KATA PENGANTAR. Soreang, Juni 2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2016. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 dapat dikerjakan dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehaatn tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2020. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 1 (satu) urusan wajib yaitu urusan Kesehatan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 dan Renstra Dinas Kesehatan 2010-2015. Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Kesehatan.

Soreang, Juni 2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

dr. H. ACHMAD KUSTIJADI, M.Epid Pembina Utama Muda NIP: 19580623 198711 1 001

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI

Hal Kata Pengantar ………………………………………………………….

i

Daftar Isi …………………………………………………………………

ii

Daftar Tabel ……………………………………………………………..

iii

BAB I

PENDAHULUAN ………………………………………… 1.1.

Latar Belakang …………………………………………

1

1.2.

Landasan Hukum ………………………………………

2

1.3.

Maksud dan Tujuan …………………………………

4

1.4.

Hubungan Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen

1.5.

BAB II

BAB IV

Perencanaan lainnya.........................................................

5

Sistematika …………………………………………

6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU … A.

BAB III

1

II-7

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD ………………………………

7

B.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………

15

C.

Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……

17

D.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……………

19

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……

III-51

3.1.

Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………

51

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………

51

3.3.

Program dan Kegiatan …………………………………

57

PENUTUP …………………………………………………

IV-60

4.1.

Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ……………

60

4.2.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan …………………………

60

4.3.

Rencana Tindak Lanjut …………………………………

61

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016

ii

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian RENSTRA Sampai Dengan Tahun 2015 (Tahun Berjalan) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung................................................................................... Tabel 2.2 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...............................

9 20

Tabel 2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.............................................................................

39

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Obat dan perbekalan, 2) Upaya kesehatan masyarakat, 3) Pengawasan obat dan makanan, 4) Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 5) Perbaikan gizi masyarakat, 6) Pengembangan lingkungan sehat, 7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, 8) Standarisasi pelayanan kesehatan, 9) Pelayanan kesehatan penduduk miskin, 10) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, 11) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, 12) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dan 13) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2016. Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tersebut. Renja Dinas Kesehatan tahun 2016 ini didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 1 DINAS KESEHATAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten, dan Millenium Development Goals (MDG’s).

1.2 Landasan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung meyakini bahwa terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung, pembangunan kesehatan mutlak diperlukan dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut di atas agar derajat kesehatan dapat terwujud secara optimal maka perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang spesifik berlandaskan produk hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kesehatan, sebagai berikut : 1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 2 DINAS KESEHATAN

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014; 15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 16. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD); 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 3 DINAS KESEHATAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunaan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung

sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);

1.3 Maksud dan Tujuan a. Maksud Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ini disusun dengan maksud sebagai berikut: a.

Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan kesehatan jangka menengah tahap satu (tahun 2016).


b.

Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan kesehatan antar program.

c.

Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan kesehatan.

d.

Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

e.

Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program Dinas Kesehatan pada tahun 2016.

b. Tujuan Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 adalah:  Merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.  Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah di bidang kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun. 

Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

 Memudahkan seluruh pengelola program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.  Memudahkan seluruh pengelola program dan kegiatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

1.4 Hubungan Renja Dinas Kesehatan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan lainnya, yaitu selain memperhatikan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung, Renstrada Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yakni Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019.


1.5 Sistematika Penulisan Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2016 terdiri dari 5 bab. Bab I seperti yang telah diuraikan di atas terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan hubungan Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan. Selanjutnya pada Bab II membahas evaluasi hasil pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan kesehatan tahun 2014 yang berisi gambaran umum kondisi daerah, perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung, dan masalah kesehatan. Bab III membahas visi, misi, nilainilai organisasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam visi dan misi, nilai-nilai organisasi, strategi umum, arah kebijakan serta program dan kegiatan Bab IV berisi prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015 menguraikan tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2015 serta rencana kegiatan tahun rencana 2016. Ditutup dengan harapan semoga dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2016 dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung baik untuk jajaran kesehatan, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya disampaikan pada Bab VI.


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2015 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat secara mandiri yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Tahun 2013, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2014. Rencana Kerja Tahun 2014 tersebut merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan pada tahun 2014 telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Tugas pokok Dinas Kesehatan yaitu merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang

kesehatan

yang

meliputi

program

penyehatan

lingkungan

dan

penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan yaitu : a. Pelaksanaan

perumusan

kebijakan

sistem

kesehatan

kabupaten

dan

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga, dan farmasi. b. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014, pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 13 DINAS KESEHATAN

Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatan seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut :


B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Paragraf 3 pasal 9 diatur bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan. Sehingga Dinas Kesehatan menjadi leading sector dalam pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan program yang mengacu pada pencapaian SPM tersebut. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Cakupan Kegiatan Sesuai SPM di Kabupaten Bandung CAPAIAN N

Jenis Pelayanan

o

Dasar

Target Indikator

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015 I

Pelayanan

1. Cakupan Kunjungan Ibu

95 %

88,4%

88,9%

91,6 %

92,3 %

95%

Kesehatan Dasar

Hamil K4 90 %

77,61 %

77,6%

69,3 %

79,4 %

79%

90 %

82,1 %

82,9%

87,12 %

88 %

87,5%

90 %

67,5%

79,4 %

86,9 %

87,3 %

87,5%

90 %

13,3%

46,7

64,80 %

74,5 %

77,5%

6. Cakupan kunjungan bayi

90 %

92,4 %

112,3 %,

97.7 %

99 %

96,8%

7.

