KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas Karunia, Rahmat dan Hidayah-Nya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2011. Laporan ini menyajikan secara garis besar keberhasilan pencapaian hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Pembahasan evaluasi dan pelaporannya dikonsentrasikan pada 7 (tujuh) program yang dilaksanakan / diimplementasikan ke dalam 29 ( dua puluh sembilan ) kegiatan. Dalam penyusunan laporan ini telah melibatkan secara aktif seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, namun kami menyadari bahwa buku laporan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan. Mudah-mudahan dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk bekerja lebih baik di masa mendatang.
Malang,
Januari 2012
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001
1. Kata Pengantar LAKIP
i
DAFTAR ISI Halaman - Kata Pengantar
i
- Daftar Isi - Ikhtisar Ekskutif
ii iv
BAB I
PENDAHULUAN
1
A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
2
C. Gambaran Umum
3
1. Organisasi Perangkat Daerah
4
2. Sumber Daya Aparatur
8
3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
9
Tahun 2011
BAB II
BAB III
D. Dasar Hukum
12
E. Sistematika
13
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
15
A. Perencanaan Kinerja
15
1. Visi
15
2. Misi
15
3. Tujuan, Tujuan, Kebijakan dan Program
16
B. Penetapan Kinerja
17
AKUNTABILITAS KINERJA
21
A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan
21
Data Kinerja B. Pengukuran Capaian Kinerja
21
C. Capaian Kinerja
22
1. Capaian Kinerja Jangka Pendek 2. Kemajuan
pencapaian
target
22 jangka
menengah
28 28
3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan Realiasi 2010 dan capaian 2010 dengan 2011 2.Daftar Isi 2011
29 ii
4. Perbandingan Capaian Prestasi yang diperoleh Badan Kepegawaian Tahun 2010 dengan 2011
30
D. Akuntabilitas Keuangan
33
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah BAB
PENUTUP
34
IV Lampiran-lampiran
2.Daftar Isi 2011
iii
IKHTISAR EKSKUTIF Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah dalam bidang kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Tahun 2011 - 2015, maka pada Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011 dijabarkan ke dalam 7 ( tujuh ) program yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan ) kegiatan yaitu : I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ; 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ; 3. Jasa Administrasi Keuangan ; 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ; 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor ; 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ; 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ; 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan ; 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 (lima) kegiatan yaitu : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ; 2. Pengadaan Mebeleur ; 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ; 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dan ; III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 (tiga) kegiatan yaitu : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ; 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ; 3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun . 3.Ikhtisar ekskutif 2011
iv
V.
Program Pendidikan Kedinasan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural dan ; 2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme.
VI.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan yaitu : 1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
VII.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan 9 (sembilan) kegiatan yaitu : 1. Seleksi Penerimaan Calon PNS ; 2. Penempatan PNS ; 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS ; 4. Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah ; 5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi ; 6. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS ; 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ; 8. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan ; 9. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran apabila dikaitkan dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2011 dapat dikatakan berhasil. Namun demikian kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan, karena sasaran yang dimaksudkan tidak hanya dapat dicapai dengan kebijakan dari Badan Kepegawaian Daerah saja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan lain termasuk yang dilaksanakan oleh instansi lain. Keberhasilan capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya : 1. Telah terjadi peningkatan pelayanan pegawai melalui Anjungan Mandiri Informasi kepegawaian yang tersedia di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang ; 2. Terselenggaranya koordinasi yang cukup baik dengan dinas/instansi terkait, termasuk dengan Departemen Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara , Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Kantor Gubernur Jawa Timur maupun Kantor Regional II BKN di Sidoarjo. 3.Ikhtisar ekskutif 2011
v
3. Terselenggaranya pemeliharaan dan penyempurnaan data base kepegawaian dan layanan kenaikan pangkat PNS dan pensiun secara online melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian . Antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah di masa mendatang adalah melaksanakan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah yang memadukan sistem bottom up planning dan top down planning yang telah disepakati bersama dan dilakukan secara konsisten serta bertanggung jawab.
3.Ikhtisar ekskutif 2011
vi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (akuntabel). Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011. Selain itu, penyusunan LAKIP tahun 2011 ini juga merupakan tindak lanjut Pemerintah pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011
dalam
merespon
Ketetapan
MPR
Nomor
XI/MPR/1998
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan disegala bidang Pembangunan Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak lanjut dari Tap MPR tersebut adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
LAKIP BKD 2011
1
Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Malang selaku Kepala
Pemerintahan
Kabupaten
Malang
berkewajiban
mempertanggung
jawabkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malang tahun
2011. Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 selain untuk memenuhi tuntutan untuk berakuntabilitas adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten
Malang
untuk
mewujudkan
keseimbangan
antara
akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata kepemerintahan yang baik. B. Maksud dan Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang tahun 2011 adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang
media pertanggungjawaban yang didalamnya berisi
informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang untuk periode 1 tahun . Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kepegawaian Tahun 2011-2015. Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :
LAKIP BKD 2011
2
1. Memberikan
informasi
capaian
kinerja
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya; 2. Memberikan
bahan
evaluasi
sebagai
masukan
untuk
peningkatan
akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; 3. Umpan
balik
bagi peningkatan
kinerja
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten Malang; 4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang; 5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif; 6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparatur pemerintah daerah yang berprestasi.
