Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan

h

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tahun 2013 telah dapat

Kinerja

(LKj)

Bappeda

Kabupaten

Malang

disusun

D ae

Laporan

ra

diselesaikan.

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

un an

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

ng

serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan

m ba

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun. Selanjutnya pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kabupaten Malang Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pe

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

n

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja

aa

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, diungkapkan

an

seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh BAPPEDA dalam tahun 2014 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2011-2015.

nc

Dalam Laporan Kinerja (LKj) BAPPEDA Kabupaten Malang ini masih

re

banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan

Malang, 2015 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Ba

da

n

Pe

kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198601 1 001

i

DAFTAR ISI

I-1 I-2 I-2 I-2 I-21 I-22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……………….. A. Perencanaan Strategis……………………………………… 1. Visi……………………………………………………………… 2. realisasiMisi …………………………………………………………… 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program………… B. Perjanjian Kinerja………………………………………………

II-1 II-1 II-1 II-2 II-4

un an

D ae

ra

h

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………. A. Latar Belakang………………………………………………… B. Maksud & Tujuan…………………………………………….. C. Gambaran Umum…..……………………………………….. 1. Struktur Organisasi Bappeda………………………… 2. Sumber Daya Aparatur………………………………… 3. Capaian Kinerja SKPD Tahun sebelumnya……….

III-2 III-2

III-3

B. Realisasi Anggaran……………………………………………….

da

n

Pe

re

nc

an

aa

n

Pe

m ba

ng

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………. A. Capaian Kinerja Organisasi................................... 1. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahun ini………………………………………….. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir………………………… 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang Terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi……………………………………………………. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar nasional (jika ada). 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan……………………………. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja………………………………………..

Ba

BAB IV PENUTUP………………………………………………………………….

TABEL Tabel III.1 Target , Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2014 Tabel III.2 Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2011 s/d 2013 LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Pengukuran Kinerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Renstra

III-4 III-4 III-5 III-5 IV-1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Rencana Strategis 2011-2015 dan dalam rangka

ra

h

mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis,

Badan

D ae

Produktif, Maju, Aman, dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”,

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang telah menetapkan visi

un an

yaitu : “Menjadi lembaga perencanaan yang kapabel dan profesional dalam mempersiapkan dan menyajikan rencana pembangunan daerah”. Sedangkan misi yang ditetapkan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan

ng

yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel. Sebagai lembaga teknis

m ba

daerah, Bappeda Kabupaten Malang bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yaitu perencanaan jangka panjang,

Pembangunan

perencanaan Daerah

pembangunan,

Kabupaten

n

Dalam

Pe

menengah, dan tahunan.

Malang

Badan

mengutamakan

Perencanaan partisipasi

melalui

Musrenbang, mulai dari tingkat desa, kecamatan dan

an

program

aa

masyarakat yang diwujudkan dengan masyarakat ikut serta dalam penyusunan

evaluasi;

nc

kabupaten; meningkatkan meningkatkan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan

sistem

pendataan/informasi/statistik;

membangun

re

sumber daya manusia yang profesional serta meningkatkan kerjasama dengan

Pe

pihak lain.

Visi dan Misi di atas mendasari kebijakan dan program-program

da

n

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam rangka

Ba

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, melalui kedua landasan tersebut diharapkan akan mendorong dan memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Sedangkan indikator sasaran keberhasilan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

1. Tingkat optimalisasi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi; 2. Tingkat ketersediaan data yang akurat dan up to date; 3. Jumlah pendidikan, pelatihan dan bintek yang diikuti;

ra

h

4. Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas.

D ae

Setiap sasaran dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.

Pada tahun 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memiliki 16 program dan 39 kegiatan. Dengan rencana tingkat capaian (target)

un an

rata-rata sebesar 83%, dan realisasi rata-rata 83%. Sehingga persentase rata-

Ba

da

n

Pe

re

nc

an

aa

n

Pe

m ba

ng

rata pencapaian target adalah 100% (seperti pada Form PK terlampir).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014

ra

h

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

D ae

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden

un an

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

ng

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan

m ba

Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan diawali dengan adanya perencanaan. Sebagai unit perencana di daerah, Badan Pembangunan

Daerah

Pe

Perencanaan

Kabupaten

Malang

berupaya

n

melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang

aa

diharapkan.

Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014

an

dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input, output, outcome)

nc

yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis,

re

partisipatif dan akuntabel.

Pe

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan

maka dilakukan proses penilaian (akuntabilitas) kinerja instansi pemerintah

n

selama Tahun Anggaran 2014 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

da

negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

Ba

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

I – 1.


