i
KATA PENGANTAR Buku panduan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 ini disusun untuk memberikan pedoman dan ara han ba gi para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan pembangunan dalam melaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. Forum SKPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dari rangkaian pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta. Forum SKPD, yang dilaksanakan sebelum Musrenbang Provinsi tersebut, dimaksudkan untuk menindaklanjuti usulan hasil Rembuk RW, Rancangan Renja SKPD, dan Prioritas Provinsi dalam rangka penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2017. Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara berjenjang mulai dari tahap Rembuk
RW,
Musrenbang
Kelurahan,
Musrenbang
Kecamatan,
Musrenbang
Kota/Kabupaten hingga Musrenbang Provinsi. Selain penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2017, dalam Musrenbang Provinsi DKI Jakarta ini juga dibahas usulan-usulan Program/Kegiatan yang akan disampaikan pada Forum Musrenbang Nasional Tahun 2016. Secara umum, panduan ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yang didahului dengan Forum SKPD, guna mendukung jalannya proses musyawarah sehingga dapat berjalan dengan baik.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Tuty Kusumawati
i
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................i Daftar Isi .............................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................1 A. Latar Belakang ...............................................................................1 B. Dasar Hukum ..................................................................................1 C. Definisi ............................................................................................2 D. Maksud dan Tujuan ........................................................................3 1. Maksud .......................................................................................3 2. Tujuan .........................................................................................3 E. Tema Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 .................3 F. Hasil yang Diharapkan ...................................................................3 BAB II MEKANISME FORUM SKPD DAN MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 ..............................................5 A. Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta ................................................5 B. Musrenbang Provinsi DKI Jakarta ...............................................12 BAB III PENUTUP ............................................................................................45 Lampiran I. Mekanisme Perencanaan Partisipatif di Provinsi DKI Jakarta ..............................................................47 Lampiran II. Mekanisme Migrasi Usulan Partisipatif ke dalam Renja .........48 Lampiran III.Bagan alur Pembahasan Usulan Partisipatif menjadi Template Renja SKPD/UKPD.....................................................49 Form 1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD................................50 Form 2. Daftar Hadir Peserta Forum SKPD ...................................................52 Form 3. Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017.......................................53 Form 4. Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 ........54 Form 5. Daftar usulan Kegiatan yang belum disetujui .................................55 Form 1. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi .................56 Form 2. Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi.....................................58 Form 3. Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi ..........................................59 Form 4. Daftar usulan Kegiatan yang belum disetujui Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi ...................................................60 Form 5. Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Reses DPRD ...............61 Form 6. Daftar Usulan Kegiatan Yang DIteruskan Ke Tingkat Nasional .....62
i
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-undang
No.
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat jangka tahunan, menengah maupun jangka panjang dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan teknoratis, politis, bottom-up, top down dan pendekatan partisipatif. Kemajemukan
pendekatan
ini
dimaksudkan
untuk
mewujudkan
dokumen
perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel sesuai dengan asas demokratisasi dan desentralisasi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) perlu disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan prioritas pembangunan dan rencana kerja selama 1 (satu) tahun. Musrenbang Provinsi DKI Jakarta merupakan wadah dalam penyusunan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan hasil Rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian Visi Misi Gubernur 2013 – 2017, sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dalam dokumen
Rancangan
RKPD
Tahun
2017.
Seluruh
pemangku
kepentingan
(stakeholders) perencanaan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dapat berperan serta aktif di dalam proses Musrenbang Provinsi DKI Jakarta tersebut. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 didahului oleh proses Forum SKPD yang merupakan wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD, Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah.
B. Dasar Hukum Dasar Hukum penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
1
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemrintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. 7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah. 8. Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan,
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kota/Kabupaten
dan
Musrenbang Provinsi Tahun 2016. 9. Keputusan Gubernur Nomor 688 Tahun 2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Standardisasi Usulan Kegiatan (Template) Rembuk RW Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2016 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
C. Definisi 1. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan (stakeholder) ditingkat Provinsi dalam rangka membahas rancangan RKPD; 2. Forum SKPD adalah wadah antar SKPD Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang mengacu pada usulan kegiatan dari masyarakat, Rencana Program dan Prioritas SKPD, Rencana Prioritas Provinsi dan Program Unggulan Kepala Daerah; 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah; 4. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun; 5. Nara Sumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta dan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
2
6. Tim Penyelenggara adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. 7. Peserta
adalah
saran/tanggapan
pihak
yang
sebagai
memiliki
kewenangan
pertimbangan
pengambilan
untuk
memberikan
keputusan
dalam
Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. 8. Hasil Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah dokumen yang memuat masukan penyempurnaan usulan Renja SKPD Tahun 2017, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2017; 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
D. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah untuk penajaman,
penyelarasan,
pengklarifikasian
dan
penyepakatan
terhadap
Rancangan RKPD Tahun 2017. 2. Tujuan Adapun tujuan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 adalah : a. Membahas dan menetapkan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi; b. Menetapkan kegiatan Program Unggulan RPJMD; c. Menetapkan kegiatan prioritas SKPD; d. Menetapkan usulan Prioritas Daerah yang diteruskan ke Pemerintah Pusat.
E. Tema Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 mengangkat tema “Membangun Manusia Unggul Jakarta”.
F. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, antara lain: 1. Kesepakatan kegiatan yang ditetapkan untuk mengakomodir hasil Rembuk RW yang merupakan kewenangan tingkat Provinsi.
3
2. Kesepakatan atas kegiatan-kegiatan SKPD yang mendukung Program Unggulan RPJMD. 3. Kesepakatan kegiatan yang mengakomodir hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan sesuai kewenangan Provinsi DKI Jakarta. 4. Kesepakatan prioritas kegiatan SKPD. 5. Kesepakatan Usulan Kegiatan yang akan dibawa ke Forum Musrenbang Nasional Tahun 2016. 6. Penyelarasan dokumen Rancangan RKPD Tahun 2017.
4
BAB II MEKANISME FORUM SKPD DAN MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 A. Forum SKPD 1. Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilaksanakan sebelum pelaksanaan Musrenbang Provinsi atau pada tanggal 12-13 April 2016 2016, sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan
Musrenbang
Kelurahan,
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi Tahun 2016. Forum SKPD dikoordinasikan oleh Bappeda.
2. Forum SKPD Provinsi Tahun 2016 Hari/Tanggal
: Selasa dan Rabu (12 & 13 April 2016)
Acara
: Forum SKPD
Tempat
: Ruang Pola Bappeda, Ruang Tempo Doeloe, Ruang Serbaguna Lt.22 dan Ruang Seribu Wajah Lt. 22 Gedung Blok G Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
Susunan Acara Forum SKPD Dalam Rangka Pembahasan Renja SKPD/UKPD Selasa-Rabu (12 & 13 April 2016) No
Bidang
Pimpinan
Peserta
Pendamping
Tempat
1
Pemerintahan
Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat Unsur BPKAD Ka.Biro Tata Pemerintahan Kabid. Pemerintahan Bappeda
Ruang Tempo Doeloe Provinsi DKI Jakarta
2
Perekonomian
Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para SKPD/ UKPD dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat Unsur BPKAD Ka.Biro Perekonomian Kabid. Perekonomian Bappeda
Ruang Rapat I Bappeda Provinsi DKI Jakarta
5
No
Bidang
Pimpinan
Peserta
Pendamping
3
Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan
Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat Unsur BPKAD Ka.Biro Akas Kabid.PPP Bappeda
4
PSKLH
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5
Kesra
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Para SKPD/UKPD dibawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Tempat - Ruang Rapat II Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Unsur Inspektorat Unsur BPKAD Ka.Biro PKLH Kabid.PSLKH Bappeda
Ruang Pola Lt.2 Balaikota DKI Jakarta
Unsur Inspektorat Unsur BPKAD Ka.Biro Kesos Ka.Biro DIkmental Kabid.PSLKH Bappeda
Ruang Pola Lt.2 Balaikota DKI Jakarta
3. Dokumen yang harus disiapkan Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta adalah: a. Panduan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; b. Usulan kegiatan hasil Rembuk RW Tahun 2016, yang telah diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan hingga Musrenbang Kota/Kabupaten; c. Rancangan Renja SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 (memuat pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian Renstra SKPD, tujuan , sasaran dan program kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD); d. Peta usulan kegiatan fisik tingkat Provinsi;
6
e. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah dan wilayah ataupun Kepala SKPD terkait; f. Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online,
Twitter
@jakartagoid,
Facebook
Jakarta
Go
Id,
Email
[email protected], SMS 32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh SKPD/UKPD. Laporan tersebut bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera.