88 %

61,59 %

76 %

91,3 %

90 %

90%

96 %

48,7%

63,00 %

81,4 %

85,7 %

92,0

100 %

0

0

0,88 %

12,28 %

35%

2. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani 3.

Cakupan

pertolongan

persalinan oleh bidan atau tenaga

kesehatan

memiliki

yang

kompetensi

kebidanan 4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas 5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

Cakupan

Desa/Kel

Universal

Child

Immunization (UCI) 8. Cakupan pelayanan anak balita 9.

Cakupan

pemberian

makanan pendamping ASI


CAPAIAN N

Jenis Pelayanan

o

Dasar

Target Indikator

Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100%

89 %

52,07%

58,2 %

58,07 %

100 %

95,2%

81 %

82,01 %

83,42 %

81,02 %

82,05 %

81,62%

1,6/100.000

1,7/100.000

2,1/100.000

2015 pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11.

Cakupan

kesehatan

penjaringan

siswa

SD

dan

setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan penemuan & penanganan

penderita

penyakit a.

AFP

(Acute

Flacid

31 kasus

Paralysis) (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun a.

Penemuan

pnemonia

83 %

38,46 %

74,18 %

76 %

71 %

73,4%

b. Penemuan pasien TB

90 %

83,35%

82,16%

80 %

90 %

80,2%

100 %

61,25%

100%

100 %

100 %

100%

penderita

100 %

94,82 %

100 %

100 %

100 %

100%

pelayanan

100 %

100 %

100 %

100%

100 %

100%

100 %

100%

100%

100 %

100 %

100%

90 %

100%

100 %

100 %

100 %

80%

100 %

100 %

100 %

100%

35,15%

35.48 %

50 %

87,14%

pada balita

baru BTA positif c. Penderita DBD yang ditangani d.

Penemuan

diare 14.

Cakupan

kesehatan dasar masyarakat miskin 15.

Cakupan

kesehatan

II

pelayanan

rujukan

pasien

Pelayanan

masyarakat miskin

Kesehatan

16. Cakupan pelayanan gawat

Rujukan

darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota

III

I

Penyelidikan

17. Cakupan Desa/Kelurahan

Epidemiologi dan

mengalami

Penanggulangan

dilakukan

KLB

epidemiologi <24 jam

Promosi

18.

Cakupan

KLB

100 %

yang

penyelidikan

Desa

Siaga

61 %

35,14%


CAPAIAN N

Jenis Pelayanan

o

Dasar

Target Indikator

Tahun

2010

2011

2012

2013

2015 V

Kesehatan

dan

Aktif

Pemberdayaan Masyarakat

Standar pelayanan minimal yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dalam melindungi dan memenuhi hak–hak dasar masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan. Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa, masih terdapat 9 indikator yang belum mencapai target. Capaian indikator SPM yang masih sangat rendah yaitu cakupan pemberian pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Oleh sebab itu, di tahun 2016 nanti, sembilan indikator tersebut akan menjadi prioritas pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan. C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai tugas merumuskan kebijakan sistem kesehatan Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang

kesehatan

yang

meliputi

program,

penyehatan

lingkungan

dan

penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berfungsi sebagai pelaksana perumusan kebijakan sistem kesehatan kabupaten dan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi serta pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan di bidang kesehatan. Dinas ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Bandung. Maksud dan tujuan pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 20 Tahun 2007 yaitu : 1.

Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 17 DINAS KESEHATAN

2014

2.

Bahwa agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007

tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1.

Kedudukan a. Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

2. Tugas Pokok Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. 3.

Fungsi Berdasarkan perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a.

Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi.

b.

Pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan. Dinas Kesehatan sebagai leading sector pembangunan kesehatan di wilayah

Kabupaten Bandung memprioritaskan kegiatan untuk pencapaian Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Millenium Development Goals (MDG’s). Upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung No. 32 Tahun 2011. Dalam Perbup tersebut telah ditentukan target pencapaian kinerja tiap tahun mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian untuk Pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s), komitmen Dinas Kesehatan telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian Millineum Development Goals.


D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD tertuang pada tabel 2.2.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tertuang pada tabel 2.3


BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2016

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi prioritas pusat dan daerah. Untuk itu perlu dilakukan penelaahan terhadap prioritas nasional, provinsi dan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka prioritas-prioritas tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut : Kementerian Kesehatan pada tahun 2016 akan memfokuskan kegiatan percepatan pembangunan Millenium Development Goals (MDG’s) di bidang kesehatan dan penerapan

Jaminan

Kesehatan

Nasional

(JKN).

Pembangunan

Millenium

Development Goals (MDG’s) di bidang kesehatan meliputi : 1.

Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (Goal 1)

2.

Menurunkan angka kematian anak (Goal 4)

3.

Meningkatkan Kesehatan Ibu (Goal 5)

4.

Melawan HIV / AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya (Goal 6)

5.