C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah dan menjabarkan kewenangan daerah atas sumber daya nasional serta untuk menata Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Daerah dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berdasar pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Keputusan Presiden Nomor
159
Tahun
2000
tentang
Pedoman
Pembentukan
Badan
Kepegawaian Daerah dan dalam perjalanannya mengalami 3 (tiga) kali perubahan yaitu : 1. Tahun 2001 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian. 2. Tahun 2004 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas LAKIP BKD 2011
3
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya berdasar pada Keputusan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian. 3. Tahun 2008 berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sedangkan jabaran tugas dan fungsinya tertuang pada Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah. Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah: 1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah bidang kepegawaian. b. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1.2 Fungsi BKD Kabupaten Malang a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan. b. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian Daerah. c. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian. e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian. f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian. g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian.
LAKIP BKD 2011
4
h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah. i. Pengkoordinasian,
integrasi
dan
sinkronisasi
kegiatan
bidang
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. j. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya. k. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. l. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. m. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian. n. Penyiapan
kebijakan
umum
pengembangan
kepegawaian
dan
berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan. o. Penyiapan
dan
pelaksanaan
pengangkatan,
pemindahan
dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. p. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. q. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah. r. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan. s. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil. t. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. u. Pengelolaan
Sistem
Informasi
Manajemen
Kepegawaian
secara
komprehensif. v. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian. w. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian. LAKIP BKD 2011
5
x. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian. 1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang a. Kepala Badan b. Sekretariat 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Keuangan 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan c. Kepala Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai 2. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai d. Kepala Bidang Kepangkatan dan Penggajian 1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Struktural 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Fungsional e. Kepala Bidang Mutasi Jabatan 1. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Struktural 2. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional f. Kepala Bidang Informasi Kepegawaian 1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data 2. Kepala Sub Bidang Penyajian Informasi dan Dokumentasi g. Kelompok Jabatan Fungsional.
LAKIP BKD 2011
6
DASAR :
• •
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ; PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KEPALA BADAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGEMBANGAN & KESEJAHTERAAN PEGAWAI
BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG MUTASI JABATAN
SUB.BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN STRUKTURAL
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN STRUKTURAL
SUB.BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI
SUB.BIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN FUNGSIONAL
SUB.BIDANG MUTASI JABATAN FUNGSIONAL
= GARIS KOMANDO ………………………….. = GARIS KOORDINASI .
LAKIP BKD 2011
7
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORANAN
BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN
SUB.BIDANG PENGOLAHAN DATA
SUB.BIDANG PENYAJIAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2. Sumberdaya Manusia Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sesuai struktur organisasi yang ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 64 personil dengan tingkat pendidikan: 1. S-2 : 8 orang 2. S-1
: 28
orang
3. D-4
:
1
orang
4. D-3 / Sarmud
:
5
orang
5. SLTA
: 21
orang
6. SLTP
: -
orang
Sehingga dilihat dari tingkat pendidikan personil akan sangat signifikan dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah. Adapun komposisi pegawai dengan strata pendidikan, tergambarkan dalam tabel berikut. Tabel 1 Keadaan Personil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang (Desember 2011) NO
ESELON
GOL / RUANG ( Orang ) NON IV III II I GOL
STRATA PENDIDIKAN (Org) D3/S SD SMP SMA S-1 S-2 M
1.
II
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
2.
III
3
2
-
-
-
-
-
-
-
2
3
3.
IV
-
11
-
-
-
-
-
-
1
7
4
4.
Fungsional
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Staf
-
25
22
-
-
-
21
5
20
-
6.
T. Kontrak
-
-
-
-
2
-
-
2
-
-
-
4
38
22
-
2
-
-
23
6
29
8
JUMLAH
Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : -
Eselon II/b
: 1 jabatan
-
Eselon III/a
: 1 jabatan
-
Eselon III/b
: 4 jabatan
-
Eselon IV/a
: 11 jabatan
LAKIP BKD 2011
8
Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 2 SDM Berdasarkan Eselonisasi NO
GOLONGAN/ RUANG
ESELON IV-b
IV-a
III-b
III-a
II-b
II-a
1.
IV/c
-
-
-
-
1
-
2.
IV/b
-
-
-
-
-
-
3.
IV/a
-
-
2
1
-
-
4.
III/d
-
5
2
-
-
-
5.
III/c
-
6
-
-
-
-
6.
III/b
-
-
-
-
-
-
Jumlah
-
11
4
1
1
3. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah pada tahun anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan tugas rutin pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam tahun 2010 melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Penyedian jasa surat menyurat. 2. Penyedian jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
LAKIP BKD 2011
9
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor. 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat meningkatkan jumlah sarana prasarana pendukung serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut : 1. Peningkatan peralatan gedung kantor.. 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Kerja ini ditetapkan dengan 1 kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan formal maksud agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas) melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan fungsi dan tercapai 58 %. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
LAKIP BKD 2011
10
Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%. 5. Program Pendidikan Kedinasan . Program ini ditetapkan dengan 2 kegiatan yaitu 1. Kegiatan
Penjenjangan
struktural
output
kegiatannya
adalah
terseleksinya jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyeseuaian ijazah dengan tujuan untuk peningkatan kompetensi target kinerja tercapai 78,18 %. 2. Kegiatan
peningkatan
Ketrampilan
dan
profesionalisme
ouput
kegiatannya adalah sosialiasi peraturan dibidang kepegawaian dengan tujuan memberikan wawasan dan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian target kinerja tercapai 70 %.