4. Tugas Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Forum SKPD a. Penjelasan Umum 1) Penyelenggara acara Forum SKPD Provinsi adalah Kepala Bappeda. 2) Pengambil keputusan Forum SKPD Provinsi adalah Para Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya 3) Pengambil keputusan terkait Program Prioritas Unggulan Provinsi adalah Kepala Bappeda b. Pelaku Proses 1) Kepala Bappeda a) Memimpin pelaksanaan Forum SKPD yang membahas rumusan prioritas provinsi lintas sektor. b) Memimpin pembahasan rumusan prioritas Provinsi lintas sektor bersama Para Kepala SKPD, Para Kepala Bidang Bappeda dan Kepala Kanppeko/Kanppekab. c) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum SKPD yang bersifat lintas sektor. 2) Para Asisten Sekretaris Daerah a) Memimpin pelaksanaan Forum SKPD Provinsi. b) Memimpin pembahasan program dan kegiatan SKPD Tahun 2017 bersama Kepala SKPD, Para Kepala Bidang Bappeda, Para Kepala Kanppeko/Kanppekab
dan
Para
Kasubbid
Bappeda/Kanppeko/Kanppekab sesuai ruang lingkup koordinasinya. c) Memutuskan rumusan prioritas wilayah yang dituangkan dalam kegiatan prioritas beserta anggarannya yang perlu dialokasikan pada tahun 2017. d) Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum SKPD.
7
3) Para Kepala Bidang Bappeda a) Mendampingi Asisten Sekretaris Daerah dalam memimpin pelaksanaan Forum SKPD. b) Menjelaskan pedoman Forum SKPD kepada Para Kepala SKPD. c) Meneliti hasil input usulan masyarakat yang ditujukan ke Provinsi untuk dituangkan menjadi Rancangan Renja SKPD bersama Para Kepala SKPD, BPKAD dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta. d) Mempelajari usulan program dan kegiatan prioritas Rancangan Renja SKPD yang diusulkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan prioritas provinsi. e) Meneliti kewajaran usulan volume tiap kegiatan. f) Meneliti kesesuaian capaian kinerja program dan kegiatan terhadap usulan kegiatan dalam Renja SKPD dari masing-masing kegiatan 4) Para Kepala SKPD a) Mengusulkan Rancangan Renja SKPD yang telah disusun. b) Mengusulkan kegiatan prioritas dalam Rancangan Renja SKPD Provinsi sesuai dengan prioritas provinsi. c) Meneliti hasil input usulan masyarakat untuk dituangkan menjadi program dan kegiatan SKPD bersama Para Kepala Bidang Bappeda. d) Memberikan masukan/pendapat klarifikasi untuk program prioritas yang diusulkan pada saat pembahasan. e) Memberikan usulan pagu indikatif per program prioritas.
5) Unsur Inspektorat Provinsi dan BPKAD a) Mendampingi Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bidang Bappeda dalam pelaksanaan Forum SKPD. b) Meneliti hasil input usulan masyarakat untuk dituangkan menjadi program dan kegiatan SKPD bersama Para Kepala SKPD dan Kepala Bidang Bappeda. c) Mempelajari usulan program dan kegiatan prioritas SKPD yang diusulkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan prioritas provinsi. d) Meneliti kewajaran usulan volume dan anggaran indikatif tiap kegiatan e) Meneliti kesesuaian capaian kinerja program dan kegiatan terhadap komponen dan kode rekening dari masing-masing kegiatan dalam Renja SKPD.
8
5. Kerangka Pembahasan Forum SKPD a. Ketentuan Umum Forum SKPD 1) Pengambil Keputusan dalam Forum SKPD adalah Para Asisten Sekretaris Daerah. 2) Peserta
forum
adalah
Kepala
Bidang
Bappeda,
Para
Kepala
Kanppeko/Kanppekab, Inspektorat Provinsi, BPKAD dan Para Kepala SKPD, anggota DPRD, narasumber dan unsur masyarakat. b. Aspek Pembahasan Rapat Koordinasi Tematik 1) Perumusan
prioritas
provinsi
tahun
2017
yang
berisi
deskripsi
pengembangan provinsi tahun 2017 serta kegiatan dan anggaran terkait tahun 2017. 2) Penelitian Rancangan Renja SKPD Tahun 2017 yang diusulkan Para Kepala SKPD. 3) Penelitian kegiatan prioritas Rancangan Renja SKPD Tahun 2017 yang diusulkan Para Kepala SKPD agar sesuai dengan rumusan prioritas provinsi tahun 2017. 4) Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 untuk dituangkan menjadi kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD Tahun 2017. 5) Penelitian kesesuaian usulan kegiatan prioritas dengan indikator target RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD. 6) Penelitian kewajaran anggaran indikatif tiap kegiatan SKPD Tahun 2017.
6. Mekanisme Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Tahap Persiapan 1) Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyusun panduan pelaksanaan Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; 2) Para Kepala Bidang bersama Kepala SKPD melakukan penyisiran dan pemilahan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang dapat diakomodir dalam Forum SKPD; 3) Para Asisten Sekretaris Daerah adalah Pengambil keputusan pada Forum SKPD sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya. 4) Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta menyusun Rancangan Renja Provinsi DKI Jakarta, yang dikoordinasikan bersama Para Kepala Bidang Bappeda;
9
5) Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; 6) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: a) Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah melalui para Kepala Bidang Bappeda sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya; b) Menyiapkan bahan untuk pembahasan dalam forum SKPD antara lain rancangan Renja SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017, antara lain inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi atas rancangan Renja SKPD yang akan dibahas, data usulan partisipatif (hasil Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota/Kabupaten) yang telah divalidasi; c) Melaporkan rencana pelaksanaan Forum SKPD kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta; d) Membuat undangan narasumber dan peserta Forum SKPD
Provinsi
DKI Jakarta Tahun 2016 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara dilaksanakan, dengan peserta Forum SKPD yang terdiri atas:
Para Kepala SKPD dan jajarannya sesuai pembidangan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Para Kepala Bidang Bappeda sesuai pembidangan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Inspektorat;
BPKAD;
Para Kepala Biro Setda sesuai pembidangan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
e) Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. b. Tahap Pelaksanaan 1) Pleno I a) Pendaftaraan Peserta b) Laporan Panitia Penyelenggara oleh Kepala Bappeda c) Arahan Gubernur Provinsi DKI Jakarta d) Pembacaan Doa
10
2) Sidang Kelompok I yang dipimpin oleh Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya, membahas antara lain : a) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terkait pembangunan daerah yang perlu dipedomani dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD dan materi lain yang dianggap perlu; b) Usulan Kegiatan Hasil Rembuk RW yang diusulkan ke tingkat Provinsi; c) Menyelaraskan hasil poin a dan b ke dalam Template Renja SKPD pada sistem e-Budgeting. d) Pemaparan Rancangan Renja SKPD; e) Program dan kegiatan SKPD dalam rangka penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektoral dan atau wilayah; dan f) Tanggapan dan masukan dari peserta. 3) Sidang Kelompok II yang dipimpin oleh Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda, membahas antara lain : a) Kebijakan pemerintah daerah terkait program prioritas terpadu (lintas sektor). b) Tanggapan dan masukan dari peserta. 4) Sidang Kelompok III yang dipimpin oleh Kepala Bappeda, membahas antara lain : a) Pemaparan hasil – hasil sidang Kelompok dihadapan seluruh peserta forum SKPD, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu kesatuan rangkuman hasil forum SKPD; b) Tanggapan dan masukan peserta forum SKPD; dan c) Rangkuman keputusan hasil dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala SKPD. 5) Penutupan Pembacaan berita acara kesepakatan hasil forum SKPD; c. Tahap Pasca Pelaksanaan Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD disusun ke dalam berita acara kesepakatan hasil forum SKPD yang terdiri dari lampiran – lampiran sebagai berikut : 1) Berita Acara Forum SKPD, sesuai Form 1: Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD;
11
2) Daftar hadir peserta forum SKPD, sesuai Form 2: Daftar hadir peserta forum SKPD; 3) Rumusan Usulan rencana program dan kegiatan SKPD, sesuai Form 3: Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Tahun 2017; 4) Daftar kegiatan prioritas Daerah tahun 2017, sesuai Form 4: Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017; 5) Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui, sesuai Form 5: Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui; 6) Bappeda mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman; dan 7) Bappeda melaporkan hasil pelaksanaan Forum SKPD kepada Gubernur c.q Sekretaris Daerah. d. Kondisi Khusus Dalam hal pelaksanaan Forum SKPD, jika tidak dimungkinkan dilaksanakan secara online maka pembahasan Forum SKPD dilaksanakan secara offline.
