PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Oleh : Drs. H. AGUS SISWANTO, MM Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi Disampaikan pada Penilaian Tahap III Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2015 Jakarta, April 2015
ANALISIS TEKNOKRATIS
Policy
MUSRENBANG DESA/KEL
Pembangunan Daerah
2
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
FORUM SKPD
MUSRENBANG KABUPATEN
4
5
Rancangan Akhir Renja SKPD
Rancangan Akhir RKPD
(MUSRENBANGCAM)
1
2
3
Rancangan Awal RKPD
Rancangan RKPDes/Usulan Musrenbangcam
Usulan Program/ Kegiatan RKPD
Bottom Up
I
↘ Luas Wilayah: 5.782,50 km2 Hutan : 31,72% Persawahan : 11,53% Perkebunan : 14,21% Permukiman : 21,66% Ladang : 2,80% Tambak : 0,31% Lainnya (jalan, dll) : 17,77% Paling luas se Jawa Timur kebutuhan Infrastruktur ↘ Administratif:
24 Kecamatan 189 Desa 28 Kelurahan
↘ Jumlah Pulau: 10 Buah ↘ Panjang Garis Pantai: 175,8 Km ↘ Luas Wilayah Laut: 175 Km x 4 Mil (1/3 wilayah laut Prop. Jawa Timur)
Potensi Perikanan (Pertanian) paling besar
↘ Batas Wilayah: Utara : Kab. Situbondo Timur : Selat Bali Selatan : Samudra Indonesia Barat : Kab. Jember & Bondowoso
3
Visi Kabupaten Banyuwangi “TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”
Sumber Daya Manusia Perekonomian
4
Pengemb. Kawasan Agropolitan terintegrasi dg Pengembangan Agrowisata Ijen
Pengemb. Kawasan Industrial Estate di Kec. Wongsorejo Pengemb. Kawasan Pelab. Peti Kemas Tanjungwangi Ketapang
Pengemb. Kawasan Cagar Alam Hutan Lindung, Taman Nasional,
Pengemb. Kawasan Bandara Blimbingsari Rogojampi
Pengemb. Kawasan Minapolitan Muncar (Industri Pengolahan Perikanan) Pengemb. Kawasan Wisata “The Triangle Diamond (Segi Tiga Berlian)” Kawah Ijen, Plengkung, Merubetiri
Pengemb. Kawasan WUP Mineral Logam (Emas) Gunung Tumpangpitu Pesanggaran
5
Pengemb. Kawasan Agropolitan di Kec. Bangorejo dan Wilayah Kec. Sekitarnya
Pertumbuhan ekonomi
Income per kapita
PDRB ADHB
TIM AHLI UNIBRAW
(Prof. Dr. Andi Fefta W., dkk) 6
Kemiskinan
Personel Bappeda : 31 org 2 org Fungsional Perencana (S3), 6 org S2, 23 org S1
7
Hasil Survei LSI 2013 - 2015
Penghargaan
8
9
Proporsi Belanja dalam Struktur APBD 3,000 2,506
2,500 2,000 1,500
1,000
1,884
1,736 1,393
1,181
1,004 389
500
Proporsi belanja langsung meningkat dari 28% tahun 2011 menjadi 46% tahun 2014.
