KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Hukum, HAM dan Demokrasi Dalam Islam”. Penulisan makalah ini merupakan salah satu tugas yang diberikan dalam
mata
kuliah
Pendidikan
Agama
Islam
di
Universitas
Brawijaya.
Dalam Penulisan makalah ini kami merasa masih banyak kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang kami miliki. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada Dosen kami yang telah memberikan tugas dan petunjuk kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini.
Malang, September 2013
Penulis
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................1 DAFTAR ISI ............................................................................................................................2 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.....................................................................................................................3 1.2 Tujuan...................................................................................................................................4 1.3 Rumusan Masalah................................................................................................................4 BAB II PERMASALAHAN BAB III PEMBAHSAN 1. HUKUM 3.1 Pengertian Hukum Islam………………………………………………………………….7 3.2 Ruang Lingkup Hukum Islam …………………………………………………………….7 3.3 Sumber Hukum Islam……………………………………………………………………...7 3.4 Prinsip dan Fungsi Hukum Islam…………………………………………………………9 3.5 Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Dan Penegakan Hukum Islam……………...10 2. HAM dan KAM MENURUT ISLAM 3.6 Pengertian HAM dan KAM………………………………………………………………11 3.7 Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat………………………...11 3.8 Konsep Hukum, KAM & HAM…………………………………………………………...13 3. DEMOKRASI DALAM ISLAM BAB IV PENUTUP Kesimpulan…………………………………………………………………………………..15 Saran………………………………………………………………………………………...15 DAFTAR PUSTAKA
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Jika kita berbicara tentang hukum, yang terlintas dalam pikiran kita adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa atau manusia itu sendiri seperti: 1) Hukum adat 2) Hukum pidana dan sebagainya.
Berbeda dengan sistem hukum yang lain, hukum islam tidak hanya merupakan hasil pemikiran yang dipengaruhi oleh kebudayaan manusia di suatu tempat pada suatu massa tetapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya yang terdapat dalam AlQur’an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah beliau yang terhimpun dalam kitab hadits. Dasar inilah yang membedakan hukum Islam secara fundamental dengan hukum yang lain.
Adapun konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam bermasyarakat, dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.
Kita berlanjut ke Hak asasi manusia dalam Islam, HAM dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.
Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non3
muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini.
Umat Islam seringkali kebingungan dengan istilah demokrasi. Di saat yang sama, demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan hari ini masih belum diterima secara bulat. Sebagian kalangan memang bisa menerima tanpa reserve, sementara yang lain, justeru bersikap ekstrem. Menolak bahkan mengharamkannya sama sekali. Tak sedikit sebenarnya yang tidak bersikap sebagaimana keduanya. Artinya, banyak yang tidak mau bersikap apapun. Kondisi ini dipicu dengan banyak dari kalangan umat Islam sendiri yang kurang memahami bagaimana Islam memandang demokrasi. Di bawah ini, ada tulisan menarik tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Untuk itu, kami akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya Hukum, HAM dan Demokrasi menurut ajaran islam.
1.2 Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum Islam sebagai bagian dari Agama Islam. 2. Untuk memahami hak-hak asasi manusia menurut pandangan dalam Islam dan pandangan Barat. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi dalam Islam. 4. Mengetahui konsep hukum Islam. 5. Mengetahui sumber-sumber hukum dalam Islam. 6. Mengetahui prinsip hukum Islam, 7. Mengetahui perkembangan hukum Islam di Indonesia.
