KATA PENGANTAR. Palembang, Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG. Drs. HAROBIN MASTOFA, M.Si Pembina Utama Muda NIP

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, kami panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahNya Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang (LKIP) Tahun 2016 tepat waktu. Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang (LKIP) juga merupakan wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 atau Tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018 sebagai upaya pencapaian dan perwujudan Visi Pemerintah Kota Palembang, yaitu “PALEMBANG EMAS 2018”. Laporan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang (LKIP) Tahun 2016 memuat gambaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan dan diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi dalam perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan maupun dalam penetapan target kinerja sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang untuk kemajuan penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang di masa yang akan datang. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayah serta perlindungan-Nya bagi kita, Amin Ya Robbal Alamin. Palembang,

Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

Drs. HAROBIN MASTOFA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19590305 198803 1 008

DAFTAR ISI Kata Pengantar ................................................................................................ i

Daftar isi ........................................................................................................... ii

Daftar tabel ....................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................... 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................ 2 C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ....................................................... 3 1. Kedudukan Sekretariat Daerah Kota Palembang .............................. 3 2. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi ................................. 3 3. Bagan Struktur Organisasi ................................................................. 8 4. Personil Pegawai ............................................................................... 9 D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ............................................................. 13

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................. 16 A. CAPAIAN KINERJA ............................................................................... 16 B. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA ........................................... 18 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.............................................................. 35

BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 37

ii

DAFTAR TABEL Tabel I.1

: Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan ....................................... 9

Tabel I.2

: Jumlah Pegawai Non PNS menurut Tingkat Pendidikan ................ 10

Tabel I.3

: Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan dan Eselon ..................... 11

Tabel I.4

: Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural .. 12

Tabel II.1

: Penetapan Kinerja ........................................................................... 15

Tabel III.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja ........................................................... 17 Tabel III.2 : Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016 .................... 17 Tabel III.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis ......................................... 19 Tabel III.4 : Data Kasus Tanah Negara Sampai Akhir Tahun 2016 .................... 20 Tabel III.5 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 ............................................ 21 Tabel III.6 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 ...................................... 22 Tabel III.7 : Realisasi Kegiatan Agama .............................................................. 23 Tabel III.8 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 ............................................ 25 Tabel III.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3 ...................................... 27 Tabel III.10 : Pengadaan Barang dan Jasa .......................................................... 28 Tabel III.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 ............................................ 29 Tabel III.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4 ...................................... 30 Tabel III.13 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 ............................................ 31 Tabel III.14 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 ...................................... 33 Tabel III.15 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 ............................................ 34 Tabel III.16 : Akuntabilitas Keuangan ................................................................... 37

iii

A. LATAR BELAKANG Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaran pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2016. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang ini mendasarkan pada amanat peraturan: 1. Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

Republik

Indonesia

Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

28

Tahun

1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang

Republik

Indonesia

Nomor

23

Tahun

2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan

Undang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan

Presiden

Nomor

29

Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan

Daerah

Kota

Palembang

Nomor

5

Tahun

2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Sekretariat

Daerah

Kota

Palembang Tahun 2016 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis periode Tahun 2013-2018. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja

yang dicerminkan dari

hasil pencapaian

kinerja

berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang selama Tahun Anggaran 2016; 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Tahun 2016; 3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang; 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Palembang dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

2

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG 1. Kedudukan Sekretariat Daerah Kota Palembang Sekretariat

Daerah

Kota

Palembang

dibentuk

berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palembang, yang didalamnya juga tercantum penjabaran Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palembang. Peraturan Organisasi Sekretariat Daerah ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memuat bagaimana struktur organisasi perangkat daerah dibuat, jumlahnya besarannya sesuai dengan kebutuhan kemampuan daerah.

2. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Palembang Ditetapkannya Peraturan

Daerah Kota Palembang

Nomor

8

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan

sebagaimana

telah

Perwakilan diubah

Rakyat

dengan

Daerah

Peraturan

Kota Daerah

Palembang Nomor

8

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota.

3

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelayanan, monitoring dan evaluasi pelaporan serta pelayanan administrasi. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang terdiri dari: 1) Sekretaris Daerah; 2) Asisten Pemerintahan (Asisten I); 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II); 4) Asisten Administrasi Umum (Asisten III); 5) Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asiten IV). 6) Staf Ahli Walikota: 1. Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2. Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi; 3. Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan 4. Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. 7) Bagian : 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah; 4. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; 5. Bagian Perekonomian; 6. Bagian Pembangunan; 7. Bagian Umum dan Perlengkapan; 8. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 9. Bagian Keuangan; 10. Bagian Sosial Kemasyarakatan; dan 11. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