B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya laporan kinerja (LKj) ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/ pedoman sebagaimana tersebut

ra

h

dalam dasar hukum penyusunan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

D ae

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif sesuai

un an

kewenangan pada lingkup perencanaan di daerah guna melakukan penilaian (akuntabilitas) kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

ng

Malang.

m ba

C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 Organisasi

Perangkat

Pe

Tentang

Daerah

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah pasal 4 menyebutkan bahwa Badan Perencanaan

aa

n

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang

an

Kepala Badan, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

nc

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

re

Dalam Bab IV disebutkan tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan

Pe

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Ba

da

n

mempunyai tugas pokok, yaitu : a. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;


I – 2.


b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya .

h

Dalam melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan

ra

Daerah Kabupaten Malang mempunyai fungsi :

D ae

a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;

b. Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan

un an

Daerah;

c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;

perencanaan pembangunan daerah;

ng

d. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang

m ba

e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan

Pe

daerah;

f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan

aa

g. Pembinaan UPT;

n

dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;

an

h. Pengkoordinasian, pengintegrasian, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan

nc

perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah; i. Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;

re

j. Penggunaan

dan

pelaksanaan

kerjasama

dengan

masyarakat,

Ba

da

n

Pe

Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya. Berbagai

tugas

Badan

Kabupaten Malang dilaksanakan

Perencanaan oleh

Pembangunan

Sekretariat

dan

Daerah

Sub Bagian,

Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari : a. Sekretariat 1) Tugas Pokok Sekretariat :


I – 3.


a) Melaksanakan

koordinasi

perencanaan,

evaluasi

dan

pelaporan program Badan Perencanaan , pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat

masyarakat,

urusan

rumah

perpustakaan,

tangga,

h

hubungan

perlengkapan,

ra

penggandaan,

urusan

D ae

menyurat,

keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh

satuan

organisasi

dalam

lingkungan

un an

Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

ng

Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Fungsi Sekretariat :

m ba

a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan ; b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan

Pe

dan pendidikan pelatihan pegawai; c) Pengelolaan

urusan

rumah

tangga,

keprotokolan

dan

n

hubungan masyarakat;

aa

d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan

an

kekayaan daerah;

nc

e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;

Ba

da

n

Pe

re

f)

Pengelolaan

administrasi

perlengkapan

dan

mengurus

pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;

g) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

program

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah. 3) Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.


I – 4.


Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

mengelola

h

melaksanakan

ra

(2) Menyelenggarakan,

D ae

administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; (3) Melaksanakan

pembinaan

organisasi

dan

rumah

un an

ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, tangga,

perjalanan

dinas,

keprotokolan,

mendistribusikan; tata

usaha

barang,

perawatan/

m ba

(4) Melaksanakan

ng

penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan

penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris

Pe

kantor;

(5) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;

n

(6) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

aa

(7) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja

an

sub bagian umum dan kepegawaian;

nc

(8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Ba

da

n

Pe

re

b) Sub Bagian Keuangan : Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan : (1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan; (2) Melaksanakan

administrasi keuangan

yang meliputi

pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;


I – 5.


(3) Menyelenggarakan

penyusunan

laporan

dan

pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;

ra

h

(4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan

D ae


(5) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan;

un an

(6) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; evaluasi

keuangan

ng

(7) Melaksanakan

terhadap

hasil

m ba

pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pe

(8) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan

dan

laporan

akuntabilitas

Badan

n


aa

(9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

an

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

nc

c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

Ba

da

n

Pe

re

Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : (1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (2) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana

kerja

kegiatan

Badan

Perencanaan

sinkronisasi

penyusunan

Pembangunan Daerah; (3) Melaksanakan

koordinasi,

rencana kegiatan tahunan dan laporan tahunan; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

I – 6.


(4) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

ra

h

(5) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada

D ae

pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengembangan pembangunan;

(6) Mengkompilasi dan menyusun laporan hasil perencanaan laporan

akuntabilitas

Badan

Perencanaan

un an

dan

Pembangunan Daerah;

(7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

m ba

ng

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan

Pe

Wilayah :

1) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan

n

Wilayah mempunyai tugas :

aa

a) Melaksanakan

tugas

Daerah dalam

Badan

Perencanaan

perumusan

kebijakan

an

Pembangunan

sebagian

bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi

nc

serta sarana prasarana dan pengembangan wilayah;

re

b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan

Pe

sesuai dengan bidang tugasnya.

Ba

da

n

2) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi : a) Perencanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah ;


I – 7.


b) Penghimpunan,

pengolahan

bahan

/

data,

penyusunan

rekomendasi dan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;

ra

h

c) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan

Pengembangan Wilayah; d) Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

D ae

perencanaan di Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan

dalam

rangka

un an

pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; e) Penyusunan

dan

pelaksanaan

petunjuk

pelaksanaan

ng

pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian

m ba

pengembangan perkotaan dan pedesaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan;

Pe

f) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau – pulau kecil dan perencanaan kawasan prioritas Cepat

n

Tumbuh dan Andalan;

aa

3) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan

an

Wilayah terdiri dari ;

nc

a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana : Tugas Pokok Sub Bidang Sarana Prasarana :

Ba

da

n

Pe

re

(1)

Melaksanakan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

sarana prasarana yang meliputi bina marga, cipta karya, pengairan dan perhubungan;

(2)

Menghimpun, mengolah bahan / data perencanaan sarana prasarana;

(3)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan dan pengembangan sarana prasarana daerah;


I – 8.