555
1,178
1,356 1,150
707
2011 BELANJA
2012 Belanja Tidak Langsung
2013
2014
Belanja Langsung
Proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja pegawai, namun proporsi terus menurun dari 72% tahun 2011 menjadi 54% tahun 2014. 1 0
11 11.a
11. b
PRIORITAS PEMERINTAH (Permendagri 27/2014) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9
Bidang Sosial Budaya & Kehidupan Beragama Bidang Ekonomi Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bidang Sarana Dan Prasarana Bidang Politik Bidang Pertahanan Dan Keamanan Bidang Hukum Dan Aparatur Bidang Wilayah Dan Tata Ruang Bidang Sumberdaya Alam Dan Lingkungan
11. c
II
PEMBEKALAN Musrenbangdes/kel diikuti 217 Kades/lurah, 217 Sekdes/Sekkel pada 5 Wilayah Kecamatan (BPMPD):
Rancangan RKPDes/Usulan Musrenbangcam
Arah Kebijakan 2015, Standar Harga Satuan Kegiatan di Aula STIKes MUSRENBANG DESA/KEL
BIMTEK Entry Data Musrenbang pada SIPKD (BAPPEDA) Kerjasama Dishubkominfo, BPMPD, Politeknik Negeri Banyuwangi : Refresh teknik entry data Rancangan Awal RKPDes / Hasil TILIK DUSUN 12
Pokok-pokok Pikiran DPRD pada Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbangcam, Musrenbang Kabupaten Arahan Pembukaan, Monev Pelaksanaan, Hasil Musrenbang
1 3
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015 Tracing PRIORITAS USULAN DPRD, NGO (Ormas, LSM), PT PRIORITAS RKPD 2015 Jumlah Usulan DPRD sebesar 46,8 M
Jumlah Usulan NGO (Ormas, LSM), PT sebesar 36,7 M
Rasionalisasi (Keselarasan, tingkat Kerusakan, volume, satuan) Diakomodir : Usulan DPRD 38,7 M (82,7%), NGO & PT 30,5 M (84,6%)
1 4
Rata-rata Persentase usulan USULAN DPRD, NGO (Ormas, LSM), PT yang menjadi Keg. RKPD
83,7%
Diakomodir oleh SKPD dalam RENJA SKPD
III
PEMBEKALAN Camat & Kasi PMD oleh BUPATI & 10 SKPD Prioritas: Kebijakan & Prioritas Program 2015 di Aula Minakjinggo
(MUSRENBANGCAM)
Pertemuan Teknis Penyelenggaraan Musrenbangcam & Evaluasi Musrenbangdes : Penyusunan usulan lintas Desa
Usulan Program/ Kegiatan RKPD
(entry data) dan verifikasi usulan desa (import)
1 5
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
Bottom Up
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN FOKUS: PENETAPAN PRIORITAS USULAN YANG AKAN DI BAWA PADA MUSRENBANG RKPD / MUSRENBANG KABUPATEN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF & USULAN RENJA -- PEMETAAN KONDISI KECAMATAN REKOMENDASI PRIORITAS No
Angka Kemiskinan : 10,48% 16
Kecamatan
1 KABAT 2 LICIN 3 WONGSOREJO 4 KALIBARU 5 SINGOJURUH 6 SEMPU 7 SONGGON 8 PESANGGARAN 9 SILIRAGUNG 10 GLENMORE 11 GLAGAH 12 KALIPURO 13 MUNCAR 14 TEGALSARI 15 ROGOJAMPI 16 TEGALDLIMO 17 BANGOREJO 18 PURWOHARJO 19 CLURING 20 SRONO 21 GAMBIRAN 22 GIRI 23 GENTENG 24 BANYUWANGI Kab. Banyuwangi
IPM 64.68 66.12 66.33 66.75 66.94 66.95 67.05 67.18 67.30 67.58 68.80 68.92 70.15 70.66 70.76 70.77 71.10 71.62 71.67 72.42 73.56 73.97 76.42 80.50 69.82