B. Musrenbang Provinsi 1. Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 14 sampai dengan 18 April 2016. Pembukaan dan Sidang Pleno Musrenbang Provinsi Tahun 2016. Hari/Tanggal
: Kamis, 14 April 2016
Acara
: Pembukaan
Tempat
: Balai Agung Balaikota Provinsi DKI Jakarta Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
WAKTU 07.30 – 08.00 08.00 – 08.10 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 08.30 – 09.15 09.15 – 09.45 09.45 – 10.15 10.15 – 10.45 10.45 – 11.15 11.15
ACARA Pendaftaran peserta Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Do’a Laporan Kepala Bappeda selaku Ketua Penyelenggara Sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sekaligus pembukaan Musrenbang Provinsi RKPD Tahun 2015 Paparan Menteri Koordinator Perekonomian Paparan Menteri Keuangan Paparan Menteri Dalam Negeri Paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sidang Pleno Selesai
12
2. Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi Tahun 2016 Hari/Tanggal
: Kamis, Jumat dan Senin (14, 15 & 18 April 2016)
Acara
: Sidang Kelompok
Tempat
: Ruang Pola Bappeda, Ruang Tempo Doeloe,Ruang Serbaguna Lt.22 dan Ruang Seribu Wajah Lt. 22 Gedung Blok G Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
KELOMPOK Pemerintahan Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup Keuangan
TEMPAT Ruang Pola Bappeda Ruang Pola Bappeda Ruang Serbaguna Lt. 22 Ruang Seribu Wajah Lt. 22 Ruang Tempo Doeloe
a. Bidang Pemerintahan WAKTU
ACARA
Kamis
SIDANG KELOMPOK
NARASUMBER
14 April 2016 13.00 – 16.00
a. Paparan : 1. Walikota Adm. Jakarta Pusat
Narasumber : 1. Muhadam Labodo 2. Nugraha K. Yasin
2. Walikota Adm. Jakarta Utara 3. Walikota Adm. Jakarta Barat 4. Walikota Adm. Jakarta Selatan 5. Walikota Adm. Jakarta Timur 6. Bupati Adm. Kep. Seribu b. Tanya Jawab Jumat
SIDANG KELOMPOK
15 April 2016 08.30 – 12.00
a. Paparan : 1. Badan Kepegawaian Daerah
Narasumber : Muhadam Labodo
2. Badan Diklat
13
WAKTU
ACARA
NARASUMBER
3. DP. KORPRI 4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi b. Tanya Jawab 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00
ISHOMA a. Paparan : 1. Biro KDH & KLN
Narasumber : Muhadam Labodo
2. Biro Hukum 3. Biro Tata Pemerintahan 4. Sekretariat Dewan 5. Inspektorat 6. Bappeda b. Tanya Jawab Senin
SIDANG KELOMPOK
18 April 2016 07.30 – 12.00
a. Paparan : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2. Satpol PP 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Narasumber : 1. Muhadam Labodo 2. R. Hadianto Wardjaman, SHM, MAP 3. Prof. Yulianto
b. Tanya Jawab 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00
ISHOMA a. Paparan : 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Narasumber : 1. Muhadam Labodo 2. R. Hadianto Wardjaman, SHM, MAP 3. Prof. Yulianto
3. Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan 4. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Tanya Jawab
14
b. Bidang Perekonomian WAKTU Kamis, 14 April 2016 13.00-16.00
ACARA SIDANG KELOMPOK a. Paparan Dinas Perhubungan dan Transportasi b. Masukan dan Diskusi
Jumat, 15 April 2016
NARASUMBER
- Ir. F. Trisbiantara, M.Sc - Ir. D. A. Rini, M.Sc - Ir. Muh. Fausal Kahar
SIDANG KELOMPOK
08.30-09.00
Pembukaan dan arahan oleh Asisten Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengenai Kebijakan Pembangunan
09.00-12.00
a. Paparan 1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Asisten Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Elisa Sutanudjaja - Ir. Etty Herawati, M.Si
2. Kantor Pengelola Kawasan Monas b. Masukan dan Diskusi 12.00-13.00
c. ISHOMA
13.00-16.00
d. Paparan 1. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan 2. Biro Perekonomian e. Masukan dan Diskusi
Senin, 18 April 2016
SIDANG KELOMPOK
08.30 – 09.00
Pembukaan dan arahan oleh Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta mengenai Kebijakan Pembangunan
09.00 – 12.00
a. Paparan 1. Dinas Perindustrian dan Energi 2. Dinas Koperasi, UMKM serta Perdagangan b. Masukan dan Diskusi
Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ir. Sihombing - Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc - Haryajid Ramelan, SE, MM, CSA, CRP, RFC, CPRM, CRMP, RIFA
15
WAKTU
ACARA
12.00 – 13.00
c. ISHOMA
13.00 – 16.00
a. Paparan
NARASUMBER
1. Dinas Tenaga Kerja 2. BPBUMD PM b. Masukan dan Diskusi c. Bidang Kesejahteraan Rakyat WAKTU
ACARA
Kamis 14 April 2016
SIDANG KELOMPOK
13.00 - 13.45
Paparan Dinas Sosial - Sudin Sosial - Panti Sosial
13.45 - 14.00
Paparan Biro Kesos
14.00 - 14.15
Paparan Biro Dikmental
14.15 - 14.30
Paparan PPPIJ
14.30 - 16.00
Pembahasan
Jum’at 15 April 2016
08.00 - 09.00
1. Lala Kolopaking 2. Hj. Syamsidar Siregar (PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
SIDANG KELOMPOK Paparan BPMPKB - Kantor KB - Kantor PMP - Puslatbang KB
09.00 - 11.30
Pembahasan
11.30 - 13.00
ISHOMA
13.00 - 14.00
Paparan Dinas Kesehatan - Sudin Kesehatan - RSUD/RSKD - RSUK - UPT Kesehatan - Puskesmas
14.00 - 16.30
Pembahasan
Senin 18 April 2016
NARASUMBER
1. Ida Ruwaida Noor, Msi 2. Hj. Syamsidar Siregar (PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
1. Prof. Agus Purwadianto, SH, M.Si 2. Hj. Syamsidar Siregar (PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
SIDANG KELOMPOK
16
WAKTU
08.00 – 09.00
ACARA Paparan Dinas Olahraga dan Pemuda - Sudin Olahraga dan Pemuda - UP Gelanggang Remaja - PPOP
09.00 - 12.00
Pembahasan
12.00 - 13.00
ISHOMA
13.00 - 13.30
Paparan BPAD - KPAK
13.30 – 14.00
Paparan Dinas Pendidikan - Sudin Pendidikan - UPT Pendidikan
14.00 - 16.00
Pembahasan
NARASUMBER 1. Fritz Simandjuntak 2. Hj. Syamsidar Siregar (PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
1. Prof. Dr. Soedijarto 2. Hj. Syamsidar Siregar (PW. Aisyiyah Prov. DKI Jakarta)
d. Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup WAKTU
ACARA
Kamis 14 April 2016
SIDANG KELOMPOK
13.00 – 13.10
13.10 – 14.30
14.30 – 16.00
Jum’at 15 April 2016
NARASUMBER
Arahan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengenai Kebijakan Pembangunan
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta
- Ir. Sawarendro, M.Sc - Dirjen Sumber Daya Air, Kemen PUPR
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
SIDANG KELOMPOK
08.00 – 09.30
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
09.30 – 11.30
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
Ir. Hesti Nawangsidi, M.Pl
11.30 – 13.00
ISHOMA
17
WAKTU
ACARA
NARASUMBER
13.00 – 14.00
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
Ir. Hesti Nawangsidi, M.Pl
14.00 – 15.00
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Dirjen Tata Ruang Kementarian Agraria dan Tata Ruang. - Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
15.00 – 16.00
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
- Plt. Dirjen Tata Ruang Kementarian Agraria dan Tata Ruang - Kepala Badan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
Senin 18 April 2016
SIDANG KELOMPOK
08.00 – 10.00
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Kantor Pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta
10.00 – 12.00
Paparan, Masukan dan Diskusi: Kepala Biro Penataan Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12.00 – 13.00
ISHOMA
13.00 – 16.00
Masukan dan Diskusi
e. Bidang Keuangan WAKTU Jum’at 15 April 2016
ACARA SIDANG KELOMPOK
NARASUMBER
08.30 – 08.45 Registrasi Peserta 08.45 – 09.00
Laporan Kepala Bidang PPP Bappeda
18
09.00 – 09.30
Arahan Asisten Administrasi dan Keuangan Sekda Prov. DKI Jakarta
09.30 – 10.00 Paparan Dinas Pelayanan Pajak
10.00 – 10.30 Diskusi dan Tanya Jawab
10.30 – 11.00
1. Bapak Rabin Hattari 2. Ibu Deeny Simanjuntak 3. Bapak M. Yusuf 4. Bapak Setia Budi
: Asian De
: Asian De : Kemente : Direktur P
Paparan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11.00 – 11.30 Diskusi dan Tanya Jawab 11.30 – 13.30 I S H O M A 13.30 – 14.00
Paparan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
14.00 – 14.30 Diskusi dan Tanya Jawab 14.30 – 15.00
Paparan Biro Umum dan Biro Administrasi Keuangan dan Aset
15.00 – 15.30 Diskusi dan Tanya Jawab 15.30 – 16.00 P E N U T U P
Sidang Pleno II Hari/Tanggal
: Senin, 18 April 2016
Acara
: Sidang Pleno II
Tempat
: Ruang Pola Bappeda Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat
WAKTU 15.00 – 15.45
15.50 – 16.00
ACARA Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten Sekda Provinsi Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Provinsi RKPD Tahun 2016 oleh Gubernur dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Penutupan
16.00
Selesai
15.45 – 15.50
19
2. Dokumen yang harus disiapkan Dokumen yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta adalah: a. Panduan Musrenbang Provinsi; b. Berita Acara Forum SKPD, sesuai Form 1: Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD; c. Rumusan Usulan rencana program dan kegiatan SKPD, sesuai Form 3: Program dan Kegiatan SKPD; d. Daftar kegiatan prioritas SKPD tahun 2017, sesuai Form 3: Kegiatan Prioritas SKPD Tahun 2017; e. Hasil Rembuk RW yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan berdasarkan Forum SKPD (Form 4); f. Rancangan RKPD Tahun 2017 yang disusun oleh Bappeda; g. Usulan Renja SKPD Tahun 2017; h. Peta usulan kegiatan fisik tingkat Provinsi; i.
Data
dan
informasi
tentang
kondisi
fisik,
sosial
dan ekonomi
(monografi/profil) Provinsi DKI Jakarta; j.
Data dan informasi kegiatan pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada tahun 2016;
k. Hasil kunjungan wilayah yang dilakukan oleh pimpinan daerah; l.