(4)

Melaksanakan

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

pengembangan sarana prasarana daerah; Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka dan

pengembangan

sarana

prasarana

ra

pengendalian

h

(5)

(6)

D ae

daerah;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Sarana Prasarana;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Perencanaan

un an

(7)

Sarana

Prasarana

dan

ng

Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah :

(1)

m ba

Tugas Pokok Sub Bidang Pengembangan Wilayah : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program

(2)

Pe

wilayah; Melakukan

analisa

dan

evaluasi

atas

program

Melaksanakan kegiatan perencanaan umum pembangunan

aa

(3)

n

pengembangan wilayah;

an

prasarana, perumahan, penataan hidup,

energi,

pertambangan,

mineral,

nc

lingkungan

ruang, pertanahan,

pariwisata dan kehutanan;

Ba

da

n

Pe

re

(4)

Mengkoordinasikan dan memadukan program/rencana pembangunan

perumahan ,

penataan

ruang

dan

pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan, mineral, pariwisata dan kehutanan yang disusun oleh satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah; dan instansi-instansi vertikal serta badan-badan lain di wilayah daerah;


I – 9.


(5)

Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

h

Melaksanakan dan/atau pengkoordinasian penyusunan

ra

(6)

wilayah

yang

meliputi

D ae

program tahunan di bidang pembangunan pengembangan perumahan, penataan ruang

dan pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan

(7)

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang pengembangan wilayah;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

ng

(8)

un an

dan mineral, pariwisata dan kehutanan;

Perencanaan

Sarana

Prasarana

dan

m ba

Bidang

Pe

Pengembangan wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan Ekonomi

n

1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas :

aa

a) Melaksanakan

sebagian

tugas

Badan

Perencanaan

an

Pembangunan Daerah dalam melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan

nc

perikanan,

perencanaan industri,

pembangunan pariwisata,

pertanian,

perdagangan,

kelautan, koperasi,

re

pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan,

Ba

da

n

Pe

investasi dan bantuan dalam/luar negeri;

b) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi sektor ekonomi primer, sekunder dan jasa; c) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata,

perdagangan,

koperasi,

pengusaha

kecil

dan

menengah, ketenagakerjaan, keuangan investasi;


I – 10.


d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

h

2) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :

ra

a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara

pariwisata, perdagangan, koperasi,

D ae

umum di bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pengusaha

kecil dan

menengah, ketenagakerjaan, keuangan, investasi dan bantuan

un an

dalam/luar negeri yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-

ng

instansi vertikal serta badan-badan lain di wilayah daerah; b) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi

m ba

serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; c) Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di

Pe

bidang ekonomi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi –

n

instansi vertikal serta badan – badan lain di wilayah daerah;

aa

d) Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang

an

ekonomi yang meliputi pertanian, kelautan, perikanan,

nc

perindustrian, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan investasi

Ba

da

n

Pe

re

bantuan

dalam/luar

negeri

dalam

rangka

pelaksanaan

pembangunan daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam programprogram tahunan daerah.

3) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari : a) Sub Bidang Perekonomian Primer : Sub Bidang Perekonomian Primer mempunyai tugas :


I – 11.


(1)

Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, Industri; program

kegiatan

pada

sub

Menghimpun, mengolah bahan / data, penyusunan bahan dan

perumusan

perekonomian primer; Melaksanakan

koordinasi,

kebijakan

un an

rekomendasi

(4)

D ae

perekonomian primer; (3)

bidang

h

Merencanakan

ra

(2)

integrasi

dan

sub

bidang

sinkronisasi

kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka

m ba

(5)

ng

sektor primer;

pengendalian perencanaan pembangunan perekonomian; Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

sub

bidang

Pe

(6)

Perekonomian Primer; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

n

(7)

aa

Bidang Perencanaan Ekonomi.

an

b) Sub Bidang Perekonomian Tersier : Sub Bidang Perekonomian Tersier mempunyai tugas : Melaksanakan

Ba

da

n

Pe

re

nc

(1)

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan;

(2)

Menghimpun dan pengolahan bahan/data perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan,

pariwisata,

keuangan,

investasi,

dan

bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan;


I – 12.


(3)

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan,

ra

h

investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan

(4)

D ae

ketenagakerjaan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian

perencanaan

pembangunan

koperasi,

un an

pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan;

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub

ng

(5)

(6)

m ba

Bidang Perekonomian Tersier;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala

Pe

Bidang Perencanaan Ekonomi.

n

d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya :

aa

1) Tugas Pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial

an

Budaya:

a) Melaksanakan

tugas

Pembangunan

Daerah

perencanaan

pembangunan

nc re Pe n da Ba

sebagian

dalam

Badan

Perencanaan

pelaksanaan bidang

koordinasi

pemerintahan,

keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan;

b) Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan program pembangunan

di

bidang

pemerintahan,

keagamaan,

kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga,


I – 13.


sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan; c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pemerintahan

dan

Sosial

ra

Perencanaan

Budaya

D ae

2) Bidang

h

Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

mempunyai fungsi :

a) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai

program

kegiatan

un an

bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

bidang

pemerintahan,

ng

keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan

m ba

pengentasan kemiskinan;

b) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan

Pe

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Lembaga terkait dalam rangka perencanaan program kegiatan pembangunan

n

bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan,

aa

pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan

an

kependudukan dan pengentasan kemiskinan; evaluasi dan pelaporan dalam

nc

c) Pelaksanaan monitoring,

Ba

da

n

Pe

re

rangka pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;

d) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah.

3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari : a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur :


I – 14.


Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas : (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Lembaga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

ra

h

dalam rangka perencanaan program kegiatan pembangunan

D ae

bidang pemerintahan dan aparatur;

(2) Menghimpun, mengolah dan menyusun data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program

un an

kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur;

(3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

pengendalian

perencanaan

pemerintahan

Sub

ng

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;

m ba

(4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Pe

b) Sub Bidang Sosial Budaya :

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

n

(1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan

aa

Lembaga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait rangka

perencanaan

program

kegiatan

bidang

an

dalam

keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan

nc

olahraga, sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan;

Ba

da

n

Pe

re

(2) Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang keagamaan, kebudayaan, kesehatan,

pendidikan,

pemuda

dan

olahraga,

sosial

kemasyarakatan, kependudukan dan pengentasan kemiskinan; (3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka

pengendalian

perencanaan

pembangunan

Sub

Bidang Sosial Budaya;


I – 15.


(4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya

h

sesuai dengan bidang tugasnya.

ra

e. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis : a) Melaksanakan

sebagian

tugas

D ae

1) Tugas Pokok Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis : Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah dalam menghimpun data, melaksanakan

un an

analisa, evaluasi / penilaian serta menyusun laporan hasil hasil pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor serta

ng

menghimpun berbagai potensi yang ada di wilayah daerah dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan

m ba


b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pe

Badan sesuai dengan tugasnya.

2) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi : dan

menyusun

data

serta

potensi

hasil

n

a) Pengumpulan

aa

pelaksanaan program atau proyek pembangunan;

an

b) Penyusunan statistik dan mendokumentasikan tentang hasil pelaksanaan pembangunan di daerah;

nc

c) Pelaksanaan analisa dan evaluasi/penilaian data atas hasil

re

pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi;

Ba

da

n

Pe

d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan Kepala Daerah; e) Penyusunan dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; f) Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah terhadap kegiatan program dan rencana strategis; g) Pelaksanaan kegiatan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan.


I – 16.


3) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis terdiri dari : a) Sub Bidang Statistik : Tugas Pokok Sub Bidang Statistik : Mengumpulkan data dan mempersiapkan data mengenai

h

(1)

Mempersiapkan/menganalisa

hasil

pelaksanaan

D ae

(2)

ra

pelaksanaan program pembangunan;

pembangunan dan berbagai potensi serta mengevaluasi pada berbagai sektor; (3)

un an

guna bahan laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub

ng

Bidang Statistik;

(4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

m ba

Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan tugasnya.

Pe

b) Sub Bidang Perencanaan Strategis : Tugas Pokok Sub Bidang Perencanaan Strategis : Menyusun

dan

menyiapkan

dokumen

perencanaan

n

(1)

aa

pembangunan yang bersifat jangka pendek, menengah

an

dan jangka panjang;

(2)

Menyusun

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

nc

Daerah (RPJP-D);

Ba

da

n

Pe

re

(3) (4)

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D); Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

(5)

Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D);


I – 17.


(6)

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Strategis;

(7)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

ra

h

Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan

D ae

bidang tugasnya.

f. UPT :

un an

1) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanankan tugas sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan nomenklaturnya serta

ng

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

m ba

2) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah

Pe

serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan

n

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

aa

g. Kelompok jabatan Fungsional :

an

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan

nc

kebutuhan;

re

2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat

Ba

da

n

Pe

1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


I – 18.


Ba

da

n

Pe

re

nc

an

aa

n

Pe

m ba

ng

un an

D ae

ra

h

SUSUNAN ORGANISASI


I – 19.


2. Sumber Daya Aparatur Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan pendidikan penjenjangan aparatur, maka kondisi aparatur

ra

h

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014 adalah sebagai

a. Jumlah 46 orang,

Laki-laki

D ae

berikut : :

32 Orang;

Perempuan :

14 Orang;

un an

46 Orang

Tenaga kontrak 8 orang (7 Orang Laki-laki dan 1 Orang Perempuan).

1) Pendidkan S3

:

2) Pendidikan S2

4) Pendidikan SLTA

m ba

ng

b. Tingkat pendidikan formal 1 Orang

:

6 Orang

:

29 Orang

:

7 Orang

6) Pendidikan SLTP

:

2 Orang

7) Pendidikan SD

:

1 Orang

:

46 Orang

Jumlah

aa

n

Pe

3) Pendidikan S1

- Golongan IV

: 9

nc

an

c. Berdasarkan golongan :

: 28

- Golongan II

: 8

Ba

da

n

Pe

re

- Golongan III

- Golongan I

: 1

- CPNS

:

-

d. Pendidikan Penjenjangan Aparatur - Spamen

: 1 Orang

- Pendidikan PIM III

:

- Pendidikan PIM IV

: 11 Orang


5 Orang

I – 20.


Disamping

pendidikan

penjenjangan,

Aparatur

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah juga mengikuti berbagai pendidikan

Kursus

Keuangan

Daerah

(KKD)

maupun

non

D ae

yaitu

ra

h

teknis, baik dibidang perencanaan seperti perencanaan penganggaran

perencanaan/penunjang, mengikuti berbagai bimbingan teknis dan rapat

un an

koordinasi/sinkronisasi program di tingkat provinsi dan pusat.

3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2013 INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

2

3

1

Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas.

