

PPKBD

460

PPKBD

460

2.145

Sub PPKBD

2.145

Sub PPKBD

2.145

Sub PPKBD

2.145

1.12.01

15

60

Program Keluarga Berencana

1.12

1.12

33 Orgnisasi

08

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB

Tersedianya alat Kesehatan dan pembangunan gedung balai penyuluhan KB

26

unit

11

unit

80

8

desa

unit

80

8

desa

100%

70

PPKBD

100%

460

PPKBD

100%

2.145

Sub PPKBD

100%

7

Sub PPKBD

unit

desa

unit

70

desa

100%

460

PPKBD

100%

2.145

Sub PPKBD

100%

unit

100%

7

12

21

Kode

1.11

1.11

1.06 1.06

1.11

1 1.12.01

1.12.01

1.12.01 1.12.01

1.12.01


2 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

15

15

03

15 15

Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



3

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi tentang PUG - Roadshow dan Bintak PPRG Rapetrda PUG, Perda PUG dan legislasiny - KIE tentang PUG: Leaflet stiker , poster, spanduk, lingkar wicara tentang KKG - Anugra Parahita Ekapraya Utama


4

150


Target

5

kl

80

Realisasi

6

kl

25

7

kl

25



Catatan Realisasi capaian

8 = (7/6)

kl

Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2015 (tahun berjalan/n-1)

9

100%

20

100%

3

10 =(5+7+9)*

Tingkat Realisas i (%) 11 = (10/4)*

kl

20

kl

83%

dokume n

12

dokumen

75%

Program pengembangan data/informasi 02

16

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya dokumen forum SKPD, Renja SKPD, Lakip SKPD dan Renstra SKPD

16

dokume n

6

dokumen

3

dokume n

3 dokume n

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11

1.12.01

16

02

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Terfasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu KARTIKA , Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Trafficking dan terfsasilitasinya Anak Berhadapan Hukum (ABH)

1.11

1.12.01

16

06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

Terfasilitasinya KPAD kecamatan, Kabupaten, pembentukan KPAD di tingkat Kecamatan dan tercapainya target Kabupaten Layak Anak

1 SP 150 KKBGA ABH, Trafiking

460

kpad


69

kpad


69

kpad


69

kpad

100%

100%


460

kpad


100%

460

15%

kpad

12

22

Kode


1.22

1.22

10

1.22

1.22

10

1.12

1.12.01

17

1.12

1.12

1.12.01

1.12.01

17

05

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan


Target

Realisasi




Tingkat Realisas i (%)

Terlaksanaanya pengembangan kelompok Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kebumen dan terfasilitasinya produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan pelatihan pemasaran produk UPPKS

560

klp

325

klp

110

klp

110

klp

100%

75

klp

75

klp

91%

105.5 29

org

64.750

org

10.980

org

10.980

org

100%

9.529

org

90.529

org

85%

Program pelayanan kontrasepsi 02

17

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah/revitalisasi GSIB

1.12.01

17

01

1.12

1.12.01

17

02

Pelatihan bagi pelatih ( TOT ), SDM , pelayanan dan pedampingan bagi lrban KDRT

1.12

1.12.01

17

08

1.12


Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.12

1.12



23

1.20

1.12.01

23

02

01

12

19

03

1.20

1.12.01

30

1.20

1.12.01

30

01

Tercapainya perkiraan Masyarakat (PPM) program KB dan pengadaan alat kotrasepsi Implant

0 0 Pembentukan KSIB, adanya kebijakan pencegahan perdagangan orang melalui pendekatan kearifan lokal, rakor Satgas GSIB Pokjatap GSIB Terlaksananya Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT), SDM pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

512

org

170

org

80

org

80

org

100%

104

org

104

org

89%

420

org

210

org

70

org

70

org

100%

87

org

87

org

87%

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja , Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarag

Sosialisasi KDRT dan pembekalan PPT Kecamatan

375

kasus

150

kasus

50

kasus

50

kasus

100%

120

kasus

120

kasus

100%

Terlaksananya orientasi pengembangan kelompok

657 438 543

BKB BKR BKL

657 460 460

BKB BKR BKL

657 460 460

BKB BKR BKL

100%

657 460 460

BKB BKR BKL

657 460 460

BKB BKR BKL

100%

Pembinaan PKK

Fasilitasi kegiatan PKK di TK. Kabupaten dan Kecamatan

27

pkk

27

pkk

27

klp

27

klp

100%

27

klp

27

pkk

100%

Teridentifikasinya angka kredit bagi penyuluh KB

60

bulan

24

bulan

12

bulan

12

bulan

100%

12

bulan

12

bulan

100%

Program pembinaan dan pengembangan aparatur Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

657 460 460

BKB BKR BKL

23

B. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Kabupaten Kebumen. 2. Masih adanya kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan 3. Tingginya angka kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Kebumen. 4. Masih rendahnya pemahaman stakeholder terhadap perlindungan perempuan dan anak. 5. Masih rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan. 6. Belum sepenuhnya terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Kerja 2014 Urusan dan Kewenangan Tolok Ukur No. Wajib Satuan Kinerja Kerja Perangkat Daerah (1) (2) (3) Terlaksananya 1. Sosialisasi yang bimbingan teknis terkait dengan PPRG bagi aparat kesetaraan dan perencana SKPD, keadilan gender Stakcholder dan kecamatan focal pemberdayaan point PUG perempuan 2. Peningkatan Rakor Satgas kualitas hidup GSIB perempuan Kecamatan dan pembentukan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi Terlaksananya 3. Fasilitasi Pusat kegiatan pelatihan Pelayanan bagi pelatih Terpadu pelayanan dan Pemberdayaan pendampingan Perempuan dan korban KDRT Anak

Perangkat Daerah untuk tahun

Target Kinerja Pelayanan (4) 3 kl rakor, utk 15 SKPD dan terbentuknya 1 desa PUG di 26 Kecamatan

4 kl rakor pokjatap GSIB, 2 kl rakor satgas GSIB di 26 Kecamatan

Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5) Cakupan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi mencapai 100%

Cakupan perempuan yang meningkat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mencapai 100% 5 kl rakor Telah terbentuk P2TP2A Kartika sekretariat dan PPT Kartika Pusat 40 korban Pelayanan KBGA dan Terpadu tertanganinya Pemberdayaan korban Perempuan dan trafficking dan Anak ABH Kabupaten dan Pusat Pelayanan

24

No.

