Soreang, Pebruari 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Dalam kondisi yang sangat cepat berubah (turbulence), hal yang harus tetap dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah menjaga kepercayaan melalui unjuk kerja sebagaimana yang telah diamanatkan oleh seluruh masyarakat melalui penyediaan public good services. Hal yang dirasakan sangat dinantikan adalah bagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung tahun 2011 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh BAPPEDA selama tahun 2011 ini. Dengan laporan ini BAPPEDA akan mengambil berbagai langkah strategis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya untuk semakin memperkuat perencanaan pembangunan dalam kerangka Mewujudkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Diharapkan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam periode tahun 2010 - 2015. Semoga di tahun mendatang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Bandung. Soreang,

Pebruari 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP. 19591230 198503 1 012

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

i

Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF BAPPEDA Kabupaten Bandung sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), sehingga BAPPEDA dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Bandung, dalam melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. LAKIP Tahun 2011 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, dengan rincian sebagai berikut: 

Misi pertama terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran dan 3 indikator sasaran;



Misi kedua terdiri dari 1 tujuan, 5 sasaran dan 5 indikator sasaran;



Misi ketiga terdiri 1 tujuan, 3 sasaran dan 5 indikator sasaran.

Indikator sasaran pada Misi I terdiri atas 3 indikator sasaran dengan realisasi 3 indikator mencapai target. Indikator sasaran pada Misi II berjumlah 5 indikator sasaran dengan realisasi 5 (lima) Indikator mencapai target, Indikator sasaran pada Misi III berjumlah 5 indikator sasaran dengan realisasi 5 (lima) indikator mencapai target yang ditetapkan Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 11 (sebelas) sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Bandung menunjukkan h a s i l y a n g m e m u a s k a n .

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Berangkat dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2010-2015 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 serta Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2011 yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2011 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu : 1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

1

Pendahuluan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015; 12. Peraturan Bupati Bandung nomor 26 tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2011 Penyusunan LAKIP Tahun 2011 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Bappeda Kabupaten Bandung yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Bappeda kepada Bupati Bandung ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2011. BAPPEDA merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka BAPPEDA memiliki tanggungjawab yang besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan kebijakan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi, dengan demikian yang menjadi output BAPPEDA yakni berupa perencanaan daerah yang disusun melalui rangkaian perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan publik, kemampuan daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah. 2

Pendahuluan

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung serta Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 didukung dengan jumlah pegawai 55 orang, terdiri atas PNS 53 orang, dan CPNS 2 orang. Jumlah pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1. Jumlah PNS, CPNS dan TKK BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2011 No

Pendidikan

Status Kepegawaian PNS 3

CPNS 0

TKK 0

Jumlah

%

3

5.45

1

SD

2

SMP

0

0

0

0

0.00

3

SMA

8

0

0

8

14,55

4

D3

3

0

0

3

5.45

5

S1

31

2

0

33

60,00

6

S2

8

0

0

8

14,55

53

2

0

55

100

Jumlah

Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas: SD sebesar 5,45 %, SMA sebesar 14,55%, D3 sebesar 5,45%, S1 60,00 % dan S2 14,55 %.

3

Pendahuluan

Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.2. Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2011 No

Golongan

Status Kepegawaian

%

3

5.45

1

Gol I

2

Gol II

7

0

7

12.73

3

Gol III

37

2

39

70,91

4

Gol IV

6

0

6

10,91

53

2

55

100

Jumlah

CPNS 0

Jumlah

PNS 3

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 5,45 %, Golongan II sebanyak 12,73 %, Golongan III sebanyak 70,91% dan Golongan IV sebanyak 10,91%, melihat komposisi tersebut, pagawai BAPPEDA banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi BAPPEDA memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini perlu adanya tenaga fungsional perencana yang benar-benar sebagai perumus dan penyusun perencanaan. Di samping pendidikan formal, pegawai BAPPEDA juga telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.3. Data Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA KabupatenBandung yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2011 No

Tingkat Diklatpim

Jumlah

1 2 3 4

I II III IV Jumlah

0 1 4 13 16

4

Pendahuluan

Pegawai BAPPEDA Kabupaten Bandung yang telah memperoleh jabatan berdasarkan esselonering dapat dilihat pada tabel berikut: Tebel 1.4. Data Pegawai BAPPEDA berdasarkan Esselon Tahun 2011 No

Tingkat Esselon

Jumlah

1 2 3 4 4

II a II b III a III b IV a

0 1 1 5 13

Jumlah

20

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana/prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, BAPPEDA memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel 1.5. Data Sarana dan Prasarana Milik BAPPEDA Kabupaten Bandung Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Tahun 2011 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Jenis Barang/ Nama Barang Gedung Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Komputer Laptop Printer Handycam Camera Digital Camera Kursi Lipat Kursi Tamu/Meja Tamu Kursi kayu Kursi putar Meja tulis Meja Komputer Meja Telepon Meja tambahan Meja Rapat Pim. Meja Rapat

Jumlah Barang 1.480 m2 9 15 48 21 37 3 5 5 78 8 46 87 13 1 2 16

Keadaan Barang B KB RB 1.480 m2 2 7 6 6 3 29 8 11 9 6 6 32 5 3 5 5 64 14 5 3 37 9 81 6 8 5 1 2 15 1

5

Pendahuluan

No 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Jenis Barang/ Nama Barang Filling Kabinet Rak Buku Telepon Telepon Lokal Lemari Rak Besi Kursi Rapat Lemari Besi Lemari es VCD TV Mesin Pompa air Mesin Potong rumput Peti Uang Vacuum Cleaner White Board Elektrik White Board OHP Wireless Mesin tik elektrik Mesin Tik Manual Plotter Radio Podium Stabilizer AC Lemari Data Jam Dinding Rak Arsip Screen Peta Kipas Angin Foto Presiden/Wakil Lambang Garuda Dispencer UPS Scaner Proyektor Faksimille Sound Systen LCD Mesin Penghancur Kertas Voice Recorder Finger Print Fasilitas Internet

