2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas atas realisasi dan rencana pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2013-2018 maupun dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Bappeda Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2014. Laporan Kinerja Bappeda ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Bappeda. Di dalamnya menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis, baik yang telah mencapai target ataupun yang belum memenuhi target hingga akhir tahun anggaran 2014 serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk umpan balik bagi perbaikan kinerja Bappeda pada masa yang akan datang, sekaligus mewujudkan salah satu prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Cibinong, Februari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...........................................................

i

DAFTAR ISI ....................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................

1

A. Latar Belakang .................................................

1

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja........................

2

C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi .......

3

D. Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang Dihadapi ..

8

E. Dasar Hukum ...................................................

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA .........................................

13

A. Rencana Strategis Tahun 2013-2018 .......................

13

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 .............

14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................

15

A. Capaian Kinerja Bappeda ....................................

15

B. Realisasi Anggaran ............................................

37

BAB IV PENUTUP ............................................................

39

LAMPIRAN 1. Penetapan Kinerja Perubahan Bappeda Tahun 2014 2. Rencana Kinerja Tahunan BappedaTahun 2014 3. Pengukuran Kinerja Bappeda Tahun 2014

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2014, Pembangunan

Daerah

(Bappeda)

Badan Perencanaan

Kabupaten

Bogor

menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2014. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Kabupaten Bogor melalui

indikator kinerja (parameter)

yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator

kinerja

sasaran

merupakan

parameter

untuk

mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014. Gambaran pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014, disajikan dalam Gambar 1.1.

1

Gambar 1.1. Alur Pikir Pengukuran kinerja Metode penyusunan LAKIP Bappeda Kabupaten Bogor secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

B.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Laporan

kinerja

merupakan

bentuk

akuntabilitas

dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan kienrja adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. 2. Sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

instansi

pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2

C.

Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi 1.

Tugas Pokok Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan

kebijakan

melaksanakan

daerah

di

penyusunan dan

bidang

perencanaan

pembangunan daerah. Uraian ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Lembaga

Teknis

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12).

2.

Fungsi Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokok

tersebut,

Bappeda Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 3.

Susunan Organisasi Susunan organisasi Bappeda Kabupaten Bogor, terdiri atas: 1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab

kepada

pengelolaan

Kepala

Badan

ketatausahaan

dalam

melaksanakan

Badan.

Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan Badan.

3

b. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data Badan. c. Pengelolaan

administrasi

umum

dan

kepegawaian

Badan. d. Pengelolaan administrasi keuangan Badan, dan e. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

penyusunan

pelaporan kinerja Badan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh : (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan; (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan (3) Sub Bagian Keuangan. 2) Bidang

Pemerintahan

mempunyai

tugas

melaksanakan

dan

Pendanaan

membantu

perencanaan

Kepala

bidang

Pembangunan Badan

dalam

pemerintahan

dan

pendanaan pembangunan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud,

bidang

pemerintahan

dan

pendanaan pembangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

perumusan

dan

pengkoordinasian

kebijakan perencanaan bidang pemerintahan; dan b. Pelaksanaan

perumusan

kebijakan

perencanaan

dan

pengkoordinasian

bidang

pendanaan

pembangunan. Dalam

melaksanakan

dimaksud,

Bidang

tugas

dan

fungsi

Pemerintahan

dan

sebagaimana Pendanaan

Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Pemerintahan; dan (2) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan 3) Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang ekonomi. Untuk

4

menyelenggarakan

tugas

dimaksud,

bidang

ekonomi

mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan

perumusan perencanaan

dan

pengkoordinasian

bidang

pertanian

dan

pariwisata; dan b. Pelaksanaan

perumusan

dan

pengkoordinasian

kebijakan perencanaan bidang industri dan dunia usaha Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud, , bidang ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata; dan (2) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha. 4) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial mempunyai tugas membantu