MELEK BUTA HURUF HURUF 1 WONGSOREJO 84.77 15.23 2 SONGGON 85.78 14.22 3 KALIPURO 85.78 14.22 4 GLENMORE 86.26 13.74 5 PESANGGARAN 86.42 13.58 6 KABAT 86.70 13.30 7 GLAGAH 86.87 13.13 8 LICIN 86.87 13.13 9 SINGOJURUH 87.27 12.73 10 KALIBARU 87.39 12.61 11 SILIRAGUNG 87.74 12.26 12 PURWOHARJO 87.94 12.06 13 SEMPU 88.05 11.95 14 BANGOREJO 88.09 11.91 15 GIRI 88.38 11.62 16 TEGALDLIMO 88.45 11.55 17 TEGALSARI 88.58 11.42 18 ROGOJAMPI 88.60 11.40 19 CLURING 88.96 11.04 20 GAMBIRAN 88.98 11.02 21 SRONO 89.18 10.82 22 MUNCAR 89.40 10.60 23 GENTENG 89.77 10.23 24 BANYUWANGI 90.16 9.84 Kab. Banyuwangi 88.00 12.00
No
Kecamatan
No
Kecamatan
1 LICIN 2 GLAGAH 3 WONGSOREJO 4 SONGGON 5 KALIBARU 6 TEGALSARI 7 PESANGGARAN 8 GLENMORE 9 SINGOJURUH 10 KABAT 11 ROGOJAMPI 12 SEMPU 13 CLURING 14 MUNCAR 15 BANGOREJO 16 TEGALDLIMO 17 SRONO 18 GENTENG 19 GAMBIRAN 20 SILIRAGUNG 21 GIRI 22 KALIPURO 23 BANYUWANGI 24 PURWOHARJO Kab. Banyuwangi
RLS 3.27 3.66 4.10 4.50 5.06 5.39 5.44 5.44 5.53 5.91 6.19 6.29 6.56 7.00 8.31 8.56 8.56 8.57 8.66 8.79 8.82 9.28 9.30 9.87 6.81
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN FOKUS: PENETAPAN PRIORITAS USULAN YANG AKAN DI BAWA PADA MUSRENBANG RKPD / MUSRENBANG KABUPATEN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF & USULAN RENJA -- PEMETAAN KONDISI KECAMATAN REKOMENDASI PRIORITAS
Potensial stimulasi ekonomi
Dipertahankan
Sosialisasi & Pendampingan
17.a
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN FOKUS: PENETAPAN PRIORITAS USULAN YANG AKAN DI BAWA PADA MUSRENBANG RKPD / MUSRENBANG KABUPATEN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF & USULAN RENJA -- PEMETAAN KONDISI KECAMATAN REKOMENDASI PRIORITAS
Potensial stimulasi ekonomi
17.
Dipertahankan
Sosialisasi & Pendampingan
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN FOKUS: PENETAPAN PRIORITAS USULAN YANG AKAN DI BAWA PADA MUSRENBANG RKPD / MUSRENBANG KABUPATEN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF & USULAN RENJA -- PEMETAAN KONDISI KECAMATAN REKOMENDASI PRIORITAS
Potensial stimulasi ekonomi
Dipertahankan
Sosialisasi & Pendampingan
17.c
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN FOKUS: PENETAPAN PRIORITAS USULAN YANG AKAN DI BAWA PADA MUSRENBANG RKPD / MUSRENBANG KABUPATEN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF & USULAN RENJA -- PEMETAAN KONDISI KECAMATAN REKOMENDASI PRIORITAS
Potensial stimulasi ekonomi
17.
Dipertahankan
Sosialisasi & Pendampingan
PEMETAAN KONDISI KECAMATAN & REKOMENDASI PRIORITAS Usulan Kecamatan Jumlah Usulan dari Desa/kelurahan :
Pagu Indikatif Kecamatan 105 M
Usulan Renja SKPD dari Kecamatan 156 M
Jumlah Usulan 261 M
Rasionalisasi (Kerusakan, volume, satuan) Diakomodir
217,67 Milyar Persentase usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan yang menjadi Keg. RKPD 18
83,4%
Diakomodir oleh SKPD dalam RENJA SKPD
Mengurangi apriori masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang Merubah persepsi bahwa Musrenbang hanya formalitas & rutinitas
Usulan kegiatan kurang berkualitas (long list)
Memperbaiki Citra Musrenbang Kepastian Pendanaan – PAGU INDIKATIF KEC.
Instrumen Pengurangan Disparitas : Pagu dihitung dari 7 indikator : Angka kemiskinan bobot 20 Indeks Pendidikan bobot 15, Indeks Kesehatan bobot 15, Pertumbhn Ekonomi 15, Jumlah Penduduk bobot 10, Infrastruktur bobot 10, Luas Wilayah bobot 5.