(1)

4.

5.

7.

8.

9.

Urusan dan Kewenangan Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah (2)

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan Kebijakan perlindungan Perempuan di daerah. Pembinaan organisasi perempuan

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja Pelayanan

(3)

(4)

Tertanganinya para perempuan korban kekerasan

100% korban kekerasan tertangani

Terbinanya seluruh organisasi perempuan di Kabupaten Kebumen Fasilitasi Pelatihan bagi P2TP2A, PPT pelatih Training KARTIKA , Of Trainer, Fasilitasi ABH, Sumber Daya Fasilitasi Manusia Traficking , pencatatan dan pelaporan korban Fasilitasi KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga Komunikasi Cakupan Informasi anggota Bina Edukasi Keluarga Keluarga Berencana dan Balita berKeluarga Keluarga Sejahtera Berencana

Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga

Cakupan Pasanagan Usia Subur peserta Keluarga

Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5) Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 26 Kecamatan Korban kekerasan yang tertangani mencapai 100%

100% organisasi perempuan

Cakupan organisasi perempuan yang terbina mencapai 100%

40 orang Kader berbasis gender, P2TP2A Kecamatan, 26 orang

Dilakukan system pencatatan dan pelaporan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencapai 100% Cakupan mencapai 85% sampai dengan saat ini

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita berKeluarga Berencana 100% pada tahun 2015 Cakupan Pasanagan Usia Subur peserta Keluarga

Cakupan mencapai sampai dengan saat ini 100%

25

Urusan dan Kewenangan No. Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah (1) (2) Sejahtera

Tolok Ukur Kinerja (3) Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera berKeluarga Berencana

10 .

Penyediaan Informasi Data Mikro

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan setiap tahun

11 .

Penetapan Perluasan sasaran pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala Kabupaten

Cakupan penyediaan data penduduk dan Keluarga Berencana

12 .

Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala Kabupaten atau Kota

Target Kinerja Pelayanan (4) Berencana anggota Usaha Peningkatan Pendapata Keluaraga pra Sejahtera ber-Keluarga Berencana 95% tahun 2014 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap tahun

Terlaksananya pendataan keluarga dan pemuktakhiran data keluarga berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan keikutsertaan KB Cakupan anak Cakupan yang masuk anak yang kelembagaan masuk anak kelembagaan anak 100% (26 Kecamatan)

Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5)

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan 100% setiap tahun

Cakupan penyediaan data keluarga sejahtera dan Keluarga Berencana 100%

Cakupan anak yang masuk kelembagaan anak 35% (10 Kecamatan)

26

Urusan dan Kewenangan No. Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah (1) (2) 13 Sanitasi Bagi . Kelompok Catur Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga ) 14 .

15 .

Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Remaja peserta Keluarga Berencana aktif Kesehatan Reproduksi Remaja

Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas - Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa

Tolok Ukur Kinerja (3) Cakupan anggota kelompok Catur Bina ber- Keluarga Berencana.

Target Kinerja Pelayanan (4) 80%

Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini (5) 100%

Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif dengan Pasangan Usia Subur Cakupan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan target

Tercapainya perkiraan permintaan masyarakat (PPM) program KB

74,36%

100%

100%

Cakupan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa 460 Cakupan Sub Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa 2.163

100%

100%

1004%

100%

16 .

- Sub Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa

27

C. Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 Kabupaten Kebumen Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dimasudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah lihat tabel T.VI.C.7.

28 Tabel T-VI.C.7 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016 KABUPATEN KEBUMEN Nama SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Rancangan Awal RKPD No.

Program/Kegiatan

Lokasi (3)

Indikator Kinerja (4)

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

(5)

(6)

Program/Kegiatan

(8)


Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)

(2)

1

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat

Badan PPKB Kab. Kebumen

Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat

12 bulan

Rp

1.500.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa surat menyurat


Tercukupinya kebutuhan jasa surat menyurat

12 bulan

Rp

2

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

12 bulan

Rp 40.085.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

12 bulan

Rp 40.085.000

3

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

12 bulan

Rp 243.000.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Tersedianya jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

12 bulan

Rp 243.000.000

4

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan



11 orang

Rp

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa administrasi keuangan



12 orang

Rp

5

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor



12 bulan

Rp 10.000.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa kebersihan kantor



12 bulan

Rp 10.000.000

36.000.000

(7)

Lokasi

(10)

(11) 1.500.000

36.000.000

Catatan Penting (12)

29 Rancangan Awal RKPD No.

Program/Kegiatan

Lokasi (3)

Indikator Kinerja


(4)


(1)

(2)

6

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan

(5)

(6)

7

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor



12 bulan

Rp

40.000.000

8

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



100%

Rp

16.000.000

9

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



100%

Rp

5.000.000

10

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



12 bulan

11

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman


Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan

Rp

28.000.000

Program/Kegiatan (7)

Lokasi (8)

Indikator Kinerja

Target Capaian

(9)


(10)

(11)

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan alat tulis kantor


Terpeliharanya peralatan kerja

12 bulan



12 bulan

Rp

40.000.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



100%

Rp

16.000.000



100%

Rp

5.000.000

Rp 2.000.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



12 bulan

Rp 2.000.000

Rp

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan makanan dan minuman


Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu

12 bulan

Rp 40.000.000

40.000.000

Rp

28.000.000



Program/Kegiatan

Lokasi (3)

