KATA PENGANTAR. Lubuk Basung, 14 November 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, berkah dan hidayahNya jualah, akhirnya kami dapat menyelesaikan Buku Pintar Kepegawaian ini. Buku ini berisikan informasi seputar kepegawaian, mulai pengertian, jenis layanan, persyaratan dan prosedur pengurusan, serta peraturan yang mendasarinya yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik dan mudah dipahami. Pada hakekatnya buku ini untuk mewujudkan pelayanan prima kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Diharapkan dengan membaca buku ini PNS mengetahui dan memahami sehingga memudahkan PNS dalam menerima layanan administrasi kepegawaian BKD Kabupaten Agam. Diterbitkannya buku pedoman ini merupakan arahan dari Bupati dan Wakil Bupati serta berkat dukungan dan peran dari berbagai pihak dalam melengkapi materi. Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada: 1. Bupati Agam. 2. Wakil Bupati Agam. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam; 4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. 5. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan staf di Lingkungan BKD Kabupaten Agam. 6. Semua pihak yang terkait dengan layanan administrasi kepegawaian. Kami berharap semoga informasi yang terdapat dalam buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Lubuk Basung, 14 November 2016 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN AGAM

DAFRINES, SE Pembina Utama Muda NIP. 19611018 198103 1 003

2

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 4 A. Latar Belakang ................................................................... 4 B. Tujuan ................................................................................ 4 BAB II POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN ............................................. 5 A. Kedudukan Pegawai ASN .................................................. 5 B. Jabatan ASN ...................................................................... 5 C. Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Manajemen ASN ....... 8 D. Manajemen PNS ................................................................ 9 E. Manajemen PPPK .............................................................. 13 BAB III LAYANAN KEPEGAWAIAN ....................................................... 17 A. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ....................................... 17 B. Mutasi Kepegawaian .......................................................... 21 C. Peninjauan Masa Kerja ....................................................... 22 D. Penggajian PNS.................................................................. 24 E. Konversi NIP ....................................................................... 31 F. Kartu Pegawai (Karpeg)...................................................... 33 G. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)...................... 35 H. Ketaspenan ......................................................................... 38 I. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural .......................... 41 J. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional ................. 44 K. Penilaian Kinerja PNS......................................................... 50 L. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah ........................ 54 M. Kenaikan Pangkat PNS ...................................................... 59 N. Pencantuman Gelar Kesarjanaan ....................................... 83 O. Pemindahan PNS ............................................................... 84 P. Perkawinan PNS ................................................................. 87 Q. Disiplin PNS ........................................................................ 95 R. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ....................................... 103 S. Tugas Belajar dan Izin Belajar ............................................ 106 T. Cuti PNS ............................................................................. 117 V. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya123 W. Pemberhentian PNS ........................................................... 125 X. Pensiun PNS ....................................................................... 130 Y. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN ...................................................................... 142 Z. Pengujian Kesehatan .......................................................... 144 AA. Bapertarum/Taperum PNS .................................................. 145 BB. BPJS Kesehatan ................................................................. 149 CC. Dokumen Tata Naskah Kepegawaian ................................ 150 DD. Web dan Simpeg BKD ........................................................ 152

3

BAB I PENDAHULUAN C. Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS), mempunyai peran yang amat penting dalam menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut diperlukan PNS yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai motor penggerak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dalam pelaksanaan tugas, PNS diharapkan fokus mencurahkan segala potensi dan perhatiannya untuk mensukseskan pencapaian tujuan organisasinya. Segala hal yang akan mengganggu dan menjadi pemecah konsentrasi haruslah diminimalisir. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) selaku perangkat daerah, yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan kepegawaian kepada PNS. Dalam memberikan pelayanan kepegawaian, perlu diberikan informasi yang lengkap terkait pelayanan itu. Layanan kepegawaian haruslah tersosialisasi dengan sempurna, sehingga semua PNS tahu dan memahami segala hal terkait dengan layanan tersebut. Salah satu persyaratan untuk menciptakan pelayanan yang baik adalah adanya kejelasan tentang layanan itu, baik aturan yang mengaturnya, manfaat, persyaratan, maupun prosedur pengurusannya. Untuk memberikan layanan yang baik terhadap 7113 PNS (kondisi per 1 Oktober 2016) yang tersebar di 16 Kecamatan, BKD membuat buku pintar kepegawaian. Buku ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memberikan kemudahan layanan kepegawaian bagi PNS. D. Tujuan Tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kepegawaian dan memberikan pedoman bagi PNS dalam berurusan atau menerima layanan BKD Kabupaten Agam. Dengan membaca buku ini diharapkan PNS menjadi tahu, paham, dan mudah dalam pengurusan administrasi kepegawaiannya di BKD.

4

BAB II POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. F. Kedudukan Pegawai ASN Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, terdiri dari: 1. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PNS berhak memperoleh: a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. Cuti; c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. Perlindungan; e. Pengembangan kompetensi. 2. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UndangUndang. PPPK berhak memperoleh: a. Gaji dan tunjangan; b. Cuti; c. Perlindungan; d. Pengembangan kompetensi. G. Jabatan ASN Jabatan ASN terdiri atas:

5

1. Jabatan Administrasi; terdiri atas: a. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. b. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. c. Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 2. Jabatan Fungsional, terdiri atas: a. Jabatan fungsional keahlian 1) Ahli utama; 2) Ahli madya; 3) Ahli muda; 4) Ahli pertama. b. Jabatan fungsional keterampilan 1) Penyelia; 2) Mahir; 3) Terampil; 4) Pemula. 3. Jabatan Pimpinan Tinggi, berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui kepeloporan, pengembangan kerja sama dengan instansi lain, dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN. Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri dari: a. Jabatan pimpinan tinggi utama. yakni kepala lembaga pemerintah nonkementerian. b. Jabatan pimpinan tinggi madya. Meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara. c. Jabatan pimpinan tinggi pratama.

6

meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara. Beberapa hal penting terkait Jabatan pimpinan tinggi: a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. b. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. c. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN. d. Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional. e. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau paling kurang pada tingkat kabupaten Agam; f. Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui proses secara terbuka dan kompetitif. g. Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali. h. Penyetaraan jabatan PNS: 1) Jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah non kementerian setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;

7

i.

2) Jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya; 3) Jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama; 4) Jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator; 5) Jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; 6) Jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana. Jabatan ASN diisi dari: 1) Pegawai ASN 2) Jabatan ASN tertentu, dapat diisi dari: a) Prajurit TNI b) Anggota Kepolisian Negara RI.

H. Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Manajemen ASN Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN. Untuk melaksanakannya Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: 1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN; 2. Komisi ASN (KASN), berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa. KASN berkedududkan di ibukota negara. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. 3. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan

8

4. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian. Berkaitan dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama. Terdiri dari: a. Menteri di kementerian; b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. Gubernur di provinsi; e. Bupati/walikota di kabupaten/kota. 6. Pejabat yang Berwenang. Berkaitan dengan kewenangan pembinaan Manajemen ASN. Pejabat berwenang terdiri dari Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan tugas: a. Berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN. b. Memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. c. Mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. I.

Manajemen PNS Manajemen PNS, meliputi: 1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. 2. Pengadaan Pengadaan merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi Pemerintah, yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi (seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang),

9

3.

4.

5.

6.

7.

pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Lamanya masa percobaan adalah 1 tahun. Pangkat dan jabatan; a. Pengangkatan PNS dalam jabatan ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. b. PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja c. PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pengembangan karier a. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi (teknis, manejerial dan sosial kultural), penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah, dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. b. Dalam mengembangkan kompetensi, PNS diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pola karier a. Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional. b. Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional. Promosi Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. Mutasi

10

8.

9.

10.

11.

12.

Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar Instansi Daerah, antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Penilaian kinerja Penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Penggajian dan tunjangan a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Gaji dimaksud dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan b. PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas yang meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Penghargaan PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan, berupa: a. Tanda kehormatan; b. Kenaikan pangkat istimewa; c. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini. Disiplin a. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS. b. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. c. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Pemberhentian a. PNS diberhentikan dengan hormat karena: 1) Meninggal dunia;

11

2) Atas permintaan sendiri; 3) Mencapai batas usia pensiun; 4) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau 5) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. b. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. c. PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. d. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: 1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 4) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. e. PNS diberhentikan sementara, apabila: 1) Diangkat menjadi pejabat negara; 2) Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau 3) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. f. Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Bagi Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar

12

Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS. g. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali. Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu:

a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. 13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 14. Perlindungan. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: a. Jaminan kesehatan; b. Jaminan kecelakaan kerja; c. Jaminan kematian d. Bantuan hukum. Bantuan hukum berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. J. Manajemen PPPK Manajemen PPPK, meliputi: 1. Penetapan kebutuhan; a. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. b. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 2. Pengadaan; a. Pengadaan calon PPPK dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

13

3.

4.

5.

6.

7.

b. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Penilaian kinerja; a. Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. b. Hasil penilaian dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. c. PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK Penggajian dan tunjangan; a. Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK, berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan. b. PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kompetensi; a. PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi, yang direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. b. Pengembangan kompetensi dievaluasi dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya. Pemberian penghargaan; a. PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan, berupa: 1) Tanda kehormatan; 2) Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau 3) Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. b. PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan UndangUndang ini. Disiplin;

14

a. PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK. b. Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. c. PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja; a. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena: 1) Jangka waktu perjanjian kerja berakhir; 2) Meninggal dunia; 3) Atas permintaan sendiri; 4) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau 5) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: 1) Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; 2) Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau 3) Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: 1) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; 3) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 4) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

15

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. 9. Perlindungan, berupa: a. jaminan hari tua; b. jaminan kesehatan; c. jaminan kecelakaan kerja; d. jaminan kematian; e. bantuan hukum. Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

16

BAB III LAYANAN KEPEGAWAIAN M. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; e. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; g. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. h. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. 2. Sekilas Pengadaan PNS Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya PNS yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi. Pengadaan PNS harus berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Kewenangan penetapan formasi ini merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

17

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar untuk menjadi CPNS sbb: a. Warga Negara Indonesia; b. Pada saat diangkat sebagai CPNS, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun dan setingi-tinginya 35 tahun c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan; Dalam ketentuan ini, tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi hukuman percobaan. d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta; e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri; f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; g. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian setempat. h. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter. i. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah; dan j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya. Apabila salah satu kelengkapan administrasi tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat sebagai CPNS. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Daerah menyampaikan daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan ditetapkan diterima untuk diangkat sebagai Calon PNS kepada BKN untuk mendapat Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan NIP PNS yang ditetapkan BKN, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan menjadi CPNS. Kepada CPNS/PNS yang baru diangkat diberikan golongan ruang sesuai dengan tingkat pendidikan yang diakui sebagai berikut:

18

No

Tingkat Pendidikan

a. b. c. d. e. f. g. h.

Lulusan SD atau sederajat Lulusan SMP atau sederajat Lulusan SMA/D1 atau sederajat Lulusan D2 atau sederajat Lulusan D3 atau sederajat Lulusan S1 atau sederajat Lulusan S2 sederajat/S1 Kedokteran/S1 Apoteker Lulusan S3 atau sederajat

Gol Ruang I/a I/c II/a II/b II/c III/a III/b III/c

Penghasilan hak atas gaji CPNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor atau satuan organisasi yang bersangkutan. Surat pernyataan telah melaksanakan tugas dibuat oleh kepala kantor atau satuan organisasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugas. Masa selama menjadi CPNS merupakan masa percobaan. Lamanya masa percobaan adalah 1 tahun. 3. Pemberhentian CPNS Setiap CPNS diwajibkan menjalani masa percobaan selama 1 tahun. CPNS yang selama menjalani masa percobaan dinyatakan cakap diangkat sebagai PNS. CPNS yang dinyatakan tidak cakap maka diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS. CPNS pun dapat diberhentikan dengan tidak hormat. CPNS diberhentikan dengan hormat apabila: a. Mengajukan permohonan berhenti; b. Tidak memenuhi syarat kesehatan; c. Tidak lulus dari pendidikan dan pelatihan prajabatan; d. Tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas; e. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan; f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; g. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan telah mengajukan surat permohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

19

h. Satu bulan setelah diterimanya keputusan pengangkatan sebagai CPNS tidak melapor dan melaksanakan tugas, kecuali bukan karena kesalahan yang bersangkutan. CPNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: a. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya. c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat; atau d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengajukan surat pemohonan berhenti secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. CPNS yang oleh Kepala BKN dinyatakan tewas atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan negeri, dengan keputusan Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN diangkat menjadi PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan tewas. CPNS yang cacat karena dinas, yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri, diangkat menjadi PNS terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan ditetapkannya Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan, dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS yang tewas atau cacat karena dinas ditetapkan dengan keputusan Kepala BKN/Kantor Regional BKN baik bagi CPNS Pusat maupun Daerah. Sedangkan Pemberhentian CPNS ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. 4. Pengangkatan CPNS menjadi PNS CPNS yang telah menjalani masa percobaan selama 1 tahun, diangkat sebagai PNS apabila memenuhi syarat berikut: a. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik. b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi PNS.

20

c. Telah lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan. CPNS diangkat menjadi PNS dengan Keputusan Bupati Agam dan diberikan pangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan gaji pokok sesuai dengan golongan dan ruang penggajiannya. Calon PNS yang telah menjalankan masa percobaan, lebih dari 1 (satu) tahun dan telah memenuhi syarat untuk diangkat PNS, tetapi karena suatu sebab belum diangkat menjadi PNS, maka hanya dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Persyaratan Pengangkatan CPNS menjadi PNS sebagai berikut:

a. b. c. d. e.

Fotocopy SK CPNS Fotocopy Surat Tanda Lulus Diklat Prajabatan Foto copy SKP 1 tahun terakhir Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Asli Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan foto copy Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2. N. Mutasi Kepegawaian Mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang PNS, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain. Ruang Lingkup Mutasi Kepegawaian meliputi: 1. Mutasi Pegawai Baru 2. Mutasi CPNS: Pengangkatan CPNS 3. Mutasi PNS: a. Pengangkatan PNS b. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS c. Karpeg (Kartu Pegawai) 4. Mutasi Diklat: a. Diklat Prajabatan b. Diklat dalam jabatan : Diklatpim, Diklat Fungsional, Diklat Teknis 5. Mutasi Pendidikan: a. Peningkatan Pendidikan b. Tugas Belajar 6. Mutasi Jabatan: a. Pengangkatan dalam jabatan b. Pembebasan dari Jabatan Organik

21

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Mutasi Keluarga: Karis/Karsu/Anak/Perkawinan/Perceraian Mutasi Penghargaan Mutasi Hukuman Disiplin Mutasi Pindah Wilayah Kerja Mutasi Pindah Instansi Mutasi Peninjauan Masa Kerja Mutasi Kenaikan Pangkat Mutasi Pemberhentian Mutasi Pensiun Mutasi Pengujian Kesehatan Mutasi Status Kepegawaian: a. Aktif b. CLTN (Cuti DiLuar Tanggungan Negara) c. Pengaktifan kembali setelah CLTN d. Pemberhentian Sementara e. Penerima Uang Tunggu f. Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik g. Prajurit Wajib h. Pejabat Negara i. Kepala Desa j. Izin Perceraian dan Perkawinan k. Tugas Belajar l. Sedang dalam proses banding ke BAPEK m. Masa Persiapan Pensiun n. Titipan

O. Peninjauan Masa Kerja 1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

b. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. 2. Sekilas Peninjauan Masa Kerja PNS yang pada saat pengangkatannya telah memiliki pengalaman kerja, dapat diperhitungkan untuk masa kerja golongan. Adapun pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan adalah: a. Masa kerja selama bertugas di instansi pemerintah dihitung penuh untuk penetapan masa kerja, antara lain:

22

1) Masa selama menjadi Calon/Pegawai Negeri Sipil, kecuali masa selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

2) Masa selama menjadi Pejabat Negara 3) Masa selama menjalankan tugas pemerintahan, yang antara lain masa penugasan sebagai: a) Lokal staff pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. b) Pegawai tidak tetap c) Perangkat desa d) Pegawai/tenaga pada badan-badan Internasional e) Petugas pada Pemerintahan lainnya yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4) Masa selama menjalankan kewajiban untuk membela negara, antara lain: a) Masa selama menjadi Prajurit Wajib dan Sukarelawan. b) Masa selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik Pemerintah, seperti Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. b. Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan swasta yang berbadan hukum, yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan setengahnya sebagai masa kerja golongan, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 8 tahun. Pengalaman kerja yang tidak dapat diperhitungkan untuk peninjauan masa kerja golongan adalah: a. Pengalaman kerja yang sudah dihargai dengan uang pesangon/uang pesangon yang bersifat untuk pensiun. b. Masa selama menjalani Cuti Diluar Tanggungan Negara c. Diberhentikan dengan hormat bukan atas permintaan sendiri, pengangkatan CPNS d. Diberhentikan dengan tidak hormat e. Pengalaman kerja yang diperoleh secara pararel hanya diperhitungkan 1 pengalaman f. Pengalaman kerja di Swasta yang kurang dari 1 (satu) tahun g. Pengalaman kerja yang diperoleh sebelum berusia 18 tahun 3. Pengurusan Peninjauan Masa Kerja

23

Persyaratan peninjauan masa kerja sebagai berikut:

a. b. c. d. e. f. g.

Foto copy SK CPNS Foto copy SK PNS Foto copy SK Pangkat Terakhir Foto copy Karpeg Foto copy SKP 2 tahun terakhir Foto copy STTB/Ijazah terakhir dan transkrip nilai)* Bukti fisik penghitungan masa kerja (SK PTT, Honorer, ddl) sebelum tahun 2005. h. Kwitansi pembayaran gaji i. Foto copy SK Konversi NIP j. Rekomendasi Kepala Unit Kerja Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2. )* ijazah dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada. P. Penggajian PNS 1. Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2. Sekilas Gaji PNS Yang dimaksud dengan gaji pegawai adalah gaji pokok berikut tunjangannya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk CPNS. Gaji Pegawai terdiri dari: a. Gaji Pokok, adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang PNS. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti tunjangan istri, tunjangan anak dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas dasar persentase tertentu dari gaji pokok. Besarnya gaji pokok seseorang PNS tergantung atas gol/ruang penggajian yang ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Karena itu pangkat berfungsi pula sebagai dasar penggajian. Besarnya gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat, surat pemberitahuan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. Kepada seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari

24

gaji pokok yang ditentukan untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya. b. Tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/ fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan Irian Jaya/Papua, Tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan asuransi kesehatan. 1) Tunjangan Istri/Suami, adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang beristri/suami. Ketentuan –ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan istri/suami adalah : a) Diberikan untuk 1 istri/suami pegawai negeri yang sah; b) Besarnya tunjangan istri//suami adalah 10% dari gaji pokok; c) Tunjangan istri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi perceraian atau meninggal dunia; d) Untuk memperoleh tunjangan istri/suami harus dibuktikan dengan surat nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. 2) Tunjangan anak, adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat) dengan ketentuan :

a) b) c) d)

Belum mempunyai batas usia 21 tahun; Tidak atau belum pernah menikah; Tidak mempunyai penghasilan sendiri; Nyata menjadi tanggungan pegawai bersangkutan.

negeri

yang

e) Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan anak adalah : (1) Diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak; (2) Dalam hal PNS pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak untuk lebih dari 2 orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin/meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari dua; (3) Besarnya tunjangan anak adalah 2 % per anak dari gaji pokok;

25

(4) Tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia; (5) Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia; (6) Batas usia anak tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Dapat menunjukkan surat pernyataan dari kepala sekolah /kursus/perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/ kursus/ kuliah;

(2) Masa pelajaran pada sekolah/ kursus/ perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya satu tahun; (7) Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan: (1) Surat Keterangan Kelahiran Anak dari pejabat yang berwenang pada Catatan Sipil/Lurah/Camat setempat; (2) Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan /mensahkan perceraian dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai; (3) Surat Keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut adalah tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/istrinya meninggal dunia; (4) Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat maksimal 1 anak). (8) Tunjangan anak dimasukkan dalam pengajuan daftar gaji setelah diterimanya surat kelahiran oleh Pengelola Administrasi Gaji. Pembayaran anak tidak berlaku surut. (9) Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dimasukkan dalam pengajuan daftar gaji setelah diterimanya surat kelahiran oleh satuan kerja/pejabat administrasi belanja pegawai (Pembayaran tunjangan anak tiri/anak angkat tidak