Laporan-laporan masyarakat yang disalurkan melalui Kliping Media, Berita Online,
Twitter
@jakartagoid,
Facebook
Jakarta
Go
Id,
Email
[email protected], SMS 32881818, Balai Warga di www.jakarta.go.id, LAPOR! 1708/0811944728, unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE yang belum direspon oleh UKPD/SKPD dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat penanganan segera.
3. Mekanisme Musrenbang Kota/Kabupaten a. Persiapan Musrenbang Kota/Kabupaten 1) Bappeda Provinsi DKI Jakarta : a) Menyusun Rancangan RKPD yang memuat :
Rekapitulasi Hasil Rembuk RW, yaitu usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang diakomodir dan menjadi kewenangan tingkat Provinsi;
Arah kebijakan pembangunan daerah;
Program dan kegiatan prioritas SKPD sesuai dengan kewenangan yang diberikan
20
b) Bersama BPKAD memastikan kesiapan sistem e-Budgeting. c) Menetapkan Tim Panitia Penyelenggara Musrenbang Provinsi. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Provinsi antara lain:
Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Provinsi; dan
Membuat undangan peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016; Daftar peserta pada acara Musrenbang Provinsi Tahun 2016, antara lain: Eksekutif 1) Gubernur Provinsi DKI Jakarta; 2) Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta; 3) Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Kapolda Metro Jaya); 4) Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya); 5) Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar); 6) Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoops AU); 7) Kepala Staf Garnisun I (Kasgar I); 8) Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta; 9) Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta 10) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta; 11) Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; 12) Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman Provinsi DKI Jakarta; 13) Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta; 14) Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta; 15) Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; 16) Asisten Administrasi dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta; 17) Asisten Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta; 18) Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta 19) Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta;
21
20) Asisten Deputi Gubernur Bidang Industri dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; 21) Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi Provinsi DKI Jakarta; 22) Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta; 23) Asisten Deputi Gubernur Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta; 24) Asisten Deputi Gubernur Bidang Kependudukan Provinsi DKI Jakarta; 25) Asisten Deputi Gubernur Bidang Permukiman Provinsi DKI Jakarta; 26) Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya Provinsi DKI Jakarta; 27) Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta; 28) Inspektur Provinsi DKI Jakarta; 29) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; 30) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta; 31) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta; 32) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta; 33) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta; 34) Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta; 35) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta; 36) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta; 37) Kepala Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta; 38) Kepala Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta; 39) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta; 40) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta;
22
41) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta; 42) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta; 43) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; 44) Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta; 45) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; 46) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta; 47) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta; 48) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta; 49) Kepala Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta; 50) Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; 51) Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta; 52) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta; 53) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta; 54) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta; 55) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta; 56) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; 57) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta; 58) Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta; 59) Walikota Administrasi Jakarta Pusat; 60) Walikota Administrasi Jakarta Selatan; 61) Walikota Administrasi Jakarta Barat; 62) Walikota Administrasi Jakarta Timur; 63) Walikota Administrasi Jakarta Utara; 64) Bupati Administrasi Kepulauan Seribu; 65) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta; 66) Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta; 67) Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; 68) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
23
69) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta; 70) Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta; 71) Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta; 72) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta; 73) Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; 74) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta; 75) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta; 76) Sekretaris DPRD 77) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI; 78) Direktur RSUD Pasar Rebo; 79) Direktur RSUD Koja; 80) Direktur RSUD Cengkareng; 81) Direktur RSUD Budhi Asih; 82) Direktur RSUD Tarakan; 83) Direktur RSUD Pasar Minggu; 84) Direktur RSKD Duren Sawit; 85) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan; 86) Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur 87) Kepala Kanppeko Jakarta Pusat; 88) Kepala Kanppeko Jakarta Selatan; 89) Kepala Kanppeko Jakarta Utara; 90) Kepala Kanppeko Jakarta Barat; 91) Kepala Kanppeko Jakarta Timur; dan 92) Kepala Kanppekab Kep. Seribu;
Legislatif 1) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; 2) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta; 3) Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta; 4) Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta; 5) Ketua Fraksi Partai PDI-Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta; 6) Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta;
24
7) Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta; 8) Ketua Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi
DKI Jakarta; 9) Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD Provinsi DKI Jakarta; 10) Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta; 11) Ketua Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta; 12) Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi DKI Jakarta; 13) Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta; 14) Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta; 15) Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta; 16) Ketua Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta; 17) Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta; 18) Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta; 19) Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta; dan 20) Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta.
Pemerintah Pusat 1) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; 2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3) Gubernur Bank Indonesia; 4) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; 5) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 6) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan; 7) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; 8) Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; 9) Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 10) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM; 11) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan; 12) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan; 13) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian;
25
14) Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Kerjasama
Luar
Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 15) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial; 16) Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan; 17) Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga; 18) Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 19) Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Lingkungan Hidup; dan 20) Kepala Biro Perencanaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Pemerintah Daerah Perbatasan 1) Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat; 2) Kepala Bappeda Provinsi Banten; 3) Kepala Bappeda Kota Tangerang; 4) Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang; 5) Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan; 6) Kepala Bappeda Kota Depok; 7) Kepala Bappeda Kota Bogor; 8) Kepala Bappeda Kabupaten Bogor; 9) Kepala Bappeda Kota Bekasi; 10) Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi; dan 11) Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur.
