PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA OLEH : BAPPEDA KABUPATEN BANYUWANGI
LANDASAN HUKUM Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Permendagri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Desa
PENGERTIAN PERENCANAAN Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia (UU No. 25 Tahun 2004)
PENDEKATAN PERENCANAAN PENDEKATAN TEKNOKRATIK Menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah ‡ PENDEKATAN PARTISIPATIF Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh Stakeholder melalui musrenbang PENDEKATAN BOTTOM-UP Diusulkan oleh Masyarakat P ‡ ENDEKATANTOP-DOWN Diarahkan Oleh Pemerintah Atasan. P ‡ ENDEKATAN POLITIK Pemilihan Bupati dan Anggota DPRD menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik.
SYARAT PERENCANAAN Perencanaan harus memperhitungkan : Tujuan akhir yang dikehendaki (visi) Sasaran-sasaran dan prioritas untukmewujudkannya. Jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi. Modal/Sumber daya yang akan digunakan. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Orang, Organisasi atau Badan Pelaksananya. Mekanisme monitoring, evaluasi dan pengawasan.
FUNGSI/MANFAAT PERENCANAAN €
Sebagai penuntun arah. € Meminimalisasi ketidakpastian. Meminimalisasi efisiensi sumberdaya. Penetapan standar dan pengawasan kualitas.
APA ITU PEMBANGUNAN € Pembangunan pada dasarnya adalahproses perubahan yang dilaksanakan olehmanusia untuk merubah keadaan dariyang kurang baik menjadi lebih baikdengan menggunakan sumber daya(Input)secara terencana dan bertahap,baik jangka pendek, jangka menengahmaupun jangka panjang.
TUJUAN PEMBANGUNAN ( Menurut Todaro,2000)
Peningkatan Standar Hidup setiap orang, baik pendapatannya, pangan, sandang, papan, pelayanankesehatan, pendidikan,dll.
Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri setiap orang Peningkatan kebebasan setiap orang
BAGAIMANA CARANYA ? €
Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Menciptakan/menambah lapangan kerja
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Mempertahankan dan menjaga kelestarian Sumber Daya Alam
MUSRENBANG €
Musrenbang sangat penting untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif € Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan di desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahunan € Musrenbang Merupakan proses pencarian legitimasi publik atas sebuah rencana Sekalipun Musrenbang seringkali belum menunjukkan semangat musyawarah yang partisipatif , Musrenbang masih dianggap sebagai pendekatan terbaik dalam perencanaan partisipatif
PERMENDAGRI NOMOR 66/2007 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat (RPJMDesa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.
11
TUJUAN RPJM Desa a. mewujudkan perencanaan pembangunan
desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dala pembangunan di desa. 12
LEGENDA DAN SEJARAH PEMBANGUNAN DESA
KONDISI SAAT INI MASALAH DAN POTENSI DESA
REFLEKSI
KONDISI YANG DIHARAPKAN VISI- MISI DESA
KESENJANGAN
JEMBATAN PERENCANAAN
RPJMD / 5 TAHUN TI
T II
T III
T IV
TV
RENCANA TAHUNAN
RKP Desa 13
ALUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI 66 TAHUN 2007 MASUKAN
PROSES
Pengkajian Keadaan (Desa,Dusun/Lingkungan,RT/RW)
Potret Desa
Profil Desa
Kalender Musim
Bagan Kelembagaan
Daftar Masalah Dan Potensi Lampiran I.B/1
Daftar Masalah Dan Potensi Lampiran I.B/2
Daftar Masalah Dan Potensi
P e m i l i h a n T i n d a k a n
Penentuan Peringkat Tindakan Lamp I.C/4
Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah Lamp I.C.3
HASIL Perencanaan Pembangunan Desa Yang Dibiayai Swadaya Masyarakat dan Pihak Ketiga (Lamp. I.D/1)
Perenc. Pemb. Desa yang ada dananya Lampiran I.D/2 Agenda paduan keg. swadaya dan dana yang sudah ada (TP) Lampiran I.D/3 RPJM-Desa (5 thnan) Lampiran I.D/4
Penentuan Peringkat Masalah
Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan Lampiran I.D/5
Lamp I.C/2
Indikasi program pembangunan Desa Lampiran I.D/6 Pengelompokan Masalah
RKP-Desa (1Tahunan) Lampiran I.D/7
Berita Acara Musrenbang RPJM-Desa dan RKP-Desa Lampiran I.D/8
14
DAMPAK
P e n y u s u n a n R e n c a n a
Peraturan desa tentang RPJM-Desa Lampiran I.E/1
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Di Desa (DURKP-Desa) Lampiran I.E/2 Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa
Lampiran I.E/3 & 3.a
ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA Penyusunan Matrik Kegiatan dan Draft RPJMDesa
SOSIALISASI & PEMBENTUKAN TIM/POKJA
ORIENTASI TIM/POKJA
Penentuan alternatif tindakan
Penentuan Prioritas Masalah
MUSDUD/ MUSY SEKTORAL MUSDUD/ MUSY SEKTORAL MUSDUD/ MUSY SEKTORAL
Musrenbang RPJMDesa
Pengelompokan Masalah
Penetapan BPD
Sosialisasi RPJM Desa Implementasi RPJM Desa RKP Desa
RKP Desa
RKP Desa
15
RKP Desa
RKP Desa
1.