Transparansi Perencanaan Pembangunan
Memastikan Pemerataan wilayah INTEGRASI GIS
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANGCAM 19
•
CATATAN : • TOTAL SKOR MASING-MASING KECAMATAN MENJADI DASAR PENENTUAN ALOKASI PAGU INDIKATIF; • SEMAKIN TINGGI ANGKA KEMISKINAN, SEMAKIN TINGGI SKOR; DST • ALOKASI PER BIDANG : PENDIDIKAN MIN 20%, KESEHATAN MIN 10%, PERTANIAN MIN 15%, INFRASTRUKTUR MAKS 50%, GABUNGAN MIN 5% 20
Rancangan Renja SKPD
Dst sd 85 SKPD (33 SKPD Kabupaten, 24 Kecamatan, 28 Kelurahan)
• CATATAN : • Dihitung dari rata-rata pagu SKPD 3 tahun terakhir dikurangi kegiatan insidental • Mempertimbangkan kinerja SKPD (yang belum tercapai) • Mempertimbangkan prioritas tahun 2015 21
IV
Pembekalan Sekretaris/Kasubag Penyusunan Program:
Verifikasi, sinkronisasi awal Hasil Musrenbangcam (bottom up) dg usulan program kegiatan SKPD (top down) Rancangan Renja SKPD
Rancangan Akhir Renja SKPD
FORUM SKPD
(12-13 Maret 2014)
Pertemuan Teknis 10 SKPD selaku narasumber Penyelenggaraan Forum SKPD : mekanisme verifikasi dan
klarifikasi usulan kecamatan pada Forum SKPD
Rancangan Renja SKPD
22
V
Pembekalan Sekretaris/Kasubag Penyusunan Program: Finalisasi
Rancangan Akhir RKPD
Rancangan Renja SKPD dengan hasil Tinjau Lapang
MUSRENBANG KABUPATEN (20 Maret 2014)
Pertemuan Teknis 10 SKPD selaku narasumber Penyelenggaraan Forum SKPD : mekanisme menyepakati
prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah.
Rancangan RKPD
23
Rancangan RKP Mei
MUSRENBANGNAS
RPJMD
Apr
•Prioritas pemb, •Pagu indiakatif berdasar fungsi SKPD, sumber dana & Wilayah kerja
Rancangan RKPD Prov Mei
MUSRENBANG PROV
Rancangan Awal RKPD
April
Rancangan RKPD
Okt
Musrenbang RKPD/ MUSRENBANGDA
Rancangan Ahir RKPD
Penetapan RKPD
Maret
RAPBD
KUA & PPAS
Mei
Jun-Jul
Renstra SKPD
Rancangan Renja SKPD
Maret
Feb.
24
Renja SKPD
Forum SKPD
RKASKPD
Apr Jul-Spt
MUSRENBANG Kecamatan
Feb.
MUSRENBANG Desa/Kel.
Jan
RUANG LINGKUP SIPKD
Pokok-pokok Pikiran DPRD
APBD
DPASKPD
SISTEM KEUANGAN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Modul Perencanaan dan Keuangan pada SIPKD disusun oleh Tim BPPT bersama Bappeda & BPKAD Kab. Banyuwangi Ujicoba implementasi (trial & error) pada beberapa SKPD serta penyempurnaan sistem dilakukan Modul perencanaan efektif diimplementasikan pada seluruh SKPD menunjang Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, hingga Musrenbang Kabupaten. Mulai pengembangan modul desa/kel
Modul perencanaan diimplementasikan pada 217 desa/kelurahan Penyempurnaan standar operating procedure (SOP), form-form pelaporan dan penguatan integrasi perencanaan, penatausahaan, dan akuntansi keuangan daerah INTEGRASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 25
Aplikasi SIPKD
Open-source
Free, mudah diupgrade, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar , mudah dioperasikan
On the fly printing
Pemprosesan pencetakan, dapat dilakukan secara on the fly, dengan menggunakan document viewer (pdf) dan excel
Complete & consistent Perencanaan - Penatausahaan Keuangan – Akuntansi – LAKIP, dll
26
Backbone Perangkat Wireless Pemkab Banyuwangi
Network control di Dishubkominfo
Bandwith : 200 MB
Server central di Dishubkominfo 27
Modul & menu Sistem
Modul : Perencanaan
28
Menu Musrenbangcam
Output Musrenbang : Daftar Usulan kegiatan & Nama-nama delegasi Musrenbangcam Import dari Desa atau kegiatan baru Kecamatan
29
Menu FORUM SKPD
Linkage Usulan – Prioritas – Sasaran
Forum SKPD Import dari Kecamatan (bottom up) atau kegiatan baru SKPD (Top Down)
Dst sd MUSRENBANG KABUPATEN – RKPD – KUA PPAS – APBD – PENATAUSAHAAN KEU.