BUMD Provinsi DKI Jakarta 1) PT Bank DKI; 2) Perusahaan Daerah Dharma Jaya; 3) PT. Pembangunan Jaya; 4) PT. Jakarta Propertindo; 5) Perusahaan Daerah Dharma Jaya; 6) Perusahaan Daerah Pasar Jaya; 7) PT. Food Station Tjipinang Jaya; dan 8) PT. Pembangunan Jaya Ancol (tbk);
26
Perguruan Tinggi 1) Rektor Universitas Indonesia; 2) Rektor Universitas Negeri Jakarta; 3) Rektor Universitas Prof. Dr. Mustopo (Beragama); 4) Rektor Universitas Katolik Atmajaya; 5) Rektor Institut Kesenian Jakarta; 6) Rektor Universitas Tarumanegara; 7) Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka; 8) Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta; dan 9) Rektor Universitas Trisakti.
Para Pakar 1) R. Hadianto Wardjaman SH, MAP; 2) Prof. Yulianto; 3) Nugraha K. Yasin; 4) Muhadam Labolo; 5) Rabin Hattari; 6) Deeny U.R. Simanjuntak; 7) Setia Budi; 8) Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Bina
Keuangan
Daerah
Kementerian Dalam Negeri; 9) Prof. Agus Purwadianto, SH, M.Si; 10) Prof. Dr. Soedijarto, MA; 11) Dr. Ir. Lala Kolopaking; 12) Ida Ruwaida Noor, M.Si.; 13) Fritz Simandjuntak; 14) Hj. Syamsidar Siregar; 15) Dr. Ir. Achmad Hermanto Dardak, M.Sc; 16) Ir. Mudjiadi, M.Sc; 17) Ir. Hesti Nawangsidi, M.PI; 18) Ir. Sawarendro, M.Sc; 19) Plt. Dirjen Tata Ruang Kementarian Agraria dan Tata Ruang 20) Ir. F. Trisbiantara, M.Sc; 21) Ir. D.A. Rini, M.Sc; 22) Ir. Muh. Fausal Kahar; 23) Ir. Etty Herawati, M.Si;
27
24) Haryajid Ramelan, SE, MM, CSA, CRP, RFC, CPRM,CRMP, RIFA; 25) Ir. Sumarna F. Abdurahman, M.Sc; 26) Ir. Sihombing; dan 27) Elisa Sutanudjaja.
Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & Lembaga Swadaya Masyarakat 1) Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ); 2) Ketua ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) Indonesia; 3) DRD Provinsi DKI Jakarta; 4) Dewan Ketahanan Pangan Nasional; 5) Dewan Ketahanan Pangan Daerah; 6) Tim Ahli Cagar Budaya (TACB); 7) Lembaga Kebudayaan Betawi; 8) Jakarta Heritage Trust; 9) Masyarakat Pariwisata Indonesia; 10) PT. JOTRC; 11) Kamar Dagang dan Industri (KADIN); 12) Ketua Koperasi Garda; 13) Ketua
PUSDAMASA
(Pusat
Pemberdayaan
Masyarakat
Indonesia); 14) BPD HIPMI Jaya; 15) Himpunan Pramuwisata Indonesia; 16) Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Provinsi DKI Jakarta; 17) Ketua Ahli Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi DKI Jakarta; 18) Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Provinsi DKI Jakarta; 19) Asosiasi
Konsultan
Pembangunan
Permukiman
Indonesia
(AKPPI) Provinsi DKI Jakarta; 20) Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta; 21) Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia; 22) Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia; dan 23) Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta. 24) Direktur Urban Regional Development Institute (URDI);
28
25) Ketua WALHI Provinsi DKI Jakarta; 26) Ketua Gerakan Ciliwung Bersih; 27) Ketua MERCY CORPS; 28) Ketua Rujak Center for Urban Studies; 29) Ketua Yayasan Pelangi; 30) Ketua Swiss Contact; 31) Ketua C40; 32) Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta Raya; 33) Pengurus Wilayah Aisyiyah Provinsi DKI Jakarta; 34) Prakarsa; 35) Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia; 36) Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI); 37) Pertuni; 38) Forum Anak; 39) Kapal Perempuan; 40) Wahana Visi; 41) IDI; 42) IOSKI; 43) SOIna; dan 44) Dewan Pendidikan.
Membuat undangan peserta dan pendamping Sidang Kelompok Musrenbang Provinsi Tahun 2016; Peserta dan Pendamping sidang kelompok Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, antara lain: a. Kelompok Bidang Pemerintahan 1) Peserta a) Unsur Eksekutif (1)
Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
(2)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
(3)
Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta;
(4)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
(5)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
(6)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
(7)
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
29
(8)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
(9)
Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
(10) Kepala Dinas Pelayanan Pajak; (11) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (12) Kepala
Dinas
Pemadam
Kebakaran
dan
Komunikasi,
Informatika,
dan
Penyelamatan; (13) Kepala
Dinas
Kehumasan; (14) Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta; (15) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI; (16) Kepala Biro Tata Pemerintahan; (17) Kepala Biro Hukum; (18) Kepala Biro Umum; (19) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; (20) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; (21) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Pusat; (22) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Utara; (23) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Barat; (24) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Selatan; (25) Asisten Pemerintahan Walikota Jakarta Timur; (26) Asisten Pemerintahan dan Kesra Bupati Kepulauan Seribu; (27) Kepala Sekretariat BKSP Jabodetabekjur; (28) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP); (29) Sekretaris Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (30) Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (31) Kepala
Bidang
Program
dan
Pembiayaan
Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (32) Kepala Kanppeko Jakarta Pusat; (33) Kepala Kanppekab Kepulauan Seribu; (34) Para Kepala Subbidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
30
(35) Para
Kepala
Subbidang
Pemerintahan
Kanppeko/Kanppekab; dan (36) Para
Pejabat
Fungsional
Perencana
Bidang
Pemerintahan. b) Unsur Legislatif Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi “A” DPRD Provinsi DKI Jakarta c) Pemerintah Pusat (1)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
(2)
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM;
(3)
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri;
(4)
Kepala
Biro
Perencanaan
dan
Keuangan
Kementerian Keuangan; dan (5)
Kepala Bidang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.
d) Perguruan Tinggi (1)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia; dan
(2)
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
e) Para Pakar (1)
R.Hadianto Wardjaman SH, MAP;
(2)
Nugraha K. Yasin;
(3)
Prof. Yulianto; dan
(4)
Muhadam Labolo.
2) Pendamping a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta; b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; c) Kepala Biro Tata Pemerintahan; d) Kepala Biro Hukum; e) Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan f)
Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.
31
b. Kelompok Bidang Perekonomian 1) Peserta a) Unsur Eksekutif (1)
Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi;
(2)
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan;
(3)
Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian;
(4)
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
(5)
Kepala Dinas Perhubungan;
(6)
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
(7)
Kepala Dinas Perindustrian dan Energi;
(8)
Kepala Biro Perekonomian;
(9)
Kepala Biro Umum;
(10) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP); (11) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta Pusat; (12) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta Utara; (13) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta Barat; (14) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta Selatan; (15) Asisten Ekonomi dan Administrasi Walikota Jakarta Timur; (16) Asisten Ekonomi dan Administrasi Umum Bupati Kepulauan Seribu; (17) Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (18) Kepala
Bidang Penelitian
dan
Pengembangan
Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (19) Kepala Kanppeko Jakarta Timur; (20) Para Kepala Subbagian Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (21) Para
Kepala
Subbidang
Perekonomian
Kanppeko/Kanppekab;
32
(22) Direktur PT. MRT Jakarta; dan (23) Para Pejabat Fungsional Bidang Perekonomian. b) Legislatif Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “B” DPRD Provinsi DKI Jakarta c) Pemerintah Pusat (1)
Deputi
Bidang
Pengembangan
Destinasi
dan
Budaya
dan
Industri Pariwisata; (2)
Direktorat
Pelestarian
Cagar
Permuseuman; (3)
Badan
Perencanaan
dan
Pengembangan
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja RI; dan (4)
Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
d) Perguruan Tinggi (1)
Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI) HMI;
(2)
Fakultas Ilmu Budaya UI;
(3)
Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti;
(4)
Pusat Riset Pengembangan Perkotaan dan Wilayah (PRPW) UI; dan
(5)
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia;
e) Para Pakar (1)
Ir.F.Trisbiantara,M.Sc;
(2)
Ir.D.A. Rini, M.Sc;
(3)
Ir.Muh.Fausal Kahar;
(4)
Ir.Etty Herawati,M.Si;
(5)
Haryajid Ramelan, SE, MM, CSA, CRP, CFP, RFC, CPRM, CRMP, RIFA;
f)
(6)
Ir.Sumarna F. Abdurahman, M.Sc;
(7)
Ir.Sihombing; dan
(8)
Elisa Sutanudjaja.