26

berlaku surut) dengan syarat: ayah yang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pamong praja (serendah-rendahnya camat); ayah yang sebenarnya dari anak tersebut bukan pegawai negeri dan tunjangan anak untuk anak-anak itu diberikan kepada ayahnya yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor tempat ayahnya bekerja; anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pengadilan negeri bahwa anak tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada ibu dari anak tersebut dan disyahkan oleh pamong praja serendahrendahnya camat). 3) Tunjangan Jabatan Stuktural. Kepada PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan struktural setiap bulan. Besarnya tunjangan jabatan struktural diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. PNS yang diangkat dalam jabatan struktural berhak mendapat tunjangan jabatan struktural setiap bulan, yang diberikan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah pelantikan. Pembayaran tunjangan struktural dihentikan mulai bulan berikutnya sejak PNS: a) Diberhentikan dari jabatan struktural b) Diberhentikan sementara c) Menjalani cuti diluar tanggungan negara d) Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak. e) Menjalani cuti besar f) PNS yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dihentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dihentikan dari jabatannya. Pembayaran Kembali. Tunjangan jabatan struktural bagi PNS yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara karena persalinan dan cuti besar, dibayarkan kembali terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya PNS yang bersangkutan

27

telah aktif melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. Pembayaran kembali tunjangan jabatan struktural bagi PNS yang diberhentikan sementara, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Tunjangan Jabatan Struktural Bagi PNS Yang Jabatannya Mengalami Perubahan Eselon Apabila terjadi perubahan tingkat eselon suatu jabatan, maka pejabat yang berwenang harus menetapkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural PNS yang bersangkutan sesuai dengan jenjang eselon yang baru sebagai dasar pembayaran tunjangan jabatan. 4) Tunjangan Jabatan Fungsional, adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan dengan ketentuan: a) Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah tanggal melaksanakan tugas. b) Tunjangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut dari tanggal penetapan keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional; c) Pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan:

(1) (2) (3) (4) (5)

Tidak lagi menduduki jabatan fungsioal; Diberhentikan sementara; Dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan; Sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara; Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(6) Dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan (dihentikan mulai bulan ketujuh);

(7) Sedang menjalani cuti besar; 5) Tunjangan Kompensasi Kerja (risiko bahaya atas pekerjaan) 6) Tunjangan beras, adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dan anggota keluarganya dalam bentuk natura atau dalam bentuk

28

inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan–ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut: a) Diberikan kepada PNS dalam bentuk natura (beras) atau inatura (uang); b) Tunjangan beras untuk pegawai negeri sipil sebanyak 10 kg/bulan . Apabila diberikan dalam bentuk uang maka besaran harga beras per kgnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan c) Tunjangan beras untuk anggota keluarga pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau apabila diberikan dalam bentuk uang maka besaran harga beras per kgnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan 7) Tunjangan khusus PPh, adalah tunjangan khusus pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu PNS yang dikenakan pajak penghasilan c. Potongan. Potongan yang termuat dalam daftar gaji terdiri atas: 1) Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) Besaran potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) sebesar 10% dari (Gaji Pokok+Tunjangan keluarga) dengan perincian sebagai berikut: a. 4,75% untuk iuran pensiun b. 2,00% untuk iuran pemeliharaan kesehatan c. 3,25% untuk iuran hari tua 2) Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum) adalah potongan yang dikenakan kepada PNS untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan yang besarnya diatur menurut perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1993 dan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 besarnya tabungan tiap bulan adalah sebagai berikut: a. Golongan I Rp 3.000,- b. Golongan II Rp 5.000,- c. Golongan III Rp 7.000,- d. Golongan IV Rp 10.000,Pembentukan Dana Tabungan Perumahan PNS ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, dengan cara membantu membayar uang muka Pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan membantu sebagai biaya membangun rumah untuk sebagian PNS yang sudah memiliki tanah ditempatnya bekerja. 3) Iuran Asuransi Kesehatan 2% Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor: 378/KMK.02/2003 tanggal 6 Agustus 2003 tentang subsidi

29

dan iuran Pemerintah Daerah dalam dalam penyelenggaraan Asuransi Kesehatan ditetapkan bahwa besarnya iuran asuransi kesehatan adalah 2 % dari penghasilan (Gaji pokok+ tunjangan keluarga). 4) PPh pasal 21 Adalah potongan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan pegawai negeri yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 3. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan tentang penghentian pembayaran gaji karena mutasi/ pensiun sehingga dapat menunjukkan batas akhir hak yang seharusnya diterima pegawai negeri /pensiunan bersangkutan. SKPP diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang berubah status/pindah dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh satker ditempat kerja yang baru, atau dibayarkan pensiunnya oleh PT. Taspen bagi pegawai yang memasuki masa pensiun. Pada SKPP selain dicantumkan perincian penghasilan bulan terakhir yang telah dibayar, juga dicantumkan utang-utang kepada Negara dari pegawai yang bersangkutan bila ada. SKPP diterbitkan dalam hal: 1) Pegawai pindah ke satker lain, baik yang mengakibatkan perubahan DPPKA pembayar maupun tetap dalam wilayah pembayaran DPPKA yang sama; 2) Pegawai pindah ke/dari luar negeri; 3) Pegawai diperbantukan /pindah ke daerah otonom; 4) Pegawai diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun, uang tunggu. 5) Siswa Ikatan Dinas yang diangkat menjadi pegawai (bila ikatan dinas diberi gaji) 6) Pegawai yang berpindah statusnya dari pegawai honorer /kontrak menjadi cpns/pns 7) Pegawai yang pindah dari /ke Kabupaten Agam. 4. Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil diberikan kenaikan gaji berkala apabila dipenuhi syarat-syarat:

a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala, yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali.

30

b. Penilaian

pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurangkurangnya “cukup”. Pemberian kenaikan gaji berkala, dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Kepala Kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala diterbitkan dua bulan sebelum kenaikan gaji berkala itu berlaku. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum memenuhi nilai cukup dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun. Apabila sehabis waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum juga memenuhi syarat maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun. Apabila tidak ada alasan tadi untuk penundaan, maka kenaikan gaji berkala tersebut diberikan mulai bulan berikutnya dari masa penundaan itu. Penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. Masa penundaan kenaikan gaji berkala dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Q. Konversi NIP 1. Dasar hukum: a) Peraturan Kepala BKN Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil. b) Peraturan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata cara Permintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP. 2. Sekilas Konversi NIP Setiap CPNS/PNS diberikan NIP. NIP ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan berlaku selama yang bersangkutan menjadi PNS, pensiunan PNS, atau janda/dudanya. NIP berlaku juga bagi keluarga yang menjadi tanggungan PNS dan penerima pensiun serta orangtua penerima pensiun PNS yang tewas. PNS yang pindah antar instansi pemerintah atau diperbantukan/ dipekerjakan atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya. NIP berfungsi sebagai nomor identitas dalam hal: a) Pembinaan karier PNS; b) Pelayanan gaji; c) Pelayanan pensiun; d) Pelayanan asuransi sosial; e) Pelayanan tabungan;

31

f) Pengelolaan administrasi kepegawaian; g) Pelayanan lain yang bermanfaat bagi PNS. NIP lama terdiri dari 9 digit, saat itu NIP merupakan singkatan dari Nomor Induk Pegawai. Makna dari 9 angka tersebut yaitu 2 angka pertama menunjukan Instansi dimana PNS yang bersangkutan terdaftar pada waktu PUPNS tahun 1974 atau instansi yang mengangkat pertama kali sebagai CPNS/PNS. Sedangkan 7 angka berikutnya menunjukan nomor urut PNS yang bersangkutan pada Instansi. Dengan dihapus/digabungnya beberapa instansi pemerintah dan dialihkannya sebagian PNS pusat yang ada di daerah menjadi PNS daerah serta diperluasnya otonomi daerah sampai dengan Kabupaten/Kota, maka NIP lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Dua angka pertama NIP yang menunjukkan instansi telah bercampur baur, sehingga tidak lagi menunjukkan PNS suatu instansi tertentu. Berdasarkan data Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) 2003, maka diubahlah NIP lama 9 digit menjadi NIP baru 18 digit. NIP (baru), yang merupakan kependekan dari Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil adalah nomor yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS, jenis kelamin PNS dan nomor urut. NIP terdiri atas 18 digit, dengan urutan sebagai berikut: a) 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir CPNS/PNS yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing dua digit. b) 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipi/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulan pengangkatan pertama dua digit. c) 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jenis kelamin CPNS/PNS yang bersangkutan. d) 3 (tiga) digit terakhir adalah angka pengenal yang menunjukkan nomor urut CPNS/Pegawai Negeri Sipil. Penentuan nomor urut didasarkan tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS, & jenis kelamin yang sama. 3. Pengurusan SK Konversi NIP Salah

32

Kondisi riil sampai dengan saat ini masih terdapat beberapa PNS yang data pada petikan SK Konversi NIP baru belum sesuai dengan data kepegawaian yang bersangkutan. Kesalahan ini sejogyanya harus segera diperbaiki. NIP Salah dapat berupa kesalahan penulisan nama (salah huruf atau spasi), kesalahan tanggal lahir, TMT CPNS, atau jenis kelamin. Kesalahan pada SK Konversi akan berakibat pada salahnya data PNS pada data base BKN salahnya KPE, SK Kenaikan Pangkat, dan produk keputusan lainnya. Persyaratan pengurusan perbaikan konversi NIP sbb: a) Surat pengantar dari SKPD b) Foto copy SK Konversi NIP yang salah c) Foto copy SK CPNS d) Foto copy ijazah sebagai dasar pengangkatan CPNS Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2. Adapun prosedur perbaikan SK Konversi NIP salah sbb: a) PNS melaporkan kesalahan NIP dan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja. b) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya. c) Kemudian SKPD mengusulkan perbaikan SK Konversi NIP kepada BKD. d) BKD akan menindaklanjuti penggantian/perbaikan SK Konversi NIP ke BKN untuk kesalahan tanggal lahir dan ke BKN Regional XII Pekanbaru untuk kesalahan nama, TMT CPNS dan jenis kelamin. e) SK Konversi NIP yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya. R. Kartu Pegawai (Karpeg) 1. Dasar Hukum Keputusan Kepala BAKN No. 01/KEP/1994 tentang Penetapan Karpeg PNS. 2. Sekilas Karpeg Karpeg diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai PNS, dengan kata lain CPNS belum dapat diberikan Karpeg. Karpeg adalah Kartu Identitas diri sebagai PNS, dalam arti lain pemegang harus berstatus sebagai PNS. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan

33

menjadi PNS, apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai PNS, maka Karpeg dengan sendirinya/secara otomatis tidak berlaku lagi. Disamping sebagai Kartu Identitas diri bagi PNS, Karpeg juga digunakan sebagai persyaratan dalam pengusulan Kenaikan Pangkat, persyaratan pengajuan pensiun, dsbnya. 3. Pengurusan Karpeg a. Pembuatan Karpeg Adapun Persyaratan pembuatannya sbb: 1) Surat Pengantar dari SKPD. 2) Foto copy SK CPNS. 3) Foto copy SK PNS. 4) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 2x3 sebanyak 3 lembar 5) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT). 6) Surat Keterangan Hasil Pengujian Kesehatan/KIR. 7) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2. Adapun prosedur pembuatan Karpeg sbb: 1) Setelah CPNS berubah status menjadi PNS, PNS menyiapkan persyaratan pengurusan dan menyerahkannya ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja. 2) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya. 3) Kemudian SKPD mengusulkan pembuatan Karpeg kepada BKD. 4) BKD akan menindaklanjuti pembuatan Karpeg ke BKN Regional XII Pekanbaru. 5) Karpeg yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya. b. Pembuatan Karpeg yang Hilang Adapun persyaratan sebagai berikut: 1) Surat Pengantar dari SKPD. 2) Foto copy SK CPNS. 3) Foto copy SK PNS. 4) Asli laporan kehilangan dari kepolisian 5) Foto copy Karpeg yang hilang (kalau ada) 6) Pas Photo Ukuran 3x4 sebanyak 3 Lembar dan 2x3 sebanyak 3 lembar

34

Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2. Adapun prosedur pembuatan Karpeg sbb: 1) PNS yang kehilangan Karpeg, melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian setempat untuk mendapatkan laporan kehilangan dari kepolisian. 2) Kemudian menyiapkan persyaratan pengurusan dan menyerahkannya ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja. 3) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya. 4) Kemudian SKPD mengusulkan pembuatan Karpeg pengganti kepada BKD. 5) BKD akan menindaklanjuti pembuatan Karpeg pengganti ke BKN Regional XII Pekanbaru. 6) Karpeg yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya. S. Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) 1. Dasar hukum: Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik 2. Sekilas KPE Untuk kemudahan pemberian pelayanan kepada PNS, BKN memandang perlu membangun sistem layanan yang lebih efesien dengan menfaatkan teknologi informasi. Sehingga, diciptakan Kartu PNS Elektronik (KPE) yaitu kartu identitas PNS yang menggunakan teknologi smartcard dan otentifikasi sidik jari, sehingga selain sebagai identitas, KPE juga dapat dimanfatkan untuk berbagai layanan seperti perbankan, kesehatan, Taspen, Taperum, dan aktivitas transaksi merchant, serta fungsi-fungsi lain dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung profesionalisme PNS. KPE diberikan kepada setiap PNS dan tetap berlaku setelah PNS yang bersangkutan pensiun. Kepada suami/isteri dan anak yang menjadi tanggungan PNS diberikan KPE tambahan. KPE ini nantinya akan menggantikan fungsi Karpeg yang selama ini kita gunakan. Penerbitkannya KPE adalah untuk memudahkan pelayanan kepada PNS, penerima pensiun PNS dan keluarganya. Di sisi lain dalam implementasinya pencetakan KPE ini bertujuan untuk:

35

a. Mendapatkan data biometric fisik PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan PNS.

b. Membangun database KPE yang memiliki tingkat keotentikan dan identifikasi yang tinggi sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat.

c. Mewujudkan Data Kepegawaian yang mutakhir di Instansi Pusat maupun Daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh PNS bersangkutan melalui Anjungan KPE

d. Memberikan fasilitas multifungsi layanan kepada PNS yang lebih efektif dan efisien melalui penggunaan KPE, meliputi:

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Layanan Gaji; Asuransi Kesehatan; Tabungan Pensiun; Tabungan perumahan; Transaksi keuangan/perbankan dan layanan lainnya. Pada saat ini fungsi KPE baru bisa dimanfaatkan untuk layanan gaji, transaksi perbankan, dan mengecek data PNS melalui anjungan KPE. Sedangkan fungsi lainnya baru dapat dinikmati setelah instansi terkait menyediakan fasilitas pendukungnya berupa kebijakan dan sarana prasarananya. 3. Pengurusan KPE a) Pengurusan KPE Salah KPE salah merupakan implikasi dari kesalahan SK Konversi NIP. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan penulisan nama (salah huruf, kata atau spasi nama) atau kesalahan NIP (tanggal lahir, TMT CPNS, atau jenis kelamin). Adapun persyaratan pengurusan sebagai berikut:

1) 2) 3) 4)

Surat pengantar dari SKPD KPE asli yang salah Foto copy SK CPNS Foto copy SK Konversi NIP Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2. Adapun prosedur penggantian KPE salah sebagai berikut:

1) PNS melaporkan dan menyerahkan KPE yang salah, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.

36

2) Sebelum KPE diserahkan untuk diperbaiki, terlebih dahulu PNS menonaktifkan fungsi ATM-nya ke Bank Nagari.

3) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

4) Kemudian SKPD mengusulkan penggantian KPE kepada BKD. 5) BKD akan menindaklanjuti penggantian KPE dengan mengusulkan penggantian KPE ke BKN yang kemudian akan diteruskan oleh BKN kepada pihak ketiga (saat ini PT. Sucopindo Persero).

6) KPE telah diperbaiki diambil oleh PNS yang bersangkutan ke Bank Nagari Lubuk Basung dengan menyerahkan foto copy rekening tabungan dan memperlihatkan tanda pengenal setelah menerima pemberitahuan dari BKD. b) Pengurusan KPE Rusak KPE rusak berupa kerusakan fiisik KPE seperti terbelah, patah, atau pecah pada bagian sudut yang berakibat kartu tidak berbaca oleh mesin, atau media penyimpanan data yang tidak berfungsi, dan sebagainya. Persyaratan Pengurusan KPE rusak sbb: 1) Surat pengantar dari SKPD 2) KPE asli yang rusak 3) Foto copy SK CPNS 4) Foto copy SK Konversi NIP Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2. Prosedur pengurusan sebagai berikut:

1) PNS melaporkan dan menyerahkan KPE yang rusak, dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.

2) Sebelum KPE diserahkan untuk diperbaiki, terlebih dahulu PNS menonaktifkan fungsi ATM-nya ke Bank Nagari.

3) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

4) Kemudian SKPD mengusulkan penggantian KPE kepada BKD. 5) BKD akan menindaklanjuti penggantian KPE dengan mengusulkan penggantian KPE ke BKN yang kemudian akan diteruskan oleh BKN kepada pihak ketiga (saat ini PT. Sucopindo Persero).

37

6) KPE telah diperbaiki diambil oleh PNS yang bersangkutan ke Bank Nagari Lubuk Basung dengan menyerahkan foto copy rekening tabungan dan memperlihatkan tanda pengenal setelah menerima pemberitahuan dari BKD. c) Pengurusan KPE Hilang KPE PNS yang hilang karena pencurian, kecopetan, tertinggal, dan sebagainya dapat diterbitkan kembali, dengan persyaratan sebagai berikut:

1) Surat pengantar dari SKPD 2) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian

3) Foto copy SK CPNS 4) Foto copy SK Konversi NIP 5) Foto copy rekening Bank Nagari (rekening pengganti). Persyaratan di atas dilegalisir dan dibuat rangkap 2. Adapun prosedur penggantian KPE hilang sebagai berikut:

1) PNS segera melaporkan kejadian kehilangan ke Bank Nagari untuk pemblokiran fungsi ATM, dan Kantor Polisi, untuk mendapatkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga.

2) PNS melaporkan dan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja.

3) Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

4) Kemudian SKPD mengusulkan penggantian KPE kepada BKD. 5) BKD akan menindaklanjuti penggantian KPE dengan mengusulkan penerbitan KPE baru ke BKN yang kemudian akan diteruskan oleh BKN kepada pihak ketiga (saat ini PT. Sucopindo Persero) untuk dicetak.

6) KPE telah siap diambil oleh PNS yang bersangkutan ke Bank Nagari Lubuk Basung dengan menyerahkan foto copy rekening tabungan dan memperlihatkan tanda pengenal setelah menerima pemberitahuan dari BKD. T. Ketaspenan 1. Dasar Hukum

38

a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

c. Keputusan Persiden RI Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:500/KMK.06/2004. 2. Sekilas Kartu Taspen. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini adalah PT. Taspen. Sebagai bukti kepesertaan, PT. Taspen Persero menerbitkan Kartu Taspen bagi pesertanya. Kepesertaan asuransi dimaksudkan untuk memberikan jaminan hari tua berupa pemberian uang pensiun setiap bulan dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Pegawai Negeri Sipil atau kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia. 3. Pembuatan Kartu Taspen. Adapun persyaratan pengurusannya sebagai berikut: a. Surat pengantar dari kepala SKPD b. Foto copy SK CPNS c. Foto copy SK PNS d. Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) e. KP-4 f. Foto copy amprah gaji Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 Prosedur pengurusan Kartu Taspen:

a. CPNS yang baru diangkat mengusulkan pembuatan Kartu Taspen ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan di atas.

b. Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

c. Kemudian SKPD mengusulkan pengurusan Kartu Taspen ke BKD. 39

d. BKD akan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembuatan Kartu Taspen ke PT. Taspen Persero di Bukittinggi.

e. Kartu yang telah siap akan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya. 4. Pengurusan Tabungan Hari Tua dan Pensiun, apabila peserta berhenti karena pensiun, dengan persyaratan: a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) b. Asli SKPP c. Surat Keterangan Kuliah bagi Anak yang berusia di atas 21 s.d 25 Tahun d. Kutipan perincian penerima gaji bagi PNS calon pensiun yang suami/isterinya juga PNS e. Pas foto pemohon dan suami/isteri 3x4 2 lembar f. Foto copy buku tabungan g. Foto copy KTP dan NPWP pemohon 5. Pengurusan Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian, apabila peserta aktif meninggal dunia, dengan persyaratan: a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) b. Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris/AK 3 c. Kutipan Perincian Penerimaan Gaji bulan kejadian d. Foto copy Surat Kematian dilegalisir Wali Nagari e. Foto copy Surat Nikah dilegalisir KUA f. KTP pemohon 6. Pengurusan Pensiun Pertama Janda/Dua, dengan persyaratan: a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) b. Asli SKPP c. Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari d. Surat Keterangan Janda/Duda e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) f. Foto copy KTP Pemohon g. Pas foto pemohon 3x4 2 lembar h. Surat Keterangan Sekolah bagi Anak yang berusia 21 s.d 25 tahun i. Foto copy NPWP 7. Pengurusan Pensiun Pertama Yatim Piatu, dengan persyaratan:

a. Mengisi Formulir Permintaan Pembayaran (FPP) b. Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari c. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dan Belum Bekerja dari Wali Nagari

d. Foto copy Surat Kematian dilegalisir Wali Nagari e. Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri (SPTB) 40

f. Foto copy KTP Pemohon g. Pas foto pemohon 3x4 2 lembar U. Pengangkatan dalam Jabatan Struktural

1. Dasar Hukum: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

b. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

d. Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.

f.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Tertentu.

g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Sekilas Jabatan Struktural Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. Pengangkatan PNS dalam satu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural sesuai PP Nomor 13 Tahun 2002:

41

Jenjang Pangkat Golongan Ruang Terendah

No Ese

Pangkat 1

Tertinggi Gol/Ru

Pangkat

Gol/Ru

I.A

Pembina Utama Madya

IV/d Pembina Utama

IV/e

2

I.B

Pembina Utama Muda

IV/c Pembina Utama

IV/e

3

II.A Pembina Utama Muda

IV/c Pembina Utama Madya

IV/d

4

II.B Pembina Tk. I

IV/b Pembina Utama Muda

IV/c

5 III.A Pembina

IV/a Pembina Tk. I

IV/b

6 III.B Penata Tk. I

III/d Pembina

IV/a

7 IV.A Penata

III/c Penata Tk. I

III/d

8 IV.B Penata Muda Tk. I

III/b Penata

III/c

9

III/a Penata Muda Tk. I

III/b

V

Penata Muda

Persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan struktural, antara lain: a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil; b. Serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan d. Semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan f. Sehat jasmani dan rohani Selain persyaratan tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian perlu memperhatikan faktor: a. Senioritas dalam kepangkatan b. Usia c. Pendidikan dan pelatihan jabatan d. Pengalaman Pengangkatan dalam jabatan struktural ditetapkan oleh Bupati Agam setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat. Untuk pengangkatan Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama), dilakukan melalui seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi Terbuka, dan

42

ditetapkan oleh Bupati Agam setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur (khusus jabatan Sekda) dan Komisi ASN. PNS yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam jabatannya. Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: a. Mengundurkan diri dari jabatan b. Mencapai batas usia pensiun c. Diberhentikan sebagai PNS d. Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan negara karena persalinan f. Tugas belajar lebih dari 6 bulan g. Adanya perampingan organisasi pemerintah h. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani i. Hal lain yang ditetapkan perundangan yang berlaku PNS yang meninggal dunia dianggap telah diberhentikan dari jabatan strukturalnya.

3. Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi, maka instansi pemerintah melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan oleh Panitia Seleksi, yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Tahapan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi: a. Pengumuman lowongan jabatan b. Seleksi Administrasi c. Seleksi Kompetensi d. Wawancara Akhir e. Penelusuran (Rekam Jejak) Calon Peserta juga diwajibkan lulus test kesehatan dan test psikologi. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, peringkat nilai yang disampaikan bersifat rahasia. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk

43

disampaikan kepada Pejabat Berwenang dan kemudian Pejabat Berwenang menyampaikan ke Bupati Agam. Sebelum ditetapkan oleh Bupati Agam, ketiga calon tersebut diteruskan ke Gubernur (khusus jabatan Sekda) dan Komisi ASN untuk mendapatkan rekomendasi, dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri dan PAN dan RB. V. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional 1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. c. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 2. Sekilas Jabatan Fungsional Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Jabatan fungsional dapat dikategorikan menjadi dua yaitu: a. Jabatan Fungsional Keterampilan Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya: 1) Mensyaratkan kualifikasi teknis profesional dan/atau penunjang professional dengan pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya setingkat Diploma III 2. 2) Meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metoda operasional dari suatu bidang profesi. 3) Terikat pada etika perofesi tertentu yang ditetapkan, Jabatan fungsional profesinya.

44

b. Jabatan Fungsional Keahlian. Jabatan Fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya: 1) Mensyaratkan kualifikasi professional dnan pendidikan serendah-rendahnya berijazah sarjana (Strata 1); 2) Meliputi kegiatan yan berkaitan dengan penelitian dan pengembanagn, peningkatan dan penerapan konsep dan teori sertametoda operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional jabatan fungsional yang bersangkutan. 3) Terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya. Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dibedakan menjadi: a. Pengangkatan Pertama, yaitu pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui CPNS. b. Pengangkatan dari jabatan lain, yaitu pengangkatan yg dilakukan melalui perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional tertentu. c. Pengangkatan karena inpassing/penyesuaian, yaitu pengangkatan dalam jabatan fungsional bagi PNS yg pada saat Peraturan Menpan ditetapkan, telah dan masih melaksanakan tugas jabatan fungsional dimaksud. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional antara lain: a. Berstatus PNS. Jabatan fungsional hanya dapat diduduki oleh mereka yang berstatus sebagai PNS, sehingga bagi mereka yang masih berstatus sebagai CPNS belum bisa diangkat dalam jabatan fungsional. b. Pendidikan formal. Untuk diangkat dalam jabatan fungsional, ada beberapa jabatan fungsional yang mempersyaratkan pendidikan formal untuk pengangkatannya. Hal ini berkaitan dengan kategori dan jenjang jabatan fungsional yang akan didudukinya, baik dalam tingkatan ahli maupun terampil. c. Diklat fungsional. Untuk meningkatkan kompetensi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional, maka perlu diikutsertakan dalam diklat fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan. d. Usia. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan usia, sehingga potensi PNS tersebut masih bisa dikembangkan.

45

e. Jenjang kepangkatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional harus memperhatikan jenjang kepangkatan minimal untuk jabatan tersebut. f. Penetapan PAK. Untuk diangkat dalam jabatan fungsional harus ditetapkan angka kreditnya dahulu. Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi pemerintah. Jabatan fungsional PNS terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang. Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyakbanyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional. Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas : a. Tim Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV. b. Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan II dan III. Jenjang Jabatan dan Golongan Ruang Jabatan Fungsional

46

a. Jabatan Fungsional Keterampilan No

Jabatan

Gol Ruang

1. 2. 3. 4.

Pemula Terampil Mahir Pemula

II/a II/b - II/c - II/d III/a - III/b III/c - III/d

Catatan: sekurang-kurangnya berpendididkan SLTA b. Jabatan Fungsional Ahli No

Jabatan

Gol Ruang

1. 2. 3. 4.

Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama

III/a - III/b III/c - III/d IV/a - IV/b - IV/c lV/d - IV/e

Catatan: sekurang-kurangnya berijazah S1 atau D4 3. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Adapun persyaratanya sebagai berikut:

a. Berkedudukan sebagai PNS b. Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan

c. Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku d. Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan e. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. b. c. d. e. f. g.

Foto copy SK CPNS Foto copy SK PNS SK Pangkat Terakhir (jika pernah naik pangkat) Ijazah Terakhir Penilaian Angka Kredit Pertama SPMT (bagi yang belum pernah naik pangkat) SKP Tahun terakhir Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua) Prosedur pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

47

a. PNS yang bersangkutan mengajukan usulan ke unit/petugas yang mengelola kepegawaian SKPD/Unit Kerja dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

b. Pengurusan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

c. Kemudian SKPD mengusulkan pengangkatan pertama PNS dalam jabatan fungsional ke BKD.

d. BKD akan menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Bupati Agam tentang Pengangkatan Pertama PNS dalam Jabatan Fungsional

e. SK yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya. 4. Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pejabat fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, atau b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya, d. Tugas belajar lebih dari 6 bulan, atau e. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya. f. Dapat dilakukan apabila dalam 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Bagi pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional, ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Pembebasan Sementara dari jabatan fungsionalnya. Keputusan tersebut nantinya akan berguna dalam pengangkatannya kembali dalam jabatan fungsional. Persyaratan pengurusanya sebagai berikut:

a. b. c. d. e. f. g.

Surat Pengantar dari SKPD Permohonan dari yang bersangkutan. Keputusan pengangkatan/penempatan pada jabatan lain. SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir PAK terakhir dilegalisir SKP 1 tahun terakhir dilegalisir SK Konversi NIP dilegalisir

48

5. Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pejabat fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali apabila: a. Telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin, b. Telah selesai melaksanakan tugas diluar jabatan fungsional, c. Telah selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan, d. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan, e. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. f. apabila telah dapat mengumpulkan angka kredit untuk naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki. Adapun persyaratanya sebagai berikut:

a. Surat Pengantar dari SKPD b. Permohonan dari yang bersangkutan. c. Keputusan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional d. e. f. g.

dilegalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir dilegalisir PAK terakhir dilegalisir SKP 1 tahun terakhir dilegalisir SK Konversi NIP dilegalisir

6. Kenaikan Jabatan Fungsional Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu seperti guru, dokter, perawat, penyuluh, dll, sebelum naik pangkat ke Golongan III/a atau III/c atau IV/a dan IV/d, maka terlebih dahulu PNS tersebut harus mengurus SK kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan tidak mengenal periode, dan dapat dinaikkan dalam jabatan setingkat lebih tinggi setiap 1 kali setahun asalkan mencukupi angka kredit yang disyaratkan dan memenuhi persyaratan tertentu. Bagi sebagian fungsional tertentu, seperti auditor dan penyuluh kehutanan, disyaratkan harus lulus uji kompetensi dan harus lulus diklat penjenjangan fungsional. Dan yang terpenting adalah yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik, yang dibuktikan dengan SKP bernilai baik paling kurang satu tahun terakhir.

49

Untuk kenaikan jabatan tersebut, PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu perlu menyerahkan dokumen berikut:

a. b. c. d. e. f.

SK jabatan terakhir dilegalisir SK pangkat terakhir dilegalisir PAK terakhir (asli) dan Dupak Penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir dilegalisir Ijazah terakhir dilegalisir Uji Kompetensi 7. Alih Jenjang dari Terampil ke Ahli PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu tingkat terampil, ketika memperoleh ijazah S1 dapat mengajukan kenaikan jabatan ke tingkat ahli. Untuk peralihan dari tingkat terampil menjadi ahli, perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. b. c. d. e. f. g. h.

SK jabatan terakhir dilegalisir SK pangkat terakhir dilegalisir PAK dan Dupak terakhir (asli) Diklat Keahlian Penilaian prestasi kerja 1 tahun terakhir dilegalisir Ijazah terakhir dilegalisir SK Tugas/Izin Belajar dilegalisir Forlap Dikti 8. Pemberhentian dari jabatan fungsional. Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila: a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang telah mempunyai kekuatan tetap. b. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pembebasan sementara, pemberhentian dari, pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional, dan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam. W. Penilaian Kinerja PNS 1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

50

b. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. c. Instruksi Bupati Agam Nomor 800/03/BKD-2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 2. Sekilas SKP Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip:

a. Objektif Adalah penilaian terhadap pencapaian prestasi kerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau penilaian subjektif pribadi dari pejabat penilai.

b. Terukur Adalah penilaian prestasi kerja yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif

c. Akuntabel Adalah seluruh hasil penilaian prestasi kerja harus dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

dapat

d. Partisipatif Adalah seluruh proses penilaian prestasi kerja dengan melibatkan secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai.

e. Transparan 51

Adalah seluruh proses dan hasil penilaian prestasi kerja bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Penilaian prestasi kerja PNS terdiri atas unsur : a. SKP; b. Perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. 3. Pembuatan SKP

a. Setiap PNS wajib menyusun SKP b. SKP memuat tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.

c. SKP harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. d. Dalam hal SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

e. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. f. Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah bulan Januari maka yang bersangkutan tetap menyusun SKP pada awal bulan sesuai dengan surat perintah melaksanakan tugas atau surat perintah menduduki jabatan. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. 4. Penilaian SKP Penilaian SKP paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis kegiatan pada masing-masing unit kerja. Dalam hal kegiatan tugas jabatan didukung oleh anggaran maka penilaian meliputi aspek biaya. Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian SKP capaiannya dapat lebih dari 100 (seratus). Dalam hal SKP tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS maka penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Penilaian perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama; dan kepemimpinan. Penilaian kepemimpinan hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural.

52

Penilaian perilaku dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai terhadap PNS sesuai kriteria yang ditentukan. Pejabat penilai dalam melakukan penilaian perilaku kerja PNS dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 (seratus). Penilaian prestasi kerja dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 (satu) tahun. Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir Januari tahun berikutnya. Pejabat penilai wajib melakukan penilaian prestasi kerja terhadap setiap PNS di lingkungan unit kerjanya. Pejabat penilai yang tidak melaksanakan penilaian prestasi kerja dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin PNS. Hasil penilaian prestasi kerja diberikan langsung oleh pejabat penilai kepada PNS yang dinilai. PNS yang dinilai dan telah menerima hasil penilaian prestasi kerja wajib menandatangani serta mengembalikan kepada pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya hasil penilaian prestasi kerja. PNS yang dinilai dan/atau pejabat penilai tidak menandatangani hasil penilaian prestasi kerja maka hasil penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh Atasan Pejabat Penilai. Pejabat penilai wajib menyampaikan hasil penilaian prestasi kerja kepada atasan pejabat penilai paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya penilaian prestasi kerja. Dalam hal PNS yang dinilai keberatan atas hasil penilaian maka PNS yang dinilai dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasanalasannya kepada atasan pejabat penilai secara hierarki paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima hasil penilaian prestasi kerja. Atasan pejabat penilai berdasarkan keberatan yang diajukan wajib memeriksa dengan seksama hasil penilaian prestasi kerja yang disampaikan kepadanya. Terhadap keberatan, atasan pejabat penilai meminta penjelasan kepada pejabat penilai dan PNS yang dinilai. Atasan pejabat penilai wajib menetapkan hasil penilaian prestasi kerja dan bersifat final. Dalam hal terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat melakukan perubahan nilai prestasi kerja PNS. SKP ini berlaku juga bagi Calon PNS. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang diangkat sebagai pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan berdasarkan bahan dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja.

53

Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang sedang menjalankan tugas belajar di dalam negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah yang bersangkutan. Penilaian prestasi kerja bagi PNS yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi atau sekolah melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan. PNS yang diangkat menjadi pejabat negara atau pimpinan/anggota lembaga nonstruktural dan diberhentikan dari jabatan organiknya, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Masa Persiapan Pensiun, diberhentikan sementara, dikecualikan dari kewajiban ini. X. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; b. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; c. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas. 2. Sekilas Ujian Dinas Setiap PNS yang akan naik pangkat ke dalam golongan yang lebih tinggi diharuskan menempuh dan lulus ujian dinas bagi mereka yang telah menduduki pangkat pengatur tingkat I golongan ruang II/d dan penata tingkat I golongan ruang III/d sekurang-kurangnya 2 tahun dan tidak dalam keadaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan negara. Ujian Dinas Tingkat I adalah untuk kenaikan pangkat dari pengatur Tingkat I (II/d) menjadi penata Muda (III/a), sedangkan Ujian Dinas Tingkat II adalah untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I (III/d) menjadi pembina (IV/a). PNS yang dikecualikan dalam Ujian Dinas

54

a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya; b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; c. Akan diberikan kenaikan pangkat pengabdian, karena meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun atau oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas. d. Telah mengikuti dan lulus Diklatpim, yakni Sepada/Adum/Sepala/ Diklatpim tingkat IV untuk Ujian Dinas Tk. I; dan Sepadya/Spama/Diklatpim Tk. III untuk Ujian Dinas Tk. II. e. Telah memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tk. I atau ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara/Doktor (S3)., untuk Ujian Dinas Tk II. f. Menduduki jabatan fungsional tertentu. Kepada PNS yang lulus ujian dinas diberikan tanda lulus ujian dinas. Tanda lulus ujian dinas berlaku sepanjang PNS yang bersangkutan belum naik pangkat. 3. Pelaksanaan Ujian Dinas Setiap pelaksanaan ujian dinas, BKD akan menurunkan surat terkait pelaksanaannya. Adapun persyatannya sbb:

a. Ujian Dinas TK.I dengan syarat sebagai berikut: 1) Pangkat Pengatur TK.I (II/d) 2) Melampirkan Foto Copy SK Pangkat Terakhir dan Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

3) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.

b. Ujian Dinas TK.II dengan syarat sebagai berikut: 1) Pangkat Penata TK.I (III/d) 2) Melampirkan Foto Copy SK Pangkat Terakhir dan Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

3) SK Jabatan Terakhir dilegalisir. 4) Pas Photo berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo. Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 4 (empat)

5) Membuat makalah rangkap 2 (dua) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing peserta dengan sistematika penulisan makalah sebagai berikut:

55

(a) Judul (b) Tema sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pada unit kerja masing-masing peserta.

(c) Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman. (d) Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi (e) Sistematika Penulisan: (1) Cover (2) Kata Pengantar (3) Daftar Isi (4) Bab I : Pendahuluan (5) BAB II : Pembahasan/Isi (6) BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan) (7) Daftar Pustaka. 4. Sekilas Ujian Penyesuaian Ijazah PNS yang telah memperoleh Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, kenaikan pangkatnya dapat disesuaikan melalui Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah. PNS yang dapat diusulkan sebagai calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuian ijazah adalah mereka yang telah lulus pendidikan dan memperoleh STTB/Ijazah akan tetapi masih berpangkat lebih rendah dari pangkat yang ditentukan berdasarkan STTB/Ijazah yang diperolehnya. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh STTB/ljazah/Diploma Pegawai Negeri Sipi yang memperoleh: a. STTB /Ijazah SLTP atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang I/c. b. STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, gol/ruang II/a. c. STTB/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, gol/ruang II/a kebawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, gol/ruang II/b. d. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c,

56

e. Ijazah Sarjana (SI), Atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. f. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang, III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, gol/ruang III/b. g. Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I gol/ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, gol/ruang III/c. Ketentuan Lain yang dipersyaratkan diantaranya: a. Ijazah sebagaimana dimaksud adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. b. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah diadakan pada jangka waktu tertentu dengan mempertimbangan formasi yang tersedia serta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. c. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/ Diploma dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Memiliki Surat Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar atau Surat Keterangan Memiliki Ijazah. 2) Menduduki jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh. 3) Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi PNSD yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional umum. 4) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik. 5) Tidak dalam proses penjatuhan hukuman disiplin PNSD atau sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin PNSD tingkat sedang atau tinggi. 6) Formasi pada SKPD tempat yang bersangkutan bekerja tersedia untuk kenaikan pangkat tersebut.

57

7) Usul Kenaikan pangkat tersebut telah disetujui oleh Baperjakat. 5. Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijazah Setiap pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah, BKD akan menurunkan surat terkait pelaksanaannya. Adapun persyatannya sbb:

a. Peserta Ujian Peyesuaian Ijazah S.1/D.IV dan D.III yang tamatan Perguruan Tinggi swasta wajib melampirkan Izin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi atau Akreditasi Perguruan Tinggi yang terakhir.

b. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir c. Melampirkan foto copy ijazah dan SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

d. Melampirkan uraian tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (Eseleon II atau Eselon III)

e. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar dan mencantumkan nama di belakang Photo.

f.

SK Izin Belajar atau Surat Keterangan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan. Bahan diatas dibuat masing masing rangkap 4 (empat)

g. Membuat makalah rangkap 2 (dua) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing peserta yang disinergikan dengan program studi ijazah yang akan disesuaikan dengan sistematika penulisan makalah sebagai berikut :

1) Judul 2) Tema sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang disinergikan dengan program studi ijazah yang disesuaikan pada unit kerja masing-masing peserta.

akan

3) Bab I s.d Bab III Minimal 10 (sepuluh) halaman. 4) Ukuran Kertas kwarto/A4 dan berjarak 2 (dua) spasi 5) Sistematika Penulisan: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Cover Kata Pengantar Daftar Isi Bab I : Pendahuluan BAB II : Pembahasan/Isi BAB III : Penutup (Saran dan Kesimpulan) Daftar Pustaka.

58

U. Kenaikan Pangkat PNS 1. Dasar Hukum a. PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil b. PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1999 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. c. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 2. Sekilas tentang Kenaikan Pangkat Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Agar kenaikan pangkat dapat dirasakan sebagai penghargaan, maka kenaikan pangkat diupayakan BKD diberikan tepat pada waktunya dan tepat kepada orangnya. Kenaikan pangkat dilaksanakan dengan:

a. Sistim Kenaikan Pangkat Reguler. b. Sistim Kenaikan Pangkat Pilihan. Disamping itu, kepada PNS dapat diberikan:

a. Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang tewas b. Kenaikan Pangkat Pengabdian bagi PNS yang: 1) Meninggal dunia; 2) Mencapai batas usia pensiun; 3) Cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. Periode kenaikan pangkat PNS ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

59

Susunan Pangkat dan Golongan Ruang PNS sebagai berikut: No a. a b. b c.c d. d e. e f.f g. g h. h i.i j.j k.k l.l m. m n. n o. o p. p q

Pangkat

Gol Ruang

Juru Muda Juru Muda Tingkat 1 Juru Juru Tingkat 1 Pengatur Muda Pengatur Muda Tingkat 1 Pengatur Pengatur Tingkat 1 Penata Muda Penata Muda Tingkat 1 Penata Penata Tingkat 1 Pembina Pembina Tingkat 1 Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya Pembina Utama

I/a I/b I/c I/d II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

3. Pengurusan Kenaikan Pangkat a. Kenaikan Pangkat Reguler Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat reguler ini diberikan sekurangkurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir dan pangkat tertingginya ditentukan oleh pendidikan tertinggi yang dimilikinya. Kenaikan pangkat reguler juga diberikan kepada PNS yang:

1) PNS yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat reguler tertinggi diberikan kepada PNS sampai dengan pangkat:

60

No.

STTB/Ijazah

a. b. c. d. e. f. g.

SD SLTP SLTP Kejuruan SLTA/SLTA Kejuruan/D1 D2 SPGLB Sarjana Muda/ D3/ Akademi/ Bakaloreat. S1 atau D4 Dokter, Apoteker, S2 Dokter

h. i. j.

Gol Ruang Permulaan

Gol Ruang Tertinggi

I/a I/c I/c II/a II/b II/b II/c

II/a II/c II/d III/b III/b III/c III/c

III/a III/b III/c

III/d IV/a IV/b

Persyaratan Kenaikan Pangkat Pertama Kali sebagai PNS: 1) Hard dan soft copy sah Karpeg/KPE 2) Hard dan soft copy sah SK CPNS 3) Hard dan soft copy sah SK PNS 4) Hard dan soft copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. 5) Hard dan soft copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. 6) Hard dan soft copy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar bagi yang meningkatkan pendidikan. 7) Hard dan soft copy Ijazah dan Transkirp Nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru. 8) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. 9) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. 10) Khusus kenaikan pangkat reguler yang sedang tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural/fungsional melampirkan foto copy sah daftar nilai akademik 2 tahun terakhir dari perguruan tingi tempat tugas belajar. 11) Foto copy sah penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar. 12) Foto copy sah SK pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja. 13) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan

61

langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. 14) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk kenaikan pangkat reguler selanjutnya, melampirkan: 1) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir 2) Hard dan soft copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. 3) Hard dan soft copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. 4) Hard dan soft copy sah STLUD/Diklat Pim/jika pindah golongan ruang ke III/a atau IV/a. 5) Hard dan soft copy sah Pembebasan Sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsioal tertentu. 6) Hard dan soft copy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar bagi yang meningkatkan pendidikan. 7) Hard dan soft copy Ijazah dan Transkirp Nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru. 8) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. 9) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. 10) Khusus kenaikan pangkat reguler yang sedang tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural/fungsional melampirkan foto copy sah daftar nilai akademik 2 tahun terakhir dari perguruan tingi tempat tugas belajar. 11) Foto copy sah penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar. 12) Foto copy sah SK pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja. 13) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.

62

14) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Kenaikan Pangkat Pilihan Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang: 1) Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; 2) Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan presiden; 3) Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya; 4) Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; 5) Diangkat menjadi pejabat negara; 6) Memperoleh STTB/ijazah; 7) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; 8) Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; 9) Diperkerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Uraian Kenaikan Pangkat Pilihan PNS:

1) Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Struktural. Merupakan kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan struktural. Kemudian bagi PNS yang menduduki jabatan struktural sedangkan pangkatnya masih satu tingkat dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

a) Telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya; b) Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya.

c) Setiap unsur penilian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Adapun persyaratan kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan struktural sebagai berikut:

63

Persyaratan Kenaikan Pangkat Pertama Kali sebagai PNS: a) Hard dan soft copy sah Karpeg/KPE b) Hard dan soft copy sah SK CPNS c) Hard dan soft copy sah SK PNS d) Hard dan soft copy sah SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan. e) Hard dan soft copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. f) Hard dan soft copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. g) Hard dan soft copy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar bagi yang meningkatkan pendidikan. h) Hard dan soft copy Ijazah dan Transkirp Nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru. i) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. j) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. k) Foto copy sah penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar. l) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. m) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk kenaikan pangkat lanjutan sebagai berikut: a) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir b) Hard dan soft copy sah SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan. c) Hard dan soft copy sah SK Pengangkatan pertama kali dalam jabatan struktural dan surat pernyataan pelantikan eselon sebelumnya jika diangkat dalam jabatan yang eselonnya lebih tinggi.

64

d) Hard dan soft copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. e) Hard dan soft copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. f) Hard dan soft copy sah STLUD/Sertifikat Diklat Pim/Ijazah S2 jika pindah golongan ke IV/a. g) Hard dan soft copy sah Pembebasan Sementara jika sebelumnya menduduki jabatan fungsioal tertentu. h) Hard dan soft copy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar bagi yang meningkatkan pendidikan. i) Hard dan soft copy Ijazah dan Transkirp Nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru. j) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. k) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. l) Foto copy sah penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar. m) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. n) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Kenaikan Pangkat Pilihan Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila:

a) Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; b) Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; c) Setiap unsur penilian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.

65

Adapun persyaratan kenaikan pangkat pilihan PNS yang menduduki jabatan fungsional pertama kali sebagai berikut: a) Foto copy sah Karpeg/KPE b) Foto copy sah SK CPNS c) Foto copy sah SK PNS d) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. e) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. f) Foto copy sah SK Pengangkatan Pertama kali dalam JFT. g) Foto copy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Dasar Pengangkatan Dalam JFT. h) Foto copy sah Sertifikat Diklat Dasar sesuai Jenjang jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. i) Foto copy sah SK Pembebesan Sementara Karena Tidak Mampu Mengumpulkan Angka Kredit dalam Jangka Waktu yang Ditentukan atau Karena Alasan lainnya yang ditentukan dalam ketentuan JFT. j) Foto copy sah Sk Pengangkatan Kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara. k) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. l) Foto copy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar bagi yang meningkatkan pendidikan. m) Foto copy Ijazah dan Transkirp Nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru. n) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. o) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. p) Foto copy sah penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar. q) Foto copy sah SK Pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja. r) Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK Impassing nama jabatan bagi JFT Guru.

66

s) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. t) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kenaikan Pangkat Lanjutan: a) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir b) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. c) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. d) Foto copy sah SK Kenaikan Jabatan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. e) Foto copy sah SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian jika Pindah dari Jenjang Terampil ke Ahli. f) Foto copy sah Sertifikat Diklat/Uji Kompetensi Penjenjangan jika Dipersyaratkan dalam Peraturan Perundangan. g) Foto copy sah SK Pembebesan Sementara Karena Tidak Mampu Mengumpulkan Angka Kredit dalam Jangka Waktu yang Ditentukan atau Karena Alasan lainnya yang ditentukan dalam ketentuan JFT. h) Foto copy sah Sk Pengangkatan Kembali jika sebelumnya pernah dibebaskan sementara. i) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. j) Foto copy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar bagi yang meningkatkan pendidikan. k) Foto copy Ijazah dan Transkirp Nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang jika memperoleh ijazah baru.

67

l)

m)

n) o) p) q)

r)

s)

Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. Foto copy sah penempatan kembali jika sebelumnya melaksanakan tugas belajar. Foto copy sah SK Pindah jika pindah instansi atau mutasi unit kerja. Bukti Fisik Pengembangan Profesi bagi usulan Kenaikan Pangkat ke Gol IV/a dan IV/b. Dokumen lainnya yang diatur secara khusus dalam ketentuan masing-masing JFT seperti SK Impassing nama jabatan bagi JFT Guru. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Kenaikan Pangkat Pilihan Memperoleh STTB atau Ijazah Kenaikan pangkat ini diberikan bagi PNS yang memperoleh STTB/Ijazah atau Diploma. Bagi PNS yang memperoleh:

a) STTB/Ijazah SLTP /yg setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I Gol/Ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Gol. Ruang I/c

b) STTB/Ijazah SLTA, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I Gol. Ruang I/D ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, Gol Ruang II/a. 3) STTB/Ijazah SPGLB atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, Gol. Ruang II/a ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, Gol. Ruang II/b

c) Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Gol. Ruang II/b ke bawah,

68

dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Gol. Ruang II/c

d) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. Ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Gol. Ruang III/a

e) Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Gol. Ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Gol. Ruang III/c. Ijazah sebagaimana tersebut di atas adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan atau ijazah dari yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi swasta yang terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundangan. Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi di luar negeri dihargai setelah di akui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan Menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional. KP sebagaimana tersebut dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sbb:

a) Diangkat

dalam jabatan/tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh

b) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dlm 1 (satu) tahun terakhir

d) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu

e) Lulus ujian penyesuaian ijazah Persyaratan Kenaikan Pangkat Pertama kali sebagai berikut: a) Foto copy sah Karpeg/KPE b) Foto copy sah SK CPNS c) Foto copy sah SK PNS d) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir.

69

e) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. f) Foto copy sah SK Pengangkatan Pertama kali dalam JFT. g) Foto copy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Dasar Pengangkatan Dalam JFT. h) Foto copy sah Sertifikat Diklat Dasar sesuai Jenjang jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. i) Foto copy sah sertifikat diklat alih kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT. j) Foto copy sah SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian bagi JFT yang alih jenjang dari terampil ke ahli. k) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. l) Foto copy sah SK Pembagian Jam Mengajar 1 Tahun Terakhir bagi JFT Guru dan PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru. m) Foto copy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) sesuai jenjang pedidikan yang dimiliki bagi selain JFT. n) Foto copy sah SK Pemindahan dan SKP diunit kerja baru jika unit kerjanya berbeda dengan Penilaian Persetasi Kerja Terakhir. o) Uraian tugas yang ditetap oleh pejabat setingkat eselon II bagi selain JFT. p) Fotocopy sah SK Izin Belajar. q) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. r) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. s) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. t) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. u) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat

70

keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kenaikan Pangkat lanjutan dengan persyaratan sebagai berikut: a) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir b) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir. c) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. d) Foto copy sah sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT. e) Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian bagi JFT. f) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. g) Foto copy sah SK Pembagian Jam Mengajar 1 Tahun Terakhir bagi JFT Guru dan PNS yang melaksanakan tugas sebagai guru. h) Foto copy sah Sertifikat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) sesuai jenjang pedidikan yang dimiliki bagi selain JFT. i) Foto copy sah SK Pemindahan dan SKP diunit kerja baru jika unit kerjanya berbeda dengan Penilaian Persetasi Kerja Terakhir. j) Uraian tugas yang ditetap oleh pejabat setingkat eselon II bagi selain JFT. k) Foto copy sah SK Pembebesan sementara jika sebelumnya menduduki JFT. l) Fotocopy sah SK Izin Belajar. m) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. n) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru.

71

o) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. p) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. q) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4) Kenaikan

Pangkat Melaksanakan Tugas Belajar dan Sebelumnya menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Funfsional Tertentu. Persyaratan Kenaikan Pangkat Melaksanakan Tugas Belajar dan Sebelumnya menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu pertama kali sebagai beikut: a) Foto copy sah Karpeg/KPE b) Foto copy sah SK CPNS c) Foto copy sah SK PNS d) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja1 atau 2 tahun terakhir. e) Foto copy sah Daftar Nilai Akademik 1 atau 2 tahun terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar. f) Foto copy sah Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. g) Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jabatan struktural atau JFT sebelum tugas belajar. h) Foto copy sah SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Struktural/Fungsional i) Foto copy sah SK Tugas Belajar j) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. Kenaikan Pangkat Lanjutan, persyaratannya: a) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir

72

b) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja1 atau 2 tahun terakhir. c) Foto copy sah Daftar Nilai Akademik 1 atau 2 tahun terakhir dari Perguruan Tinggi Tempat Tugas Belajar. d) Foto copy sah Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. e) Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jabatan struktural atau JFT sebelum tugas belajar. f) Foto copy sah SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Struktural/Fungsional g) Foto copy sah SK Tugas Belajar h) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.

5) Kenaikan Pangkat Pilihan Selesai Mengikuti dan Lulus Tugas Belajar. Diberikan kepada PNS yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Ketentuan terkait Ijazah dan pangkat/golongan yang diperoleh, sama halnya dengan kenaikan pengkat penyesuaian ijazah di atas. Kenaikan pangkat ini baru dapat dipertimbangkan bila:

a) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir

b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir Untuk kenaikan pangkat pertama kali persyaratannya sebagai berikut: a) Foto copy sah Karpeg/KPE b) Foto copy sah SK CPNS c) Foto copy sah SK PNS d) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir jika setelah tugas belajar sudah ditempatkan di unit kerja e) Foto copy sah Daftar Nilai Akademik 1 tahun terakhir dari perguruan tinggi tempat tugas belajar. f) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. g) Foto copy sah SK Pengangkatan Pertama kali dalam JFT.

73

h) Foto copy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Dasar Pengangkatan Dalam JFT. i) Foto copy sah Sertifikat Diklat Dasar sesuai Jenjang jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. j) Foto copy sah sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT. k) Foto copy sah SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian bagi JFT. l) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. m) Uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat setingkat eselon II bagi selain JFT n) Fotocopy sah SK Tugas Belajar. o) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. p) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. q) Foto copy sah Surat Penempatan Kembali Setelah Tugas Belajar. r) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. s) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. Untuk Kenaikan Pangkat Lanjutanya adalah sebagai berikut: a) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir b) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir jika setelah tugas belajar sudah ditempatkan di unit kerja c) Foto copy sah Daftar Nilai Akademik 1 tahun terakhir dari perguruan tinggi tempat tugas belajar.

74

d) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. e) Foto copy sah sertifikat Diklat Alih Kelompok jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT. f) Foto copy sah SK Pengangkatan Dalam Jenjang Keahlian bagi JFT. g) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. h) Uraian tugas yang ditetapkan oleh pejabat setingkat eselon II bagi selain JFT i) Fotocopy sah SK Tugas Belajar. j) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. k) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. l) Foto copy sah Surat Penempatan Kembali Setelah Tugas Belajar. m) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. n) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir.

6) Kenaikan

Pangkat PNS yang Diperkerjakan atau Diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya, persyaratannya: Persyaratan Kenaikan Pangkat Pertama kali sebagai berikut: a) Foto copy sah Karpeg/KPE b) Foto copy sah SK CPNS c) Foto copy sah SK PNS d) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir.

75

e) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. f) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan secara Penuh di Luar Instansi Induknya. g) Foto copy sah SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan bagi Jabatan Struktural. h) Foto copy sah SK Pengangkatan Pertama kali dalam jabatan bagi JFT. i) Foto copy sah Penetapan Angka Kredit (PAK) Dasar Pengangkatan Dalam JFT. j) Foto copy sah Sertifikat Diklat Dasar sesuai Jenjang jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan. k) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. l) Fotocopy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Meningkatkan Pendidikan. m) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. n) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. o) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. p) Dokumen lainnya yang ditur secara khusus dalam ketentuan masing-masing bagi JFT seperti Impassing Nama Jabatan pada JFT Guru. q) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. r) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

76

Persyaratan Kenaikan Pangkat Lanjutan sebagai berikut: a) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir b) Foto copy sah SKP, Penilaian Capaian SKP, Penilaian Prestasi Kerja 2 tahun terakhir. c) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Tambahan jika melaksanakan hal tersebut. d) Foto copy Surat Keterangan Melaksanakan secara Penuh di Luar Instansi Induknya. e) Foto copy sah SK Pengangkatan Dalam Jabatan Terakhir dan Surat Pernyataan Pelantikan bagi Jabatan Struktural. f) Foto copy sah SK Kenaikan Jabatan jika dipersyaratkan dalam peraturan perundangan bagi JFT. g) Foto copy sah SK Pengangkatan dalam jenjang keahlian jika pindah dari jenjang terampil ke ahli bagi JFT. h) Asli PAK per tahun atau sesuai ketentuan masing-masing JFT serta foto copy sah Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) per Tahun atau sesuai ketentuan masingmasing JFT yang sudah dinilai dan ditandatangani sesuai prosedur penilaian Dupak yang disusun mulai dari terakhir dan dilanjutkan dengan tahun sebelumnya. i) Fotocopy sah SK Izin Belajar/Tugas Belajar oleh Pejabat Berwenang jika Meningkatkan Pendidikan. j) Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang. k) Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi jika memperoleh ijazah baru. l) Foto copy sah akreditasi program studi yang diikuti jika memperoleh ijazah baru dan pada ijazah tidak tercantum tingkat akreditasi. m) Bukti fisik pengembangan profesi untuk usulan kenaikan pangkat ke Gol IV/a dan IV/b bagi JFT. n) Dokumen lainnya yang ditur secara khusus dalam ketentuan masing-masing bagi JFT seperti Impassing Nama Jabatan pada JFT Guru. o) Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir dan SK Pengangkatan Dalam Jabatan Atasan Langsung jika atasan langsungnya berbeda setelah penetapan penilaian prestasi kerja terakhir. p) Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut

77

dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

c. KP bagi PNS yang menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya. PNS yang menunjukkan prestasi luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, apabila: 1) Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 tahun terakhir. Yang dimaksud prestasi kerja yang luar biasa baiknya disini adalah prestasi yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungannya, sehingga PNS tersebut menjadi teladan bagi yang lain. Prestasi kerja yang luar biasa baiknya tersebut dinyatakan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh PPK.

d. Kenaikan pangkat bagi PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara. PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat yang diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian baik, dan tidak ada unsur yang bernilai kurang.

e. Kenaikan pangkat bagi PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, apabila :

1) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir

2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan:

1) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, KP-nya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya.

78

2) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, KPnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian KP reguler

f.

Kenaikan Pangkat Anumerta PNS yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan tewas. Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2)

Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;

3)

Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;

4)

Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu. Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan sementara. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah Bupati Agam untuk semua PNS yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah. Apabila kedudukan Bupati tersebut jauh dari unit kerja tempat bekerja PNS yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum PNS yang tewas itu dimakamkan, Camat atau pejabat pemerintah setempat lainnya dapat mengeluarkan keputusan sementara. Kepala kantor atau pimpinan unit kerjanya membuat laporan tentang tewasnya PNS sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh camat atau pejabat lainnya. Berdasarkan laporan tersebut camat atau pejabat pemerintah setempat mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai peraturan

79

perundangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian KP Anumerta. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Bupati Agam melalui BKD PNS yang tewas tersebut. Berdasarkan bahanbahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Bupati Agam mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan pangkat anumerta. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian KP anumerta maka usulannya akan diteruskan BKD kepada:

1) Presiden bagi PNS yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden

2)

Kepala BKN bagi PNS yg diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dgn Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Apabila almarhum/almarhumah PNS yang dinyatakan tewas oleh Kepala BKN atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dan diberikan kenaikan pangkat anumerta dan uang duka tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitive oleh pejabat yang berwenang, yaitu:

1) Presiden, bagi PNS yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN;

2)

Kepala BKN, bagi PNS yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke atas sampai Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; Apabila almarhum/almarhumah PNS ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitive oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku. Dalam hal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang.

g. Kenaikan Pangkat Pengabdian 80

Kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila: 1) Memiliki masa kerja sebagai PNS selama: a) Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu bulan dalam pangkat terakhir. b) Sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir c) Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu tahun terakhir. 4) Masa kerja sebagai PNS secara terus menerus dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi CPNS atau PNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai BUP dan tidak terputus statusnya sebagai PNS. Kenaikkan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia atau mencapai BUP tersebut ditetapkan dengan:

1) Keputusan Presiden, bagi PNS yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda gol/ruang IV/c keatas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN

2) Keputusan Kepala BKN, bagi yang dinaikan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I gol/ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I gol/ruang IV/b. KP Pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia. KP Pengabdian bagi PNS yang mencapai batas usia pensiun berlaku TMT 1 pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

81

Kenaikan Pangkat Pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas. PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan KP pengabdian setingkat lebih tinggi, yang berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat kerja lagi dalam jabatan negeri. Apabila oleh Tim Penguji Kesehatan PNS tersebut dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan negeri, maka: PPK menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada:

a) Presiden bagi PNS yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai pertimbangan teknis kepada Presiden

b) Kepala BKN bagi PNS yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan I/b sampai dengan Pembina Tingkat I Golongan ruang IV/b Kenaikan pangkat pengabdian ditetapkan dengan:

a) Keputusan Presiden, bagi PNS untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda gol/ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.

b) Keputusan Kepala BKN, bagi PNS untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I (I/b) sampai dengan gol/ruang IV/b. CPNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS, dan diberikan KP pengabdian. Pengangkatan menjadi PNS sebagaimana tersebut di atas TMT tanggal 1 pada bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri. 4. Pengurusan Perbaikan SK Kenaikan Pangkat yang Salah Salahnya SK Kenaikan Pangkat, disebabkan oleh salahnya data PNS pada data base BKN. Kesalahan ini, kemungkinan besar disebabkan oleh salahnya data yang terdapat pada SK Konversi NIP. Hal ini juga akan berdampak pada kesalahan KPE yang bersangkutan. Adapun persyaratanynya perbaikan SK Kenaikan Pangkat sebagai berikut:

82

a. Foto copy SK Kenaikan Pangkat yang salah b. Foto copy SK Sebelumnya c. Foto copy SK Konversi NIP d. Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 1(satu) e. Petikan SK asli yang salah dibawa waktu mengambil SK Perbaikan Perbaikan SK Kenaikan Pangkat baru dapat dilakukan setelah dilakukan perbaikan terhadap SK Konversi NIP, jika kesalahan tersebut terletak pada kesalahan penulisan nama, tanggal lahir, jenis kelamin atau NIP. Kesalahan lainnya setelah diperbaiki data pada data base BKN. V. Pencantuman Gelar Kesarjanaan Bagi PNS yang mendapatkan gelar kesarjanaan, namun pangkat/golongan yang bersangkutan telah melewati pangkat penyesuaian ijazah untuk tingkat pendidikan tersebut, sehingga tidak memungkinkan lagi dipakai untuk kenaikan pangkat, maka bagi yang bersangkutan yang perlu dilakukan adalah pencantuman gelar kesarjaanaan. Adapun persyaratannya sebagai berikut: 1. Foto copy Karpeg 2. Foto copy SK CPNS 3. Foto copy SK PNS 4. Foto copy SK Pangkat Terakhir 5. Foto copy SKP 2 tahun terakhir 6. Foto copy STTB/Ijazah terakhir dan transkrip 7. Keputusan Bupati tentang izin belajar 8. Foto copy SK Konversi NIP 9. Rekomendasi Kepala Unit Kerja Catatan: 

Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua).



ijazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Rektor/Dekan/ Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua/ Pejabat Kopertis wilayah dimana Universitas tersebut berada. Bagi PNS yang telah melakukan pencantuman gelar atau telah naik pangkat dengan pendidikan dan gelar yang baru tersebut, atau telah dihitung dalam angka kredit, namun dalam SK Kenaikan Pangkat dan pada data base BKN, gelar atau pendidikan tersebut belum tertera, maka untuk pencatuman gelar dilakukan pengurusan dengan melampirkan persyaratan berikut: 1. Pengantar dari SKPD 2. Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir

83

3. Foto copy sah Ijazah dan Transkrip Nilai 4. Foto copy sah SK Tugas Belajar dan Izin Belajar 5. Foto copy sah akreditasi program studi saat SK Tugas Belajar atau Izin Belajar ditetapkan. 6. Dokumen yang menunjukkan telah berstatus lulus pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 7. Foto copy sah PAK dan DUPAK sesuai ketentuan yang berlaku yang menunjukkan bahwa ijazah tersebut telah dinilai bagi PNS yang menduduki JFT 8. Khusus bagi ijazah yang terindikasi diperoleh melalui kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif, harus melampirkan surat keterangan dari Dirjen Dikti atau Kopertis sesuai wilayah tempat kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif tersebut dilaksanakan yang menjelaskan bahwa ijazah atas nama PNS yang diusul diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. W. Pemindahan PNS 1. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Pemindahan,

dan

c) Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 2. Sekilas tentang Pemindahan PNS Pemindahan PNS pada dasarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan suatu instansi akan SDM/PNS, meskipun dalam prakteknya banyak perpindahan PNS dilakukan atas keinginan dan kebutuhan PNS itu sendiri. Perpindahan PNS antar instansi adalah sesuatu yang dibolehkan dalam peraturan kepegawaian. Perpindahan ini dapat dilakukan oleh PNS Pusat dan PNS Daerah antara Propinsi/Kabupaten/Kota dan Departemen/ Lembaga; PNS Daerah antar Daerah Propinsi; dan PNS Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.

84

3. Pengurusan Pindah

a) Pindah Ke Dalam Kabupaten Agam PNS yang bekerja pada departemen/propinsi/kabupaten kota lain, dapat mengajukan pindah ke Kabupaten Agam. Adapun persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Permohonan Foto copy Karpeg Foto copy SK CPNS Foto copy SK PNS Foto copy SK Pangkat Terakhir SKP dalam 1 tahun terakhir Persetujuan kepala unit kerja Surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di Kabupaten Agam 9) Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat daerah asal 10) Surat kesediaan melepas dari Bupati/Walikota/Sekretaris Daerah asal. 11) Daftar Riwayat Hidup. 12) Mengisi Form Data Pribadi Pegawai Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua).

b) Pindah Keluar Kabupaten Agam Sebaliknya PNS yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Agam dapat mengajukan pindah ke departemen/propinsi/kabupaten kota lain. Adapun persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Permohonan Foto copy Karpeg Foto copy SK CPNS Foto copy SK PNS Foto copy SK Pangkat Terakhir SKP dalam 1 tahun terakhir Persetujuan kepala unit kerja Surat pernyataan tidak memanfaatkan barang inventaris Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Agam Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua).

85

Adapun Prosedur perpindahan PNS ke dalam maupun keluar Kabupaten Agam secara umum dijelaskan sebagai berikut:

1) Perpindahan harus didasarkan atas persetujuan dari instansi asal dan instansi penerima sesuai dengan kebutuhan;

2) Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan mengeluarkan surat persetujuan untuk menerima kepindahan PNS yang ditujukan kepada pimpinan instansi asal PNS untuk mendapat persetujuan;

3) Apabila Pimpinan Instansi asal ybs. menyetujui, maka Pimpinan Instansi Persetujuan

asal

membuat

Surat

Pernyataan

4) Sebelum mengeluarkan persetujuan, akan dibawa dulu dalam Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP), dan dimintakan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

5) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

6) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

7) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.

8) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. 9) Berdasarkan ketetapan di atas, Pimpinan Instansi penerima menerbitkan surat keputusan penempatan.

c) Pindah Dalam Kabupaten Agam Sama halnya dengan perpindahan antar kabupaten/kota, pindah PNS dalam kabupaten dikarenakan oleh kebutuhan organisasi dan juga ada karena kebutuhan atau keinginan PNS itu sendiri. Adapun persyaratan pengurusannya sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Permohonan Foto copy Karpeg Foto copy SK CPNS Foto copy SK PNS Foto copy SK Pangkat Terakhir SKP dalam 1 tahun terakhir Persetujuan kepala unit kerja

86

8) Surat pernyataan tidak memanfaatkan barang inventaris 9) Surat keterangan tidak sedang dalam pemeriksaan Inspektorat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Agam Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2(dua). Adapun prosedur pindah dalam Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

1) SKPD yang membutuhkan atau PNS yang bersangkutan mengusulkan perpindahan kepada Bupati Agam melalui BKD.

2) Jika

perpindahan tersebut atas inisiatif PNS yang bersangkutan, maka usulan baru dapat diteruskan setelah mendapat persetujuan kepala SKPD/Unit Kerja.

3) Permohonan pindah ini akan dibahas dalam Sidang MPP dan kemudian dimintakan persetujuan Bupati Agam.

4) Jika Bupati telah setuju, maka akan diterbitkan SK Bupati Agam terkait perpindah PNS tersebut.

5) Khusus untuk PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas masing-masing, terkecuali untuk perpindahan jabatan struktural. X. Perkawinan PNS 1. Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor l Tahun 1974 tentang Perkawinan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; e. Surat Edaran Kepala Badan Admisnistrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; f. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

87

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. g. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Nomor 800/3066/BKD2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang Tata Cara Permohonan Izin Perceraian. 2. Sekilas Perkawinan PNS Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil harus segera dilaporkan kepada Bupati Agam melalui BKD Kabupaten Agam. Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya l (satu) tahun terhitung mulai tanggal pernikahan. Ketentuan tersebut di atas juga berlaku untuk janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan kembali atau Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pernikahan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat. 3. Pengurusan Kepegawaian terkait Perkawinan PNS a. Pengurusan Kartu Isteri/Kartu Suami Kepada setiap isteri PNS diberikan Kartu Isteri disingkat Karis, dan kepada setiap suami PNS diberikan Kartu Suarni disingkat Karsu. Karis/Karsu adalah kartu identitas isteri/suami sah dari PNS yang bersangkutan. Karis/Karsu berlaku selama pemegangnya menjadi isteri/suami sah PNS yang bersangkutan. 1) Pembuatan Karis (Kartu Istri) Adapun Persyaratannya sebagai berikut: a) Pengantar SKPD. b) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir c) Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS d) Mengisi Formulir Perkawinan Pertama e) Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA f) Pas photo isteri 3x4 3 lembar dan 2x3 2 lembar Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 2) Pembuatan Karis bagi PNS yang istrinya meninggal dunia atau bercerai dan kemudian menikah lagi Adapun Persyaratannya sebagai berikut: a) Pengantar SKPD.

88

b) c) d) e)

Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir Mengisi Formulir Daftar Keluarga PNS Mengisi Formulir Perkawinan Duda Foto copy Surat Keterangan Kematian/Surat Cerai dengan istri pertama yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. f) Foto copy Surat Nikah dengan istri kedua yang telah dilegalisir oleh KUA. g) Mengembalikan Kartu Istri yang lama h) Pas photo Isteri 3x4 3 lembar dan 2x3 3 lembar Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2. 3) Pembuatan Karsu (Kartu Suami) Persyaratannya sebagai berikut: a) Pengantar SKPD. b) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir c) Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS d) Mengisi Formulir Perkawinan Pertama e) Foto copy Surat Nikah yang telah dilegalisir oleh KUA f) Pas photo Suami 3x4 3 lembar dan 2x3 2 lembar Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 4) Pembuatan Karsu bagi PNS yang Suaminya Meninggal Dunia atau Bercerai dan Kemudian Menikah Lagi Persyaratannya sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Pengantar SKPD. Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir Mengisi formulir Daftar Keluarga PNS Mengisi Formulir Perkawinan Janda Foto copy Surat Keterangan Kematian/Surat Cerai dengan suami pertama yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. f) Foto copy Surat Nikah dengan suami kedua yang telah dilegalisir oleh KUA. g) Mengembalikan Kartu Suami yang lama h) Pas photo Suami 3x4 3 lembar dan 2x3 3 lembar Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2

5) Persyaratan Pembuatan Karis yang Hilang a) Pengantar SKPD b) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir

89

c) Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian d) Foto copy Kartu Istri yang hilang (jika ada) e) Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh KUA. f) Pas photo Istri 3x4 3 lembar dan 2x3 3 lembar Masing-masing persyaratan dilegalisir rangkap 2 (dua).

6) Persyaratan Pembuatan Karsu yang Hilang a) Pengantar SKPD. b) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir c) Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga dari Kepolisian d) Foto copy Kartu Suami yang hilang (jika ada) e) Foto copy Surat Nikah yang dilegalisir oleh KUA. f) Pas photo suami 3x4 3 lembar dan 2x3 3 lembar Masing-masing Persyaratan Dilegalisir Rangkap 2 (dua).

7) Perbaikan Karis/Karsu yang Salah Untk pengurusan perbaikan Karis/Karsu yang salah, sama bahan persyaratannya dengan pembuatan awal, hanya saja dalam pengantar disebutkan bagian mana yang salah, dan yang benarnya apa. b. Pengurusan Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu perceraian haruslah dihindari oleh PNS. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundangundangan, antara lain:

1) Salah satu pihak berbuat zina, 2) Salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan,

3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya,

4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung,

90

5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,

6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

c.

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. PNS yang hendak bercerai harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Bupati Agam. Adapun prosedur pengurusan izin perceraian sebagai berikut: (1) PNS mengajukan permintaan izin perceraian kepada Bupati Agam melalui saluran hirarki. (2) Permintaan izin perceraian harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian seperti tersebut di atas. (3) Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang hendak bercerai tersebut. (4) Apabila usahanya tidak berhasil, maka dalam waktu maximal 3 bulan ia harus meneruskan permintaan izin perceraian tersebut kepada Bupati Agam melalui melalui saluran hirarki dengan disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat untuk mengambil keputusan. (5) Sebelum mengambil keputusan, Bupati Agam melalui inspektorat akan berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang akan bercerai dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Apabila dipandang perlu pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan. (6) Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Bupati Agam akan mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian. (7) Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan Surat Izin Perceraian oleh Bupati Agam. (8) PNS yang menerima surat izin untuk melakukan perceraian, apabila telah melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian tersebut selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai tanggal perceraian tersebut. Pembagian Gaji Akibat Perceraian

91

Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan sepertiga gajinya untuk anak-anaknya. Apabila pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, maka setengah dari gajinya diserahkan kepada isterinya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami isteri, maka pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai. Bekas isteri berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadi atas kehendak isteri (Pegawai Negeri Sipil pria menjadi pihak tergugat) apabila alasan perceraian tersebut adalah karena dimadu, atau karena Pegawai Negeri Sipil pria melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/ pemadat/penjudi, atau meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang sah. Pembagian gaji seperti tersebut diatas tidak harus dilaksanakan apabila alasan perceraian karena pihak isteri melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/pemadat/ penjudi, dan atau meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang sah. Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembagian gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi. pembagian gaji seperti tersebut, dilakukan melalui aturan kedinasan. PNS pria yang menolak melakukan pembagian gaji menurut ketentuan yang berlaku dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian dijatuhi hukuman disiplin. d. Pegawai Negeri Sipil Pria yang Akan Beristeri Lebih dari Seorang Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Bupati Agam. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila memenuhi syarat-syarat alternatif dan syarat-syarat kumulatif sebagai berikut. Syarat alternatif, yaitu :

1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau

3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan Syarat kumulatif, yaitu :

1) ada persetujuan tertulis dari isteri 92

2) Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan

3) ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila dipenuhi sekurang-kurangnya satu dari semua syarat alternanif, dan semua syarat kumulatif yang ada. Dalam menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang wajib memperhatikan dengan saksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan tersebut kurang meyakinkan, maka dapat diminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat . Permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang ditolak apabila:

1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang di hayatinya,

2) Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan semua syarat komulatif.

3) Bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 4) Alasan yang dikemukakan untuk beristeri lebih dari seorang bertentangan dengan akal sehat, dan atau

5) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan, yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Penolakan atau pemberian izin untuk beristeri lebih dari seorang dinyatakan dengan Surat keputusan Bupati Agam. e. Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Menjadi Isteri Kedua/Ketiga/Keempat Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi isteri kedua, ketiga, atau keempat dari seorang pria yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, maupun seorang pria yang bukan Pegawai

93

f.

Negeri Sipil. Seorang wanita yang berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat tidak dapat melamar menjadi CPNS. Pegawai Negeri Sipil wanita yang setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ternyata berkedudukan sebagai isteri kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran Disiplin terkait Perkawinan PNS PNS akan diberikan sanksi disiplin jika melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1) Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Bupati Agam melalui BKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan berlangsung,

2) Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin tertulis bagi yang berkedudukan sebagi penggugat, atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Bupati Agam melalui BKD,

3) Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin tertulis dahulu dari Bupati Agam melalui BKD,

4) Melakukan hidup bersama di luar perkawinan yang sah dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya.

5) Tidak melaporkan perceraiannya kepada Bupati Agam melalui BKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian,

6) Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat kepada Bupati Agam melalui BKD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan,

7) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian,

8) Pejabat

yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu 3 (tiga)

94

bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian.

9) Pejabat tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama di luar perkawinan yang sah. Y. Disiplin PNS 1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

c. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Pelaksanaan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

d. Peraturan Bupati Agam Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penetapan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

e. Surat Edaran Bupati Agam No. 800/1/BKD-2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. 2. Sekilas Disiplin PNS Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Tujuan hukuman disiplin PNS adalah untuk memperbaiki, membina dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, agar kembali memiliki sikap ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu setiap pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, agar diketahui latar belakang dan motif terjadinya

95

pelanggaran disiplin, sehingga hukuman disiplin yang dijatuhkan benarbenar sesuai dan memenuhi asas keadilan.

a. Kewajiban PNS 1) mengucapkan sumpah/janji PNS; 2) mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4) menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan; 5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6) menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; 7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan; 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13) menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Larangan PNS 1) menyalahgunakan wewenang;

96

2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; 3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; 4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; 5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; 8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; 9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11) menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

(a) ikut serta sebagai pelaksana kampanye; (b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

(c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau

(d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

97

13) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

(a) membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

(b) mengadakan

kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 14) memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan 15) memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

(a) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

(b) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

(c) membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

(d) mengadakan

kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

c. Ketentuan Jam Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam bekerja selama 5 hari dalam seminggu yakni hari Senin s.d Jumat, dengan jumlah jam efektif dalam 1 minggu yakni selama 37,5 jam. Ketentuan mengenai jam kerja sbb: 1. Senin, Selasa dan Kamis Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB Waktu istirahat Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB 2. Rabu Pukul 07.00 s.d 16.00 WIB

98

Waktu Istirahat Pukul 12.00 s.d 13.00 WIB 3. Jum’at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB Waktu Istirahat Pukul 12.00 s.d 13.30 WIB Khusus bagi unit kerja atau satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti RSUD, Puskesmas Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan lain-lain akan dibentuk satuan piket pelaksanaan tugas pada hari hari libur. Sedangkan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, dan SLTA atau yang sederajat dikecualikan dari lima hari kerja.

d. Ketentuan Pakaian Dinas Adapun ketentuan mengenai pakaian dinas sebagai berikut: 1) Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki. 2) Hari Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap setelah melaksanakan olah raga. 3) Hari Kamis dan Jum’at:  Untuk pria, Hari Kamis menggunakan pakaian khas daerah/tenun/bordir + peci dan sarung. Sedangkan hari Jum’at memakai baju sulaman/ bordir khas daerah warna putih + peci dan sarung  Untuk wanita, hari kamis memakai baju kurung dengan sulaman/bordir khas daerah dan diperkenankan memakai assesoris khas daerah yang sesuai. Sedangkan hari Jum’at memakai baju kurung khas daerah. 4) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara. 5) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari Korpri dan/atau atau sesuai ketentuan acara. 4. Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang tidak menaati ketentuan (kewajiban dan larangan) dijatuhi hukuman disiplin. Adapun tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan, terdiri dari: 1) teguran lisan; 2) teguran tertulis; dan 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. hukuman disiplin sedang, terdiri dari: 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 99

2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari: 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;

2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

3) pembebasan dari jabatan; 4) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

5) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Tingkat/kewenangan penjatuhan hukuman disiplin tergantung dengan tingkat hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan PP No. 53 tahun 2010, dimana tingkat hukuman tersebut juga ditentukan oleh seberapa besar pengaruh pelanggaran tersebut terhadap lingkungannya. 5. Pejabat Yang Berwenang Menghukum Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin maka pejabat tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya sama dengan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. a. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan: 1) Sekretaris Daerah untuk semua jenis hukuman ringan, semua jenis hukuman sedang, dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 2) fungsional tertentu jenjang utama untuk semua tingkat hukuman. 3) fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk semua jenis hukuman ringan dan semua jenis hukuman sedang dan hukuman berat berupa: penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

100

b.

4) struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia untuk semua tingkat hukuman disiplin. 5) fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk semua jenis hukuman sedang dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 6) struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah semua jenis hukuman sedang dan semua jenis hukuman berat. 7) fungsional umum golongan ruang III/d kebawah di lingkungannya, untuk semua jenis hukuman sedang dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1) struktural eselon II untuk semua jenis hukuman disiplin ringan. 2) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk semua jenis hukuman ringan.

3) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan

c.

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1) struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk semua jenis hukuman ringan

2) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

101

d.

Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan: 1) struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk semua jenis hukuman disiplin ringan. 2) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sedang berupa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. e. Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

1) struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk semua jenis hukuman disiplin ringan.

2) fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk hukuman disiplin sedang berupa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. f. Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk semua jenis hukuman disiplin ringan. Terhadap penjatuhan hukuman disiplin, PNS dapat melakukan upaya administratif. Upaya administrasi adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

102

Z. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pegawai Negeri Sipil c. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS yang diangkat dari tenaga honorer. d. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II e. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III f. Peraturan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam 2. Sekilas Diklat Diklat PNS adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai. Sasaran Diklat PNS adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan masing-masing jabatan. Sedangkan tujuan Diklat adalah:

a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk alat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Diklat PNS terdiri dari 2 jenis, yakni diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan

103

a. Diklat Prajabatan Merupakan diklat yang dipersyaratkan dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS. Setiap CPNS untuk diangkat menjadi PNS wajib mengikuti dan lulus diklat prajabatan. CPNS wajib diikutsertakan dalam diklat prajabatan selambat-lambatnya 1 tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. Diklat prajabatan dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pelayan masyarakat. Diklat prajabatan terdiri dari:

1) Diklat Prajabatan Gol I untuk CPNS berijazah SLTP kebawah; 2) Diklat Prajabatan Gol II untuk CPNS berijazah SLTA sampai D3;

3) Diklat Prajabatan Gol III untuk CPNS berijazah Diploma IV/S1. b. Diklat Dalam Jabatan Diklat dalam jabatan terdiri dari:

1) Diklat Kepemimpinan (Diklat Pim) Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang diemban. Diklat kepemimpinan terdiri dari empat jenjang yaitu:

(a) (b) (c) (d)

Diklatpim Tk. IV, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon IV; Diklatpim Tk. III, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon III; Diklatpim Tk. II, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon II;

Diklatpim Tk. I, yang dipersyaratkan untuk jabatan eselon I; Meskipun Diklatpim berjenjang, namun keikutsertaan PNS dalam Diklat kepemimpinan tingkat tertentu tidak dipersyaratkan mengikuti Diklatpim tingkat dibawahnya.

2) Diklat Fungsional. Diklat fungsional merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional. Jenis dan jenjang diklat fungsional:

104

(a) Diklat fungsional keahlian, yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keahlian fungsional tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional keahlian yang bersangkutan;

(b) Diklat

fungsional keterampilan yaitu diklat yang memberikan pengetahuan dan keterampilan fungsional tertentu

3) Diklat teknis Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Kompetensi teknis yang dimaksud adalah kemampuan PNS dalam bidang- bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing. 3. Urusan Kepegawaian yang Terkait dengan Diklat a. Diklat Prajabatan Pelaksanaan diklat prajabatan, akan didahului dengan pemberitahuan pelaksanaan kepada peserta yang akan mengikuti Diklat Prajabatan melalui surat pemanggilan peserta diklat. Secara umum persyaratan yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran untuk mengikuti Diklat sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5)

Surat Tugas dari instansi masing-masing. Foto copy SK CPNS. Foto copy ijazah sebagai dasar pengangkatan CPNS Pas Photo ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing 3 lembar Surat Keterangan berbadan sehat dari rumah sakit Pemerintah/ Puskesmas.

6) Surat perrnyataan akan mengikuti diklat Prajabatan dengan sungguh-sungguh.

7) Ketentuan pelaksanaan lainnya. Dalam pelaksanaan Diklat Prajabatan, akomodasi dan konsumsi disediakan oleh BKD. Sebagai bukti mengikuti Diklat Prajabatan dan lulus, akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, nantinya akan digunakan sebagai bahan pengusulan CPNS menjadi PNS. b. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan Bagi PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi dari ijazah yang digunakan saat mengikuti seleksi CPNS, dalam arti ijazah yang

105

digunakan saat test lebih rendah dari tingkat pendidikan yang telah diselesaikannya atau PNS yang pada saat seleksi CPNS sedang menjalani pendidikan, dimana pendidikan ini lebih tinggi dari pada ijazah/pendidikan yang digunakan untuk mengikuti seleksi CPNS, namun belum menamatkan pendidikan tersebut sampai yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS, maka untuk pemakaian ijazah tersebut dalam kepegawaiannya perlu ditetapkan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan hanya dapat ditetapkan dengan ketentuan pendidikan tersebut linier dengan pendidikan sebelumnya atau linier dengan jabatannya saat ini. Adapun persyaratan untuk pengurusan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5)

Surat pengantar dari SKPD Persetujuan Kepala SKPD Permohonan dari yang bersangkutan Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Surat pernyataan tidak sedang dalam/terkait pemeriksaan Inspektorat 6) Surat pernyataan tidak menuntut penyesuain ijazah/pencantuman gelar sepanjang formasi tidak memungkinkan 7) Foto copy SKP dua tahun terakhir 8) Foto copy SK CPNS dan PNS yang dilegalisir 9) Foto copy Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir 10) Foto copy SK Pangkat Terakhir dilagalisir oleh atasan langsung 11) Surat keterangan yang bersangkutan terdaftar di Perguruan Tinggi 12) Surat keterangan Akreditasi Jurusan dan Perguruan Tinggi 13) Forlap Dikti AA. Tugas Belajar dan Izin Belajar 1. Dasar Hukum Peraturan Bupati Agam Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam 2. Sekilas Tugas Belajar dan Izin Belajar serta Pengurusannya Untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme PNS, Pemerintah

106

Kabupaten Agam memberi kesempatan kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar atau izin belajar. Jenis pendidikan untuk program Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan Izin Belajar meliputi pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Pendidikan akademik terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). Pendidikan vokasi terdiri dari Program Diploma III dan Program Diploma IV. Pendidikan Profesi berupa Program Spesialis. Pemilihan jenis pendidikan dan program studi harus sesuai dengan analisa prioritas kebutuhan daerah. a. Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun berjalan. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil. Adapun Persyaratan umum bagi calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebagai berikut:

1) Berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

2) Telah memiliki Surat Keterangan Izin Mengikuti Seleksi dari Sekretaris Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju;

3) Sehat jasmani dan rohani; 4) Setiap unsur penilaian pekerjaan yang bersangkutan sekurangkurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 2 (dua) tahun terakhir;

5) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

6) Tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan;

107

7) Tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan;

8) Tidak pernah dibatalkan mengikuti Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan;

9) Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya bersangkutan;

atau

tugas

pokok

PNS

yang

10) Disetujui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS;

11) Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga; 12) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila bantuan biaya tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar;

13) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri;

14) Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Agam sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan;

15) Bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

16) Bersedia membuat komitmen untuk melaksanakan program Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian;

17) Bersedia tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

18) Bersedia ditempatkan sesuai formasi yang tersedia; Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri adalah:

1) Pendidikan Diploma III dari ijazah SLTA. a) Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;

b) Pangkat/golongan minimal pengatur muda (II/a); 108

c) Sekurang-kurangnya

2 (dua) pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);

tahun

dalam

d) Usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

2) Pendidikan Strata 1 dari ijazah SLTA : a) Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;

b) Pangkat/golongan minimal pengatur muda tingkat I (II/b); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan pengatur muda Tingkat I (II/b);

d) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

3) Pendidikan Strata 1 dari ijazah Diploma III : a) Memiliki ijazah Diploma III dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75; b) Pangkat/golongan minimal pengatur (II/c); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan pengatur (II/c) atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan atau Izin Belajar sebelumnya;

d) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

4) Pendidikan Strata 2 (S2)/Program Spesialis: a) Memiliki ijazah strata 1 dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75; b) Pangkat/golongan minimal penata muda (III/a); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata Muda (III/a) atau sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;

d) Memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai.

5) Pendidikan Strata 3 (S3): a) Memiliki ijazah Strata 2 dengan IPK sekurang- kurangnya 3,0 ; b) Pangkat/golongan minimal Penata (III/c); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Penata golongan III/c atau sekurang-

109

kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;

d) Memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai.

6) Persyaratan khusus untuk calon peserta Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri PNS dari Program Studi Dokter Spesialis adalah sebagai berikut: a) Berstatus PNS. b) Memiliki ijazah kedokteran dengan IPK minimal 3,0; c) Pangkat/golongan minimal Penata Muda Tingkat I, III/b; d) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri, dan atau izin belajar sebelumnya; e) Memiliki usia setinggi-tingginya 40 tahun pada saat perkuliahan dimulai. f) Telah memiliki surat keterangan izin mengikuti seleksi dari Sekretaris Daerah dan dinyatakan lulus tes akademis oleh Perguruan Tinggi yang dituju; g) Sehat jasmani dan rohani; h) Setiap unsur Penilaian Pekerjaan yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP-3 2 (dua) tahun terakhir; i) Tidak sedang dalam proses dan atau menjalani hukuman disiplin; j) Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan; k) Tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri yang disebabkan oleh kelalaian yang bersangkutan; l) Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri sebelumnya dikarenakan kesalahan yang bersangkutan; m) Program Studi yang diikuti harus sesuai dengan kebutuhan dokter spesialis pada Pemerintah Kabupaten Agam; n) Disetujui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala perioritas kebutuhan minimal PNS;

110

o) Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga. p) Bagi PNS yang memanfaatkan sumber dana dari APBN harus jelas tentang biaya yang ditanggung, apabila saat pendidikan berjalan ternyata bantuan biaya tersebut dihentikan tanpa alasan yang jelas maka biaya pendidikan ditanggung oleh yang bersangkutan dan dapat dibantu dengan biaya APBD sepanjang keuangan daerah memungkinkan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. q) Menanggung biaya perkuliahan sampai tamat apabila bantuan biaya untuk Tugas Belajar tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar Mandiri dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; r) Tidak mengajukan pindah dari Kabupaten Agam sekurangkurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; s) Mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; t) Membuat komitmen untuk melaksanakan pendidikan Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan dituangkan dalam bentuk perjanjian; u) PNS yang bersangkutan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

7) Khusus untuk PNS dari jabatan guru yang mengajukan permohonan tugas belajar/Tugas belajar mandiri batas usia maksimal adalah 48 tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2, dan Strata 3. b. Izin Belajar Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terakreditasi, diluar jam dinas dan tidak mengganggu

111

tugas kedinasan dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil Persyaratan Umum bagi calon peserta Izin Belajar adalah: 1) Berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS. 2) Sehat jasmani dan rohani. 3) Setiap unsur Penilaian Pekerjaan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya bernilai baik, yang dibuktikan dengan DP3 2 (dua) tahun terakhir. 4) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin. 5) Tidak dalam pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan. 6) Pendidikan yang diikuti harus sesuai dengan latar belakang pendidikan sebelumnya atau tugas PNS yang bersangkutan. 7) Dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS. 8) Disetujui oleh Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dengan berpedoman kepada rencana strategis kebutuhan minimal dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS. 9) Disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga. 10) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat. 11) Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari dari Kabupaten Agam sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan. 12) Bersedia untuk tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan. Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar adalah:

1) Pendidikan Diploma III (DIII) dari ijazah SLTA : a) Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00;

b) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

dalam

pangkat/golongan Pengatur Muda (II/a);

d) Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

112

2) Pendidikan Strata I (S1) dari ijazah SLTA : a) Memiliki ijazah SLTA dengan nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnya 7,00; b) Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam Pangkat/golongan minimal Pengatur Muda (II/a); d) Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

3) Pendidikan Strata I dari ijazah Diploma III (DIII) : a) Memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75; b) Pangkat/golongan minimal Pengatur (II/c); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan Pengatur (II/c) atau sekurangkurangnya 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya; d) Usia setinggi-tingginya 40 (empat puluh) tahun pada saat perkuliahan dimulai.

4) Pendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana)/ Program Spesialis : a) Memiliki ijazah Strata 1 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,50;

b) Pangkat/golongan minimal Penata Muda (III/a); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun pangkat/golongan Penata kurangnya 2 (dua) tahun Belajar, Tugas Belajar sebelumnya, atau 2 (dua) PNS;

dalam Muda (III/a) atau sekurangsejak menyelesaikan Tugas Mandiri atau Izin Belajar tahun sejak diangkat sebagai

d) Memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai.

5) Pendidikan Strata 3 (S3): a) Memiliki ijazah Strata 2 dengan nilai rata-rata IPK sekurang-kurangnya 2,75;

b) Pangkat/golongan minimal Penata (III/c); c) Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

dalam pangkat/golongan Penata (III/c) atau sekurang-kurangnya

113

2 (dua) tahun sejak menyelesaikan tugas belajar dan atau izin belajar sebelumnya;

d) Memiliki usia setinggi-tingginya 45 tahun pada saat perkuliahan dimulai.

6) Khusus untuk PNS dari jabatan guru yang mengajukan permohonan izin belajar batas usia maksimal adalah 48 tahun pada saat perkuliahan dimulai untuk jenjang pendidikan Strata 1, Strata 2, dan Strata 3. 3. Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Izin Belajar

a. Prosedur Pengurusan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri 1) Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja mengusulkan PNS calon peserta Tugas Belajar atau Tugas Belajar Mandiri. 2) Usulan dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati Agam melalui BKD, dengan melampirkan :

a)

Foto copy legalisir SK PNS bagi yang belum pernah naik pangkat

b) c)

Foto copy legalisir SK kenaikan pangkat terakhir.

d) e)

Foto copy legalisir SKP 2 tahun terakhir

f)

Formasi kebutuhan PNS terbaru dari SKPD atau Unit Kerja.

g)

Surat Pernyataan :

Foto copy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam Keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai. Surat persetujuan dari Kepala SKPD yang menyatakan kualifikasi akademik yang diikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala perioritas kebutuhan minimal PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja.

(1) Persetujuan dari isteri/suami PNS. (2) Tidak pernah gagal atau dibatalkan mengikuti tugas belajar atau tugas belajar mandiri disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan.

h) Surat Keterangan : (1) Sehat jasmani dan rohani dari dokter.

114

(2) Tidak

dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala unit kerja yang bersangkutan.

(3) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

(4) Izin mengikuti seleksi oleh Sekretaris Daerah. (5) Telah lulus seleksi dari perguruan tinggi yang dituju. i)

Surat perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan klausul tentang kesanggupan :

(1) pengembalian bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian sendiri, bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri.

(2) Tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Agam sekurang-kurang 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan tugas belajar mandiri

(3) komitmen untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar dan/atau tugas belajar mandiri yang diikuti, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini.

(4) kesediaan menanggung biaya perkuliahan sampai tamat jika pembiayaan tidak dianggarkan didalam APBD maupun APBN bagi PNS yang mengikuti program tugas belajar mandiri.

(5) tidak

akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan pendidikan.

(6) kesediaan ditempatkan sesuai formasi yang ada setelah menyelesaikan pendidikan.

7)

Sebelum diteruskan kepada Bupati, usulan akan dibahas dalam sidang MPP.

8)

Usulan yang disetujui dalam sidang, diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan Keputusan Tugas Belajar.

9) b.

Tugas belajar baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Bupati Agam. Prosedur Pengurusan Izin Belajar

115

1) Kepala SKPD atau kepala unit kerja mengusulkan PNS calon peserta Izin Belajar.

2) Usulan dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati Agam melalui BKD, dengan melampirkan:

a)

Fotocopy legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai PNS bagi yang belum pernah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b)

Fotocopy legalisir surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;

c)

Fotocopy legalisir ijazah yang telah tercantum didalam surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan transkrip nilai;

d) e)

Fotocopy legalisir SKP 2 tahun terakhir;

f)

Formasi kebutuhan PNS terbaru dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja;

g)

Surat Pernyataan, yang berisikan persetujuan dari isteri/suami, bagi PNS yang telah berkeluarga;.

h)

Surat Keterangan :

Surat persetujuan dari kepala badan/dinas/kantor/camat yang menyatakan kualifikasi akademik yang di ikuti oleh yang bersangkutan telah sesuai dengan rencana strategis kebutuhan minimal PNS dan skala prioritas kebutuhan minimal PNS pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja;

(1) Sehat jasmani dan rohani dari dokter; (2) Tidak dalam pemeriksaan Aparat

Pengawasan Fungsional yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan.

(3) Tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin.

i)

Surat Perjanjian dengan Bupati, yang menuangkan klausul sebagai berikut :

(1) Tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Agam sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun terhitung sejak menyelesaikan perkuliahan.

(2) Bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai tamat.

116

(3) Tidak meninggalkan kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari hari sebagai PNS.

(4) Tidak

3) 4)

menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan setelah menyelesaikan perkuliahan. Usulan ini akan diteruskan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dan Keputusan Izin Belajar. Izin belajar baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan Bupati.

BB. Cuti PNS

1. Dasar Hukum a. PP No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, b. SE Kepala BAKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS:

c. Keputusan Bupati Agam Nomor 305 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan Dalam Lingkungan pemerintah Kabupaten Agam.

2. Sekilas Cuti Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting, dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Jangka waktu cuti yang belum dijalankan itu tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Jenis Cuti dan Ketentuannya a. Cuti Tahunan, adapun ketentuannya sebagai berikut: 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

2) Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja. 3) Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

4) Untuk mendaptkan cuti tahunan Pegawai negeri Sipil bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

117

5) Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6) Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

7) Cuti

tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

8) Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

9) Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

10) Cuti tahunan yang ditangguhkan, dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan yang sedang berjalan.

11) PNS yang menjadi guru yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

b. Cuti Besar, adapun ketentuannya sebagai berikut: 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak mendapatkan cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

2) Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

3) Untuk

mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

4) Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

5) Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi kewajiban agama.

6) Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaanya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2(dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

118

7) Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan. Persyaratan Pengurusan Cuti Besar 1) Pengantar SKPD 2) Permohonan Permintaan Cuti Besar 3) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir. 4) Bagi yang akan menunaikan Ibadah Haji/Umrah agar melampirkan bukti pelunasan biaya keberangkatan haji/umrahnya.

c. Cuti Sakit, adapun ketentuannya sebagai berikut: 1) Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. 2) PNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

3) PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

4) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Surat Keterangan Dokter tersebut antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 4 diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 4 dapat ditambah untuk paling lama 6(enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

7) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit

119

dengan mendapat uang tunggu perundang-undangan yang berlaku

berdasarkan

peraturan

8) PNS wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

9) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada point 8, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

10) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia memerlukan perawatan berhak atas cuti sakit sampai sembuh dari penyakitnya.

11) Selama menjalankan cuti sakit PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

d. Cuti Bersalin, adapun ketentuannya sebagai berikut: 1) Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin.

2) Persalinan anak yang pertama maksudnya adalah persalinan pertama sejak menjadi CPNS.

3) Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.

4) Bagi PNS yang bersalin untuk anak keempat dan seterusnya, apabila menjelang persalinan tersebut mempunyai hak atas cuti besar, dapat menggunakan cuti besar tersebut sebagai cuti persalinan.

5) Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan. Jika PNS mengambil cuti bersalin 2 minggu sebelum melahirkan, maka haknya tetap 2 bulan setelah melahirkan.

6) Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

7) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

8) Selama

menjalankan cuti bersalin PNS bersangkutan menerima penghasilan penuh.

wanita

yang

120

e. Cuti Karena Alasan Penting, adapun ketentuannya sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting 2) PNS dapat cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 bulan.

3) Lamanya cuti karena alasan penting hendaknya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja.

4) Yang dimaksud cuti karena alasan penting adalah cuti karena: a) Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.

b) Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point 1 meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.

c) Melangsungkan perrkawinan yang pertama. d) Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

5) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting, PNS harus mengajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan. Cuti karena alasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang.

6) Selama menjalankan cuti, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

f.