Jumlah Barang 33 6 2 9 10 4 180 73 2 1 3 1 4 1 2 1 8 1 1 6 1 1 1 1 12 4 3 8 3 2 9 2 7 7 1 1 1 4 2 1 12 2 3 1 1

Keadaan Barang B KB RB 27 5 1 4 2 2 9 8 2 4 180 69 4 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 6 1 1 1 1 12 4 3 8 3 2 9 2 7 7 1 1 1 4 1 1 1 12 2 3 1 1 -

6

Pendahuluan

No 65 66 67 68 69 70 71

Jenis Barang/ Nama Barang GPS Altimeter Telekompren Komputer Tablet Sofa Sistem/Aplikasi Kursi Hadap

Jumlah Barang 2 1 6 5 3 1 30

B 2 1 6 5 3 1 30

Keadaan Barang KB RB -

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BAPPEDA dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7

Pendahuluan

Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. 2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.

kelembagaan

dan

g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pelaporan pelaksanaan tugas badan.

pengendalian

dan

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8

Pendahuluan

o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan undangan penunjang pelaksanaan tugas.

perundang-

5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 9

Pendahuluan

2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman suratsurat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan administrrasi perjalanan dinas.

pengelolaan

dan

pengendalian

6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapatrapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan ketertiban kantor.

kerumahtanggaan,

keamanan

dan

9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, inventarisasi perlengkapan Kantor.

pendistribusian

dan

12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian.

dan

15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. 10

Pendahuluan

19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai. 20) Pengkoordinasian penyusunan sumpah/janji pegawai.

administrasi

DP-3,

DUK,

21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian kerja lain di lingkungan Badan.

umum dan dengan unit

c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja.

pengeloaan

anggaran

9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan.

anggaran

11

Pendahuluan

10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 3. Bidang Perencanaan Pemerintahan.

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

dan

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

pengendalian

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

12

Pendahuluan

g. Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

pembangunan

i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan membawahkan :

Kesejahteraan

Sosial

dan

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan kesejahteraan sosial.

pembangunan

daerah

di

bidang

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 13

Pendahuluan

8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pemerintahan.

pembangunan

daerah

di

bidang

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 14

Pendahuluan

5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 2) Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. 3) Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. 4) Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 5) Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.

pelaksanaan

6) Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. 7) Penyelenggaraan perekonomian.

penyusunan

usulan

program

pembangunan

15

Pendahuluan

8) Pelaporan pelaksanaan perekonomian;

tugas

perencanaan

pembangunan

9) Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan perekonomian.

kebijakan

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pertambangan

Pembangunan

Pertanian

dan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan.

daerah

di

bidang

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. 5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 16

Pendahuluan

8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM

Industri, Perdagangan,

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

di

bidang

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

SPM

di

bidang

6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian perdagangan, koperasi dan UKM. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 17

Pendahuluan

8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 2) Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan pengendalian pembangunan fisik.

perencanaan

dan

dan

4) Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. 18

Pendahuluan

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 4) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.

19

Pendahuluan

b) Sub Bidang Perencanaan Pengeloaan SDA

Pembangunan

Transportasi

dan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 20

Pendahuluan

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

penyusunan

3) Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. 4) Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 5) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 6) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 7) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. 2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah. 4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi penyusunan dokumen perencanaan daerah.

kebutuhan

5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. 6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 21

Pendahuluan

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 3) Penyusunan analisa evaluasi pembangunan daerah tahunan.

pelaksanaan

perencanaan

4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. 5) Penyusunan dan pengumpulan laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan triwulan daerah. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : 1). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 2). Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengembangan pembangunan daerah.

di

bidang

penelitian

dan

22

Pendahuluan

3). Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 4). Penyelenggaraan kerjasama pembangunan daerah.

penelitian

dan

pengembangan

5). Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah. 6). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 7). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. 8). Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

dan

9). Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian pengembangan di bidang sosial dan perekonomian.

dan

3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 23

Pendahuluan

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis pengembangan di bidang fisik dan prasarana.

penelitian

dan

3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24

Pendahuluan

Kewenangan Pembentukan Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. 1.2.

Sistematika Penyusunan Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

:

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan latar belakang yang berisikan gambaran umum, maksud dan tujuan; tugas pokok dan fungsi; kewenangan dan sistematika penulisan.

BAB II

:

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja)

BAB III

:

AKUNTABILITAS KINERJA Pada bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaransasaran organisasi pelaporan dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengkuran kinerja

BAB IV

:

PENUTUP Pada bab ini menjelaskan tinjauan umum, permasalahan, dan strategi pemecahan masalah

25

Perencanaan dan Penetapan Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian, pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) SKPD yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan K egiatan p a d a Bappeda. Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. 2.2. Visi Misi Bapeda Kabupaten Bandung BAPPEDA sebagai salah satu lembaga teknis daerah dari Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam menetapkan visinya, harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan Religius, Kultural dan berwawasan Lingkungan”. Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut, maka Visi Bappeda Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Renstra Bappeda Tahun 2010 - 2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan 26


Profesional”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu sistem. 4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan. 5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensinya perencanaan pembangunan yang profesional maka rumusan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Keterkaitan Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015

Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015

“Mewujudkan Kabupaten Bandung yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan Berlandaskan Religius Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

“Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional”

27


Misi 1. Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi. 2. Meningkatkan Kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan Kesalehan Sosial berlandaskan Iman dan Taqwa. 3. Memantapkan pemulihan Keseimbangan Lingkungan Pembangunan Berkelanjutan. 4. Menggali, menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan lokal lainnya. 5. Memantapkan Pembangunan Perdesaan. 6. Meningkatkan Ketersediaan dan kualitas Infrastruktur serta Keterpaduan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. 7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daya saing daerah. 

Misi 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Bandung.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya Kualitas SDM Perencanaan yang profesional 2. Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. 2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. 3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran 4. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan 5. Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan 6. Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan 7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah 28


8. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku 9. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan 10. Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah 11. Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini 2.3. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus di organisasi. Berikut kami sampaikan Penetapan Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 adalah: 1.

MISI I : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional Sasaran 1 Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Target

2

3

4

Orang

10

%

20

%

20

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

29


2.