Kepala

Badan

dalam

melaksanakan

perencanaan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan kebijakan

perumusan perencanaan

dan

pengkoordinasian

bidang

pendidikan

dan

kesehatan; dan b. Pelaksanaan

perumusan

dan

pengkoordinasian

kebijakan perencanaan bidang sosial. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud, bidang kesejahteraan rakyat dan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan (2) Sub Bidang Sosial. 5) Bidang Sarana dan Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan bidang sarana, prasarana, tata

5

ruang dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana

dimaksud,

bidang

sarana

dan

prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

perumusan

dan

pengkoordinasian

kebijakan perencanaan bidang sarana dan prasarana; dan b. Pelaksanaan

perumusan

dan

pengkoordinasian

kebijakan perencanaan penataan ruang dan lingkungan hidup. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud, bidang sarana dan prasarana, tata ruang dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan (2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. 6) Bidang

Penelitian

dan

Evaluasi,

mempunyai

tugas

membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan

evaluasi

pelaksanaan

kebijakan

perencanaan

pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian dan Evaluasi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

perumusan

kebijakan

penelitian

dan

evaluasi pelaksanaan kebiajakan perencanaan bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemerintahan, sarana dan prasarana wilayah; b. Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dengan institusi/lembaga penelitian dan pengembangan;

6

c. Pelaksanaan pembangunan pembentukan pusat data perencanaan pembangunan daerah; d. Pelaksanaan

pengendalian

program

dan

kegiatan

pembangunan daerah; dan e. Pelaksanaan penyusunan pelaporan hasil-hasil kinerja pembangunan

daerah

maupun

laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

sebagaimana

dimaksud, Bidang Penelitian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : (1) Sub Bidang Penelitian dan Statistik; dan (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi. Secara lengkap susunan organisasi Bappeda Kabupaten Bogor digambarkan dalam Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Bogor

7

D.

Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang Dihadapi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain: 1. Jumlah SDM yang terbatas, khususnya tenaga fungsional perencana dan peneliti yang bersertifikasi; 2. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian. 3. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses perencanaan pembangunan sehingga data dan sumber data masih beragam; 5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh kalangan internal Bappeda maupun oleh SKPD teknis terkait; 6. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai produk perencanaan dan kajian apa saja yang sudah dihasilkan tidak mudah didapatkan, akibatnya kemungkinan duplikasi penyusunan dokumen perencanan dan kajian menjadi lebih besar; 7. Belum

optimalnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

proses

perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran;

8

8. Lemahnya kapasitas dan kompetensi lembaga perencanaan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan kecamatan) yang

menyebabkan

kurang

efektifnya proses

perencanaan,

pengendalian dan

perencanaan bottom up; 9. Belum

efektifnya sistem

evaluasi pembangunan daerah yang berbasis komputer; 10. Hasil pengendalian dan evaluasi serta kajian dan penelitian belum

dimanfaatkan

secara

optimal

sebagai

input

bagi

perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan permasalahan tersebut dengan menggunakan teknik analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang

dan

ancaman

serta

memperhatikan

kekuatan

dan

kelemahan pada Bappeda Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka disusunlah isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan, sebagai berikut: 1. Kurangnya kapasitas SDM perencana/penyusun perencanaan pembangunan; 2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan; 3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan sektoral di Bidang Ekonomi, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, Bidang Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, serta Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan; 4. Masih terbatasnya fungsi pengelola data dan informasi sebagai bank data serta hasil evaluasi pembangunan belum digunakan sebagai feed back dalam perencanaan; 5. Belum

adanya

aturan

daerah

yang

mengatur

tentang

perencanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran dari

9

Undang-Undang

Nomor

25

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 6. Belum

optimalnya

koordinasi

dan

sinkronisasi

proses

perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain yang sering kali menyebabkan belum konsistennya antara perencanaan dengan penganggaran; 7. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan di tingkat bawah (khususnya desa/kelurahan dan kecamatan) yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu adanya suatu intervensi dalam menanggulangi dan mengatasi isu-isu strategis

tersebut.