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur . Dalam Tahun 2010 Program ini ditetapkan melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan tugas pokok dan fungsi bagi PNS Daerah output kegiatannya adalah Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 dengan melakukan kegiatan Maintenance SMM ISO 9001:2008 dan Survailance audit ISO (2 kali) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan tercapai 100%.
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Program ini terdiri dari 9 kegiatan
pada Badan Kepegawaian Daerah
dalam tahun 2010 yaitu : 1. Seleksi penerimaan calon PNS tercapai 99,74 %. 2. Penempatan PNS .tercapai 96,00 %. 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS tercapai 98,84 %. 4. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah tercapai 97,42 %. 5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi tercapai 99,96 %
LAKIP BKD 2011
11
6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS tercapai 77,50 %. 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas tercapai 100 %. 8. Pemberian bantuan bagi penyelenggaraan penerimaan praja IPDN tercapai 100 %. 9. Monitoring evaluasi dan pelaporan .tercapai 100 %. D. Dasar Hukum 1. Tap MPR RI Nomor : XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Keputusan
Kepala
239/IX/6/8/2003
Lembaga
tentang
Administrasi
Perbaikan
Negara
Pedoman
(LAN)
Penyusunan
Nomor
:
Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang; 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 24
Tahun 2008 tentang
Organisasi
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
LAKIP BKD 2011
12
E. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Maksud dan Tujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja Bagian Organisasi Tahun 2011 D. Dasar Hukum E. Sistematika BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pedoman dan Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja B. Pengukuran Capaian Kinerja C. Capaian Kinerja 1. Capaian Kinerja Jangka Pendek 2. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan 2011 3. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 dengan 2011 D. Akuntabilitas Keuangan
LAKIP BKD 2011
13
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah BAB IV PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN
LAKIP BKD 2011
14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA A. Perencanaan Kinerja Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Didalam suatu Perencanaan Strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapaun visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Visi Pernyataan visi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2011 – 2015 adalah : ” Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional ”
1. Terwujudnya Tertib Administrasi adalah: Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang mudah, cepat dan akurat. 2
Penataan pegawai yang proporsional adalah: Perencanaan, penataan pegawai yang memiliki kemampuan teknis dan memiliki kompetensi.
3
Sumberdaya aparatur yang profesional adalah: Aparatur yang berdedikasi tinggi, berdisiplin dalam pengabdian, menjadi teladan dan memiliki sikap mental yang baik dan bertanggungjawab serta memiliki wawasan yang luas dalam semua tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Misi Misi Badan Kepegawaian Daerah periode tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik.
LAKIP BKD 2011
15
2. Melaksanakan pembinaan pegawai. 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian. 3. Tujuan, Sasaran, Kabijakan dan Program Dalam rangka mewujudkan misi, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang menetapkan 4 (empat) tujuan yang telah berorientasi pada hasil, 4 (empat) kebijakan dan 7 program yang dijabarkan sebagai berikut : Misi 1
: Melaksanakan pembinaan pegawai .
Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat Tujuan 2 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan berkompetensi No.
Sasaran
Kebijakan
1.
Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
Meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan dibidang kepegawaian melalui pendidikan dan pelatihan
2.
Misi 2
: Meningkatkan
Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur
Meningkatkan pola-pola Pendidikan pengembangan karier kedinasan pegawai sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku melalui pendidikan kedinasan
kesejahteraan
pegawai
dan
melaksanakan
pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional
dan
proporsional
melalui
sestem
manajemen
kepegawaian LAKIP BKD 2011
16
No.
Sasaran
3.
Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah
Misi 3
Kebijakan
Program
Meningkatkan disiplin Pembinaan dan pegawai dengan Pengembangan pemberian reward dan Aparatur punishment, melakukan monitoring dan evaluasi melaksanakan rekruitmen, memberikan bantuan tugas belajar dan memberikan ijin belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan
: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik
Tujuan 4 : Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu
No.
Sasaran
Kebijakan
Program
4.
Terwujudnya sarana pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian
Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malang
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran,Peningkatan Sarana dan prasarana, Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
B. PENETAPAN KERJA Penetapan kinerja merupakan menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
LAKIP BKD 2011
17
Adapun target indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut : Misi 1
: Melaksanakan pembinaan pegawai
Tujuan 1 : Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat No.
Sasaran
Indikator
Target
1.
Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi
Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti diklat/kursus singkat dan pelatihan, Bintek
50 PNS
Terseleksinya kompetensi Tes Potensi Akademik (TPA) pejabat dan calon pejabat Meningkatnya kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : 2008
60 Pejabat
Tujuan 2
: Peningkatan
20 PNS
SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan
berkompetensi No. 2.
Misi 2
Sasaran
Indikator
Target
Terwujudnya pegawai yang Rasio jumlah PNS yang lulus berkompetensi setelah lulus mengikuti ujian dinas dan ujian pendidikan tugas belajar dan penyesuaian ijazah melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian : Meningkatkan
kesejahteraan
pengembangan
pegawai
pegawai
serta
dan
mengelola
387 PNS
300 PNS
melaksanakan
sistem
informasi
manajemen kepegawaian Tujuan 3 : Peningkatan profesional
pengembangan dan
proporsional
dan
penataan
melalui
pegawai
sestem
yang
manajemen
kepegawaian LAKIP BKD 2011
18
No
Sasaran
Indikator
Target
3.
Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah
Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Bapaertaru um, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun
1148 PNS
Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
3332 PNS
Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi
50 PNS
Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan
400
Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah
1118 PNS
LAKIP BKD 2011
19
No
Sasaran
Indikator
Target
Tersedianya pegawai yang berkualitas dan berkompetensi melalui perngiriman tugas belajar ikatan dinas
14 PNS
Terseleksinya pendaftar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi praja IPDN
100 Pelamar
Tersedianya database 19.000 data pegawai dan informasi PNS kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data Terlaksanananya monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian
LAKIP BKD 2011
100 buku
20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Tanggungjawab Pengumpulan Data Kinerja Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. IKU dapat diukur secara objektif b. IKU menggambarkan hasil c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur d. IKU cukup untuk mengukur kinerja Penyusunan data kinerja yang handal merupakan tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang.
B. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :
LAKIP BKD 2011
85 keatas
:
Sangat Berhasil
70
x < 85
:
Berhasil
55
x < 70
:
Cukup Berhasil
x < 55
:
Kurang Berhasil
21
C. Capaian Kinerja 1. Capaian Kinerja Jangka Pendek Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2011 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. 2. Kemajuan pencapaian Target jangka menengah Capaian Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2011 diuraikan sebagai berikut : a. Misi 1 Melaksanakan pembinaan pegawai Tujuan 1
:
Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat
No.
Sasaran
Indikator
Capaian
1.
Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi
Rasio peningkatan jumlah PNS setelah mengikuti bintek, diklat/kursus singkat dan pelatihan
22 PNS
Tujuan 2 No. 2.
LAKIP BKD 2011
Meningkatnya 20 PNS kemampuan teknis dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat SMM ISO 2001 : 2008 : Peningkatan SDM Aparatur pegawai yang berkualitas dan berkompetensi Sasaran Indikator Capaian
Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
Rasio jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah
266 PNS
Rasio jumlah PNS yang mengikuti sosiaisasi peraturan dibidang kepegawaian
240 PNS
22
Dalam rangka mencapai Misi 1 yaitu melaksanakan pembinaan pegawai telah dilaksanakan program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah. Keluaran dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah adalah: 1. Melaksanakan pengiriman PNS untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional,
kursus-kursus
singkat
dan
pelatihan/bintek
kepada
penyelengggara diklat. antara lain : Bintek Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Bintek Pengelolaan Keuangan daerah Bintek Rekonsiliasi Aset Tetap Belanja Modal Diklat Prajabatan Sosialisasi Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 2. Mengikuti diklat penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008 dengan melakukan Diagnostic Assessment ( Kajian Awal Mutu ) dengan pihak konsultan sejumlah 20 PNS pada Badan Kepegawaian Daerah. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ditargetkan sejumlah 50 PNS yang telah dilaksanakan sejumlah 22 PNS, ditetapkan sehingga capaian kinerja hanya mencapai 44 % dengan kategori Kurang Berhasil. Untuk kegiatan penyusunan review Penerapan Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2008 tercapai 98,75 % dengan katergori Sangat Berhasil. Kegiatan penjenjangan struktural
ditargetkan sejumlah 250 PNS yang
telah dilaksanakan sejumlah 266 PNS, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 106 % dengan kategori Sangat Berhasil. Untuk kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme outputnya adalah sosialisasi peraturan dibidang kepegawaian ditargetkan sejumlah 375 PNS yang dilaksanakan sejumlah 240 PNS
tercapai 64,00 % dengan katergori
Cukup Berhasil.
LAKIP BKD 2011
23
b. Misi 2 Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian Tujuan 3 : Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian
LAKIP BKD 2011
No.
Sasaran
Indikator
Capaian
3.
Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan/reward dan sanksi administrasi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi kepegawaian daerah
Rasio jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Baper tarum, Tali Asih, dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun
2995 PNS
Meningkatnya kinerja PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala Rasio menurunnya pelanggaran disiplin dari jumlah PNS setelah pemberian punishment/ sanksi Tersedianya CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai formasi yang dibutuhkan Penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan, pengambilan sumpah / janji CPNS, proses administrasi mutasi pegawai antar daerah propinsi/kabupaten serta mutasi dalam daerah
3501 PNS
52 PNS
0
1118 PNS
24
No.