MISI II : Meningkatkan Pembangunan.

Kualitas

Sasaran 1 Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

3.

Produk

Perencanaan


dan

Evaluasi

Satuan

Target

3

4

%

42,11

%

20

%

20

2 Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Prosentase pemenuhan administrasi perkantoran

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

10

%

pelayanan 20

%

MISI III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan Sasaran 1 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

Indikator Kinerja Sasaran 2 Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

Satuan

Target

3

4

Dok

1

30

Perencanaan dan Penetapan Kinerja Sasaran


Satuan

Target

1

2 Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3

4

%

20

Jenis

6

%

13,63

%

20

Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah

Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

31

Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan. BAPPEDA Kabupaten Bandung merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung yang memiliki tugas pokok di bidang Perencanaan Daerah. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, BAPPEDA Kabupaten Bandung diwajibkan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LAKIP BAPPEDA tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Bappeda yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu. 3.1. Pengukuran Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Bandung disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda 2010-2015 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. 32


Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (assessment) yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja kegiatan di BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya. 3.2. Kerangka Pengukuran Kinerja Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:  > 85 s.d. 100 = Memuaskan  > 75 s.d. <85 = Sa ngat Baik  > 65 s.d 75 = Baik  > 50 s.d 65 = Cukup Baik  > 30 s.d 50 = Agak Kurang  0 s.d 30 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

33






Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator Sasaran Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik yang menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3.3. Evaluasi Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja Secara umum Bappeda Kabupaten Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 yang memiliki indikator sasaran sebanyak 13 (tiga belas) indikator sasaran terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 5 indikator untuk Misi 2 dan 5 indikator untuk Misi 3. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut: Tabel. 3.1 Ketercapaian Indikator Sasaran Terhadap Target Tahun 2011 No.

Sasaran

Jumlah Indikator

Ketercapaian Target

Keterangan

Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional 1.

Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi

1

1 Indikator mencapai target

2.

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

1


3.

Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

1


Misi 2: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 4.

Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

1


34


Jumlah Indikator

Ketercapaian Target

No.

Sasaran

5.

Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

1


1


7.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah

1


7.


1


6.

Keterangan

Misi 3: Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan 9.

Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

2

2 Indikator Mencapai target

10.


2


11.

Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini

1


Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2011 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran adalah sebagai berikut:

35


 Sasaran 1: Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi. Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

No 1

Indikator Sasaran Satuan Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

Orang

Target

Realisasi

Capaian Kinerja thn 2011 (%)

10

10

100

Tahun 2011

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan.  Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.3 Realisasi akumulasi capaian sasaran 1 Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi.

No

Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi akumulasi s.d tahun 2011

Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja (%)

1

Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

Orang

10

50

20

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif, capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-5 akan mampu mencapai angka 100%.

36


 Sasaran 2: Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai

No 1

Indikator Sasaran Satuan Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

%

Target

Realisasi

Capaian Kinerja thn 2011 (%)

20

20

100

Tahun 2011

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.5 Realisasi akumulasi capaian sasaran 2 Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai

No 1

Indikator Sasaran Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Satuan




%

10

100

10

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif, capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-5 akan mampu mencapai angka 100%.

37


 Sasaran 3: Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No 1

Indikator Sasaran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

%

20

20

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.7 Realisasi akumulasi capaian sasaran 3 Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

No

Indikator Sasaran

1

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran pembangunan daerah.

Satuan




%

20

100

20

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.

38


 Sasaran 4: Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

Indikator Sasaran

1

Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

%

42,11

42,11

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

No 1

Indikator Sasaran Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Satuan




%

42,11

100

42,11

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.

39


 Sasaran 5: Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Pencapaian sasaran 5 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

Indikator Sasaran

1


%

20

20

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100 % atau bermakna memuaskan, dengan output: a. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 - 2025 b. Tersedianya Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2010-2015 c. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan, yaitu : Perbup RKPD Tahun 2012 KUA Tahun 2012, PPAS Tahun 2012, KUA/PPAS Perubahan 2011 dan Perbup RKPD Perubahan Tahun 2011. d. Tersedianya Dokumen SMM ISO 9001: 2008 e. Tersedianya Rancangan Awal RKPD Tahun 2012

40


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

No 1

Indikator Sasaran Prosentase kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

Satuan




%

20

100

20

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.  Sasaran 6: Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Pencapaian sasaran 6 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

1

Indikator Sasaran Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

%

20

20

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna memuaskan 41


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

No

Indikator Sasaran

Satuan




1

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang disepakati dianggarkan

%

20

100

20

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.  Sasaran 7: Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah Pencapaian sasaran 7 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

1

Indikator Sasaran Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang

%

10

10

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 42


sebesar 100% atau bermakna m e m u a s k a n . Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan

No

Indikator Sasaran

Satuan




1

Prosentase Implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata ruang disepakati dianggarkan

%

10

100

10

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.  Sasaran 8: Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

Indikator Sasaran

1

Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

%

20

19,96

99,80

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja 99,80% atau bermakna memuaskan 43


Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

No 1

Indikator Sasaran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Satuan




%

19,96

100

19,96

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.  Sasaran 9: Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Pencapaian sasaran 8 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

No

Indikator Sasaran

1

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan

2

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Dok

1

1

100

%

20

20

100

44


Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% atau bermakna memuaskan Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

No

1

2

Indikator Sasaran

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Satuan




Dok

1

5

20

%

20

100

20

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.  Sasaran 10: Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah Pencapaian sasaran 9 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya jumlah jenis dan pemanfaatan data statistik daerah Indikator Sasaran No

1

Jumlah dan jenis data statistik daerah

Capaian Kinerja Satuan thn 2011 Target Realisasi (%) Tahun 2011

Jenis

6

6

100

45


Indikator Sasaran No

2

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah


%

13,63

13,63

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% atau bermakna memuaskan Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

No

1

2

Indikator Sasaran

Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah

Satuan




Jenis

6

44

13,63

%

13,63

100

13,63

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.