Menjamin kelestarian lingkungan hidup (Goal 7)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 adalah ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat secara Mandiri”. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada dasarnya bermuara pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 komponen yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut khususnya komponen kesehatan, Dinas Kesehatan menetapkan visi, misi, nilai-nilai, dan analisis lingkungan strategis Pembangunan Kesehatan tahun 2011-2015. Maksud dari visi di atas: -

Masyarakat Kabupaten Bandung adalah penduduk/masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Bandung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bandung.

-

Sehat adalah suatu keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial yang merupakan aspek positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan yang merupakan aspek negatif (WHO). RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 51 DINAS KESEHATAN

-

Mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam bidang kesehatan. Untuk mencapai mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat secara

mandiri ditempuh melalui misi sebagai berikut : 1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. 2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktivitas. 3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular. 4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan. 5. Melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2015 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan tersebut adalah : 1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 2. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan. 3. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan. 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehat. 5. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular 6. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi, balita, anak SD, dan lanjut usia. 7. Meningkatnya status gizi masyarakat. 8. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 sebagai berikut : 1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar umum 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Yankes Kecamatan 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan matra bencana 4. Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus 5. Meningkatnya kualitas Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS) 6. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan 7. Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan 8. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 52 DINAS KESEHATAN

9. Meningkatnya penyajian data informasi kesehatan 10. Meningkatnya lingkungan sehat pada rumah tangga 11. Meningkatnya lingkungan sehat pada tempat – tempat umum 12. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular 13. Meningkatnya surveilans epidemiologi dan wabah 14. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pada ibu, bayi dan balita 15. Meningkatnya gizi pada keluarga 16. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat 17. Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) mandiri 18. Meningkatnya kualitas pengelolaan obat 19. Meningkatnya kualitas makanan dan minuman hasil industry rumah tangga yang memenuhi syarat. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai berikut : TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

T.1

Tujuan : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan

1

Meningkatnya pelayanan

cakupan Cakupan pelayanan kesehatan dasar

kesehatan

dasar masyarakat miskin

100 %

umum Cakupan

pelayanan

kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

100 %

Pelayanan kunjungan rumah bagi penderita penyakit kronis dan resiko

2196 KK

tinggi 2

Meningkatnya

pelayanan Tersedianya

biaya

operasional

kesehatan di UPTD Yankes UPTD dan Puskesmas

62 Puskesmas

Kecamatan Persentase UPTD Yankes yang melaksanakan

PKP

(Penilaian

100 %

Kinerja Puskesmas) 3

Meningkatnya

pelayanan Persentase penanganan pelayanan

kesehatan matra bencana

kesehatan matra bencana temporer

100 %


TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

dan dinamis 4

Meningkatnya

pelayanan Terlayaninya

kesehatan khusus

kesehatan

calon

jemaah haji Cakupan

pelayanan

100 %

kesehatan

gawat darurat level 1 yang harus

100 %

diberikan sarkes (RS) di Kab / Kota Kunjungan rawat jalan gigi

4% kunjungan puskesmas

Persentase

penanganan

kegiatan

pelayanan kesehatan matra P3K,

100 %

lebaran, natal dan tahun baru 5

Meningkatnya kualitas Sarana Persentase

Sarana

Pelayanan

Pelayanan Kesehatan Swasta Kesehatan Swasta (SPKS) yang (SPKS)

100 %

terbina persentase kesehatan

sarana swasta

pelayanan

(SPKS)

yang

90 %

berizin 6

Meningkatnya

kompetensi Jumlah bidan yang terlatih APN

492

tenaga kesehatan 7

Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan

Persentase

puskesmas

yang

dibangun / direhab sesuai standar

81 %

tata ruang Persentase

Poskesdes

yang

dibangun / direhab sesuai standart

40 %

tata ruang T.2

Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan

8

Tersedianya perbekalan bermutu

T.3

obat kesehatan

dan yang

Cakupan

ketersediaan

dan

pemerataan obat yang bermutu

6000

Tujuan : Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka fasilitasi pelaksanaan RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 54 DINAS KESEHATAN

TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

penelitian dan pengembangan kesehatan 9

Meningkatnya penyajian data Persentse informasi kesehatan

puskesmas

dengan

SIMPUS Terlaksananya pengolahan,

55 %

pengumpulan, analisa

data

profil 100 %

kesehatan dan pemutakhiran data T.4

Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehat

10

Meningkatnya

lingkungan Persentse rumah sehat

80 %

sehat pada rumah tangga Persentase

keluarga

yang

menggunakan sarana pembuangan 50 % air limbah memenuhi syarat 11

Meningkatnya

lingkungan Jumlah desa yang melaksanakan

sehat pada tempat – tempat STBM

25

umum T.5

Tujuan : Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular

12

Menurunnya angka kesakitan Cakupan penyakit menular

penemuan

dan

penaggulangan penderita DBD Penemuan pasien TB baru BTA positif Penemuan penderita diare Penemuan

penderita

pneumonia

penderita

HIV

/

AIDS AFP Rate penduduk < 15 tahun

Child Imunization (UCI) Indeks Kesehatan Meningkatnya

mengalami

wabah

85 %

90 % 76.02

surveilans Cakupan desa / kelurahan yang

epidemiologi dan wabah

90 %

3

Cakupan desa / kelurahan Universal

13

90 % 100 %

balita Penjangkauan

100 %

dan

KLB

100 %


TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam T.6

Tujuan : Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi, balita, anak SD dan lanjut usia