Untuk

itu

perlu

disusun

suatu

produk

perencanaan pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang terkait. Adapun produk perencanaan pembangunan tersebut adalah

rencana

pembangunan tahunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.

E.

Dasar Hukum Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Bappeda

Kabupaten Bogor Tahun 2014 mengacu kepada : 1. Tap MPR RI Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

dan

Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5);

11

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A.

Rencana Strategis Tahun 2013-2018 Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama

mengenai

upaya

terencana

dan

sistematis

untuk

meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih jauh Renstra tersebut berfungsi dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya, Kepala Bappeda menetapkan Renstra 2013-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2013-2018. 1.

Pernyataan Visi Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu “Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”, maka Visi Bappeda Kabupaten Bogor adalah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas untuk Mewujudkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia”

12

2.

Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Bappeda Kabupaten Bogor menetapkan misi sebagai berikut : Misi Pertama: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perencana Misi Kedua: Meningkatkan hasil guna produk perencanaan dan evaluasi pembangunan Misi Ketiga: Mengembangkan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

B.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014

Sebagai penjabaran dari Renstra Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka Bappeda Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014.

RKT Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014

disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Secara lengkap RKT Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014 disajikan dalam Lampiran 2.

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini merupakan rangkaian dan mekanisme dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja Bappeda Kabupaten Bogor yang diawali dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang harus dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir periode RPJMD Kabupaten Bogor tersebut. Pertanggungjawaban

tingkat

capaian

kinerja

yang

terukur,

objektif, dengan standar pengukuran yang sesuai berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat capaian program/kegiatan dan sasaran yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2014. A.

Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2014 (Tulisan merah adalah hasil perbaikan)

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014. Ketentuan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut: Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah : 1)

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (Progress Positif), maka digunakan rumus: % Capaian

=

Realisasi Tar get

x 100%

14

2)

Semakin

tinggi

realisasi

menunjukkan

semakin

rendah

pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus: % Capaian

=

Tar get − ( Realisasi − Tar get) Tar get

x 100%

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap

sasaran

strategis,

menggunakan

skala

pengukuran

sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. Tabel 3.1. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif No

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1 2 3 4 5

>100 85 s/d 100 70 s/d <85 55 s/d <70 < 55

Sangat Baik Baik Sekali Baik Cukup Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Tabel 3.2. Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif No

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1 2 3 4 5

>100 85 s/d 100 70 s/d <85 55 s/d <70 < 55

Kurang Cukup Baik Baik Sekali Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2014, Bappeda Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

15

Sasaran Kesatu : Terwujudnya

mekanisme

pembangunan

sesuai

perencanaan

dengan

jadwal

pelaksanaan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian

kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kesatu pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Mekanisme Perencanaan Pembangunan Sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku pada Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Tahun 2014 Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu

Kali

-

-

-

1

1

100

2

Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu

Kali

-

-

-

1

1

100

Rata-Rata Capaian

-

100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

16

1. Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyak 1 kali atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 indikator ini belum menjadi indikator sasaran strategis, karena tahun 2013 masih termasuk ke dalam periodisasi Renstra Bappeda 2008-2013. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 2 kali sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indicator ini sudah 50 persen. 2. Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 kali dan terealisasi sebanyakl 1 kali atau mencapai 100 persen.

Sedangkan pada

tahun 2013 indikator ini belum menjadi indikator sasaran strategis, karena tahun 2013 masih termasuk ke dalam periodisasi Renstra Bappeda 2008-2013. Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah 5 kali sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai 20 persen. Sasaran Kesatu tersebut diwujudkan dalam 1 (satu) program utama, yaitu : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggaran sebesar Rp.534.083.000 terealisasi sebesar Rp.9.414.694.004 atau mencapai 87,00 persen.

Sasaran Kedua

: Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu. Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu, menunjukan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen.