46


 Sasaran 11: Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog Pencapaian sasaran 11 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog Indikator Sasaran No

1



%

20

20

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator sasaran tersebut menghasilkan capaian kinerja sebesar 100% atau bermakna memuaskan Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Renstra dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

No

1

Indikator Sasaran


Satuan




%

20

100

20

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2011 dibandingkan dengan rencana akhir R e n s t r a pada tahun 2015 menunjukkan angka yang positif. Capaian kinerja ini merupakan capaian pada tahun ke-1 Renstra. Untuk mencapai target yang ditentukan direncakan pada tahun ke-2 akan mampu mencapai angka 100%.

47


3.4. Akuntabilitas Keuangan Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas keuangan Bappeda Kabupaten Bandung diuraikan sebagai berikut A. Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan Pada tahun anggaran 2011, BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00,B. Analisis selisih anggaran BAPPEDA T.A 2011  Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Dalam pencap aian kinerja keuangan terjadi selisih lebih terhadap pelaksanaan belanja tersebut dimana antara anggaran yang tersedia lebih besar daripada belanja yang dibutuhkan. Selisih kelebihan tersebut dapat dilihat pada analisis selisih berikut:  Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 3.229.056.711, Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 3.112.195.839,Selisih Anggaran Rp. 116.860.872,

Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Pada tahun anggaran 2011, Bappeda Kabupaten Bandung melaksanakan 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

48


Tabel. 3.24 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2011

NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

I

A. I

%

4

5

BELANJA TIDAK LANSUNG

3.229.056.711

3.112.195.839

96,38%

BELANJA PEGAWAI

3.229.056.711

3.112.195.839

96,38%

Gaji dan Tunjangan

2.394.773.000

2.334.021.404

97,46%

834.283.711

778.174.435

93,27%

6.683.730.600

6.316.932.999

94,51%

1.279.158.350

1.250.622.199

97,77%

788.076.350

765.234.657

97,10%

2.400.000

2.400.000

100,00%

Tambahan Penghasilan PNS

II

JUMLAH PENGELUARAN DANA (Rp)

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

54.440.000

38.341.157

70,43%

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

45.000.000

45.000.000

100,00%

4

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

45.000.000

45.000.000

100,00%

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

103.752.600

102.855.500

99,14%

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

38.636.250

38.393.200

99,37%

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.500.000

7.500.000

100,00%

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

47.140.000

46.960.000

99,62%

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.000.000

3.000.000

100,00%

10

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8.220.000

8.220.000

100,00%

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

98.287.500

93.037.500

94,66%

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

199.450.000

199.289.800

99,92%

49


NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

14

Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1


%

4

5

130.250.000

130.250.000

100,00%

5.000.000

4.987.500

99,75%

464.340.000

458.777.542

98,80%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100.400.000

99.711.542

99,31%

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

363.940.000

359.066.000

98,66%

III

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.742.000

26.610.000

99,51%

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20.226.000

20.094.000

99,35%

2.510.000

2.510.000

100,00%

2.003.000

2.003.000

100,00%

2.003.000

2.003.000

100,00%

URUSAN WAJIB

5.404.572.250

5.066.310.800

93,74%

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

5.404.572.250

5.066.310.800

93,74%

549.638.500

518.683.500

94,37%

549.638.500

518.683.500

94,37%

313.142.500

307.242.500

98,12%

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

313.142.500

307.242.500

98,12%

Program Kerja Sama Pembangunan

300.000.000

124.267.000

41,42%

125.000.000

124.267.000

99,41%

2 3 4

B

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Urusan Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 1

Survey dan Pemetaan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi

1

1

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah Daerah

50


NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3


%

4

5

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

175.000.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

295.214.500

294.018.400

99,59%

0%

1

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

89.840.000

89.490.000

99,61%

2

Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

39.450.000

38.847.500

98,47%

3

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

165.924.500

165.680.900

99,85%

1.573.848.000

1.461.537.000

92,86%

Urusan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1

Penetapan RPJPD

221.212.500

220.396.500

99,63%

2

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

232.730.000

228.100.000

98,01%

3

Penetapan RPJMD

139.410.500

89.210.500

63,99%

4

Penyusunan Rancangan RKPD

48.386.000

48.308.000

99,84%

5

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

440.677.000

418.894.000

95,06%

6

Penetapan RKPD 2012

124.124.000

91.073.000

73,37%

7

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

143.520.000

143.260.000

99,82%

8

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

223.788.000

222.295.000

99,33%

932.650.000

926.723.100

99,36%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1

Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat

249.700.000

248.309.400

99,44%

2

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

288.250.000

287.120.000

99,61%

51



%

4

5

NO

KEGIATAN

JUMLAH DANA (Rp)

1

2

3

3

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

144.700.000

143.644.600

99,27%

4

Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau)

250.000.000

247.649.100

99,06%

Program Perencanaan Sosial Budaya

368.195.000

366.295.000

99,48%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

368.195.000

366.295.000

99,48%

193.867.500

190.428.300

98,23%

193.867.500

190.428.300

98,23%

878.016.250

877.116.000

99,90%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

878.016.250

877.116.000

99,90%

1

Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

728.325.150

727.425.000

99,88%

2

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

149.691.100

169.691.000

100,00%

9.912.787.311

9.429.128.838

95,12%

1

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Urusan Statistik

Total

o Analisa selisih anggaran Belanja Langsung yang ada di setiap SKPD adalah sebagai berikut:  Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.279.158.350, Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.250.622.199,Selisih Anggaran Rp. 28.536.151 Dari analisa selisih belanja langsung tersebut diatas diperoleh selisih lebih anggaran sebesar Rp. 28.536.151,-

52


o Analisa selisih anggaran Belanja Langsung Urusan Program adalah sebagai berikut:  Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 5.404.572.250, Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 5.066.310.800,Selisih Anggaran Rp. 338.261.450 Dari analisa selisih belanja langsung tersebut diatas diperoleh selisih lebih anggaran sebesar Rp. 338.261.450,o Analisa selisih total anggaran Bappeda tahun anggaran 2011 adalah sebagai berikut :  Anggaran Bappeda TA 2011 Rp. 9.912.787.311, Realisasi Anggaran Bappeda TA 2011 Rp. 9.429.128.838,Selisih Lebih Anggaran Rp. 483.658.473,Dari analisa selisih total anggaran tersebut diatas diperoleh selisih lebih anggaran sebesar Rp. 483.658.473,-