30
Teknologi informasi (TI) mewujudkan e-Government Bidang Pemerintahan SIPKD E-audit SIM Perijinan e-village budgeting e-procurement, e-performance
Bidang Pendidikan Aplikasi komunitas pendidikan terpadu (SIAP) Online
Bidang Kesehatan Aplikasi Rumah Sakit Terintegrasi
Layanan elektronik klaim untuk masyarakat miskin
Perpustakaan Online
Bidang Sosial & Ekonomi
Layanan Masyarakat
Indipreneur (UKM Online) Aplikasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Terintegrasi (ZIS Online)
• Program 10.000 Wifi untuk masyarakat Banyuwangi termasuk di dalamnya Indischool • Program Home Broadband
Pengembangan TI 2014-2015 Peningkatan Kapasitas Bandwith (200 MBps) Pembangunan infrastruktur Fiber Optik Sistem perencanaan terintegrasi dengan GIS e-Controlling yang terintegrasi dengan CCTV Pengembangan e-village Budgeting Banyuwangi Inteligent Transport System
31
Pengembangan e-Village Budgeting RKPDes – APBDes berbasis IT (Perencanaan-Pelaksanaan- Pengawasan)
Launching 2 Des’2014 Oleh Menteri Desa & PDT 32
Pengembangan Infrastruktur Teknologi informasi (TI) Prioritas sebagai instrumen mewujudkan e-Government
33
Aktifitas Scope Kabupaten, Jala n, jembatan kabupaten, Iriga si Tersier
34
Aktifitas lintas kabupaten, perbatasan, Jalan, jembatan provinsi, Irigasi skunder
Pelabuhan, Ban dara, Kereta Api, Jalan, Jemb atan nasional, irigasi primer
Masyarakat Miskin, Kelomp ok rentan, infrastru ktur sosial dan ekonomi
Aktifitas dengan orientasi profitsosial, Kerjasama dg pihak swasta: Banyuwangi Festival
Menggalang CSR untuk mendukung Program Prioritas Daerah Penandatanganan MoU antara Pemkab dengan Pertamina Foundation (Sekolah Sobat Bumi), PT. Telkom (Digital Society), PT. Pelindo (Boom Beach), Perhutani (Pulo Merah Beach), dll 35
Pro Growth
Pintu Gerbang Investasi & Perdagangan di Banyuwangi
Bandara Blimbingsari
Telephone / Fax Distance from City Aerodrome Ref. Point Elevation Runway direction Runway Length Width Flight Route Aircraft Type
: (0333) 636680 : 12 Km : 080 18 '38 168 "S & 1140 20' 24 645" E : 32m (THD 08), 18m (THD26) : 08-26 : 1.800 M (will extend to 2.400 M) : 30 M : Surabaya - Banyuwangi (PP) : Wings Air, Garuda Indonesia
On going 2015 : PEMBANGUNAN TERMINAL SISI DARAT BANDARA
BLIMBINGSARI
36
Pro Growth
The First Green Airport in Indonesia
37
Pro Growth
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN (TANAMAN PANGAN & HORTI)
38
Pro Growth
PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN (PERIKANAN)
39
Program Inovasi – Pro Poor
BAZ, IBUWANGI, SANTUN AN ANAK YATIM & FESTIFAL ANAK YATIM
Kepedulian kepada masyarakat menengah ke bawah, rentan, dan difabel
40
Pro Poor
PERBUP 15 TAHUN 2013 TENTANG BANYUWANGI CERDAS Upaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah IPM, Memutus mata rantai kemiskinan
41
Pro Poor
Perbup No: 4 Tahun 2014
Penghargaan Anugerah Aksara 2014 dari Kemendikbud RI
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
42
Pro Poor