14

Meningkatnya pelayanan

55

cakupan Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)

kesehatan

dasar

100 %

pada ibu, bayi, balita, anak SD dan lanjut usia Angka Kematian Bayi Cakupan

komplikasi

32,5 kebidanan

yang ditangani Cakupan oleh

pertolongan

tenaga

95 %

persalinan

kesehatan

yang 90 %

memiliki kompetensi Cakupan pelayanan nifas

90 %

Cakupan peserta KB aktif

85 %

Cakupan kunjungan bayi

95 %

Cakupan

neonates

dengan

komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan

penjaringan

kesehatan

siswa SD dan setingkat

95 % 96 % 90 %

Tersedianya puskesmas dan petugas 12 santun lansia T.7

Tujuan : Meningkatnya status gizi

15

Meningkatnya keluarga

gizi

puskesmas 57

pada Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan

pemberian

100 %

makanan

pendamping ASI pada anak usia 6- 100 % 24 bulan keluarga miskin Cakupan desa / kelurahan dengan konsumsi garam yodium baik

90 %


TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016

Cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT Cakupan ibu nifas mengkonsumsi tablet Fe Prevalensi balita gizi buruk

15 %

90 % 0,040

T. 8 Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam bidang kesehatan 16

Meningkatnya perilaku hidup Cakupan rumah tangga ber - PHBS

70 %

bersih dan sehat 17

Meningkatnya Kesehatan

Upaya Cakupan desa siaga aktif

70 %

Berbasis

Masyarakat (UKBM) Cakupan poskestren aktif 18.

Meningkatnya

kualitas Terselenggaranya pengelolaan obat 100 %

pengelolaan obat 19.

Meningkatnya

20 %

yang baik dan benar di Puskesmas kualitas Persentase produk olahan makanan 90 %

makanan dan minuman hasil dan minuman yang telah sertifikasi industry rumah tangga yang layak edar memenuhi syarat

3.3 Program dan Kegiatan Program kesehatan sesuai dengan Permendagri No. 59/2007 yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Program Obat dan Perbekalan Kegiatannya adalah: (1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan; (3) Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit. 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatannya adalah: (1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya; (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat; (3) Peningkatan RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 57 DINAS KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana ; (4) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan; (5) Penyediaan Operasional dan Pemeliharaan. 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatannya adalah: (1) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya; (2) Peningkatan Kapasitas Laboratorium dan Pengawasan Obat dan Makanan; (3) Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan. 4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatannya adalah: (1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Sehat; (2) Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan; (3) Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kegiatannya adalah: (1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Rawan Gizi; (2) Pemberian Tambahan Tambahan dan Vitamin; (3) Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), Kurang Vitamin A (KVA) dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. 6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatannya adalah: (1) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat. 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatannya adalah: (1) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk; (2) Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging; (3) Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah; (4) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; (5) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik; (6) Peningkatan Imunisasi; (7) Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah. 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatannya adalah: (1) Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan; (2) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan; (3) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan; (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kegiatannya adalah: Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin.


10. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Kegiatannya adalah: (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas; (2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas; (3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling. 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kegiatannya adalah: Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis. 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Kegiatannya adalah: (1) Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan; (2) Pembangunan Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan. 13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatannya adalah Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang Mampu.


Penutup

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Tahun 2016 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 -2020. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2020 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1.

RENJA Dinas Kesehatan tahun 2016, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.

2.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2016 memfokuskan pada pencapaian target dari indikator SPM dan MDG’s. Oleh sebab itu, seluruh elemen kesehatan untuk bekerja lebih focus untuk mencapai target SPM dan MDG’s.

3.

Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun Anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan.

4.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2016 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 60 DINAS KESEHATAN

Penutup

pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham. 5.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD

dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap

program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN. 6.

Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya

harus

memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas). 7.

RENJA BAPPEDA Tahun 2016, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat

atau pembangunan partisipatif.

Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradigma sehat. 2. Terbangunnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak. 3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan kesehatan. RENCANA KERJA TAHUN 2016 | 61 DINAS KESEHATAN

Penutup

4. Memasifkan promosi kesehatan ke masyarakat khususnya untuk berperilaku bersih dan sehat. 5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.


TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Kode Rekening

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan DINKES Tahun 2014

Target Renja tahun 2014 1 1.02.1.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.01.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.1.01.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah penyediaan listrik, telepon, dan air Air dan Listrik (bulan)

1.02.1.01.01.03

3

Jumlah materai dan cek giro

4

500 materai 20 buku cek giro

5

6

500 20


Realisasi tahun 2014

Tingkat Realisasi

7

8 = (7/6)

500 10

100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Ke Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1

Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2015

Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I TA 2015 10

9


100 lbr materai 4 cek giro

12.00 bulan

12

12.00 bulan

12.00

100%

12 bulan

3 bulan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Jasa service peralatan dan kantor perlengkapan kantor (Jenis)

3 Jenis

3

3 Jenis

3

100%

48 unit

16 unit

1.02.1.01.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah peralatan / bahan kebersihan (paket)

