PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
A. SEJARAH SINGKAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT : Sejak Tahun 2006-2008 pengelola Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, merupakan Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2004, tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Pada awal Tahun 2009 Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Karawang, berubah status menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang yang lepas dari Setda Kabupaten Karawang, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi manajemen Aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Karawang yang tidak hanya mendata dan menangani secara administratif, akan tetapi juga untuk mampu mengembangkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Daerah secara lebih profesional, dalam upaya untuk mendukung tugas-tugas pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik, selain itu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang merupakan lnstansi Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan pelayanan terhadap aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pencapaian target keberhasilan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Selanjutnya pada tanggal 01 Nopember 2011 Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Sekaligus mencabut Perda Nomor 10 Tahun 2008, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penyerasian dan rasionalisasi Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang yang telah mencapai batas waktu maksimal selama 1 (satu) tahun sejak Perda Nomor 10 Tahun 2008 diberlakukan, untuk diadakan evaluasi dan revisi. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 01 Nopember 2011 tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karawang digabung dengan Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Karawang, sehingga terjadi perubahan nomen klatur menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang. B. DASAR HUKUM : l. PP. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 2. Perda Kabupaten Karawang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, 4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang; C. VISI DAN MISI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT : Visi : “MENCIPTAKAN APARATUR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG PROFESIONAL BERAHLAK BAIK DAN SEJAHTERA''. Makna Visi : 1. Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila UUD 45, Negara dan Pemerintah.
1 | P a g e
2. Profesional. Dapat diartikan bahwa Pegawai Negeri Sipil harus menguasai aspek manajerial, teknis dan administratif untuk memenuhi tuntutan organisasi dan pelayanan terhadap masyarakat. 3. Berahlak Baik. Taat pada hukum dan aturan yang berlaku dan memiliki moralitas yang dapat dipercaya yang dilandasi lman dan Taqwa. 4. Sejahtera. Terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sarana prasarana yang memadai, sesuai dengan profesi dan keahliannya, sehingga aparatur PNS dapat melaksanakan pengabdiannya dengan maksimal dan berkualitas. Misi : 1. Meningkatkan Sistem Rekruitmen Pegawai, Berdasarkan Kompetensi; 2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Manajemen Kepegawaian, Penataan Jabatan dan Kepangkatan; 3. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur, melalui Pendidikan dan Pengembangan Karier; 4. Meningkatkan Disiplin Pegawai, melalui Pembinaan dan Pengawasan secara Hierarki (berjenjang); 5. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai, melalui Perbaikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Kinerja; 6. Meningkatkan Sarana lnformasi dan Penataan Dokumen Pegawai, Berbasis Teknologi lnformasi; D. KEDUDUKAN : 1. Badan Kepegawian dan Diklat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat; 2. Badan Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. E. TUGAS POKOK : Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dibidang pengelolaan, penyelenggaraan kewenangan dibidang administrasi pegawai, pembinaan pegawai, pendidikan dan latihan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah; F. FUNGSI : Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai fungsi : a. Pengaturan atau perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. Pengurusan administrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. G. UNSUR ORGANISASI : Unsur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari : 1. Pimpinan adalah Kepala Badan; 2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub. Bagian; 3. Pelaksana adalah Bidang dan Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional: H. SUSUNAN ORGANISASI : Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang, Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari : 1. Kepala Badan; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Perogram dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Bidang Pengadaan dan Data Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai;
2 | P a g e
b. Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai; 4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan; b. Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status Pegawai; 5. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Pengembangan Karier; b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; 6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan : a. Sub Bidang Pengolahan Data; b. Sub Bidang Dokumentasi dan Perpustakaan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional. I.