Sasaran
Indikator
Capaian
Tersedianya pegawai 14 PNS yang berkualitas dan berkompetensi melalui pengiriman tugas belajar ikatan dinas Terseleksinya pendaftar 32 calon praja IPDN untuk Pelamar direkruit menjadi praja IPDN Tersedianya database 17.535 pegawai dan informasi data PNS kepegawaian sebagai pengambilan keputusan pembina kepegawaian melalui update dan entry data Terlaksanananya 100 buku monitoring dan bintek administrasi kepegawaian serta penyusunan buku informasi kepegawaian
Dalam rangka mencapai Misi 2 yaitu Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian telah dilaksanakan program dan kegiatan dengan uraian capaian kinerja sebagai berikut: Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Dalam Tahun Anggaran 2011 program ini ditetapkan kedalam
9
(sembilan) kegiatan yaitu : 1. Kegiatan Seleksi Calon PNS dilakukan untuk merekruit calon PNS baik dari pelamar umum untuk Tenaga Strategis, Pendidikan dan Kesehatan, Indikaktor capaian kinerja yang diharapkan adalah tersedianya CPNS yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun. Dari kegiatan ini pada tahun 2011 ditargetkan tersedianya CPNS sesuai formasi dari pelamar umum sejumlah 400 CPNS, namun
LAKIP BKD 2011
tingkat capaian kinerja 0 % hal ini
25
disebabkan adanya kebijakan Peraturan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 2012. Namun sesuai peruntukannya kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perhitungan kebutuhan jumlah PNS di daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 jumlah kebutuhan CPNS Kabupaten Malang sejumlah 4.740 CPNS yang diusulkan. Sehingga kategori tingkat capaian 0 % dengan kategori Kurang Berhasil ; 2. Kegiatan Penempatan PNS yang dilakukan adalah penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural dan fungsional, pemindahan dan pemberhentian jabatan, pengambilan sumpah/janji CPNS,
proses
administrasi
mutasi
pegawai
antara
daerah
provinsi/kabupaten serta mutas dalam daerah. Kegiatan ini ditargetkan pada tahun 2011 sejumlah 1118 orang/PNS terealisasi 1817 orang/PNS Tingkat capaian kinerja kegiatan tercapai 163 % dengan kategori Sangat Berhasil ; 3. Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS yang dilakukan proses berkas usulan kenaikan pangkat PNS dan gaji berkala, penyusunan DUK PNS dan penerbitan SK Impassing gaji PNS. Target kegiatan 3.332 orang/PNS terealisasi 3.501 orang/PNS tingkat capaian 105 % Sangat Berhasil ; 4. Kegiatan
Pembangunan
/
pengembangan
Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah yang dilakukan adalah pemeliharaan database kepegawaian, pembuatan ID Card PNS, pada database kepegawaian target kinerja 18.000 data PNS terealisasi 17.535 data PNS tingkat capaian 97,42 % Sangat Berhasil ; 5. Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi yang dilakukan adalah proses berkas usulan pengajuan SK Pensiun, KP Pengabdian, Karis/Karsu, Karpeg, Taspen dan Bapertarum, Satya lencana, Tali Asih bagi PNS yang purna tugas. Target kinerja 2939
LAKIP BKD 2011
26
berkas/PNS terelaisasi 2995 berkas/PNS tingkat capaian 101 % dengan kategori Sangat Berhasil ; 6. Kegiatan Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang dilakukan proses administrasi pemberian sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Target kinerja 50 orang PNS terealisasi 52 orang PNS tingkat capaian 104 % kategori Sangat Berhasil
dalam
menindak
secara
tegas
pelanggaran
proses
pelanggaran disiplin ; 7. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas yang dilakukan adalah memberikan bantuan biaya tugas belajar ikatan dinas bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memberikan ijin belajar bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang llebih tinggi hak ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan. Target kinerja pemberian bantuan tugas belajar sejumlah 14 orang PNS terelasasi seluruhnya 100 % kategori Sangat Berhasil ; 8. Kegiatan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN yang dilakukan adalah seleksi jumlah pelamar calon praja IPDN untuk direkruit menjadi Praja IPDN. Target pelamar 50 pelamar terealisasi 32 pelamar tingkat capaian 64 % dengan kategori Cukup Berhasil ; 9. Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring bimbingan teknis administrasi dimasing-masing SKPD dan menyusun buku informasi kepegawaian. Target kinerja untuk penyusunan buku 100 buah terealisasi 100 % dengan katergori Sangat Berhasil.
LAKIP BKD 2011
27
3. Perbandingan Data Kinerja Antara Realisasi Tahun 2011 dengan Realisasi Tahun 2010 dan Capaian 2010 dengan 2011 Realisasi Sasaran 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah
LAKIP BKD 2011
Capaian
Indikator Sasaran 2010 29
2011 22
2010 58,00 %
2011 44,00 %
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat penerapan SMM ISO 9001 : 2008
60
20
100 %
100 %
Jumlah PNS yang lulus mengukuti Uiian Penyesuaian Ijazah /Ujian Dinas
194
266
77,60 %
100 %
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
350
240
76 %
64 %
Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu, Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan Pemulangan Pegawai Pensiun
2399
Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
3262
3501
98,84 %
100%
Jumlah PNS yang diberi sanksi / punishmet administrasi pelanggaran disiplin
20
52
40,00 %
100%
Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis / Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan kemampuan
99,96 %
28
Realisasi Sasaran
Indikator Sasaran
Capaian
2010
2011
2010
2011
Jumlah CPNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan pegawai karena pensiun dari pelamar umum
108
0
99,74 %
0%
Jumlah Pejabat Struktural/Fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S-3.S-2,S-1 dan IPDN Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN Entry data dan update pegawai database kepegaaian dalam jaringan sistem informasi kepegawaian Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan diterbitkan
1200
1817
96,00 %
163 %
15
14
100%
100%
97
32
97,00 %
64,00 %
18139
17535
95,47 %
97,42 %
200
100
100 %
100%
4. Perbandingan Capaian Prestasi yang Diperoleh Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2010 dengan 2011 Tingkat No 1.
Nama Penghargaan
Kabupaten
Anugerah Citra Pelayanan Pratama ( The Inovative Breaktrough Public Service )
2010 -
2011 1
Provinsi 2010 -
2011 -
SKPD Penerima Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai Leading Sektor dalam bidang pelayanan publik bidang
kepegawaian
telah
melakukan
inovasi
pelayanan
dibidang
kepegawaian sehingga pada Tahun 2011 berhasil mendapatkan 1 ( satu) buah penghargaan dari Bupati Malang Anugerah Citra Pelayanan Pratama The Inovative Breaktrough Public Service ( Terobosan Inovatif Bidang Pelayanan Publik ) Nomor : 003.3/536/421.034/2011 tanggal 29 Nopember 2011. LAKIP BKD 2011
29
D. Akuntabilitas Keuangan Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran dengan target-target yang telah ditetapkan di tahun 2011. sehingga untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 ini rincian dana Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pengguna Anggaran ( DPA ) terdiri dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja Pegawai ( Gaji dan Tunjangan ) sebesar Rp. 2.664.149.000,- ( Dua milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah ) sedangkan Belanja Langsung ( Belanja Program/ Kegiatan ) sebesar Rp. 1.650.000.000,- ( Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah ) dan terinci sebagai berikut : Anggaran Belanja Tidak Langsung
Rp
2.664.149.000,-
Anggaran Belanja Langsung
Rp.
1.650.000.000,- +
JUMLAH
Rp.
4.314.149.000,-
Khusus Anggaran Belanja Langsung
tersebut dikaitkan degan pencapaian
sasaran, anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp.1.353.690.180,- ( Satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah ) atau sebesar 82.04 % dari pagu anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp. 296.309.820,- ( Dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah ) atau sebesar 17.96%. Tidak tercapainya realisasinya anggaran disamping dilakukan efisiensi, ada 1 (satu ) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS sehingga sangat berpengaruh terhadap realisasi anggaran.
LAKIP BKD 2011
30
Akuntabilitas Keuangan Badan Kepegawaian Daerah
dalam pelaksanaan
kegiatan per program pada Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel berikut : REALISASI ANGGARAN No
Sasaran
Jenis Kegiatan
1.
Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional dalam tugas dan fungsi Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward dan sanksi / punishment adminitrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil , pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pendidikan dan Pelatihan Tugas Pokok dan Fungsi bagi PNS Daerah 1. Pendidikan Penjenjangan Struktural
10.000.000,-
10.000.000,-
100 %
80.200.000,-
79.200.000,-
98,75 %
20.420.000,-
20.420.000,-
100 %
2. Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
29.600.000,-
18.900.000,-
63,85 %
1. Seleksi Penerimaan Calon PNS 2. Penempatan PNS 3. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 4. Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi 6. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 7. Pemberian bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas
330.630.000,-
92.588.000,-
28,00 %
153.197.000
112.497.000,-
73,29 %
99.999.500,-
99.725.680,-
99,73 %
166.610.000,-
165.020.000,-
99,05 %
200.537.000,-
200.537.000,-
100 %
9.800.000,-
7.400.000,-
168.850.000,-
168.850.000,-
2.
3.
LAKIP BKD 2011
Anggaran
Realisasi
%
75,51 %
100 %
31
No
4.
Sasaran
Terwujudnya sarana Pendukung yang memadai untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian
LAKIP BKD 2011
Jenis Kegiatan
Anggaran
Realisasi
%
8. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 9. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
34.625.000,-
33.325.000,-
96,25 %
42.000.000,-
42.000.000,-
100 %
1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi lisntrikpeneranga n bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 10.Pengadaan peralatan gedung kantor 11.Pemeliharaan rutin/ berkala berkala gedung kantor 12.Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
7.500.000,-
7.500.000,-
100 %
7.200.000,-
7.200.000,-
100 %
28.200.000,-
28.200.000,-
100 %
3.180.000,-
3.180.000,-
100 %
71.948.000,-
71.948.000,-
100 %
52.175.000,-
52.175.000,-
100 %
2.847.500,-
2.847.500,-
100 %
2.900.000,-
2.900.000,-
100 %
29.000.000,-
29.000.000,-
100 %
58.150.000
58.150.000,-
100 %
7.012.000,-
7.012.000,-
100 %
12.055.000,-
12.055.000,-
100 %
32
No
Sasaran
Jenis Kegiatan
Anggaran
13.Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 14.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15.Penyusunan laporan keuangan semesteran 16.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Realisasi
%
11.800.000,-
11.800.000,-
100 %
2.964.000,-
2.960.000,-
100 %
1.800.000,-
1.800.000,-
100 %
4.500.000,-
4.500.000,-
100 %
E. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Malang mengalami beberapa
hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia 2. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur 3. Dukungan dari SKPD/ instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan masih mengalami keterlambatan sehingga menghambat pada proses adminitrasi berikutnya Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penangulangan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan 2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, bintek dan semacamnya 3. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal maupun
eksternal
kepada
pihak
terkait
dalam
menata
manajemen
kepegawaian di daerah.