Cuti di Luar Tanggungan Negara

1) CLTN bukan hak, oleh sebab itu permintaan CLTN dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti. Pertimbangan Pejabat yang bersangkutan didasarkan untuk kepentingan dinas.

2) PNS yang bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan CLTN untuk paling lama 3 (tiga) tahun. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) tahun apabila ada alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

121

3) CLTN

hanya dapat diberikan dengan SK Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

4) Permintaan perpanjangan CLTN yang diajukan sekurangkurangnya 3 bulan sebelum CLTN berakhir.

5) PNS yang menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang lowong itu dengan segera dapat diisi.

6) Selama

menjalankan CLTN tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS

7) PNS yang telah selesai menjalakan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pimpinan Instansi induknya

8) Pimpinan instansi induk yang telah menerima laporan dari PNS yang telah selesai menjalankan CLTN berkewajiban:

a) Menempatkan dan memperkerjakan kembali apabila ada lowongan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN.

b) Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi induk melaporkan kepada kepala BKN untuk kemungkinan disalurkan penempatannya pada instansi lain.

c) Apabila

Kepala BKN tidak dapat menyalurkan penempatan PNS tersebut, maka Kepala BKN memberitahukan kepada Pimpinan Instansi induk agar memberhentikan PNS dengan hak-hak kepegawaian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Khusus bagi CLTN untuk persalinan, berlaku ketentuanketentuan sebagai berikut:

a) b) c)

Permintaan cuti tersebut tidak dapat di tolak.

d)

Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

e)

Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Cuti ini tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN. PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.

122

4. Kewenangan Pemberian Cuti PNS a. Kewenangan pemberian cuti berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

b. Untuk kelancaran pemberian cuti, Bupati Agam selaku PPK mendelegasi wewenang pemberian cuti PNS kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor, dan Camat. Adapun wewenang yang didelegasikan tersebut adalah terhadap:

1) 2) 3) 4) 5)

Cuti Tahunan Cuti Sakit Cuti Hamil bagi PNS yang mengalami gugur kandungan. Cuti Bersalin Cuti Karena Alasan Penting

c. Khusus untuk Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara di sampaikan kepada Bupati melalui BKD Kabupaten Agam.

d. Dalam melaksanakan wewenang pemberian cuti, kepala badan, dinas, kantor, dan camat harus memberikan tembusannya kepada bupati melalui BKD Kabupaten Agam. EE. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

1. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun Kehormatan Satyalancana Karya Satya

1994

tentang Tanda

2. Sekilas Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya Satyalancana Karya Satya merupakan tanda kehormatan yang diberikan kepada Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang telah berbakti selama 10 atau 20 atau 30 tahun lebih secara terus menerus dengan menunjukkan kecakapan, kedisiplinan, kesetiaan dan pengabdian sehingga dapat dijadikan teladan bagi PNS lainnya.

3. Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum : 1) 2) 3) 4)

Warga Negara Indonesia. Memiliki integritas moral dan keteladanan. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

123

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

b. Persyaratan Khusus : 1)

Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat sepuluh tahun, dua puluh tahun dan tiga puluh tahun. 2) Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, berat dan tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara. 3) Melampirkan foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS (80%) dan Pegawai Negeri Sipil (100%) yang dilegalisir. 4) Melampirkan foto copy surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir. 5) Melampirkan foto copy surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir. 6) Melampirkan foto copy piagam Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun, dua puluh tahun, apabila telah memilikinya yang dilegalisir. 7) Melampirkan surat tidak sedang menjalani hukuman disiplin dari kepala SKPD yang bersangkutan. 8) Melampirkan daftar riwayat pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (contoh terlampir). Catatan Usulan dimaksud beserta lampiran dibuat dalam rangkap dua.

4. Prosedur Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya a. Setiap tahun BKD akan menyampaikan surat, agar SKPD mengusulkan PNS yang memenuhi syarat dilingkungannya yang akan diajukan untuk mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

b. Usulan tersebut dialamatkan kepada Bupati Agam melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam.

c. BKD akan menseleksi ulang berkas PNS yang diusulkan SKPD, untuk diusulkan ke Presiden RI melalui Sekretariat Negara.

d. PNS yang ditetapkan Presiden RI sebagai penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, akan menerima tanda

124

kehormatan tersebut pada Upacara Hari Kemerdekaan RI/hari besar nasional/dan ulang tahun Pemerintah Kabupaten Agam.

5. Pemakaian Satyalancana Karya Satya Pemakaian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dengan pakaian Pakaian Sipil Lengkap (PSL) digunakan pada saat upacaraupacara memperingati hari-hari besar nasional dan/atau menghormati peristiwa-peristiwa penting, maupun upacara resmi lain. Dipasang di dada di atas saku kiri. FF. Pemberhentian PNS PNS yang telah mencapai batas usia pensiun (BUP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Demikian pula PNS yang sebelum mencapai BUP mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS atas permintaan/kemauan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi pada satu satuan organisasi negara, tetapi ia masih mempunyai kedudukan sebagai PNS Setiap pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak harus diikuti pemberian pensiun sepanjang persyaratan lain tidak terpenuhi seperti usia, masa kerja dll Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Seorang PNS dapat diberhentikan sebagai PNS karena alasan sebagai berikut: 1. Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Namun demikian, permintaan tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti seorang PNS dapat ditolak apabila yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalani wajib militer dll yang serupa dengan itu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebagai contoh bila saat berhenti usia telah mencapai 50 tahun dan masa kerja telah 20 tahun maka kepadanya diberikan hak pensiun. 2. Pemberhetian karena Mencapai Batas Usia Pensiun

125

PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku. Batas Usia Pensiun (BUP) yaitu: a. 58 tahun bagi pejabat administrasi; b. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi; c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai BUP, pimpinan instansi wajib memberitahukan kepada PNS yang bersangkutan, bahwa ia akan diberhentikan sebagai PNS. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, PNS mengajukan permohonan berhenti dengan hak pensiun. PNS yang telah mencapai BUP tetapi tidak mengajukan permohonan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan data yang berlaku berdasarkan data yang ada pada instansi yang bersangkutan. 3. Pemberhentian Karena Adanya Penyederhanaan Organisasi Perubahan satuan-satuan organisasi ada kalanya mengakibatkan kelebihan PNS. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PNS yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi negara lainnya. Instansi yang karena disederhanakan organisasinya kemudian menyusun daftar PNS tersebut dan menyampaikan kepada kepala BKN. Kemudian BKN mengatur penyaluran kelebihan PNS tersebut setelah berkonsultasi dengan pimpinan instansi yang membutuhkan. Apabila kelebihan PNS karena adanya penyederhanaan organisasi tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. a. Apabila telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. b. Apabila usia belum mencapai 50 (lima puluh) tahun dan atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu. c. Uang tunggu tersebut diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, sengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Apabila pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu usia PNS telah mencapai 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja

126

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. d. Apabila PNS tersebut diatas pada saat berakhirnya uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun tetapi telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. e. Apabila PNS tersebut diatas pada saat berakhirnya uang tunggu telah mencapai usia 50 tahun tetapi masa kerja kurang dari 10 tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun. 4. Pemberhentian karena Melakukan Pelanggaran/ Tindak Pidana/ Penyelewengan PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena: a. Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan atau pelanggaran disiplin berat; b. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara setinggi-tingginya 4 tahun atau ancaman pidana lebih berat. Pemberhentian sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tergantung pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena: a. Melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengann 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana b. Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 5. Pemberhentian Karena Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) PNS diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan:

127

a. Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya b. Menderita penyakit/kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. 6. Pemberhentian karena Meninggalkan Tugas PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. PNS meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapi kurang dari 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya dapat: a. Ditugaskan kembali apabila alasannya dapat diterima oleh pejabat yang berwenang b. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, apabila penyebabnya karena kelalaian PNS yang bersangkutan dan menurut pejabat yang berwenang akan mengganggu seasana kerja jika ia ditugaskan kembali. PNS yang selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. 7. Pemberhentian karena Meninggal Dunia atau Hilang PNS yang meninggal dunia, dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. PNS yang hilang dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak ia dinyatakan hilang. PNS yang dinyatakan hilang yang sebelum melewati 12 bulan ditemukan kembali masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai PNS. PNS yang dinyatakan hilang yang sebelum melewati 12 bulan diketemukan kembali tetapi cacat, diperlakukan sebagai berikut: a. Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun bila ia memiliki masa kerja sekurangnya 4 tahun b. Apabila hilang dan cacatnya dalam dan karena menjalankan kewajiban jabatannya, ia diberhentikan sebagai PNS dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja. Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang kemudian diketemukan kembali setelah melewati waktu 12 bulan diperlakukan sbb: a. Apabila ia masih sehat, dipekerjakan kembali b. Apabila ia tidak dapat bekerja kembali dalam semua jabatan negeri berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan,

128

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Pemberhentian karena Hal-Hal Lain PNS yang tidak melaporkan diri kembali pada instansi induknya setelah habis menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS PNS yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis Cuti Diluar Tanggungan Negara, maka: b. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan, maka PNS yang besangkutan dapat dipekerjakan kembali apabila alasan keterlambatan tersebut dapat diterima pejabat yang berwenang dan ada lowongan setelah terlebih dahulu mendapat persetujan dari kepala BKN c. Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan tetapi alasan tentang keterlambatan itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka PNS yang besangkutan diberhentikan denga hormat sebagai PNS d. Apabila keterlambatan melaporkan diri lebih dari 6 bulan, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai PNS. Hak-Hak Kepegawaian a. Diberhentikan dengan hormat 1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai akibat penyederhanaan organisasi, diberhentikan dengan hormat dengan diberikan hak-hak kepegawaian sbb:

(a) Diberikan hak pensiun bila usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun;

(b) Diberhentikan dari jabatan negeri dengan diberikan uang tunggu, bila belum memenuhi usia dan masa kerja dimaksud

2) PNS yang menurut surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya diberhentikan sebagai PNS dengan mendapat hak pensiun apabila:

(a) Tanpa terikat masa kerja pensiun, bila penyebabnya oleh dan karena manjalankan kewajiban jabatan

(b) Telah memiliki masa kerja 4 tahun bila bukan disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan.

129

b. Uang Tunggu Yang berhak menerima Uang Tunggu adalah PNS yang diberhentikan dari jabatan negeri karena:

1) Sebagai tenaga kelebihan akibat penyederhanaan organisasi dan tidak dapat disalurkan ke instansi lain serta belum memenuhi syarat pensiun

2) Menderita penyakit yang membahayakan bagi diri dan orang lain dan belum memenuhi syarat pensiun

3) Berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat pensiun

4) Tidak dapat dipekerjakan kembai setelah berakhirnya cuti di luar tanggungan negara dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun Lamanya pemberian uang tunggu 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 1 tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Besarnya uang tunggu adalah 80% dari gaji pokok tahun pertama, 75% dari gaji pokok untuk selanjutnya. Selama menjalani uang tunggu, masih berstatus sebagai PNS, sehingga berhak diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan. PNS yang selesai menjalani uang tunggu: a. Telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekuranglurangnya 10 tahun diehentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun; b. Telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun tetapi belum mencapai usia 50, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS tetapi pensiunnya baru diberikan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya ia mencapai usia 50 tahun. c. Belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja kurang dari 10 tahun maka ia diberhentikan denan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun GG.

Pensiun PNS

1. Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

130



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat bagi Keluarga Penerima Pensiun



Surat Edaran Kepala BKN Nomor Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil



Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.7-3/99 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

4/SE/1980

tentang



Surat Kepala BKN Nomor K.26-30N.28-6/99 tentang Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas. 2. Sekilas Pensiun Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Yang berhak atas pensiun adalah sebagai berikut:

a. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri:

1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun.

2) Oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun, juga karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatan atau;

3) Mempunyai masa-kerja sekurang-kurangnya 4 tahun dan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani, yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

b. Pegawai negeri

yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun

131

pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri itu telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

c. Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun.

d. Apabila pegawai negeri yang dimaksud pada huruf b dan c diatas pada saat ia diberhentikan sebagai pegawai negeri telah memiliki masa-kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun akan tetapi pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun, maka pemberian pensiun kepadanya ditetapkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun. 3. Masa Persiapan Pensiun (MPP) PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan. Pembebasan tugas ini dikenal dengan MPP. MPP dapat diambil penuh 1 tahun atau sebagian sesuai dengan keinginan/kebutuhan PNS. Adapun persyaratan pengurusannya sebagai berikut: a. Surat pengantar dari SKPD b. Permohonan dari yang bersangkutan. c. Foto copy SK CPNS dilegalisir oleh atasan langsung d. Foto copy SK PNS dilegalisir oleh atasan langsung e. Foto copy SK Pangkat terakhir dilegalisir oleh atasan langsung f. Foto copy Karpeg dilegalisir g. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir oleh atasan langsung h. SKP terakhir i. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada)  Masing-masing bahan rangkap 2 (dua). Adapun prosedur pengajuan MPP sebagai berikut: a. MPP diajukan minimal 2 bulan sebelum MPP diambil. Artinya 1 tahun 2 bulan sebelum Batas Usia Pensiun (BUP). b. MPP diajukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah sampai ke SKPD-nya.

132

c.

Kemudian SKPD mengusulkan MPP Ybs kepada Bupati Agam melalui BKD. d. BKD akan menindaklanjuti, dengan meminta persetujuan dan Keputusan Bupati Agam.. e. SK MPP yang telah selesai akan diberitahukan dan diserahkan kepada yang bersangkutan melalui SKPDnya. 4. Pengurusan Pensiun PNS a. Pensiun BUP (Batas Usia Pensiun) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, akan diberhentikan sebagai PNS dan diberikan hak pensiun. BUP tergantung dengan jabatan PNS tersebut. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa BUP PNS dirubah menjadi: 1) 58 tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; 3) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Adapun pesyaratan pensiun BUP sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)

Surat pengantar dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat Permohonan permintaan yang bersangkutan. Daftar perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Foto copy SK CPNS dilegalisir oleh atasan langsung Foto copy Pangkat terakhir dilegalisir oleh atasan langsung Foto copy Karpeg dilegalisir Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir oleh atasan langsung Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA Foro copy Karis/Karsu dilegalisir oleh atasan langsung Foto copy Akte Kelahiran anak dilegalisir oleh Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil. Penilaian Prestasi Kerja terakhir Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan (kalau ada) Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 1 tahun terakhir diketahui oleh Esolon II Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 8 lembar, (bagi IV/b Keatas 3x4 8 lembar) Catatan

133

  

b.

Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang Gol Ruang IV/b keatas rangkap 3. Untuk Gol IV/b keatas lampirkan formulir FPP. Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta meninggal/cerai

Pensiun Atas Permintaan Sendiri (Pensiun APS). PNS yang telah berusia minimal 50 Tahun dan memiliki masa kerja minimal 20 tahun (dihitung sejak TMT CPNS) dapat mengajukan pensiun yang disebut dengan pensiun atas permintaan sendiri. PNS yang mengambil Pensiun APS ini tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Adapun persyaratnya sebagai berikut: 1) Pengantar SKPD 2) Permohonan ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan 3) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 4) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS) 5) Foto copy SK CPNS dilegalisir 6) Foto copy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir 7) Foto copy KGB terakhir dilegaisir 8) Foto copy Karpeg dilegalisir 9) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir 10) Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat. 11) Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA 12) Foro copy Karis/Karsu dilegalisir 13) Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcapil 14) Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Tim Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk Pemerintah (khusus bagi Pensiun Cacat Jasmani) 15) Daftar Riwayat Hidup/Pekerjaan 16) Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir 17) Rekomendasi dari atasan langsung 18) Foto copy Peninjuan Masa Kerja (kalau ada) 19) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh Esolon II 20) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 8 lembar 21) Formulir FPP Catatan:

134



Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang Gol Ruang IV/a keatas rangkap 3.



Apabila suami/istri meninggal dunia/cerai lampirkan akta cerai/meninggal.



c.

Untuk Gol III/d kebawah persyaratan sama dengan Pensiun BUP kecuali permohonan harus ditandatangani diatas materai Rp. 6000. Pensiun Janda/Duda/Yatim Sebelum diurai lebih lanjut tentang pensiun janda/duda/yatim, perlu dipahami terlebih dahulu definisi berikut:

1) Janda, ialah isteri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal dunia;

2) Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain;

3) Anak,

ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda; Hak atas pensiun janda/duda/yatim:

1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka isteri (istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda.

2) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang beristeri/bersuami meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka pensiun janda/duda diberikan kepada istri/suami yang ada pada waktu ia meninggal dunia. Dalam hal pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai pria termaksud di atas beristri lebih dari seorang, maka pensiun-janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahinya.

3) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, maka:

a) pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, 135

apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.

b) satu

bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.

c) pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya). 4) Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah-seibu termaksud.

5) Kepada

anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan.

6) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda atau bagian pensiun janda ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:

a) belum mencapai usia 25 tahun, atau b) tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau c) belum nikah atau belum pernah nikah. Pendaftaran Isteri/Suami/Anak Pendaftaran istri (istri-istri)/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda harus dilakukan PNS yang bersangkutan sesuai petunjuk kepala BKN. Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan sepengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan. Jika hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai tanggal perceraian berlaku, sah istri/suami itu dihapus dari daftar isteri/suami yang berhak menerima pensiun. Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda adalah: a. Anak-anak PNS atau penerima pensiun pegawai dari

136

perkawinannya dengan isteri/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda b. Anak-anak PNS wanita atau penerima pensiun wanita Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan yang sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus Pendaftaran isteri (istri/istri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran. Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi. Pembatalan Pensiun Janda/Duda Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda pensiun/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi, terhitung mulai bulan berikutnya perkawainan tersebut dilangsungkan. Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud diatas terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun janda yang dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir. Hapusnya Pensiun Pegawai/Pensiun Janda/Duda Hak untuk menerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda hapus:

a. Jika penerima pesiun tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri negara asing;

b. Jika penerima pensiun pegawai/pensiun janda atau duda atau bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/badan negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara dan haluan negara yang berdasarkan Pancasila;

c. Jika ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun tidak benar dan bekas PNS atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebenarnya tidak berhak diberikan pensiun

137

Dalam hal-hal tersebut di atas, maka surat keputusan pemberian pensiun dibatalkan, sedang dalam hal-hal tersebut huruf c di atas, surat keputusan tersebut dicabut. Adapun persyaratnya pengurusan Pensiun Janda/Duda/Yatim sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.

Pengantar SKPD Permohonan dari yang bersangkutan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari Surat keterangan Janda/Duda dari Walinagari Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Foto copy SK CPNS dilegalisir Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir Foto copy Karpeg dilegalisir Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir Daftar Susunan Keluarga diketahui oleh Camat setempat Foto copy Surat Nikah dilegalisir oleh KUA Foto copy Karis/Karsu dilegalisir Foto copy Akte Kelahiran Anak dilegalisir oleh Dinas Nakerdukcapil o. Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir p. Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada) q. Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada) r. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir diketahui oleh pejabat Esolon II s. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 8 lembar 

Masing-masing bahan rangkap 2 (dua) kecuali bagi yang golongan ruang IV/b keatas rangkap 3

Pemberian pensiun janda/duda/yatim berakhir jika:

1) Janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia 2) Tidak terdapat lagi anak-anak yang memenuhi syarat untuk menerimanya.

d. Pensiun Anumerta JIka seorang PNS/CPNS dinyatakan tewas, maka kepada suami/isteri/anak diberikan pensiun anumerta. Namun jika seorang PNS/CPNS tewas tersebut tidak meninggalkan suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhun diberikan pensiun

138

orang tua yang besarnya 20% dari pensiun janda/duda Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masingmasing diberikan separoh dari jumlah dimaksud. Yang dimaksud dengan tewas, ialah:

1) Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2) Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan/atau karena menjalankan kewajibannya;

3) Meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani yang didapat dalam hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas;

4) Meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir itu. Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang tewas dimakamkan dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman. Persyaratnya sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5)

Pengantar SKPD Permohonan dari yang bersangkutan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari Visum et repertum dari dokter Laporan kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dari kepala SKPD/kepala unit kerja 6) Laporan dari kepolisian tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. 7) Foto copy Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta dilegalisir. 8) Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari 9) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 10) Foto copy SK CPNS dilegalisir 11) Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir 12) Foto copy Karpeg dilegalisir 13) Foto copy surat nikah orang tua dilegalisir (khusus pensiun orang tua). 14) Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir

139

15) Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir 16) Daftar Susunan Keluarga 17) Daftar Riwayat Hidup 18) Penilaian Prestasi Kerja 1 tahun terakhir dilegalisir 19) Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada)

20) Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada) 21) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dalam 1 tahun terakhir.

22) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 10 lembar 23) Foto copy Akta Kelahiran PNS dilegalisir Catatan:  Masing-masing bahan rangkap 3. 

e.

Jika meninggalkan suami/isteri/anak, maka ditambahkan dengan akta nikah dan akta kelahiran anak.

Pensiun Orang Tua Apabila seorang PNS/CPNS tewas, apabila tidak meninggalkan suami/isteri/anak yang berhak menerima pensiun janda/duda, maka kepada orang tua almarhun diberikan pensiun orang tua yang besarnya 20% dari pensiun janda/duda Jika kedua orang tua telah bercerai, maka kepada mereka masing-masing diberikan separoh dari jumlah dimaksud. Adapun persyaratnya sebagai berikut:

1) 2) 3) 4) 5)

Surat pengantar dari SKPD Permohonan dari yang bersangkutan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Walinagari Visum et repertum dari dokter Kronologi Kejadian yang ditandatangani kepala SKPD/Unit Kerja. 6) Laporan kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dari kepala SKPD/kepala unit kerja 7) Laporan dari kepolisian tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. 8) Foto copy Keputusan Sementara Kenaikan Pangkat Anumerta dilegalisir. 9) Surat Keterangan Ahli Waris dari Wali Nagari 10) Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) 11) Surat Keteranan Penghentian Pembayaran Gaji Sementara (SKPPS)

140

12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23)

Foto copy SK CPNS dilegalisir Foto copy SK CPNS dilegalisir Foto copy SK Pangkat Terakhir di legalisir Foto copy KGB Terakhir dilegalisir Foto copy Karpeg dilegalisir Foto copy surat nikah orang tua dilegalisir. Foto copy SK Konversi NIP dilegalisir Foto copy Kartu Keluarga dilegalisir Daftar Susunan Keluarga Daftar Riwayat Hidup DP-3 1 tahun terakhir dilegalisir Foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan (kalau ada) 24) Foto copy peninjauan masa kerja (kalau ada) 25) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dalam 1 tahun terakhir. 26) Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP-4A) 27) Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 10 lembar 28) Foto copy Akta Kelahiran PNS dilegalisir 29) Ijazah terakhir dilegalisir Masing-masing bahan rangkap 3. 5. Pemberian Uang Duka Wafat dan Uang Duka Tewas Untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh penerima pensiun yang wafat, diberikan uang duka wafat bagi keluarga penerima pensiun dengan ketentuan: a. Diberikan uang duka wafat kepada isteri atau suaminya sebesar 3 kali penghasilan sebulan. b. Apabila penerima pensiun janda/duda wafat, diberikan kepada anak yang ditinggalkan sebesar 3 kali penghasilan sebulan. c. Penghasilan di atas, adalah sebesar penerimaan penghasil pensiun yang diterima oleh penerima pensiun dalam bulan terakhir sebelum wafat tanpa potongan. d. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak suami/isteri, uang duka diberikan kepada anaknya.

meninggalkan

e. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri ataupun anaknya, uang duka diberikan kepada anaknya.

141

f. Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan suami/isteri ,anaknya ataupun orang tua, uang duka diberikan kepada ahliwarisnya. Sedangkan Uang Duka Tewas diberikan sebesar 6 kali penghasilan sebulan Kepada PNS yang meninggal dunia atau tewas, juga diberikan santunan kematian kerja atau uang duka tewas, biaya pemakaman; dan/atau bantuan beasiswa bagi anak yang bersangkutan sesuai PP 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. HH. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN 1. Dasar:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

b. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN mengamanatkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai ASN, yakni CPNS, PNS, dan PPPK. 2. Sekilas JKK dan JKM bagi Pegawai ASN JKK dan JKM bertujuan memberikan perlindungan bagi Peserta dalam menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Iuran program JKK dan JKM dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam melalui APBD setip tahunnya sebagai pemberi kerja. Sedang JKK dan JKM ini dikelola oleh PT Taspen (Persero). Kepesertaan dalam JKK dan JKM berakhir apabila Peserta:

a. diberhentikan sebagai PNS; b. diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK Manfaat JKK meliputi:

a. perawatan; b. santunan; c. tunjangan cacat. Perawatan dilakukan pada rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan terdekat, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia, bahkan jika tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit di dalam

142

negeri, peserta dapat diberikan perawatan pada rumah sakit luar negeri. Tatapi jangan lupa, agar mengikuti posedurnya. Santunan meliputi: penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan; santunan sementara akibat kecelakaan kerja; santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, dan cacat total tetap; penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja; penggantian biaya gigi tiruan; santunan kematian kerja; uang duka tewas; biaya pemakaman; dan/atau bantuan beasiswa. Tunjangan cacat diberikan kepada peserta dengan ketentuan: mengalami cacat; dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK karena cacat. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi: a. Dalam menjalankan tugas kewajiban; b. Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya; c. Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas; d. Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; e. Yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja. Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat. Manfaat JKM berupa santunan kematian yang terdiri atas: santunan sekaligus; uang duka wafat; biaya pemakaman; dan bantuan beasiswa. Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari Peserta yang wafat. Khusus bantuan beasiswa diberikan kepada satu orang anak dari peserta yang wafat. Pengajuan Klaim Peserta atau ahli waris mengajukan permohonan pembayaran klaim manfaat JKK atau JKM kepada PT. Taspen. Pembayaran manfaat JKK atau JKM paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar. Pengajuan pembayaran klaim manfaat JKK oleh peserta atau ahli waris kepada PT. Taspen dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal kecelakaan kerja terjadi.

143

II. Pengujian Kesehatan 1. Dasar Hukum PP No. 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia. 2. Sekilas Pengujian Kesehatan Ujian kesehatan ialah pengertian yang mencakup pemeriksaan dan penilaian kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Yang dikenakan ujian kesehatan adalah:

a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

b. Pegawai Negeri Sipil yang: 1) Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya. 2) Oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tandatanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya. 3) Setelah berakhirnya cuti sakit, menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali. 4) Akan melaksanakan tugas tertentu di luar Negeri. 5) Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu. 6) Akan diangkat dalam jabatan tertentu. Yang berwenang menguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil

a. Dokter Penguji Tersendiri, untuk menguji kesehatan CPNS yang akan diangkat menjadi PNS.

b. Team Penguji Kesehatan, untuk menguji kesehatan PNS sebagaimana point b di atas

c. Team Khusus Penguji Kesehatan, untuk:

menguji kesehatan Pegawai Negara Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia untuk keperluan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; memeriksa dan menilai keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang berwenang atas hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Penguji Tersendiri atau Team Penguji Kesehatan; melaksanakan tugastugas lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Team Penguji Kesehatan dibentuk di setiap ibukota Propinsi dan ibukota Kabupaten/Kotamadya atau di tempat lain yang dipandang perlu oleh Menteri.

144

Prosedur Pengujian Kesahatan

a. Permintaan pengujian kesehatan CPNS, PNS, dan atau tenagatenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia diajukan oleh pejabat yang berwenang kepada Dokter Penguji Tersendiri, Team Penguji Kesehatan, atau Tim Khusus Penguji Kesehatan lainnya yang terdekat.

b. Dokter Penguji Tersendiri, Team Penguji Kesehatan, atau Tim Khusus Penguji Kesehatan lainnya memanggil yang bersangkutan untuk diuji kesehatannya.

c. Hasil pengujian kesehatan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan serta pejabat yang berwenang.

d. Hasil pengujian kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun. e. Atas hasil pengujian kesehatan, kepada yang bersangkutan dan atau kepada pejabat yang berwenang diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Menteri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai diterimanya hasil pengujian kesehatan tersebut. JJ. Bapertarum/Taperum PNS

1. Dasar Hukum Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan PNS, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993.

2. Sekilas Bapertarum/Taperum PNS Bapertarum merupakan singkatan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan, merupakan badan yang mengelola dana tabungan perumahan (Taperum) PNS. Berdirinya Bapertarum dilatarbelakangi oleh: a. Upaya meningkatkan kesejahteraan PNS untuk memiliki rumah yang layak. b. Terbatasnya kemampuan PNS untuk membayar uang muka pembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR. c. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendala tersebut yang merupakan kegotong-royongan diantara PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan antara PNS.

145

Saat ini, pengembalian dana Bapertarum di dilakukan oleh PT. Taspen (Persero). Pembayaran tabungan perumahan dilakukan dengan cara pemotongan gaji PNS tiap bulan. Pemotongan ini pertama kali dimulai bulan Februari 1993 yang disetor ke rekening Menkeu atas nama Bapertarum PNS. Adapun besaran iuran tabungan yg dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dgn golongan, sebagai berikut:    

Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

: Rp 3.000, : Rp 5.000,: Rp 7.000,: Rp 10.000,-

3. Layanan Bapertarum a. Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah manfaat yang diberikan kepada PNS dalam rangka memenuhi uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui fasilitas KPR. Besarnya manfaat yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu :  Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I  Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II  Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III Selain manfaat tersebut, PNS juga berhak memanfaatkan tambahan dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, yaitu :  Rp 13.800.000,- untuk PNS golongan I  Rp 13.500.000,- untuk PNS golongan II  Rp 13.200.000,- untuk PNS golongan III Total Manfaat yang diterima PNS adalah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) Persyaratan Umum

1) PNS aktif golongan I, II, dan III 2) Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun 3) Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TaperumPNS

4) Belum memiliki rumah 146

Persyaratan Pengajuan

1) Mengisi formulir permohonan tambahan BUM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id) yang kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung

2) Foto copy Karpeg dan SK Kepangkatan terakhir 3) Surat Pernyataan belum memiliki rumah 4) Berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan oleh bank pelaksana. b. Sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri dengan Kredit Membangun Rumah (KMR) adalah bantuan yang diberikan kepada PNS dalam rangka membantu sebagian biaya membangun rumah di atas tanah sendiri yang dilakukan melalui fasilitas KMR. Besarnya biaya membangun yang diberikan untuk masing-masing golongan yaitu :  Rp 1.200.000,- untuk PNS golongan I  Rp 1.500.000,- untuk PNS golongan II  Rp 1.800.000,- untuk PNS golongan III Selain biaya membangun tersebut, PNS juga berhak memanfaatkan tambahan biaya membangun dana uang muka dengan bunga 6 % annuitas per-tahun yang harus dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun, yaitu :  Rp 13.800.000,- untuk PNS golongan I  Rp 13.500.000,- untuk PNS golongan II  Rp 13.200.000,- untuk PNS golongan III Total biaya membangun yang diterima PNS adalah Rp15.000.000,(Lima Belas Juta Rupiah) Persyaratan Umum

1) PNS aktif golongan I, II, dan III 2) Memiliki masa kerja paling singkat 5 tahun 3) Belum pernah menerima dan memanfaatkan layanan TaperumPNS

4) Belum memiliki rumah 5) Memiliki tanah yang dibuktkan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah (sesuai peraturan bank pelaksana) Persyaratan Pengajuan

147

1) Mengisi formulir permohonan tambahan BM (dapat diperoleh melalui website www.bapertarum-pns.co.id) yang kemudian dimintakan rekomendasi kepada atasan langsung

2) Fotocopy Karpeg dan SK Kepangkatan terakhir 3) Surat Pernyataan belum memiliki rumah 4) Berkas dokumen pengajuan kredit lainnya yang dipersyaratkan c.

oleh bank pelaksana Pengembalian Tabungan Pengembalian tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran tabungan perumahan PNS, kepada PNS yang berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti bekerja karena sebab-sebab lain, dimana selama dinas aktif nya belum pernah memanfaatkan bantuan. Persyaratan

1) Mengisi formulir yang kemudian dimintakan rekomendasi oleh pejabat kepegawaian serta distempel instansi.

2) Fotocopy Karpeg atau Kartu Identitas Pensiun (KARIP) 3) Fotocopy Surat Keputusan Golongan dimulai 1 (satu) tingkat dibawah tahun 1993, SK Perubahan Golongan, dan SK Pensiun. Tambahan Persyaratan

1) Bagi yang pengurusannya diwakilkan, membawa surat kuasa (Asli) bermaterai dari yang berhak kepada yang diberi hak.

2) Bagi yang meninggal dunia :  Fotocopy KTP ahli waris  Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penghentian Pembayaran gaji (SKPP).  Surat Keterangan Kematian dari Camat setempat.  Surat Keterangan Ahli Waris dari Camat setempat. Perhitungan dan Besaran Iuran Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan, yaitu :    

Golongan I : Rp 3.000,Golongan II : Rp 5.000,Golongan III : Rp 7.000,Golongan IV : Rp10.000,-

148

Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain. KK. BPJS Kesehatan 1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

b. Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2. Sekilas BPJS Kesehatan PNS beserta keluarga merupakan peserta BPJS Kesehatan dari peserta yang bukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (Non PBI) dari Pekerja Penerima Upah. Anggota Keluarga Yang Ditanggung terdiri dari:

a. Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

b. Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria: 1) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; 2) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan meliputi: a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup: 1) Administrasi pelayanan 2) Pelayanan promotif dan preventif 3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis 4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis 7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama 8) Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi

149

b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup: 1) Rawat jalan, meliputi: a) Administrasi pelayanan b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai e) Pelayanan alat kesehatan implant f) Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis g) Rehabilitasi medis h) Pelayanan darah i) Peayanan kedokteran forensik j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan 2) Rawat Inap yang meliputi: a) Perawatan inap non intensif b) Perawatan inap di ruang intensif c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Iuran peserta bagi PNS adalah sebesar 5% dari gaji per bulan, dengan ketentuan 3% dibayar oleh pemerintah dan 2% dibayar oleh PNS. Iuran untuk keluarga tambahan yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% dari dari gaji per bulan dan dibayar oleh PNS. CC. Dokumen Tata Naskah Kepegawaian 1. Dasar Hukum Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil. 2. Sekilas Dokumen Tata Naskah Kepegawaian Untuk meningkatkan layanan kepada PNS, BKD Kabupaten Agam menyelenggarakan pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian. Tata Naskah Kepegawaian PNS adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat sebagai CPNS/PNS sampai dengan mencapai batas usia pensiun, berupa surat-surat keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

150

Arsip kepegawaian yang dikelola berupa dokumen fisik dan elektronik. Dokumen fisik disimpan dalam lemari arsip dalam bundel masing masing PNS. Untuk memudahkan pengelolaan, bundel PNS dibedakan antara laki laki dan perempuan. Bundel PNS laki-laki disimpan dalam map tulang berwarna biru, sedangkan perempuan berwarna kuning. Dokumen elektronik disimpan pada komputer server melalui aplikasi simpeg. Adapun dokumen yang disimpan dalam bundel masing-masing PNS adalah:

1. Nota

Persetujuan Penetapan NIP Kepala BKD tentang Pengangkatan sebagai Calon PNS. 2. SK CPNS 3. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT). 4. Surat Tanda Tamat Lulus Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). 5. Berita Acara Pengangkatan Sumpah/Janji PNS. 6. SK PNS. 7. Nota Persetujuan Kepala BKN tentang Kenaikan Pangkat PNS 8. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS 9. Surat Keputusan Mutasi 10. Penetapan Angka Kredit 11. Berita Acara Pelantikan dalam Jabatan 12. Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan 13. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan 14. Surat Keputusan Pindah Wilayah Kerja 15. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perpindahan Antar Instansi 16. Surat Keputusan Pindah Antar lnstansi 17. Nota Persetujuan Kepala BKN tentang Peninjauan Masa Kerja 18. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja 19. Nota Persetujuan Kepala BKN tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara 20. Surat Keputusan Cuti di Luar Tanggungan Negara 21. Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pengaktifan Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara 22. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali Setelah Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara 23. Surat Keputusan Hukuman Disiplin

151

24. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dari Pemberhentian sebagai Pejabat Negara

25. Surat Keputusan Pemberhentian Sementara 26. Surat Keputusan Pengaktifan Kembali dari Pernberhentian Sementara 27. Surat Keputusan Penggantian Perubahan nama 28. Surat Keputusan Penetapan Tanggal Lahir 29. Tanda Lulus Mengikuti Pendidikan Kedinasan 30. Surat Keputusan Tugas Belajar Pendidikan Umum 31. Surat Tanda Lulus Ijazah Pendidikan Umum 32. Laporan Peningkatan Pendidikan 33. Laporan Perkawinan Pertama/Kedua/Ketiga/Perceraian; 34. Laporan Kelahiran/Kematian Anak 35. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 36. Surat lzin untuk Melangsungkan Perceraian 37. Surat Keputusan Tanda Kehorrnatan Tanda Jasa 38. Surat Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok 39. Surat Keputusan Penyesuaian Jabatan bagi PNS yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu;

40. Surat Keputusan Konversi NIP 41. Surat Keputusan Meninggal Dunia 42. Surat Keputusan Pemberhentian 43. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian 44. Surat Keputusan Pensiun LL. Web dan Simpeg BKD 1. Simpeg BKD Kabupaten Agam Guna meningkatkan layanan kepegawaian terhadap PNS dan pemenuhan kebutuhan akan data secara cepat, lengkap, akurat, dan uptodate, BKD Kabupaten Agam telah membuat Aplikasi Sistem Informasi Manejemen Kepegawaian (Simpeg). Simpeg BKD Kabupaten Agam ini telah berbasis web, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet. Simpeg ini juga telah menggunakan adaptive dan responsive web design, dimana semua elemen baik itu lebar menu, ukuran font, ukuran image, bahkan ukuran video, akan secara otomatis menyesuaikan dengan ukuran layar, tampilan aplikasi akan beradaptasi dengan ukuran layar. Sebagaimana Simpeg pada umumnya, Simpeg BKD dimanfaatkan untuk merekam data kepegawaian beserta keluarganya termasuk dokumen elektronik.

152

Data yang telah direkam dapat disajikan dalam beragam output, seperti cetak dokumen elektronik, data statistik, daftar nominatif, dan bio data PNS. Tidak hanya BKD, Simpeg ini dibuat juga untuk digunakan oleh semua SKPD di Kabupaten Agam dalam mengelola data kepegawaiannya. Untuk memanfaatkan Simpeg ini, BKD membuatkan user login yang berbeda untuk setiap SKPD. Melalui login yang diberikan, pengelola kepegawaian SKPD dapat melakukan entry dan updating data PNS pada SKPD-nya sesuai kewenanganyang diberikan dan mencetak laporan yang dibutuhkan sesuai kemampuan program. Karena berbasis web, semua SKPD yang akan memanfaatkan Simpeg harus tersambung ke jaringan, bisa melalui lokal areal networt (LAN) Pemerintah kabupaten Agam atau jaringan internet global. Guna menciptakan data akurat, lengkap, dan uptodate diharapkan semua SKPD serta merta melakukan updating setiap ada perubahan data kepegawaiannya. Peran pejabat pengelola kepegawaian dan operator SKPD sangat menentukan keberhasilan Simpeg ini. Guna pemenuhan kebutuhan data yang pasti selalu meningkat, maka Simpeg inipun akan terus dikembangkan. 2. Website dan Group FB Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Agam Untuk mempercepat penyebaran dan publikasikan informasi, layanan, peraturan, serta agenda kepegawaian, BKD kabupaten Agam memanfaat website www.bkd.agamkab.go.id dan Group FB Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Agam. Melalui website dan Group FB Informasi Kepegawaian BKD Kabupaten Agam, PNS dapat dengan cepat mendapatkan informasi, berita, pengumuman, peraturan, agenda kegiatan, serta produk kepegawaian BKD. PNS yang berurusan dengan BKD, seperti halnya pegurusan, Karis/Karsu, KPE, dan lainnya, dapat melihat hasilnya disini. Dalam arti, kartu dan hal lainnya urusan PNS yang telah selesai akan diumumkan pada website ini. Pada website juga disajikan peraturan, blanko dan persyaratan layanan kepegawaian secara sistematis, dan link ke instansi lain yang ada kaitannya dengan kepegawaian. Melalui Group FB, informasi website dibagikan setiap ada informasi baru kepada semua PNS yang bergabung dengan group. Melalui Group FB inipun PNS dapat melakukan komunikasi 2 arah dengan BKD Kabupaten Agam. PNS dapat berkonsultasi seputar kepegawaian melalui group ini.

153

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Agam Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Lubuk Basung Telp/Fax. 0752 76311 dan 0752 66366 www.bkd.agamkab.go.id

154