. PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PALOPO.
Badan Kepegawaian daerah Kota Palopo berkantor di Jalan Samiun Nomor 2 Kota
Palopo
Nomor
Telpon
(0471)
326667,
website
:
bekadepalopo.blogspot.com, a) Landasan Hukum Pembentukan BKD Kota Palopo; a) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); b) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 01); c) Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat,
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo; d) Peraturan Walikota Palopo Nomor
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok
dan Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. b)
Struktur Organisasi BKD Kota Palopo;
Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Badan Kepegawaian Kota Palopo Berkedudukan dijalan A. Djemma No. 66, Kota Palopo. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota palopo :
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN
BIDANG MUTASI
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PENGOLAHAN DATA
KEBUTUHAN DAN
MUTASI JABATAN
DAN PELAPORAN
Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Penyusunan Program
BIDANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN
SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL & DIKLAT FUNGSIONAL
PENGADAAN PEGAWAI
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
INFORMASI DAN
PEMBERHENTIAN
MUTASI
DOKUMENTASI
DAN PENSIUN
KEPANGKATAN
SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN EVAUASI KINERJA
UPTB
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo No. Tahun 2008.
c) Tupoksi BKD Kota Palopo; 1) Tugas Pokok BKD Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008, maka Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah membantu Walikota dalam Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Daerah. 2) Fungsi BKD Dalam
menyelenggarakan
Tugas
Pokok
tersebut,
maka
Badan
Kepegawaian Daerah mempunyai Fungsi : 1) Penyiapan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah di Bidang Kepegawaian sesuai dengan Norma, Standar dan Prosedur yang ditetapkan Pemerintah; 2) Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah; 3) Penyiapan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah; 4) Penyampaian
Informasi
Kepegawaian
Daerah
kepada
Badan
Kepegawaian Negara. d) Gambaran Umum Kepegawaian Kota Palopo Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo. Badan Kepegawaian Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah , menjadi
unsur
penunjang
Pemerintah
Daerah
dalam
pengelolaan
kepegawaian Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Organisasi/instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palopo berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah: 1) Peraturan Daerah Kota Palopo No. 02 Tahun 2008 terdiri dari : Sekretariat Daerah ; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo. 2. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 05 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palopo No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo, terdiri dari:
Dinas Pendidikan ; Dinas Pemuda dan Olah Raga ; Dinas Kesehatan ; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ; Dinas Pekerjaan Umum ; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan ; Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ; Dinas Pertanian dan Peternakan ; Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ; Dinas Kelautan dan Perikanan ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan ; Dinas Energi dan Sumber daya Mineral ; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 3. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 04 Tahun 2008 terdiri dari : Inspektorat Kota Palopo ; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palopo ; Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo ; Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palopo ; Badan
Pemberdayaan
Masyarakat,
Perempuan
dan
Keluarga
Berencana Kota Palopo ; Badan Lingkungan Hidup Kota Palopo ; Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo ; Badan Penamaman Modal Daerah Kota Palopo ; Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo ; Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Palopo ; Kantor Pemadam Kebakaran Kota Palopo ; Kantor Pelayanan Terpadu Kota Palopo. 4. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 01 Tahun 2009 terdiri dari : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawerigading Kota Palopo.
5. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 02 Tahun 2009 terdiri dari : a. Organisasi Kecamatan Kota Palopo : Kecamatan Wara ; Kecamatan Wara Utara ; Kecamatan Wara Selatan ; Kecamatan Wara Timur ; Kecamatan Wara Barat ; Kecamatan Sendana ; Kecamatan Mungkajang ; Kecamatan Bara ; Kecamatan Telluwanua. b. Organisasi Kelurahan Kota Palopo : Kelurahan Amassangan ; Kelurahan Boting ; Kelurahan Tompotikka ; Kelurahan Lagaligo ; Kelurahan Dangerakko ; Kelurahan Pajalesang ; Kelurahan Batupasi ; Kelurahan Penggoli ; Kelurahan Sabbamparu ; Kelurahan Luminda ; Kelurahan Salobulo ; Kelurahan Pattene ; Kelurahan Sampoddo ; Kelurahan Songka ; Kelurahan Takkalala ; Kelurahan Binturu ; Kelurahan Benteng ; Kelurahan Malatunrung ; Kelurahan Surutanga ; Kelurahan SalekoE ; Kelurahan SalotelluE ; Kelurahan Pontap ;
Kelurahan PonjalaE ; Kelurahan Tomarundung ; Kelurahan Lebang ; Kelurahan Battang ; Kelurahan Battang Barat ; Kelurahan Padang Lambe ; Kelurahan Peta ; Kelurahan Mawa : Kelurahan Purangi ; Kelurahan Sendana ; Kelurahan Mungkajang ; Kelurahan Murante ; Kelurahan Latuppa ; Kelurahan Kambo ; Kelurahan Temmalebba ; Kelurahan Balandai ; Kelurahan Rampoang ; Kelurahan Tobulung ; Kelurahan Buntu Datu ; Kelurahan Mancani ; Kelurahan Batu Walenrang ; Kelurahan Maroangin ; Kelurahan Pentojangan ; Kelurahan Jaya ; Kelurahan Salubattang ; Kelurahan Sumarambu. 6. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 03 Tahun 2010 terdiri dari : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palopo. 7. Peraturan Daerah Kota Palopo No. 04 Tahun 2010 terdiri dari : Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik ndonesia. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Palopo berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2014 sebanyak 5.233 orang, dengan perincian sebagai berikut :
b) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin Tabel 1 Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin
No
Jenis Kelamin
1. 2.