Program Jaminan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Masyarakat Banyuwangi (JPKMB) – seluruh penduduk (pelayanan kesehatan dasar)
Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Jamkesmin) – Non Kuota
43
Pro Poor
PEMBATASAN PASAR MODERN
Bupati Banyuwangi : “Sehebat apapun modal, selama rakyat tidak diproteksi akan kalah” Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern di Kabupaten Banyuwangi
Toko Modern yang sudah berijin = 50, Tidak memiliki ijin = 12, 44
Pro Job
Penurunan Pengangguran
JOB FAIR 2014, Menyediakan
5.000 lowongan kerja, terserap 1.300 (26%)
Indikator
2010 Jumlah pengangguran 32.415 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang 793.846 Bekerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,92
Pelatihan bahasa asing berbasis desa 2.604 orang dari 217 desa/kel yang dilatih oleh 217 tutor (Arab, Inggris, Mandarin)
Tahun 2011 30.376
2012 29.631
2013 28.890
787.410
841.317
825.108
3,71
3,4
3,11
Pelatihan Internet Marketing diikuti 2.000 pemuda se Kabupaten Banyuwangi
45
MEWUJUDKAN AKHLAK MULIA PENUTUPAN LOKALISASI BERBASIS TATA RUANG
Penutupan Lokalisasi
13 lokasi yang ada di Banyuwangi telah ditutup semua (100%) (per Mei 2014).
46
Penutupan lokalisasi dengan perda tata ruang yang mengatur bangunan rumah tidak boleh digunakan untuk usaha lokalisasi dan pendekatan kesejahteraan berupa bantuan modal & pelatihan
PSK dan Mucikari difasilitasi pelatihan (rias, menjahit dll)
Menyetop pendirian DISKOTIK dan RUMAH HIBURAN MALAM, juga melarang berdirinya HOTEL KELAS MELATI (minimal bintang 3) dan MALL.
Anggaran Responsif Gender 81.9
90 80
65.4
70
54.5
60 50 40 30
26.4
20 10 0 2012
2013
2014
2015
Anggaran digunakan untuk kegiatan pelatihanpelatihan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan
47
Anggaran Responsif Gender meningkat dari Tahun 2014-2015 sebesar 20%
Pro Job
BLK Internasional
BLK Internasional ini direncanakan mampu melayani 440 peserta per bulan atau 5.280 peserta per tahun. Jurusan : Kejuruan Teknologi Mekanik, Kejuruan Otomotif, Kejuruan Listrik,Kejuruan Bangunan, Kejuruan Tata Niaga, Aneka Kejuruan, Kejuruan Pertanian Luas bangunan : 37.373,70 M2 Estimasi nilai invetasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 165.294.785.200,00
48
PENDIRIAN PTN UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BANYUWANGI Jumlah dan Jenis Prodi Tahun Akademik 2014/2015: 1. Fakultas Perikanan & Kelautan, Prodi Budidaya Perairan @ 50 mhs 2. Fakultas Kedokteran Hewan @ 50 mhs 3. Fakultas Ekonomi & Bisnis, Prodi Akuntansi @ 50 mhs 4. Fakultas Kesehatan Masyarakat @ 50 mhs Pro Job
UNIVERSITAS AIRLANGGA BANYUWANGI
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
49
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
MULTIPLIER EFFECT PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENYIAPAN SDM
Kerjasama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Ditjen Dikti. Dukungan Pemerintah Daerah : Anggaran, Lahan 10 Ha, Sarana Prasarana, dan Bangunan.