BIDANG TUGAS UNSUR ORGANISASI : KEPALA BADAN : 1. Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan sebagian kewenangan daerah bidang kepegawaian dan diklat serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. 2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan diklat; b. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan dibidang kepegawaian dan diklat; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis Badan Kepegawaian dan Diklat; 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai rincian tugas : a. Memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat, b. Menetapkan kebijakan teknis operasional Badan sesuai dengan kebijakan umum daerah; c. Menetapkan rencana dan program kerja badan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Melaksanakan pengelolaan kegiatan dibidang Kepegawaian dan Diklat meliputi pengadaan dan data pegawai, mutasi pegawai, pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan; e. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi mengenai situasi perkembangan penyelenggaraan Badan Kepegawaian dan Diklat sebagai bahan penetapan kebijakan umum daerah; f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Diklat untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Badan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Bupati ; i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati; SEKRETARIAT : 1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan; 2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu dan bertanggungjawab kepada kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan; 3. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi program dan pelaporan; b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan umum dan kepegawaian; c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pelaporan tugas-tugas ketatausahaan:
3 | P a g e
4. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai rincian tugas : a. Menyiapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis oprasional sebagai landasan pelaksanaan tugas; b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja tahunan; c. Melaksanakan pengelolaan kegiatan kesekretariatan meliputi urusan program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan; d. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang teknis di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat; e. Mewakili Kepala Badan, apabila Kepala Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya; f . Menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Kepala Badan; 5. Sekretaris membawahkan : a. Sub. Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; a. Sub. Bagian Program dan Pelaporan; 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan program dan pelaporan. 2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai fungsi : a) Penyusunan perencanaan dan petunjuk teknis pengelolaan program dan pelaporan; b) Pelaksana pengelolaan program dan pelaporan; c) Pelaksana monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan program dan pelaporan; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai rincian tugas : a) Melaksanakan peraturan petunjuk teknis dibidang program dan pelaporan; b) Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan program dan pelaporan, c) Menyusun rencana dan program kerja tahunan; d) Mengumpulkan, mengolah dan pengevaluasi data yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan program dan pelaporan; e) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan pelaporan; f). Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok pelaksana pengelolaan umum meliputi pengadaan barang dan jasa dan kepegawaian; 2) Dalam penyelenggarabn tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi . a) Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas; b) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi; c) Penyiapan bahan penyusunan rencana pembinaan pegawai; d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi pegawai; e) Pelaksanaan pengolahan dokumentasi; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas " a) Menyiapkan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian; b) Mengumpulkan, mengolah dan pengevaluasi data yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatann urusan umum dan kepegawaian; c) Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas;
4 | P a g e
d) Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi; e) Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembinaan pegawai; f) Menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, calon peserta pendidikan dan pelatihan pegawai serta peserta ujian dinas di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat; g) Menyiapkan laporan pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta menghimpun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat: h) Menyiapkan dan pengajuan usulan kenaikan pangkat/golongan, jabatan, gaji, mutasi, pensiun, hukuman disiplin dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian PNS di lingkungan Badan Kepegawaian dan Diklat; i) Menyimpan surat keputusan pensiun, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, surat keputusan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangan Badan Kepegawaian dan Diklat; j) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian; k) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. c.
Sub Bagian Keuangan; 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan. 2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan, mempunyai fungsi : a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; b) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA); c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dibidang keuangan; b) Menyiapkan penyusunan rencana dan program kerja tahunan yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan; c) Mengumpulkan, mengolah dan pengevaluasi data yang berhubungan dengan pengelolaan kegiatan keuangan; d) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; e) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); f) Melakukan penyusunan laporan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan; g) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
BIDANG PENGADAAN DAN DATA PEGAWAI : 1. Bidang Pengadaan dan Data Pegawai, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan pengadaan dan pengolahan data pegawai meliputi analisa kebutuhan, pengadaan dan pengolahan serta dokumentasi pegawai; 2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengadaan dan Data Pegawai mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan kegiatan penyusunan rencana pengadaan dan data pegawai; b. Pengumpulan, pengolahan data evaruasi pengadaan dan data pegawai; c. Pelaksanaan penyusunan rencana pengadaan dan data pegawai; d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan dan data pegawai; 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengadaan dan Data Pegawai mempunyai rincian tugas :
5 | P a g e
a. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bidang Pengadaan dan Data Pegawai sebagai pedoman dan landasan kerja; b. Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Bidang Pengadaan dan Data Pegawai; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan dan data pegawai; d. Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pengadaan dan data pegawai; e. Melaksanakan perumusan kegiatan perencanaan pengadaan dan data pegawai; f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan data pegawai; g. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil pengadaan dan data pegawai; h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan; 4. Bidang Pengadaan dan Data Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pegawai. b. Sub Bidang Data dan Dokumentasi pegawai; a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pegawai. 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Data Pegawai, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan bidang analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai: 2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai, mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kerja pengolahan analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai; b) Penyiapan bahan koordinasi perumusan dan program Badan (epegawaian dan Diklat dibidang analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) Penyusunan pedoman teknis analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai; d) Pelaksanaan bimbingan teknis analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai; e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai: 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pegawai, mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai sebagai pedoman dan landasan kerja; b) Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada bab Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai; c) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai; d) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai. e) Melaksanakan perumusan kegiatan perencanaan analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai; f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai; g) Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan hasil analisa kebutuhan dan pengadaan pegawai: h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan; b. Sub Bidang Data dan Dokumentasi pegawai; 1) Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan bidang data dan dokumentasi pegawai; 2). Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai mempunyai fungsi :
6 | P a g e
a) Penyusunan rencana kerja pengolahan data dan dokumentasi pegawai; b) Penyiapan bahan koordinasi perumusan dan program Badan Kepegawaian dan Diklat di Bidang Data dan dokumentasi pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Penyusunan pedoman pengolahan data dan dokumentasi pegawai; d) Pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan data dan dokumentasi pegawai sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang data dan dokumentasi pegawai; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan Dokumentasi Pegawai, mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di bidang data dan dokumentasi pegawai sebagai pedoman atau landasan kerja; b) Menyusun rencana kegiatan di bidang data dan dokumentasi pegawai, c) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan di bidang data dan dokumentasi pegawai; d) Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan pengolahan data dan dokumentasi pegawai; e) Melaksanakan pengelolaan kegiatan di bidang data dan dokumentasi pegawai; f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang data dan dokumentasi, g) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengolahan data dan dokumentasi pegawai: h) Melaksanakan sosialisasi hasil kegiatan perencanaan di bidang data dan dokumentasi pegawai: i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan; BIDANG MUTASI PEGAWAI 1. Bidang Mutasi Pegawai, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan bidang mutasi pegawai meliputi jabatan dan kepengkatan serta pensiun, pemberhentian dan status pegawai; 2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi Pegawai mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana kerja bidang mutasi pegawai; b. Penyusunan pedoman tatalaksana mutasi pegawai sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum di bidang mutasi pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan koordinasi dalam pembinaan mutasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang mutasi pegawai. 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Mutasi Pegawai mempunyai rincian tugas : a. Menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan bidang mutasi pegawai sebagai pedoman atau landasan kerja; b. Menyusun rencana kegiatan di bidang mutasi pegawai meliputi bidang jabatan dan kepangkatan serta pensiun, pemberhentian dan status pegawai; c. Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan di bidang mutasi pegawai; d. Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan mutasi pegawai: e. Melaksanakan pendokumentasian bidang mutasi pegawai meliputi; bidang jabatan dan kepangkatan serta pensiun, pemberhentian dan status pegawai; f. Melaksanakan analisa permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan kegiatan bidang mutasi pegawai;
7 | P a g e
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi pegawai; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan mutasi pegawai; i. Melaksanakan sosialisasi hasil kegiatan perencanaan di bidang mutasi pegawai; j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan; 4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan : a. Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan; b. Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status Pegawai. a. Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan : 1) Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan di bidang jabatan dan kepangkatan. 2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kerja bidang jabatan dan kepangkatan; b) Penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program di bidang jabatan dan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang jabatan dan kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang jabatan dan kepangkatan. 3) Untuk menyelanggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan petunjuk teknis Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan sebagai pedoman dan landasan kerja; b) Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Sub Bidang Jabatan dan Kepangkatan; c) Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan di bidang jabatan dan kepangkatan; d) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan jabatan dan kepangkatan; e) Melaksanakan perumusan kegiatan jabatan dan kepangkatan; f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang jabatan dan kepangkatan, h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. b. Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status Pegawai. 1) Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status Pegawai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status Pegawai. 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status Pegawai mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan pensiun, pemberhentian dan status pegawai; b) Pengolahan, pengumpulan di bidang pensiun, pemberhentian dan staius pegawai; c) Pnyusunan program di bidang pensiun, pemberhentian dan status pegawai; d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pensiun, pemberhentian dan status pegawai; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan status pegawai mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan petunjuk teknis bidang pensiun, pemberhentian dan status pegawai sebagai pedoman dan landasan kerja; b) Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Sub Bidang Pensiun, Pemberhentian dan Status pegawai; c) I\lengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan di bidang pensiun, pemberhentian dan status pegawai; d) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pensiun, pemberhentian dan status pegawai;