Indikator Kinerja


(4)


(5)

(6)

Program/Kegiatan

(9)

Target Capaian


(2)

12

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

Rp

50.000.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapatrapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan

Rp 50.000.000

13

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

Rp

32.000.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan

Rp 32.000.000

14

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur


Tersedianya peralatan kantor: LCD 2 unit, komputer 1 unit dan printer 2 unit

1 paket

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan mebeleur


Tersedianya peralatan kantor: LCD 2 unit, komputer 1 unit dan printer 2 unit

1 paket

Rp

15

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor


Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip 5 buah, lemari arsip 1 buah dan Meja kerja 2 buah

8 unit

Rp

15.500.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pengadaan sarana dan prasarana kantor


Tersedianya perlengkapan kantor, rak arsip 5 buah, lemari arsip 1 buah dan Meja kerja 2 buah

1 paket

Rp 15.500.000

16

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor BPPKB Kabupaten dan UPTB PPKB Tingkat Kecamatan

14 Unit

Rp

20.000.000

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor BPPKB Kabupaten dan UPTB PPKB Tingkat Kecamatan

27 Unit

35.000.000

(8)

Indikator Kinerja

(1)

Rp

(7)

Lokasi

(10)

(11)

35.000.000

Rp 20.000.000



Program/Kegiatan

(1)

(2)

17

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Lokasi (3) Badan PPKB Kab. Kebumen

Indikator Kinerja


(4) Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur: meja 10 buah, kursi 10


(5) 22 unit

(6) Rp

6.000.000

buah, kursi tunggu 2 set 18

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

UPTB PPKB Tingkat Kecamatan untuk 8 lokai

Terbangunnya pagar, talud dan paving gedung UPTB PPKB Tingkat Kecamatan

8 unit pagar UPTB PPKB, 2 unit talud dan 1 unit paving UPTB PPKB Tingkat Kecamatan.

19

WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra), Rencana Kerja SKPD (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)dan LPPD.

4 Dokumen

Rp 640.000.000

Rp 25.000.000


Lokasi (8)

Indikator Kinerja

Target Capaian

(9)


(10)

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur: meja 10 buah, kursi 10 buah, kursi tunggu 2 set

22 unit

PROGRAM SETIAP SKPD / Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur / Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

UPTB PPKB Tingkat Kecamatan untuk 8 lokai

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPTB PPKB Tingkat Kecamatan

5 unit

WAJIB / Program Pengembangan data/informasi / Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja SKPD (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)dan LPPD.

3 Dokumen

(11) Rp


6.000.000

Rp 640.000.000

Rp 25.000.000

Hasil pemantap an Musrenba ngkab

32 Rancangan Awal RKPD No. (1)


Lokasi (3)

Indikator Kinerja


(4)

(5)

20

WAJIB / Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan / Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


Rapat-rapat koordinasi SKPD, lintas sektoral terkait, RAD, Liflet, interaktif, pemetaan usaha ekonimi produktif.

4 kali pertemuan Rapat-rapat koordinasi SKPD, 2 kali Focal Point, 2 kali Pokja PUG, 2 kali Tim Teknis ARG, 1 kali Jejak Gender Walet.

21

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)


Fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan Bantuan hukum

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (120 kasus), Pelayanan kesehatan (30 kasus), rehabilitasi sosial (35 kasus), bantuan hukum (30 kasus), pemulangan (10 orang) serta reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (15 kasus).

Pagu Indikatif (Rp.000) (6) Rp 47.500.000

Rp 120.000.000


Lokasi (8)

Indikator Kinerja

Target Capaian


(9)

(10)

WAJIB / Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan / Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak


Rapat-rapat koordinasi SKPD, lintas sektoral terkait, RAD, Liflet, interaktif, pemetaan usaha ekonimi produktif.

4 kali pertemuan Rapat-rapat koordinasi SKPD, 2 kali Focal Point, 2 kali Pokja PUG, 2 kali Tim Teknis ARG, 1 kali Jejak Gender Walet.

Rp 47.500.000

(11)

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)


Fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan Bantuan hukum

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (120 kasus), Pelayanan kesehatan (30 kasus), rehabilitasi sosial (35 kasus), bantuan hukum (30 kasus), pemulangan (10 orang) serta reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (15 kasus).

Rp 120.000.000




Lokasi (3)




(5)

(6)

22

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


Fasilitasi KPAD/KPAK, fasilitasi perlindungan anak terhadap tidak kekerasan

- Fasilitasi 65 KPAD Desa - 1 forum KPAD Kabupaten Pembentukan 394 Kelompok

Rp

23

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak


Fasilitasi forum anak kecamatan dan forum Kabupaten dan pembentukan forum anak, lomba kreativitas, olah raga dan seni budaya serta kemampuan menyelesaikan masalah

Fasilitasi 26 forum anak kecamatan dan 1 forum Kabupaten, pembentukan 385 forum anak, 1 kali lomba kreatifitas, olah raga dan seni budaya

24

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Pengembangan sistem informasi gender dan anak


Tersedianya buku data pilah , Forum Rakor data Kabupaten dan pengelolaan SIGA melalui Website

30 buku data pilah, 4 kali rakor dan analisa ekspos melalui Website

94.000.000


Lokasi (8)


Target Capaian (10)

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


Fasilitasi KPAD/KPAK, fasilitasi perlindungan anak terhadap tidak kekerasan

- Fasilitasi 65 KPAD Desa - 1 forum KPAD Kabupaten Pembentukan 394 Kelompok

Rp 100.000.000

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak


Fasilitasi forum anak kecamatan dan forum Kabupaten dan pembentukan forum anak, lomba kreativitas, olah raga dan seni budaya serta kemampuan menyelesaikan masalah