REALISASI

CAPAIAN (%)

4

5

6

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

10 Dokumen

10 Dokumen

TARGET

ng

SASARAN STRATEGIS

m ba

No.

Pe

1. Tingkat Kuantitas dan Kualitas Dokumen Perencanaan BAPPEDA

100

Ba

da

n

Pe

re

nc

an

aa

n

a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan.

b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan. c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan.


100

100

I – 21.


4

5

d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA.

177 Program

177 Program

Tersedianya sistem pendataan/informasi/ data statistik yang akurat dan up to date.

Pe

e. Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD - PDRB-ADHB

ra D ae

37 %

30 %

50 %

30 %

Rp 40.302.895 (juta)

Rp16.008.123

- Pertumbuhan Ekonomi

6,4 %

7,44 %

6,3-5,6 %

6,35 %

- Kemiskinan

11,9 %

11,96 %

- IPM

71,1 %

71,53 %

aa an nc re

96 %

- PDRB-ADHBPerkapita

- PDRB-ADHK

98,82 81,08

60

- Inflasi

Rp 16.430.793 (juta)

↑ 1,14 ↑ 2,16 ↑ 2,38 ↑ 1,04

Ba

da

n

Pe

97,14 %

Rp 40.763.813 (Juta) Rp 16.786.415 (Juta) Rp16.389.966

n

2.

100

m ba

2. Tingkat Partisipasi Stakeholders dalam Proses Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) a. Jumlah peserta yang hadir. b. Jumlah peserta wanita yang hadir. c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD

6

h

3

un an

2

ng

1


I – 22.


D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten

Malang ini berdasarkan :

ra

h

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

D ae

yang Bersih dan Bebas dari KKN;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

un an

c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

m ba

Penyusunan,

ng

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Pembangunan daerah;

Peraturan

Pemerintah

Pe

e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Nomor

8 Tahun

2008

tentang Tahapan,

n

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

aa

Pembangunan Daerah;

an

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

nc

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

re

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pe

Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ba

da

n

h. Peraturan

Daerah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Perencanaan

Pembangunan Daerah;

i. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah;


I – 23.


j. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; k. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran

ra

h

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

D ae

l. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

m. Keputusan Bupati Malang No. 581 tahun 2011 tentang Pengesahan

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;

un an

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

n. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama

ng

(IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

m ba

o. Keputusan Bupati No. 466 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pe

Kabupaten Malang Tahun 2015.

aa

KATA PENGANTAR

n

E. Sistematika

nc

DAFTAR ISI

an

RINGKASAN EKSEKUTIF

re

Bab I. PENDAHULUAN

Pe

Bab II. PERENCANAAN KINERJA

Ba

da

n

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;


I – 24.


3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

ra

h

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

D ae

nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

un an

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

m ba

ng

B. Realisasi Anggaran

Pe

Bab IV. PENUTUP

Lampiran – lampiran

aa

2. Pengukuran Kinerja

n

1. Perjanjian Kinerja

Ba

da

n

Pe

re

nc

an

3. Renstra


I – 25.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

ra

h

A. Perencanaan Strategis

D ae

1. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka visi yang

Malang adalah sebagai berikut :

un an

dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

“MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG KAPABEL DAN

ng

PROFESIONAL DALAM MEMPERSIAPKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. ”

m ba

yaitu mampu secara profesional memfasilitasi dan mengakomodir berbagai kebijakan, sehingga antar program dan kegiatan pembangunan

Pe

dari para stakeholders, saling memperkuat, selaras, sinkron, dan memberikan landasan yang mantap bagi pembangunan selanjutnya, serta

n

mempunyai peran sebagai arah/pedoman, pendorong, penggerak utama,

aa

inisiator dan inovator pelaksanaan pembangunan yang efektif, menuju visi

nc

an

Kabupaten Malang.

2. Misi

re

Untuk

mewujudkan

visi

tersebut

di

atas,

maka

Badan

Pe

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memiliki misi

Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Ba

da

n

yakni :


II – 1


3. Tujuan , Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-

h

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi.

ra

Tujuan dirumuskan sebagai berikut :

D ae

a. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi;

b. Melakukan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

d. Meningkatkan

jumlah

aparatur

profesional.

Sasaran yang ditetapkan adalah :

un an

Meningkatkan sistem pendataan/informasi/data statistik; perencana

yang

terampil

dan

ng

c.

m ba

a. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi antar SKPD dalam pengumpulan data perencanaan;

Pe

b. Tersedianya kebijakan/ peraturan/ evaluasi tentang perencanaan pembangunan daerah;

perencanaan pembangunan sehingga

aa

n

tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD, dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif;

an

c. Terolahnya data/informasi/statistik yang akurat dan up to date;

Ba

da

n

Pe

re

nc

d. Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat/ bintek/ workshop.


II – 2


Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang ditetapkan sebagai berikut :

melaksanakan

pengendalian/evaluasi

kebijakan

ra

h

a. Melaksanakan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta

pembangunan

D ae

sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif; sistem

pendataan/informasi/data

periodik dan berkelanjutan;

secara

Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana

ng

c.

statistik

un an

b. Melaksanakan

pada diklat-diklat;

m ba

d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana

Pe

dan pelaporan.

Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan

aa

sebagai berikut :

n

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2014 adalah

an

a. Urusan wajib.

nc

Urusan wajib berisi program-program yang secara teknis dilaksanakan oleh bidang-bidang.

Program-program yang terkait

dengan ini

re

meliputi :

Pe

1) Program Pengembangan Data / Informasi;

Ba

da

n

2) Program Kerjasama Pembangunan; 3) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; 4) Program Perencanaan Pengembangan Kota–Kota Menengah dan Besar;


II – 3


5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

h

7) Program Perencanaan Sosial Budaya;

ra

8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

D ae

9) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. b. Rutin SKPD

un an

Program Rutin adalah program-program yang mendukung kelancaran dan keberhasilan program wajib. Program-program tersebut berupa administratif dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang

ng

peningkatan kinerja Bappeda secara menyeluruh. Program yang terkait

m ba

adalah :

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Pe

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

aa

n

5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

SASARAN STRATEGIS 2

Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas.

Ba

da

n

Pe

1.

nc

No. 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2014

re

B.

an

Kinerja dan Keuangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

1. Tingkat Kuantitas dan Kualitas Dokumen Perencanaan BAPPEDA a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan. - RPJPD Tahun 2005-2025 - RTRW Tahun 2010-2030


TARGET 4

-

II – 4


-

c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan.

12

un an

D ae

ra

h

b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan. - RPJMD Tahun 2010-2015

175

ng

d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUAPPAS

an

Tersedianya system pendataan/informasi/data statistic yang akurat dan up to date

98 % 40 % 50 %

Rp 44.231.925 juta Rp 17.498.795 juta Rp 17.394.768,6,5 % 6 – 5,3 % 10,1 % 71,7 %

Ba

da

n

Pe

re

nc

2.

aa

n

Pe

m ba

2. Tingkat Partisipasi Stakeholders dalam Proses Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) a. Jumlah peserta yang hadir. b. Jumlah peserta wanita yang hadir. c. Jumlah usulan yang diakomodir dalam forum SKPD e. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD: - PDRB-ADHB - PDRB-ADHK - PDRB-ADHB Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi - Kemiskinan - IPM


II – 5


250.000.000

2.

Kerjasama Pembangunan

103.397.500

3.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

270.000.000

4.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

270.000.000

5.

Perencanaan Tata Ruang

359.200.500

6.

Perencanaan Pembangunan Daerah

7.

Perencanaan Sosial Budaya

8.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9.

Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

10.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

11.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

12.

Peningkatan Disiplin Aparatur

13.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sumber Dana PAD

h

Pengembangan Data dan Informasi

un an

1.

KETERANGAN

ra

ANGGARAN ( Rp )

PROGRAM

D ae

NO.

ng

1.175.613.500

Pe

re

nc

an

aa

n

Pe

m ba

162.508.500

440.174.200 11.400.000

510.453.400 11.400.000 60.400.000 49.939.000 4.504.940.000

Ba

da

n

JUMLAH

830.453.400


II – 6


BAB III

ra

h

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

D ae

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran

Ba

da

n

Pe

re

nc

an

aa

n

Pe

m ba

ng

un an

kinerja organisasi, sebagaimana Tabel berikut ini,


III – 1.


1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Dari table diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 tahun 2014 antara target dan realisasi, diperoleh capaian sebagai berikut : PDRB-ADHB ada peningkatan sebesar 1,35 %

-

PDRB-ADHK ada peningkatan sebesar 2,3 %

-

PDRB-ADHB perkapita ada peningkatan sebesar 7,06 %

-

Pertumbuhan Ekonomi ada peningkatan sebesar 0,15 %

D ae

ra

h

-

un an

Sedang IKU 2 Tahun 2014 antara target dan realisasi, diperoleh capaian sebagai berikut: -

Jumlah peserta yang hadir dibanding jumlah yang diundang sebesar 96,93

Jumlah peserta wanita yang hadir dibanding jumlah yang diundang

m ba

-

ng

%

sebesar 89,27 % -

Jumlah usulan yang diakomodir dalam forum SKPD sebesar 80 %.

Pe

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

aa

n

Dokumen perencanaan baik jangka panjang yaitu RPJPD (2005-2025), RTRW (2010-2030), RPJMD Tahun 2010-2015 ; telah disusun tepat waaktu dan

an

sesuai aturan yang berlaku serta RKPD telah disusun setiap tahun dan tahun

nc

2013 telah dilaksanakan review RPJMD sebagaimana telah disahkan dengan

re

Perbup Nomor 5 Tahun 2014.

Pe

Adapun realisasi PDRB-ADHB dari tahun 2010-2014 setiap tahunnya ada peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 14% , untuk PDRB-ADHK

Ba

da

n

setiap tahunnya juga ada peningkatan rata-rata sebesar 6%.


III – 2.


3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

ra

h

organisasi.

Perkembangan capaian IKU 1 yaitu, tahun 2011 untuk PDRB-ADHB memang

D ae

menurun 0,58 %, namun mulai tahun 2012, 2013 dan 2014 terus bertambah/ meningkat.

un an

Sedang PDRB-ADHK dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 , dari tahun ke tahun terus meningkat dan untuk PDRB-ADHB Perkapita tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya penurunan PDRB-

ng

ADHB dan pertambahan jumlah penduduk ; namun tahun 2013 dan tahun

m ba

2014 ada peningkatan kembali.