1 paket

1

1 paket

1

100%

12 bulan

5 bulan

1.02.1.01.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah penyediaan alat tulis kantor (paket)

1 paket

1

1 paket

1

100%

1 paket

0

1.02.1.01.01.11

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (paket)

1 Paket

1

1 Paket

1

100%

1 Paket

1 paket

1.02.1.01.01.13

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)

1.02.1.01.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.02.1.01.01.15

4 Jenis peralatan & perlengkapan kantor

10

13 Jenis peralatan & perlengkapan kantor

13

100%

Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (paket)

1 Paket Peralatan rumah tangga

1


1

100%


0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan (jenis)

5 Jenis bahan bacaan referensi dan informasi


5

100%


1 jenis

1.02.1.01.01.17

Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu (HOK)

1.02.1.01.01.18

Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi, ibu kota negara, dan luar provinsi Jawa Barat (HOK) Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi Jumlah tenaga pendukung administrasi dan Dan Teknis Perkantoran teknis perkantoran (orang bulan)

1.02.1.01.01.19

1.02.1.01.01.20

Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)

1.02.1.01.01.22

Penunjang Perayaan Hari-hari bersejarah

Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kegiatan)

5

4 Jenis peralatan & 1 jenis perlengkapan kantor

1,415 HOK

1410

1,410 HOK

1410

100%

2,286 HOK

366 HOK

388

424 HOK

424

100%

280 HOK

13

100%

69

100%

3

100%

13 bulan

81 HOK

3 kegiatan

12

69

3

13 bulan

69 HOK

3 kegiatan

13 bulan

91 HOK

3 kegiatan

571 HOK

70 HOK

0

0

0

Kode Rekening






Target Renja tahun 2014


Tingkat Realisasi

7

8 = (7/6)




1 1.02.1.01.02.

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1.02.1.01.02.21

Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

Jumlah pemeliharaan rutin rumah dinas (unit)

1 unit perbaikan / pemeliharaan rumah dinas

1


1

100%


0,25 unit

1.02.1.01.02.22

Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (unit)

1 unit

1

1 unit

1

100%

3 unit

0,45 unit

1.02.1.01.02.24

Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (unit)

34 unit

21

30 unit

30

100%

31 unit

7,75 unit

1.02.1.01.05.01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pendidikan dan pelatihan formal pegawai (orang)

35 orang

30

18 orang

18

100%

37 orang

9 orang

1.02.1.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.1.01.06.01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen evaluasi dan laporan capaian kinerja (dokumen)

1 dokumen

1

1 dokumen

1

100%

5 dokumen

1.02.1.01.06.02

Penyusunan Laporan Keuangan Semester

3

3 dokumen

3

100%

3 dokumen

0

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (buku) Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (buku)

3 dokumen

1.02.1.01.06.03

3 dokumen

3

3 dokumen

3

100%

3 dokumen

0

1.02.1.01.06.04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan

Jumlah dokumen akhir tahun (buku)

3 dokumen

3

3 dokumen

3

100%

3 dokumen

0

Jumlah dokumen rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)

5 dokumen

5

5 dokumen

5

100%

4 dokumen

1 dokumen

0,25 paket

1.02.1.01.05.

1.02.1.01.06.05

3

4

5

6

9

1 dokumen

BELANJA PROGRAM 1.02.01.15 1.02.01.15.01 1.02.01.15.02

1.02.01.15.04

1.02.01.16

Program Obat dan perbekalan Kegiatan Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan ketersediaan dan pemerataan obat yang bermutu Terdistribusinya obat ke 62 PKM, 71 Pustu, 62 Polindes; dan Tersedianya software pengelolaan ketersediaan obat publik di IFK dan 10 % di UPTD Yankes - Terselenggaranya pengelolaan obat yang baik dan benar di puskesmas - Pengawasan peredaran obat berbahaya di sarana kesehatan - Terwujudnya sarana (Apotik, PEO, dan klinik kencantika) yang berizin

6000 Rupiah perkapita

3410

5500 Rupiah perkapita

3819

11199%

1 paket

100% Pendistribusian obat & perbekkes terlaksana

3401

5500 Pendistribusian obat & perbekkes terlaksana

3819

11229%

12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 kegiatan

3 bulan

1 kegiatan

Kode Rekening






Target Renja tahun 2014 1 1.02.01.16.01

2 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

3 Pelayanan kunjungan rumah bagi penderita penyakit kronis dan resiko tinggi

1.02.01.16.03

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas dan Jaringannya

Jumlah puskesmas yang dibnagun bersumber non APBD Kab Bandung

1.02.01.16.09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

1.02.01.16.10

Peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana

1.02.01.16.11

4 2196 KK penyakit resti tertangani

4 unit

100% penjaringan anak sekolah

5 2196

0

71%


0 unit sarana pelayanan kesehatan dasar terbangun 89% penjaringan anak sekolah

Realisasi tahun 2014 7


Tingkat Realisasi

2196

8 = (7/6) 100%

0

0%

71%

80%


100%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Ke Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d triwulan I TA 2015 10 549 KK