4

Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I) terdiri dari: a. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi: 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum; 2. Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan, Kecamatan dan Kelurahan; dan 3. Sub Bagian Kerjasama antar Daerah. b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi: 1. Sub Bagian Bina Hubungan Media; 2. Sub Bagian Dokumentasi dan Penerbitan; dan 3. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Publik. c. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi: 1. Sub Bagian Perundang-undangan; 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum. d. Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah, membawahi: 1. Sub Bagian Keagrariaan; dan 2. Sub Bagian Batas Wilayah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II), terdiri dari: a. Bagian Perekonomian, membawahi: 1. Sub Bagian Perindustriaan, Perdagangan dan Koperasi; 2. Sub Bagian Pertanian dan Lingkungan Hidup; dan 3. Sub Bagian Penanaman Modal Daerah dan Perusahaan Daerah. b. Bagian Pembangunan, membawahi: 1. Sub

Bagian

Administrasi

Pembangunan,

Keciptakaryaan

dan

Kebinamargaan; 2. Sub Bagian Penataan Ruang, Lingkungan Fasilitas dan Utilitas Perkotaan; dan 3. Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata.

5

Asisten Administrasi Umum (Asisten III), terdiri dari: a. Bagian Umum, membawahi: 1. Sub Bagian Tata Usaha; 2. Sub Bagian Rumah Tangga; 3. Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik; dan 4. Sub Bagian Perlengkapan. b. Bagian Organisasi dan Tata Laksana, membawahi: 1. Sub Bagian Kelembagaan, Analisa dan Formasi Jabatan; 2. Sub Bagian Tata Laksana dan Akuntabilitas; dan 3. Sub Bagian Aparatur dan Kepegawaian. c. Bagian Administrasi Keuangan, membawahi: 1. Sub Bagian Anggaran; 2. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan 3. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendahraan.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten IV), terdiri dari: a. Bagian Sosial Kemasyarakatan, membawahi: 1. Sub Bagian Agama; dan 2. Sub Bagian Sosial dan Tenaga Kerja. b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 1. Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 2. Sub Bagian Kesehatan; dan 3. Sub Bagian Pemberdayaaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Palembang, pada Pasal (3), Pasal (4) dan Pasal (5) disebutkan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah:  Sekretariat

Daerah

Kota

Palembang

merupakan

unsur

staf

Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;

6

 Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan bagianbagian, dinas daerah dan lembaga teknis daerah;  Sekretariat

Daerah

Kota

Palembang

mempunyai

tugas

membantu walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan

pelayanan

teknis

administratif

kepada

seluruh

perangkat daerah;  Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada point (2) dan (3) tersebut diatas, dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 ini menyelenggarakan fungsi: a. menyusun kebijakan pemerintah daerah; b. pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah; c. pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan pemerintah daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7

3. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 WALIKOTA . WAKIL WALIKOTA STAF AHLI WALIKOTA

KETERANGAN : GARIS KOMANDO DAN PETANGGUNGJAWABAN GARIS KOORDINASI

SEKRETARIS

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN PEMERINTAHAN

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

SUB BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN

SUB BAGIAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAGIAN KEAGRARIAAN DAN BATAS WILAYAH

SUB BAGIAN KEAGRARIAAN

SUB BAGIAN BATAS WILAYAH

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

BAGIAN PEREKONOMIAN

BAGIAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN BINA HUBUNGAN MEDIA

SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

SUB BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, KECIPTA KARYAAN DAN KEBINA MARGAAN

SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PENERBITAN

SUB BAGIAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUB BAGIAN PENATAAN RUANG, FASILITAS DAN UTILITAS PERKOTAAN

SUB BAGIAN PROTOKOL DAN HUBUNGAN PUBLIK

SUB BAGIAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PERUSAHAAN DAERAH

SUB BAGIAN PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

BAGIAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN, ANALISA DAN FORMASI JABATAN

SUB BAGIAN ANGGARAN

SUB BAGIAN AGAMA

SUB BAGIAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUB BAGIAN TATA LAKSANA DAN AKUNTABILITAS

SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN SOSIAL DAN TENAGA KERJA

SUB BAGIAN KESEHATAN

SUB BAGIAN APARATUR DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA

SUB BAGIAN SANDI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

4. Personil Pegawai Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Pada bulan Januari 2016 pegawai di Sekretariat Daerah Kota Palembang berjumlah 155 orang PNS dan 200 orang tenaga Honorer. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang berdasarkan pendidikan formal, pangkat/golongan dan eselon, pendidikan jabatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, Menurut Tingkat Pendidikan

No.

Bagian

Jml. Orang

Tingkat Pendidikan SD

SLTP SLTA

D3

S1

S2

S3

1.

Tata Pemerintahan

13

-

-

2

1

3

7

-

2.

Hukum dan Hak Asasi Manusia

10

-

-

1

-

4

5

-

3.

Keagrariaan dan Batas Wilayah

12

-

-

-

2

5

5

-

4.

Hubungan Masyarakat dan Protokol

15

-

-

1

3

7

3

1

5.

Perekonomian

7

-

-

-

-

4

3

-

6.

Pembangunan

19

1

1

2

1

10

4

-

7.

Umum dan Perlengkapan

42

5

1

8

5

18

5

-

8.

Organisasi dan Tata Laksana

9

-

-

1

-

5

3

-

9.