53

Penutup

BAB IV PENUTUP Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsipprinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja (performing goverment) BAPPEDA Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 13 (tiga belas) indikator sasaran, disimpulkan bahwa: Pertama, Indikator sasaran pada Misi I terdiri atas 3 indikator sasaran dengan realisasi 3 indikator mencapai target. Kedua, Indikator sasaran pada Misi II berjumlah 5 indikator sasaran dengan realisasi 5 (lima) Indikator mencapai target. Ketiga, Indikator sasaran pada Misi III berjumlah 5 indikator sasaran dengan realisasi 5 (lima) indikator mencapai target yang ditetapkan Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 11 (sebelas) sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Bandung menunjukkan h a s i l y a n g m e m u a s k a n . Dari pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tersebut tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan. Peningkatan kinerja di BAPPEDA tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi BAPPEDA yang telah ditetapkan menjadi kenyataan.

54

LAMPIRAN 1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015 INSTANSI VISI

: :

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional

Misi 1

:

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional SASARAN

TUJUAN

INDIKATOR URAIAN Meningkatnya Kualitas SDM Meningkatnya kemampuan pegawai Jumlah pegawai yang memiliki Perencanaan yang di bidang perencanaan dan evaluasi. keahlian bidang perencanaan profesional dan evaluasi

Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai.

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran

Target Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Orang

10

10

10

10

10

%

20

20

20

20

20

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Target Akhir KEBIJAKAN PROGRAM Renstra 50 Meningkatkan pendidikan Program Peningkatan Kapasitas dan pelatihan bagi SDM Sumber Daya Aparatur secara formal/non formal skala nasional dan internasional Program peningkatan disiplin aparatur 100

Meningkatkan penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran

Prosentase pemenuhan operasional perkantoran

%

20

20

20

20

20

100

Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Misi 2

:

Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan

Meningkatnya ketepatan waktu Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan penyusunan dokumen perencanaan

%

42,11

10,53

21,05

10,53

15,79

100,00 Meningkatkan kepatuhan Program perencanaan terhadap regulasi pembangunan daerah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif

Program Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan


%

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00 Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan

Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Page 1

KETERANGAN

Target

SASARAN

TUJUAN URAIAN

Satuan INDIKATOR

2011

2012

2013

2014

2015

Target Akhir Renstra

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN

KETERANGAN

PROGRAM Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Program Kerjasama Pembangunan

Meningkatnya capaian pelaksanaan Prosentase capaian tahapan evaluasi pembangunan pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

%

20

20

20

20

20

100

Meningkatkan pelaksanaan Program perencanaan pengendalian, evaluasi dan pembangunan daerah pelaporan pembangunan.

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah


%

10

10

20

30

30

100

Meningkatkan sinergitas Program Pemanfaatan Ruang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antar instansi dan stakeholder (masyarakat)



%

20

20

20

20

20

100

Meningkatkan standar mutu Program Kerjasama pelayanan Pembangunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Misi 3

:

Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Meningkatnya kuantitas dan Meningkatnya pemanfaatan hasil kualitas data dan informasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan

Jumlah hasil penelitian dan pengembangan Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah.


Meningkatnya kelengkapan data spasial/peta digital dan analog

Jumlah dan jenis data statistik daerah Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Prosentase pengolahan data spasial/peta analog

Doc

1

1

1

1

1

5

%

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

Jenis

6

8

10

10

10

44

%

13,63

18,18

22,73

22,73

22,73

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Page 2

Meningkatkan penerapan Program pengembangan hasil-hasil penelitian dan data/informasi pengembangan dalam perencanaan pembangunan

Meningkatkan kuantitas dan Program pengembangan kualitas data statistik data/informasi/statistik daerah 100,00 daerah bagi perencanaan pembangunan

100,00 Meningkatkan pemanfaatan Program Perencanaan Tata data spasial/peta analog Ruang terkini bagi perencanaan pembangunan

Bekerjasama dengan Instansi terkait

LAMPIRAN 2 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 Program

Kegiatan 1 2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Perkantoran menyurat

Kegiatan Indikator Kinerja 3

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk Hasil: Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan. Jumlah 1 Penyediaan jasa komunikasi, Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan sumber daya air dan listrik Keluaran: - Tersedianya air minum - Tersedianya tenaga jasa perbaikan isntalasi listrik - Terselenggaranya komunikasi melalui telepon - Terselenggaranya komunikasi melalui internet

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Hasil: Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan organisasi Jumlah 1 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Tersedianya petugas - Tersedianya peralatan kebersihan. Hasil: Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor. Jumlah 2 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya jasa servis peralatan kantor Tersedianya biaya pengadaan suku cadang (Printer, komputer dan jaringan). Hasil: Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja. Jumlah 3 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya alat tulis kantor Hasil: Page 1

Satuan 4

Rencana 5

Realisasi 6

Prosentase Pencapaian 7

Rp.

2.400.000,00

2.400.000,00

100,00

buah

4.250

4.102

96,52

bulan

12

12

100,00 98,84

Rp.

54.440.000,00

38.341.157,00

galon HOK

1056 70

1056 70

bulan

12

12

bulan

12

12

%

100

100

70,43

100,00

100,00 90,14

Rp.

45.000.000,00

45.000.000,00

100,00

HOK Jenis

24 44

24 44

100,00 100,00

%

100

100

100,00 100,00

Rp.

45.000.000,00

45.000.000,00

100,00

HOK bulan

12 12

12 12

100,00 100,00

%

100

100

100,00 100,00

Rp.