1.3 Rumusan Masalah Adapun yang menjadi fokus permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana ruang lingkup hukum Islam sebagai bagian dari Agama Islam di Indonesia ? 1. Apa saja sumber hukum dalam agama Islam ? 2. Bagaimana HAM menurut pandangan dalam Islam dan pandangan Barat ? 3. Bagaimana pelaksanaan demokrasi dalam Islam ? 4. Apa pengertian hukum dalam Islam? 5. Apa tujuan hukum Islam? 4
BAB II PERMASALAHAN
Islam merupakan suatu ajaran yang mengatur kehidupan manusia dengan peraturan yang begitu rapi dan indah. Ia meletakkan seluruh jurusan kegiatan manusia sebagai jalan pengabdian diri kepada Allah SWT. Hampir tiada ruang bagi manusia untuk tidak mahu patuh atau tunduk kepada syariat Allah SWT. Kerana sememangnya mereka dicipta oleh Allah SWT dan semestinya tunduk kepada sistem atau peraturan Allah SWT. Banyak peristiwa meyakinkan bahwa HAM bukanlah diperuntukkan bagi umat Islam. Kasus HAMAS yang diberangus atas nama HAM dan demokrasi, embargo ekonomi terhadap Irak, Iran dan kasus Bosnia Herzegovina merupakan secuil contoh standar ganda HAM. Demikian pula di dalam negeri, hal ini ditunjukkan dengan amat jelas dalam banyak peristiwa seperti peristiwa Doulos, penyelidikan kasus Tanjung Priok, dan peristiwa Maluku termasuk kasus Ahmadiyah dan tragedi Monas yang belum lama terjadi. Jelas, dilihat dari segi penerapannya, sesuatu termasuk HAM atau tidak tergantung kepada lembaga yang berwenang memberikan penilaian. Dan secara umum, memang HAM bukan diperuntukkan bagi umat Islam, melainkan bagi kafir Barat imperialis dan para pengikutnya. Tidak sebatas ini. Secara paradigmatik, HAM ini bertentangan dengan Islam. Sebab, dalam HAM yang berhak menentukan mana yang menjadi hak bagi manusia dan mana yang tidak adalah manusia itu sendiri. Jadi, di dalam konsep HAM, agama (Islam) tidaklah menjadi satu perkara yang diperhatikan. Sebaliknya, agama dan hukum-hukum Allah SWT disingkirkan atas nama HAM. Padahal, manusia merupakan hamba Allah SWT yang tugas utamanya adalah beribadah, yaitu tunduk, patuh dan taat kepada seluruh aturan-aturan yang diwahyukan oleh-Nya. Firman Allah SWT: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada-Ku” (Adz Dzariyat : 56). Ditinjau dari segi politis, slogan HAM merupakan upaya negara-negara imperialis pimpinan Amerika untuk menutup-nutupi kebobrokan mereka sekaligus sebagai sarana untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Seperti diketahui, persoalan lingkungan hidup, HAM, dan demokrasi di dunia merupakan salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika. Dengan demikian, tidak mengherankan bila mereka hendak mengintervensi Indonesia lewat 5
berbagai permasalahan dengan dalih HAM. Berdasar hal tersebut, berharap kepada Barat dengan konsep HAM-nya untuk menyelesaikan masalah umat Islam hanyalah akan mendatangkan malapetaka dan murka Allah SWT saja. Semua hak-hak tersebut akan terlaksana dengan diterapkannya hukum-hukum Islam. Bukan hanya umat Islam yang menikmatinya, melainkan juga non muslim yang menjadi kafir dzimmi dalam pemerintahan Islam. Sebab, hak-hak tadi bukan hanya diperuntukkan bagi kaum muslimin saja melainkan juga bagi non muslim yang menjadi warga negara. Nampaklah, ketakberdayaan, ketertindasan, dan tercerabutnya hak-hak umat Islam di tengah belantara sekularisme ini hanya akan berhenti dengan ditegakkannya hukum Islam. Inilah langkah strategis yang mutlak terus diperjuangkan. Namun, tentu saja langkah-langkah praktis untuk menyelesaikan masalah kekinian periu diusahakan. Sebab itu, muslim yang berharta meninfakkan hartanya untuk membantu saudaranya yang tengah terusir dan haknya dirampas. Mereka yang punya kekuasaan gunakanlah kekuasaannya untuk menghentikan kezhaliman atas kaum muslimin. Setiap muslim penting dan wajib mencurahkan kemampuannya untuk menolong saudaranya. Dan do’a kepada Allah SWT demi ketinggian Islam
dan
kaum
muslimin
tidak
layak
terputus.
wallahu a’lam.
6
BAB III PEMBAHASAN
1. HUKUM ISLAM 3.1 Pengertian Hukum Islam Hukum adalah seperangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau aturan tersebut tumbuh dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh cara tertentu dan tegakkan oleh penguasa. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al-Qur’an dan dijelaskan Nabi Muhammad sebagai Rassul-Nya melalui Sunnah yang kini terhimpun dengan baik dalam kitabkitab hadits. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan merupakan bagian dari ajaran Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.
3.2 Ruang Lingkup Hukum Islam hukum Islam dalam pengertian syari’at dan fiqih dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu : 1.