Administrasi Keuangan

15

-

-

1

-

11

3

-

10.

Sosial Kemasyarakatan

7

-

-

-

-

6

1

-

11.

Kesejahteraan Rakyat

6

-

-

-

-

3

3

-

155

1

6

18

10

67

42

1

Jumlah

9

Tabel I.2 : Jumlah Pegawai Non PNS pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, menurut Tingkat Pendidikan Formal dan Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan No.

Bagian

Jml. Orang

SD

SLTP SLTA

D3

S1

S2

1.

Tata Pemerintahan

8

-

-

4

-

3

1

2.

Hukum dan HAM

8

-

-

2

-

4

2

3.


8

-

-

3

3

2

-

4.


28

-

-

11

2

15

-

5.

Perekonomian

3

-

-

1

-

2

-

6.

Pembangunan

7

-

-

4

1

2

-

7.


88

5

4

57

2

20

-

8.


9

-

-

1

1

7

-

9.


18

-

-

6

5

7

-

10.


14

-

-

6

-

7

1

11.


9

-

-

2

-

7

-

200

5

4

97

14

76

4

Jumlah

10

Tabel I.3 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Palembang, menurut Pangkat/Golongan dan Eselon Pangkat/gol. No.

Bagian

Eselon

Jml I

II

III

IV

IV

III

II

1.

Tata Pemerintahan

13

-

3

7

3

3

1

-

2.

Hukum dan HAM

10

-

1

8

1

3

1

-

3.


12

-

3

6

3

2

1

-

4.


15

-

5

10

-

2

1

-

5.

Perekonomian

7

-

-

5

2

3

1

-

6.

Pembangunan

19

1

4

10

4

3

1

-

7.


42

5

13

23

1

4

1

-

8.


9

-

2

6

1

3

1

-

9.


15

-

-

14

1

3

1

-

10.


7

-

-

7

-

2

1

-

11.


6

-

-

4

2

2

1

-

155

6

31

100

18

30

11

-

Jumlah

11

Tabel I.4 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Pendidikan Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Palembang Nama Diklat Struktural No.

Bagian

Jml

Adum/ Diklat PIM IV

Spama/ Diklat PIM III

Spamen/ Diklat PIM II

1.

Tata Pemerintahan

6

5

1

-

2.

Hukum dan HAM

3

2

1

-

3.


7

6

1

-

4.


2

2

-

-

5.

Perekonomian

6

5

1

-

6.

Pembangunan

7

5

2

-

7.


9

8

1

-

8.


4

3

1

-

9.


4

3

1

-

10.


2

2

-

-

11.


4

3

1

-

54

44

10

-

Jumlah

12

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan

ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2016 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan. BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2016. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi: pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2016; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target 2018 berdasarkan dokumen Rencana Strategis tahun 2013 sampai tahun 2018, untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis

keberhasilan/

kegagalan,

hambatan/kendala

dan

permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran. BAB IV. PENUTUP Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya.

13

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Perjanjian kinerja ini

menggambarkan capaian kinerja yang ingin diwujudkan oleh bagian-bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategik yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2016. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk mencapainya dalam Tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan Kinerja.

14

Adapun Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai berikut:

VISI MEWUJUDKAN KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS DAERAH YANG MENDUKUNG TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PALEMBANG EMAS 2018

Tabel 2.1 : Penetapan Kinerja No

1

2

Misi Mengelola pertanahan sesuai rencana tata ruang wilayah Meningkatkan keimanan dan Ketaqwaan masyarakat

No

Sasaran Strategis

1

Tertibnya administrasi pertanahan daerah

1

1

3

Menciptakan pelayanan yang profesional bidang administrasi pemerintahan umum

2

3

Menjamin terselenggaranya aktifitas keagamaan dimasyarakat

Tertibnya administrasi umum pemerintah daerah

Meningkatnya kualitas pelayanan Publik

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Kinerja

Target

Persentase Luas lahan bersertifikat

83%

Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara

100%

Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan

100%

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Persentase penyelesaian laporan capaian kinerja tepat waktu Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP/LPSE >200 juta

100% 100%

100%

Rasio perda yang ditetapkan

100%

Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional

100%

Persentase Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

100%

Persentase Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Presentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

100%

Jumlah Anggaran Tahun 2016 Rp. 90.765.814.834,74 (Sembilan Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat koma Tujuh Puluh Empat Rupiah).

15

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang penyusunan penetapan kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam mewujudkan koordinasi pelaksanaan tugas daerah yang mendukung tata pemerintahan yang baik untuk menuju Palembang Emas Tahun 2018. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Palembang tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

16

Tabel III.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 2.

91 ≥ 76 ≤ 90

Sangat Tinggi Tinggi

3.

66 ≤ 75

Sedang

4. 5.