103.752.600,00

102.855.500,00

99,14

jenis

91

91

100,00

Penyediaan alat tulis kantor Program

Kegiatan 1 2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Perkantoran menyurat Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Indikator Kinerja 3 Terselenggaranya administrasi perkantoran Jumlah 4 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya bahan cetakan Tersedianya hasil Penggandaan Hasil: Terselenggaranya administrasi kantor Jumlah 5 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Hasil: Berfungsinya peralatan listrik dan elektronik Jumlah 6 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Hasil: Tersedianya makanan dan minuman harian. Tersedianya makanan dan minuman rapat. Tersedianya makanan dan minuman tamu Keluaran: Meningkatnya kinerja karyawan/ti dan pelayanan tamu. Jumlah 7 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: - Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara. '- Terlaksananya pengiriman pegawai mengikuti /memenuhi undangan di luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah


Satuan 4

Rencana 5

Realisasi 6

%

100

100

Rp.

38.636.250,00

jenis lbr

24

%

100

100

100,00 99,84

Rp.

7.500.000,00

7.500.000,00

100,00

jenis

15

15

100,00

%

100

100

100,00 100,00

Rp.

98.287.500,00

93.037.500,00

94,66

Hok Hok Hok

4320 990 660

4320 990 660

100,00 100,00 100,00

%

100

100

100,00

100,00 99,71

38.393.200,00 24

110.000

110.000

99,37 100,00 100,00

98,93 Rp.

199.450.000,00

Hok

122

%

100

199.289.800

99,92

122

100,00

Hasil: Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat provinsi dan pusat. Jumlah 8 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran : Tersedianya biaya perjalan dinas dalam daerah.

Hok

239

239

100,00

Hasil : Terlaksananya rapat kordinasi di dalam daerah

%

100

100

100,00

Jumlah 9 Page 2

100

100,00 99,97

Rp.

130.250.000,00

130.250.000,00

100,00

100,00

Kegiatan Kegiatan Indikator Kinerja 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi Penunjang Penyediaanperayaan jasa surathari-hari Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Perkantoran menyurat besar Keluaran : Terlaksananya pelaksaaan hari besar nasional Hasil : Meningkatnya rasa nasionalisme dan dan kecintaan terhadap tanah air. Jumlah 10 Program

Program Pelayanan Administrasi Penyediaan Peralatan dan Perkantoran Perlengkapan Kantor

Satuan 4 Rp.

Rencana 5 5.000.000,00

Realisasi 6 4.987.500,00

Prosentase Pencapaian 7 99,75

Kali

5

5

100,00

%

100

100

100,00 99,92 98,85

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya efektivitas kerja

Rp.

47.140.000,00

46.960.000,00

99,62

Paket

1

1

100,00

%

100

100

100,00 99,87

Rp.

3.000.000,00

3.000.000,00

100,00

paket

1

1

100

%

100

100

100,00

Jumlah 1 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan peralatan rumah Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Perkantoran tangga Keluaran: Tersedianya peralatan rumah tangga Hasil: Meningkatnya pelayanan rumah tangga perkantoran. Jumlah 1 Penyediaan bahan bacaan Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan dan peraturan perundangKeluaran: undangan · Surat Kabar - Nasional - Regional - Lokal Hasil: Meningkatnya pengetahuan aparatur Jumlah 2 Pemeliharaan rutin/berkala Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan gedung kantor Keluaran: Terpeliharanya secara rutin dan berkala gendung dan lingkungan kantor. Hasil: Terpeliharanya gedung kantor Jumlah 3 Pemeliharaan rutin/berkala Masukan: kendaraan dinas/operasional Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Pemeliharaan roda 4 Pemeliharaan roda 2 Page 3

100,00 Rp.

8.220.000,00

8.220.000,00

100,00

eks eks eks

365 365 730

365 365 730

100,00

%

100

100

Rp.

100.400.000,00

paket

1

1

100,00

%

100

100

100,00 99,77

Rp.

363.940.000,00

Unit unit

9 13

99.711.542,00

359.066.000,00

9 13

100,00 100,00 99,31

98,66

100,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program


Program peningkatan Penyusunan laporan capaian pengembangan sistem pelaporan kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja dan keuangan kinerja SKPD

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program Perencanaan Tata Ruang

Rata-rata 3 Survey dan Pemetaan

Kegiatan Indikator Kinerja 3 Bahan Bakar Minyak STNK Hasil: Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Jumlah 4 Rata-rata

Rencana 5

Realisasi 6

liter unit

67200 22

54860 8

%

100

100

100,00 99,55 99,83

20.226.000,00

20.094.000,00

99,35

10 10 10 10

10 10 10 10

100,00

1

1

100,00

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. Keluaran: Tersusunnya Laporan: LAKIP 2011 eks Laptah 2011 eks Renja 2013 eks RENSTRA 2011-2015 eks Hasil: Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan tahun ikhtisar realisasi kegiatan Jumlah 1 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. Keluaran: Tersusunnya laporan keuangan semesteran Dokumen Hasil: Terinformasikannya laporan keuangan tahun semesteran Jumlah 2 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. Keluaran: Tersusunnya laporan prognosis realisasi Dokumen anggaran. Hasil: Terinformasikannya kinerja anggaran tahun Jumlah 3 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. Keluaran: Tersusunnya laporan akhir tahun: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2011 Dok Neraca Tahun 2011 Dok Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Dok 2011 Hasil: Terinformasikannya kinerja keuangan tahun Jumlah 4 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Page 4

Prosentase Pencapaian 100,00 7

Satuan 4

Rp.

99,78 2.510.000,00

2.510.000,00

100,00

2

2

100,00

1

1

100,00 100,00

2.003.000,00

2.003.000,00

100,00

2

2

100,00

1

1

100,00 100,00

2.003.000,00

2.003.000,00

100,00

1 1 1

1 1 1

1

1

100,00 100,00 99,95

549.638.500,00

518.683.500,00

94,37

100,00

Program Perencanaan Survey dan Pemetaan Program Tata Kegiatan Ruang 1 2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Perkantoran menyurat


Satuan 4

Data peta yang sudah bergeoreferensi Paket Hasil: Meningkatnya ketersediaan data spatial sebagai % bahan intepretasi dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang. Jumlah 1

Rencana 5

Realisasi 6


1

1

100,00

100

100

100,00

98,12 98,12

Rata-rata 1 Program Pengembangan Data Informasi

Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Masukan:

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku: - Ekonomi - Sosial - Fisik Hasil : Termanfaatkannya data penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah Jumlah 1

Rata-rata 2 Koordinasi Dalam Pemecahan Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Masalah-masalah Daerah Keluaran: Terlaksananya perencanaan pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi antara Pemerintah Provinsi Jawa barat dan Pemerintah kabupaten bandung melalui penerapan sistem Manajeman Mutu ISO 9001:2008 Hasil: · Dokumen SMM ISO 9001: 2008 · Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001:2008 · Biaya koordinasi dan konsultasi/konsolidasi · Data indikator makro dan audio visual dalam media flash

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

Jumlah 1 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Daftar Skala Prioritas Pembangunan yang Bermanfaat bagi Masyarakat kabupaten Bandung Hasil: Page 5

Rp.