Asosiasi Profesi, Dunia Usaha & LSM (1)
Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ);
(2)
Ketua
ITDP
(Institute
for
Transportation
and
Development Policy) Indonesia;
33
(3)
DRD Provinsi DKI Jakarta;
(4)
Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
(5)
Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
(6)
Tim Ahli Cagar Budaya (TACB);
(7)
Lembaga Kebudayaan Betawi;
(8)
Jakarta Heritage Trust;
(9)
Masyarakat Pariwisata Indonesia;
(10) PT. JOTRC; (11) Kamar Dagang dan Industri (KADIN); (12) Ketua Koperasi Garda; (13) Ketua
PUSDAMASA
(Pusat
Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia); (14) BPD HIPMI Jaya; dan (15) Himpunan Pramuwisata Indonesia.
2) Pendamping a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta; b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan c) Kepala Biro Perekonomian.
c. Kelompok Bidang Kesejahteraan Rakyat 1) Peserta a) Unsur Eksekutif (1)
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
(2)
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
(3)
Kepala Dinas Pendidikan;
(4)
Kepala Dinas Kesehatan;
(5)
Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda;
(6)
Kepala Dinas Sosial;
(7)
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial;
(8)
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;
(9)
Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP);
(10) Asisten Kesra Walikota Jakarta Pusat;
34
(11) Asisten Kesra Walikota Jakarta Utara; (12) Asisten Kesra Walikota Jakarta Barat; (13) Asisten Kesra Walikota Jakarta Selatan; (14) Asisten Kesra Walikota Jakarta Timur; (15) Asisten Pemerintahan dan Kesra Bupati Kepulauan Seribu; (16) Kepala Bidang Kesra Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (17) Kepala Kanppeko Jakarta Utara; (18) Para Kepala Subbagian Kesra Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (19) Para
Kepala
Subbidang
Kesra
Kanppeko/Kanppekab; dan (20) Para Pejabat Fungsional Bidang Kesra. b) Legislatif Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “E” DPRD Provinsi DKI Jakarta c) Pemerintah Pusat (1)
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
(2)
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial;
(3)
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan;
(4)
Kepala
Biro
Perencanaan
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (5)
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
(6)
Kepala Biro Perencanaan BKKBN.
d) Perguruan Tinggi (1)
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
(2)
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta;
(3)
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta;
35
(4)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Atmadjaya; dan
(5)
Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
e) Para Pakar (1)
Prof. Agus Purwadianto, SH, M.Si;
(2)
Prof. Dr. Soedijarto, MA;
(3)
Dr. Ir. Lala Kolopaking;
(4)
Ida Ruwaida Noor, M.Si.;
(5)
Fritz Simandjuntak; dan
(6)
Hj. Syamsidar Siregar.
f) Asosiasi Profesi & Lembaga Swadaya Masyarakat (1)
Prakarsa;
(2)
Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia;
(3)
Persatuan
Penyandang
Disabilitas
Indonesia
(PPDI); (4)
Pertuni;
(5)
Forum Anak;
(6)
Kapal Perempuan;
(7)
Wahana Visi;
(8)
IDI;
(9)
IOSKI;
(10) SOIna; dan (11) Dewan Pendidikan.
2) Pendamping a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta; b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; c) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial; dan d) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.
36
d. Kelompok Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup 1) Peserta a) Unsur Eksekutif (1)
Kepala
Badan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah; (2)
Kepala Dinas Penataan Kota;
(3)
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
(4)
Kepala Dinas Kebersihan;
(5)
Kepala Dinas Bina Marga;
(6)
Kepala Dinas Tata Air;
(7)
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda;
(8)
Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;
(9)
Kepala
Kantor
Pengelola
Taman
Margasatwa
Ragunan; (10) Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP); (11) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta Pusat; (12) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta Utara; (13) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta Barat; (14) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta Selatan; (15) Asisten Pembangunan dan LH Walikota Jakarta Timur; (16) Asisten Ekonomi Administrasi dan Pembangunan Bupati Kepulauan Seribu; (17) Kepala Bidang PSKLH Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (18) Kepala Kanppeko Jakarta Selatan; (19) Kepala Kanppeko Jakarta Barat; (20) Para Kepala Subbidang PSKLH Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
37
(21) Para
Kepala
Subbidang
PSKLH
Kanppeko/Kanppekab; dan (22) Para Pejabat Fungsional Bidang PSKLH.
b) Legislatif Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi “D” DPRD Provinsi DKI Jakarta c) Pemerintah Pusat (1)
Kepala Biro Perencanaan, Anggaran dan KLN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
(2)
Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Lingkungan Hidup; dan
(3)
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
d) Perguruan Tinggi (1)
Ketua
Jurusan
Teknik
Arsitektur
Universitas
Lingkungan
Universitas
Tarumanegara; (2)
Ketua
Jurusan
Teknik
Indonesia; (3)
Ketua Jurusan Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung;
(4)
Ketua Jurusan Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung; dan
(5)
Ketua Jurusan Kajian Pengembangan Perkotaan Universitas Indonesia.
e) Para Pakar (1)
Dr.Ir.Achmad Hermanto Dardak, M.Sc;
(2)
Ir. Mudjiadi,M.Sc;
(3)
Ir. Hesti Nawangsidi, M.PI; dan
(4)
Ir. Sawarendro, M.Sc.
f) Asosiasi Profesi (1)
Ketua Ikatan Ahli Perencana (IAP) Provinsi DKI Jakarta;
38
(2)
Ketua Ahli Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi DKI Jakarta;
(3)
Ketua Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Provinsi DKI Jakarta;
(4)
Asosiasi
Konsultan
Pembangunan
Permukiman
Indonesia (AKPPI) Provinsi DKI Jakarta; (5)
Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
(6)
Ketua Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia; dan
(7)
Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia; dan
(8)
Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta.
g) Lembaga Swadaya Masyarakat (1)
Direktur Urban Regional Development Institute (URDI);
(2)
Ketua WALHI Provinsi DKI Jakarta;
(3)
Ketua Gerakan Ciliwung Bersih;
(4)
Ketua MERCY CORPS;
(5)
Ketua Rujak Center for Urban Studies;
(6)
Ketua Yayasan Pelangi;
(7)
Ketua Swiss Contact; dan
(8)
Ketua C40;
2) Pendamping a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta; b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; c) Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota; dan d) Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
e. Kelompok Keuangan 1) Peserta a) Unsur Eksekutif sesuai bidang keuangan; (1)
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
39
(2)
Kepala Badan Pelayanan Pengadaaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta;
(3)
Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
(4)
Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
(5)
Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Setda Provinsi DKI Jakarta;
(6)
Kepala
Bidang
Program
dan
Pendanaan
Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta; (7)
Para Kepala/Kanppeko/Kanppekab Provinsi DKI Jakarta;
(8)
Para Kepala Suku DInas Pelayanan Pajak 5 wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
(9)
Para Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta;
(10) Para Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah 5 Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta; (11) Kepala
Kantor
Pengelola
Keuangan
Daerah
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; (12) Kepala Pusat Penyimpanan Barang Daerah Provinsi DKI Jakarta; (13) Kepala Subbidang Keuangan, Aset, Pajak dan Barang/Jasa Bappeda Provinsi DKI Jakarta. b) Unsur Legislatif, yaitu perwakilan Komisi “C” DPRD Provinsi DKI Jakarta; c) Pemerintah Pusat, yaitu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta; d) Pakar / Narasumber (1)
Rabin Hattari (Asian Development Bank);
(2)
Deeny
U.R.