Pe

Perkembangan capaian IKU 2, untuk sub indicator “jumlah peserta musrenbang RKPD yang hadir” mulai tahun 2011, 2013, 2013 terus meningkat

n

dan pada tahun 2014 ada penurunan sedikit karena masyarakat cenderung

aa

jenuh untuk terus mengusulkan namun belum dapat direalisasi; hal ini

an

masyarakat perlu dimotivasi dan diberi pengertian bahwa dana yang tersedia terbatas dan kegiatan yang didahulukan adalah kegiatan yang lebih prioritas

re

nc

dan mendesak untuk ditangani.

Pe

Untuk jumlah peserta wanita yang hadir di Musrenbang RKPD dari tahun ke tahun terus ada peningkatan secara fluktuatif, hal ini menunjukkan Pengarus

Ba

da

n

Utaman Gender (PUG) semakin berperan.

Tentang usulan yang diakomodir dalam forum SKPD dari table diatas, menunjukkan angka yang terus meningkat hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin pandai dalam mengusulkan kegiatan sesuai kebutuhan yang prioritas.


III – 3.


4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Bappeda Kabupaten Malang, sampai saat ini belum mempunyai Standar

ra

h

Pelayanan Minimal (SPM).

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

D ae

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

un an

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan kedepannya terkait pencapaian angka PDRB, utamanya dari 3 sektor yang berpengaruh yaitu, Sektor Pertanian melalui peningkatan kwalitas program dan kegiatan untuk Sub

ng

Sector Bahan Makanan, Tanaman perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan

m ba

Perikanan; untuk sector Perdagangan, Hotel & Restoran (PHR) melalui peningkatan kwalitas program dan kegiatan Sub Sektor PHR dan Sektor Industri Pengolahan Non Migas antara lain melalui peningkatan kwalitas

Pe

program dan kegiatan sub sector Makanan,minuman & tembakau, Tekstil, kulit & alas kaki, Barang dari kayu & hasil hutan lain serta Kertas & barang

aa

n

cetakan. Sedangkan dalam penentuan baik program maupun kegiatan secara optimal, diperlukan SDM perencana yang optimal pula; untuk itu perlu

an

peningkatan kwalitas SDM perencana dengan mengikutsertakan dalam bintek,

re

nc

kursus dan pelatihan secara berkesinambungan.

Pe

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Jumlah PNS di Bappeda Kabupaten Malang sebanyak 46 Orang dan tenaga

n

honorer sebanyak 8 Orang, jumlah sarana dan prasarana serta anggaran

da

yang cukup memadai, maka tugas dan pekerjaan di Bappeda dapat

Ba

dilaksanakan secara optimal.


III – 4.


7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Tahun 2014 di Bappeda Kabupaten Malang melaksanakan 14 program

ra

h

dengan 42 kegiatan dengan rincian 9 program yang masuk belanja langsung dan 5 program masuk belanja langsung rutin yaitu, Program peningkatan sumberdaya

aparatur,

Pelayanan

administrasi

perkantoran,

D ae

kapasitas

Peningkatan disiplin aparatur, Peningkatan sapras aparatur dan Peningkatan

un an

pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan (sebesar 14,28 %).

ng

B. REALISASI ANGGARAN

m ba

Kegiatan Bappeda untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2014 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang

ANGGARAN

RENCANA (Rp)

REALISASI (Rp)

%

1.

BELANJA TIDAK

an

LANGSUNG

nc

BELANJA LANGSUNG

re

2.

aa

n

NO

Pe

dituangkan dalam APBD Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

2.391.365.294

86,87

4.670.130.000

4.532.545.400

97,05

7.422.916.000

6.923.910.694

93,28

n

Pe

TOTAL

2.752.786.000

Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung tidak dapat terealisasi

Ba

da

100% disebabkan adanya sisa dari kegiatan lelang dan efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Pada tahun 2014 terdapat beberapa program/kegiatan yang memerlukan perubahan anggaran, dikarenakan dalam pelaksanaannya ternyata memerlukan


III – 5.


penyesuaian-penyesuaian. Tetapi hal tersebut tidak merubah jumlah anggaran

Ba

da

n

Pe

re

nc

an

aa

n

Pe

m ba

ng

un an

D ae

ra

h

secara keseluruhan.


III – 6.


BAB IV

h

PENUTUP

ra

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Malang ini adalah merupakan

D ae

tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

un an

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

koordinasi,

integrasi

pengendalian/evaluasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

yang

kerjasama

pembangunan

telah

serta

sehingga

Pe

melaksanakan

kebijakan-kebijakan

m ba

ditetapkan, yaitu : 1. Melaksanakan

ng

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Malang ini bertujuan untuk

tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;

n

2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan

aa

berkelanjutan;

an

3. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada

nc

diklat/bintek/workshop;

4. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan

Pe

re

pelaporan.

Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi adalah :

n

a. Masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring

da

dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan;

Ba

b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik; c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.


IV – 1.