25%

100% penjaringan anak 0% sekolah

100% pelayanan kesehatan di posko kesehatan terlaksana

100%


100%

100%


Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Persentase penanganan kegiatan pelayanan masalah kesehatan (peningk manaj. Yankes) kesehatan matra P3K, Lebaran, natal & tahun baru

100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana

100%

100%

100%

100% pelayanan 5% kesehatan khusus terlaksana

1.02.01.16.12

Penyediaan pemeliharaan

100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi

100%

100% pelayanan kesehatan khusus terlaksana 100% operasional UPTD Pelayanan Kesehatan terpenuhi

100%

100%

100% operasional UPTD 5% Pelayanan Kesehatan terpenuhi

1.02.01.16.16

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Tersedianya alat/sarana untuk kegiatan masalah kesehatan (DHBCT) Pelayanan kesehatan paru-paru bagi masyarakat khususnya akibat dampak asap rokok di Kabupaten Bandung

1.02.01.17

Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan Terwujudnya industri rumah tangga pangan pangan dan bahan berbahaya yang berizin

1.02.01.17.02

biaya

operasional

bagi Persentase penanganan pelayanan kesehatan matra bencana temporer dan dinamis

dan Tersedianya biaya operasional pemeliharaan di 31 UPTD dan 170 tenaga penunjang pelayanan

1.02.01.19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.01.19.01

Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Kegiatan Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

1.02.01.19.03 1.02.01.19.04

5 jenis alat kesehatan akibat dampak rokok

5

100%


0

1748 Industri Rumah Taangga Pangan (IRTP)

1748


1749

100%


437 IRTP

70%

41.30%

60%

0%

70%

3.5%

70%

50.80%

50%

0%

70%

3.5%

100%

50%

Terbinanya UKBM, Saka Bakti Husada dalam promosi kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat

1.02.01.20.01

Penyusunan peta informasi masyarakat Tersedianya data status gizi balita dan peta rawan gizi rawan pangan dan gizi Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan Cakupan MPASI pada anak 6 - 24 bulan dari vitamin (bagi balita dari keluarga miskin) keluarga miskin

Kegiatan Penanggulangan KEP, anemi Gizi besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

5

Cakupan desa siaga aktif

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02.01.20.03


Cakupan rumah tangga ber PHBS

1.02.01.20

1.02.01.20.02

25%

Ibu hamil KEK (Kurang Energy Kronis) Mendapat PMT (Pemberian Makanan Tambahan) Cakupan batlita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan distribusi vit A pada balita Cakupan desa / kelurahan dengan konsumsi garam beryodium baik

100% promosi kesehatan oleh tenaga promkes terlaksana

100%

100% promosi kesehatan oleh tenaga promkes terlaksana

100%

100%

0.057

0.05

100%

100%

100%

100%

20.00%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7%

15%

22.00%

12%

0%

15%

100%

100%

100%

100%

100%

90% 90%

92.10% 90%

90% 90%

0% 0%

90% 90%

100%

0

Kode Rekening






Target Renja tahun 2014 1

1.02.01.21 1.02.01.21.01

2

3 cakupan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe

88.70%

85%

8 = (7/6) 0%

88%

90%

90.80%

90%

0%

90%

80%

52%

70%

0%

80%

95%

77.94%

95%

0%

95%

85%

67.30%

80%

0%

85%

78%

66.00%

75%

0%

78%

50%

28.60%

45%

0%

50%

82%

72%

80%

0%

82%

Pelayanan kesehatan lingkungan : institusi yang dibina Jumlah Damiu yang diawasi

100%

100%

100%

100%

100%

100

75

80

0%

Persentase air minum yang memenuhi syarat

100%

0%

80%

0%

100 100%

50

25

45

0%

50

51

51

20

0%

100%

jumlah titik sampel yang diawasi kualitas air minum Jumlah Desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

1.02.01.21.02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

1.02.01.22

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1.02.01.22.01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Proporsi IR DBD

1.02.01.22.02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Persentase pemenuhan kebutuhan alat fogging dan bahan fogging Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Penderita DBD yang ditangani

1.02.01.22.04 1.02.01.22.05

Penemuan pasien TB BTA positif Penemuan penderita diare Penemuan penderita pneumonia balita Penjangkauan penderita HIV / AIDS Penemuan Kasus Kusta 1.02.01.22.06 1.02.01.22.08 1.02.01.22.09

Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Kegiatan Peningkatan Imunisasi Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1.02.01.23 1.02.01.23.01

1.02.01.23.02

1.02.01.23.03

penduduk

36,3/100,000 100%

90%

94.98%

88%

100%

100%

100%

90% 100.00% 90% 85% <1/10,000 penduduk

7

0%

100%

0

52/100,000 Penduduk

100%

85% 100% 73% 82% <1/10,000 pddk

100%

86% 100% 86% 83% <1/10,000 penduduk

9

51/100,00 Penduduk 0 100%

12%

10%

100%

100% 0%

90%

100%

100%

100%

4.50%

0% 90% 100% 100% 0% 90% 0% 85% 100% <1/10,000 penduduk

13.50%

100%

<1/10,000 pddk

0

85%

85.00%

85%

85%

100%

15%

Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI) AFP rate penduduk < 15 tahun

90%

95%

88%

0%

90%

5%

3

2

3

0%

3

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

2

2

100%

3

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TB BTA (+) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standart jaminan pelayanan kesehatan (kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