Simanjuntak
(Asian
Development
Bank); (3)
Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Bina
Keuangan
Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan (4)
Setia Budi (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP);
40
2) Pendamping a) Inspektur Provinsi DKI Jakarta; b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan c) Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta;
Membuat undangan Narasumber Musrenbang Provinsi; Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi Tahun 2016, antara lain: 1. Kementerian Koordinator Perekonomian RI; 2. Kementerian
Negara
Perencanaan
Pembangunan/Kepala
Bappenas RI; 3. Kementerian Dalam Negeri RI; 4. Kementerian Keuangan RI; 5. Pakar; 6. Perguruan tinggi; dan 7. Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta.
2) Para
Kepala
Bidang
Perencanaan
Bappeda
sesuai
lingkup
koordinasinya : a) Mengumpulkan bahan paparan dan usulan SKPD tentang penajaman hasil Forum SKPD sesuai lingkup koordinasinya; b) Menginventarisasi data hasil Reses DPRD terbaru; c) Menyiapkan bahan informasi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016; d) Melakukan koordinasi dengan para Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya;
3) Para Kepala SKPD: a) Melakukan koordinasi dengan para Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya; b) Menyiapkan bahan paparan dan usulan SKPD Tahun 2017;
b. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi Bappeda Provinsi DKI Jakarta memiliki Tugas sebagai berikut: 1) Memantau pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta,
41
2) Mendampingi Gubernur dalam memberikan arahan dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta; 3) Memastikan pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dengan susunan acara sebagai berikut : a)
Pembukaan Laporan penyelenggaraan Musrenbang Provinsi Tahun 2016, hasil Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota/Kabupaten yang harus diakomodir oleh SKPD; Sambutan dan arahan Gubernur sekaligus membuka acara; Arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas; Arahan Menteri Dalam Negeri; Arahan Menteri Keuangan; Arahan Menteri Koordinator perekonomian; Paparan Walikota/Bupati hasil Musrenbang Kota/Kabupaten dan kegiatan Prioritas Wilayah (Outline paparan dikoordinasikan oleh Bappeda); dan Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman
b)
Sidang Kelompok Para Asisten Sekretaris Daerah memimpin diskusi kelompok sesuai dengan lingkup koordinasinya didampingi oleh Kepala Bidang Bappeda; Paparan
dan
pembahasan
penajaman
kegiatan
prioritas
pembangunan berdasarkan usulan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD; (Outline paparan dikoordinasikan oleh Bappeda); Menyelaraskan hasil Reses DPRD dengan program unggulan serta kegiatan prioritas provinsi dan SKPD; Pembahasan usulan program/kegiatan prioritas yang harus disampaikan ke tingkat Nasional; Para Narasumber dan peserta Musrenbang Provinsi Tahun 2016 memberikan masukan, tanggapan dan klarifikasi sesuai dengan pembidangan
untuk
penyempurnaan
dokumen
Rancangan
RKPD; Perwakilan
instansi vertikal
agar
menyampaikan
Rencana
Program dan diselaraskan dengan Nawacita;
42
Menetapkan urutan kegiatan prioritas untuk mendukung program Unggulan beserta anggaran dan SKPD pelaksananya; Menetapkan kegiatan untuk mendukung Nawacita yang menjadi kewenangan Provinsi; Penandatanganan Berita Acara sidang kelompok oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bidang Bappeda sesuai lingkup koordinasinya. Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman c)
Sidang Pleno Pembacaan hasil sidang kelompok oleh para Asisten Sekretaris Daerah; Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Provinsi Tahun 2016 oleh Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bidang Perencanaan Bappeda sesuai lingkup koordinasinya; Mendokumentasikan pelaksanaan Musrenbang berupa foto, video dan rekaman; Penutupan.
c. Pasca Musrenbang Provinsi 1) Menyiapkan Pelaporan : a) Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang Provinsi, sesuai Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi; b) Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi, sesuai Form 2: Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi; c) Format Daftar Rencana Kegiatan Prioritas Provinsi, sesuai Form 3: Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi Menurut SKPD; d) Format Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui Musrenbang Provinsi, sesuai Form 4: Daftar Usulan Kegiatan yang Belum Disetujui Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi; e) Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD, sesuai Form 5: Format Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD;
43
f) Format Daftar Usulan yang diteruskan ke Tingkat Nasional, sesuai Form 6: Daftar Usulan Kegiatan Yang DIteruskan Ke Tingkat Nasional;
2) Mekanisme Pelaporan : a) Hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2016 agar diinput kedalam sistem eBudgeting sesuai dengan template yang telah disediakan; b) Hasil Musrenbang Provinsi Tahun 2016 disampaikan oleh Bappeda kepada Gubernur.
d. Kondisi Khusus Dalam hal pelaksanaan Musrenbang Provinsi, jika tidak dimungkinkan dilaksanakan
secara
online
maka
pembahasan
Musrenbang
Provinsi
dilaksanakan secara offline.
44
BAB III PENUTUP Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi merupakan bagian dari proses partisipatif yang dilakukan dalam penyusunan RKPD pada pelaksanaannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta. Untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya maka disusunlah buku panduan ini. Buku Panduan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 diharapkan memberi manfaat kepada para peserta pada umumnya dan kepada panita pada khususnya dalam memberikan petunjuk penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan dapat dijadikan sebaga pedoman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya masing-masing, sehingga acara Musrenbang dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan.
45
LAMPIRAN
46
Lampiran I – Mekanisme Perencanaan Partisipatif di Provinsi DKI Jakarta
Bank Data
Input Kelengkapan Dokumentasi (Foto)
Rembuk RW Ketua RW: Input Permasalahan Memilih template usulan kegiatan Input volume dan lokasi usulan
Musrenbang Kelurahan
Ketua RW: Input foto usulan kegiatan fisik
Decision Tidak
Camat: Validasi kegiatan Menambahkan kegiatan (bila perlu)
Usulan ke SKPD/UKPD
Survey Teknis
Musrenbang Kecamatan
Renja Kecamatan
Ya
Lurah: Validasi kegiatan Menambahkan Ya kegiatan (bila perlu)
Renja Kelurahan
Forum UKPD
Hasil Reses DPRD
Decision Tidak
Usulan ke SKPD/UKPD
Musrenbang Kota/Kab
Tidak
Decision Hasil Reses DPRD
Forum SKPD
Usulan ke SKPD/UKPD
Musrenbang Provinsi
Tidak
Decision
Ya
Ya
Renja SKPD
Renja UKPD
Bahan Masukan RKPD
CSR/ Swadaya
47
Lampiran II – Mekanisme Migrasi Usulan Partisipatif ke dalam Renja
48
Lampiran III – Bagan alur Pembahasan Usulan Partisipatif menjadi Template Renja SKPD/UKPD
49
Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD PROVINSI DKI JAKARTA BIDANG ……. Pada hari.........tanggal ……sampai dengan hari……tanggal……. bulan …… tahun 2017 telah diselenggarakan forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Bidang……………., yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1.
Pemaparan materi (disesuaikan menyampaikan)
2.
Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Bidang…………… terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada: Hari dan Tanggal Jam Tempat
: : :
dengan materi dan nama pejabat yang
.................................................................... .................................................................... ....................................................................
Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 : MENYEPAKATI KESATU : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari musrenbang kabupaten/kota; KEDUA
: Menyepakati program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KETIGA
: Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
KEEMPAT: Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini. KELIMA
: Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II,III,IV), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Bidang…………….. ini.
KEENAM : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
50
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta, ...............2016 Kepala SKPD ( nama SKPD ) ( nama
Kepala Bidang..... Bappeda Provinsi DKI Jakarta
)
( nama
)
BPKAD
Inspektorat
(nama)
(nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten............./ Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
Menyetujui, Wakil Peserta Forum SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 NO 1. 2. 3. 4.
Nama
Unsur Perwakilan
Tanda Tangan
Unsur Eksekutif (SKPD/UKPD) Unsur Legislatif (DPRD) Unsur Pemerintah Pusat Unsur Perguruan Tinggi
5.
Pakar
6.
Asosiasi Profesi
7.
LSM
8.
Alamat
Dst ....
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
51
Form 2: Daftar Hadir Peserta Forum SKPD LAMPIRAN I
:
BERITA ACARA FORUM SKPD NOMOR : TANGGAL :
KESEPAKATAN
HASIL
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD BIDANG ……………….
