KATA PENGANTAR
Alhamdulillah rasa syukur senantiasa kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ridhoNYA, limpahan rahmat dan karunia-NYA yang tanpa batas, selalu mengalir untuk seluruh makhluk di bumi ini, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi serta sistematika penulisannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010
terkait Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentu saja kami sangat berharap akan saran dan kritik konstruktif dari semua pihak demi sempurnanya penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja (Renja) ini bermanfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi
peningkatan
kinerja
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten
Banyuwangi, serta bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Banyuwangi,
2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. SIH WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621017 198903 1 004
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ----------------------------------------------------------------------- i DAFTAR ISI BAB I
------------------------------------------------------------------------------ ii
PENDAHULUAN ---------------------------------------------------------------- 1
1.1. Latar Belakang -------------------------------------------------------------------- 1 1.2. Landasan Hukum ----------------------------------------------------------------- 3 1.3. Maksud dan Tujuan --------------------------------------------------------------- 4 1.4. Sistematika Penulisan ------------------------------------------------------------- 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA --------------------------------------- 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Renstra ------------ 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan ------------------------------------------------------11 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi -------------------------12 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ------------------------------------15 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ------------------------------------15 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAAN ----------------17
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ----------------------17 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ----------------------------------------------20 3.3. Program dan Kegiatan-------------------------------------------------------------21 BAB IV PENUTUP -----------------------------------------------------------------------28
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undangundang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015 dengan visi Kabupaten Banyuwangi yaitu “ Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak
mulia
melalui
peningkatan
perekonomian
dan
kualitas
sumberdaya manusia”. Adapun misi Kabupaten Banyuwangi antara lain: 1.
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
2.
Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku
usaha
dan
kelompok-kelompok
masyarakat
untuk
mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3.
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan;
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
4.
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
5.
Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat;
6.
Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa;
7.
Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta kearifan lokal;
8.
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
9.
Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara,
berbangsa
dan
bermasyarakat
melalui
pembuatan
peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) akan
mengambil masukan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), karena Renja SKPD merupakan sumber masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di atasnya yaitu RKPD. Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana Strategis SKPD untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun
yang
memuat
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat
yang
merupakan
tujuan
utama
pemerintahan daerah.
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
kepada
penyelenggaraan
Untuk mengantisipasi adanya perbedaan dalam peraturan dan perundangan perencanaan dan penganggaran daerah terutama tentang belum adanya payung hukum yang terpadu antara perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran, maka sangat perlu disusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.2
Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja SKPD Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 adalah : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-Undang dengan
Nomor
32 Tahun
Undang-undang Nomor
2004 12
yang
Tahun
disempurnakan 2008
tentang
Pemerintahan Daerah; 4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8.
SEB
Menteri
Nasional/Kepala
Negara Bappenas
Perencanaan dan
0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ
dan
Menteri tentang
Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
Pembangunan Dalam
Negeri
Petunjuk
Teknis
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
Tahun 2013 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
1.3
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
hal ini Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dimaksudkan sebagai dokumen resmi perencanaan Daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya. Penyusunan
Renja
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
(BKD)
Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan Renja BKD Kabupaten Banyuwangi berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.
1.4
Sistematika Penulisan Berdasarkan
Permendagri
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut:
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan Bab IV Penutup
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Rencana Kerja SKPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi
disusun
berdasarkan
atas
analisis
kondisi
obyektif
permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Maksud dan Tujuan Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program merupakan implementasi dari visi, misi, kebijakan dan strategi Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten
Banyuwangi
yang
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. Program yang direncanakan pada tahun 2013 bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan strategi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Adapun program-program tersebut sebagai berikut: 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. Capaian Keberhasilan Program Pelaksanaan Program selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu tahun 2013 secara umum sangat berhasil dengan ratarata prosentase capaian program 83 %, walaupun ada kegiatan pada program yang tidak terlaksana, yaitu Kegiatan Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor karena adanya perubahan harga barang di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan Standart Harga Barang. Di bawah ini tabel capaian keberhasilan program Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. NO
PROGRAM
% CAPAIAN
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
90 %
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
94 %
3.
Program
Sistem
95 %
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
64 %
Peningkatan
Pengembangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4.
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
83 %
6.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
80 %
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
Maksud dan Tujuan Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Badan Kepegawaian dan Diklat), sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Dituangkannya kegiatan di dalam Rencana Kerja Anggaran atau Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Tahun
2013
bertujuan
untuk
mewujudkan visi, misi, kebijakan, strategi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Dapat juga dipakai untuk mengukur sejauh mana kinerja / tingkat keberhasilan BKD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. No
Bidang Urusan / Indikator
1
2
Urusan Wajib - Bidang Kepegawaian dan Diklat a
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan
Target
Capaian Indikator Realisasi
(Rp)
Rp
%
3
4
5
6.411.642.600
5.297.677.128
83
895.568.200
808.956.418
90
3.000.000
3.000.000
100
137.742.600
99.442.618
72
36.000.000
36.000.000
100
95.000.000
85.719.700
90
97.056.000
84.888.750
87
25.000.000
23.972.900
96
201.986.200
188.734.600
93
51.504.400
47.002.600
91
50.000.000
50.000.000
100
198.279.000
190.195.250
96
Listrik 3
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
5
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan
7
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
10
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
b
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2
Kegiatan Pengadaan Mebeleur
3
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung
535.660.600
501.221.000
94
16.600.000
14.076.000
85
129.160.600
123.467.000
96
30.000.000
26.260.000
88
300.000.000
296.787.000
99
59.900.000
40.631.000
68
15.700.000
14.986.900
95
15.700.000
14.989.900
95
32.213.800
20525.100
64
32.213.800
20525.100
64
3.187.500.000
2.651.503.650
83
1.212.150.000
1.071.996.250
88
50.000.000
40.131.250
80
367.000.000
333.776.850
91
410.150.000
371.126.850
90
250.000.000
205.521.300
82
135.000.000
121.440.000
90
1.370.350.000
1.175.028.300
86
605.000.000
404.479.100
67
90.000.000
77.000.475
86
90.000.000
75.480.100
84
125.000.000
104.724.450
84
125.000.000
0
0
175.000.000
147.274.075
84
1.620.125.000
1.300.484.060
80
40.000.000
26.092.150
65
700.000.000
368.375.000
53
Kantor 4
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
c
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
d
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1
Kegiatan Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
e
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1
Kegiatan Diklat Struktural bagi PNS Daerah -Seleksi Diklatpim Tingkat III -Diklatpim Tingkat IV angkatan I -Diklatpim Tingkat IV angkatan II -Training ESQ -Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter PNS (Mission and Character Building)
2
Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
3
Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNS Daerah -Diklat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) -Diklat Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja -Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan Angk I -Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan Angk II -Diklat Calon Kepala Sekolah
f
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 1
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
2
Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
3
Kegiatan Penempatan PNS
4
Kegiatan Penataan Sistem Administrasi kenaikan pangkat
290.000.000
274.428.550
95
165.000.000
162.343.521
98
125.000.000
102.010.339
82
95.000.000
93.726.500
99
155.000.000
125.838.550
81
30.000.000
19.593.200
65
125.000.000
106.245.350
85
50.000.000
26.282.700
53
125.000.000
121.386.750
97
PNS 5
Kegiatan Pembangunan / Pengembangan SIMPEG Daerah
6
Kegiatan Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
7
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Seleksi Penerimaan IPDN Pemberian Bantuan Tugas Belajar
8
Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan
9
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian
Input Masukan (input) dari kegiatan – kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2013 yaitu berupa dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebesar Rp.6.411.642.600,00 (enam milyar empat sebelas juta enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah) terealisasi Rp.5.297.677.128,00 (lima milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh seratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar 83%
Output Keluaran (output) dari kegiatan – kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2013 yaitu berupa orang, barang/jasa, Surat Keputusan dan gedung.
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
Outcome Hasil (outcome) dari kegiatan – kegiatan yang telah tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Tahun 2013 yaitu berupa antara lain : 1. Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur melalui pelaksanaan Diklat; 2. Prosentase Kualitas Pelaksanaan Pembinaan Karier PNS; 3. Persentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; 4. Persentase akurasi updating data kepegawaian 5. Persentase kompetensi PNS di Kabupaten Banyuwangi 6. Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan 7. Persentase Ketepatan waktu Kenaikan Pangkat PNS; 8. Persentase tersedianya dana bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra, dimana Badan Kepegawaian dan Diklat secara umum berhasil diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 2. Meningkatnya kualitas PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional
Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Diklat sesuai dengan tujuan tersebut adalah : 1.
Meningkatnya Ketertiban data administrasi kepegawaian
2.
Meningkatnya disiplin sumberdaya aparatur
3.
Meningkatnya kualitas PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
4.
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal
Dengan demikian Badan Kepegawaian dan Diklat dalam membuat kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran berusaha membuat inovasi dan memaksimalkan pencapaian target dengan cara optimalisasi SDM yang sudah dimiliki.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap
perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat
dipertanggungjawabkan
serta
dengan
skala
prioritas
yang
disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Pemerintahan
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Provinsi,
Dan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota, Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dan diklat. Badan Kepegawaian dan Diklat bertugas memberikan pelayanan kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyuwangi. Dalam
pelaksanaan pelayanan
kepegawaian
seluruh
pegawai Badan Kepegawaian dan Diklat diharuskan memberikan pelayanan prima berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang relevan, valid dan reliabel sebagai berikut : RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
1.
Prosedur pelayanan;
7.
Kecepatan pelayanan;
2.
Persyaratan pelayanan;
8.
Keadilan mendapatkan
3.
Kejelasan petugas
pelayanan;
pelayanan; 4.
9.
Kedisiplinan petugas
5.
6.
Kesopanan dan keramahan petugas;
pelayanan;
10. Kewajaran biaya pelayanan;
Tanggung jawab petugas
11. Kepastian biaya pelayanan;
pelayanan;
12. Kepastian jadual pelayanan;
Kemampuan petugas
13. Kenyamanan lingkungan
pelayanan;
14. Keamanan pelayanan.
Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Diklat dapat diketahui dengan melihat hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan, yaitu sebesar 81,25 yang berarti mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan baik. 2.3
Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakli Bupati terpilih
(pemilukada) pada tanggal 14 Juli 2010 dan hasil analisa isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi adalah :
“Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Layanan Publik yang Berkualitas” Yang mana semua program kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai sebagai sumber
daya
aparatur
Pemerintah
Kabupaten
Banyuwangi
guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan masyarakat Banyuwangi yang mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan prioritas program pada analisis isu-isu strategis RPJMD yang terkait langsung dengan kinerja Badan kepegawaian dan Diklat RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut : 1.
Proses pembuatan dan implementasi keputusan yang efektif;
2.
Meningkatkan kapasitas birokrasi. Sesuai dengan hasil penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yang
telah dilaksanakan, Badan Kepegawaian dan Diklat memiliki mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang baik, namun masih ada beberapa unsur yang harus ditingkatkan kualitasnya seperti pada unsur kecepatan pelayanan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Diklat pada saat melaksanakan pelayanan bidang kepegawaian dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Tingkat pemahaman pengguna jasa pelayanan kepegawaian terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian;
2.
Kurangnya jumlah petugas/aparatur yang berkemampuan yang menangani SIMPEG secara maksimal;
3.
Kurangnya koordinasi antar stakeholder;
4.
Informasi sering kurang akurat atau bahkan tidak sampai karena SIMPEG belum berjalan sempurna dan karena jarak tempuh yang jauh dan
kurangnya
koordinasi,
sedangkan
informasi
kepegawaian
diperlukan segera; 5.
Sarana (teknologi informasi dan transportasi) yang kurang mencukupi mengingat
kompleksnya
tugas
dan
tanggungjawab
pelayanan
kepegawaian baik yang dilakukan dengan provinsi maupun pusat. Dengan adanya permasalahan tersebut diatas akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tidak maksimal, sehingga capaian program nasional/internasional pun juga akan tidak maksimal, tetapi Badan Kepegawaian dan Diklat tetap berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan langkah-langkah strategis seperti yang tercantum pada Renstra Badan Kepegawaian dan Diklat RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
sebagai berikut : 1.
Rekruitmen pegawai harus transparan, obyektif sesuai dengan kompetensi dan analisa kebutuhan sehingga dapat mengatasi
mismatch yang menjadi masalah utama saat ini; 2.
Profesionalitas, Pegawai Negeri Sipil harus ahli di bidangnya, bangga dengan tugasnya, mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan punya komitmen;
3.
Pembenahan manajemen informasi sistem, akurasi data PNS di bidang manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan para stakeholders;
4.
Peningkatan pelayanan tepat waktu dan bebas KKN;
5.
Peningkatan remunerasi agar PNS dapat hidup layak. Selain mengatasi permasalahan yang ada, Badan Kepegawaian dan
Diklat juga berupaya meningkatkan pelayanan dengan potensi yang dimiliki sebagai berikut : 1.
Sumber
daya
anggaran
yang
berasal
dari
APBD
Kabupaten
Banyuwangi; 2.
Sarana
dan
Prasarana
(teknologi
informasi
dan
transportasi)
pelayanan kepegawaian; 3.
Sumber daya manusia/aparatur pelaksana pelayanan administrasi kepegawaian dan diklat. Adanya permasalahan dan potensi tersebut diatas menjadikan
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi memiliki kegiatan prioritas yang bertujuan memperbaiki kapasitas sumberdaya aparatur melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah Training ESQ yang bertujuan membentuk karakter melalui penggabungan 3 potensi manusia yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan cara
membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan alasan untuk mengetahui apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dan telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rancangan awal RKPD Badan Kepegawaian dan Diklat memiliki program dan kegiatan sebagai berikut : 1.
Program pelayanan administrasi perkantoran;
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3.
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
4.
Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
Yang mana keseluruhan program tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Hal ini berarti bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat telat sesuai dengan RKPD.
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tanggal 31
Desember 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi yang selanjutnya berubah dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah tanggal 5 Juli 2011 menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi, Badan Kepegawaian dan
Diklat
Kabupaten
Banyuwangi
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan diklat. RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi : a.
Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat
b.
Pengkoordinasian penyusunan kebijakan di bidang kepegawaian dan diklat
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan diklat
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya Oleh karena itu, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten
Banyuwangi bergerak dan melaksanakan pelayanan kepegawaian untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyuwangi. Namun dalam melayani PNS Badan Kepegawaian dan Diklat masih memiliki beberapa masalah, sehingga dalam setiap perencanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan tupoksi serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, pemenuhan pelayanan administrasi kantor, merupakan pemecah masalah.
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1
Tujuan Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi
yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategik, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2011 s/d 2015. Namun tujuan Rencana Kerja
lebih mengarah pada periode 1
(satu) tahun anggaran yaitu tahun 2015, antara lain : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian 2. Meningkatnya kualitas PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional 3.2
Sasaran Sasaran ditetapkan
untuk
memperoleh ukuran
keberhasilan
pencapaian suatu tujuan organisasi (SKPD) yang digunakan untuk perbaikan
kinerja
dan
peningkatan
akuntabilitas
kinerja
Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi. Sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian dan Diklat sesuai dengan tujuan tersebut adalah : 1.
Meningkatnya Ketertiban data administrasi kepegawaian
2.
Meningkatnya disiplin sumberdaya aparatur
3.
Meningkatnya kualitas PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional
4.
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal
3.3
Program Adapun rencana program pada tahun 2015 sebagai berikut:
1.
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
11
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.
Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
6.
Program pengembangan kemitraan
3.4
Kegiatan Sedangkan untuk rencana kegiatan pada tahun 2015 antara lain:
NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4
Penyediaan Alat Tulis Kantor
5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9
Penyediaan Makanan dan Minuman
10
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
13
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Opreasional
14
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor
15
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17
Pengadaan Mebeleur
18
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
12
19
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
20
Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
21
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah -Diklatpim IV - Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter PNS
22
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
23
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
24
Seleksi Penerimaan Calon PNS
25
Penempatan PNS
26
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
27
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
28
Pemberian bantuan Tugas Belajar PNS
29
Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS
30
Penyelenggaraan Ujian-Ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan
31
Seleksi Penerimaan Capra IPDN
32
Pengembangan dan Penguatan informasi dan database
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
13
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
4.1
Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja
atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai, antara lain : Dari beberapa uraian sasaran, dirumuskan beberapa indikator kinerja sasaran sebagai berikut : 1.
Meningkatnya kualitas PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan professional, memiliki indikator kinerja sasaran : a.
Persentase
peningkatan
kualitas
SDM
Aparatur
melalui
pelaksanaan Diklat b. 2.
Prosentase Kualitas Pelaksanaan Pembinaan Karier PNS
Meningkatnya disiplin sumberdaya aparatur, memiliki indikator kinerja sasaran : a.
3.
Persentase penurunan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Meningkatnya Ketertiban data administrasi kepegawaian, memiliki indikator kinerja sasaran : a.
4.
Persentase akurasi updating data kepegawaian
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal, memiliki indikator kinerja sasaran : a.
Persentase kompetensi PNS di Kabupaten Banyuwangi
b.
Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan
c.
Persentase Ketepatan waktu Kenaikan Pangkat PNS
d.