Potensi Banyuwangi Program Studi : Agribisnis, Manajemen Bisnis Pariwisata, Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan, Teknik Informatika, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Pro Job 50
LOKA PENDIDIKAN PELATIHAN PENERBANGAN BANYUWANGI (LP3B)
MULTIPLIER EFFECT PENINGKATAN DAYA SAING BANYUWANGI (EKONOMI, SDM & NETWORK)
•
• Pro Job
Tahun 2013/2014, sedang belajar 108 siswa dan 5 polisi udara (8 kelas). Tahun 2014 telah lulus 12 pilot. Disiapkan untuk dikembangkan pada lahan seluas 10 hektar di sekitar Bandar Udara Banyuwangi. 51
Program Inovasi – Pro Environment
52
Pro Env.
Harga Oksigen
Harga Nitrogen
Rp 25.000 / liter Rp. 9.950 / liter
Biaya bernapas/orang : Rp.185.191.200,- / hari Rp. 5.555.736.000,- / bl
Rp. 67.594.788.000,- / th
sehari
Dalam manusia menghirup Oksigen 2.880 liter Nitrogen 11.376 liter
53
Bank Sampah
Dasawisma Meningkatkan partisipasi warga (ibu-ibu dasawisma) untuk mengolah sampah, mengurangi volume sampah & menjaga kebersihan.
Program Bank Sampah Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/755/KEP/429.011/2012, tangga l 25 Oktober 2012
Pro Env.
54
• Kenaikan Pangkat PNS ditukar dg Pohon
Peningkatan
Kualitas LH Pro Env.
• Pembangunan RTH
• Cerai Wajib Tanam Pohon • Pembangunan
Green Building
55
Pro Env.
Green Architecture
Mempertahankan aspek lokal
Terminal BANDARA BLIMBINGSARI
PENDOPO KABUPATEN BANYUWANGI 56
Public evidence
57
Banyuwangi Festival menggerakkan Pariwisata Daerah, penunjang paling besar Pertumbuhan Ekonomi (rata-rata 10,47% dalam 4 tahun terakhir). NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LAPANGAN USAHA PERTANIAN PERTAMBANGAN dan PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS dan AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN dan KOMUNIKASI KEU, SEWA dan JS PERUSAHAAN JASA-JASA PERTUMB EKONOMI KAB
2010 5,30 7,00 5,24 2,58 7,94 8,91 5,02 4,28 5,78 6,22
2011 5,18 7,15 6,50 5,32 11,24 10,79 7,20 6,91 6,36 7,07
2012 5,48 6,54 7,75 5,16 9,92 10,87 7,11 6,60 6,45 7,30
2013 4,17 5,01 6,64 5,56 8,83 11,31 6,45 8,05 6,05 6,76
58
Batik Banyuwangi dalam Indonesian Fashion Week 2015 28 Februari 2015 di JCC Jakarta. 59
Banyuwangi International Surfing Competition
Kite Surfing
Inside BANYUWANGI FESTIVAL 2014
60
Seblang Bakungan
Gandrung Sewu
Kebo-keboan
Inside BANYUWANGI FESTIVAL 2014
61
BANYUWANGI Festival Promosi Wisata Banyuwangi
62
KERJASAMA PENGEMBANGAN PARIWISATA ALAM
63
KOMUNIKASI DENGAN ELEMEN MASYARAKAT
Forum Tiga Pilar (Pemkab-TNI-Polri), Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Wartawan, dan Forum LSM Konsolidasi secara BERKALA; menjaga kondusifitas, wahana sosialisasi programprogram pemkab, refreshing spirit semangat gotong royong, dan wawasan kebangsaan
64
65
Pulau Merah Seeing is believing
66
Pertumbuhan Ekonomi Banyuwangi mulai
Tahun
2010
2011
2012
2013
2014
ADHB
23,56
27,06
33,00
35,46
40,48
(trilyun)
tahun 2011-2014 melampaui Jawa Timur dan Nasional. Pendapatan per kapita tahun 2014 sebesar Rp.25,5 juta dengan PDRB ADHB Rp.40,48 Trilyun 67
68
8.0
8.1
(1.50)
Juli
Juni
Mei
April
0.08
(1.02) Desember
7.9
Oktober
7.5
Maret
7.5
September
7.4
Agustus
6.8
Januari
(0.50)
Februari
0.43 0.41 0.41 0.12 (0.06) 0.12 0.050.030.01
0.50
6.6
1.92
Januari 2014 – Februari 2015 1.24 1.50
Feb. 2015
2.50
TAHUN 2014-2015 Inflasi Tahun 2014
2.64
Inflasi
Jan. 2015
3.50
November
KINERJA MAKRO EKONOMI
Harga-harga stabil seiring dengan tumbuhnya ekonomi, laju inflasi 6,6 % Gerak transaksi ekonomi relatif stabil pada bulan Februari-Oktober, meningkat pada bulan November-Desember Sumber : BPS RI, 2015
69
KINERJA PERBANKAN 2008-2014 5.50
Proporsi penggunaan kredit sebagian besar (rata-rata 68,8%) produktif (modal kerja dan investasi) Non Performing Loan (NPL) rendah (dalam kisaran 2 persen)
4.29
4.50 3.44
3.50 2.50
1.80
2.02
2.23
Penggunaan Kredit (Trilyun Rp.)