SOSIALISASI/ ORIENTASI DESA
Paparan Umum tentang RPJMDes/RKPDes dan proses penyusunan yang partisipatif 2. Penjelasan tentang Hak Dasar /MDG’s Pembentukan Tim/Pokja Perencanaan/fasilitator desa dengan Keputusan Kades (anggota lintas pelaku) 4. Peserta : masyarakat Desa semua unsur 5. Pelaksana : pemerintah Desa
3.
1.
MUSYAWARAH DUSUN & SEKTORAL
Identifikasi Masalah & Potensi tingkat Dusun & Sektor (kelompok tani, pedagang, Pendidikan/PAUD,dll) dengan 3 alat kajian: Sketsa Desa, Kalender Musim & Bagan Kelembagaan (P3MD++) 2. Pemilihan Delegasi Dusun dan sektor/kelompok 3. Peserta: Masyarakat semua unsur tingkat RT 1.
LOKAKARYA DESA (LOKDES)
MUSRENBANGDes RPJMDesa 16
Pengelompokan Masalah : Pengembangan Wilayah, Ekonomi, Sosial & Budaya 2. Penentuan Peringkat Masalah 3. Penyusunan Draft Visi-Misi Desa 4. Penentuan alternatif tindakan/ Prioritas kegiatan 5. Penyusunan Matrik Kegiatan menjadi 5 Tahun (pemisahan sekala desa & Kab ) 6. Peserta : Delegasi dusun, Pemdes, BPD,LKD,dll
2.
5.
1. Pembahasan Visi-Misi Desa Pembahasan Matrik Kegiatan menjadi 5 Tahun (pemisahan sekala desa & Kab ) 3. Pembahasan Draft Raperdes 4. Berita Acara Peserta : Delegasi dusun dan masyarakat kelompok kepentingan sektoral
Pembahasan Internal BPD
RAPAT UMUM BPD PENETAPAN PERDES
1. Pembacaan Raperdes RPJMDes beserta Lampiran (Visi-Misi, Matrik Kegiatan ) dan penetapan 2. Pembacaan Berita Acara 3. Pembacaan Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Raperdes menjadi Perdes
Dilaporkan kepada Bupati
PENCATATAN DALAM BERITA DAERAH & SOSIALISASI PERDES
17
1. Penyampaian laporan Perdes kepada Bupati melalui Camat 2. Pencatatan dalam Berita Daerah oleh Sekda 3. Sosialisasi visi-misi dan matrik kegiatan
CONTOH: SISTEMATIKA PERDES RPJM Desa BAB 1 : PENDAHULUAN
a
a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Landasan Hukum c. Tujuan
BAB 2 : PROFIL DESA
a. Sejarah Desa b. Kondisi Umum Desa c. SOTK Desa c. Masalah Mendasar
BAB 3 : PROSES PENYUSUNAN RPJMDes a. Musdus c. Lokakarya Desa d. Musrenbang RPJM Desa
18
BAB 4 : VISI, MISI, PROGRAM DAN KEGIATAN a. Visi dan Misi b. Program dan Kegiatan Indikatif
BAB 5 : PENUTUP LAMPIRAN :
1. Matrik Program dan Kegiatan 2. Proses Penyusunan Program (FORMAT 1 s/d 6 ) 3. Berita acara musyawarah ( Musdus, Lokdes, Musrenbangdesa ) 4. Daftar Hadir Musyawarah (Musdus, Lokdes, Musrenbangdes ) 5. Peta Desa
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA ( RKP DESA ) PARTISIPATIF
19
PENGERTIAN
20
Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
TUJUAN menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa (DU-RKP-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar RKP Daerah Kabupaten; menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga maupun swadaya masyarakat. 21
MEKANISME MUSRENBANG DESA
MASUKAN DARI DESA • RPJMDes • Evaluasi RKP Desa tahun berjalan • Analisa keadaan darurat
PESERTA : •
DARI KEC • Evaluasi Renja Kec. Tahun berjalan • Kebijakan Supra Desa ( Program / kegiatan/ pagu anggaran ) • Kode Desa/Kec
Delegasi Dusun/RW
