Oleh : BAPPEDA KABUPATEN MALANG
1
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
Otonomi Daerah Efektivitas Pelayanan Masyarakat
Globalisasi Pengaruh Teknologi dan Informasi siap menjadi Bagian dari dunia
Demokratisasi Kekuasaan rakyat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah Kewenangan (urusan pemerintahan) Keuangan Daerah Kepegawaian Daerah/SKPD Perencanaan Daerah Pengawasan
1. Pasar bebas 2. Perlindungan pengusaha kecil/masyarakat 3. Nasionalisme/semangat senang dan bangga hasil karya sendiri
1. Kebebasan & Kebablasan 2. Satu orang satu suara 3. Kecenderungan meninggalkan toleransi dan semangat gotong royong
Prinsip Pembangunan Daerah 1. 2. 3. 4.
Demokrasi. Berkelanjutan. Berwawasan lingkungan. Kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional.
Rencana pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan didasarkan pada pemilihan strategi dan program serta kegiatan yang tercantum di dalam dokumen perencanaan yang ada dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.
a. Menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah tahunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan agar seluruh potensi dapat sinergi dan harmonis. b. Meningkatkan kapasitas keuangan daerah meliputi pendapatan yang optimal dan belanja yang efektif dan efisien. c. Meningkatkan kualitas sumberdaya profesionalisme aparatur. d. Mengembangkan kemitraan.
manusia
dan
Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Prinsip : 1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional 2. Dilakukan pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing 3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah 4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional
1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi SKPD; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan fungsi Rencana Tata Ruang Daerah.
DIJABARKAN
RPJP
PEDOMAN
Nasional
RPJM Nasional
PEDOMAN
RKP
RAPBN
PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN
ACUAN
RPJPD
MEMPERHATIKAN
PEDOMAN
Provinsi
RPJMD Provinsi
RENJA K/L
RENSTRA K/L
ACUAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
RKPD
RAPBD
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
MEMPERHATIKAN
ACUAN
RENJA SKPD
RENSTRA SKPD ACUAN
RPJPD Kabupaten
PEDOMAN
RPJMD Kabupaten
DIJABARKAN
RKPD
PEDOMAN
RAPBD
PEDOMAN
RTRW
PEDOMAN
RENSTRA SKPD
PEDOMAN
RENJA SKPD
1. Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani. 2. Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan. 3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga seni dan budaya. 4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya. 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik
1. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi hukum; 2. Meningkatkan profesionalisme meningkatkan pelayanan publik;
aparatur
pemerintahan
untuk
3. Mengembangkan perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan dan pariwisata yang didukung infrastruktur yang memadai; 4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup; 5. Mengurangi kemiskinan, pengangguran dan perbaikan iklim ketenagakerjaan; 6. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan; 7. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas keluarga dan pengarusutamaan gender.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MALANG TAHUN 2010-2015 (Peraturan Daerah Kabupaten Malag Nomor 2 Tahun 2011)
8 kunci yang diyakini dapat mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang materiil dan spirituil (SATATA GAMA KARTA RAHARJA)
Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2010-2015
1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adatistiadat dan budaya. 2. Mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, dan demokratis 3. Mewujudkan supremasi hukum dan HAM 4. Mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan damai 5. Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing
7. Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. 8. Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2010-2015 1.
Pelayanan kesehatan yang terjangkau; terutama penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin dan desa-desa tertinggal.
2.
Pendidikan murah dan berkualitas; terutama pendidikan bagi warga miskin dan desa-desa tertinggal.
3.
Penyediaan infrastruktur yang memadai; terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan untuk mendukung aktivitas perekonomian, pariwisata dan desa-desa tertinggal.
4.
Perluasan kesempatan kerja; dengan mendorong tumbuh berkembangnya investasi besar, peningkatan ketrampilan kerja pengembangan semangat enterpreneurship bagi angkatan kerja.
5.
