Profil Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat daerah Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Badan Kepegawaian Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang penyelenggara Pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah Kota Kota Mataram. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota Mataram Nomor 29/KPTS/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut : Tugas Pokok
: Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Kepegawaian Kota Mataram mempunyai fungsi (pasal 4) sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian daerah; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu : 1. 2. 3. 4.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian; Bidang Mutasi Kepegawaian; Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian; Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian.
Tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dimaksud berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor : 29/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kepegawaian Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi :
Perumusan dan penetapan visi, misi, dan rencana strategis serta program kerja Badan; Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kepegawaian Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dan Penetapan Kinerja Badan; Penyelenggaran pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang Kepegawaian Daerah; Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas badan dengan instansi terkait; Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan atau swasta; Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang kepegawaian daerah; Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup badan; Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang kepegawaian daerah; Pelaporan pelaksanaan tugas Walikota melalui Sekretaris Daerah; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Tugas pokok Sekretaris adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum serta kepegawaian. Adapun fungsi Sekretaris adalah :
Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja lingkup badan; Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA ) dan Program Kerja Badan; Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja Lingkup Badan; Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Badan; Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian serta Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai fungsi :
Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang; Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA ) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya; Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, dan pengendalian program perencanaan dan pengembangan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian; Pengkoordinasian pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah dengan pemerintah provinsi, Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan dan pengadaan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program perencanaan dan pengembangan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan perencanaan dan pengembangan kepegawaian; Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian kepada atasan;
Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perencanaan dan pengembangan kepegawaian sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Mutasi Kepegawaian Bidang Mutasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional dan Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program mutasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang; Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA ) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya; Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program mutasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program mutasi kepegawaian; Pengkoordinasian pelaksanaan program mutasi kepegawaiaan daerah dengan Pemerintah Provinsi, Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria mutasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program mutasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan mutasi kepegawaian; Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang mutasi kepegawaian kepada atasan; Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang mutasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang mutasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian dan Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian. Kepala Bidang kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program Kesejahteraan dan Informasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang; Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA ) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya; Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian; Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesejahteraan dan Informasi kepegawaiaan daerah dengan pemerintah provinsi, Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan perencanaan kesejahteraan dan informasi kepegawaian; Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang kesejahteraan dan informasi kepegawaian kepada atasan; Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan dan informasi kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Sub Bidang yaitu Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan serta Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang masing-masing dipimpin oleh seorang sub bidang.
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam rangka pembinaan teknis penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian mempunyai fungsi :
Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang; Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA ) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya; Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian; Pengkoordinasian pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaiaan daerah dengan pemerintah provinsi, Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan perencanaan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian; Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian kepada atasan; Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
Visi dan Misi Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram Tahun 2011-2015 adalah ”Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas dalam Memberikan Pelayanan Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel”. Adapun penjelasan makna kunci yang terkandung dalam visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram adalah sebagai berikut :
Sumber daya aparatur yang berkualitas, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah potensi/kemampuan Pegawai Negeri Sipil (Pemerintah Kota Mataram) yang diangkat oleh pejabat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlakudalam penyelesaiaan tugas pemerintah dan pembangunan secara optimal; Pelayanan yang efektif, efisien transparan dan akuntabel dapat diartikan bahwa dalam memberikan pelayanan yang berhasil guna, bergaya guna, bertepat guna, tidak terbatas orang tertentu serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung terwujudnya visi, maka Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram menetapkan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi, yaitu :
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing. Meningkatkan kualitas pelayanan administratif kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk lebih terarahnya pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang handal dan berdaya saing, misi ini bertujuan untuk : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Bersih dan berwibawa, dengan sasaran Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang berdaya saing. Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Kepegawaian berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Aparatur, dengan sasaran Meningkatnya pelayanan Aparatur yang berkualitas.
