b. Seluruh sewa telah dilunasi; c. Kondisi peralatan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat perjanjian; d. Peralatan diperiksa bersama oleh kedua belah pihak dan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan peralatan.
Bagian Kelima Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Untuk Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 30 Oktober 2007 WALIKOTA DUMAI, dto, Diundangkan di Dumai pada tanggal 31 Oktober 2007
(2) Biaya Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) bagi WNI yang pindah/bekerja sebagai TKI ke Luar Negeri dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
H. ZULKIFLI AS
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, dto, H. WAN FAUZI EFFENDI Pembina Utama Muda NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2007 NOMOR 04 SERI D
Pasal 30 (1) Biaya penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Rp. 194.500.- (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). (2) Penggantian biaya cetak Blanko SKTT Rp. 5.500.- (lima ribu lima ratus rupiah). BAB VIII WILAYAH PUNGUTAN Pasal 31 Retribusi dipungut di Wilayah Kota Dumai BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 32 Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 33 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 313
BAB XI SANKSI ADMINISTRASI
BAB VII PENGOPERASIAN PEMELIHARAAN PERALATAN
Pasal 34
Pasal 14 (1). Pemeliharaan dan pengoperasian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Dumai. (2). Pemeliharaan dan pengoperasian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai. (3). Kekayaan daerah yang mengalami kerusakan, kehilangan segera dilaporkan kepada Sekretariat Daerah dan atau kepada unit pengelola guna pengambilan langkahlangkah selanjutnya.
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak dibayar dan ditagih dengan menggunakan Tagihan Retribusi Daerah. BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 35 (1). Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan. (2). Pembagian hasil penerimaan retribusi akan ditetapkan didalam Peraturan Walikota. (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
BAB VIII PENGEMBALIAN PERALATAN Pasal 15
Pasal 36 (1). Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas. (2). Walikota dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 37 (1). Pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran. (2). Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3). Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan
(1). Setelah penggunaan peralatan berakhir atau jangka waktu penggunaan peralatan yang ditetapkan dalam surat perjanjian telah berakhir, maka peralatan dikembalikan oleh penyewa ketempat yang ditetapkan dalam surat perjanjian dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara pengambilan barang. (2). Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh : a. Dari kantor/kepala cabang satuan kerja ialah Kepala Kantor/Kepala Cabang Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk; b. Dari Perusahaan ialah Direktur/Kuasa direktur Perusahaan, pelaksanaan dilapangan atau perusahaannya. (3).Sebelum ditandatangani Berita Acara serah terima pengambilan peralatan oleh kedua belah pihak harus terlebih dahulu dipenuhi hal-hal sebagai berikut: a. Laporan harian penggunaan peralatan yang telah diisi/ dibuat oleh penyewa dan disampaikan kepada Kepala kantor/Kepala satuan kerja yang bersangkutan;
Pasal 12
(1). Penyewa kekayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7 dalam pelaksanaannya harus dibuat surat perjanjian. (2). Penanda tanganan Surat Perjanjian untuk penyewaan alat-alat berat harus memuat dengan jelas : a. Jumlah, jenis merk, type/model, waktu penggunaan dan besarnya sewa yang disetorkan ke Kas daerah; b. Tempat pengambilan dan pengembalian peralatan; c. Biaya operasi dan pemeliharaan; d. Operator dan mekanik; e. Syarat-syarat pembayaran sewa; f. Penggunaan dan pemeliharaan peralatan; g. Keselamatan kerja; h. Pengawasan; i. Jaminan penyewaan; j. Domisili; k. Asuransi; l. Pajak dan materai; m. Denda/sanski; n. Force Majeure; o. Perselisihan. Pasal 13
(1). Penyewaan kekayaan daerah dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara Serah terima peralatan; (2). Penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah : a. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah atau pejabat yang ditunjuk; b. Dari Perusahaan pelaksana lapangan/pejabat yang ditunjuk atau penanggung jawab. (3). Sebelum Berita Acara serah terima peralatan ditandatangani terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan peralatan dan hasilnya dituangkan dalam formulir pemeriksaan peralatan.