51 ≤ 65 ≤ 50

Rendah Sangat Rendah

00

sumber: permendagri 54 tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Tahun 2016 berdasarkan hasil pengukuran yang diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III.2 : Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

1

Persentase Luas Lahan Bersertifikat

83%

100%

120,48%

2

Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara

100%

60%

60%

1

Persentase Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan

100%

120%

120%

2

Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk

100%

132,73%

132,73

1

Persentase Laporan Capaian Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu

100%

100%

100%

2

Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui ULP/LPSE > 200 juta

100%

125%

125%

3

Rasio Perda yang ditetapkan

100%

50%

50%

Sasaran Strategis

1

2

3

Tertibnya Administrasi Pertanahan Daerah

Menjamin Terselenggaranya Aktifitas Keagamaan Dimasyarakat

Tertibnya Administrasi Umum Pemerintah Daerah

17

4

5

1


100%

0%

0%

2

Persentase Instansi yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

100%

100%

100%

1

Persentase Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang berdasarkan Presentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

100%

100%

100%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat lebih rinci pada matrik pengukuran kinerja.

B. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Tahun 2016 ini yang merupakan tahun keempat Rencana Strategis 2013-2018, Sekretariat Daerah Kota Palembang secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui 5 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kota Palembang. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Tahun 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

18

Sasaran Strategis 1 Tertibnya Administrasi Pertanahan Daerah Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang 2013-2018 yaitu ”Mengelola Pertanahan Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah” dan juga untuk mencapai tujuan ”Menata

Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah”. Sasaran ini dilaksanakan oleh Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kota Palembang dimana untuk mengukur sasaran ini terdapat dua indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian Indikator kinerja sebesar 90,24% dan mendapat kriteria penilaian

sangat

tinggi.

Pengukuran

Sasaran

Tertibnya

Administrasi

Pertanahan Daerah dapat dilihat pada tabel III.3 dibawah ini: Tabel III.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis Realisasi No

1 2

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Persentase Luas Lahan Bersertifikat Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara

2014

2015

Target

Realisasi

% capaian

66,66%

3.7%

83%

100%

120,48

66.66%

20%

100%

60%

60

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja

90,24

Hasil pengukuran Indikator Kinerja sasaran pada tabel III.3 dapat diuraikan sebagai berikut:

19

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat Pada

Tahun

Keagrarian Sekretariat

dan

2016

Bagian

Batas

Wilayah

Daerah

Kota

Palembang menargetkan 13 Tanah milik Pemerintah Kota yang harus tersertifikat

dan

terealisasi

13

sertifikat sehingga Indikator kinerja sasaran

luas lahan

bersertifikat

terealisasi 100% dari target 83% atau lebih 17% dari target, dengan capaian 120,48% dan mendapat

Foto III.1: Salah satu aset tanah milik Pemkot Palembang

kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian ini naik 35% dari Tahun 2015.

2. Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara Penyelesaian kasus tanah Negara yang diproses oleh Bagian Keagrarian dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah Kota Palembang Pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel III.4 : Data Kasus Tanah Negara Sampai Akhir Tahun 2016 No

Nama Tanah

Alamat

Keterangan

1

Tanah Lintasan Dayung Jakabaring

Jakabaring Kelurahan 16 Ulu, Kelurahan Sentosa

2

Tanah Eks SMA 19 (SMKN 8)

Jalan Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu Palembang

3

Tanah Rencana Kantor Kecamatan Jakabaring

Jalan Pipa PDAM

4

Tanah AURI/Bordes AURI

Jalan Kol. H. Burlian

Proses Negoisasi

5

Tanah Kantor Kecamatan AlangAlang Lebar

Jalan Alang-Alang Lebar

Berproses

Asset Prov. Sum-Sel Berproses Proses eksekusi Proses Hibah dari Pem-Prov. Sum-Sel

20

Berdasarkan tabel III.4 diatas dari lima kasus penyelesaian tanah Negara yang di proses hanya tiga kasus yang terselesaikan hal ini menggambarkan bahwa Indikator kinerja sasaran ini hanya terealisasi 60% atau kurang 40% dari target 100% pada Tahun 2016, sehingga capaian indikator kinerja sasaran ini hanya 60% dan mendapat kriteria penilaian Rendah. Tetapi capaian 2016 ini naik 35% dari capaian Tahun 2015. Perkembangan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel III.5 dibawah ini: Tabel III.5 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013–2018 Capaian (%) No

1 2

Indikator Kinerja Persentase Luas lahan bersertifikat Persentase penyelesaian kasus tanah Negara

Target 2018

2014

2015

2016

15

9,25

120,48

100%

88,8

20

60

100%

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran ini:  Data berupa Dokumen kepemilikan tidak lengkap/tidak ada  SKPD pengguna kurang memahami asal usul tanah  Masih bersatus sengketa Hambatan/Masalah:  Adanya persil tanah yang tidak memiliki alas hak/belum jelas  Persil tanah di Klaim pihak ke 3 Strategi/upaya Pemecahan Masalah:  Koordinasi berkelanjutan dengan Kantor Pertanahan Kota Palembang pihak terkait dalam rangka melengkapi data  Melakukan pemberkasan dengan melengkapi, menyeleksi dan evaluasi setiap persil yang akan direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

21

Sasaran Strategis 2 Menjamin Terselenggaranya Aktifitas Keagamaan dimasyarakat Sasaran Strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Kedua sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang 2013-2018 yaitu ”Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan Masyarakat” dan juga untuk mencapai tujuan ”Menciptakan Masyarakat yang Agamis”. Sasaran ini dilaksanakan oleh Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palembang dimana untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran dengan rata-rata capaian Indikator kinerja 138,18% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Pengukuran sasaran Menjamin Terselenggaranya Aktifitas Keagamaan tersaji pada tabel III.6 dibawah ini: Tabel III.6 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2.1 Realisasi No

1.