8 | P a g e
e) Melaksanakan perumusan kegiatan pensiun, pemberhentian dan status pegawai; f) Melaksanakan koordinasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaai kegiatan pensiun, pemberhentian dan status pegawai; g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pensiun, pemberhentian dan status pegawai: h) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; BIDANG PENGEMBANGAN KARIER DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI : 1. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai. 2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahtraan Pegawai; b. Penyusunan pedoman tata laksana pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum dibidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan koordinasi dalam pembinaan pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai: 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai, mempunyai rincian tugas : a. Menyiapkan peraturan perundang-undangan kebijaksanaan dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengembangan karier dan Kesejahteraan pegawai sebagai pedoman serta landasan kerja: b. Menyusun rencana di Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan pegawai; c. Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan di Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan pegawai; d. Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan di Bidang Pengembanqan Karier dan Keseiahteraan pegawai: e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pengkajian dan penilaian di Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai; f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai; g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan; 4. Bidang Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Pegawai membawahkan : a. Sub Bidang Pengembangan Karier; b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai: a. Sub Bidang Pengembangan Karier; 1) Sub Bidang Pengembangan Karier, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan bidang pengembangan karier. 2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Karier mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan kerja bidang pengembangan karier; b) Penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program di bidang pengembangan karier sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pelaksanaan pembinaan administrasi pengembangan karier sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Pelaksanaan pengembangan karier sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengembangan karier;
9 | P a g e
3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan karier mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan petunjuk teknis Sub Bidang Pengembangan Karier sebagai pedoman serta landasan kerja; b) Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Sub Bidang Pengembangan Karier; c) Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier; d) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karier, e) Melaksanakan Pendokumentasian di Bidang Pengembangan Karier; f) Melaksanakan analisa permasalahan dan memberikan rekomendasi solusi yang berhubungan dengan kegiatan bidang pengembangan karier; g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan karier; h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karier; i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai: 1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan pegawai. 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan kerja bidang kesejahteraan pegawai: b) Penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program di bidang kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pelaksanaan pembinaan administrasi kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Pelaksanaan kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan petunjuk teknis Sub. Bidang Kesejashteraan pegawai sebagai pedoman serta landasan kerja; b) Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; c) Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai; d) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan pegawai, e) Melaksanakan Pendokumentasian di Bidang Kesejahteraan pegawai; f) Melaksanakan analisa permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi berhubungan dengan kegiatan bidang kesejahteraan pegawai; g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesejahteraan pegawai; h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan pegawai; i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN : 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan pelatihan meliputi evaluasi dan analisa kebutuhan Diklat serta Bina lembaga dan penyelenggaraan Diklat; 2. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang pendkidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi : a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
10 | P a g e
b. Penyusunan pedoman tata laksana Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyiapan bahan koordinas perumusan kebijakan umum di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan koordinasi dalam pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pendidikan dan Pelatihan; 3. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pendidkan dan Pelatihan, mempunyai rincian tugas : a. Menyiapkan peraturan perundang-undangan kebijaksanaan dan petunjuk teknis serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagai pedoman serta landasan kerja; b. Menyusun rencana di Bidang Pendidikan dan Pelatihan; c. Melaksanakan identifikasi fotensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan; d. Mengumpulkan, mengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan di Bidang Pendidikan dan Pelatihan; e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pengkajian dan penilaian di bidan pendidikan dan Pelatihan; f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan; 4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan : a. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; b. Sub Bidang Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; a. Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat : 1) Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam perumusan kebijakan bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat. 2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan kerja bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; b) Penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program di bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pelaksanaan pembinaan administrasi Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Pelaksanaan Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan petunjuk teknis Sub Bidang Analisa Kebutuhan Diklat sebagai pedoman serta landasan kerja; b) Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; c) Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; d) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; e) Melaksanakan Pendokumentasian di Bidang Evaluasi dan Analisa kebutuhan Diklat; f) Melaksanakan analisa permasalahan dan memberikan rekomendasi solusi yang berhubungan dengan kegiatan bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanakan kegiatan Evaluasi dan Analisa Kebutuhan diklat;