Peningkatan produksi dan ketahanan pangan; dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menjamin ketahanan pangan masyarakat.
6.
Kemudahan pelayanan publik; baik pelayanan administrasi kependudukan dan hak-hak masyarakat lainnya maupun pelayanan perijinan dan informasi peluang usaha kepada dunia usaha;
7.
Pemenuhan pelayanan dasar dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin; terutama kecukupan energi, air bersih dan kesehatan lingkungan terutama di desa tertinggal dan sentra kemiskinan.
dan dan
1. Mendorong maju dan berkembangnya lembaga agama, lembaga pendidikan keagamaan dan sosial budaya dengan mengajak serta tokoh agama dan budaya dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. 2. Memperkuat kelembagaan, tugas pokok, fungsi dan norma standard pelayanan SKPD; meningkatkan kesejahteraan pegawai dan melengkapi sarana dan prasarana kerja, meningkatkan diklat aparatur, memberikan penghargaan dan sangsi kepada pejabat dan pegawai secara konsisten. 3. Membangun sistem informasi dan komunikasi publik, sosialisasi dan deseminasi produk hukum serta kunjungan ke desa-desa dan desa-desa lain dengan katagori desa tertinggal dalam rangka dialog pembangunan.
4. Mendorong terwujudnya pengamanan swakarsa menggalakkan kembali pos keamanan lingkungan dan kerja sama dengan aparat keamanan membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu dan komprehensif dengan mengajak serta tokoh agama, sosial, budaya dan tokoh masyarakat; 5. Membangun dan memelihara infrastuktur perhubungan kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan/permukiman, energi dengan memprioritaskan kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan; 6. Meningkatkan aksessibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengembangkan sekolah kejuruan yang mampu menghasilkan SDM yang memiliki daya saing tinggi, mengembangkan puskesmas sebagai pusat informasi masyarakat sehat, sekolah dan pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin;
7. Memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa kontruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro kecil menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan; 8. Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam pemberian ijin industri yang rawan pencemaran, penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi bencana untuk antisipasi dini.
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan/andalan dan pariwisata. 2. Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, perikanan, pariwisata) terutama dikaitkan dengan pertumbuhan dan percepatan pemerataan ekonomi, pengembangan ekowisata dan produk unggulan. 3. Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat dan pengurangan jumlah desa tertinggal
Lanjutan
4 Fokus Pembangunan….
4. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 5. Daya saing daerah terutama layanan perizinan usaha, jaminan keamanan yang dikaitkan dengan kenyamanan wisatawan dan kemudahan investasi.
“Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dalam Upaya Peningkatan Pusat-Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Daya
Saing Daerah Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”
1. Peningkatan infrastruktur (kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman, energi terbarukan dan listrik perdesaan) untuk mendukung perekonomian dan pariwisata termasuk sarana dan prasarana ekowisata dan pasar-pasar daerah; 2. Memacu ekonomi andalan (pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata) dan pengembangan produk unggulan dengan mengarusutamakan Koperasi dan UMKM;
3. Menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa kondusif dan harmonis serta tidak terjadinya kasus SARA
4. Peningkatan pelayanan pendidikan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks pendidikan; 5. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka kemudahan akses untuk percepatan capaian indeks kesehatan; 6. Peningkatan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan perizinan usaha dan administrasi kependudukan;
7. Percepatan pengentasan kemiskinan dan desa tertinggal yaitu semakin menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah desa tertinggal. 8. Peningkatan fungsi lingkungan hidup terutama pelestarian ruang terbuka hijau dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan aspek lingkungan hidup
URUSAN WAJIB (PP. 38 / 2007) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan dan Olahraga Penanaman Modal Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kependudukan dan Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pertanahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Pemberdayaan Masyarakat Desa Sosial Kebudayaan Statistik Kearsipan Perpustakaan
URUSAN PILIHAN (PP. 38 / 2007) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelautan dan Perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Industri Perdagangan Ketransmigrasian
Malang, 27 Maret 2014