2.

Tahun 2016

Indikator Kinerja 2014

2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Persentase Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Keagamaan

86,95%

100%

100%

140%

140

Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk

110%

126,67%

100%

136,36%

136,36

Rata - Rata Capaian Kinerja

138,18

Hasil pengukuran Indikator kinerja sasaran Tabel III.6 diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

22

1. Persentase Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Keagamaan Pada Tahun 2016 Bagian Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palembang melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai berikut: Tabel III.7 : Realisasi Kegiatan Keagamaan No

Kegiatan

Target

Realisasi

Capaian

880 orang

110%

120.000 org

120%

1

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Palembang

800 orang

2

Peningkatan Kualitas Keimanan dan ketaqwaan masyarakat

100.000 orang

3

MTQ/STQ Tingkat Provinsi Sumsel

60 orang

75 orang

125%

4

Festival Kesenian Islam Kota Palembang

16 kafilah

16 kafilah

100%

5

Festival Kesenian Islam Provinsi Sumsel

1 kafilah

1 kafilah

100%

6

Jumlah Masjid/Mushola yang dikunjungi Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) tahun

105 kali

156 kali

149%

7

Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota

28 kali

28 kali

100%

8

Penataran Calon Da'i tingkat Kota Palembang

100 orang

100 orang

100%

9

Penataran Dewan Hakim MTQ Tingkat Kota Palembang

80 orang

120 orang

150%

10

Peningkatan Manajemen P2TI Kota Palembang

1 kali

1 kali

100%

100 bilal

100 bilal

100%

50 orang

50 Orang

100%

1.120 santri

112%

1 tim

1 tim

100%

1 keg

1 kegiatan

100%

50 pasang

50 pasang

100%

42 peserta

42 peserta

100%

1 masjid

100%

1 Organisasi

100%

11 12 13 14 15 16

17

Pelatihan Pengurus Jenazah tingkat Kota Palembang Jumlah orang yang diberikan biaya untuk menunaikan Ibadah umroh

1.000 santri

Khataman Santri Festival anak saleh tingkat Kota, Provinsi dan Nasional Pelatihan Manajemen Masjid bagi Pengurus masjid wisata dan mesjid kecamatan dalam Kota Palembang Nikah Masal bagi masyarakat miskin dalam Kota Palembang Pembinaan jangka panjang qori dan qoriah cabang Qiro'at, tafsir, khot, tilawah, syarhil dan fahmil Qur'an dan Pembelajaran pelaksanaan MTQ tingkat nasional

18

Pengelolaan Tempat Ibadah Milik Pemerintah

1 masjid

19

Pembinaan umat melalui lembaga keagamaan

1 organisasi

Rata - Rata Capaian

115%

23

Dari 19 (Sembilan belas) kegiatan keagamaan pada tabel III.7 diatas Jumlah

Masyarakat

Berpartisipasi

Dalam

Yang Kegiatan

Keagamaan 120.000 orang dari 100.000 orang yang ditargetkan sehingga Indikator

Kinerja ini

terealisasi 120% atau lebih 20% dari target 100% pada Tahun 2016

dengan

Indikator

capaian

kinerja

mendapat

120%

sasaran

kriteria

ini

penilaian

sangat tinggi. Capaian ini naik 15% dari Tahun 2015.

Peringatan Maulid Nabi di Masjid Agung SMB II Kota Palembang

3. Persentase Jumlah Tempat Ibadah Untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk beribadah Pemerintah Kota Palembang menargetkan membangun 950 tempat ibadah tetapi terealisasi 1261 tempat ibadah sehingga Indikator Kinerja sasaran ini terealisasi 132,73% dari target 100% atau lebih 32,73% dari target 2016 dengan capaian sebesar 132,73% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian ini naik 6,06% dari tahun 2015. Berikut kami sampaikan daftar tempat ibadah di Kota Palembang Pada Tahun 2016:  Masjid

:

1.200

 Gereja

:

25

 Wihara

:

20

 Pure

:

1

 Klenteng

:

15

Jumlah

:

1.261

24

Perkembangan capaian masing-masing Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat pada tabel III.8 dibawah ini:

Tabel III.8 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 terhadap Target RESTRA Tahun 2013–2018 No

Indikator Kinerja

1.

Cakupan pemenuhan kegiatan keagamaan

2.