17

Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Kedua pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu pada Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian (%)

1

Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dok

-

-

-

1 dok

1 dok

100

2

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dok

ada

ada

100

1 dok

1 dok

100

3

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Dok

ada

ada

100

1 dok

1 dok

100

4

Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dok

ada

ada

100

1 dok

1 dok

100

5

Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Dok

100 %

100 %

100

100 %

100 %

100

6

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas

Dok

Ada

ada

100

2 dok

2 dok

100

7

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

Dok

Ada

ada

100

2 dok

2 dok

100

8

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas

Dok

Ada

ada

100

2 dok

2 dok

100

9

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Dok

Ada

ada

100

2 dok

2 dok

100

10

Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan

1 dok

1 dok

100

18

Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian (%)

pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu 11

Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara

12

Tercapainya SMM ISO 9001:2008 Rata-Rata Capaian

-

-

-

0

0

0

1 sertifik at

1 sertifikat

100

-

100

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu, sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen.

Hal ini terjadi

karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 2. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen.

19

3. Tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 4. Tersedianya

dokumen

perencanaan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, pada tahun

2014 ditargetkan

sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen.

Sedangkan pada tahun 2013 target capaian

indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 5. Penjabaran program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 100 % dan terealisasi sebanyak 100 % atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah 100 % dan terealisasi sebanyak 100 % atau 100 persen.

Hal ini terjadi

karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 6. Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

Bidang

Ekonomi yang berkualitas, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau

20

100 persen.


indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 7. Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang

Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen.

Hal ini terjadi karena

………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 8. Tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan

Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 9. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ada dan terealisasi ada atau 100 persen.


………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD

21

adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 10. Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen.

Hal ini terjadi

karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 11. Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 0 dan terealisasi sebanyak 0 atau 0 persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini

adalah

……….dan

terealisasi

sebanyak

………..

atau

…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 12. Tercapainya SMM ISO 9001:2008, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 sertifikat dan terealisasi sebanyak 1 sertifikat atau 100 persen.


indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. Sasaran Kedua tersebut diwujudkan dalam 4

(empat)

program utama, yaitu :

22

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 9.222.752.000 terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen. 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp. 2.320.879.000 terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen. 3. Program Perencanaan Kesejaheraan Rakyat dan Sosial, dengan anggaran

sebesar

Rp.

913.685.000

terealisasi

sebesar

Rp……………………… atau mencapai ……… persen. 4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan anggaran sebesar Rp. 3.852.298.000 terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen. 5. Program

Pengembangan

Data/Informasi,

dengan

anggaran

sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen.

Sasaran ketiga

: Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Tersedianya data dan

informasi sebagai basis perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan,

menunjukkan bahwa

pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Ketiga pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan,

23

pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

1

Indeks Pembangunan Manusia (Komposit).

2 3

Satuan

Target

Realisasi


100,72

73,45

100

Buku "Kabupaten Dalam Angka".

ada

ada

100

1 dok

1 dok

100

Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten".

ada

ada

100

1 dok

1 dok

100

109.670. 735

109.670. 735

100

110.00 0– 130. 000 Milyar

123.554 milyar

100

41.066 Milyar

100

Nilai PDRB berdasarkan harga konstan 5

38.731.8 34

38.731.8 34

100

39.118 – 42.1 83 Milyar

6,03

6,03

100

5,20 6.50 %

6,01 %

100

8,57

8,75

100

3,5 5,5 %

5,01 %

100

8,57

8,57

100

3,5 5,5 %

5,01 %

100

21.454.5 56

21.454.5 56

100

21,45 – 25,3 8 Juta

23,18 Juta

100

7.576.99 2

7.576.99 2

100

7,58 – 7,90 Juta

7,70 Juta

100

638,85 (Rp.000/ kap/bln)

100,35

Laju Pertumbuhan Ekonomi 6 Inflasi Laju Inflasi Provinsi

9

PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku

10

PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan

11

74,25

(%)