313.142.500,00

307.242.500,00

98,12

Dokumen

1

1

100,00

buku buku buku

433 124 103

433 124 103

100,00

%

100

100

100,00

99,53 99,53 Rp.

125.000.000,00

124.267.000,00

Paket

1

1

99,41

100

%

100

100

100,00

99,80 Rp.

175.000.000,00

0,00

dok

1

0

1

0

0,00

0

Perencanaan Pembangunan

Program


Kegiatan Indikator Kinerja 3 · Proseeding · Jasa Konsultasi

Satuan 4

Rencana 5

Realisasi 6


%

100

0

0,00

Jumlah 2 Program Perencanan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Rata-rata 3 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

0,00 49,90

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Keterpaduan perencanaan pembangunan prasarana fisik sektor transportasi Hasil: Terlaksananya koordinasi transportasi: · Rapat Koordinasi Dalam Daerah · Rapat Koordinasi Luar Daerah

Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana alam/Sosial

Jumlah 1 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Keterpaduan penanggulangan bencana Kabupaten Bandung

Rp.

89.840.000,00

89.490.000,00

99,61

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00

99,87

di

Hasil: Terlaksananya koordinasi bencana: · Rapat Koordinasi Dalam Daerah · Rapat Koordinasi Luar Daerah Jumlah 2 Koordinasi Perencanaan Air Masukan: Minum, Drainase dan Sanitasi Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Perkotaan Keterpaduan perencanaan pembangunan prasarana fisik Hasil: Terlaksananya koordinasi air minum, drainase dan sanitasi perkotaan: · Rapat Koordinasi Dalam Daerah · Rapat Koordinasi Luar Daerah

Rp.

39.450.000,00

38.847.500,00

98,47

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00

99,49 Rp.

165.924.500,00

165.680.900,00

99,85

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00

Jumlah 3 Program perencanaan pembangunan daerah

Rata-rata 4 Penetapan RPJPD

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersusunnya Perda RPJPD Hasil : Terselenggaranya pembahasan, penetapan dan publikasi RPJPD (Perda RPJPD 2005-2025)

Jumlah 1 Penyelenggaraan Musrenbang Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan RPJMD Keluaran:

Page 6

99,95 99,77 Rp.

221.212.500,00

220.396.500,00

99,63

Dok

1

1

100,00

%

100

100

100,00 99,88

Rp.

232.730.000,00

228.100.000,00

98,01

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kegiatan Indikator Kinerja RPJMD 1 2 3 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Perkantoran menyurat Menengah yang sinergis antarsektor dan wilayah selama 5 tahun Hasil : - Terselenggaranya Musrenbang RPJMD '- Tersedianya Rancangan Awal RPJMD ' - Tersedianya Rancangan Akhir RPJMD Program

Penetapan RPJMD

Jumlah 2 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Terwujudnya sinergitas pembangunan antar sektor maupun wilayah dalam Peraturan Daerah Hasil : Tersusunnya Rancangan RPJMD 2010-2015 Tersedianya dokumen Perda RPJMD 2010-2015 Sosialisasi Perda RPJMD 2010-2015

Satuan 4

Rencana 5

Realisasi 6


Paket

1

1

100,00

%

100

100

100,00

99,34 Rp.

139.410.500,00

89.210.500,00

63,99

Paket

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Jumlah 3 Penyusunan rancangan RKPD

Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. Keluaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2012 Dokumen

Hasil : Tersedianya dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012 Jumlah 4 Penyelenggaraan Musrenbang Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Bahan RKPD Keluaran : Terarahnya pembangunan daerah Tahun 2012 Hasil : - Terlaksananya Bintek Musrenbang kecamatan - Terlaksanakannya Musrenbang Kecamatan yang menghasilkan DSP Kecamatan - Terlaksananya Forum SKPD I dan II - Terlaksananya musrenbang RKPD Tahun 2011 -Tersedianya Perbup RKPD Tahun 2012

Penetapan RKPD

88,00

Jumlah 5 Masukan : Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran : Page 7

%

48.386.000,00

48.308.000,00

99,84

1

1

100,00

100

100

100,00 99,95

Rp. Paket %

440.677.000,00

418.894.000,00

95,06

1

1

100,00

100

100

100,00

98,35 Rp.

124.124.000,00

91.073.000,00

73,37

Penetapan RKPD Kegiatan 1 2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Perkantoran menyurat


Program

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

Terarahnya pembangunan daerah Tahun 2012 Paket serta perubahan tahun 2011 Hasil : - Tersusunnya Perbup RKPD Tahun 2012 % -Tersusunnya Perbup Perubahan RKPD Tahun 2011 - Tersusunnya Dokumen RKUA Tahun 2012 - Tersusunnya KUA Perubahan Tahun 2011 - Tersusunnya Dokumen PPAS Tahun 2012 - Tersusunnya PPAS Perubahan Tahun 2011 - Tersosialisasikannya Permendagri 54/2010 kepada SKPD Jumlah 6 Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Bahan Keluaran : Tersedianya laporan dan data sebagai bahan Paket untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah; diketahuinya tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan diketahuinya tingkat inflasi Kabupaten Bandung. Hasil : - Tersusunnya LKPJ Bupati Bandung Tahun 2010 - Tersusunnya Nota Pengantar LKPJ Bupati Tahun 2010