Jumlah tempat ibadah

Capaian (%)

Target 2018

2014

2015

2016

86,95

125

120

100%

110

126,67

132,73

100%

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini:  Visi dan Misi Walikota Palembang mewujudkan Kota Palembang Madani mendapat sambutan dari masyarakat (khususnya para Ulama/Habaib di Kota Palembang sangat antusias)  Program ini meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjadikan kota yang madani sehingga tanpa mendapatkan dukungan dana sekalipun akan senantiasa memakmurkan tempat ibadah sebagai kebutuhan pokok dalam beragama

25

 Bahwa banyaknya jumlah tempat ibadah yang ada di Kota Palembang maka Ketaqwaan dan Kepatuhan masyarakat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing akan semakin baik.

Hambatan/Masalah: Salah satu faktor yang menghambat capaian dari Indikator capaian ini adalah minimnya anggaran yang dimiliki untuk mensupport capaian Indikator ini seperti:  Tidak tersedianya dana untuk membantu ustadz dan ustadzah yang mengajar di unit-unit TKA/TPA/TQA BKPRMI Kota Palembang yang senantiasa membina generasi muda untuk dapat terbebas dari buta baca tulis huruf Al Qur'an  Minimnya anggaran yang dimiliki untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dibidang keagamaan. Strategi/upaya pemecahan masalah:  Bagian Sosial Kemasyarakatan akan

mencoba untuk mengkoordinir

rumah ibadah yang mempunyai kemampuan keuangan yang mapan baik itu dari sumbangan perorangan ataupun instansi untuk membantu pembangunan tempat-tempat ibadah yang ada di pelosok Kota Palembang.  Memberikan motivasi kepada para donatur untuk menyalurkan dananya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang sehingga dana tersebut dapat disalurkan kepada orang yang memang berhak menerima zakat tersebut.

26

Sasaran Strategis 3 Tertibnya Adminstrasi Umum Pemerintahan Daerah Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang 2013-2018 yaitu ”Menciptakan Pelayanan yang Profesional Bidang Administrasi Pemerintahan Umum” dan juga untuk mencapai tujuan ”Mewujudkan Administrasi Umum Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel” yang bertanggung jawab dengan sasaran ini adalah Bagian Organisasi dan tata laksana, bagian Tata Pemerintahan, Bagian Umum dan perlengkapan dan Bagian Hukum dan Hak asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Palembang dimana capaian rata-rata Indikator kinerja sasaran sebesar 89,46% dengan kriteria penilaian Tinggi. Untuk mengukur sasaran Tertibnya Adminstrasi Umum Pemerintahan Daerah terdapat 3 indikator sebagaimana tersaji pada tabel III.9 berikut dibawah ini: Tabel III.9 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3.1 Realisasi No

1

2

3

Tahun 2016

Indikator kinerja Persentase Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu Persentase pengadaan barang jasa >200Jt yang melalui ULP/LPSE Rasio perda yang ditetapkan

2014

2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

100%

100%

100%

100%

100

100%

100%

100%

118,40%

118,40

75%

81.25%

100%

50%

50

Rata-Rata Capaian Kinerja

89,46


27

1. Persentase Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu Pada Tahun 2016 Sekretrariat Daerah Kota Palembang menargetkan 2 Laporan capaian kinerja yang harus diselesaikan tepat waktu yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dimana kedua laporan tersebut diselesaikan dengan tepat waktu sehingga indikator kinerja Persentase Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian 2016 naik 6,37% dari Tahun 2015.

2. Persentase Pengadaan LPSE > 200 juta

Barang

dan

Jasa

melalui ULP/

Pada Tahun 2016 Sekretariat Daerah Kota Palembang menargetkan 538 paket Pengadaan barang dan jasa melalui ULP/LPSE > 200 Juta dan terealisasi 637 paket dengan rincian paket sebagai berikut: Tabel III.10 : Pengadaan Barang dan Jasa No

JENIS PENGADAAN

1

Pengadaan Barang

46

paket

2

Pengadaan Konstruksi

456

paket

3

Pengadaan Jasa Lainnya

0

paket

4

Jasa Konsultasi

135

paket

637

paket

Total Paket

Berdasarkan data diatas indikator kinerja sasaran ini terealisasi 118,40% dari target 100% atau lebih 18,4% dari target dengan capaian 118,40% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian 2016 naik 43.15% dari capaian Tahun 2015.

28

3. Rasio Perda yang ditetapkan Pada Tahun 2016 jumlah perda yang diselesaikan berjumlah 10 Perda dari 20 Perda yang menjadi target pada Tahun 2016 sehingga Indikator kinerja sasaran Rasio Perda yang ditetapkan terealisasi 50% dari target 100% dengan capaian 50% dan mendapat kriteria penilaian Sangat Rendah. Capaian ini turun 150% dari Tahun 2015. Perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel III.11 dibawah ini: Tabel III.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013 - 2018 Capaian (%) No

Indikator Kinerja

Target 2018 2014

2015

2016

1.

Persentase Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu

100

100

100

100%

2.

Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP/LPSE >200 juta

100

100

118,40

100%

3.

Rasio perda yang ditetapkan

75

81.250

50

100%

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran ini:  Penguasaan materi baik dari SKPD pemerakarsa perda dan Bagian Hukum dan Ortala.  Panitia pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan sistem internet untuk mendaftarkan perusahaanya mengikuti lelang di ULP dan LPSE Hambatan/Masalah:  SKPD pemerakarsa perda kurang menguasai materi perda .  Waktu pembahasan Raperda terlalu pendek  Masih kurangnya Strategi/Upaya Pemecahan Masalah:  Raperda tersebut hendaknya dipelajari dilakukan pembahasan dengan DPRD.

terlebih

dahulu

sebelum

 Naskah akademik dan Draf Raperda harus di singkronisasikan terlebih dahulu.

29

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang 2013-2018 yaitu ”Menciptakan pelayanan yang profesional bidang administrasi pemerintahan umum” dan juga untuk mencapai tujuan ”Mewujudkan Administrasi Umum Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel”. Sasaran ini dilaksanakan oleh SKPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dimana rata-rata capaian indicator kinerja sasaran sebesar 50% dan mendapat kriteria penilaian sangat rendah. Untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 indikator sebagaimana tersaji pada tabel III.12 berikut dibawah ini: Tabel III.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4.1 Realisasi No

1

2.

Tahun 2016

Indikator kinerja 2014

2015

Target

Realisasi

Capaian (%)


-

60

100%

0%

0%

Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

-

-

100%

100%

100%

Rata - Rata Capaian Kinerja

50


1. Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional Dari target 5 inovasi pelayanan tidak ada satupun inovasi yang diikutsertakan ke tingkat nasional pada Tahun 2016 sehingga Indikator Kinerja sasaran Persentase Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional

30

terealisasi 0% dari target 100% dengan capaian 0% dan mendapat kriteria penilaian sangat buruk. Capaian ini turun 60% dari Tahun 2015.

2. Persentase Unit Kerja Kepuasan Masyarakat

yang

melakukan

Survei

Indeks

Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Palembang menargetkan 60 laporan Survei yang terdiri dari 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2 (dua) Badan yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI (RSUD Palembang Bari),

16 (enam belas)

kecamatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Puskemas dan dari 60 Unit kerja diatas membuat laporan kepada Bagian Organisasi dan Tatalaksana yang membagikan kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat kepada 60 (enam puluh) Unit Kerja tersebut sehingga Indikator Kinerja sasaran ini terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dan mendapat kriteria penilaian sangat Tinggi. Capaian ini sama dengan Tahun 2015. Perkembangan capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel III.13 dibawah ini:

Tabel III.13 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013 - 2018 Capaian (%) No

Indikator Kinerja 2014

1. 2.

Target 2018

2015

2016

Persentase Inovasi OPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional

60

0

100%

Persentase Unit Kerja yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

_

100

100%

31

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Keberhasilan Sasaran ini:  Kejelian pimpinan unit kerja menciptakan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat;  Tersedianya sarana, prasarana serta Sumber Daya Manusia yang menguasai inovasi pelayanan yang diberikan unit kerja agar pelayanan yang diberikan Faster, Cheaper and Better;  Adanya kerjasama yang baik dari masing-masing unit kerja dalam menyampaikan laporan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal menyediakan data yang dibutuhkan dalam membuat laporan. Hambatan/Masalah:  Masih kurangnya kejelian pimpinan unit kerja menciptakan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat;  Ketidaksesuaian pendistribusian pegawai berdasarkan kompetensinya.

Strategi/Upaya Pemecahan Masalah:  Melakukan pembelajaran ke kementerian ataupun studi banding ke daerah lain di Indonesia yang memiliki inovasi pelayanan lebih baik dari Kota Palembang;  Penataan penempatan pegawai harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya.

32

Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi Ketiga sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang 2013-2018 yaitu ”Menciptakan Pelayanan yang Profesional Bidang Administrasi Pemerintahan Umum” dan juga untuk mencapai tujuan ”Meningkatkan

Kinerja

Aparatur

Bidang

Administrasi

Pemerintahan

Umum”. Sasaran ini dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang dengan rata-rata capaian Indikator kinerja sasaran 100% dan mendapat kriteria penilaian sangat tinggi. Untuk mengukur sasaran ini menggunakan satu indicator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel III.14 dibawah ini:

Tabel III.14 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5 Realisasi No

1

Tahun 2016

Indikator Kinerja

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

2014

2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

100%

100%

100%


1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pada Tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kota Palembang berjumlah 155 orang yang dijadikan target pada indikator kinerja

33

ini dan teralisasi sebanyak 155 orang sehingga Indikator Kinerja sasaran ini terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dan mendapat kriteria penilaian sangat Baik. Perkembangan capaian indikator kinerja sasaran diatas dapat dilihat pada tabel III.15 dibawah ini: Tabel III.15 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 terhadap Target Kinerja RESTRA Tahun 2013–2018 Capaian (%) No

1.