LAKIP BKD 2011
33
BAB IV PENUTUP Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Dalam perseptif, LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian
informasi
dalam
laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
harus
dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar. Dari hasil penilaian, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran berikut capaian kinerjanya, dengan rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Malang adalah 100% sehingga termasuk kategori “Sangat Berhasil”. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, hal ini juga berarti bahwa kinerja dari pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada tahun-tahun mendatang secara terus-menerus. Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian beberapa
Daerah Kabupaten Malang mengalami
hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam
pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut : 1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang tersedia. 2. Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia untuk meningkatkan sumber daya manusia aparatur.
LAKIP BKD 2011
34
3. Dukungan dari SKPD/ instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan masih mengalami keterlambatan sehingga menghambat pada proses administrasi berikutnya.
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penangulangan antara lain sebagai berikut : 1. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
pendukung
yang
memadai
dalam
pelaksanaan kegiatan. 2. Tersedianya anggaran yang cukup untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, bintek dan semacamnya. 3. Membina dan meningkatkan fungsi koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal kepada pihak terkat dalam menata manajemen kepegawaian di daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 ini merupakan laporan pertanggunjawaban Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
LAKIP BKD 2011
35
LAMPIRAN
1. RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2011 - 2015. 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011. 3. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2011. 4. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2011.
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 - 2015 INSTANSI VISI
: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH : Terwujudnya Tertib Administrasi Kepegawaian Dalam Rangka Penataan Pegawai yang Proporsional Menuju Pembangunan Sumberdaya Aparatur yang Profesional
MISI
: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang baik 2. Melaksanakan Pembinaan Pegawai 3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan pengembangan pegawai serta mengelola sistem informasi manejemen kepegawaian TUJUAN URAIAN
1 1. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat
SASARAN URAIAN 2
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN INDIKATOR
KEBIJAKAN
KETERANGAN
PROGRAM
1. Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan ketrampilan yang profesional tugas dan fungsi
4 3 Terkirimnya jumlah PNS yang 1. Meningkatkan kompetensi dan mengikuti Diklat pemahaman terhadap peraturan Teknis/Fungsional untuk dibidang kepegawaian melalui peningkatan pengetahuan dan pendidikan dan pelatihan kemampuan
5 1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
2. Peningkatan SDM Aparatur yang berkualitas dan berkompetensi
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
Meningkatnya jumlah pegawai 2. Meningkatkan pola-pola yang berkompetensi setelah lulus pengembangan karier pegawai ujian dinas dan penyesuaian sesuai dengan peraturan ijazah serta meningkatnya jumlah perundang-undangan yang pegawai yang mengikuti berlaku melalui pendidikan sosialisasi peraturan dibidang kedinasan kepegawaian
3. Pendidikan Kedinasan
3. Peningkatan pengembangan dan penataan pegawai yang profesional dan proporsional melalui sistem manajemen kepegawaian
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward, dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem informasi manajemen kepegawaian daerah
Meningkatnya jumlah PNS yang 3. Meningkatkan disiplin pegawai memperoleh layanan dengan pemberian reward dan administyrasi kepegawaian dan punishment, melakukan pengembangan jumlah pegawai monitoring dan evaluasi, yang berkualitas dan melaksanakan rekruitmen, berkompetensi untuk penataan memberikan bantuan tugas pegawai yang proporsional dan belajar dan memberikan ijin profesional belajar, menempatkan pegawai sesuai azas the right man on the right place serta menyempurnakan sistem kerja sarana/prasarana pendukung secara berkelanjutan
4. Pembinaan Pengembangan Aparatur
Lampiran RS RKT 2011-2015
1
2. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
dan
6
TUJUAN URAIAN 1 4. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif, efisien dan tepat waktu
SASARAN
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN
INDIKATOR
2
3
KEBIJAKAN
KETERANGAN
PROGRAM
4
4. Terwujudnya peningkatan Terpenuhinya sarana dan 4. Memberikan pelayanan sarana pendukung yang prasarana kebutuhan kegiatan adminitrasi kepegawaian yang memadai untuk rutin cepat, tepat dan akurat untuk mengoptimalkan pelayanan meningkatkan kepuasan aparatur administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten Malang
5 5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana 7. Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Malang,
2012 `
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001
Lampiran RS RKT 2011-2015
2
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
: :
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terwujudnya pegawai yang memiliki 1.1 Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat kemampuan teknis wawasan dan Teknis/Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang profesional tugas kemampuan dan fungsi
90
Target PNS
1.2 Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan SMM ISO 201 : 2008
20
PNS
Terwujudnya pegawai yang 2.1 Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian berkompetensi setelah lulus penyesuaian ijazah pendidikan tugas belajar dan melalui 2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang ijin belajar serta terwujudnya kepegawaian peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
387
PNS
300
PNS
3.1 Jumlah PNS yang mengurus administrasi Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun
1146
PNS
3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala
3332
PNS