Tanggal Tempat No
Nama
:………............... :………............... Lembaga/Instansi Alamat & no telp.
Tanda tangan
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
52
Form 3: Program dan Kegiatan SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Bidang …………….. LAMPIRAN II
SKPD Provinsi : ………….. Urusan/Bidang Urusan Kode Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (1)
(2)
1
WAJIB
1 01
URUSAN : PENDIDIKAN
1 01 01
Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
1 1
Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Volume/target Dana/ Lokasi kinerja anggaran indikatif (4) (5) (6)
01 01 01 Kegiatan …..
:
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD NOMOR
:
TANGGAL
:
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
volume
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(7)
(8)
(9)
.....
.....
Rp......
Mengakomodir hasil reses DPRD II Tahun 2015
100%
Rp.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
WAJIB
*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2016
Kepala SKPD ( nama SKPD ) ( nama
Kepala Bidang..... Bappeda Provinsi DKI Jakarta
)
( nama
BPKAD......
)
Inspektorat
(nama)
(nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ............. Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama ) *Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
53
Form 4: Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Bidang …………….. LAMPIRAN III
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
1 01
URUSAN : PENDIDIKAN
1 01 01
Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
1 01 01 01 Kegiatan …..
Rencana Tahun 2017 Kebutuhan Volume/target Dana/ Lokasi kinerja anggaran indikatif (4) (5) (6)
:
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD NOMOR
:
TANGGAL
:
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
volume
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(7)
(8)
(9)
.....
......
Rp......
Mengakomodir hasil reses DPRD II Tahun 2015
100%
Rp.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
SKPD Penanggung jawab
*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2016
Kepala SKPD ( nama SKPD ) ( nama
Kepala Bidang ...... Bappeda Provinsi DKI Jakarta
) ( nama
BPKAD (nama)
)
Inspektorat (nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ............... Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
54
Form 5: Daftar Usulan Kegiatan Yang Belum Disetujui LAMPIRAN IV
Tahun No
:…………..... Usulan Kegiatan
(1)
:
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD NOMOR : TANGGAL :
Lokasi
Volume
Alasan
(3)
(4)
(5)
(2)
Ditetapkan di Jakarta, ........................... Kepala SKPD …….
Kepala Bidang…… Bappeda Provinsi DKI Jakarta
(.........................................)
(..............................................)
NIP
NIP BPKAD
Inspektorat
(.........................................)
(..............................................) Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ............. Sekda Provinsi DKI Jakarta (.........................................) (
nama
)
*Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Forum SKPD.
55
Form 1: Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi
BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 Nomor : ..................................................... Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggal ………bulan ………… tahun …………bertempat di ..............telah diselenggarakan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan: 1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh ...... (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. 2. Pemaparan materi lainnya (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan). 3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta terhadap materi yang dipaparkan dalam diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta, maka pada: Hari dan Tanggal
:
....................................................................
Jam
:
....................................................................
Tempat
:
....................................................................
Musrenbang Provinsi
:
....................................................................
MENYEPAKATI KESATU
: Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
KEDUA
: Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
KETIGA
: Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Hasil Reses DPRD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
KEEMPAT
: Daftar Usulan Kegiatan yang diteruskan ke Tingkat Nasional
KELIMA
: Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
56
Ditetapkan di Jakarta, ......... April 2016 Kepala SKPD ( nama SKPD )
Kepala Bappeda
( nama ) BPKAD
( nama ) Inspektorat
(nama)
(nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten* .................... Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
Mewakili peserta Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
NO 1. 2. 3. 4.
Nama
Lembaga/instansi
Alamat
Tanda Tangan
Unsur Eksekutif (SKPD/UKPD) Unsur Legislatif (DPRD) Unsur Pemerintah Pusat Unsur Perguruan Tinggi
5.
Pakar
6.
Asosiasi Profesi
7.
LSM
Dst.. Catatan: Minimal satu orang perwakilan per lembaga/instansi
Tembusan : Kepala Kantor Perencanaan Provinsi DKI Jakarta
Pembangunan
Kota/Kabupaten
Administrasi
*Coret yang tidak perlu *Sesuai dengan Pembidangannya * Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
57
Form 2: Daftar Hadir Peserta Musrenbang Provinsi LAMPIRAN I
:
BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANG PROVINSI NOMOR : TANGGAL :
HASIL
DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016 :………............... :………...............
Tanggal Tempat
No
Nama
Lembaga/Instansi
Alamat & no telp.
Tanda tangan
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
58
Form 3 : Kegiatan Prioritas Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 Hasil Penajaman Musrenbang Provinsi LAMPIRAN II
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
(1)
(2)
1
WAJIB
1 01
URUSAN : PENDIDIKAN
1 01 01
Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
1 01 01 01 Kegiatan ….. 1
Rencana Tahun 2017
:
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG PROVINSI NOMOR
:
TANGGAL
:
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi
Volume/target kinerja
(3)
(4)
Kebutuhan Dana/ anggaran indikatif (5)
.....
......
Rp......
Mengakomodir hasil reses DPRD II Tahun 2015
100%
Rp.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Catatan Penting
Volume
Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(6)
(7)
(8)
SKPD Penanggung jawab (9)
WAJIB
*data ilustrasi Disetujui di ..........., tanggal ..........2016
Kepala SKPD ( nama SKPD ) ( nama
Kepala Bappeda
)
( nama
BPKAD (nama)
)
Inspektorat (nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat
Asisten ....... Sekda Provinsi DKI Jakarta ( nama )
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
59
Form 4: Daftar Usulan Kegiatan Yang Belum Disetujui Hasil penajaman Musrenbang Provinsi LAMPIRAN III
Tahun No
:
BERITA ACARA PROVINSI NOMOR TANGGAL
KESEPAKATAN
HASIL
MUSRENBANG
: :
:…………..... Usulan Kegiatan
Lokasi
Volume
Alasan
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Ditetapkan di Jakarta, ........................... Kepala SKPD …….
Kepala Bappeda
(.........................................)
(..............................................)
NIP
NIP BPKAD
Inspektorat
(.........................................)
(..............................................) Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten .......... Sekda Provinsi DKI Jakarta
(.........................................) (
nama
)
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
60
Form 5: Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Reses DPRD Provinsi DKI Jakarta LAMPIRAN IV
:
BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANG PROVINSI NOMOR : TANGGAL :
HASIL
RUMUSAN USULAN PROGRAM/KEGIATAN HASIL PENELAAHAN RESES DPRD PROVINSI DKI JAKARTA No
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
SKPD terkait
Validasi/ Keterangan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1 2 3 4 5 6 dst *) Sesuaikan atau diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
Cara Pengisian Tabel: Kolom (1) diisi dengan nomor urut Kolom (2) diisi jenis program/kegiatan yang diusulkan dalam dokumen rumusan hasil reses DPRD Tahun n2 (tahun lalu atau dua tahun sebelum tahun RKPD yang akan disusun) Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja dari program/kegiatan yang diusulkan Kolom (4) diisi besaran volume dari program/kegiatan yang diusulkan Kolom (5) memuat lokasi kegiatan yang diusulkan (nama desa lengkap dengan Kecamatan dan Kabupaten/Kota). Jika lokasinya tersebar, dirinci menurut lokasi sebenarnya. Kolom (6) diisi SKPD yang berwenang menangani program/kegiatan yang diusulkan Kolom (7) memuat validasi hasil pengecekan oleh SKPD bersangkutan (dalam tim atau konfirmasi kepada SKPD)
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
61
Form 6: Daftar Usulan Kegiatan Yang Diteruskan Ke Tingkat Nasional LAMPIRAN V
:
BERITA ACARA KESEPAKATAN MUSRENBANG PROVINSI NOMOR : TANGGAL :
HASIL
URUSAN : No
Program
Rencana Kegiatan
Volume
Satuan
Lokasi
Anggaran (Rp)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Sumber Usulan (8)
Keterangan (9)
Ditetapkan di Jakarta, ........................... Kepala SKPD …….
Kepala Bappeda
(.........................................)
(..............................................)
NIP
NIP BPKAD
Inspektorat
(.........................................)
(..............................................) Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten ......... Sekda Provinsi DKI Jakarta (.........................................) Nama
* Catatan : Jika pembahasan dilakukan secara offline, maka pembahasan secara online dilakukan setelah Musrenbang Provinsi.
62
63