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 38
(1) Penyidikan Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut; c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
(2). Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Direktur Utama atau Kuasa Direktur atas nama perusahaan yang bersangkutan atau perorangan. (3). Walikota dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1). (4). Bagi penyewaan kekayaan daerah yang disetujui ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakuk an tindak an lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 39 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 40 Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Dumai. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Pasal 10
(1). Surat per mohonan penyewaan G edung harus mencantumkan: a. Jumlah alat-alat yang dipakai; b. Jangka waktu pemakaian; c. Jumlah fasilitas yang ingin digunakan; d. Permohonan disampaikan paling lambat tujuh hari sebelum pemakaian. (2). Surat permohonan penggunaan peralatan harus dicantum dengan jelas : a. Jenis, Merk, Type/peralatan yang diperlukan; b. Jangka waktu pemakaian; c. Lokasi pekerjaan. (3). Surat permohonan penyewaan tenda harus mencantumkan : a. Jumlah dan kapasitas tenda; b. Jumlah kursi; c. Lokasi; d. Permohonan disampaikan palinglambat tujuh hari sebelum pemakaian. (4). Surat permohonan penyewaan tanah harus mencantumkan : a. Jangka waktu; b. Maksud dan tujuan pemakaian/penggunaan tanah; c. Lokasi pemakaian tanah; d. Luas pemakaian tanah. Pasal 11 Bagi penyewa kekayaan daerah wajib menjaga, memelihara dan memperbaiki atau mengganti dengan jenis dan barang yang sama.
Pasal 42
E. Alat-alat Berat NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JENIS
TARIF Rp. 150.000,Rp. 70.000,Rp. 150.000,Rp. 200.000,Rp. 50.000,Rp. 175.000,Rp. 200.000,Rp. 50.000,Rp. 150.000,-
Buldozer DX 75 M Scat Track Escavator Motor Grader Mesin Wals 6-8 Ton Dump Truck Loader/Shofell Mobil Tangki Air Mobil Crane
KETERANGAN Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam Perjam
(4). Hasil sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke kas daerah.
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 30 Oktober 2007
Pasal 8 (1). Besarnya sewa kekayaan daerah untuk alat-alat berat tidak termasuk biaya mobilisasi, operator, bahan baker, mekanik dan kerusakan barang dilokasi. (2). Besarnya sewa gedung, tenda dan kursi tidak termasuk biaya kebersihan gedung, pemasangan dan biaya transportasi. (3). Sipenyewa diwajibkan membayar uang lembur dan uang makan petugas jika pemakaian sarana dan peralatan dilaksanakan diluar jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku. BAB VI PENGAJUAN PENYEWAAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 9 (1). Badan atau orang pribadi yang akan menyewa peralatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota c.q Sekretaris Daerah, dan kepada Walikota c.q Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup Kota Dumai untuk peralatan alatalat berat.
WALIKOTA DUMAI, dto,
Diundangkan di Dumai pada tanggal 31 Oktober 2007
H. ZULKIFLI A.S
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, dto, H. WAN FAUZI EFFENDI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010055541 LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2007 NOMOR 02 SERI B
317
B. Rumah Dinas
PENJELASAN ATAS
NO.
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
1. 2. 3.
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG
GOLONGAN Golongan I Golongan II Golongan III
TARIF Rp. 75.000,Rp. 50.000,Rp. 25.000,-
KETERANGAN Perbulan
C. Tenda RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK, AKTA CATATAN SIPIL
NO.
Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dipergunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Daerah diharapkan mampu dalam membiayai dan mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial sebagai Pungutan Daerah yang diambil dari masyarakat atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
TARIF
KETERANGAN
1.
Dalam Kota a. Tenda b. Sound System
Rp. 100.000,Rp. 300.000,-
Unit Perhari Perhari
2.
Luar Kota a. Tenda b. Sound System
Rp. 150.000,Rp. 350.000,-
Unit Perhari Perhari
TARIF
KETERANGAN
I. UMUM Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diharapkan Daerah dapat meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PEMAKAIAN
D. Kursi NO. 1.
2.
PEMAKAIAN Dalam Kota a. Kursi Future Busa b. Kursi Napoly
Rp. 1.000,Rp. 750,-
Satu Kursi/hari Satu Kursi/hari
Luar Kota a. Kursi Future Busa b. Kursi Napoly
Rp. 1.500,Rp. 1.000,-
Satu Kursi/hari Satu Kursi/hari
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali dengan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 318
347
Pasal 7
II. PASAL DEMI PASAL.
(1) Jenis-jenis pemakaian kekayaan daerah meliputi : a. Pemakaian barang tidak bergerak b. Pemakaian barang bergerak.
Pasal 1 s/d 6 Cukup jelas
BAB IV PENETAPAN BESARNYA TARIF Pasal 6 Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya antara lain meliputi biaya perawatan/pemeliharaan, penyusutan, keamanan dan kebersihan. BAB V GOLONGAN DAN BESARNYA TARIF
Pasal 9 s/d 20 Cukup jelas
Pasal 7
Pasal 21 s/d 28 Cukup jelas
(1). Tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang disewa. (2). Tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit dari penyewaan kekayaan daerah. (3). Struktur dan besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan sebagai berikut : A. Gedung NO.