6

Cakupan pengobatan masal filariasis

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami wabah dan KLB penyakit menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 1.02.01.22.12

51/100,000

5


Tingkat Realisasi

75%

Cakupan ibu nifas mengkonsumsi vit A Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kegiatan Pengkajian pengembangan Persentase rumah sehat lingkungan sehat Pelayanan pengendalian vektor : rumah / bangunan bebas jentik nyamuk Aedes sp Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih Persentase keluarga yang menggunakan jamban keluarga sehat Persentase keluarga yang menggunakan sarana pembuangan air limbah memenuhi syarat Persentase tempat - tempat umum yang sehat

4




Jumlah Peraturan Daerah yang menunjang penyelenggaraan kesehatan Persentase UPTD Yankes yang melaksanakan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, standar pelayanan kesehatan analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data

100%

20%

84.80%

8 dokumen

Kode Rekening






Target Renja tahun 2014 1 1.02.01.23.05 1.02.01.23.06

1.02.01.24

2 3 Penyusunan Standar Analisis Belanja Jumlah dokumen analisi belanja pelayanan Pelayanan Kesehatan kesehatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data persentase puskesmas dengan SIMPUS Wide Area Network/Local Area Netwok Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.02.01.24.01

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Operasi Katarak

Jumlah Kasus katarak yang tertangani

1.02.01.24.11

Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan dasar rujukan pasien masyarakat miskin

1.02.01.25

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya

1.02.01.25.01

Kegiatan Pembangunan Puskesmas

1.02.01.25.02

Kegiatan Pembantu

1.02.01.25.04

Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling

1.02.01.25.06

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persentase pemenuhan perlengkapan dan Puskesmas sarana puskesmas / PONED / Pustu / Poskesdes yang dibangun Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Persentase PUSTU yang dibangun/direhab Puskesmas Pembantu sesuai standar tataruang

1.02.01.25.07

Pembangunan

Persentase Puskesmas yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang Persentase PONED yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang Puskesmas Persentase PUSTU yang dibangun/direhab sesuai standar tataruang Persentase POSKESDES yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang Persentase puskesmas keliling yang terawat

4 DHA tersusun

5

100%

6

100%

55% 31 titik

55% 31

100 kasus

100%

55% 31 titik

40 operasi katarak terlaksana

Realisasi tahun 2014 7

8 = (7/6) 0%

9

100%

100%

100%

55% 31

100% 100%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25%

36%

61%

71%

84%

4%

13%

84%

94%

100%

5%

10%

12%

14%

28%

34%

37%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5%

10%

12%

36%

61%

71%

#DIV/0!

Jumlah Puskesmas PONED yang dibangun

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

Cakupan Puskesmas dengan tenaga dokter dan paramedis Persentase dokter umum yang terlatih GELS

100%

100%

100%

100%

50%

75%

#DIV/0!

100%

persentase perawat terlatih BTCLS jumlah bidan terlatih APN persentase tenaga kesehatan JFU menjadi Jafung adminkes persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS) yang terbina persentase sarana pelayanan kesehatan swasta (SPKS) yang berizin Jumlah dokter, dokter gigi dan bidan yang mendapat tambahan jasa pelayanan

100% 492 100%

50% 438 71%

75% 483 85%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100% 492 100%

100%

80%

90%

#DIV/0!

100%

90%

90%

90%

#DIV/0!

90%

16 dr dan drg 13 bidan

2 unit

100%

Pusk. PONED

16 dr/ drg dan 13 bidan

0

81%

Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas berfungsi PONED Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

15 Pusk. PONED

0

14%

1.02.01.25.23

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan

0

100%

Persentase Puskesmas yang dibangun/ direhab sesuai standar tataruang

1.02.01.28.09

40%

55% 31 titik

Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana puskesmas

1.02.01.28.05


Tingkat Realisasi

1.02.01.25.13

1.02.01.28



100%

100%

100%

11.21%

Kode Rekening






Target Renja tahun 2014 1 1.02.01.30

2 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1.02.01.30.04

Pembangunan pusat-pusat pelayanan Cakupan puskesmas santun lansia kesehatan (Kesga) Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.02.01.32

1.02.01.32.01

3

4

5

6

8 pkm

12 puskesmas santun lansia



Tingkat Realisasi

7

8 = (7/6)

15

73%


9

100%

92.30%

95%

0%

100%

95%

78.40%

95%

0%

95%

cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan

90%

88.10%

88%

0%

90%

cakupan pelayanan nifas cakupan peserta KB aktif cakupan kunjungan bayi cakupan neonatus dengan komplikasi yg ditangani Cakupan pelayanan anak balita Angka kematian bayi

90% 85% 95% 95%

85.00% 82.15% 99.00% 71.90%

87% 85% 95% 94%

0% 0% 0% 0%

90% 85% 95% 95%

86.90%

96% 33,1 point

91% 86.90% 33,1 point 33,1 point

33,9 point



Kegiatan Penyuluhan kesehatan bagi ibu cakupan kunjungan ibu hamil (K4) hamil dan keluarga kurang mampu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

96% 33 point


96% 33.1 point

1.02

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 (TAHUN BERJALAN) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Catatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