Fasilitasi 26 forum anak kecamatan dan 1 forum Kabupaten, pembentukan 385 forum anak, 1 kali lomba kreatifitas, olah raga dan seni budaya

Rp

WAJIB / Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak / Pengembangan sistem informasi gender dan anak


Tersedianya buku data pilah , Forum Rakor data Kabupaten dan pengelolaan SIGA melalui Website

30 buku data pilah, 4 kali rakor dan analisa ekspos melalui Website

30.000.000

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11) Rp

94.000.000

Rp 100.000.000

Rp 30.000.000




Lokasi (3)




(5)

(6)


Lokasi (8)


Target Capaian (10)

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)

25

WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan/ Pengembangan data base kependudukan


Tersusunnya Dokumen Data keluarga, pemutakhiran data keluarga dan pelaporan

1 Dokumen Data Keluarga, 351.890 keluarga, 2 kali rakor, ekspos data dan sarasehan

Rp

60.000.000

WAJIB / Program Penataan Administrasi Kependudukan/ Pengembangan data base kependudukan


Tersusunnya Dokumen Data keluarga, pemutakhiran data keluarga dan pelaporan

1 Dokumen Data Keluarga, 351.890 keluarga, 2 kali rakor, ekspos data dan sarasehan

Rp 60.000.000

26

WAJIB / Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan


Terlaksanaanya pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kebumen dan terfasilitasinya produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan bantuan peralatan

26 UPPKS Unggulan

Rp

70.000.000

WAJIB / Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan


Terlaksanaanya pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kebumen dan terfasilitasinya produk-produk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dengan bantuan peralatan

26 UPPKS Unggulan

Rp 70.000.000

27

WAJIB / Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga/Pemberdayaan Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansiadan bina lingkungan keluarga


Orientasi dan pengembangan kelompok tri bina Kabupaten Kebumen

66 BKB, 26 BKR, dan 26 BKL

Rp 50.000.000

WAJIB / Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga/Pemberdayaa n Bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansiadan bina lingkungan keluarga


Orientasi dan pengembangan kelompok tri bina Kabupaten Kebumen

66 BKB, 26 BKR, dan 26 BKL

Rp 50.000.000

Catatan Penting (12) Rumah(K epala Keluarga)


Program/Kegiatan

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator Kinerja

(3)

Target Capaian


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja


(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(9)

(10)

(11)

28

WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah


Regulasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (RAD/Perda), fasilitasi dan pembentukan pokja Bina TKI tingkat Kecamatan/Desa

- 1 produk hukum, sosialisasi pada SKPD dan 26 Kecamatan - 25 Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Kecamatan

Rp 140.000.000

WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah


Regulasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (RAD/Perda), fasilitasi dan pembentukan pokja Bina TKI tingkat Kecamatan/Desa

- 1 produk hukum, sosialisasi pada SKPD dan 26 Kecamatan - 25 Pokja Bina Keluarga TKI Tingkat Kecamatan

Rp 140.000.000

29

WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


Fasilitasi perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum

52 Sekolah (untuk siswa, dewan guru, dan orang tua)

Rp 20.000.000

WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan / Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


Fasilitasi perlindungan anak terhadap tindak kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum

52 Sekolah (untuk siswa, dewan guru, dan orang tua)

Rp 20.000.000

30

WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan /Pelatihan bagi pelatih ( TOT ) SDM, pelayanan dan pendampingan korban kdrt


-

-

WAJIB / Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan /Pelatihan bagi pelatih ( TOT ) SDM, pelayanan dan pendampingan korban kdrt


-

-

0

(8)

Target Capaian


0



Lokasi (3)


Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)

Pagu Indikatif (Rp.000) (6)

Program/Kegiatan

(8)

Indikator Kinerja

Target Capaian


(9)

(10)

(11)

31

WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pelayanan KIE


Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi serta penundaan usia perkawinan wanita kawin pertama dibawah 20 tahun

- Pemutaran Film 26 lokasi Kecamatan 1000 Leaflet dan 4 banner

Rp 40.000.000

WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pelayanan KIE


Terlaksananya komunikasi informasi dan edukasi serta penundaan usia perkawinan wanita kawin pertama dibawah 20 tahun

- Pemutaran Film 26 lokasi Kecamatan 1000 Leaflet dan 4 banner

Rp 40.000.000

32

WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pembinaan Petugas Keluarga Berencana


Termotivasinya Kader PPKBD, Sub PPKBD dan Petugas pencatat Pelayanan KB.

- Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang - Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.145 orang petugas pencatat 56 orang pelayanan KB

Rp 1.905.000.000

WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pembinaan Petugas Keluarga Berencana


Termotivasinya Kader PPKBD, Sub PPKBD dan Petugas pencatat Pelayanan KB.

- Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 460 orang - Sub Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Desa 2.145 orang petugas pencatat 56 orang pelayanan KB

33

WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pengadaan sarana dan prasana pelayanan KB


Tersedianya Kendaraan dinas untuk pendistribusian alkon, pengangkut akseptor, PLKB KIT, BKB KIT, Printer dan pengadaan alat kesehatan

- Kendaraan dinas pendistribusian alkon 1 unit Kendaraan dinas pengangkut akseptor 1 unit PLKB KIT 36 set - BKB KIT 60 set - Printer 30 unit

WAJIB / Program Keluarga Berencana / Pengadaan sarana dan prasana pelayanan KB


Tersedianya Kendaraan dinas untuk pendistribusian alkon, pengangkut akseptor, PLKB KIT, BKB KIT, Printer dan pengadaan alat kesehatan

- Kendaraan dinas pendistribusian alkon 1 unit Kendaraan dinas pengangkut akseptor 1 unit PLKB KIT 36 set - BKB KIT 60 set - Printer 30 unit