11 | P a g e
h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Evaluasi dan Analisa Kebutuhan Diklat; i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. b. Sub Bidang Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat : 1) Sub Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang bina lembaga dan penyelenggaraan diklat. 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan kerja bidang bina lembaga dan penyelenggaraan diklat; b) Penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana dan program di bidang bina lembaga dan penyelenggaraan diklat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) Pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan diklat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat mempunyai rincian tugas : a) Menyiapkan bahan petunjuk teknis Sub Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat sebagai pedoman serta landasan kerja; b) Melaksanakan persiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Sub Bidangn Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; c) Mengumpulkan, pengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan Sub Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; d) Melaksanakan identifikasi potensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pada Sub Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; e) Melaksanakan Pendokumentasian di Bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; f) Melaksanakan analisa permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan kegiatan bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Lembaga dan Penyelenggaraan Diklat; i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : 1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan ketentuan. 2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Badan. a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan; c. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan sifat, jenis. kebutuhan dan beban kerja; d. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Adapun Jabatan Fungsional yang ada pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang yaitu Jabatan fungsional Widaiswara, sebanyak tiga orang. SUMBER DAYA MANUSIA BKD : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang memiliki 65 orang pegawai terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang,3 Kasubag,8 Kasubid, dan 41 orang staf PNS danT orang staf tenaga Honorer.
12 | P a g e
KOMPOSISI JABATAN STRUKTURAL BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT TAHUN 2012 NO
JABATAN STRUKTURAL Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Widyaiswara Fungsional Umum Tenaga TKK/Honorer
1. 2. 3. 4. 5. 6.
JUMLAH 1 5 11 3 37 8 17
JUMLAH
Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang sebagian besar berpendidikan Sarjana, hal tersebut merupakan salah satu pendorong dan modal dasar untuk menciptakan profesionalisme keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang. KOMPOSISI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT BERDASARAKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO
PENDIDIKAN
1 SD
GOLONGAN I
II
III
-
2 SLTP
1
3 SLTA
-
4 Sarjana Muda/Akademi
-
5 Strata 1 (S1)
-
2
-
-
-
-
-
-
29
1
-
3
-
22
1
-
3
22
-
22
3 7
1
5
2
6 Strata 2 (S2)
JUMLAH
-
17
7 Strata 3 (S3) 8 Tenaga Honorer (SLTA
1
-
JUMLAH
IV
4
-
-
-
-
31
7 7
4
65
Dalam melaksanakan tugas pekerjaannya Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang tersedia. Serta dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Karawang yang memungkinkan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawang bisa bekerja dengan baik. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN : Dalam rangka upaya peningkatan, percepatan dan ketepatan pengelolaan kepegawaian, maka Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Karawangf memiliki 10 (sepuluh) Program Kerja dan 59 (lima puluh sembilan) kegiatan antara lain sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran. 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS. 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Program Pendidikan Kedinasan. 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 10. Program Pengembangan Sistem Diklat.
13 | P a g e
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik; c. Penyediaan Alat Tulis Kantor; d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; e. Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; h. Penyediaan Makanan dan Minuman; i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah; k. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; b. Pengadaan Meubeler; c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur : g. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; h. Pemrosesan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); i. Pemrosesan Karpeg, Karis Karsu dan Taspen; 4. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas Pns : a. Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun; b. Kegiatan Penyusunan Rencana Pemindahan Tugas PNS; 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; b Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Gol. ll dan lll; c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS; d. Pengembangan Sumber Daya Aparatur. 6. Program Peningkatan Pengembangan Ststem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan : a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan; d. Penyusunan Evaluasi Renja Tahunan; e. Penyusunan Renstra SKPD; 7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; a. Peningkatan Manajemen Aset/ Barang milik Daerah; 8. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN : a. Kegiatan Seleksi Administratif Calon Diklat Fungsional dan Teknis; b. Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Kepemimpinan; 9. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur : a. Kegiatan Pelantikan/Sumpah Janji Pegawai; b. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi; c. Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN; d. Pengembangan Diklat (Analisa Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat), e. Peningkatan Status CPNS menjadi PNS; f. Kegiatan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS;
14 | P a g e
g. h. i. j. k. l. m o. p. q. r. s. t. u. v.