Jml
Laki-Laki Perempuan Total
%
2.346 3.293
41,60 58,40
5.639
100,00
Sumber : BKD Kota Palopo keadaan Desember 2015
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PNS didominasi oleh Perempuan sebanyak 3.293 orang atau
58,40% sedangkan Laki-Laki
sebanyak 2.346 orang atau 41,60% dari total PNS yang ada. Adapun perbandingan nampak jelas pada Grafik 1 di bawah ini. Grafik 1. Jumlah PNS Menurut Jenis Kelamin
b)
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Eselon
ESELON
JENIS KELAMIN L
P
II-a
0
0
II-b
28
III-a
PERSENTASE
TOTAL
L
P
0
0,00%
0,00%
4
32
2,94%
0,42%
44
12
56
4,63%
1,26%
III-b
73
37
110
7,68%
3,89%
IV-a
252
225
477
26,50%
23,66%
IV-b
122
144
266
12,83%
15,14%
V-a
3
7
10
0,32%
0,74%
V-b
0
0
0
0,00%
0,00%
JUMLAH
522
429
951
55%
45%
Sumber : BKD Kota Palopo Keadaan Desember 2014
Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 951 Jabatan Eselon yang terisi di Pemerintah Kota Palopo didominasi oleh laki-laki sebanyak 522 atau 55 % dan Perempuan sebanyak 429 orang atau 45 %, dimana Eselon IV-a didominasi oleh laki-laki sebanyak 252 orang atau 26,50 % dan perempuan sebanyak 225 orang atau 23,66 %. Eselon IV-b didominasi oleh perempuan sebanyak 144 orang atau 15,14 % dan laki-laki sebanyak 122 orag atau 12,83 %. Eselon III-b didominasi oleh laki-laki sebanyak 73 orang atau 7,68 % dan perempuan sebanyak 37 orang atau 3,89 %. Kemudian Eselon III-a didominasi oleh laki-laki sebanyak 44 orang atau 4,63 % dan perempuan sebanyak 12 orang atau1,26 %. Eselon II-b didominasi oleh Llaki-laki sebanyak 28 orang atau 2,94 % dan perempuan sebanyak 4 orang atau 0,42 % sedangkan jabatan Eselon V-a didominasi oleh perempuan sebanyak 7 orang atau 0,74 % dan laki-laki sebanyak3 orang atau0,74 %. Grafik 2. Jumlah PNS Berdasarkan Eselon
c)
Jumlah PNS Berdasarkan Usia Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Usia
GOLONGAN NO.
USIA I
II
III
IV
JUMLAH
PERSENTASE
1.
<25
0
8
4
0
12
0,23%
2.
26-30
0
215
370
0
585
11,18%
3.
31-35
8
252
780
4
1.044
19,95%
4.
36-40
8
169
641
20
838
16,01%
5.
41-45
6
106
556
216
884
16,89%
6.
46-50
5
80
368
392
845
16,15%
7.
51-55
2
45
250
434
731
13,97%
8.
>56
0
4
40
250
294
5,62%
JUMLAH
29
879
5.233
100%
3.009 1.316
Sumber: BKD Kota Palopo Keadaan Desember 2014
Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas PNS Pemerintah Kota Palopo berumur 31-35 tahun sebanyak 1.044 atau 19,95 %, kemudian umur 41-45 sebanyak 884 orang atau 16,89 %, kemudian umur 46-50 tahun sebanyak 845 orang atau 16,15 %, kemudian umur 36-40 tahun sebanyak 838 orang atau 16,01 %, kemudian umur 51-55 tahun sebanyak 731 orang atau 13,97 %, kemudian umur 26-30 tahun sebanyak 585 orang atau 11,18 %, kemudian umur > 56 tahun sebanyak 294 orang atau 5,62 % dan PNS yang berumur < 25 tahun sebanyak 12 orang atau 0,23 %. .
Grafik 3 Jumlah PNS Berdasarkan Usia
d)
Jumlah PNS Menurut Agama Tabel 4 Jumlah PNS Menurut Agama Keadaan s/d Desember 2014
NO
AGAMA
JUMLAH
PERSENTASE
1 2 3 4 5
Islam Kristen Katolik Hindu Budha JUMLAH
4.476 664 76 17 0 5.233
85,5% 12,7% 1,5% 0,3% 0% 100%
Sumber: BKD Kota Palopo Keadaan Desember 2014
Tabel 4 menunjukkan bahwa dari seluruh PNS di Pemerintah Kota Palopo mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 4.476 orang atau 85,5 %, kemudian PNS beragama Kristen sebanyak 664 atau 12,7 %, disusul PNS yang beragama Katolik sebanyak 76 orang atau 1,5 % sedangkan PNS yang beragama Hindu sebanyak 17 orang atau 0,3 % dan tidak terdapat PNS yang beragama Budha.
Grafik 4 Jumlah PNS Menurut Agama