125%

88%

88%

88%

80% 100%

80%

100%

84%

97.60%

84%

80%

80.85%

80%


85%

89%

84%

84%

100

80% 0

80% 85%

85% 85%

85%

Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Keluaran Renstra DINKES Tahun 2015 TW 1 Catatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 85%

95%

125%

105%

105%

71%

85%

67% 129% 150%

100.00% 42%

100% 90% 100%


113%

92%

125% 100% 105%

104%

115% 105%

120%

63%

100%

105%


140%

100%

125%

103%

88%

100%

100%

111%


129%

205%

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Nomor :800/5058/Dinkes Tahun 2015 tentang PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Menimbang Memperhatikan

Mengingat

: a.

bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, disebutkan bahwa “Paling lambat 2 minggu setelah RKPD Tahun 2016 ditetapkan, Renja SKPD Tahun 2015 disahkan oleh kepala daerah”.

b.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembngunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 disebutkan bahwa Renja SKPD 2016 yang telah ditetapkan kepala daerah, harus ditetapkan oleh Keputusan Kepala SKPD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah keputusan ini ditetapkan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016;

: 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 11 Nomor 11); 23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014; 24. Peraturan Bupati Bandung No. 23 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembngunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016; MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KESATU

: Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016, yang lebih lanjut menjadi Lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016, mengandung hal-hal teknis yang terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, BAB IV Penutup yang lebih lanjut menjadi Lampiran II keputusan ini;

KETIGA

: Belanja yang tercantum dalam Renja Dinkes Tahun 2016 merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;

KEEMPAT

: Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;

KELIMA

: Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 tidak dapat berubah/ bertambah/ berkurang, kecuali dalam hal terdapat pengalokasian dari pusat/provinsi sesuai peruntukan beserta pendampingannya;

KEENAM

: Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Bandung dijadikan dasar penyusunan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2016;

KETUJUH

: Renja yang telah ditetapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun ke-1, seiring dengan rencana penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2020;

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Soreang Pada tanggal : 29 Juni 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

DR. ACHMAD KUSTIJADI, M.EPID Pembina Utama Muda NIP. 19580623 198711 1 001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor Lampiran

: 800/821/Dinkes/2015 : -

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2016 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang

: a Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa keharusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah; b Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Dinas Daerah; c Bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor kesehatan dalam pembangunan Kabupaten Bandung diperlukan sinergitas para pelaku yang terlibat dalam pembangunan kesehatan, khususnya pemerintah, swasta, dan masyarakat; d Bahwa pembangunan kesehatan yang terarah, efektif, dan efisien diperlukan perencanaan yang terstruktur dengan tujuan dan sasaran yang tepat; e Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pemerintah berkewajiban menyusun rencana kerja yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan;

Mengingat

: a Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844); d Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); f

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

g Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah; i

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

j

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

k Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; l Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013; m Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat; n Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20); o Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Teknis Daerah Kabupaten Bandung; p Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2007-2027; q Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Nomor 5); r Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Nomor 6);

Memperhatikan : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015; MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

: Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sebagai berikut:

Pengarah Ketua Sekretaris

: Kepala Dinas Kesehatan : Sekretaris Dinas : Kepala Sub bagian Penyusunan Program

Kelompok 1

: Perencanaan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Ketua: Kepala Bidang Pelayanan kesehatan Anggota : 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Kepala Seksi pelayanan Kesehatan Penunjang

Kelompok 2

: Perencanaan Pengembangan Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Ketua: Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Anggota : 1. Kepala Seksi Litbang Infokes 2. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan 3. Kepala Seksi Pengawasan dan pengendalian Farmasi, Makanan dan minuman

Kelompok 3

: Perencanaan Pengembangan Pencegahan penyakit dan penyehatan Lingkungan Ketua: Kepala Bidang Pencegahan penyakit dan penyehatan Lingkungan Anggota : 1. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit 2. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan 3. Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit : Perencanaan Pengembangan Bina kesehatan Masyarakat Ketua: Kepala Bidang Bina kesehatan Masyarakat Anggota : 1. Kepala Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan 2. Kepala Seksi Gizi 3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga

Kelompok 4

Kelompok 5

: Perumusan dan Penyusunan Dokumen Renja Ketua: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Anggota : 1. Turiman 2. Ninin Husnaeni 3. Oka Septiriani 4. Dhoni Dharma

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Tim Penyusun 1. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kesehatan tahun sebelumnya; 2. Menyusun database pembangunan Kesehatan 3. Menyusun program dan kegiatan prioritas untuk menunjang pembangunan Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi dan data serta informasi; 4. Menyusun jadwal pelaksanaan dan melaksanakan Forum SKPD untuk mensinkronkan program dan kegiatan prioritas Dinas dengan SKPD terkait dan usulan masyarakat; 5. Menyusun kriteria teknis pembangunan Kesehatan berdasarkan program dan kegiatan prioritas; 6. Menyusun kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas; 7. Menyusun Rencana Kerja tahunan berdasarkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Bandung serta Renstra Dinas.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal 3 Februari 2015 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG

DR. ACHMAD KUSTIJADI, M.EPID Pembina Utama Muda NIP. 19580623 198711 1 001

KATA PENGANTAR. Soreang, Juni 2015 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

Recommend Documents