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Satuan 4

Jumlah 7 Masukan : Tersedianya Dana,SDM dan Bahan Keluaran : Tersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah bagi bidang perencana dan SKPD pelaksana kegiatan

%

Paket


Rencana 5

Realisasi 6

1

1

100

100

100,00

143.520.000

143.260.000

91,12 99,82

1

1

100,00

100,00

100

100

100,00

223.788.000

222.295.000

99,94 99,33

1

1 100,00

Hasil : • Tersusunnya laporan pembangunan per Kecamatan tahun 2011 • Tersusunnya Laporan Triwulan (Laptri) pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2011 Tersusunnya laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2011 • Tersusunnya laporan evaluasi Pembangunan • Perangkat e-monev Page 8

%

100

100

100,00

Program

Kegiatan 1 2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Perkantoran menyurat Rata-rata 5 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Perencanaan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi


Pemetaan Industri Hasil tembakau

Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian. Hasil: Tersusunnya grand design pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pedesaaan Jumlah 1 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian.

Jumlah 2 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Hasil: Terlaksananya Revisi SPKD dan tersusunnya RPJM Penanggulangan Kemiskinan Daerah kabupaten Bandung Jumlah 3 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian pada komoditas tembakau Hasil: Tersusunnya dokumen pemetaan industri hasil tembakau Jumlah 4

Program Perencanaan Sosial Budaya

Rata-rata 6 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Rencana 5

Realisasi 6

Jumlah 8

Hasil: Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah, serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Satuan 4

Masukan: Tersedianya Dana,SDM dan Bahan. Keluaran: Page 9

Prosentase Pencapaian 7 99,78 97,04

Rp.

249.700.000,00

248.309.400

99,44

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00 99,81

Rp.

288.250.000,00

287.120.000

99,61

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00

99,87 Rp.

144.700.000,00

143.644.600

99,27

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00

99,76 Rp.

250.000.000,00

247.649.100

99,06

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00 99,69 99,78

Rp.

368.195.000,00

366.295.000,00

99,48

Program Perencanaan Program Sosial Budaya 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Koordinasi perencanaan Kegiatan pembangunan bidang sosial dan budaya 2 Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan Indikator Kinerja 3 Tersedianya dokumen Indikator Program kegiatan SKPD Wilayah dan terpadunya program kegiatan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Pemerintahan dan Kesra Hasil : • Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan serta tersusunnya indikator program kegiatan SKPD wilayah di Kab. Bandung: '- Rapat Koordinasi Dalam Daerah '- Rapat Koordinasi Luar Daerah

Satuan 4

Rencana 5

Realisasi 6


Paket

1

1

100,00

%

100

100

100,00

Jumlah 1 Rata-rata 7 Program Perencanaan Prasarana Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumberdaya Alam prasarana Fisik dan Kewilayahan

99,83 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran: Keterpaduan perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan Hasil: Terlaksananya koordinasi perencanaan perumahan, permukiman, kebersihan, penataan ruang , lingkungan hidup dan SDA: · Rapat Koordinasi Dalam Daerah · Rapat Koordinasi Luar Daerah Jumlah 1

Rata-rata 8 Program Pengembangan Pengolahan, Updating dan Masukan: Data/Informasi/Statistik Daerah Analisis Data Statistik Daerah Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran : Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan bagi SKPD.

Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

99,83

Hasil : Tersusunnya data statistik Kabupaten Bandung meliputi : '- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) '- Data Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA). '- Kabupaten Bandung Dalam Angka (KBDA). '- Indeks Harga Konsumen (IHK) '- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) '- Eksekutif Summary Jumlah 1 Masukan: Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Keluaran : Page 10

Rp.

193.867.500,00

190.428.300,00

98,23

Paket

1

1

100

%

100

100

100,00

99,41 99,62 Rp.

728.325.150,00

727.425.000,00

Paket

1

1

%

100

100

99,88

100,00

99,70 Rp.

149.691.100,00

149.691.000,00

100,00

Pengolahan, Updating dan Kegiatan Analisis Data PDRB 1 2 Program Pelayanan Administrasi Penyediaan jasa surat Perkantoran menyurat


Program

Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan bagi SKPD. Hasil : Tersusunya data statistik Kabupaten bandung meliputi : '- Produk Domestik Regional Bruto '- Eksekutif Summary Jumlah 2

Rata-rata 9 Jumlah Rata-rata kegiatan seluruh program

Satuan 4

Rencana 5

Realisasi 6

Paket

1

1

%

100

100


100,00

100,00 99,85

93,72

Page 11

LAMPIRAN 3 Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Bandung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011

Sasaran 1 Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan Meningkatnya kesesuaian program/kegiatan yang direncanakan terhadap program/kegiatan yang disepakati dianggarkan Meningkatnya capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar operasional prosedur berlaku

Indikator

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

2 Jumlah pegawai yang memiliki keahlian bidang perencanaan dan evaluasi

3

4

5

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 6

Orang

10

10

100,00

%

20,00

20,00

100,00

%

20,00

20,00

100,00

%

42,11

42,11

100,00


%

20,00

20,00

100,00

Prosentase capaian pelaksanaan tahapan evaluasi pembangunan

%

20,00

20,00

100,00


%

10,00

10,00

100,00


%

20,00

19,96

99,80

Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran Prosentase pemenuhan operasional perkantoran Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Realisasi

Ket 7

Sasaran

Indikator

1 2 Meningkatnya pemanfaatan hasil Jumlah hasil penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan


Meningkatnya luasan data spasial/peta analog terkini

Prosentase pemanfaatan Data hasil penelitian dalam penunjang penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Jumlah dan jenis data statistik daerah

Prosentase implementasi pemanfaatan produk data statistik daerah Jumlah luasan data spasial/peta analog terkini Rata-rata

Satuan

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Realisasi

3

4

5

Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian 6

Dok

1

1

100,00

%

20,00

20,00

100,00

Jenis

6

6

100,00

%

13,63

13,63

100,00

%

20,00

20,00

100,00

%

99,98

Ket 7

Soreang, Pebruari 2012 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG Kepala, ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda NIP

Recommend Documents