Ibadah (Mahdhah)
Adalah tata cara dan upacara yang wajib diikuti oleh orang muslim dalam menjalankan hubungan terhadap Allah SWT, seperti sholat, membayar zakat, dan menjalankan ibadah haji. Ketentuannya telah diatur oleh Allah dan RassulNya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. 2.
Muamalah (Gairu Mahdhah)
Adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manuusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja.
3.3 Sumber Hukum Islam Hukum Islam digali dari dalil-dalil yang terperinci dalam Al-Qur’an, sunnah dan beberapa metode yang diratifikasikan kepada dua sumber utama tersebut.
Al-Qur’an 7
Berasal dari kata qira’ah, artinya bacaan. Menurut Imam Ghazali, kata AlQur’an adalah nama, bukan kata bentukan. Dari pendapat tersebut, maka AlQur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad, memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Dalam menetapkan hukum ada tiga cara yang dipergunakan Al-Qur’an, yaitu : 1)
Mujmal
2)
Agak jelas dan terperinci
3)
Jelas dan terperinci
Dalam menyimpulkan ayat Al-Qur’an berkembang beberapa metode penafsiran antara lain : 1)
Tafsir Tahlili
2)
Tafsir Ijmali
3)
Tafsir Muqaran
4)
Tafsir Maudlu’i
• Sunnah Secara etimologi sunnah berarti jalan yang biasa dilalui, cara yang senantiasa dilakukan, kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Menurut ulama ushul fiqih sunnah adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan maupun penetapan (taqrir). Istilah yang mempunyai kesamaan makna dengan sunnah antara lain : 1)
Hadis
2)
Khabar
3)
Atsar
Sebagai sumber hukum, sunnah memiliki tiga fungsi :
1)
Bayan ta’kid
2)
Bayan tafsir
3)
Bayan tasyri’ Ijtihad
Ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan dan memikul beban. Secara terminologi berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’
8
tentang suatu masalah. Beberapa metode ijtihad yang digunakan ulama dalam memutuskan suatu hukum antara lain : 1)
Ijma’ artinya kesepakatan semua ulama’ mujtahidin dari ummat Muhammad
SAW pada suatu masa, atas suatu hukum syari’at 2)
Qiyas menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau
mengukur. 3)
Al-mashalah al-mursalah
4)
Ihtisan
5)
Urf
6)
Sadd al-dzara’i
7)
Istishab
8)
Madzhab Shahabi
9)
Syar’u man qablana
3.4 Prinsip dan Fungsi Hukum Islam Prinsip-prisip hukum islam sebagai berikut : 1.
Prinsip Tauhid
Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama. 2.
Prinsip Keadilan
Keadilan adalah keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk melaksanakan kewajiban itu. 3.
Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar
4.
Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan
5.
Prinsip Persamaan
6.
Prinsip Ta’awun
7.
Prinsip Toleransi
Fungsi hukum Islam : 1.
Memelihara Kemaslahan Agama
Agama adalah sesuatu yang harus dimilki oleh setiap manusia oleh martabatnyadapat terangkat lebih tinggi dan martabat makhluk lain dan memenuhi hajat jiwanya. 2.
Memelihara Jiwa
Hukum islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. 9
3.
Memelihara akal
karena akal mempunyai peranan sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia. Seseorang tidak akan dapat menjalankan hukum islam dengan baik dan benar tanpa mempergunakan akal sehat. (QS.5:90) 4.
Memelihara keturunan
Karena itu, meneruskan keturunan harus melalui perkawinan yang sah menurut ketentuan Yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dan dilarang melakukan perzinahaan. (Qs.4:23) 5.
Memelihara Harta Benda
Menurut ajaran islam harta merupakan pemberian Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Untuk itu manusia sebagai khalifah di bumi dilindungi haknya untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, sah menurut hukum dan benar menurut aturan moral.
3.5 Kontribusi Umat Islam Dalam Perumusan Dan Penegakan Hukum Islam Dalam pembentukan hukum islam di indonesia, kesadaran berhukum islam untuk pertama kali pada zaman kemeerdekaan adalah di dalam Piagam Jakarta 22 juni 1945 , yang di dalam dasar ketuhanan diikuti dengan pernyataan “dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Tetapi dengan pertimbangan untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akhirnya mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang rumusan sila pertamanya menjadi “ketuhanan yang maha esa”. Meskipun demikian, dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, hukum islam telah benar-benar memperoleh tempat yang wajar secara kontitusional yuridis. Dengan demikian kontribusi umat islam dalam petrumusan dan penegakan hukum sangat besar. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui proses kultural dan dakwah. Apabila islam telah menjadikan suatu keebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinyahukum harus ditegakkan. Bila perlu “law inforcement” dalam penegakkan hukum islam dengan hukum positif yaitu melalui perjuangan legislasi. Sehingga dalam perjaalananya suatu ketentuan yang wajib menurut islam menjadi wajib pula menurut perundangan.
10
2. HAM DAN KAM MENURUT ISLAM 3.6 Pengertian HAM dan KAM Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia semenjak ia berada dalam kandungan sampai meninggal dunia yang harus mendapat perlindungan.ak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia semenjak ia berada dalam kandungan sampai meninggal dunia yang harus mendapat perlindungan. Hak asasi manusia menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia sangat dipentingkan. Sedangkan dalam Islam hak-hak asasi manusia bersifat teosentris artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan. Kewajiban Asasi Manusia adalah MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA. Menghormati hak-hak asasi orang lain. Inilah yang sering terlupakan. Kita hanya sering menuntut hak kita tetapi kita lupa bahwa kita juga punya kewajiban untuk mengormati hak asasi orang lain.
3.7 Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sumbangsinya bagi kesejahteraan hidup manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia. Dilihat dari sejarahnya, umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris yang mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut, menjadi dibatasi kekuasannya dan mulai dapat dimintai pertanggung jawabannya di muka hukum. Selanjutnya diikuti dengan lahirnya Bill of Right di Inggris tahun 1689 dengan adigium bahwa manusia sama di muka hukum. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration of Independence, The French Declaration tahun 1789 dan terakhir lahirnya rumusan HAM yang bersifat universal yang dikenal dengan The Universal Declaration Of Human Rights tahun 1948 disahkan langsung oleh PBB. Ada perbedaan prinsip antara hak-hak asasi manusia dilihat dari sudut pandangan barat dan Islam. Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat semata-mata 11
bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan ditilik dari sudut pandang Islam berisfat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada psosisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Dalam konsep Islam seseorang hanya mempunyai kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas kepada Allah, karena ia harus mematuhi hukum-Nya. Namun secara paradoks, di dalam tugas-tugas inilah terletak semua hak dan kemerdekaannya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Al-Zariyat ayat 56, artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. Dari ketentuan ayat di atas, menunjukan manusia mempunyai kewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibagi dalam 2 kategori, yaitu: 1) huququllah (hak-hak Allah) yaitu kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah yang diwujudkan dalam sebuah ritual ibadah 2) huququl’ibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewaajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-mahkluk Allah lainnya. Hak Asasi Manusia dijamin oleh agama Islam bagi manusia dikalsifikasikan kedalam dua kategori yaitu : 1) HAM dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia; 2) HAM yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok masyarakat yang berbeda dalam situasi tertentu. Status, posisi, dan lain-lain yang mereka miliki. Hak-hak khusus bagi non muslim, kaum wanita, buruh/pekerja, anak-anak, dan lainnya seperti hak hidup, hak-hak milik, perlindungan kehormatan, keamanan, kesucian kehidupan pribadi dan sebagainya. The Universal Declaration Of Human Rights di dunia mengikat semua bangsa, untuk menghargai Hak Asasi Manusia, meski faktanya dunia barat cukup banyak melanggarnya. Dengan demikian para ahli hukum Islam mengemukakan “Universal Islamic Declaration Human Right”, yang diangkat dari al-qur’an dan sunnah Islam 12
terdiri XXIII Bab dan 63 pasal yang meilputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia antara lain : (1) hak hidup (2) hak untuk mendapatkan kebebasan (3) hak atas persamaan kedudukan (4) hak untuk mendapatkan keadilan (5) hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan (6) hak untuk mendapatkaan perlindungan dari penyiksaan (7) hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan nama baik (8) hak untuk bebas berpikir dan berbicara (9) hak untuk bebas memilih agama (10) hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi (12) hak atas jaminan sosial (13) hak untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya (14) hak-hak bagi wanita dalam kehidupan rumah tangga (15) hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya.