Rp 1.416.605.000

(7)

Lokasi


Rp 1.905.000.000

Rp 1.416.605.000

DAK: 1.282.190 .000 Pendampi ng: 128.218.0 00 Biaya Umum: 78.466.00 0



Lokasi (3)


Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian (5)

34

WAJIB / Program pelayanan kontrasepsi / Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB


Tercapainya perkiraan Masyarakat (PPM) program KB

29.143 orang (akseptor KB Baru)

35

WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan rencana pembinaan karir PNS



75 orang

36

WAJIB / Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan / Pembinaan organisasi perempuan


Pembinaan organisasi Perempuan berjalan lancar

- GOW 30 anggota, - 1 PKK Kabupaten, - 1 DWP Kabupaten , dan 12 Organisasi Perempuan

37

WAJIB / Peningkatan peran perempuan di perdesaan / Pembinaan PKK

Kabupaten dan Kecamatan

Fasilitasi kegiatan PKK di TK. Kabupaten dan Kecamatan berjalan lancar

1 PKK Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan

Pagu Indikatif (Rp.000) (6) Rp 42.500.000

Rp 13.000.000

Rp 25.020.000

Rp 545.000.000


Lokasi (8)


Target Capaian (10)

Kebutuhan Dana (Rp.000) (11)

WAJIB / Program pelayanan kontrasepsi / Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB


Tercapainya perkiraan Masyarakat (PPM) program KB

29.143 orang (akseptor KB Baru)

Rp 42.500.000

WAJIB / Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Penyusunan rencana pembinaan karir PNS



75 orang

WAJIB / Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan / Pembinaan organisasi perempuan


Pembinaan organisasi Perempuan berjalan lancar

- GOW 30 anggota, - 1 PKK Kabupaten, - 1 DWP Kabupaten , dan 12 Organisasi Perempuan

Rp 25.020.000

WAJIB / Peningkatan peran perempuan di perdesaan / Pembinaan PKK

Kabupaten dan Kecamatan

Fasilitasi kegiatan PKK di TK. Kabupaten dan Kecamatan

1 PKK Kabupaten dan 26 PKK Kecamatan

Rp 545.000.000

Rp 13.000.000


BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD A.

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Pembangunan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam rangka mendorong pelaksanaan dan mewujudkan tujuan pembangunan milenium (MDG’S) pemerintah melalui program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) telah membentuk Kelompok Kerja Tetap (Pokjatap) Gerakan Sayang Ibu dan Bayi tingkat kabupaten dan Satuan Tugas (Satgas). Gerakan Sayang Ibu dan Bayi merupakan wadah dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya kematian pada ibu dan bayi. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat tentang program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan diintegrasikan dengan program/kegiatan yang telah berjalan. Arah pembangunan mengenai urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat serta meningkatkan jejaring kerja melalui pembangunan bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga meliputi : 1. mengendalikan angka kelahiran sebagai upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap program Keluarga Berencana melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah merupakan unsur pelaksana teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif diperlukan koordinasi yang baik dan lebih berkualitas dari para pemangku kebijakan baik dari unsur pemerintah pusat, propinsi maupun daerah. Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana antara lain: 1. program keluarga berencana dan keluarga sejahtera a. pelayanan komunikasi informasi dan edukatif b. pembinaan petugas keluarga berencana c. pengadaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana

39

2. 3.

program pelayanan kontrasepsi pelayanan pemasangan alat kontrasepsi Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak: 1). fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Peningkatan kualitas hidup perempuan di Kabupaten Kebumen dalam berbagai bidang telah memperoleh hasil yang positif. Namun demikian masih diperlukan penguatan posisi dan peran perempuan terutama pada bidang-bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan perlindungan anak serta politik. 2). peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak. Sosialisasi Penanganan Korban Kekerasan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Kebumen Tujuan dari sosialisasi tersebut adalah : a. memahami dan mengidentifikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat. b. memahami system pelayanan dan penanganan korban kekerasan di Kabupaten Kebumen c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pada pelayanan korban kekerasan d. mengembangkan jaringan kerjasama antara petugas dengan lembaga layanan lain. 3). advokasi Kota Layak Anak Kebumen dipastikan akan dan tengah menuju menjadi Kabupaten Layak Anak. Diharapkan pada tahun 2014 akan bisa tercapai, dua tahun mendahului target nasional pada 2015 yang disesuaikan dengan Millenium Development Goals. 4). program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan a. pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah/ revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi b. fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan. Ada beberapa Kegiatan, antara lain: training of trainer sumber daya manusia pelayanan dan pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, karena itu perlu diupayakan penanggulangan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapus segala bentuk kekerasan yang ada. Upaya ini telah dilakukan oleh berbagai pihak baik dalam lingkup global maupun nasional.

40

sosialisasi pencatatan dan pelaporan kekerasan berbasis gender dan anak tingkat Kecamatan di Kabupaten Kebumen Kekerasan berbasis gender dan anak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang saat ini semakin marak terjadi. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang muncul di berbagai media maupun kepolisian sampai pengadilan merupakan kasus yang telah diketahui dan terlaporkan. Namun bagaimana dengan kasus kekerasan yang terjadi dibalik dinding rumah dan tidak terlaporkan. program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan kegiatan pembinaan organisasi perempuan pelatihan gender bagi organisasi perempuan di Kabupaten Kebumen. kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan ditandai oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumber daya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja. Selain itu, struktur hukum dan budaya yang terdapat dalam masyarakat juga masih kurang mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Keadaan ini tentunya akan memperlambat proses pemberdayaan perempuan dan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender baik dalam keluarga maupun masyarakat. -

5).