Dengan memperhatikan permasalahan, maka dalam pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi seperti diuraikan berikut ini :

h

a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD/lembaga dan lintas

pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan; b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;

D ae

ra

stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan

un an

c. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat/bintek/workshop perencanaan.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Malang

ng

tahun 2014. Semoga dapat memberikan informasi dan mendorong/memotivasi

Ba

da

n

Pe

re

nc

an

aa

n

Pe

m ba

dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance.


IV – 2.

Tabel III.1 Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2014 Instansi : Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah Kabupaten Malang 2014

3 1 2 1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, 1. Tingkat Kuantitas dan Kualitas Dokumen sinergi dan harmonisasi serta Perencanaan BAPPEDA pengendalian/evaluasi kebijakan a. Jumlah dokumen jangka panjang yang perencanaan pembangunan sehingga disusun tepat waktu dan sesuai kriteria tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, yang ditetapkan. RTRW, RPJMD, RKPD dan perencanaan b. Jumlah dokumen jangka menengah teknis lainnya) yang berkualitas dan yang disusun tepat waktu dan sesuai partisipatif kriteria yang ditetapkan.

Realisasi

Capaian (%)

4

5

6

-

-

-

-

-

12 175

un an

c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan. d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA. e. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD - PDRB-ADHB - PDRB-ADHK - PDRB-ADHB-Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi - Kemiskinan - IPM

Target

12

100

175

100

Rp. 44.231.925 juta

Rp. 53.794.468 juta

Rp. 17.498.795 juta

Rp. 18.992.150 juta

ng

m ba

-

 21,62  8,53 10,65

Rp. 17.394.768,-

Rp. 19.247.046,-

6,5 % 6 - 5,3 % 10,1 % 71,7 %

6,65 % 8,28 % -* -*

 0,15

98 40

95 35,71

96.93 89.27

80

70

80

an

aa

n

Pe

2. Tingkat Partisipasi Stakeholders dalam Proses Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) a. Jumlah peserta yang hadir b. Jumlah peserta wanita yang hadir. c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD.

h

Indikator Kinerja Utama

ra

Sasaran

D ae

No.

re

nc

2. Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date.

Pe

3. Tersedianya aparat perencana yang terampil dan professional.

da

n

4. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan.

Ba

Keterangan:  : Peningkatan  : Penurunan

Instansi : Badan Perencanaan Pembanguanan Daerah Kabupaten Malang

-

-

-

-

100

182

180

100

Rp. 31.573.866 juta Rp. 14.537.635 juta Rp. 12.981.456 5,97 % 7,35 % 13,6 % 70,3 %

Rp. 31.390.585 juta Rp. 14.578.968 juta Rp. 12.827.924 6,27 % 6,43 % 12,53 % 70,55 %

 0,58  0,28  1,18  0,3

95 40 35

-

-

Capaian (%) 10

Target 11

-

-

2013 Realisasi 12

Capaian (%) 13

-

-

1 review

1 review -

11

100

10

10

100

180

100

177

177

100

Rp. 35.574.189 juta Rp. 15.443.926 juta Rp. 14.862.778,6,2 % 6,6 - 5,9 % 12,3 % 70,8 %

Rp. 35.674.998 juta Rp. 15.624.097 juta Rp. 14.502.155,7,17 % 6,05 % 12,24 % 71,17 %

 0,28  1,16  2,42  0,97

Rp. 40.302.895 juta Rp. 16.430.793 juta Rp. 16.008.123,6,4 % 6,3 - 5,6 % 11,9 % 71,1 %

Rp. 40.763.813 juta Rp. 16.786.416 juta Rp. 16.389.966,7,44 % 6,35 % 71,9 % 71,53 %

 1,14  2,16  2,38  1,04

180

Pe

n

re Pe

11

2012 Realisasi 9

m ba

12

n da Ba

Keterangan:  : Peningkatan  : Penurunan

-

12

2. Tersedianya sistem pendataan/informasi/data statistik yang akurat dan up to date.

4. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan pelaporan.

-

-

-

2. Tingkat Partisipasi Stakeholders dalam Proses Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) a. Jumlah peserta yang hadir b. Jumlah peserta wanita yang hadir. c. Jumlah usulan yang dikoordinir dalam forum SKPD.

3. Tersedianya aparat perencana yang terampil dan professional.

Target 8

un an

a. Jumlah dokumen jangka panjang yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan. b. Jumlah dokumen jangka menengah yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan.

Capaian (%) 7

ng

3 1. Tingkat Kuantitas dan Kualitas Dokumen Perencanaan BAPPEDA

c. Jumlah dokumen tahunan yang disusun tepat waktu dan sesuai kriteria yang ditetapkan. d. Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA. e. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan di RPJMD - PDRB-ADHB - PDRB-ADHK - PDRB-ADHB-Perkapita - Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi - Kemiskinan - IPM

2011 Realisasi 6

Target 5

aa

1 2 1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinergi dan harmonisasi serta pengendalian/evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan (RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD dan perencanaan teknis lainnya) yang berkualitas dan partisipatif

Indikator Kinerja Utama

90 30

94.74 75

98 40

96 37

97.95 92.5

97,14 37

96 37

98.82 81.08

25

71.43

30

33

70

33

33

60

an

Sasaran

nc

No.

D ae ra h

Tabel III.2 Target Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2011 s/d 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KATA PENGANTAR

Recommend Documents