4.910
Total Kredit (Trilyun Rp.)
2.61
4.00 3.00
2.00
70
0.13
0.24
0.41
2011
2012
2013
2014
-
Modal Kerja
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 NPL % (Gross)
1.45
1.41
1.24
0.71 0.20
1.00
1.50
Tahun 2011-2014, meningkat sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya
2.07
1.70
3.05
2.63
Investasi
Konsumsi
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4,1
5,8
4,1
2,8
2,2
2,0
2,1
Sumber : BI Jember, 2015
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Indikator
IPM Banyuwangi & seluruh komponennya menunjukkan trend peningkatan dari tahun ke tahun. 2010
2011
2012
2013
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
68,89
69,58
70,53
71,02
Angka Harapan Hidup (tahun)
67,58
67,98
68,38
68,58
Angka Melek Huruf (persen)
86,66
87,36
88,08
88,44
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
6,85
6,89
7,25
7,25
Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan (Rp.000)
631,30
635,02
638,95
642,85
Indeks Kesehatan
70,96
71,63
72,30
72,63
Indeks Pendidikan
73,00
73,55
74,84
75,08
Indeks PPP (Daya Beli)
62,70
63,56
64,47
65,37
Sumber : BPS R.I, 2015
71
Angka Kemiskinan Jawa Timur 12,73% 8.2 9.0 6.6 6.7 7.4 7.6 4.7 4.9 5.0 6.0
2010
2011
2012
2013
Garis Kemiskinan (GK), (Rupiah/kapita)
220.031
240.315
257.857
276.648
Jumlah Penduduk dibawah GK (jiwa )
175.100
164.000
156.600
151.600
Prosentase Penduduk Miskin
11,25
10,47
9,94
9,57
27.0 23.1 21.121.1 18.5 17.3 17.2 16.7 15.215.416.016.1 13.213.513.513.613.9 11.111.211.411.611.912.112.112.4 10.9 10.5 9.6
Angka Kemiskinan (%)
Kota Batu Kota Malang Kota Madiun Kota Surabaya Kota Mojokerto Kab. Sidoarjo Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Kediri Kab. Tulungagung Kab. Banyuwangi Kab. Blitar Kab. Mojokerto Kab. Jombang Kab. Pasuruan Kab. Malang Kab. Jember Kab. Ponorogo Kab. Lumajang Kab. Magetan Kab. Madiun Kab. Kediri Kab. Trenggalek Kab. Nganjuk Kab. Situbondo Kab. Gresik Kab. Bondowoso Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Lamongan Kab. Pacitan Kab. Tuban Kota Probolinggo Kab. Pamekasan Kab. Probolinggo Kab. Sumenep Kab. Bangkalan Kab. Sampang
30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 -
Kemiskinan
Sumber : BPS R.I, 2015
Angka kemiskinan mengalami penurunan signifikan, dari 20,09 persen . Tantangan : pertumbuhan ekonomi Banyuwangi meningkat, pengangguran 4,69 persen
72
Terima Kasih Pemerintah Kabupaten Banyuwangi www.banyuwangikab.go.id @banyuwangi_kab @a_azwarnas @agus_bwi