4.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang ada pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, yang terdiri dari beberapa kegiatan a. revitalisasi gerakan sayang ibu Indikator : meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Perempuan, menurunnya angka kematian Ibu dan Bayi. b. kebijakan perlindungan perempuan di daerah Indikator : adanya Perda penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender. 2. penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Kegiatan yaitu : a. fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak indikator:

41

3.

4.

5.

menurunnya Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan b. fasilitasi Pengembangan Jaringan Anak indikator: menurunnya kasus kekerasan c. sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Gender indikator: menurunnya tingkat kesenjangan gender peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan yaitu: a. pembinaan Organisasi indikator: meningkatnya jumlah dan peranan lembaga yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. b. pendidikan Politik Perempuan indikator: meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga a. fasilitasi bantuan modal kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera indikator: tersedianya bantuan modal bergulir bagi 26 kelompok usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera b. monitoring dan Evaluasi Pengelola dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera indikator : peningkatan kapasitas pengelola dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera di 26 Kecamatan c. sanitasi Bagi Kelompok Catur Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga) indikator: terwujudnya sanitasi di setiap kelompok Catur Bina Keluarga Berencana Kegiatannya yaitu: a. pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi melalui pemutaran film indikator: tersosialisasinya program Keluarga Berencana di masyarakat b. pelayanan Keluarga Berencana Indikator: meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana Nasional c. pembinaan Petugas Keluarga Berencana indikator:

42

B.

meningkatnya kapasitas institusi daerah dalam pelaksanaan Keluarga Berencana d. pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana Indikator: meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana e. peningkatan Kualitas Hidup Keluarga pra-Sejahtera indikator : meningkatnya anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga pra Sejahtera dari keluarga pra sejahtera f. pelayanan Data Tahapan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana indikator : Tingkat ketersediaan data tahapan keluarga sejahtera dan data Keluarga Berencana 6. Pelayanan Kontrasepsi - pelayanan pemasangan kontrasepsi indikator: meningkatnya cakupan peserta Keluarga Berencana aktif 7. Kesehatan Reproduksi Remaja advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja indikator : tersosialisasinya program Kesehatan Reproduksi Remaja bagi remaja 8. Pengembangan pusat pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja - pendirian Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja indikator: terpenuhinya pelayanan dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016 bertujuan memberikan gambaran kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis serta hasil evaluasi dan analisis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah: a. Tujuan: 1. meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2. kesenjangan gender berkurang di berbagai bidang 3. korban kekerasan mendapat pendampingan dan Perlindungan 4. terwujudnya Kabupaten Layak Anak dan terpenuhi hak-hak anak 5. menuju Penduduk Tumbuh Seimbang 6. meningkatnya Kualitas Keluarga.

43

b. Sasaran: 1. meningkatnya kualitas hidup Perempuan 2. pendampingan pada Perempuan dan Anak korban kekerasan. 3. meningkatnya Indek Pembangunan Gender 4. Menurunnya ketimpangan Gender 5. pendampingan pada Anak Korban kekerasan 6. terpenuhi hak-hak anak 7. terwujudnya Kabupaten Layak Anak. 8. pus Peserta KB meningkat 9. terselenggaranya Bina-bina keluarga 10. meningkatnya Pendapatan PUS Melalui UPPKS Target sasaran kegiatan tahun 2016 NO

SASARAN

PROGRAM

1.

Meningkatnya kualitas hidup Perempuan

2.

Pendampingan pada Penguatan Perempuan dan Anak Kelembagaan korban kekerasan Pengarusutamaan Gender dan anak

3.

4.

5.

Meningkatnya Indek Pembangunan Gender


KEGIATAN

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)

Peningkatan peran perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan anak


Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

Pembinaan organisasi perempuan

44

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

6.

Menurunnya ketimpangan Gender

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7.

Pendampingan pada Anak Korban kekerasan


Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak


Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan


Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak


Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

8.

9.

Terpenuhinya hakhak Anak

10.

Terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

11.

12.

Pus Peserta KB meningkat

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelayanan KIE


45

NO

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

13.

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK

14.


Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB

15.


Pengadaan alat Kontrasepsi

16.


Pelayanan KB medis operasi

17.

Terselenggaranya Bina-bina keluarga

Penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan Bina Lembaga Keluarga

18.

Peningkatnya Pendapatan PUS Melalui UPPKS

Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduksif

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

Penataan Administrasi Kependudukan

Pengembangan data base kependudukan

19.

46

C. Program dan Kegiatan Dari program-program nasional tersebut, untuk tahun 2015 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen mengusulkan Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan anggaran yang disediakan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kantor g. Penyediaan Alat Tulis Kantor h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan i. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan k. Penyediaan makanan dan minuman l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Mebeleur b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor c. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung kantor d. Pemeliharaan Rutin/ berkala Mebeleur e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 3. Program Pengembangan Data/ Informasi  Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan  Pengembangan Database Kependudukan 5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan  Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) b. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan Anak c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak d. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

47

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13. 14. 15.

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan a. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah b. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan c. Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan  Pembinaan organisasi perempuan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) b. Pembinaan Petugas Keluarga Berencana c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB ( DAK ) Program Pelayanan Kontrasepsi a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi Keluarga Berencana b. Pengadaan alat kontrasepsi c. Pelayanan KB medis operasi Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga  Pemberdayaan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Bina Lingkungan Keluarga Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif * Fasilitasi pengembangan bagi usaha mikro kecil menegah Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur * Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Program Peningkatan peran perempuan di perdesaan  Pembinaan PKK Program pengembangan data/informasi/statistik daerah  Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah

Daftar program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan daftar usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi terlampir. a. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan perkiraan maju Tahun 2017 b. Daftar usulan bantuan keuangan kegiatan Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 yang bersumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

48

BAB IV PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016 yang menjabarkan secara ringkas program dan kegiatan dalam upaya menterjemahkan visi dan misi yang ada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen. Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu bahan/pengantar dalam Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2016. Semoga dengan tersusunnya dokumen rencana kerja ini, kegiatan yang direncanakan dan diprioritaskan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait. Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah diperlukan saran dan masukan agar Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen menjadi lebih baik. Semoga laporan rencana kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 16 Juni 2015 PLT. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN Staf Ahli Bupati

Drs. H. MASKHEMI, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19620719 198703 1 006

49

50

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TENGAH Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN

NO

1

INDIKATOR / OUTPUT

2

Indikator MDGs :

3

1. 2. 3.

KON DISI SAAT INI

CAPAIAN 2010

4

5

TARGET CAPAIAN

REALISASI

PAGU INDIKATIF ANGGARAN (000.000)

REALISASI ANGGARAN

PELAKSANA

KET

24

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

SUMBER DANA

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

98%

97%

APBD II

BPPKB

Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2015 sebesar ……..100 persen Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD pada tahun 2015 sebesar …….100 persen Angka Melek Huruf penduduk usia 15-24 tahun, laki-laki dan perempuan pada tahun 2015 sebesar …….100 persen

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tersosialisasinya PUG pada seluruh lapisan masyarakat dan meningkatnya jumlah fasilitator PUG ( Tokoh agam adan guru ) di tingkat Kab. Desa Klirong (Kecamatan Klirong ) Desa Sadangwetan (Kecamatan Sadang )

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

5,5

6

6,5

7

23

85

100

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

APBD II

BPPKB

2,5

2,75

3

3,25

3,5

APBD II

BPPKB

7,5

23

38,5

54

69,5

APBD II

BPPKB

-

-

-

-

-

-

-

10

11

12

13

14

APBD II

BPPKB

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan

P2TP2A KARTIKA ( Kabupaten ) dan 26 Pusat Pelayanan Terpadu di Tingkat Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2

Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Organisasi dan lembaga masyarakat di Kabupaten Kebumen

-

-

-

-

-

-

-

3

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender

Masyarakat di Kabupaten Kebumen melalui iklan layanan masyarakat di radio / TV, talkshow, media cetak ( Leaflet/stiker/poster/span duk ) Website

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

95%

100%

98%

98%

88%

23

15

65

25

43

30

51 KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN

NO

1

2

INDIKATOR / OUTPUT

3

KON DISI SAAT INI

CAPAIAN 2010

4

TARGET CAPAIAN

REALISASI


REALISASI ANGGARAN

PELAKSANA

KET

24

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

SUMBER DANA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

4

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Advokasi/sosialisasi PUG di semua SKPD, pelatihan gender budgeting

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

99%

5

5,5

6

6,5

7

43

65

45

APBD II

BPPKB

5

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

-Terbentuknya jaringan kelembagaan anak antar untuk stakeholder

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

99%

98%

17

17

17

17

17

20

35

70

APBD II

BPPKB

6


Tersedianya data pilah gender untuk identifikasi kesenjangan melalui proses pengumpulan data, validasi, entry, analisis dan seminar hasil

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

100%

89%

12,5

13,75

15

16,25

17,5

0

50

35

APBD II

BPPKB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Penyusunan kebijakan gerakan sayang ibu di Kab. Kebumen (GSI )

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

99%

94%

-

-

-

-

-

0

105

50

APBD II

BPPKB

2

Pelatihan bagi pelatih ( TOT ) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT

Tim P2TP2A Kecamatan se Kab. Kebumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

99%

82%

15

16,5

16,5

16,5

16,5

0

40

30

APBD II

BPPKB

3

Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan

Penyusunan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

APBD II

BPPKB

4

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan

Sosialisasi traffcking di Kecamatan Ambal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

11

12

13

14

APBD II

BPPKB

5

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Sosialisasi KDRT di Desa Kedungsari ( klirong )

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7,625

8,388

9,15

9,913

10,68

APBD II

BPPKB

Sosialisasi KDRT di Desa Sadang kulon ( Sadang )

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,5

2,75

3

3,25

3,5

APBD II

BPPKB

Pembinaan bagi organisasi perempuan TP-PKK Kab dan Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

5,5

6

6,5

7

APBD II

BPPKB

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 1

Pembinaan Organisasi Perempuan

0%

0%

99%

0

0

535

52 KEBIJAKAN / PRIORITAS / PROGRAM /KEGIATAN

NO

1

2

INDIKATOR / OUTPUT

KON DISI SAAT INI

TARGET CAPAIAN

CAPAIAN 2010 2011

2012

2013

REALISASI

2014


REALISASI ANGGARAN

2015

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

SUMBER DANA

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PELAKSANA

KET

24

3

4

5

6

7

8

9

10

22

23

2

Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

Penyuluhan bagi kelompok ibu-ibu rumah tangga di lima Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

BPPKB

3

Bimbingan manajemen usha bagi perempuan dalam mengelola usaha

Pembinaan bagi kelompok usaha perempuan di Kabupaten Kebumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

BPPKB

4

Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan

Pameran hasil karya dari kelompok perempuan di Kabupaten Kebumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

BPPKB

5

Pembentukan dan Pengembangan Model Desa Prima

Pembentukan Desa prima 2 Desa di Kabupaten Kebumen

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

BPPKB

Bantuan Biaya PUG APBD Kab. 30.000.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

100

100

100

100

APBD I

DIKPORA

Program pendidikan non formal Pengembangan kebijakan pendidikan non formal ( Ban. Prov)

APBD Prov 70 jt

APBD II

53 RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs PROVINSI JAWA TENGAH Meningkatkan Kesehatan Ibu

No.