2014

2015

2016

Target 2018

-

-

100

100%

Indikator Kinerja

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang yang dinilai berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :  Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan kewajiban seluruh Aparatur Sipil Negara.  Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan persyaratan Administrasi Kepegawaian.

34

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 5 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015

maka

besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut : Kinerja No

1

2

3

4

5

Sasaran Strategis


Menjamin terselenggaran ya aktifitas keagamaan dimasyarakat


Meningkatnya kualitas pelayanan Publik


Indikator Kinerja

Anggaran Realisasi (%)

Target

Realisasi

Capaian realisasi (%)

Luas lahan bersertifikat

83%

100%

100

Penyelesaian kasus tanah negara

100%

60%

60

172.250.000

165.980.000

Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan

100%

120%

120

3.605.171.046

3.004.366.046

83,33%

Jumlah tempat Ibadah

100%

132,73%

132,73

588.000.000

512.805.200

87,21%

100%

100%

100

731.604.000

723.742.000

98,93%

100%

125%

125

1.705.612.500

1.656.887.396

97,14%

100%

50%

50

346.425.000

346.286.000

99,96%

100%

0%

0

170.723.000

170.623.000

99,94%

100%

100%

100

498.415.000

497.415.000

100%

100%

100

72.775.000

72.257.500

Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang diselesaikan tepat waktu Persentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP/LPSE >200 juta Rasio perda yang ditetapkan Jumlah Inovasi SKPD yang dilombakan ke Tingkat Nasional Jumlah Instansi yang melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Penilaian Kinerja ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palembang berdasarkan Presentase Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pagu/target (Rp) 1.893.185.000

Realisasi (Rp) 1.731.141.650

91,85%

99,80%

99,29%

Dalam mencapai sasaran strategis Sekretariat Daerah Kota Palembang, juga ditetapkan anggaran belanja Masing-masing Program berdasarkan sasaran Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2015 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

35

No

Sasaran

Program

1.


Anggaran

Luas lahan bersertifikat Penyelesaian kasus tanah negara Total

2.

3.

Terwujudnya Nilainilai Agama dalam Kehidupan Seharihari

Program Peningkatan Kegiatan Keagamaan


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/ WKDH Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan Masyarakat Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundangundangan Program Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi, dan Supervisi Pembangunan Daerah

Total

Total 4.

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Total

5.

Meningkatnya Kualitas Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur Total

Jumlah

Realisasi

Capaian

1.893.185.000,00

1.731.141.650,00

91,44%

172.250.000,00

165.980.000,00

2.065.435.000,00

1.897.121.650,00

5.693.171.046,00

5.017.171.246,00

5.693.171.046,00

5.017.171.246,00

3.583.145.000,00

2.755.453.517,00

1.052.626.626,00

788.721.626,00

74,93%

123.922.500,00

123.922.500,00

100%

2.414.908.454,74

2.126.275.000,00

88,05%

85.000.000,00

35.000.000,00

41,00%

2.490.615.167,00

2.458.323.500,00

98,70%

11.979.160.150,00

11.295.234.665,00

94,29%

21.729.377.897,74

19.582.912.808,00

90,13%

45.439.153.441,00

41.307.840.504,00

90,91%

11.145.990.000,00

8.635.419.753,00

77,48%

3.260.186.500,00

3.132.077.349,00

96,07%

59.845.329.941,00

49.943.260.257,00

83,45%

1.843.675.000,00

1.759.290.000,00

95,42%

1.088.825.950,00

900.746.150,00

82,73%

2.932.500.950,00

2.660.036.150,00

90,71%

92.265.814.834,74

72.923.294.311,00

79,03%

96,36% 88,00% 83,88% 90,00%

76,90%

36

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang tahun 2016 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2016. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan. Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang selama tahun 2016 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2013-2018 dan telah memenuhi Lima sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis yang di ukur capaian kinerjanya yaitu ada 7 (tujuh) indikator atau 70% telah mencapai kategori sangat tinggi, satu indikator kinerja sasaran strategis atau 10% telah mencapai kategori rendah, dua indikator kinerja sasaran strategis atau 20% telah mencapai kategori sangat rendah. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Palembang juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah APBD Induk Kota Palembang pada tahun 2016 yang dialokasikan untuk biaya

37

Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebesar Rp. 110.394.244.219,74 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 30.166.299.384,62 dan belanja langsung sebesar Rp. 80.227.944.837,74 dan pada APBD Perubahan Kota Palembang pada tahun 2016 yang dialokasikan untuk biaya Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebesar Rp. 118.145.072.834,74 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 25.886.688.000,- dan belanja langsung sebesar Rp.

92.258.384.834,74

jumlah

tersebut

telah

direalisasi

sebesar

Rp. 72.923.294.311,00 atau 79,03%. Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2016 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Sekretariat Daerah Kota Palembang akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2016 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya. Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2016 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

38

KATA PENGANTAR. Palembang, Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG. Drs. HAROBIN MASTOFA, M.Si Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents