KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

Review Renstra Dinas Kelautan & Perikanan 2011-2015

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015 yang merupakan penyempurnaan terhadap Renstra Dinas Kelautan & Perikanan yang telah disusun di akhir tahun 2010. Adapun tujuan dari Review Renstra SKPD ini adalah sebagai perbaikan terhadap tujuan dan sasaran program kegiatan SKPD dalam rangka mempercepat proses pembangunan khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami tetap sangat mengharap saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Review Renstra ini dapat bermanfaat khususnya bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada umumnya.

Banyuwangi, 05 September 2013 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19631213 199202 1 002

i


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................... 1.1. Latar Belakang ............................................................... 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra SKPD.................. 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra ...................... 1.4. Sistematika Penulisan Renstra ........................................

1 1 2 3 4

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ... ............................................................ 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ................. 2.2. Sumberdaya SKPD ....................................................... 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD .............................................................................

BAB III

BAB IV

BAB V

6 6 22 28 29

ISU – ISU STRATEGIS ................................................................. 3.1. Identifikasi permasalahan SKPD ..................................... 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ................................................... 3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Propinsi / Kabupaten / Kota ........................................... 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis ................................................

31 31

35 37

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .............................................................................. 4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan Dan Perikanan ..................... 4.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah ............................... 4.3. Strategi dan Kebijakan ...........................................................

38 38 39 46

32

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ..... 46 5.1. Program ...................................................................... 46 5.2. Kegiatan .................................................................... 47 5.3. Pendanaan Indikatif ............................................................ 49 5.4. Kelompok Sasaran .......................................................... 34 5.4. Pendanaan ........................................................................ 34

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD ................................................. PENUTUP ............................................................................................

51 54

ii


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dengan pemerintah daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam ketiga peraturan perundang-undangan dimaksud disebutkan bahwa penyusunan Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

didasarkan

pada

penjabaran dari visi, misi Kepala Daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, programprogram pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan kurun waktu lima tahun mendatang. Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan Rencana Perencanaan Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (Renstra Dislautkan) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan dalam periode lima tahun. Dokumen ini disusun mengacu pada program Kepala Daerah yang telah diagendakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

1


(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 – 2015, yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah 2011-1015. Untuk

mewujudkan

visi

tersebut,

Kepala

Daerah

telah

mengagendakan beberapa program yang dituangkan kedalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2011-2015. Setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah ditetapkan agenda program sesuai fungsi masing-masing. Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pembantu Bupati dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, bertanggungjawab melaksanakan beberapa agenda program yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian bidang Kelautan dan Perikanan mempunyai posisi strategis dalam pembangunan daerah. Dari posisi strategis bidang Kelautan dan Perikanan dalam RPJMD diatas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani bidang Kelautan dan Perikanan dalam kaitan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 - 2015, secara terukur dan akuntabel. Karenanya penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 - 2015 merupakan suatu keharusan. Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan kondisi tahun 2013, maka perlu dilakukan review terhadap dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2011-2015.

1.2

Landasan Hukum Landasan penyusunan RENSTRA SKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun

2011-2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2


2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah pertama kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan

atas

undang-undang

Nomor

31

tahun

2004

tentang

Perikanan ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012 ; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunanan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015;

3


1.3

Maksud dan Tujuan RENSTRA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi

2011 - 2015 ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap kebijakan, program dan kegiatan utama Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2011 – 2015. Sedangkan tujuan penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2011-2015 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan di bidang Kelautan dan Perikanan dalam kurun waktu lima tahun mendatang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah 1.4

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan RENSTRA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

berisi

latar

belakang,

landasan

hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta sistematika penulisan. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN

BANYUWANGI

berisi

tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan serta tantangan dan

peluang

pengembangan pelayanan

yang diberikan. BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

berisi,

identifikasi

pemasalahan

berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih melalui RPJMD sehingga dapat ditentukan isu – isu strategis Dinas Kelautan dan

4


Perikanan. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan.

BAB V

RENCANA

PROGRAM

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF, berisi

rencana program

dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. BAB VI

INDIKATOR KINERJA berisi tujuan dan sasaran SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

BAB VII

PENUTUP berisi tentang catatan dan harapan dari Kepala SKPD.

LAMPIRAN

5

Review Renstra Dinas Kelautan & Perikanan Kab. Banyuwangi 2011-2015

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.1

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, bahwa tugas pokok Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Kabupaten

Banyuwangi

adalah

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan Dan Perikanan. Sedangkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; dan d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk susunan organisasi, unsur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari : a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat c. Unsur Pelaksana terdiri dari :  Bidang Kelautan;  Bidang Perikanan Budidaya;  Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan;

6


 Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan Bidang-bidang terdiri dari : a. Sekretariat Meliputi

:

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian - Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan - Sub. Bagian Penyusunan Program

b. Bidang Kelautan Meliputi

:

- Seksi Perikanan Tangkap - Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil - Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

c. Bidang Perikanan Budidaya Meliputi

:

- Seksi Teknik Produksi dan Perbenihan - Seksi

Sarana

dan

Prasarana

Budidaya,

Kesehatan Ikan dan Lingkungan d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Meliputi

:

- Seksi Pengolahan Hasil Perikanan - Seksi Pemasaran Hasil Perikanan

e. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi digambarkan sebagai berikut :

7


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI KEPALA DINAS

SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG KELAUTAN

BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI PERIKANAN TANGKAP

SEKSI PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL SEKSI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

SEKSI TEKNIK PRODUKSI DAN PERBENIHAN

SEKSI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA, KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

SEKSI PEMASARAN HASIL PERIKANAN

UPTD 8


Selain tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan sesuai dengan struktur organisasi yang ada maka masing-masing pejabat mempunyai tugas : I.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana progam dan kegiatan di Bidang Kelautan, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; b. Melaksanakan

program

dan

kegiatan

di

Bidang

Kelautan,

Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kelautan, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Kelautan, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; e. Melaksanaan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; f. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku; g. Menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; i. Menyampaikan laporan hasil evalusi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. II.

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kegiatan, tata usaha umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

9


a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan progam dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang secara terpadu serta tugas

pelayanan

administratif; b. Pengelolaan

administrasi

kepegawaian,

keuangan

dan

perlengkapan; c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan; d. Pengelolaan administrasi kantor, pemeliharaan gedung dan keamanan kantor; e. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas; f. Penyediaan informasi, pelaporan dan dokumentasi; g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 orang pejabat kepala sub bagian dengan penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut : (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai

tugas : a. Melaksanakan

urusan

surat-menyurat,

pengetikan,

penggandaan dan tata kearsipan; b. Melaksanakan urusan dalam dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor; c. Menyusun

perencanaan

dan

mengurus

pemeliharaan

kebersihan, keamanan kantor dan perjalanan dinas; d. Menyiapkan

bahan

untuk

menyusun

pedoman

dan

ketatalaksanaan; e. Mengelola administrasi perjalanan dinas; f.

Melaksanakan tugas kepotrokolan;

10


g. Melaksanakan

kegiatan

pengelolaan

administrasi

kepegawaian; h. Memproses tentang kedudukan hukum pegawai dan upaya peningkatan kemampuan pegawai; i.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas : a.

Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran;

b.

Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan keuangan lainnya;

c.

Melaporkan pertanggungjawaban pengeloolaan keuangan;

d.

Menyusun rencana kebutuhan barang;

e.

Menyiapkan

bahan

untuk

menyusun

alokasi

serta

melakukan distribusi barang perlengkapan; f.

Melaksanakan tata usaha barang dan perlengkapan;

g.

Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang;

h.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas : a.

Mengumpulkan data dan mensistematisasi data untuk bahan penyusunan program;

b.

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program;

c.

Melaksanakan

analisis,

evaluasi

serta

pengendalian

laporan

pelaksanaan

terhadap pelaksanaan program; d.

Mengkoordinasikan

penyusunan

program;

11


e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

III. Kepala Bidang Kelautan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Bidang Kelautan sesuai dengan rencana kerja Dinas b. Merencanakan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan; c. Menyusun dan mengatur tata ruang eksplorasi, eskploitasi, konservasi sumberdaya kelautan , termasuk suaka laut di wilayah Kabupaten Banyuwangi; d. Melaksanakan Inventarisasi, identifikasi serta pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil; e. Melaksanakan

Inventarisasi,

identifikasi

pembangunan

dan

rehabilitasi, sarana dan prasarana dasar bidang kelautan; f. Melaksanakan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan di bidang kelautan; g. Melaksanakan bimbingan, menegakkan hukum serta operasi pengawasan sumber daya kelautan; h. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelautan; i. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Kelautan dibantu oleh 3 orang pejabat kepala seksi dengan penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut :

12


(1)

Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja Seksi Perikanan Tangkap sesuai dengan Rencana Kerja Dinas; b. Melaksanakan

identifikasi,

inventarisasi

lokasi

temuan

Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), tambang laut, suaka laut; c. Melaksanakan

identifikasi,

inventarisasi,

perencanaan

pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana penangkapan ikan; d. Melaksanakan

penyusunan

dan

perencanaan

serta

melaksanakan program Perikanan Tangkap; e. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan program eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; f.

Melaksanakan

pengembangan

dan

rekayasa teknologi

penangkapan ikan; g. Melakukan

pembinaan,

bimbingan,

penyuluhan

dan

pelayanan terhadap masyarakat perikanan Tangkap. h. Melaksanakan

pengembangan

pelayanan

Tempat

Pelelangan Ikan. i.

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

j.

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

k. Melaksanakan

tugas

kedinasan

yang

diberikan oleh

atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; l.

Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

atasan. (2)

Kepala

Seksi

Pengelolaan

Pesisir

dan

Pulau-pulau

Kecil

mempunyai tugas :

13


a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi potensi sumber daya kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; c. Menyusun dan merencanakan tata ruang pengelolaan sumberdaya kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; d. Merencanakan kebutuhan pendayagunaan lembaga, sumber daya

manusia,

sarana

dan

prasarana

pemberdayaan

masyarakat pesisir; e. Melaksanakan

perhitungan

dan

kerusakan terhadap sumber daya

pemetaan

potensi

kelautan, Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil; f.

Melaksanakan penyusunan dan perencanaan konservasi, mitigasi bencana;

g. Memberikan

bimbingan

dan

pembinaan

pengelolaan

sumberdaya ikan terhadap nelayan; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i.


j.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

k. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

atasan. (3)

Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan sesuai dengan rencana Kerja Dinas;

14


b. Melaksanakan daerah

inventarisasi, identifikasi dan pemetaan

rawan

pelanggaran

kegiatan

ekplorasi

dan

ekploitasi sumber daya kelautan c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan pemetaan pengawasan kelestarian sumber daya kelautan; d. Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kelautan; e. Melaksanakan

bimbingan,

menegakkan

hukum

serta

operasi pengawasan sumber daya kelautan; f.

Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan sumberdaya kelautan;

g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pokok dan fungsinya;

j.

Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

atasan.

IV. Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan rencana kerja dinas;

b.

Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pemanfaatan / pengelolaan perikanan budidaya;

c.

Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pemetaan potensi pengembangan kawasan perikanan budidaya;

d.

Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola penyebaran hama dan penyakit ikan;

15


e.

Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan;

f.

Merencanakan pola pengembangan, perekayasaan teknologi dan pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya;

g.

Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi,

perencanaan

pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang perikanan budidaya; h.

Melaksanakan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap perikanan budidaya;

i.

Melaksanakan pengawasan peredaran OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi) dan peredaran ikan hidup

bagi Usaha Perikanan

Budidaya; j.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

pengelolaan budidaya perikanan dan perairan umum; k.


l.


m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; n.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 2 orang pejabat kepala seksi dengan penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut : (1)

Kepala Seksi Teknik Produksi dan Perbenihan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Teknik Produksi dan Perbenihan Ikan sesuai dengan rencana kerja Dinas;

16


b. Melaksanakan

inventarisasi

dan

identifikasi

potensi

pengembangan perikanan budidaya; c.

Menyusun, perikanan

merencanakan budidaya

dan

untuk

memetakan

kawasan

pengembangan

komoditi

unggulan berdasarkan potensi wilayah; d. Melaksanakan perekayasaan teknologi Perikanan Budidaya di BBI; e. Menyusun

dan

melaksanakan

pola

pengembangan

perikanan budidaya yang tepat teknologi, tepat komoditi, dan tepat pasar untuk mencapai target produksi di sentrasentra kawasan perikanan budidaya dan BBI; f.

Melaksanakan bimbingan, pembinaan, penyuluhan teknis Perikanan

Budidaya

dan

menumbuh-kembangkan

kelompok-kelompok Pembudidaya Ikan; g. Melaksanakan dan memfasilitasi pengujian sertifikasi dan penyediaan induk unggul, benih unggul bagi Pembudidaya Ikan; h. Melaksanakan Sosialisasi, Persiapan dan Pengembangan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik); i.

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan budidaya perikanan;

j.


k.


l.

Melaksanakan tugas Kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

17


m. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

atasan. (2)

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan sesuai dengan rencana kerja Dinas; b. Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi

dan

pola

penyebaran hama dan penyakit ikan; c. Melaksanakan

inventarisasi,

identifikasi,

perencanaan

pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang perikanan budidaya; d. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit ikan; e. Melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan penyuluhan teknik penanggulangan hama dan penyakit ikan dan pola penyebarannya; f.

Melaksanakan pengawasan peredaran OIKB (Obat Ikan Kimia dan Biologi) dan peredaran ikan hidup bagi Usaha Perikanan Budidaya;

g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perairan umum; h. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; i.


j.


18


k. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

atasan. V.

Kepala

Bidang

Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Perikanan

mempunyai tugas : a.

Menyusun rencana Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas; b.

Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisa pengolahan pemasaran hasil perikanan;

c.

Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan pola pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

d.

Merencanakan dan perekayasaan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

e.

Melaksanakan pengembangan,

inventarisasi, rehabilitasi,

identifikasi, pembangunan

perencanaan sarana

dan

prasarana dasar bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; f.

Melaksanakan bimbingan, dan pembinaan untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

g.

Melaksanakan

pembinaan,

pengawasan

dan

pengendalian

pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; h.


i.


j.

Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

k.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

19


Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

dibantu oleh 2 orang pejabat kepala

seksi dengan penjabaran tugas masing-masing sebagai berikut : (1)

Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana seksi pengolahan Hasil perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas; b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha – usaha pengolahan hasil perikanan; c. Melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pengolahan hasil perikanan yang disesuaikan dengan potensi. d. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis

serta

diseminasi

teknologi

pengolahan

hasil

perikanan termasuk pengembangan Sistem Rantai Dingin (Cold Chain System) di sentra – sentra produksi; e. Melaksanakan

kegiatan

pengembangan serta

peningkatan

mutu

dan

cara pengolahan hasil perikanan

yang baik. f.

Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengolahan hasil perikanan;

g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.


j.

Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

atasan.

20


(2)

Kepala Seksi Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas : a. Menyusun rencana seksi Pemasaran Hasil perikanan sesuai dengan rencana kerja dinas; b. Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha – usaha pemasaran hasil perikanan; c. Melaksanakan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana dasar pemasaran hasil perikanan yang disesuaikan dengan potensi; d. Melaksanakan

bimbingan, pembinaan

dan

penyuluhan

teknis serta promosi produk-produk olahan hasil perikanan dan peningkatan konsumsi makan ikan; e. Menyiapkan bahan dan informasi pengembangan investasi usaha hasil perikanan dan data informasi pasar; f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemasaran hasil perikanan; g. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung; h. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; i.


j. Melaporkan

hasil

pelaksanaan

tugas/kegiatan

kepada

atasan. VI. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas : a. Melaksanakan upaya peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolah hasil perikanan di wilayah sesuai kewenangannya ; b. Melaksanakan upaya-upaya pelestarian sumber daya kelautan dan Perikanan di wilayah sesuai kewenangannya ;

21


c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pertumbuhan koperasi perikanan serta menyempurnakan tata niaga perikanan di Wilayah sesuai kewenangannya ; d. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan data potensi wilayah sesuai dengan kewenangannya ; e. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan dalam pemanfaatan sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ; f. Melaksanakan pengaturan dan pembinaan kegiatan kenelayanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) ; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 2.2

Sumberdaya Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia

(Human Resources) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi terdiri dari berbagai jenis tingkat pendidikan dengan mayoritas berlatarbelakang pendidikan perikanan dan pertanian. Beberapa pegawai ada yang berlatar belakang ilmu admnistrasi, pemerintahan dan ilmu teknik kelautan. Para pegawai juga terdiri dari berbagai tingkatan pangkat/ golongan ruang serta masa kerja. Semua kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015. Total jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi pada tahun penyusunan RENSTRA SKPD 2011-2015 adalah 61 orang. Sedangkan jumlah pegawai di tahun penyusunan review

22


Renstra 2011-2015 berkurang menjadi 46 orang. Perbandingan jumlah jumlah dan komposisi pegawai berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan antara tahun 2010 dan 2014 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: Tabel.2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Tingkat Pendidikan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendidikan Pasca Sarjana Sarjana Diploma 3 Diploma 1 SLTA SLTP SD Total Jumlah

2010 Jumlah 2 27 2 16 5 0 52

2014

Prosen 1.75 % 59 % 1.75 % 28.5 % 9% 100%

Jumlah

Prosen

1 22 5 14 2 0 46

Jika digambarkan dalam bentuk grafik maka komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan pada akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut : Gambar 2.1. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana Sarjana Diploma 3 Diploma 1 SLTA SLTP SD

23


Pegawai didominasi oleh sarjana yang jika ditambah dengan pasca sarjana dan diploma berjumlah 62,5% dari total karyawan. Ini menunjukkan bahwa SKPD memiliki potensi sumberdaya manusia yang berpendidikan dan berketrampilan tinggi yang dapat menjadi salah satu aset utama dalam menjalankan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan. Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Golongan No. 1. 2. 3. 4. 5.

Golongan Golongan Golongan Golongan Golongan Non PNS

IV III II I

Jumlah 5 38 12 1 5 56

Prosen 9 68.25 21 1.75

% % % %

Daftar urutan kepangkatan (DUK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011. DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN ( DUK ) TAHUN 2011 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO

NAMA / N I P / TANGGAL LAHIR

GOL. / RUANG TMT

JABATAN

PENDIDIKAN TAHUN IJAZAH

1

Ir. ETTY SETYA H. NIP. 19570204 198503 2 002 04-02-1957

PEMBINA TK. I ( IV/b ) 01-10-2005

Kabid Perikanan

S.1 Peternakan 1984

2

Ir. PUDJO HARTANTO NIP. 19631213 199202 1 002 13-12-1963

PEMBINA TK. I ( IV/b ) 01-10-2010

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

S.1 Perikanan 1989

3

MEGAWAN MASHARI, S.Sos. NIP. 19610212 198203 1 016 02-12-1961 HINDI ISTIYANINGSIH, SH. NIP. 19600725 198903 2 004 25 -07-1960

PEMBINA ( IV/a ) 01-04-2010 PEMBINA ( IV/a ) 01-04-2011

4

Sekretaris Kabid Kelautan

S.1 Hukum 1987 S.1 Hukum 1990 S.2. Hukum 2002

24


Kabid Wasdal

5

JOKO SUGENG R. SH.M.Hum. NIP. 19640211 199103 1 005 11-02-1964

PEMBINA ( IV/a ) 01-04-2010

6

UNTUNG WIDYARTO, SP NIP. 19610724 198203 1 006 24-07-1961

PENATA TK. I ( III/d ) 01-10-2008

Kasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

S.1 Pertanian

7

Drs. SOEBANDIJONO NIP. 19560620 198302 1 003 20-06-1956

PENATA TK.I ( III/d ) 01-10-2008

Kasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

S.1 Pendidikan 1986

8

SURYONO BINTANG S, SP. NIP. 19690415 198903 1 005 15-04-1969

PENATA TK. I ( III/d ) 01-10-2008

Kasi Pemberdayaan Pertani Ikan

S.1 Pertanian 1994

9

ACHMAD HIDAYAT.SAP. NIP.19621103 198102 1 001 03-11-1962

PENATA TK. I ( III/d ) 01-04-2011

Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian

S.1 Adm. Publik 2003

10

H. SUPRIYONO,SE NIP. 19610219 198212 1 001 19-02-1961

PENATA TK. I ( III/d ) 01-04-2011

Kasubag Keuangan dan Perlengkapan

S.1 EKONOMI 2003

11

YULI SUSAN TONY, S.Pi NIP. 19740722 199903 1 003 22-07-1974

PENATA TK. I ( III/d ) 01-04-2011

Kasi Peningkatan Produktifitas Hasil Perikanan

S.1 Perikanan 1997

12

A B I D I N, SP. Nip. 19590705 198302 1 006 050-07-1959

PENATA ( III/c ) 01-10-2006

Pengawas Perikanan

S.1 Pertanian

13

UNTUNG SLAMET, SP NIP. 19621119 198602 1 004 19-11-1982

PENATA ( III/c ) 01-10-2008

Kasi Wasdal Kelautan

S.1 Ekonomi Pertanian 2006

14

MUGI SANTOSO,A.Md NIP. 19610104 198603 1 010 04-01-1961

PENATA ( III/c ) 01-10-2006

Pengawas Perikanan

D.3 Perikanan

15

S U Y O N O, SP NIP. 19581114 198602 1001 14-11-1958

PENATA ( III/c ) 01-04-2010

Staf

S.1 Pertanian 2006

16

HARI SANTOSO, S.Pi NIP. 19710830 200003 1 001 30-08-197

PENATA (III/c ) 01-10-2008

Kasi Wasdal Perikanan

S.1 Perikanan 1997

2004

25


17

YULINANTI PILUMAMI, S.Pi NIP. 19710708 199303 2 006 08-07-1971

PENATA ( III/c ) 01-04-2011

18

ANANG BUDI WASONO, ST NIP. 196012 1 200212 1 007 21-01-1976

PENATA ( III/c ) 01-04-2007

Staf

S.1 Teknologi Kelautan

19

ANDRY LESMANA, ST NIP. 19790325 200212 1 003 25-03-1979

PENATA ( III/c ) 01-04-2007

Staf

S.1 Teknologi Kelautan

20

SLAMET NIP. 196209819 198508 1 004 19-09-1962

PENATA MUDA TK I ( III/b ) 01-04-2005

Staf

SMA 1981

21

PRIYANTO NIP. 19560114 198602 1 002 14-01-1956


Staf

STM 1981

22

SUHARTOYO NIP. 1970602 198602 1004 02-06-1957


Staf

SMEA 1984

23

WACHDIENI OETOYO NIP. 19650131 198602 2010 31-01-1965


Staf

SMA 1984

24

SUBIYAKTO FS, SP. NIP. 19600602 198608 1 002 02-06-1960


Staf

S.1 Sosek Pertanian 2006

25

EDY WIDIANTORO, S.Pi NIP. 19720301 200501 1 007 01-03-1972

PENATA MUDA Tk.I ( III/b ) 01-04-2009

Staf

S.1 Perikanan 1995

26

Hj. FIKRI ROSTINA, S.Pi NIP. 19750730 200501 2005 03-07-1975

PENATA MUDA Tk. I ( III/b ) 01-04-2009

Staf

S.1 Perik Sos Ekonomi 1998

27

DWI UTOMO, SP. NIP. 19640905 199001 1 003 05-09-1964


Staf

S.1 Sos.ekonomi Pertanian 2006

Kasub.bag Penyusunan Program

S.1 Perikanan 2002

26


28

ROMA HARMONY, SP. NIP. 19650425 199003 1 013 25-04-1965

PENATA MUDA TK I (III/b ) 01-04-2010

Staf

S.1 Sosek Pertanian 2006

29

SETYO HARINI, S.Pi NIP. 19711119 200604 2 013 19-11-1971

PENATA MUDA ( III/a ) 01-04-2009

Staf

S.1 Perikanan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tahun 2004

30

M. AGUS SUYPRAYITNO, SP. NIP. 19720625 199303 1 008 25-06-1972


Staf

S.1 Perikanan

31

AGUS SUMINTO NIP. 19590812 199102 1 002 12-08-1959


Staf

SMA 1981

32

SLAMET HARIYANTO NIP. 19641212 199303 1 010 12-12-1964


Staf

S.1 Pertanian

33

ROBAWI NIP. 19580405 198301 1 003 05-04-1958


Staf

SMA 1992

34

SUHERIYANTO NIP. 19681029 199403 1 003 29-10-1968


Staf

SMA 1988

35

MOHAMMAD SAPI'I NIP. 19550810 198003 1 023 10-08-1995

PENGATUR ( II/c )

Staf

SMP 1972

36

SUHARTONO NIP. 19560816 198602 1 005 16-08-1956

PENGATUR ( II/c ) 01-04-2009

Staf

SMP 1973

37

SRI MULYANI NIP, 19690526 200701 2 008 26-05-1969

PENGATUR MUDA ( II/ a ) 01-05-2010

Staf

S MA

38

ENDANG WAHYUNINGSIH NIP.19720321 200701 2 008 21-03-1972

PENGATUR MUDA ( II/a ) 01-05-2010

Staf

SMEA 1991

39

SUMALI NIP. 19600630 200604 1015 30-06-1960

JURU MUDA ( I /b )

Staf

SD 1994

27


40

SITI RAHMAWATI, A.Md NIP,19780323 200604 2 013 23-03-1978

PENGATUR ( II/c )

Staf

D.3 Administrasi Tahun 2000

41

DARA ETIKARIA NIP.19690102 200604 2 001 02-01-1969 DIAH SETYORINI, S.Pi

PENGATUR MUDA ( II/a ) _

Staf

SMEA 1987

Staf

S.1 Perikanan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan tahun 2006

UMAR FARUK SYAIFULLOH, A.Md

_

Staf

D3 Perikanan 2010

42

43

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan dengan maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang ada. Dengan demikian perencanaan

yang

dilakukan

oleh

Dinas

Kelautan

dan

Perikanan

Kabupaten Banyuwangi akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan. Kinerja pelayanan yang diberikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tahun 2010-2015 dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pembinaan dan pelatihan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

28




Pembinaan terhadap nelayan/pembudidaya dalam upaya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan yang optimal dan lestari



Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Petani Ikan / Pembudidaya Perikanan



Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan



Pembinaan latihan dalam upaya Peningkatan Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan



Bimbingan, Pembinaan, Operasi penertiban dan pengawasan dalam upaya Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan



2.4

Pelayanan Perizinan Usaha Kelautan dan Perikanan

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Yang menjadi tantangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut : a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan potensi Kelautan dan Perikanan yang berwawasan lingkungan

yang

menyebabkan menurunnya sumberdaya alam yang tersedia. b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan c. Belum maksimalnya dukungan dana / anggaran yang diberikan kepada masyarakat di perbankan d. Masih rendahnya kelembagaan yang ada di dalam masyarakat dan kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga yang terkait. e. Terbatasnya Petugas lapangan baik dari jumlah dan pengetahuan teknis Kelautan dan Perikanan.

29


Yang menjadi peluang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut : a. Masih tersedianya potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang belum di manfaatkan oleh masyarakat. b. Masih tersedianya kesempatan lapangan pekerjaan dan usaha bidang Kelautan dan Perikanan. c. Masih dapat dikembangkannya usaha Kelautan dan Perikanan menjadi usaha/produk unggulan daerah yang akan menjadikan Kabupaten Banyuwangi sebagai lumbung ikan nasional. d. Terdapat lokasi penghasil ikan dan aktifitas kehidupan masyarakat bersumber dari ikan, sehingga kedepan dapat dijadikan sebagai kota Minapolitan.

30


BAB III ISU STRATEGIS 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan

Perikanan pada saat melaksanakan pelayanan bidang Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

Bidang Penangkapan a) Penangkapan Ikan di Selat Bali Over Fishing (sumberdaya ikan menurun)

2)

b)

Keterbatasan BBM bagi nelayan.

c)

Pelelangan ikan tidak jalan secara optimal.

d)

Pola pikir nelayan terhadap SDI yang keliru.

e)

Gaya hidup nelayan yang boros.

Bidang Budidaya a)

Banyaknya tambak yang tidak operasional.

b)

Tingginya biaya operasional tambak.

c)

Tingginya tingkat abrasi.

d)

Perbedaan

kepentingan

penggunaan

air

(adanya

miss

komunikasi antara pengariran dengan pembudidaya ikan).

3)

e)

Banyaknya Penyakit ikan dan udang.

f)

Pakan ikan / udang sangat mahal.

Bidang Pengolahan & Pemasaran a) Terbatasnya ketersediaan bahan baku. b) Harga produk hasil perikanan sangat fluktuatif bergantung kepada musim.

31


4)

Bidang Pengawasan a)

Masih adanya oknum nelayan yang menangkap ikan dengan bahan/alat tangkap terlarang dalam menangkap ikan dan nelayan andon.

b)

Adanya tumpang tindih regulasi antara Kementerian Kelautan dan

Perikanan

dengan

Kementerian

Kehutanan

(masalah

terumbu karang). c) 5)

Belum tersusunnya zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Limbah a)

Pembuangan limbah yang tidak teratur (khusus wilayah Muncar belum tertatanya limbah yang dihasilkan dari industri perikanan, pasar ikan dll).

6)

Tata Usaha (Kepegawaian) a)

Kurangnya pegawai perikanan yag sesuai dengan bidangnya.

b)

Perda - perda yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kondisi/ keadaan sekarang.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015,

Kepala Daerah terpilih periode tahun 2010-2015 telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang

Mandiri,

Sejahtera

dan

Berakhlak

Mulia

Melalui

Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumberdaya Manusia”. Adapun penjelasan dari visi Kepala Daerah secara singkat adalah :

32


1. Kemandirian, bermakna kemampuan kemampuan nyata dari pemda dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah

tangganya

sendiri,

termasuk

mengurangi

ketergantungan terhadap pihak-ihak lain. 2. Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. 3. Peningkatan pertumbuhan

perekonomian perekonomian

diarahkan rakyat

untuk

dengan

meningkatkan

mendorong

secara

sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata. 4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan Visi tersebut maka misi yang diemban adalah: 1.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) ;

2.

Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

3.

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal

4.

Meningkatkan kuatitas dan kualitas infrastruktur publik

5.

Mewujudkan

kesejahteraan

sumberdaya

daerah

pembangunan

masyarakat

berbasis

berkelanjutan,

melalui

pemberdayaan

berkeadilan,

dan

optimalisasi masyarakat, berwawasan

lingkungan Berlandaskan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

33


Banyuwangi menetapkan visi dan misi yang besinergi dan mendukung visi misi Kepala Daerah. Misi

untuk

pencapaiannya

mewujudkan

pada

Dinas

Visi

Kelautan

tersebut dan

yang

diamanatkan

Perikanan

Kabupaten

Banyuwangi yaitu : 

Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah, pelaku usaha dan kelompok masyarakat termasuk pembudidaya ikan dan nelayan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat;



Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan pembudidaya ikan dan nelayan dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan



Peningkatan

Kulaitas

sumberdaya

manusia

(SDM)

aparatur

pemerintah. Tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan. Berdasarkan tugas pokok tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;

2.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; dan

4.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

34


3.3

Telaahan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan Untuk pembangunan kelautan dan perikanan Kementrian Kelautan

dan Perikanan (KKP) telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan tahun 2010-2014. Renstra KKP juga telah kembali direview

pada

tahun

2013

dan

dilakukan

penyesuaian

dengan

perkembangan dan arah pembangunan nasional. Adapun uraian singkat mengenai Renstra KKP 2010-2014 adalah sebagai berikut. Visi pembangunan kelautan dan perikanan dari KKP adalah Pembangunan

Kelautan

dan

Perikanan

yang

Berdaya

Saing

dan

Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh KKP adalah : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Meningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan. 3. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya Kelautan dan Perikanan Dengan

misi

tersebut

maka

KKP

menetapkan

tujuan

pembangunan kelautan dan perikanan sebagaimana berikut : 1. Meningkatnya

produksi

dan

produktivitas

usaha

kelautan

dan

perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan : a. meningkatnya peran serta kelautan dan

perikanan

terhdap

pertumbuhan ekonomi nasional b. meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan c. meningkatnya pendapatan 2. Berkembangnya diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :

35


a. Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan b. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri c. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar 3. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan : a. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan b. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil c. Meningkatnya luas wilayah perairan Indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawas kementrian kelautan dan perikanan Dari tujuan tersebut KKP telah menetapkan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah : 1. Meningkatnya peranan sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Indikator kinerja utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya presentasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Perikanan. 2. Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan garam rakyat. 3. Meningkatnya pendapatan. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai tukar nelayan/ pembudidaya ikan. 4. Meningkatnya

ketersediaan

hasil

kelautan

dan

perikanan.

IKU

pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan perkapita. 5. Meningkatnya branding produk perikanan dan market share di pasar luar negeri. IKU pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya nilai eksport hasil perikanan.

36


6. Meningkatnya mutu dan keamanan produk perikanan sesuai standar. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah menurunnya jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra. 7. Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan. 8. Meningkatnya nilai ekonomi pulau-pulau kecil. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah

jumlah pulau-pulau

kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar yang dikelola. 9. Meningkatnya luas wilayah perairan indonesia yang diawasi oleh aparatur pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Indikator Kinerja

Utama

(IKU)

pencapaian

sasaran

strategis

ini

adalah

presentase wilayah perairan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak SKPD. 3.4

Penentuan Isu – Isu Strategis Berdasarkan penjabaran dari visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

terpilih (pemilukada) 14 Juli 2010 dan hasil analisa isu-isu strategis Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 -2015 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi adalah ” Belum optimalnya Pengembangan Kelautan dan Perikanan ” Sedangkan dalam prioritas program pada analisis isu-isu strategis RPJMD yang terkait langsung dengan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan ada 3 (tiga) yaitu : 1. Pengembangan ekonomi berbasis kelompok 2. Penanggulangan kemiskinan dan perbaikan iklim ketenagakerjaan 3. Pengembangan kelautan dan perikanan

37


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1

Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Berlandaskan Visi pembangunan jangka menengah daerah tahun

2010-2015 maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi menetapkan visinya adalah ”TERWUJUDNYA USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MAJU DAN LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT”. Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Usaha kelautan adalah semua kegiatan eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut termasuk suaka laut. 2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. 3. Maju adalah suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. 4. Lestari berarti mampu memberikan kemanfaatan secara optimal dan berlangsung terus-menerus. 5. Kesejahteraan

masyarakat

adalah

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Banyuwangi. 6. Kemandirian masyarakat adalah kemampuan nyata masyarakat, khususnya masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, dalam mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri menurut

prakarsa

dan

aspirasinya

dengan

mengurangi

ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar).

38


Melalui visi tersebut diharapkan dapat terwujudnya usaha bidang kelautan dan perikanan yang terus maju dan berkembang, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan, sehingga dapat mensejahterakan sekaligus menciptakan kemandirian bagi pelaku usahanya. Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut perlu dipandu melalui misi. Dan misi untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sebagai berikut: 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan 3. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Meningkatkan kapabilitas SDM masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan 5. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik

4.2

Tujuan, Sasaran Strategis, Arah & Strategi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Jangka Menengah Tujuan merupakan pernyataan mengenai kinerja yang diinginkan

oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan sasaran adalah target atau sesuatu yang diinginkan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20102015 dan bersinergi dengan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan, maka ditetapkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2011-2015 beserta sasaran yang diinginkan sebagaimana berikut: 1) Meningkatnya

produksi

dan

produktivitas

usaha

kelautan

dan

perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :

39


 meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan; 2) Berkembangnya diversifikasi dan pemasaran produk olahan hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:  meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan; 3) Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tangkap yang berbasis kelestarian dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:  Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya laut dan perairan umum secara bertanggungjawab ;  terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan 4) Terwujudnya kemandirian masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :  meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mandiri; Untuk

mengukur

tingkat

pencapaian

sasaran

maka

harus

ditetapkan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja haruslah sesuatu yang dapat terukur dan terhitung. Sasaran

strategis

pembangunan

kelautan

dan

perikanan

berdasarkan tujuan yang akan dicapai berikut indikator kinerja sasaran adalah : 1) Meningkatnya

kapasitas

sentra-sentra

produksi

kelautan

dan

perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya jumlah produksi perikanan (ton) pertahun. 2) Terwujdnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah

40


Persentase peningkatan cakupan luas wilayah konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%/ha). 3) Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita (kg/kap/th). 4) Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian strategis ini adalah persentase peningkatan jumlah cakupan bina kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dibina / dibantu oleh pemerintah daerah. Secara terinci, pernyataan tujuan dan sasaran strategis beserta target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai tahun 2011-2015

dapat disusun sebagai

mana pada tabel T.IV.C.24 berikut ini :

41


VISI

: TERWUJUDNYA USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MAJU DAN LESTARI UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT

MISI 1

: Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Tujuan

: Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Tujuan : 2011

Satuan 1 Persentase Peningkatan Produksi kelautan dan perikanan

Sasaran Uraian 1

Meningkatnya kapasitas sentrasentra produksi kelautan & perikanan yang memiliki komoditas unggulan

% ton Satuan

Indikator Kinerja - Persentase peningkatan Produksi perikanan

- Persentase peningkatan Produksi budidaya perikanan - Persentase peningkatan Produksi benih BBI (ekor)

%

- persentase peningkatan usaha budidaya laut

29.365

% ton

8.742

% juta ekor

- persentase peningkatan pemanfaatan luas usaha budidaya

38.107

1.937.000

% ha % ha

1.618

750

2014

2015

3

4

5

6

59.039

60.810

63.242

66.404

70.388

Thn Dsr 2010

%

ton

2013

55

Target 2011

ton - Persentase peningkatan Produksi perikanan tangkap (laut & perairan umum)

2012

2012

Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran

2013

2014

Srategi

2015

55

3

4

5

6

59.039

60.810

63.242

66.404

70.388

61

1

3

2

6

47.189

47.610

49.216

50.364

36

11

6

14

7

11.850

13.200

14.026

16.040

17.150

16

11

10

9

17

2.250.000

2.500.000

2.750.000

3.000.000

Kebijakan - Optimalisasi produksi perikanan tangkap

Program

kegiatan - Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap - Pengembangan,

mengembangkan Pengembangan Pembangunan & Pengeloaan sektor perikanan Perikanan TPI - meningkatkan - Pengembangan Lembaga tangkap Tangkap jumlah produksi Usaha Perdagangan kelompok nelayan Tangkap 53.238 - Perikanan Pengkayaan sumber daya ikan

Mengembangkan 3.500.000 sektor budidaya perikanan 0,1

1,5

1,3

0,1

0,1

1.642

1.664

1.665

1.667

1.669

33 1.000

67 1.250

100 1.500

133 1.750

167 2.000

- meningkatkan produksi perikanan budidaya

Bid. Kelautan

- Pengembangan Bibit Ikan Unggul - Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

- meningkatkan produksi benih BBI Pengembangan dan UPR - Pembinaan dan Budidaya Pengembangan Perikanan Perikanan melaksanakan pembangunan inf rastruktur perikanan

Bidang pelaksana

Bid. Perikanan

- Perlindungan Sumberdaya Perikanan (Prolinda) - Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan

42


VISI


MISI 2

: Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan

Tujuan

: Mengem bangkan diversifikasi dan pasar produk hasil kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Tujuan

: Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

%

1,03

1,02

1,01

0,67

1,33

2011

2012

2014

2015

Strategi

Kebijakan

30,5

meningkatkan jumlah produk olahan hasil perikanan yang baik dan higienis

Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pemasaran produk hasil perikanan

1 Persentase peningkatan ketersediaan hasil kelautan & perikanan Sasaran Uraian 1 Meningkatnya ketersediaan produk konsumsi hasil kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja

Tingkat konsumsi ikan (kg/kap/th)

Satuan

kg/kap/th

Thn Dsr 2010

29

Target

29,3

29,6

2013

29,9


30,1

Program

Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan -

-

Bidang pelaksana

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peningkatan konsumsi produk perikanan Bid. Pengolahan Penyediaan Sarana dan & Pemasaran Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran (P2HP) Produksi Perikanan Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

43


VISI


MISI 3

: Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan

Tujuan

: Mew ujudkan pem anfaatan dan pengelolaan sum berdaya kelautan dan perikanan yang berbasis kelestarian dan berkelanjutan


: Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

1 Persentase peningkatan kesadaran nelayan terhadap pemanfaatan SDI secara bertanggungjaw ab

%

2,6

3,18

4,64

5,28

6

2 Persentase peningkatan luas w ilayah konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

%

0

0

0

3

2

Sasaran Uraian Terw ujudnya pemanfaatan sumber daya laut dan perairan umum secara bertanggungjaw ab

2 Terw ujudnya pengelolaan konservasi kaw asan secara berkelanjutan

Indikator Kinerja -

Persentase peningkatan kesadaran nelayan terhadap pemanf aatan SDI secara bertanggungjaw ab

Satuan %

Thn Dsr 2010 2,2

Target


2011

2012

2013

2014

2015

2,6

3,18

4,64

5,28

6

Jumlah armada yang memiliki SIPI (surat ijin penangkapan ikan)

SIPI

110

130

159

232

264

300

Luas kaw asan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

ha

299

299

299

300

308

313

Strategi mengoptimalkan f rekw ensi pengaw asan pemanf aatan sumberdaya laut

Kebijakan meningkatan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Bidang pelaksana

Bid. Kelautan

meningkatkan luas memberdayakan Pemberdayaan - Pembinaan kaw asan konservasi masyarakat pesisir, Ekonomi Masyarakat Kelompok Ekonomi pesisir & laut mengembangkan & Pesisir Masyarakat Pesisir mengelola konservasi - Penyediaan sarana kaw asan prasarana pemberdayaan masyarakat Bid. Kelautan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kaw asan Konservasi - Rehabilitasi ekosistem

44


VISI


MISI 4

: Meningkatkan kapabilitas SDM masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan

Tujuan

: Mew ujudkan kem andirian m asyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan


: Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

1 Persentase peningkatan jumlah cakupan bina kelompok usaha kelautan & perikanan aktif

kel.

28

15,6

18,9

15,9

11,8

2 Persentase peningkatan jumlah produksi kelompok nelayan

kel.

16

1,2

9,8

2,6

45,5

Thn Dsr 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Strategi - meningkatkan jumlah cakupan bina kelompok nelayan / petani ikan

Sasaran Satuan

Target


Uraian

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan yang mandiri

- Cakupan bina kelompok nelayan aktiv (kel.)

kel.

25

32

37

44

51

57

- Jumlah produksi kelompok nelayan (ton)

ton

201,6

234,4

237,1

260,4

267,2

388,8

Kebijakan Melakukan pembinaan dan pemberian bantuan sarana/ prasarana usaha kelautan & perikanan

Kegiatan

Program Pengembangan perikanan tangkap

-

Pendampingan pd kelompok nelayan perikanan tangkap

Bid. Pelaksana

Bid. Kelautan

45


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1

Program Berdasarkan kebijaksanaan pembangunan daerah baik secara

regional maupun nasional, maka prioritas pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi dititik beratkan pada upaya optimalisasi

intensitas

pengelolaan

sumberdaya

kelautan

dan

pengembangan budidaya perikanan sesuai dengan potensi unggulan di masing-masing wilayah kecamatan. Pengendalian kegiatan penangkapan ikan tetap dilakukan di area yang sudah mengalami padat tangkap dan mengembangkan kegiatan penangkapan ikan di wilayah–wilayah pusat ikan yang cukup potensial (Samudera Indonesia) melalui peningkatan kemampuan armada perikanan ke daerah ZEEI. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar yaitu : panjang pantai ± 282 km, areal tambak seluas 1.361 Ha, areal kolam ikan seluas 284,53 Ha dan panjang sungai ± 735 km. Dengan melihat potensi yang cukup besar ini, maka pembangunan Kelautan Dan Perikanan ke depan tetap harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan potensi yang cukup besar tersebut, ternyata kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam struktur perekonomian masih belum optimal. Karena itu perlu diagendakan program-program pembangunan di sektor ini untuk mengarah pada pengelolaan yang lebih optimal. Di dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015, Kepala Daerah telah mengagendakan beberapa program dan kegiatan yang menjadi acuan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dalam menyusun kegiatan dinas untuk lima tahun kedepan.

46


Program-program dibagi berdasarkan dua sasaran utama yaitu sasaran peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik dan sasaran peningkatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Pembagian program berdasarkan sasaran tersebut adalah sebagai berikut : I. Sasaran : Peningkatan Kapasitas Birokrasi dan Pelayanan Publik 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3) Program Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja 4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Perikanan II. Sasaran :Peningkatan Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2) Program

Peningkatan

Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam

Pendayagunaan Sumberdaya Laut 3) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 4) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5) Program Pengembangan Kawasan Minapolitan 6) Program

Optimalisasi

Pengelolaan

dan

Pemasaran

Produksi

Perikanan 7) Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan

5.2

Kegiatan Dengan landasan arah kebijakan dan program-program yang telah

ditetapkan oleh Kepala Daerah dan tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi telah mengagendakan beberapa kegiatan untuk lima tahun kedepan. Berikut ini adalah beberapa kegiatan untuk masingmasing program :

47


1) Pelayanan Administrasi Perkantoran 2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 3) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 01. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 02. Penyediaan sarana prasarana pemberdayaan masyarakat 03. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi 04. Rehabilitasi ekosistem 4) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut 01.

Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 01. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 02. Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 03. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 04. Perlindungan Sumberdaya Perikanan (Prolinda) 05. Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan 7) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 01. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 02. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan 03. Pemeliharaan Rutin Berkala Tempat Pelelangan Ikan 04. Rehabilitasi Sedang / Berat Tempat Pelelangan Ikan 05. Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap 06. Peningkatan sarana dan prasarana TPI 07. Pengkayaan sumber daya ikan 8) Program Pengembangan Kawasan Minapolitan 9) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

48


01. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 02. Peningkatan konsumsi produk perikanan olahan 03. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 04. Pendampingan

Pada

Kelompok

Pengolahan

dan

Pemasaran Produksi Perikanan 10) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Perikanan 01. Peningkatan Kualitas Pendataan Potensi Perikanan 02. Penyediaan Sarana Statistik Kelautan dan Perikanan 11) Program Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan 01. Penyusunan Perencanaan Detail Pembangunan Kawasan Kelautan & Perikanan. 02. Penyusunan Perencanaan Kawasan Minapolitan.

5.3

Pendanaan Indikatif Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik

harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan

atau

pelaksanaan.

Untuk

mendukung

pelaksanaan

atau

implementasi dari progarm dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana semua itu akan siasia. Untuk mewujudkan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk pengalokasian sumber dana program dan kegiatan. Rencana tujuan,

49


sasaran, program/kegiatan, indikator program/kegiatan berikut rencana pendanaan

indikatif

untuk

pembangunan

kelautan

dan

perikanan

digambarkan dalam tabel 5.1 pada lampiran.

50


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Untuk mewujudkan misi RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2011-2015, pembangunan harus dilakukan dengan arah untuk mengembangkan semua sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan salah satu potensi unggulan daerah Kabupaten Banyuwangi yang layak dikembangkan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Diantara misi RPJMD 2011-2015 yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah: 1. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. 2. Mewujudkan kesejateraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah

berbasis

pemberdayaan

masyarakat,

pembangunan

berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. 3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Adapun tujuan dari terwujudnya daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi. Maka misi dari RPJMD tersebut diterjemahkan ke misi pembangunan kelautan dan perikanan yaitu : 1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

51


2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan & Perikanan 3. Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan 4. Meningkatkan kapabilitas SDM masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan 5. Mewujudkan peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik

Terkait dengan misi ini maka tujuan yang ditetapkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan adalah 1) Meningkatnya

produksi

dan

produktivitas

usaha

kelautan

dan

perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :  meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan yang memiliki komoditas unggulan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah meningkatnya jumlah produksi perikanan (ton) pertahun. 2) Berkembangnya diversifikasi dan pemasaran produk olahan hasil kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:  meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian strategis ini adalah meningkatnya konsumsi ikan per kapita (kg/kap/th). 3) Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang berbasis kelestarian dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan: 4) Terwujudnya pengelolaan konservasi kawasan secara berkelanjutan Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase peningkatan cakupan luas wilayah konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%/ha).

52


5) Terwujudnya kemandirian masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan :  meningkatnya jumlah kelompok masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan. Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian strategis ini adalah persentase peningkatan jumlah cakupan bina kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dibina / dibantu oleh pemerintah daerah.

Dari penjabaran diatas maka indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20112015 adalah sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan produksi perikanan 2. Meningkatnya luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan 3. Persentase peningkatan konsumsi ikan masyarakat 4. Meningkatnya jumlah cakupan bina kelompok usaha kelautan & perikanan yang aktiv (nelayan / petani ikan / pengolah/ pemasar)

53


BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 disusun

dengan

memperhatikan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015. Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman, landasan dan referensi penyusunan rencana kerja pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2011-2015. Sebagaimana disebutkan pada BAB terdahulu bahwa Renstra SKPD ini disusun dengan mempertimbangkan aspek legalitas, aspek perimbangan kewenangan pusat dan daerah terutama dalam era otonomi pembangunan dan aspek perencanaan strategis, dikemukakan pula visi, misi

dan

selanjutnya

pembangunan,

serta

dirumuskan

melalui

kedalam

penetapan

tujuan,

prioritas strategi,

kebijakan sasaran,

kebijakan, dan program pembangunan. Dengan adanya penyesuaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategis,

indikator

kinerja

utama,

arah

kebijakan

dan

strategi

pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam dokumen

54


Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2011-2015, maka dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2013-2015. Demikian penyusunan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi 2011-2015 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan secara umum untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan pelayanan umum (public service) di bidang Kelautan dan Perikanan. Banyuwangi, 05 September 2013 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. PUDJO HARTANTO, M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19631213 199202 1 002

55

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI

Recommend Documents