Program/Kegiatan/ Tindakan

1

2

Indikator

3

KONDISI SAAT INI Capaian 2010

4

5

Target Pencapaian

REALISASI

Pagu Indikatif Anggaran

REALISASI ANGGARAN

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Sumber Dana

Pelaksana

Ket

22

23

24

APBD

BPPKB

APBD

BPPKB

TARGET 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 Indikator MDGs

:

1. Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun 2. Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) 3. Cakupan pelayanan antenatal 4. Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB) yang tidak terpenuhi

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga miskin

Pelayanan dan pengadaan alat kontrasepsi ( Implant ) untuk 26 Kec

100%

Pelayanan KIE

Biaya Operasional Mupen KB 20 desa Pengadaan media luar ruang Pembentukan Kelompok Prio Utomo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pembinaan Keluarga Berencana


(Penggalangan kesepakatan dan kemitraan dengan dinas instansi, badan, LSOM dan masyarakat peduli KB dari Kabupaten sampai tingkat desa Operasional petugas institusi masyarakat pedesaan/IMP ( PPKBD 460 orang dan Sub PPKBD 2110 orang ) Operasional petugas pencatatan dan Pelaporan pelayanan KB di Klinik KB 47 orang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

98%

20

50

80

110

140

15

25

30

15

20

25

30

35

15

25

30

0%

-

-

0

0

0

100%

764,4 35

879,9 4

920

1011

1102

88%

995,4 45

1110, 95

1226, 46

BPPKB

APBD

BPPKB

54

No.

Program/Kegiatan/ Tindakan

Indikator

KONDISI SAAT INI Capaian 2010

Target Pencapaian 2011

1

2

2012

2013

2014

REALISASI

Pagu Indikatif Anggaran

2015

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2014

REALISASI ANGGARAN 2015

2011

2012

Sumber Dana

Pelaksana

Ket

24

2013

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB ( DAK )

Ketersediaan Sarana Aparatur berupa : Noot Book/Laptop untuk UPTB 26 Kecamatan ( PKB ) dan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

83%

86%

99%

1057, 9

1057, 9

1057, 9

1057, 9

1057, 9

1241

1383

1662

APBD

BPPKB

Pengembangan Data base Kependudukan dan KB

Terlaksananya perkembangan data individu (MDK), PUS, Peserta KB,

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99%

97%

94%

-

-

-

-

-

50

50

40

-

-

-

-

BPPKB

Tahapan KS dalam satu sistem informasi manajemen Orientasi Pengelola program MDK

Latihan dasar Demografi

Meningkatnya Pengetahuan Pengelola data KB terhadap parameter demografi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendataan Keluarga

Terlaksananya Program Pendataan Keluarga di 26 Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Tersosialisasinya KRR bagi pemegang kebijakan dan generasi muda melalui Sekolah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Terlaksananya kegiatan bhakti sosial KB Kesehatan Bhayangkara

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pelayanan KB Medis Operasi

Terlaksananya Pelayanan MOW dan MOP

100%

13 12

BPPKB

15

APBD

BPPKB

14

Program Kesehatan Reproduksi Remaja Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR )

-

-

-

-

-

15

20

25

30

35

20

30

40

50

60

BPPKB

Program Pelayanan Kontrasepsi

100%

100%

100%

100%

100%

95%

91%

96%

100%

15

25

APBD

BPPKB

APBD

BPPKB

30

Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun 2014 Capaian Kinerja Urusan dan Pelayanan Kewenangan Target Satuan No. Wajib Satuan Tolok Ukur Kinerja Kinerja Kerja Kerja Perangkat Pelayanan Perangkat Daerah Daerah saat ini (1) (2) (3) (4) (5) Pemberdayaan I. Cakupan Perempuan 100 100 Perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (% ) 100 Cakupan perempuan 100 dan anak korban kekerasan yang endapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit (% ) Cakupan layanan tehabilitasi sosial 75 yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (% ) Cakupan layanan 75 bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan

100

100

31

Urusan dan Kewenangan No. Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah (1)

(2)

Tolok Ukur Kinerja

(3) terpadu (% )

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (% ) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (% ) Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (% ) Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (% ) Urusan dan Kewenangan No. Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah


Tolok Ukur Kinerja

(4)


80

100

50

100

50

100

100

100


Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah saat ini

32

(1) II.

(2) Keluarga Berencana

(3)

(4)

(5)

Cakupan Pasangan 3,5 Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 Tahun (SPM3,5%) tercapai

100

Cakupan Pasangan 65 Usia Subur menjadi peserta KB aktif (SPM 65%) tercapai

100

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin berKB tidak terpenuhi (Unmet need) (SPM5%) belum tercapai masih 11,90% Cakupan Anggota Bina 70 Keluarga Balita (BKB) berKB (SPM70%) tercapai

100

Cakupan PUS peserta 87 KB anggota usaha peningkatan pendpatan keluarga sejahtera (UPPKS) berKB (SPM87%) tercapai

100

Rasio petugas lapangan keluarga berencana /penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1(satu) petugas disetiap 2(dua) desa/kelurahan, belum tercapai, saat ini 1 petugas 4 – 6 desa. Hal ini karena tidak ada penambahan PNS PKB/PLKB. Rasio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas di setiap desa/kelurahan, tercukupi yaitu ada 460 PPKBD dan 2145 Sub PPKBD Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap

33

Urusan dan Kewenangan No. Wajib Satuan Kerja Perangkat Daerah (1)

(2)

Tolok Ukur Kinerja


(3)

(4)

tahun. Belum tercapai. Sampai saat ini BKKBN Pusat masih memenuhi Alkon yang dibutuhkan Kabupaten/Kota. Plafon penyusunan APBD belum memungkinkan untuk menganggarkan Alkon. Kami sampaikan kebutuhan 30% Alkon setahun lebih dari 1,3 Milyar. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun, tercukupi, setiap tahun diadakan pemutakhiran data keluarga.


KATA PENGANTAR. Kebumen, 16 Juni Drs. H. MASKHEMI, M.Pd Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents