KATA PENGANTAR. Kepanjen, Februari 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya

sehingga

penyusunan

Laporan

Kinerja

(LKj)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tahun 2015

telah dapat

diselesaikan. LKj Bappeda Kabupaten Malang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan bahwa, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun. Selanjutnya pelaksanaan penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Malang Tahun 2015 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan ini, dijabarkan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dalam tahun 2015 yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2011-2015 dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2015. Dalam LKj Bappeda Kabupaten Malang ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan kami terima sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan ke depan.

Kepanjen, Februari 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

H. EDI SUHARTONO Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198601 1 001

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I

PENDAHULUAN .......................................................................... I-1 A.

Latar Belakang .................................................................... I-1

B.

Maksud & Tujuan ............................................................... I-1

C.

Gambaran Umum ................................................................ I-2 1. Organisasi Perangkat Daerah ........................................... I-2 a. Sekretariat ................................................................. I-3 b. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah .............................................. I-5 c. Bidang Perencanaan Ekonomi ....................................... I-7 d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya ... I-10 e. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis .................. I-12 f. UPT (Unit Pelaksana Teknis) ........................................ I-13 g. Kelompok Jabatan Fungsional ...................................... I-13 h. Susunan Organisasi ..................................................... I-14 2. Sumber Daya Aparatur ..................................................... I-16 3. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2014 ............................... I-18

D.

Dasar Hukum ..................................................................... I-24

E.

Sistematika Penulisan .......................................................... I-25

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................... II-1 A.

Perencanaan Strategis ......................................................... II-1 1. Visi ................................................................................ II-1 2. Realisasi Misi .................................................................. II-1 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program .......................... II-1

B.

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ............................................. II-4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................ III-1 A.

Capaian Kinerja Organisasi .................................................. III-1 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 .................................................................... III-1 2. Membandingkan

antara

Realisasi

Kinerja

serta

Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan Beberapa Tahun Terakhir ................................................. III-5 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ........... III-10 4. Membandingkan

Realisasi

Kinerja

Dengan

Standart

Nasional .......................................................................... III-14 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............... III-14 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ........... III-15 B.

Realisasi Anggaran .............................................................. III-26

BAB IV PENUTUP .................................................................................... IV-1 LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

-

Pengukuran Kinerja Tahun 2015

-

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

-

Renstra Tahun 2011-2015.

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Utama (1) Bappeda Tahun 2014 ........................................................................... I-18

Tabel 2.


Tabel 3.


Tabel 4.

Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 ........ II-4

Tabel 5.

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 II-5

Tabel 6.

Target, Realisasi dan Capaian Sasaran IKU Bappeda Tahun 2015 ...................................................................................... III-1

Tabel 7.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015............... III-5

Tabel 8.

Sasaran, Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2013 s.d. 2015 ...................................................................................... III-6

Tabel 9.

Perbandigan Realisasi Kinerja 2015 dengan Renstra .................. III-10

Tabel 10. Efisiensi Anggaran ................................................................. III-14 Tabel 12. Realisasi Program dan Kegiatan .............................................. III-26

DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Malang .................... I-14 Gambar 2. Grafik Klasifikasi Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin ....................................................................... I-15 Gambar 3. Grafik Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal .. I-16 Gambar 4. Grafik Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan .......................... I-16 Gambar 5. Grafik Klasifikasi PNS Berdasarkan Pendidikan Perjenjangan Aparatur .............................................................................. I-17

RINGKASAN EKSEKUTIF Implementasi atas Rencana Strategis 2011-2015, dan sekaligus untuk mendukung terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2011-2015 yaitu “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB”,

maka Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang telah menetapkan visi yaitu: “Menjadi Lembaga Perencanaan yang Kapabel dan Profesional dalam Perencanaan Pembangunan Daerah”. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi: “Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Sinergis, Partisipatif, dan Akuntabel”. Sebagai lembaga teknis daerah, Bappeda Kabupaten Malang

bertanggungjawab

terhadap

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan, yaitu perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dalam

proses

perencanaan

pembangunan,

Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mengutamakan

Badan

Perencanaan

partisipasi masyarakat

yang diwujudkan dengan membuka peluang yang sangat lebar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam penyusunan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten; meningkatkan

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan

evaluasi; meningkatkan sistem pendataan/informasi/statistik; membangun sumber daya manusia yang professional, serta meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. Visi dan Misi di atas mendasari kebijakan dan program-program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, melalui kedua landasan tersebut diharapkan akan

mendorong

dan

memberikan

kontribusi

nyata

dalam

pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Malang. Adapun indikator sasaran keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif; 2. Peningkatan kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel; 3. Peningkatan efektivitas program prioritas pembangunan. Setiap sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan. Pada tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memiliki 15 program dengan 42 kegiatan. Adapun rencana tingkat capaian (target) rata-rata adalah sebesar 82,5%, dan realisasi rata-rata 74,85%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 89,35%.

Laporan Kinerja 2015

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Perkembangan dinamika pembangunan semakin cepat dan tuntutan kebutuhan publik perencanaan penyusunan

semakin besar, sehingga perlu pengoptimalan

yang

akuntabel

dokumen

dan

perencanaan

berkesinambungan. yang

sistematis

Oleh

sistem

karena

diharapkan

itu,

menjadi

pedoman bagi seluruh aparatur yang terlibat, sekaligus dapat memenuhi kebutuhan publik serta memenuhi amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan pembangunan daerah yang diimplementasikan dengan baik dan terstruktur diawali dengan adanya perencanaan yang selaras antara daerah, propinsi dan pusat. Pada urusan wajib di bidang perencanaan pembangunan di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2015

berbagai

program

yang

dilaksanakan telah dijabarkan dalam kegiatan dan indikator kegiatan (input,

output, outcome) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif, akuntabel, dan berkesinambungan. Dalam

mengukur

tingkat

keberhasilan

kinerja

pelaksanaan

program/kegiatan, maka dilakukan proses penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (termasuk Bappeda) selama satu Tahun Anggaran sebagai salah

satu

unsur

penyelenggara

pemerintahan

negara

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan

pengelolaan

sumberdaya

dengan

didasarkan

suatu

perencanaan strategis. B. Maksud dan Tujuan Laporan kinerja (LKj) pada dasarnya disusun untuk memenuhi kewajiban sesuai petunjuk/pedoman sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

I-1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


sekaligus bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran serta pengungkapan (disclosure) hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional guna untuk memenuhi dan melayani kebutuhan publik. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dalam bentuk penyajian data kuantitatif dan kualitatif sesuai urusan wajib bidang perencanaan pembangunan daerah yang telah dan seharusnya dicapai, guna melakukan penilaian atas akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Malang selama periode tertentu serta merupakan sarana evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Bappeda. C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, pada pasal 4 menyebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Malang merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok, yaitu: a. Melaksanakan

urusan

Pemerintah

Daerah

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Malang mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. Perencanaan strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah; d. Penyelenggaraan

urusan

pemerintah

dan

pelayanan

umum

bidang

perencanaan pembangunan daerah; e. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi, monitoring dan pelaporan penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan daerah;



f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah; g. Pembinaan UPT; h. Pengkoordinasian,

pengintegrasian,

sinkronisasi

pelaksanaan

kegiatan

perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah; i.

Pengelolaan dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah;

j.

Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Malang tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang yang terdiri dari:

a. Sekretariat 1) Tugas Pokok Sekretariat : a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan, pengelolaan urusan yang

meliputi

kepegawaian, urusan umum

kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan,

rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan perpustakaan, urusan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Fungsi Sekretariat : a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan ; b) Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah; e) Penyelenggaraan

kegiatan

surat

menyurat,

pengetikan

dan

penggandaan, kearsipan dan perpustakaan; f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; g) Pengkoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.



3) Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : (1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; (2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; (3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; (4) Melaksanakan

tata

usaha

barang,

perawatan/penyimpanan

peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; (5) Menyelenggarakan administrasi perkantoran; (6) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; (7) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian; (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; b) Sub Bagian Keuangan : Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan : (1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan; (2) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; (3) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja; (4) Menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja sub bagian keuangan; (6) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; (7) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;



(8) Mengkompilasi dan menyusun laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: (1) Menyusun rencana kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (2) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Melaksanakan

koordinasi,

sinkronisasi

penyusunan

rencana

kegiatan tahunan dan laporan tahunan; (4) Melaksanakan

koordinasi

dalam

rangka

penyusunan

bahan

monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengembangan pembangunan; (6) Mengkompilasi dan menyusun laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang

Perencanaan

Sarana

Prasarana

dan

Pengem bangan

W ilayah: 1) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas : a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perumusan kebijakan bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta sarana prasarana dan pengembangan wilayah; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:



a) Perencanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; b) Penghimpunan, pengolahan bahan/data, penyusunan rekomendasi dan perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; c) Pelaksanaan perencanaan

koordinasi,

integrasi

di

Perencanaan

Bidang

dan

sinkronisasi Sarana

kegiatan

Prasarana

dan

Pengembangan Wilayah; d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah; e) Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan

dan

pedesaan,

manajemen

dan

kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan; f) Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau– pulau kecil dan perencanaan kawasan prioritas Cepat Tumbuh dan Andalan. 3) Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri dari; a) Sub Bidang Sarana dan Prasarana: Tugas Pokok Sub Bidang Sarana Prasarana: (1) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan sarana prasarana yang meliputi bina marga, cipta karya, pengairan dan perhubungan; (2) Menghimpun,

mengolah

bahan/data

perencanaan

sarana

prasarana; (3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan

koordinasi

kegiatan dan pengembangan sarana prasarana daerah; (4) Melaksanakan

koordinasi,

integrasi

dan

sinkronisasi

pengembangan sarana prasarana daerah; (5) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

dalam

rangka

pengendalian dan pengembangan sarana prasarana daerah; (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang Sarana Prasarana;



(7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan bidang tugasnya. b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah: Tugas Pokok Sub Bidang Pengembangan Wilayah: (1) Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

wilayah; (2) Melakukan analisa dan evaluasi atas program pengembangan wilayah; (3) Melaksanakan prasarana,

kegiatan

perencanaan

perumahan,

penataan

umum ruang,

pembangunan pertanahan,

lingkungan hidup, energi, pertambangan, mineral, pariwisata dan kehutanan; (4) Mengkoordinasikan

dan

memadukan

program/rencana

pembangunan perumahan, penataan ruang dan pertanahan, lingkungan hidup, energi, pertambangan, mineral, pariwisata dan kehutanan yang disusun oleh satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah dan instansi-instansi vertikal serta badanbadan lain di wilayah daerah; (5) Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan wilayah serta merumuskan langkahlangkah kebijakan pemecahannya; (6) Melaksanakan dan/atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pembangunan pengembangan wilayah meliputi

perumahan,

penataan

ruang

yang

dan pertanahan,

lingkungan hidup, energi, pertambangan dan mineral, pariwisata dan kehutanan; (7) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bidang pengembangan wilayah; (8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan wilayah sesuai dengan bidang tugasnya.



c. Bidang Perencanaan Ekonom i

1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas : a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam

melakukan

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

perencanaan pembangunan pertanian, kelautan, perikanan,

industri,

pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan, investasi dan bantuan dalam/luar negeri; b) Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi sektor ekonomi primer, sekunder dan jasa; c) Mempersiapkan

bahan

penyusunan

rencana

dan

program

pembangunan bidang pertanian, kelautan, perikanan, industri, pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan investasi; d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan secara umum di bidang

pertanian,

perdagangan,

kelautan,

koperasi,

ketenagakerjaan,

perikanan,

pengusaha

industri,

kecil

dan

pariwisata, menengah,

keuangan, investasi dan bantuan dalam/luar

negeri yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta badan-badan lain di wilayah daerah; b) Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; c) Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di bidang ekonomi yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi vertikal serta badan-badan lain di wilayah daerah; d) Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang ekonomi yang

meliputi

pertanian,

kelautan,

perikanan,

perindustrian,

pariwisata, perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah, ketenagakerjaan, keuangan investasi bantuan dalam/luar negeri dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah atau proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam program-program tahunan daerah.



3) Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari : a) Sub Bidang Perekonomian Primer :

Sub Bidang Perekonomian Primer mempunyai tugas : (1) Melakukan

dan

pembangunan

mengkoordinasikan

pertanian,

peternakan,

kegiatan

perencanaan

kelautan,

perikanan,

industri; (2) Merencanakan program kegiatan pada sub bidang perekonomian primer; (3) Menghimpun, rekomendasi

mengolah dan

bahan/data,

perumusan

penyusunan

kebijakan

sub

bahan bidang

perekonomian primer; (4) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi sektor primer; (5) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

dalam

rangka

pengendalian perencanaan pembangunan perekonomian; (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub bidang Perekonomian Primer; (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi. b) Sub Bidang Perekonomian Tersier : Sub Bidang Perekonomian Tersier mempunyai tugas : (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

koperasi,

pengusaha

kecil

dan

menengah,

perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan; (2) Menghimpun pembangunan

dan

pengolahan

koperasi,

bahan/data

pengusaha

kecil

perencanaan

dan

menengah,

perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan; (3) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil dan menengah, perdagangan, pariwisata, keuangan, investasi, dan bantuan dalam dan luar negeri dan ketenagakerjaan; (4) Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

dalam

rangka

pengendalian perencanaan pembangunan koperasi, pengusaha kecil

dan

menengah,

perdagangan,


pariwisata,

keuangan,

investasi,

dan

bantuan


dalam

dan

luar

negeri

dan

ketenagakerjaan; (5) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perekonomian Tersier; (6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi.

d. Bidang Perencanaan Pem erintahan dan Sosial Budaya 1) Tugas Pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya: a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang

pemerintahan,

keagamaan,

kebudayaan,

kesehatan,

pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan; b) Mempersiapkan

bahan

penyusunan

perencanaan

program

pembangunan di bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan; c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi: a) Pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan

pembangunan

bidang

pemerintahan,

keagamaan,

kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan kependudukan dan pengentasan kemiskinan; b) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Lembaga terkait dalam rangka perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan, keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga,

sosial

kemasyarakatan

dan

kependudukan

dan

pengentasan kemiskinan; c) Pelaksanaan monitoring,

evaluasi dan pelaporan dalam rangka

pengendalian perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;



d) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah. 3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya terdiri dari: a) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur: Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas: (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Lembaga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur; (2) Menghimpun, mengolah dan menyusun data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembangunan bidang pemerintahan dan aparatur; (3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian

perencanaan

pemerintahan

Sub

Bidang

Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur; (4) Melaksanakan

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya. b) Sub Bidang Sosial Budaya: Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas: (1) Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Lembaga dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program kegiatan bidang keagamaan, kebudayaan, kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan; (2) Mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan rekomendasi, perumusan kebijakan dan perencanaan program kegiatan kesehatan,

pembangunan pendidikan,

bidang

keagamaan,

pemuda

dan

kebudayaan,

olahraga,

sosial

kemasyarakatan, kependudukan dan pengentasan kemiskinan; (3) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian perencanaan pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya; (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya sesuai dengan bidang tugasnya.



e. Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis

1) Tugas Pokok Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis: a) Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam

menghimpun

evaluasi/penilaian

serta

data,

menyusun

melaksanakan laporan

analisa,

hasil - hasil

pelaksanaan pembangunan dari berbagai sektor serta menghimpun berbagai potensi yang ada di wilayah daerah dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya. 2) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis mempunyai fungsi : a) Pengumpulan dan menyusun data serta potensi hasil pelaksanaan program atau proyek pembangunan; b) Penyusunan

statistik

dan

mendokumentasikan

tentang

hasil

pelaksanaan pembangunan di daerah; c) Pelaksanaan

analisa

dan

evaluasi/penilaian

data

atas

hasil

pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi; d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan laporan Kepala Daerah; e) Penyusunan dan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; f) Pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah terhadap kegiatan program dan rencana strategis; g) Pelaksanaan kegiatan visualisasi hasil pelaksanaan pembangunan. 3) Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis terdiri dari : a) Sub Bidang Statistik : Tugas Pokok Sub Bidang Statistik : (1) Mengumpulkan

data

dan

mempersiapkan

data

mengenai

pelaksanaan program pembangunan; (2) Mempersiapkan/menganalisa hasil pelaksanaan pembangunan dan berbagai potensi serta mengevaluasi guna bahan laporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor; (3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Statistik; (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan tugasnya.


b) Sub Bidang Perencanaan Strategis :


Tugas Pokok Sub Bidang Perencanaan Strategis : (1) Menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang; (2) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D); (3) Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D); (4) Menyiapkan

bahan

penyusunan

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D); (6) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Strategis; (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

f. UPT (Unit Pelaksana Teknis): 1) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan nomenklaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan; 2) UPT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. K elom pok Jabatan Fungsional : 1) Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


h. Susunan Organisasi


Gambar 1. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Malang



2. Sumber Daya Aparatur

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, golongan dan pendidikan penjenjangan aparatur, maka kondisi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 adalah sebagai berikut : a. PNS, terdiri dari

Laki-laki

: 32 Orang;

Perempuan

: 15 Orang; 47 Orang

b. Tenaga kontrak terdiri dari

Laki-laki

: 9 Orang;

Perempuan : 2 Orang; 11 Orang Berikut grafik klasifikasi jumlah PNS dan Tenaga Honorer berdasarkan jenis kelamin: Gambar 2. Grafik klasifikasi jumlah PNS dan tenaga honorer berdasarkan jenis kelamin

Laki-Laki

3% 16%

Perempuan

Tenaga Kontrak Laki-Laki

26% 55%

Tenaga Kontrak Perempuan

c. Tingkat pendidikan formal Pendidikan

PNS (orang)

Tenaga Kontrak (orang)

S3 S2 S1 SLTA SLTP SD JUMLAH

2 5 27 11 2 47

5 5 1 11


Laporan Kinerja 2015 Berikut grafik klasifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan formal: Gambar 3. Grafik klasifikasi PNS berdasarkan tingkat pendidikan formal

4%

4%

S3

11%

23%

S2 S1 SLTA

58%

SLTP

d. Berdasarkan golongan : - Golongan IV

: 8

- Golongan III

: 27

- Golongan II

: 11

- Golongan I

: -

- CPNS

: 1

Berikut grafik komposisi PNS berdasarkan tingkat golongan: Gambar 4. Grafik Klasifikasi PNS berdasarkan golongan

1% 17%

Golongan IV

23%

Golongan III Golongan III Golongan I CPNS

58%


e. Pendidikan Penjenjangan Aparatur Eselon

Jumlah PNS

II / JPT Pratama III / Administrator IV / Pengawas JUMLAH

1 5 11 17

Laporan Kinerja 2015 Pendidikan Perjenjangan Aparatur Diklat Pim II Diklat Pim III Diklat Pim IV JUMLAH

Jumlah PNS 1 4 10 15

Selanjutnya grafik komposisi PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan atau berdasarkan tingkat perjenjangan aparatur sebagaimana dalam Gambar 5. Gambar 5. Grafik Klasifikasi PNS berdasarkan pendidikan perjenjangan aparatur

6% 27%

DiklatPim II DiklatPim III DiklatPim IV

67%

Dari 47 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu sebanyak 30 orang. Sedangkan dari 17 orang yang menduduki Jabatan Struktural, masih terdapat 1 orang pejabat Eselon III-b (Kepala Bidang) dan 1 orang pejabat Eselon IV-a (Kepala Sub Bidang) yang belum mengikuti DiklatPim yang dipersyaratkan. Hal ini merupakan faktor eksternal, yaitu belum ada panggilan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan menyelenggarakan. Selain pendidikan penjenjangan, aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga telah ditugaskan pada pendidikan dan pelatihan lainnya untuk peningkatan

kompetensi,

baik

fungsional

maupun

teknis

yang

diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, seperti Diklat Perencanaan dan Penganggaran, Diklat penunjang, bimbingan teknis dan pelatihan kantor sendiri (in house training) dengan memperhatikan kebutuhan dan alokasi dana.



3. Capaian Kinerja Bappeda Tahun Sebelumnya Tabel 1. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Utama (1) Bappeda Tahun 2014 No.

KINERJA UTAMA

1

2

1.

Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sinergis Dan Partisipatif

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

3

4

5

6

1.1. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD

100%

100%

100%

1.2. Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja

100%

100%

100%

0%

0%

0%

1.4. Persentase hasil program (Kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS

100%

100%

100%

1.5. Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan

100%

85%

85%

1.3. Persentase Renstra SKPD dengan kualitas yang baik

Pada Tahun Anggaran 2014 sasaran kinerja utama Bappeda yang pertama yaitu “Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sinergis dan Partisipatif” dengan 5 indikator sasaran yaitu: 1. Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2. Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja; 3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik; 4. Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS); 5. Persentase

aspirasi/usulan

masyarakat

dalam

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan. Berikut uraian masing-masing indikator sasaran tersebut diantaranya perhitungan, evaluasi, serta analisanya: 1. Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Formulasi perhitungan:



Program dan kegiatan yang telah dibahas dalam Forum SKPD dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih, dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Peraturan Bupati tentang RKPD. Dengan memperhatikan formula perhitungan di atas maka diperoleh: Target:

Realisasi:

Kesesuaian antara program Renja SKPD dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Malang pada Tahun Anggaran 2014 yang ditargetkan sebesar 100 % dan telah terealisasi sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa review program RKPD terhadap Renja SKPD sudah sesuai dengan analisa kebutuhan SKPD. 2. Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Formulasi perhitungan:

Program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD dan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan mandatori dari Kebijakan Pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan Kabupaten Malang sehingga kinerja/ hasilnya perlu memperhatikan

anggaran

yang

telah

dialokasikan

sebagaimana

petunjuk/pedoman teknis dari Kementerian/Lembaga yang berkenaan. Dengan memperhatikan formulasi perhitungan di atas maka diperoleh hasil: Target:

Realisasi:

Review terhadap program kegiatan yang bersumber dari DAK, sudah sesuai dengan analisa kebutuhan SKPD.



3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik. Formulasi perhitungan:

Tujuan yang berorientasi hasil dimaksudkan jika telah menggambarkan outcome atau paling tidak output penting yang ingin diwujudkan, dan bukan sekedar proses/kegiatan, serta sangat terkait dengan permasalahan strategis SKPD. Dengan memperhatikan formula di atas maka diperoleh hasil: Target:

Realisasi:

Kolom target dan realisasi tahun 2014 ditetapkan 0% karena dalam kurun waktu tersebut tidak ditargetkan untuk melakukan review Renstra SKPD. Namun baru pada tahun 2015 ditetapkan target sebesar 100%, karena pada tahun tersebut merupakan akhir periode RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015 yang dilaksanakan untuk

melaksanakan

Review Renstra SKPD

di

Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang seiring telah ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Dalam penghitungan capaian kinerja utama ini, sumber data diperoleh dari dokumen Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebanyak 54 SKPD dan Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. 4. Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Formulasi perhitungan:

Program dalam KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang mengkaitkan dengan isu-isu strategis dan memperhatikan pagu indikatif anggaran. Program dalam RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisikan antara lain program-program yang ingin dicapai dalam periodenya (tahun berkenaan).



Dengan memperhatikan formula di atas, maka diperoleh: Target:

Realisasi:

Perbandingan Jumlah program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA-PPAS dengan jumlah total program RKPD. Dari target 175 Program RKPD yang ditindaklanjuti dalam KUA Tahun 2015, terealisasi sebanyak 175 program atau dapat dikatakan capaiannya sebesar 100%. Capaian indikator 100% ini karena sasaran program yang ditetapkan berawal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang partisipatif dan penyusunannya telah melalui tahap analisa kebutuhan prioritas dan searah dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga seluruh program yang telah ditetapkan dalam RKPD atau 100% diakomodir dalam KUA-PPAS. 5. Persentase

aspirasi/usulan

masyarakat

dalam

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan. Formulasi perhitungan:

Usulan prioritas yang merupakan hasil musyawarah/kesepakatan, baik di level Kecamatan dan Desa (secara partisipatif) yang masuk dalam Berita Acara untuk diakomodir dalam Forum SKPD (bahan Rancangan Awal Renja-SKPD) dengan mengacu isu-isu strategis dan memperhatikan pagu anggaran indikatif SKPD. Diperoleh hasil: Target:

Realisasi:

Jumlah usulan yang mampu diakomodir sebesar 85 %. Hal ini terjadi oleh karena ada beberapa usulan yang tidak sesuai dengan kewenangan SKPD. Contoh: usulan perbaikan infrastruktur jalan, namun jalan dimaksud bukan merupakan jalan Kabupaten, tetapi aset/jalan milik negara/Provinsi Jawa Timur/Desa yang tidak menjadi kewenangan SKPD teknis (Dinas Bina Marga).



Tabel 2. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Utama (2) Bappeda Tahun 2014 No.

KINERJA UTAMA


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

100%

24,41%

24,41%

2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

75%

75%

100%

2.

Peningkatan Kualitas Implementasi Perencanaan Pembangunan yang Akurat dan Akuntabel

Sasaran kinerja utama yang kedua yaitu “Peningkatan Kualitas Implementasi Perencanaan Pembangunan yang Akurat dan Akuntabel” yang diukur dengan 2 indikator sasaran. Berikut penjelasan masing-masing dari 2 indikator dimaksud: 1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah. Formulasi perhitungan:

Luasan yang sesuai dengan penataan ruang didasarkan rekomendasi atau risalah yang diterbitkan Bappeda setelah memperhatikan aspek spasial (makro) dengan mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah, sebagai salah satu dasar utama pemanfaatannya (perizinan) oleh SKPD dan/atau masyarakat. Dengan memperhatikan formulasi maka diperoleh: Target:

Realisasi:

Hasil menunjukkan bahwa luasan dimaksud sesuai dengan peruntukannya. 2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah. Formulasi perhitungan:

Kapasitas fiskal daerah (kemampuan APBD) yang sangat terbatas untuk mendanai kebutuhan/usulan

pembangunan

daerah

yang

sangat

banyak,

maka

tanggungjawab dan peran sektor non-pemerintah khususnya dunia usaha



terutama melalui CSR perlu difasilitasi bahkan didorong sebagaimana amanah Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan memperhatikan maksud tersebut, maka diperoleh formula: Target:

Realisasi:

Hasil menunjukkan bahwa peran CSR sangat peduli terhadap kebijakan pembangunan di Kabupaten Malang. Tabel 3. Target, Realisasi dan BappedaTahun 2014

Capaian

Kinerja

Utama

(3)

No.

KINERJA UTAMA


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1

2

3

4

5

6

100%

80%

80%

3.

Peningkatan Efektifitas Program Prioritas Pembangunan

Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”

Sasaran kinerja utama yang ketiga “Peningkatan Efektifitas Program Prioritas Pembangunan” diukur dengan 1 indikator sasaran yaitu Persentase Hasil Program dengan nilai capaian minimal “80%”. Formulasi perhitungannya sebagai berikut:

Program prioritas pembangunan adalah program-program yang mendukung capaian Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan telah ditetapkan menjadi program utama sesuai tema pembangunan dalam RKPD. Setelah dimasukkan ke dalam rumus tersebut, maka diperoleh: Target:

Realisasi:



Angka 80 % menunjukkan bahwa program yang diakomodir untuk mendukung 8 program prioritas pembangunan, sebagaimana visi dan misi dalam RPJMD, dan Tema Pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2015 adalah Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata dalam rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing. D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang ini berdasarkan: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; b. Undang-Undang Nomor

25

Tahun

2004

tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; f.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. h. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; i.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Perencanaan Pembangunan Daerah;


7

Tahun 2008

tentang

j.


Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

k. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; l.

Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

m. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah Tahun Anggaran 2015; n. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 Paruh Waktu; o. Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/581/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2011-2015; p. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/466/KEP/421.013/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015; q. Keputusan Kepala Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor: 188.45/704.2/421.203/2014 tentang Penetapan Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011-2015. E. Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF Bab I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud & Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2014 D. Dasar Hukum E. Sistematika


Bab II. PERENCANAAN KINERJA


A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Realisasi Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program B. Perjanjian Kinerja Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA B. Capaian Kinerja Organisasi 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standart nasional; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 6. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran. Bab IV. PENUTUP Lampiran– lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2015; 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2015; 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015; 4. Renstra Tahun 2011-2015.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka visi yang dirumuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : “Menjadi Lembaga Perencana yang Kapabel dan Profesional Dalam Mempersiapkan Perencanaan Pembangunan Daerah” yaitu mampu secara profesional memfasilitasi dan mengakomodir berbagai kebijakan, sehingga antar program dan kegiatan pembangunan dari para

stakeholders, saling memperkuat, selaras, sinkron, dan memberikan landasan yang mantap bagi pembangunan selanjutnya, serta mempunyai peran sebagai arah/pedoman,

pendorong,

penggerak

utama,

inisiator

dan

inovator

pelaksanaan pembangunan yang efektif, menuju visi Kabupaten Malang. 2. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang memiliki misi yakni : "Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Sinergis, Partisipatif, dan Akuntabel" 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tupoksi. a. Tujuan dirumuskan sebagai berikut : 1) Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi; 2) Melakukan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 3) Meningkatkan sistem pendataan/informasi/data statistik. b. Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama adalah : 1) Peningkatan

kualitas

dokumen

perencanaan

pembangunan

yang

sinergis dan partisipatif; 2) Peningkatan kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel; 3) Peningkatan efektifitas program prioritas pembangunan.

II-1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kebijakan

Badan


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Malang ditetapkan sebagai berikut : a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan

pengendalian/evaluasi

kebijakan

pembangunan

sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif; b. Melaksanakan

sistem

pendataan/informasi/data

statistik

secara

periodik dan berkelanjutan; c.

Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat-diklat;

d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan. Program-program yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Sasaran pertama yaitu “Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) (1) Persentase Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai dengan Rencan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); (2) Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja; (3) Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik; (4) Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan

Plafon

Anggaran

Sementara

aspirasi/usulan

masyarakat

dalam

Pembangunan

(Musrenbang)

yang

(KUA-PPAS);

(5)

Musyawarah diakomodir

Persentase Perencanaan

pada

dokumen

perencanaan didukung dengan 5 program yaitu: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar; c. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; e. Program Pengembangan Data/Informasi.


Laporan Kinerja 2015 2. Sasaran kedua yaitu "Peningkatan Kualitas Implementasi Perencanaan Pembangunan yang Akurat dan Akuntabel” dengan IKU (1) Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan/pembangunan

prasarana

sarana

dan

pengembangan

wilayah; (2) Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam pembangunan daerah. Untuk sasaran kedua ini, didukung dengan 2 program antara lain: a. Program Perencanaan Tata Ruang; b. Program Kerjasama Pembangunan. 3. Sasaran

ketiga

yaitu

"Peningkatan

Efektifitas

Program

Prioritas

Pembangunan” dengan IKU Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%” yang didukung dengan 6 program yaitu: a. Program Perencanaan Sosial Budaya; b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; d. Program Kerjasama Pembangunan; e. Program Pengembangan Data/Informasi; f. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah. 4. Dalam rangka pencapaian sasaran pertama dan kedua, selain didukung dengan program-program sebagaimana diuraikan diatas, juga didukung 5 program rutin, yaitu: a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Tabel 4. Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 No. 1

1.

2.

3.

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sinergis Dan Partisipatif



Indikator Kinerja Utama 3

Target 4

1.1. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD;

95%

1.2. Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja;

95%


80%


95%


90%

2.1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 2.2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

40%

3.1. Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”


75%

100%


Tabel 5. Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2015 NO.

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

KETERANGAN

1

2

3

4

1.

Pengembangan Data/Informasi

257.145.000

2.

Kerjasama Pembangunan

143.989.500

3.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

270.000.000

4.

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

270.000.000

5.

Perencanaan Tata Ruang

500.000.000

6.

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

165.000.000

7.

Perencanaan Pembangunan Daerah

8.

Perencanaan Sosial Budaya

9.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10.

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

11.

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

6.640.000

12.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

530.685.100

13.

Peningkatan Disiplin Aparatur

14.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH

1.266.090.500 193.883.500 1.067.064.800 457.234.600

11.400.000 125.060.000 50.807.000 5.275.000.000


Sumber Dana PAD

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Tabel 6. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran IKU Bappeda Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

1.

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif

1.1 Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai RKPD

95%

100%

105

1.2 Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja

95%

99,79%

105

1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik

80%

15,48%

19,35

1.4 Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

95%

100%

105

1.5 Persentase aspirasi masyarakat

90%

100%

111

90%

83.05%

89.07

Peningkatan 2.1. Persentase kesesuaian rencana kualitas tata ruang wilayah (RTRW) implementasi dengan rencana penyediaan / perencanaan pembangunan prasarana sarana pembangunan dan pengembangan wilayah yang akurat dan 2.2. Persentase peran serta sektor non akuntabel pemerintah dalam Pembangunan Daerah

40%

41,1%

102

75%

42,8%

57

Rata-rata capaian sasaran 2

57,50%

41,50%

79

Peningkatan 3.1 Persentase hasil program efektifitas program prioritas dengan nilai capaian prioritas minimal “80%” pembangunan

100%

100%

100

Rata-rata capaian sasaran 3

100%

100%

100

Rata-rata capaian

82,50%

74,85%

89,35%

NO.

dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan Rata-rata capaian sasaran 1 2.

3.

III-1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran

Bappeda

(1)

"Peningkatan


kualitas

dokumen

perencanaan

pembangunan yang sinergis dan partisipatif", meliputi: 1.1 Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai RKPD, capaian terhitung 105%, karena 95 % dari 184 program prioritas dalam RKPD yang ditargetkan terakomodir dalam Renja SKPD, realisasi 184 program. Hasil capaian sasaran indikator ini bisa mencapai 100% karena kegiatan penyusunan dokumen dilaksanakan secara konsisten dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), dukungan anggaran yang memadai, dan kesesuaian latar belakang pendidikan serta pengalaman personil yang mendukung kegiatan dimaksud. Untuk mempertahankan pencapaian ini, diupayakan agar dalam penyusunan RKPD melalui tahapan yang telah ditetapkan, melakukan analisa kembali terhadap proyeksi anggaran dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelum penyusunan RKPD. 1.2 Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, Capaian terhitung 99,79% karena dari 1455 kegiatan yang bersumber dana DAK yang direncanakan, terrealisasi 1452 kegiatan. Ketercapaian sasaran indikator ini dapat dikatakan berhasil karena kegiatan penyusunan dokumen dilaksanakan secara konsisten dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR), dukungan anggaran yang memadai, dan kesesuaian latar belakang pendidikan serta pengalaman personil yang mendukung dalam kegiatan dimaksud. Namun demikian terdapat 3 kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Kegiatan pembangunan Sumur Artesis dan Pengadaan Pompa Sumur Artesis karena masyarakat sekitar tidak menghendaki sebab akan mempengaruhi kuantitas air di sumur masyarakat, serta Kegiatan pembangunan Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Kromengan tidak terrealisasi karena belum tersedianya lahan yang memenuhi ketentuan teknis untuk kegiatan dimaksud. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi kegiatan yang didanai DAK dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan dan melakukan kegiatan pendahuluan, seperti survey dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami manfaat sekaligus dampak program serta bersedia melepaskan tanahnya untuk kepentingan pembangunan. 1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik, capaian terhitung 25%, karena dari target 80% atau 124 dari 155 tujuan dalam Renstra 86 SKPD, realisasi 19,35% atau 24 tujuan dari 10 SKPD yang telah berorientasi hasil. Untuk meningkatkan capaian ini, dilakukan peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan bimbingan teknis penyusunan Renstra, Penetapan Indikator Kinerja serta melakukan verifikasi sebelum Renstra ditetapkan.



1.4 Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebanyak 184 program atau mencapai 100% karena target sebanyak 184 program dalam RKPD seluruhnya terakomodir dalam KUA dan PPAS. Untuk mempertahankan pencapaian ini, diupayakan penguatan analisa dan sinergitas dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Anggaran Sementara dengan prioritas program yang telah ditetapkan dalam RKPD. 1.5 Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan capaian terhitung 100%, karena dari target sebanyak 90% dari 3.302 usulan dan terakomodir sejumlah 2.979 usulan (90%). Target ditetapkan 90% karena mengingat pengalaman pada tahun sebelumnya sering terdapat usulan masyarakat yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi atau kewenangan pemerintah desa setempat sehingga tidak dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Malang. Upaya yang dilakukan agar usulan masyarakat dalam musrenbang dapat diakomodir dalam dokumen

perencanaan

Pemerintah

Kabupaten

Malang

adalah

dengan

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap prioritas program pembangunan melalui sosialisasi maupun publikasi melalui media masa atau dengan memberikan penjelasan langsung pada saat musrenbang kecamatan

sehingga

kemudian

tidak

ada

lagi

usulan

kegiatan

diluar

kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang. Sasaran

Bappeda

ke

(2)

yaitu

"Peningkatan

kualitas

implementasi

perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel", meliputi: 2.1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah, capaian terhitung 100%, karena dengan target sebanyak 40% dari total luas obyek Ijin Perolehan/Pemanfaatan Tanah (IPPT) 1.379.783,7 m2 realisasi sebanyak 567.270,6 m2 atau 41,11 %. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Malang adalah dengan melakukan pengendalian pemanfaatan tanah melalui IPPT, berkoordinasi dengan kecamatan untuk pengawasan dan pengendalian di lapangan. 2.2. Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah capaian terhitung 42%, karena dengan target sebanyak 75% dari 70 usulan kegiatan CSR dan terealisasi sejumlah 30 kegiatan. Kurang maksimalnya capaian karena beberapa lembaga usaha tidak melaporkan pelaksanaan CSRnya



dan beberapa melaksanakan CSRnya di luar wilayah Kabupaten Malang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan relisasi adalah meningkatkan koordinasi dengan dunia usaha di Kabupaten Malang serta memberikan dorongan agar pelaksanaan CSR dapat dialokasikan di Kabupaten Malang sehingga memberi sumbangsih terhadap pembangunan di Kabupaten Malang. Sasaran Bappeda ke (3) yaitu "Peningkatan efektifitas program prioritas pembangunan" diukur dari Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%” mencapai 100% karena dari 184 program telah terlaksana dengan capaian diatas 80%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan realisasi kegiatan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Rata-rata capaian pada sasaran peningkatan kualitas dokumen perencanaan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini karena didukung oleh 4 program dengan 7 kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dan secara konsisten dengan KAK yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan juga berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga akademik dan instansi terkait. Agar program maupun kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan SDM perencana yang optimal pula. Untuk itu perlu peningkatan kualitas SDM perencana dengan mengikutsertakan

dalam

bintek,

kursus,

pendidikan

dan

pelatihan

secara

berkesinambungan dan berkelanjutan. Rata-rata

capaian

pada

sasaran

peningkatan

kualitas

implementasi

perencanaan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini karena didukung oleh 3 program dengan 3 kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dan secara konsisten dengan KAK yang telah ditetapkan. Capaian sasaran peningkatan efektifitas program prioritas pembangunan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini karena didukung oleh 6 program dengan 12 kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dan secara konsisten dengan KAK yang telah ditetapkan.



2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 dan Beberapa Tahun Terakhir a. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 Tabel 7. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2014 dan 2015 INDIKATOR SASARAN

1

2

3

4

5

1.



95%

100%

100%


95%

100%

99,79%


80%

0%

15,48%


95%

100%

100%

1.5 Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan

90%

100%

100%

Peningkatan 2.3. Persentase kesesuaian rencana kualitas tata ruang wilayah (RTRW) implementasi dengan rencana penyediaan / perencanaan pembangunan prasarana sarana pembangunan dan pengembangan wilayah yang akurat dan 2.4. Persentase peran serta sektor non akuntabel pemerintah dalam Pembangunan Daerah

40%

24,41%

41,11%

75%

100%

42,8%

Peningkatan efektifitas program prioritas pembangunan

100%

100%

100%

2.

3.

TARGET 2015

REALISASI

SASARAN STRATEGIS

NO.

Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”


2014

2015

Laporan Kinerja 2015 b. Membandingkan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir Tabel 8. Perbandingan Sasaran, Target, Realisasi dan Capaian IKU Tahun 2013 s.d. 2015 No.

Sasaran

Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)

1

2

3

1.


2.

3.

Peningkatan kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel


2013 Target 4

2014

Realisasi Capaian (%) 5

6

2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

7

8

9

10

11

12

1.1

Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai RKPD

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

95.00%

100.00%

105.00%

1.2

Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

95.00%

100.00%

105.00%

1.3

Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

80.00%

15,48%

19,35%

1.4

Persentase hasil program (kinerja) dalam 100.00% RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

95.00%

100.00%

105.00%

1.5

Persentase aspirasi masyarakat Musrenbang yang diakomodir Dokumen perencanaan

80.00%

100.00%

125.00%

85.00%

100.00%

117.00%

90.00%

100.00%

111.00%

2.1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang 100.00% wilayah (RTRW)dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah

22.02%

22.02% 100.00%

24.41%

24.41%

40.00%

41.11%

102.77%

2.2. Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

75.00%

75.00% 42.86%

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

3.1

dalam pada

Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”


0.00%

100.00% 100.00%

100.00%

57.14%

100.00%


Dari Tabel III.A.2 Target Capaian IKU Tahun 2013 s.d. 2015 dapat

diuraikan perbandingan antara target dan realisasi sasaran Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan pada tahun ini (2015) dengan beberapa tahun lalu (2013 s.d. 2014) secara umum tidak ada perbedaan secara signifikan. Kualitas dokumen perencanaan yang sinergis dan partisipatif terus meningkat dengan tercapainya target indikator kinerja utama tahun 2013, 2014 dan tahun 2015 mencapai lebih dari 100% dengan uraian sebagai berikut: 1.1 Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai RKPD, Pada tahun 2013 target 100% dari 177 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 100% dari 175 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2015 target 95% dari 184 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 105% dengan peningkatan sebesar 5%. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 1%. 1.2 Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, Pada tahun 2013 target 100% dari 109 kegiatan, realisasi sebesar 100%, capaian tetap 100% namun demikian terdapat penurunan jumlah kegiatan. Pada tahun 2014 target 100% dari 344 kegiatan, realisasi sebesar 100% capaian tetap 100% namun demikian terdapat peningkatan jumlah kegiatan. Pada tahun 2015 target 95% atau 1438 kegiatan dari 1455 kegiatan, persentase target menurun namun demikian jumlah kegiatan meningkat 4 kali lipat. Realisasi sebesar 1452 kegiatan atau 99,79%. Capaian meningkat menjadi 105%. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 1%. 1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik, Pada tahun 2013 s.d tahun 2014 tidak direncanakan kegiatan Review Renstra sehingga target dan realisasi 0%. Sedangkan pada tahun 2015 dilaksanakan Review Renstra seiring ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Review Renstra dititikberatkan pada analisa tujuan kinerja karena sebagian besar penetapan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) belum berorientasi hasil sehingga dilakukan sampling pada 10 SKPD sebagai langkah awal. Dengan target 80% dari 155 tujuan dalam Renstra 86 SKPD, realisasi sebesar 15,48% atau 24 tujuan dari 10 SKPD yang telah berorientasi hasil sehingga capaian 19,35%.



1.4 Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Pada tahun 2013 target 100% dari 177 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 100% dari 175 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2015 target 95% dari 184 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 105% dengan peningkatan sebesar 5%. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 1%. 1.5 Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan, Pada tahun 2011 target 70% dari 1706 usulan, realisasi 100% (1194 kegiatan), sedangkan tahun 2012 target 75% dari 2421 usulan, realisasi sebesar 100% (1815 kegiatan). Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 621 kegiatan. Pada tahun 2013 target 80% dari 2403 usulan, realisasi sebesar 100% (1922 kegiatan), Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 107 kegiatan. Pada tahun 2014 target 85% dari 2837 usulan, realisasi sebesar 100% (2411 kegiatan). Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 489 kegiatan. Pada tahun 2015 target 90% dari 3302 usulan, realisasi sebesar 100% (2971 kegiatan) Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 560 kegiatan. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 5%. Perbandingan

antara

target

dan

realisasi

Peningkatan

kualitas

implementasi perencanaan pembangun pada tahun ini (2015) dengan beberapa tahun lalu (2013 s.d. 2014), diperoleh capaian sebagai berikut: 2.1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah Tahun 2013 ke tahun 2014 s.d cenderung meningkat, dari capaian 20% sampai meningkat 2 kali lipat mencapai 41%. Hal ini karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan sesuai Tata Ruang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian adalah dengan melakukan pengendalian tata ruang berkoordinasi dengan instansi terkait dan pejabat di wilayah Kecamatan dan Desa setempat.



2.2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan

Daerah, Tahun 2013 dan 2014 capaian dihitung berdasarkan persentase fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang dilaksanakan. Pada tahun 2013 target 75%, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 75%, realisasi sebesar 100%. Seiring dengan perubahan IKU, capaian dihitung berdasarkan jumlah dunia usaha yang merealisasikan CSRnya. Pada tahun 2015 target 75% dari 70 usulan kegiatan yang didanai CSR, realisasi sebesar 42,86% atau 30 kegiatan, sehingga tercatat penurunan capaian sebesar 32.14%. Hal ini disebabkan beberapa SKPD tidak mengirimkan laporan usulan dan realisasi kegiatan CSR yang ditangani. Selain itu beberapa perusahaan di Kabupaten Malang telah melaksanakan program CSR di luar wilayah Kabupaten Malang dan tidak ada pelaporan pelaksanaan CSR dari dunia usaha maupun lembaga usaha. Untuk meningkatkan capaian, selanjutnya dilaksanakan koordinasi intensif dengan dunia usaha maupun lembaga usaha dan instansi terkait. Capaian menurun karena tahun 2015 merupakan masa transisi periode RPJMD 2011-2015 ke 2016-2020, dimana dilakukan beberapa perubahan indikator kinerja utama. Perbandingan antara target dan realisasi pada sasaran “Peningkatan Efektifitas Program Prioritas Pembangunan” setiap tahunnya ada peningkatan. Dengan indikator “Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal 80%", Pada tahun 2013 target 100% dari 177 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 100% dari 175 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2015 target 95% dari 184 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 105% dengan peningkatan sebesar 5%. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian dalam 5 tahun sebesar 1%.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2015

dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi. Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja 2015 dengan Renstra 2015

No.

Sasaran

Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama)

Target

Realisasi

1

2

3

4

5

Capaian (%) 6


95%

100 %

105 %

95%


95%

99,79 %

105 %

95%


80%

15,48%

19,35 %

80%


95%

100 %

105 %

95%

1.5 Persentase masyarakat Musrenbang diakomodir Dokumen perencanaan

aspirasi dalam yang pada

90%

100 %

111 %

90%

2.1.Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW)dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah

40 %

41,11%

102 %

40%

2.2.Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah

75 %

42,86%

57 %

75 %

3.1 Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”

100 %

100 %

100 %

100%

1.

2.

3.


Peningkatan kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel



Target Renstra (2015) 7

Laporan Kinerja 2015 Perkembangan capaian sasaran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dari tahun ke tahun terus cenderung meningkat, namun demikian dalam tahun 2015 terjadi penurunan capaian. Hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator kinerja utama dan ada indikator yang hanya diukur dalam akhir periode jangka menengah. Pada sasaran “Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanan Pembangunan yang Sinergis dan Partisipatif”, setiap tahunnya ada peningkatan, capaian lebih dari 100% karena target yang ditetapkan kurang dari 100%, capaian peningkatan jumlah kegiatan. Capaian sasaran sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 1.1 Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai RKPD, Pada tahun 2011 target 100% dari 167 Program dalam RKPD dan realisasi 100% atau 167 program dalam Renja, sedangkan tahun 2012 target 100% dari 180 Program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian 100% dengan peningkatan 13 program. Pada tahun 2013 target 100% dari 177 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 100% dari 175 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2015 target 95% dari 184 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 105% dengan peningkatan sebesar 5%. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 1%. 1.2 Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja, Pada tahun 2011 target 100% dari 159 kegiatan dan realisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2012 target 100% dari 185 kegiatan, realisasi sebesar 100%, capaian tetap 100% namun demikian terdapat peningkatan jumlah kegiatan. Pada tahun 2013 target 100% dari 109 kegiatan, realisasi sebesar 100%, capaian tetap 100% namun terdapat penurunan jumlah kegiatan. Pada tahun 2014 target 100% dari 344 kegiatan, realisasi sebesar 100% capaian tetap 100% namun demikian terdapat peningkatan jumlah kegiatan. Pada tahun 2015 target 95% atau 1438 kegiatan dari 1455 kegiatan, persentase target menurun namun demikian jumlah kegiatan meningkat 4 kali lipat. Realisasi sebesar 1452 kegiatan atau 99,79%. Capaian meningkat menjadi 105%. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 1%. 1.3 Persentase Rencana Strategis (Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik, Pada tahun 2011 s.d tahun 2014 tidak direncanakan kegiatan Review Renstra sehingga target dan realisasi 0% karena evaluasi Renstra SKPD dilaksanakan pada akhir periode jangka menengah. Pada tahun 2015 dilaksanakan Review Renstra seiring ditetapkannya Peraturan Bupati



tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Malang. Review Renstra dititikberatkan pada analisa tujuan kinerja karena sebagian besar penetapan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) belum berorientasi hasil sehingga dilakukan sampling untuk 10 SKPD sebagai langkah awal. Dengan target 80% dari 155 tujuan dalam Renstra 86 SKPD, realisasi sebesar 15,48% atau 24 tujuan dari 10 SKPD yang telah berorientasi hasil sehingga capaian 19,35%. 1.4 Persentase hasil program (kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selama 5 tahun terakhir tercapai 100%, Pada tahun 2011 target 100% dari 167 Program dalam RKPD dan realisasi 100% atau 167 program dalam Renja, sedangkan tahun 2012 target 100% dari 180 Program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian 100% dengan peningkatan 13 program. Pada tahun 2013 target 100% dari 177 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 100% dari 175 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2015 target 95% dari 184 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 105% dengan peningkatan sebesar 5%. Artinya, selama kurun waktu 2011 hingga 2015 realisasi kinerja Bappeda dapat mencapai hasil yang diharapkan. 1.5 Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan, Pada tahun 2011 target 70% dari 1.706 usulan, realisasi 100% (1.194 kegiatan), sedangkan tahun 2012 target 75% dari 2.421 usulan, realisasi sebesar 100% (1.815 kegiatan). Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 621 kegiatan. Pada tahun 2013 target 80% dari 2.403 usulan, realisasi sebesar 100% (1.922 kegiatan), Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 107 kegiatan. Pada tahun 2014 target 85% dari 2.837 usulan, realisasi sebesar 100% (2.411 kegiatan). Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 489 kegiatan. Pada tahun 2015 target 90% dari 3.302 usulan, realisasi sebesar 100% (2.971 kegiatan) Dengan demikian terdapat peningkatan capaian 5% dan peningkatan jumlah realisasi kegiatan sebesar 560 kegiatan. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 5%.


Pada

sasaran

“Peningkatan

Kualitas

Laporan Kinerja 2015 Implementasi

Perencanaan

Pembangunan yang Akurat dan Akuntabel” capaian setiap tahunnya ada peningkatan. Tahun 2015 dilakukan perubahan target untuk penyesuaian terhadap

capaian

tahun

tahun

sebelumnya,

sehingga

kegiatan

dapat

dilaksanakan lebih fokus. Adapun capaian 2 indikator kinerja utama sasaran 2 diuraikan sebagai berikut: 2.1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah, Pada tahun 2011 target 100% dan realisasi sebesar 26,74%, sedangkan tahun 2012 target 100%, realisasi sebesar 10,54 % sehingga terjadi penurunan capaian sebesar 16,2 %. Pada tahun 2013 target 100%, realisasi sebesar 22,02% sehingga peningkatan capaian sebesar 11,48 %. Pada tahun 2014 target 100%, realisasi sebesar 24,41 % sehingga peningkatan capaian sebesar 2,39 %. Pada tahun 2015 target 40%, realisasi sebesar 41,11 % sehingga peningkatan capaian sebesar 16,7 %. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 24,96 %. 2.2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah, Pada tahun 2011 target 75% dan realisasi sebesar 100%, sedangkan tahun 2012 target 75%, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2013 target 75%, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 75%, realisasi sebesar 100%. Tahun 2011 s.d 2014 target kinerja dihitung berdasarkan persentase fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang dilaksanakan, sedangkan pada tahun 2015 sasaran program kegiatan pada pendataan CSR dan rencana CSR tahun berikutnya. Pada tahun 2015 target 75% dari 70 usulan kegiatan yang didanai CSR, realisasi sebesar 42,86% (30 kegiatan) sehingga tercatat penurunan capaian sebesar 32.14%. Hal ini disebabkan beberapa SKPD tidak mengirimkan laporan usulan dan realisasi kegiatan CSR yang ditangani, selain itu beberapa perusahaan di Kabupaten Malang melaksanakan program CSR di luar wilayah Kabupaten Malang dan tidak ada pelaporan pelaksanaan CSR dari dunia usaha maupun lembaga usaha. Pada sasaran “Peningkatan Efektifitas Program Prioritas Pembangunan” setiap tahunnya ada peningkatan. Dengan indikator “Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal 80%", Pada tahun 2011 target 100% dari 167 Program dalam RKPD dan realisasi 100% atau 167 program dalam Renja, sedangkan tahun 2012 target 100% dari 180 Program dalam RKPD, realisasi



sebesar 100% sehingga capaian 100% dengan peningkatan 13 program. Pada

tahun 2013 target 100% dari 177 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2014 target 100% dari 175 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100%. Pada tahun 2015 target 95% dari 184 program dalam RKPD, realisasi sebesar 100% sehingga capaian sebesar 105% dengan peningkatan sebesar 5%. Dengan demikian rata-rata peningkatan capaian sebesar 1%. 4. Membandingkan Realisasi Kinerja dengan Standart Nasional Bappeda tidak termasuk dalam 15 Bidang yang berkewajiban untuk menerapkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan perundangundangan (di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang terdapat 19 SKPD yang sudah mempunyai SPM, dan indikator kinerjanya dalam SPM selalu disesuaikan dengan perkembangan), oleh sebab itu perbandingan dengan standart nasional tidak ada/nihil. 5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Jumlah PNS di Bappeda Kabupaten Malang sebanyak 47 Orang dan tenaga honorer sebanyak 11 Orang, jumlah sarana dan prasarana serta anggaran yang cukup memadai, maka tugas dan pekerjaan di Bappeda dapat dilaksanakan secara optimal. Tabel 10. Efisiensi Anggaran No.

Indikator Kinerja Utama

Anggaran

Realisasi

Efisiensi

1

3

4

5

6

1.


190.735.000

190.735.000

0,00 %


433.990.000

427.005.100

1,61 %

1.3 Persentase Rencana Strategis SKPD dengan kualitas yang baik

(Renstra)

250.000.000

249.796.000

0,08 %


257.145.000

257.145.000

0,00 %

1.5 Persentase aspirasi masyarakat Musrenbang yang diakomodir Dokumen perencanaan

dalam pada

456.718.500

450.693.500

1,32 %

2.3.Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah

772.210.000

746.027.800

3,39 %

2.4.Persentase peran serta sektor non pemerintah dalam Pembangunan Daerah

129.925.500

129.925.500

0,00 %

3.2 Persentase hasil program prioritas dengan 2.321.084.300 2.278.062.300 nilai capaian minimal “80%”

1,85 %

2.

3.


6. Analisis

Program/Kegiatan

Tahun


2015

yang

Menunjang

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Pada sasaran Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif, terdiri dari 5 Indikator Sasaran (IKU), didukung dengan 4 Program 7 Kegiatan yaitu, a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan: a.1. Penyusunan Rancangan RPJMD dengan keluaran berupa Dokumen Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu: -

Konsistensi antar dokumen perencanaan belum optimal;

-

Kesulitan dalam mengambil data dari SKPD;

Solusi dari kendala tersebut, kedepan diambil langkah: -

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data SKPD

-

Menyelaraskan dokumen perencanaan SKPDdengan RPJMD

a.2. Penyusunan Rancangan RKPD dengan keluaran berupa Dokumen RKPD tahun 2016. Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu: -

Konsistensi antar dokumen perencanaan belum optimal;

-

Koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan belum optimal sehingga rumusan indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan tidak sinergis/selaras antar dokumen perencanaan,

-

Kesulitan mengevaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya karena kualitas RPJMD dan Renstra belum optimal, ditemukan indikator capaian yang tidak jelas, tidak terukur, dan kurang konsistennya indikator program dan kegiatan antar dokumen perencanaan;

-

Penetapan indikator program dan kegiatan SKPD masih belum mengacu pada dokumen RPJMD dan Renstra SKPD.

Solusi dari kendala tersebut, kedepan diambil langkah: -

Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;

-

Meningkatkan

KIS

penyusunan

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah; -

Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

-

Mempertajam Indikator kinerja kegiatan (keluaran/output) dapat yang menunjang tercapainya sasaran program terkait.



Kedua kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Statistik dan Perencanaan

Strategis dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 3 Orang Staf PNS dan 2 Honorer. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. a.3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang)

RKPD

merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya. Musrenbang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan hingga Kabupaten termasuk Forum Satuan Kerja Peragkat Daerah (SKPD) dengan tujuan untuk: a) Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya; b) Menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD yaitu: -

Masih ada sebagian masyarakat menganggap Musrenbang sebagai event, bukan model perencanaan pembangunan partisipatif;

-

Belum adanya pedoman besaran pagu indikatif sebagai koridor pembahasan seleksi usulan kegiatan prioritas di musrenbang kecamatan;

-

Belum

optimalnya

keterlibatan

stakeholder

dalam

upaya

penyusunan perencanaan yang partisipatif; -

Waktu pembahasan yang terbatas dengan luas wilayah terdiri 390 Desa/Kelurahan;

-

Penetapan kegiatan prioritas

belum sepenuhnya mengacu pada

dokumen perencanaan desa (RPJMDesa dan RKPDesa); -

Fasilitator Musrenbang di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan masih belum sepenuhnya memahami program-program urusan wajib pilihan sesuai (Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006.


Dalam

mengatasi

permasalahan


tersebut,

upaya/solusi

yang

dilaksanakan adalah: -

Membangun mekanisme musrenbang yang lebih partisipatif pada semua tahapan dengan melibatkan secara aktif semua elemen kelompok masyarakat;

-

Mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah yang semakin partisipatif bahwa proses perencanaan adalah amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

-

Menyusun rancangan rencangan kebijakan anggaran yang terkait dengan program prioritas pembangunan daerah;

-

Mendorong peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah yang semakin partisipatif;

-

Meningkatkan peran SKPD dalam proses perencanaan baik ditingkat

Desa/Kelurahan

dan

Kecamatan

agar

penyusunan

rencana pembangunan lebih terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar setor dan wilayah; -

Sosialisasi pemahaman tentang Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 54

Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; serta -

Meningkatkan

kompetensi

perencana

di

tingkat

desa/kelurahan/kecamatan. a.4. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dengan keluaran berupa Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam kegiatan fasilitasi ini dilakukan apresiasi kehendak dan permasalahan yang dihadapi 378 desa dalam pengelolaan dana desa serta penyampaian kewenangan Desa, sinergi antara RPJMDes, RKPDes dan APBDes yang akuntabel dan segala keputusan

tentang

kegiatan

di

Desa

ditetapkan

musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).


berdasarkan


Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu: -

Terdapat dualisme peraturan yang berlaku antara Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

-

Kurangnya peran BPD;

-

Tahun 2015 merupakan masa transisi;

-

Sistem/siklus pemerintahan desa (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi) belum berjalan optimal;

-

Komposisi sumber anggaran desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa dari APBN yang ditransfer melalui APBD, 10% dari

Dana

Perimbangan

Daerah

setelah

dikurangi

DAK

(berdasarkan PP 43 Tahun 2014), dana tambahan dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Di Kabupaten Malang, bagian pajak PJUDesa (jalan lingkungan) tidak dishare ke Desa karena beban pembayaran PJUDesa jauh lebih besar sehingga tetap ditanggung Pemerintah Kabupaten Malang. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala terebut yaitu: -

Peraturan Bupati tentang Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa segera disahkan agar pemerintah desa memiliki pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

-

Dilakukan pendampingan tenaga ahli dari Kementerian Desa, akademisi, Bappeda dengan leading sector Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang;

-

Fasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa oleh Bappeda dengan pendampingan tentang kelembagaan oleh Bagian Tata Pemerintahan Desa, regulasi oleh Bagian Hukum, pengendalian dan pengelolaan keuangan desa oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Asset, monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat dan Profil Desa oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat;

-

Apresiasi terhadap keluhan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa;

-

Penertiban pemasangan penerangan jalan desa untuk efisiensi beban penerangan jalan lingkungan sehingga kedepannya desa



lebih mandiri untuk menanggung beban pembayaran PJUDesa dan share atas pajak PJU dapat diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Kedua kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 5 Orang Staf PNS dan 1 Orang Honorer. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. b. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan kegiatan Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dengan keluaran 1 Dokumen Pra Kelayakan Penyediaan Fasilitas Umum di Kecamatan Singosari. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan study kelayakan maupun perencanaan yang lebih detil. Kendala kurangnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga terdapat ketidaksinkronan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Solusinya dilakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait. Program ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran, Namun demikian kegiatan ini belum akan dialokasikan kembali pada tahun depan karena akan diarahkan pada perencanaan di lokasi lain. c. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan

kegiatan

Monitoring,

Evaluasi

dan

Pelaporan

Perencanaan

Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam dengan keluaran berupa 1 Dokumen hasil Monevpor kegiatan sebagai berikut: 1) Pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS); 2) Pembangunan Jalan Tol Proyek Pembangunan Jalan Tol yang dilaksanakan di Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah Tol Pandaan-Malang. Sampai akhir Tahun 2015 sampai pada tahap pengadaan tanah yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. 3) Pelaksanaan Kegiatan yang bersumberdana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (BK) dan Tugas Pembantuan (TP) yang diterima Kabupaten Malang tahun 2015 digunakan untuk program sebagai berikut: a) Pembangunan Jalan dan Jembatan; b) Pembangunan Saluran Drainase dan gorong-gorong; c) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;



d) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan; e) Inspeksi kondisi jalan dan jembatan;

f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; g) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan; h) Pengelolaan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan; i) Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum; j) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; k) Penyediaan dan Pengolahan Air Baku; l) Pengembangan, Pengolahan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air Lainnya; m) Pengendalian Banjir; n) Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh; o) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; Adapun kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah sering terjadi keterlambatan penyampaian progress fisik dan keuangan DAK, BK dan TP; dan kedepan solusinya yaitu melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD terkait. Kedua Program dan Kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 5 Orang Staf PNS dan 2 Orang Honorer dan melibatkan Tim Koordinasi Pembangunan JLS, Tim Koordinasi Kegiatan DAK, Tim Koordinasi Penyelenggaraan BK dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan

TP.

Program

kegiatan

ini

masih

relevan

untuk

mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. d. Program Pengembangan Data dan Informasi dengan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan dengan keluaran 4 Dokumen terdiri dari 2 Dokumen KUAPPAS Perubahan Tahun 2015 dan 2 Dokumen KUA-PPAS Tahun 2016. Adapun kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah : -

Pada saat penyusunan KUA-PPAS, belum ada angka resmi terkait kebijakan anggaran dana perimbangan (DAU-DAK) dan bantuan Provinsi sehingga pada saat penyusunan masih mengacu tahun sebelumnya;



-

Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam pembahasan penetapan

indikator kinerja program dan kegiatan pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); Dari kendala tersebut diambil langkah: -

Berkoordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menetapkan kebijakan anggaran terkait penyusunan KUA-PPAS sebelum disusun sesuai ketentuan Perundang-undangan;

-

Mengoptimalkan koordinasi

antar

SKPD

agar

konsistensi

antara

dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 5 Orang Staf PNS dan 1 Orang Honorer. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan Pada sasaran “Peningkatan Kualitas Implementasi Perencanaan Pembangunan” dengan 2 indikator sasaran, didukung 3 Program 3 kegiatan, yaitu: a. Program Perencanaan Tata Ruang kegiatan “Revisi Rencana Tata Ruang” dengan keluaran terlaksananya Peninjauan Kembali dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang dan Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali (PK) Perda

RTRW

Tahun

2015.

Kegiatan

Peninjauan

Kembali

RTRW

dilaksanakan 5 tahun sekali sebagai amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kendala yang dihadapi dalam proses peninjauan kembali adalah pedoman tentang Peninjauan Kembali yang sedang disusun oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) belum selesai. Solusinya adalah PK dilaksanakan mengacu pada peraturan lama, konsultasi dengan Kementerian ATR dan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan dimaksud dikoordinir oleh Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari 1 Orang eselon III-b, 1 Orang eselon IV-a dan 2 Orang Staf PNS dan 2 Orang Honorer dengan melibatkan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Malang. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan.



b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan keluaran terlaksananya kegiatan koordinasi BKPRD, proses penyerahan Fasum-Fasos, monitoring dan evaluasi Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (Paklim), Sanitasi dan Air Minum, PSU serta penyusunan Dokumen hasil Monev.

Adapun kendala dari kegiatan tersebut adalah kurangnya personil serta padatnya jadwal sehingga peserta yang mengikuti rapat atau tinjau lokasi berganti-ganti. Hal ini mengakibatkan kurang optimal dalam memberikan masukan dan informasi. Solusinya adalah dengan mengajukan tambahan personil. Kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dengan personil 1 Orang eselon III-b, 1 Orang eselon IV-a dan 2 Orang Staf PNS dan 1 Orang Tenaga Honorer. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. c. Program

Kerjasama

Pembangunan

dengan

kegiatan

Fasilitasi

Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga dengan keluaran berupa 9 kali kegiatan fasilitasi dengan corporate dan pendataan perencanaan Corporate

Social Responsibility (CSR) Tahun 2016 dan pelaksanaan CSR Tahun 2015; Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu: -

Kurangnya jumlah corporate yang mengikuti fasilitasi;

-

Beberapa SKPD tidak mengirimkan laporan usulan dan realisasi kegiatan CSR yang ditangani;

-

Beberapa perusahaan melaksanakan program CSR di luar wilayah Kabupaten Malang;

-

Tidak adaanya pelaporan pelaksanaan CSR dari dunia usaha maupun lembaga usaha.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan: -

Lebih intens mengundang corporate dan mendatangi perusahaan.

-

Koordinasi intensif dengan lembaga usaha dan instansi terkait.

Kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Perencanaan Ekonomi dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 5 Orang Staf PNS. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan.


Pada

sasaran

“Peningkatan


Efektifitas

Program

Prioritas

Pembangunan” dengan indikator Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”, didukung dengan 6 Program 10 kegiatan, yaitu: a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dengan keluaran berupa Jumlah dokumen LKPJ tahun 2015 dan pidato sebanyak 180 buku. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sering terjadi

perubahan

data

yang

telah

disampaikan

oleh

SKPD

dan

keterlambatan SKPD dalam menyampaikan data-data pendukung. Upaya untuk mengatasinya dilaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD yang lain. Kegiatan tersebut dikoordinir Sekretariat dengan personil 1 Orang eselon III-a, 2 Orang eselon IV-a dan 3 Orang Staf PNS dan 2 Honorer. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. b. Program Kerjasama Pembangunan dengan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama antar Lembaga dengan keluaran berupa 1 Dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD). Adapun kendala dari kegiatan tersebut yaitu, adanya mutasi/pergantian pejabat yang menyebabkan koordinasi tertunda dan banyak jadwal kegiatan AIPD yang berbenturan dengan jadwal internal Bappeda sehingga beberapa kegiatan tidak termonitor dan solusinya melaksanakan koordinasi yang lebih intens antara AIPD dengan SKPD terkait. Kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 3 Orang Staf PNS dan 2 Honorer. Program kegiatan ini tidak relevan lagi untuk mendukung capaian sasaran, namun demikian tidak dialokasikan. c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan: c.1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah dengan keluaran 1 Dokumen Disparitas Wilayah. Kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a



dan 3 Orang Staf PNS dan 2 Honorer. Program kegiatan ini masih

relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. c.2. Penyusunan

Perencanaan

Pengembangan

Ekonomi

Masyarakat

dengan keluaran berupa Buku Laporan Perkembangan Minapolitan dan Produk Unggulan Daerah, serta Review Agropolitan hasil dari 7 kali fasilitasi dan sinkronisasi program perencanaan ekonomi masyarakat meliputi produk unggulan, agropolitan dan minapolitan berkoordinasi dengan SKPD teknis antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta kecamatan. Adapun

kendala

dari

kegiatan

tersebut

yaitu,

terlambatnya

pengumpulan data dengan solusi mendatangi SKPD dan kecamatan terkait untuk kompulasi data. c.3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dengan keluaran berupa 6 kali pertemuan terkait terlaksananya arahan MP3EI, Perkembangan investasi untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Kab. Malang, serta penyusunan buku Industri Makanan dan Minuman Locus Kabupaten Malang mendukung percepatan pembangunan koridor Jawa. Adapun kendala kegiatan tersebut kurangnya jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi. Upaya yang dilakukan adalah menambah jumlah pertemuan dan jemput bola dengan melaksanakan sosialisasi di wilayah kecamatan. c.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Ekonomi dengan keluaran 3 Dokumen: Buku Monev. Bidang Perencanaan Ekonomi, Monev. Anti Poverty Program (APP) Tahun 2015 dan Laporan UMKM yang merupakan hasil 12 kali kegiatan Monev. Bidang Perencanaan Ekonomi dan kegiatan APP. Program Pengentasan Kemiskinan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2015 yaitu: a) Bantuan Bibit Jahe Merah di Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Donomulyo melalui Dinas Kehutanan; b) Bantuan Kolam Terpal Minapolitan di Kecamatan Wajak melalui Dinas Kelautan dan Perikanan;



c) Bantuan Traktor kepada Petani Miskin (hasil PPLS 2011) di Desa Purwodadi Kecamatan Donomulyo, Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare dan Desa Bambang Kecamatan Wajak. Kendala kegiatan ini adalah tidak adanya laporan dari konsultan teknis APP dan terdapat beberapa kelompok masyarakat (Pokmas) yang tidak aktif. Solusi yang diambil adalah melakukan perekrutan konsultan teknis APP baru serta berkoordinasi dengan dinas teknis terkait untuk menghidupkan kembali Pokmas yang tidak aktif. Tiga kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Ekonomi dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 5 Orang Staf PNS. Program kegiatan ini masih relevan untuk mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. c.5. Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan dengan keluaran berupa Jumlah dokumen hasil evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu. Adapun kendala dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah, koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD belum terlaksana dengan baik

sehingga

terkesan

bahwa

pelaksanaan

penaggulangan

kemiskinan berjalan secara ego sector; Anggaran belum memadai dan belum ada indikator kemiskinan khusus Kabupaten Malang; Solusi yang ditempuh yaitu, Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal

penanggulangan

Menetapkan

indikator

kemiskinan; kemiskinan

Peningkatan sesuai

anggaran

pedoman

dan

Pemerintah,

Provinsi dan Daerah. d. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan kegiatan: d.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah dan IPM dengan keluaran berupa 2 Dokumen yaitu Buku Hasil-Hasil Pembangunan dan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM). d.2. Pengolahan, updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah dengan keluaran berupa 1 Dokumen yaitu Buku Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA). d.3. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB dengan keluaran 1 Dokumen yaitu Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tiga kegiatan tersebut dikoordinir Bidang Statistik dan Perencanaan Strategis dengan personil 1 Orang eselon III-b, 2 Orang eselon IV-a dan 3



Orang Staf PNS dan 2 Honorer. Program kegiatan ini masih relevan untuk

mendukung capaian sasaran sehingga perlu dialokasikan kembali pada tahun depan. e. Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan, e.1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosbud dengan keluaran berupa 1 Dokumen hasil koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan sosbud yang disusun tepat waktu. Adapun kendala dari kegiatan tersebut adalah, belum optimalnya koordinasi antar SKPD untuk proses perencanaan sehingga indikator kegiatan dan program yang telah ditetapkan tidak sinergis antar dokumen perencanaan. Solusi yang ditempuh adalah Meningkatkan KIS penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan sosbud. Tahun 2016 di Bappeda Kabupaten Malang melaksanakan 14 program dengan 42 kegiatan dengan rincian 9 program yang masuk belanja langsung dan 5 program masuk belanja langsung rutin yaitu, Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, Pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan disiplin aparatur, Peningkatan sapras aparatur dan Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan (sebesar 14,28 %). B. REALISASI ANGGARAN Kegiatan Bappeda untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2015 dibiayai dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung yang dituangkan dalam APBD Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 12. Realisasi Program dan Kegiatan No. 1

Program/ Kegiatan 2

I

Belanja Langsung

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Rancangan RPJMD

1.1

No. 1

Program/ Kegiatan 2

Indikator Program/Kegiatan 3

Realisasi

Jumlah Sebelum PAK

Jumlah Sesudah PAK

Rp

%

4

5

6

7

1.226.090.500 1.324.780.500 1.317.921.500 Tersusunnya rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Malang Indikator Program/Kegiatan 3

300.000.000

250.000.000

Jumlah Sebelum PAK 4

Jumlah Sesudah PAK 5


249.796.000

Realisasi Rp 6

Ket. 8

99,48

99,92

% 7

Ket. 8

1.2

1.3

1.4

1.5

2. 2.1

3. 3.1

3.2

4.

4.1

5.

No.

Penyusunan Rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an (LKPJ) Fasilitasi Penyusunan RPJMDes dan RKPDes Program Pengembangan Data/Informasi Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Peny.Dokumen Perencanaan Program Kerjasama Pembangunan Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program/ Kegiatan

Tersusunnya rancangan program/kegiatan, pagu indikatif dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Kab. Malang Terselenggaranya Pra-Musrenbang, Musrenbang Desa, Musrenbang Kec., Forum SKPD dan Musrenbang Kab. Dan tersusunnya rekapitulasi usulan program/kegiatan Prioritas Kab. Malang Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tersusunnya RPJMDesa dan RKBDesa

Terlaksananya penyusunan dok. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS Perubahan tahun 2015 dan KUA-PPAS tahun 2016

Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama pembangunan daerah antara Tim Pokja CSR dengan Corporate (BUMD/Daerah/ Swasta) Terlaksananya pertemuan fasilitasi kerjasama pembangunan daerah antar Instansi Pemerintah (BUMD/Daerah/Pusat)

Terlaksananya koordinasi lintas SKPD dalam rangka pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Indikator Program/Kegiatan

Laporan Kinerja 2015 192.045.000

190.735.000

190.735.000

100

306.718.500

306.718.500

306.718.500

100

427.327.000

427.327.000

426.697.000

99,85

-

150.000.000

143.975.000

95,98

257.145.000

257.145.000

257.145.000

100

257.145.000

257.145.000

257.145.000

100

143.989.500

143.989.500

143.989.500

100

129.925.500

129.925.500

129.925.500

100

14.064.000

14.064.000

14.064.000

100

270.000.000

272.210.000

250.281.800

91,94

270.000.000

272.210.000

250.281.800

91,94

165.000.000

165.000.000

162.990.000

98,78

Jumlah Sebelum PAK

Jumlah Sesudah PAK

Rp


Realisasi %

Ket.

Laporan Kinerja 2015 1 5.1

6.

6.1 6.2

6.3

6.4

6.5

7. 7.1

8.

8.1

9.

9.1

9.2

No.

2

3

Koordinasi Perencanaan Penanganan PusatPusat Pertumbuhan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Tersusunnya Dokumen Pra Kelayakan Penyediaan Fasilitas Umum di Kecamatan Singosari

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Perencanaan Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah Program/ Kegiatan

Tersedianya dokumen disparitas wilayah Terlaksananya sinkronisasi koordinasi program bidang perekonomian dan kesra, keg. Agro dan minapolitan Terlaksananya penyusunan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kab. Malang Tersusunnya dok. sebagai Masterplan penanggulangan kemiskinan Tersusunnya monev. Bidang perekonomian dan kesra serta APP, serta penyusunan buku Lap. Hasil evaluasi perekonomian dan kesra, agropolitan, minapolitan dan APP.

Terlaksananya dan Tersusunnya laporan Monev. dan Pelaporan bid. Pemerintahan dan Sosbud

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan Pelaporan kegiatan Jalan Lintas Selatan (JLS), Jalan Tol, kegiatan yang menggunakan dana DAK, BK dan TP.

Tersusunnya HasilHasil Pembangunan dan IPM

4

165.000.000

5

165.000.000

6

7

162.990.000

98,78

1.067.064.800 1.071.402.800 1.065.567.800

99,46

121.230.700

121.230.700

119.080.700

98,23

285.626.100

285.626.100

284.626.100

99,65

130.000.000

130.000.000

130.000.000

100.00

250.208.000

254.546.000

251.916.000

98,97

280.000.000

280.000.000

279.945.000

99,98

193.883.500

197.445.500

197.430.500

99,99

193.883.500

197.445.500

197.919.500

99,99

270.000.000

268.990.000

264.015.100

98,15

270.000.000

268.990.000

264.015.100

98,15

457.234.600

610.835.000

574.303.000

94,02

197.356.400

197.356.400

195.586.400

99,10

168.184.400

321.784.800

289.314.800

89,91

Jumlah Sebelum PAK

Jumlah Sesudah PAK

8

Tersusunnya KMDA



Realisasi Rp

%

Ket.