Persentase tersedianya dana bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
14
Sedangkan
rencana
prosentase
Kabupaten
indikator
kinerja
Banyuwangi
Tahun
Badan Kepegawaian
dan
2015
berdasarkan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJMD)
Kabupaten
Banyuwangi
Tahun
2011-2015
Daerah
Diklat
capaian
rata-rata sebesar 70%. 4.2
Kelompok Sasaran Program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi difokuskan untuk melayani Pegawai Negeri Sipil Daerah se Kabupaten Banyuwangi sebagai obyek atau kelompok sasaran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka banyak instansi-instansi vertikal (pusat) sekarang masuk atau merger di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, seperti Dinas Pendidikan(Guru), Dinas Sosial, Dinas Penerangan, BKKBN. Dari penggabungan tersebut akan merubah status Pegawai Negeri Sipil Pusat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga jumlah Pegawai Negeri Sipil se-Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan bertambah banyak.
Dan dibentuklah instansi di luar
Sekretariat Daerah atau Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi yang menangani kepegawaian, agar dapat melayani segala keperluan
semua
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
berkaitan
dengan
kepegawaiannya secara efektif, efisien, transparan, non diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
15
BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA
5.1
Dana Indikatif beserta sumbernya Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang
baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi , dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perancanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan sia-sia. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi,
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
RKA-SKPD tahun 2013 Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi bersumber dari dana APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015. Berpedoman Kabupaten
pada
Banyuwangi
Nota dan
Kesepakatan
Dewan
antara
Perwakilan
Pemerintah
Rakyat
Daerah
Kabupaten Banyuwangi tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta strategi dan prioritas APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
16
dulu menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan
Daerah
tentang
APBD
dan
Peraturan
Bupati
tentang
Penjabaran APBD disetujui dan disyahkan oleh DPRD, serta mendapat persetujuan Gubernur Jawa Timur, maka Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Anggaran
Banyuwangi Satuan
Kerja
segera
menyusun
Perangkat
Daerah
Dokumen
Pelaksanaan
(DPA-SKPD).
Proses
mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran belanja langsung Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi tahun
2015
sebesar Rp 5.660.966.000 (Lima milyar enam ratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Namun dana sebesar itu belum tentu disetujui sepenuhnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Jawa Timur. Ada kemungkinan satu atau lebih program dan kegiatan yang dipangkas dananya.
NO
PROGRAM/KEGIATAN
Sumber Dana
ANGGARAN
1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
APBD
3.000.000
2
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik APBD
190.000.000
3
APBD
45.000.000
APBD
82.212.000
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
APBD
75.000.000
6
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
APBD
14.766.000
7
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
APBD
124.972.000
4
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
17
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman
APBD
35.550.000
APBD
50.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan bahan logistik kantor
APBD
292.000.000
APBD
95.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
APBD
50.000.000
APBD
69.500.000
APBD APBD
200.000.000 50.000.000
APBD
17.000.000
APBD
31.000.000
APBD
25.000.000
APBD
80.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
APBD
-Diklatpim IV -Diklat Peningkatan Kapasitas Karakter PNS
APBD
400.000.000
APBD
200.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
APBD
400.000.000
Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 23 Seleksi Penerimaan Calon PNS 24 Penempatan PNS
APBD
40.000.000
APBD
700.000.000
APBD
290.000.000
25
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
APBD
175.000.000
26
Pemb./Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
APBD
230.250.000
27
Pemberian bantuan Tugas Belajar PNS
APBD
250.000.000
28
Seleksi penerimaan Capra IPDN
APBD
40.000.000
29
Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS
APBD
100.000.000
30 31
Penylgg. Ujian-Ujian Dinas dan Seleksi Kompetensi Jabatan
APBD APBD
162.616.000 118.000.000
APBD
1.025.000.000
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22
32
Pengembangan dan Penguatan informasi dan database Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah JUMLAH
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
5.660.966.000
18
BAB VI PENUTUP
Rencana
Kerja
(RENJA)
Badan
Kepegawaian
dan
Diklat
Kabupaten Banyuwangi yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategik (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi berdasarkan
urusan
yang
menjadi
kewenangan
daerah,
sasaran(indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja
pelayanan
masyarakat
yang
sudah
dicapai
oleh
Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat (Pegawai Negeri Sipil) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan. Renja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi 2015 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan
dan
sasaran
penyelenggaraan
program-program
Badan
Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi untuk 2015. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepagawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi 2015 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
19
dan Diklat Kabupaten Banyuwangi, nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Banyuwangi,
Februari 2014
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. SIH WAHYUDI, MM Pembina Utama Muda NIP. 19621017 198903 1 004
RENJA Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Banyuwangi Tahun 2015
20