3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment adminitrasi pelanggaran disiplin
50
PNS
untuk
1584
CPNS
3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik dan pengambilan sumpah jabatan
1118
PNS
3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan IPDN
14
PNS
3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN
100
PNS
Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward, dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem manajemen kepegawaian
3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi memenuhi kebutuhan karena pensiun
rekruitmen
3.8 Entry data dan update database pegawai dalam jaringan 19000 simpeg
PNS
3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan diterbitkan
buku
100
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001
PENETAPAN KINERJA ( PK ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
: :
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki 1.1 Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat kemampuan teknis wawasan dan Teknis/Fungsional untuk peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang profesional tugas kemampuan dan fungsi
Target 50 PNS
1.2 Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan SMM ISO 2001 : 2008
20
PNS
2. Terwujudnya pegawai yang 2.1 Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian berkompetensi setelah lulus penyesuaian ijazah pendidikan tugas belajar dan melalui 2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang ijin belajar serta terwujudnya kepegawaian peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian
387
PNS
375
PNS
3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward, dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem manajemen kepegawaian
Jumlah Anggaran Tahun 2011
3.1 Jumlah PNS yang mengurus administrasi 2939 Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun 3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan penghargaan 3332 kenaikan pangkat dan gaji berkala 3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment adminitrasi 50 pelanggaran disiplin 3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk 400 memenuhi kebutuhan karena pensiun 3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik dan 1118 pengambilan sumpah jabatan 3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar 14 ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan IPDN 3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi 100 untuk direkruit menjadi praja IPDN 3.8 Entry data dan update database pegawai dalam jaringan 18000 simpeg 3.9 Jumlah buku informasi kepegawaian yang disusun dan 100 diterbitkan Rp. 1.650.000.000,KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001
PNS
PNS PNS CPNS PNS PNS PNS PNS buku
PENGUKURAN KINERJA ( PK ) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun
: :
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang 2011
Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1. Terwujudnya pegawai yang memiliki 1.1 Terkirimnya jumlah PNS yang mengikuti Diklat kemampuan teknis wawasan dan Teknis/Fungsional untuk peningkatan ketrampilan yang profesional tugas pengetahuan dan kemampuan dan fungsi 1.2 Jumlah PNS yang mengikuti diklat penerapan SMM ISO 201 : 2008
Target 50 PNS
Realisasi 22 PNS
% 44,00
20
PNS
20
PNS
100,00
2. Terwujudnya pegawai yang berkompetensi setelah lulus pendidikan tugas belajar dan melalui ijin belajar serta terwujudnya peningkatan pemahaman peraturan dibidang kepegawaian 3. Terwujudnya kesejahteraan pegawai dengan pemberian penghargaan / reward, dan sanksi administrasi kepegawaian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan mengembangkan melalui rekruitmen, penataan personil, pengiriman tugas belajar dan menata sistem
250
PNS
266
PNS
106,40
375
PNS
240
PNS
64,00
3.1 Jumlah PNS yang mengurus administrasi 2939 Askes,Karis/Karsu,Bapertarum, Tali Asih dan pemberian bantuan pemulangan pegawai pensiun
PNS
2995
PNS
101,91
3.2 Jumlah PNS yang memperoleh hak dan 3332 penghargaan kenaikan pangkat dan gaji berkala
PNS
3501
PNS
105,07
3.3 Jumlah PNS yang diberi sanksi/punishment adminitrasi pelanggaran disiplin
50
PNS
52
PNS
104,00
3.4 Jumlah PNS yang lulus seleksi rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan karena pensiun
400
CPNS
0
CPNS
0,00
3.5 Jumlah pejabat struktural/fungsional yang dilantik 1118 dan pengambilan sumpah jabatan
PNS
1817
PNS
162,52
3.6 Jumlah pegawai yang menerima bantuan tugas belajar ikatan dinas program S-1,S-2,S-3 dan IPDN 3.7 Jumlah pelamar calon praja IPDN yang mengikuti seleksi untuk direkruit menjadi praja IPDN
14
PNS
14
PNS
100,00
50
PNS
32
PNS
64,00
3.8 Entry data dan update database pegawai dalam 18000 jaringan simpeg
PNS
17535
PNS
97,42
3.9 Jumlah buku informasi disusun dan diterbitkan
2.1 Jumlah PNS yang lulus mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah 2.2 Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan bidang kepegawaian
yang
100
PNS
100
PNS
100,00
4. Terwujudnya peningkatan sarana 4.1 Tercapainya jumlah yang terkirim dan pendukung yang memadai untuk 4.2 tersampaikan Kelancaran komunikasi tugas kedinasan mengoptimalkan pelayanan 4.3 Terwujudnya tertib administrasi kedinasan administrasi kepegawaian 4.4 Terjaganya kebersihan dilingkungan kantor 4.5 Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 4.6 Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 4.7 Terlaksananya penyediaan komponen alat listrik 4.8 Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan 4.9 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah 4.10 Terlaksananya pengadaan belanja modal peralatan kantor 4.11 Terawatnya bangunan gedung perkantoran
12 12 12 12 12 12 12 35 12 2
bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan eks bulan paket
12 12 12 12 12 12 12 35 12 2
bulan bulan bulan bulan bulan bulan bulan eks bulan paket
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1
unit
1
unit
100,00
unit
100,00
kepegawaian
4.12 Terawatnya kendaraan dinas operasional
7
unit
7
4.13 Terawatnya peralatan gedung kantor
12
bulan
12
bulan 100,00
4.14 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 4.15 Tersedianya laporan keuangan semesteran
12
bulan
12
bulan 100,00
12
bulan
12
bulan 100,00
4.16 Tersedianya pelaporan keuangan akhir tahun
12
bulan
12
bulan 100,00
Jumlah Anggaran Tahun 2011
Rp. 1.650.000.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran
Rp. 1.353,690.180,KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1001