3.8 Konsep Hukum, KAM & HAM Menurut Islam Konsep HAM menurut persepsi islam dan Barat adalah suatu pandangan islam, yang menganggap manusia sebagai mahkluk Allah secara kodrati di anugerahi hak dasar yang disebut dengan hak asasi. Adapun perbedaan prinsip antara pandangan Barat dengan islam tentang HAM adalah semata-mata hanya bersifat antroposentris (segala sesuatu berpusat pada manusia). Hukum islam adalah suatu hukum yang di dalamnya menunjukkan dua bangian penting dan aturan-aturan perundang-undangan dalam islam yakni syari’ah dan fiqih. Fungsi dan tujuan hukum islam dalam masyarakat adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan ciptaan lainnya. Sedangkan tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis (seimbang) antara manusia dengan Penciptanya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan ciptaan lainnya.
13
3. DEMOKRASI DALAM ISLAM Lincoln (1863) menyatakan “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Secara teori, dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang dianggap berdaulat, rakyat yang membuat hukum dan orang yang dipilih rakyat haruslah melaksanakan apa yang telah ditetapkan rakyat tersebut. Menurut Syaikh Abdul Qadim Zallum, dalam kitabnya Demokrasi Sistem Kufur, demokrasi mempunyai latar belakang sosio-historis yang tipikal Barat selepas Abad Pertengahan, yakni situasi yang dipenuhi semangat untuk mengeliminir pengaruh dan peran agama dalam kehidupan manusia. Dalam demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat, konsekuensinya bahwa hak legislasi (penetapan hukum) berada di tangan rakyat (yang dilakukan oleh lembaga perwakilannya, seperti DPR). Sementara dalam Islam, kedaulatan berada di tangan syara’, bukan di tangan rakyat. Ketika syara’ telah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu tetap haram walaupun seluruh rakyat sepakat membolehkannya. Sebagian kalangan menyatakan bahwa Demokrasi itu sesungguhnya berasal dari Islam, yakni sama dengan syuro (musyawarah), amar ma’ruf nahyi munkar dan mengoreksi penguasa. Hal ini tidaklah tepat karena syuro, amar ma’ruf nahyi munkar dan mengoreksi penguasa merupakan hukum syara’ yang telah Allah swt tetapkan cara dan standarnya, yang jauh berbeda dengan demokrasi.
14
BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Secara umum hukum Islam berorientasi pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Artinya hukum Islam bertujuan pada pemeliharaan agama, menjamin, menjaga dan memelihara kehidupan dan jiwa, memelihara kemurnian akal sehat dan menjaga ketertiban keturunan manusia serta menjaga hak milik harta kekayaan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. 2. Hak Asasi Manusia menurut pemikiran barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, sehingga manusia sangat dipentingkan. Sedangkan ditilik dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan, sehingga Tuhan sangat dipentingkan. 3. Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat utama terwujudnya demokrasi adalah adanya penegakan hukum dan perlindundgan Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi akan selalu rapuh apabila HAM setiap warga masyarakat tidak terpenuhi. Sedangkan pemenuhan dan perlindungan HAM akan terwujud apabila hukum ditegakkan. SARAN Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut : 1. Sebagai umat Islam hendaknya memahami hukum Islam dengan baik, karena hukum ini mengatur berbagai kehidupan umat manusia untuk mencapai kemaslahatan. 2. Setiap manusia hendaknya menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena hak ini sebagai dasar yang melekat pada diri tiap manusia. 3. Dalam mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh, baik dibidang hukum, hak dan kewajiban asasi manusia, serta kehidupan berdemokrasi hendaknya berdasarkan prinsipprinsip yang diajarkan Islam.
15
DAFTAR PUSTAKA
Buku Daras http://tugasku-4u.blogspot.com/2013/07/makalah-hukum-ham-dan-demokrasi-dalam-islam.html http://islamiwiki.blogspot.com/2012/05/pengertian-ijma-dan-kedudukannya.html http://barnur.blogspot.com/2011/08/pengertian-qiyas.html http://aminnatul-widyana.blogspot.com/2011/07/perspektif-islam-tentang-hukum-ham-dan.html http://www.jahabersa.com.my/tauhid/beberapa-permasalahan-hukum-dalam-islam http://dodiilham.blogspot.com/2011/06/eksistensi-hukum-islam-dan-permasalahan.html http://site-bs.blogspot.com/2012/01/konsep-ham-menurut-islam-dan-barat.html
16