Bezetting Formasi; Penunjang Biaya untuk Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian llazah, Pemutakhiran DUK dan DP3; Penerapan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian (SAPK); Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi CPNS; Seleksi CPNS sesama tenaga honorer kategori ll; Penunjang Tugas Belajar dan lkatan Dinas serta Dukungan ljin Belajar; Pembinaan Disiplin Aparatur; Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin dan Kasus Perceraian PNS; Pengenalan Orientasi Tugas bagi CPNS; Penyusunan Proyeksi Kebutuhan PNSD selama lima Tahun ke depan; Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru/lnfasing; Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala PNS; Pemeliharaan Data Elektronik Pegawai negeri Sipil; Rakor Bidang Kepegawaian;
10. Program Pengembangan Sistem Diklat : a. Evaluasi dan Pelaporan; b. Pengkajian Kurikulum, Silabi dan Modul Diklatpim; c. Penyusunan SOP Diklat; DATA HASIL KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT TAHUN 2O11-2012 Perkembangan Jumlah PNS, Tenaga Kontrak Kerja dan Sukarelawan Dari Tahun 2010 - 2012 No
Uraian Kegiatan
1. 2. 3.
Jumah Pegawai Negeri Sipil Jumlah Tenaga Kontrak kerja Jumlah Tenaga Sukarelawan Jumlah Total
2010 14.536 203 5.678 20.417
Tahun 2011 14.267 202 5.678 20.147
2012 13.865 202 5.678 19.745
Perkembangan PNS yang mengikuti Tugas Belajar Dari Tahun 2010 – 2012 No 1 2 3 4 5 6
Uraian Kegiatan Pendidikan D1 Pendidikan D2 Pendidikan D3 Pendidikan S1 Pendidikan S2 Pendidikan S3 Jumlah
2010 0 0 1 1.031 12 0 1.044
Tahun 2011 0 0 1 1.037 27 0 1.065
2012
0 1.009 27 0 1.036
Perkembangan PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Dari Tahun 2010 – 2012 NO
Uraian Kegiatan
1 1. 2. 3. 4.
2 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Diklat Kepemimpinan Tk. III Diklat Kepemimpinan Tk. II Diklat Teknis / Fungsional Jumlah
2010 3 80 6 8 400 494
Tahun 2011 4 40 32 4 690 766
2012 5 80 20 4 196 300
15 | P a g e
Peningkatan Status Tenaga TKK Menjadi CPNS, Tenaga PNS Menjadi PNS Tahun 2010-2012. No
Uraian Kegiatan
1 1 2
2 TKK menjadi CPNS CPNS menjadi PNS Jumlah
2010 3 0 519 519
Tahun 2011 4 0 433 433
2012 5 108 204 312
Perkembangan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2010 – 2012 No 1 1. 2. 3. 4.
Uraian Kegiatan 2 Realisasi Seleksi penerimaan CPNS dari Perlamar Umum Realisasi Perpanjangan Tenaga Kontrak Kerja (TKK) Realisasi Peningkatan Status CPNS menjadi PNS Realisasi Kenaikan Pangkat PNS Realisasi Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS Realisasi PNS yang mengikuti Tugas Belajar Realisasi Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN (Jumlah Pendaftar) Realisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Realisasi Pemulangan Pegawai yang Pensiun Realisasi Penerbitan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen Realisasi Pemutakhiran DUK dan DP3 PNS Realisasi PNS yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Realisasi Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi Realisasi Seleksi Administrasi Calon Diklat Fungsional dan Teknis Realisasi Seleksi Administrasi Diklat Kepemimpinan Realisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPNI)
2010 3 227
Tahun 2011 4 0
203
202
202
519 2.350 300
433 2.746 362
240 2.250 396
1.044 52
1.065 52
1.036 68
25.539 460 525
24.703 420 443
4.277 440 433
14.025 54
14.025 70
13.865 93
344
400
350
519
80
40
150
302
150
24
32
32
2012 5 0
16 | P a g e