• • • •
BPD Pemerintah Desa Tomas Lembaga Kemasyarakatan Desa ( formal & in formal ) • Unsur Masy ekonmi • Unsur Masy Marjinal (miskin, perempuan )
MUSRENBANGDES RKP DESA
Keluaran : - Perkades RKP Desa - Daftar usulan ke Musrenbangcam (RKP Desa bukan kewenangan desa) - 5 orang Delegasi Desa ke
22
Musrenbangcam - Berita acara
• • • •
NARASUMBER : Pejabat Kecamatan UPTD Kec. Kepala Desa & BPD LSM
ALUR PENYUSUNAN RKP DESA 1. EVALUASI KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA 2. ANALISA KEADAAN DARURAT 3. ANALISA KEBIJAKAN SUPRA DESA 4. ANALISA KEGIATAN DALAM RPJMDes 5. MENDESAIN KEGIATAN DAN BIAYA
PRA MUSRENBANG
1.
MUSRENBANG DESA
PASCA MUSRENBANG DESA 23
3.
MEMAPARKAN HASIL PRA MUSRENBANGDESA 2. MENYEPAKATI KEGIATAN DAN BIAYA MENYEPAKATI PRIORITAS USULAN KEGIATAN UNTUK MUSRENBANGCAM 4. MENYEPAKATI WAKIL DESA DALAM MUSRENBANGCAM 5. BERITA ACARA
KEPUTUSAN / PERATURAN KADES RKP DESA
PENGERTIAN MUSRENBANGDES PENGERTIAN MUSRENBANGDes adalah Forum Perencanaan Pembangunan
24
Tahunan Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. (Inovasi Pemda-Formasi) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (MUSRENBANGDESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. (Permendagri 66/2007) Musrenbangdes dilaksanakan mulai minggu ke 3 November s/d minggu pertama Desember
TUJUAN Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dalam
RKP Desa tahun berjalan Menetapkan prioritas program/kegiatan dalam RKP Desa untuk tahun berikutnya untuk sekala desa beserta pagu indikatif anggaran; Menetapkan prioritas program/kegiatan sekala kec/kab yang akan diusulkan dalam Forum Musrenbangcam Menampung dan menetapkan masalah-masalah darurat yang belum terakomodir dalam RPJMDes
25
MENENTUKAN SUMBER BIAYA SUMBER BIAYA
1. APBD/APBN ( sekala supra desa ) APBD Bisa berasal dari APBD II ( kabupaten ) dan APBD I ( Propinsi ) Apabila kegitan tersebut memenuh kriteraia sebaga berikut 1.1. Bukan Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terlalu besar 1.3. Desa tidak mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 2. APB Desa 1.1. Kewenangan Desa 1.2. Biayanya terjangkau oleh anggaran Desa 1.3. Desa mempunyai kapasitas teknis untuk melaksanakannya 3. Lainya Berasal dari selan sumber diatas, mis a. Bantuan dari LSM b. Bantuan luar Negri ( Program PPK, P2KP dsb ) 26 c. Dari perusahaan swasta
CONTOH
27
SISTEMATIKA PENULISAN RKP DESA
BAB 1 PENDAHULUAN a. Latar Belakang / Pendahuluan b. Visi dan Misi b. Landasan Hukum c. Tujuan BAB 2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA a. Pendapatan Desa b. Belanja Desa BAB 3 PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA a, Masalah dan Tantangan b. Program dan Kegiatan Indikatif BAB 4 KAIDAH PELAKSANAAN BAB 5 PENUTUP a. Penutup LAMPIRAN 1. Matrik Program kegiatan 2. Rencana Anggaran Biaya 3. Proses Penyusunan Program dan kegiatan 4. Berita acara musyawarah ( Lokakarya, Musrenbangdes ) 5. Daftar Hadir Musyawarah ( Lokakarya, Musrenbangdes ) 6. Peta Desa 7. Foto Kegiatan
SEKIAN & TERIMA KASIH