Laporan Kinerja 2015 1 9.3 10. 10.1

II 11

11.1

11.2

11.3

2 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Program Perencanaan Tata Ruang Revisi Rencana Tata Ruang

Belanja Langsung Rutin Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

11.4

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

11.5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

11.6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

11.7

11.8

11.9 11.10

11.11

12.

No.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program/ Kegiatan

3 Tersusunnya PDRB

Terlaksananya penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali RencanaTata Ruang Wilayah

Terlaksananya kegiatan pengiriman surat menyurat dan kearsipan Terbayarnya biaya telepon dan faksimili Tersedianya honorarium panitia pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya alat tulis kantor: catridge, tinta, kertas, map, pen, dll. Tersedianya barang cetakan: amplop, blangko kop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, juklak, juknis, dll. Tersedianya alat-alat listrik: lampu, sekring, kabel, travo, dll. Tersedianya surat kabar terbitan periodik dan peraturan PerundangUndangan Tersedianya konsumsi untuk rapat-rapat dinas Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke provinsi, pusat, koordinasi lintas SKPD Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi lintas SKPD, kecamatan, desa atau kelurahan.


4

5

6

7

91.693.800

91.693.800

89.401.800

97,50

500.000.000

500.000.000

495.746.000

99,15

500.000.000

500.000.000

495.746.000

99,15

530.685.100

533.134.700

532.765.500

99,93

11.916.000

11.916.000

11.916.000

100

6.600.000

6.600.000

6.599.800

100

135.280.000

137.200.000

137.200.000

100

31.536.100

35.737.100

35.737.100

100

27.340.000

27.340.000

27.340.000

100

30.305.000

30.662.600

30.662.600

100

2.825.000

2.825.000

2.825.000

100

3.300.000

9.600.000

9.600.000

100

12.490.000

12.610.000

12.610.000

100

158.768.000

136.384.000

136.034.000

99,74

110.325.000

122.260.000

122.240.500

99,98

125.060.000

286.670.000

283.422.100

98,87

Jumlah Sebelum PAK

Jumlah Sesudah PAK


Realisasi Rp

%

8

Ket.

Laporan Kinerja 2015 1

2

12.1

12.2

12.3

12.4

13. 13.1

14.

14.1

15.

15.1

15.2

15.3

15.4 II

3

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Belanja Tidak Langsung

Terlaksananya pengadaan 1 mesin fotocopy, 1 printer scanner, 4 printer modif dan 6 tablet Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor (lantai 6 gedung Setda) Terlaksananya pemeliharaan 21 kendaraan dinas/operasional: 6 roda empat dan 15 roda dua Terlaksananya pemeliharaan 35 peralatan gedung/kantor

4

5

6

7

8

65.500.000

77.150.000

76.630.000

99,33

3.040.000

150.000.000

149.112.100

99,41

41.120.000

41.120.000

39.280.000

95,53

15.400.000

18.400.000

18.400.000

100

11.400.000

11.400.000

11.286.000

99

11.400.000

11.400.000

11.286.000

99

6.640.000

3.980.000

3.980.000

100

6.640.000

3.980.000

3.980.000

100

50.807.000

50.807.000

50.807.000

100

Tersusunnya laporan kinerja instansi Pemerintah (LKj)

14.239.000

14.239.000

14.239.000

100

Tersusunnya laporan keuangan semesteran

14.274.000

14.274.000

14.274.000

100

8.020.000

8.020.000

8.020.000

100

14.274.000

14.274.000

14.274.000

100

2.827.171.580 3.202.471.580 2.884.274.970

90,06

Terlaksananya pembelian seragam batik tradisional malangan

Meningkatnya Sumber Daya Manusia di Bidang Perencanaan melalui diklat dan Bintek

Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dan neraca

Sumber: Laporan Keuangan (LRA) Bappeda TA. 2015 (unaudited)

Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Langsung tidak dapat terealisasi 100% disebabkan adanya sisa dari kegiatan lelang dan efisiensi belanja dan adanya kebijakan-kebijakan sehingga ada beberapa hal yang harus disesuaikan.



BAB IV PENUTUP

LKj Bappeda Kabupaten Malang ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi

dan

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj

Bappeda

Kabupaten

mempertanggungjawabkan

pelaksanaan

Malang

ini

bertujuan

kebijakan-kebijakan

untuk

yang

telah

ditetapkan, yaitu : 1. Melaksanakan melaksanakan

koordinasi,

integrasi

pengendalian/evaluasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

kerjasama

pembangunan

serta

sehingga

tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif; 2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan; 3. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bintek/workshop; 4. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan. Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi adalah : a. Masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan; b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik; c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas. Dengan memperhatikan permasalahan, maka dalam pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi seperti diuraikan berikut ini : a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD/lembaga dan lintas

stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan; b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik; c. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat/bintek/workshop perencanaan.

IV-1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Tingkat capaian (target) rata-rata sasaran kinerja utama sebesar 82,5%, dan realisasi rata-rata 74,85%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 89,35%. Demikian penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Malang tahun 2015. Semoga

dapat

memberikan

informasi

dan

mendorong/memotivasi

dalam

mewujudkan Clean Government dan Good Governance.

Kepanjen, Februari 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang


IV-2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang No. 1.

2.

3.

Sasaran Strategis

Target

Realisasi

Capaian (%)

Peningkatan 1.1. Persentase Renja Kualitas SKPD yang sesuai dengan RKPD; Dokumen Perencanaan 1.2. Persentase SKPD yang Pembangunan telah menerapkan Yang Sinergis anggaran berbasis Dan Partisipatif kinerja;

95%

100%

105%

95%

99,79%

105%


80%

15,48%

18,75%


95%

100%

105%

1.5. Persentase masyarakat Musrenbang diakomodir Dokumen perencanaan

aspirasi dalam yang pada

90%

90%

100%

2.1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

40%

41,1%

102%

2.2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

75%

42,8%

57%

3.1. Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”

100%

100%

100%




NO.

ANGGARAN (Rp.)

PROGRAM

REALISASI (Rp.)

CAPAIAN (%)

1.

Pengembangan Data/Informasi

257.145.000

257.145.000

100

2.

Kerjasama Pembangunan

143.989.500

143.989.500

100

272.210.000

250.281.800

91,94

268.990.000

264.015.100

98,15

3. 4.

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

5.

Perencanaan Tata Ruang

500.000.000

495.746.000

99,15

6.

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

165.000.000

162.990.000

98,78

7.

Perencanaan Daerah

1.324.780.500

1.317.921.500

99,48

8.

Perencanaan Sosial Budaya

197.455.500

197.430.500

99,99

9.

Perencanaan Ekonomi

1.071.402.800

1.065.567.800

99,46

10.

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

610.835.000

574.303.000

94,02

11.

Peningkatan Sumberdaya Aparatur

3.980.000

3.980.000

12.

Pelayanan Perkantoran

533.134.700

532.764.400

99,93

13.

Peningkatan Disiplin Aparatur

11.400.000

11.286.000

99,00

286.670.000

283.422.100

98,87

50.807.000

50.807.000

100

5.697.800.000

5.611.649.700

14. 15.

Pembangunan

Pembangunan

Kapasitas Administrasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan JUMLAH

100

98,49

Kepanjen, Januari 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang


RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015 Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang No. 1.

2.

3.

Sasaran


Peningkatan 1.1. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan Kualitas Dokumen RKPD Perencanaan 1.2. Persentase SKPD yang telah menerapkan Pembangunan anggaran berbasis kinerja Yang Sinergis Dan 1.3. Persentase Renstra SKPD dengan kualitas yang Partisipatif baik

Target 95% 95% 80%


95%


90%

2.1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

40%

2.2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah

75%

Peningkatan 3.1. Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal “80%” Efektifitas Program Prioritas Pembangunan

100%


Kepanjen, Januari 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang


RENCANA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2015

Instansi

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Visi

: Menjadi lembaga perencanaan yang kapabel dan profesional dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan daerah

Misi

: Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergis partisipatif dan akuntabel.

No. 1. 1.

Tujuan

Sasaran Uraian

Indikator (IKU)

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Program

4. 5. 6. 2. 3. 1. Perencanaan Pembangunan Meningkatnya 1. Peningkatan 1.1. Persentase Rencana Kerja (Renja) 1. Melaksanakan Daerah koordinasi, kualitas dokumen SKPD yang sesuai dengan RKPD koordinasi, integrasi sinkronisasi dan perencanaan dan sinkronisasi 1.2. Persentase SKPD yang telah integrasi serta pembangunan kerjasama serta 2. Perencanaan Pengembangan menerapkan anggaran berbasis kinerja Kota-kota Menengah dan pengendalian dan yang sinergis dan melaksanakan Besar evaluasi kebijakan pengendalian dan partisipatif 3. Perencanaan Prasarana dan perencanaan evaluasi kebijakan Wilayah dan Sumber Daya pembangunan. pembangunan Alam sehingga tersedia dokumen 1.3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perencanaan Pembangunan perencanaan yang Daerah SKPD dengan kualitas yang baik berkualitas dan 1.4. Persentase hasil program(kinerja) dalam 4. Pengembangan Data dan partisipatif; RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Informasi Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 1.5. Persentase aspirasi / usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan 2. Peningkatan kualitas implementasi perencanaan

2.1. Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah

Perencanaan Daerah

Pembangunan

5. Perencanaan Tata Ruang 6. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Keterangan 7.

No.

Tujuan

1.

2.

Sasaran Uraian

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Indikator (IKU)

Kebijakan

4. 3. pembangunan 2.2. Persentase peran serta sektor non yang akurat dan pemerintah dalam Pembangunan Daerah akuntabel

Program

5.

6. 7. Kerjasama Pembangunan

2.

Meningkatnya 3. Peningkatan 3.1. Persentase hasil program prioritas 2. Melaksanakan sistem 8. Perencanaan Pembangunan sistem pendataan/ efektifitas program dengan nilai capaian minimal 80% pendataan/ informasi/ Ekonomi informasi/data prioritas data statistik secara 9. Pengembangan Data/ statistik. pembangunan periodik dan Informasi/Statistik Daerah berkelanjutan;

3.

Meningkatnya kualitas aparatur perencana yang terampil dan profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas.

10. Peningkatan Kapasitas 3. Menyelenggarakan Sumber Daya Aparatur bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat-diklat; 11. Pelayanan Administrasi 4. Menyediakan Perkantoran pelayanan 12. Peningkatan Sarana dan administrasi Prasarana Aparatur perkantoran, sarana 13. Peningkatan Disiplin Aparatur dan pelaporan. 14. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kepanjen, Januari 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang


Keterangan 7.

KATA PENGANTAR. Kepanjen, Februari 2016 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Recommend Documents