Pasal 7, 8 dan 20 ayat 1 dan 2 Bahwa Penggenaan Biaya Catatan Penerbitan, Kutipan serta Salinan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing ditinjau kembali berdasarkan hasil Evaluasi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 11 Oktober tahun 2007 dengan Nomor Surat S-224/MK.7/2007 tentang Evaluasi Ranperda Kota Dumai yang mendasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kecuali yang berumur 18 tahun keatas.
NAMA GEDUNG
1.
TARIF
KETERANGAN
- Gedung serba guna (termasuk kursi dan peralatan). - Sound system.
Rp. 500.000,-
Perhari
Rp. 200.000,-
Perhari
2. - Gedung KONI (termasuk kursi dan peralatan). - Sound system.
Rp. 250.000,-
Perhari
Rp. 100.000,-
Perhari
Pasal 29 Pengenaan Biaya Keterangan SKDLN & SKPLN untuk TKI yang datang dan pergi dari Kota Dumai ditinjau kembali berdasarkan hasil Evaluasi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tanggal 11 Oktober tahun 2007 dengan Nomor Surat S - 224 / MK.7 / 2007 tentang Evaluasi Ranperda Kota Dumai yang mendasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 30 s/d 43 Cukup jelas
346
319
Pasal 4
KOTA DUMAI
Nomor : 12 Tahun 2007
LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI
Seri : B Nomor 03
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang : a. bahwa Pembinaan terhadap Pelayanan Di Bidang Kesehatan, Tempat-Tempat Umum (TTU), dan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta Kesehatan Tenaga Kerja perlu pengaturan Daerah; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka tugas Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pelayanan Kesehatan Swasta, TTU dan Industri Rumah Tangga Makanan dan Minuman serta Kesehatan Tenaga Kerja berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Dumai; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 320
Kekayaan daerah yang dapat dipakai atau disewa oleh orang pribadi atau badan, antara lain : a. Tanah; b. Rumah; c. Gedung; d. Tenda; e. Kursi dan Sound System; f. Buldizer DX 75 M; g. Scat Track; h. Escavator; i. Motor Grader; j. Mesin Wals 6-8 ton; k. Dump Truck; l. Loader/Shofell m. Mobil Tengki Air; n. Mobil Crane; o. dan lain-lain BAB III PENGHITUNGAN, PEMAKAIAN/PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 5 (1) Setiap orang atau badan yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin untuk pemakaian kekayaan daerah; (2) Izin pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 (1). Penyewaan tanah, Gedung/Bangunan berdasarkan luas tanah, lokasi tanah, harga pasaran, harga umum/NJOP. (2). Pemakaian alat-alat berat berdasarkan jenis kendaraan/ alat-alat berat dan waktu pemakaian. (3). Pemakaian rumah berdasarkan golongan dan lamanya pemakaian perbulan. (4). Penyewaan tenda berdasarkan jenis, kapasitas, fasilitas dan lama penyewaan.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Dumai; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai; c. Walikota adalah Walikota Dumai; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai; e. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; f. Penyewaan kekayaan daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
BAB II OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2 Objek penyewaan adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menyewa kekayaan Daerah. Pasal 3 Subjek penyewaan adalah kekayaan daerah yang dipakai / disewa oleh orang pribadi atau badan. 344
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,,
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/MenKes/SK/ XI/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Perawat; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/MenKes/SK/ XI/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/MenKes/SK/ VII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Perawat Gigi; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/MenKes/SK/ VII/2002 tentang Registrasi dan izin Refraksionis Optisian; 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/MenKes/SK/ VII/2002 tentang Registrasi dan Izin Praktek Bidan; 20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MenKes/ SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MenKes/ SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional; 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MenKes/SK/ VIII/2003 tentang Tenaga Akupuntur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2006 Nomor 7 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI 343
KOTA DUMAI
Nomor : 13 Tahun 2007
LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI
Seri : B Nomor 04
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI, Menimbang : a. bahwa asset daerah merupakan harta kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Dumai; b. bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan asset daerah yang merupakan kekayaan daerah perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1758/MenKes/ SK/XII/2003 tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar; 24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/MenKes/ SK/VI/2001 tentang Registrasi dan izin Praktek Terapis Wicara; 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/MenKes/Per/ X/1999 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik termasuk Medik Spesialistik; 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1168/MenKes/ Per/X/1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MenKes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan; 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MenKes/ Per/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi; 28. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI DAN WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Dumai. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai. 3. Walikota adalah Walikota Dumai. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai. 323