73,45

4

8

Realisasi

73,63 – 73,72

Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku

7

Capaian

Target

Kemampuan Daya Beli Masyarakat

636,62

636,62

100

636,62 (Rp. 000/ka p/bln

6,03

6,03

100

5,20 6.50 %

6,01 %

0,35

0,35

100

0,36

0,35

100

91,26 91,67%

90,89 %

99,60

Pertumbuhan PDRB 12 13

Indeks Gini

14

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

-

-

-

-

-

-

Kemiskinan 15 Rata-Rata Capaian

8,74 – 8,33 %

9,11 %

95,94

-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis

24

Tersedianya data dan

informasi sebagai basis perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan, sebagai berikut: 1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit), pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 2. Buku "Kabupaten Dalam Angka", pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini

adalah

……….dan

terealisasi

sebanyak

………..

atau

…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 3. Buku "Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten", pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen.


………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 4. Nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun

25

target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 5. Nilai PDRB berdasarkan harga konstan, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini

adalah

……….dan

terealisasi

sebanyak

………..

atau

…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 7. Inflasi, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen.

Sedangkan

pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen.

Hal ini terjadi

karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 8. Laju Inflasi Provinsi, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja

26

akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 9. PDRB per Kapita berdasarkan harga berlaku, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 10. PDRB per Kapita berdasarkan harga konstan, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 11. Kemampuan Daya Beli Masyarakat, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini

adalah

……….dan

terealisasi

sebanyak

………..

atau

…….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 12. Pertumbuhan PDRB, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja

27

akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 13. Indeks Gini, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen.

Sedangkan


Hal ini terjadi

karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 14. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen. Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 15. Kemiskinan, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen.

Sedangkan


Hal ini terjadi

karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. Sasaran Ketiga tersebut diwujudkan dalam 2 (dua) program utama, yaitu : 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan anggaran sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen.

28

2. Program

Pengembangan

Data/Informasi,

dengan

anggaran

sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen.

Sasaran keempat : Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel, menunjukkan bahwa pada tahun 2014 pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebesar 100 persen. Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis Keempat pada tahun 2014 dan 2013 dapat dilihat dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel pada Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi


Target

Realisasi

Capaian (%)

1 2 Rata-Rata Capaian

-

Berdasarkan tabel di atas, dapat diuraikan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja dalam Sasaran Strategis Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel, sebagai berikut: 1. Terbangunnya

sistem

pengelolaan

data

pokok

berbasis

computer, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan terealisasi sebanyak …………. atau ………… persen.

Sedangkan


Hal ini terjadi

karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir

29

RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. 2. Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bogor, pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak ………… dan

terealisasi

sebanyak

………….

atau

…………

persen.

Sedangkan pada tahun 2013 target capaian indikator ini adalah ……….dan terealisasi sebanyak ……….. atau …….persen. Hal ini terjadi karena ………………………... Ada pun target kondisi kinerja akhir RPJMD adalah ……………. sehingga sampai tahun 2014 capaian kinerja indikator ini sudah mencapai ………. persen. Sasaran Keempat tersebut diwujudkan dalam 2

(dua)

program utama, yaitu : 1. Program

Pengembangan

Data/Informasi,

dengan

anggaran

sebesar Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen. 2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah,

dengan

anggaran

sebesar

Rp……………………..… terealisasi sebesar Rp……………………… atau mencapai ……… persen.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Bappeda untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Target dan realisasi indikator kinerja sasaran

strategis Bappeda diuraikan sebagai berikut : 1) Terlaksananya Musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu dari rencana sebanyak 1 kali, terealisasi

1 kali atau

100%;

30

2) Terlaksananya Musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu dari rencana sebanyak 1 kali, terealisasi

1 kali atau

100%; 3) Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%; 4) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJPD

yang

telah

ditetapkan dengan PERDA dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%; 5) Tersedianya

dokumen

perencanaan

RPJMD

yang

telah

ditetapkan dengan PERDA dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealisasi 1 dokumen atau 100%; 6) Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dari rencana sebanyak 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 7) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari rencana sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%; 8) Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara dari rencana 0 kali terealisasi sebanyak 0 kali atau 100%. 9) Tercapainya SMM ISO 9001: 2008 dari rencana 1 sertifikat terealisasi sebanyak 1 sertifikat atau 100%. 10) Tersusunnya

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Ekonomi yang berkualitas dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%; 11) Tersusunnya

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%; 12) Tersusunnya

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang

31

berkualitas dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%; 13) Tersusunnya

dokumen

Perencanaan

Pembangunan

Bidang

Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas dari rencana 2 dokumen, terealisasi sebanyak 2 dokumen atau 100%; 14) Tersedianya dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor yang berkualitas dan tepat waktu dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 15) Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) dari rencana sebesar 73,63-73,72 poin terealisasi sebesar 74,25 poin atau 100,72%; 16) Buku "Kabupaten Dalam Angka" dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 17) Buku "PDRD Kabupaten" dari rencana 1 dokumen, terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%; 18) Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga

berlaku

dari

rencana

Rp.110.000.000-130.000.000,

terealisasi sebesar Rp.123.554.014 atau 100%, 19) Nilai

PDRB

berdasarkan

harga

konstan

dari

rencana

Rp.39.118.000-42.183.000, terealisasi sebesar Rp.41.066.202 atau 100%; 20) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dari rencana sebesar Rp.21.450.000-25.380.000, terealisasi sebesar Rp.23.175.870 atau 100,%; 21) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dari rencana sebesar Rp.7.580.000-7.900.000, terealisasi sebesar Rp.7.703.068 atau 100%; 22) Laju Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar

5,2%-6,5%

terealisasi sebesar 6,01%, atau 100%;

32

23) Laju inflasi provinsi dari rencana sebesar 3,5%-5,5%, terealisasi sebesar 5,01%, atau 100%; 24) Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp./kap/bln) dari rencana sebesar Rp.636.620/kap/bulan, terealisasi sebesar Rp.638.850/kap/bulan, atau 100,35%; 25) Pertumbuhan PDRB dari rencana sebesar 5,2%-6,5%, terealisasi sebesar 6,01%, atau 100%; 26) Inflasi dari rencana sebesar 3,5%-5,5%, terealisasi sebesar 5,01%, atau 100%; 27) Indeks Gini dari rencana sebesar 0,36%, terealisasi sebesar 0,35% atau 102,86%; 28) Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dari rencana sebesar 91,26%-91,67 terealisasi sebesar 90,89, atau 99,60%; 29) Kemiskinan dari rencana sebesar 8,74%-8,33%, terealisasi sebesar 9,11%, atau 91,44%; 30) Terbangunnya

sistem

pengelolaan

data

pokok

berbasis

computer, dari rencana 80%, terealisasi 100% atau 125%; 31) Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan kabupaten Bogor dari rencana 40 kecamatan, terealisasi 40 kecamatan atau 100%. Secara lengkap capaian kinerja di atas disajikan pula melalui Tabel Pengukuran Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014 pada Lampiran 3.

Terdapat berbagai hambatan dalam upaya pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Bogor selama tahun 2014 sehingga beberapa program/kegiatan belum dapat dilaksanakan secara efisien. Hambatan

tersebut antara lain sebagai berikut:

33

1) Kekurangan sumber daya manusia (SDM) khususnya perencana yang

memiliki

kompetensi

dalam

penyusunan

dokumen

perencanaan pembangunan; 2) Terbatasnya waktu untuk pelaksanaan diskusi internal dan penulisan dokumen; 3) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam

perumusan

kebijakan

perencanaan

dan

evaluasi

pembangunan; 4) Daftar usulan program dan kegiatan yang diajukan untuk dibiayai oleh APBD Kabupaten Bogor masih berupa long list (daftar panjang) karena tidak sepenuhnya mengacu pada prioritas

dan

arah

kebijakan

pembangunan

yang

sudah

ditetapkan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut : 1) Mengajukan permohonan penambahan SDM dan meningkatkan kompetensi SDM yang ada melalui penyelenggaraan bintek dan diklat; 2) Diskusi internal dilaksanakan setelah jam kerja; 3) Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Badan Pusat Statistik; 4)

Membangun Sistem Bank Data Online guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang perencanaan pembangunan maupun hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

5) Meningkatkan

pemahaman

para

pemangku

kepentingan

(stakeholders) pembangunan di tingkat desa/kecamatan dan penyusunan skala prioritas usulan program dan kegiatan serta

34

sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas di tingkat desa dan kecamatan.

B.

Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kabupaten Bogor tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 34.891.843.000,- terealisasi sebesar Rp. 29.100.056.212,- atau terserap 83,40%. Secara garis besar realisasi anggaran Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagai berikut :

No

Uraian

A.

Pendapatan

B.

Belanja 1. Belanja Tidak Langsung 2. Belanja Langsung (Belanja Rogram/ Kegiatan)

C.

Surplus / (Defisit)

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

-

-

-

34.891.843.000

29.100.056.212

83,40

7.782.384.000

6.848.603.701

88,00

27.109.459.000

22.251.452.511

82,08

(34.891.843.000)

(29.100.056.212)

83,40

35

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bappeda Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi

dan

akuntabilitas

Bappeda

Kabupaten

Bogor

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Namun demikian, sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktidf dari para pemangku kepentingan akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas dokumen ini di masa mendatang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 ini dapat memberikan konstribusi yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2014 secara tepat waktu.

Cibinong, Februari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

36

PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SKPD

NO

: BOGOR : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

A

UTAMA

1

Terwujudnya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatif dan tepat waktu

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan tepat waktu

2

- Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dan tepat waktu

TARGET

1 kali

REALISASI

1 kali

%

100

100 1 kali

1 kali

- Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 dokumen

1 dokumen

100

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 dokumen

1 dokumen

100

- Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 dokumen

1 dokumen

100

- Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

1 dokumen

1 dokumen

100

- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

100 %

100 %

100

- Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara

0 kali

0 kali

- Tercapainya SMM ISO 9001:2008

1 sertifikat

1 sertifikat

100

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas

2 dokumen

2 dokumen

100

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial yang berkualitas

2 dokumen

2 dokumen

100

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas

2 dokumen

2 dokumen

100

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

2 dokumen

2 dokumen

100

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

yang berkualitas - Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu 3

Tersedianya data dan informasi sebagai basis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

- Indeks Pembangunan Manusia

100,72

1 dokumen

100

- Buku "PDRB Kabupaten"

1 dokumen

1 dokumen

100

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)

110.000 – 130.000 Milyar

123.554 Milyar

100

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

39.118 – 42.183 Milyar

41.066 Milyar

100

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta)

21,45 – 25,38 Juta

23,18 Juta

100

- PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Juta)

7,58 – 7,90 Juta

7,70 Juta

100

5,20 - 6.50 %

6,01 %

100

- Inflasi

3,5 - 5,5 %

5,01 %

100

- Laju inflasi provinsi

3,5 - 5,5 %

5,01 %

100

- Pertumbuhan PDRB

636,62 (Rp.000/kap/ bln) 5,20 - 6.50 %

- Indeks gini

0,36

- Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

91,26 - 91,67%

- Kemiskinan

B

74,25

100

1 dokumen

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat

Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel

73,63 – 73,72

1 dokumen

- Buku "Kabupaten Dalam Angka"

- Laju Petumbuhan Ekonomi

4

1 dokumen

8,74 – 8,33 %

- Terbangunnya sistem pengelolaan data pokok berbasis komputer

80 %

- Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor

40 kecamatan

638,85 (Rp.000/kap/ bln) 6,01 %

100,35

100

0,35

102,86

90,89 %

99,60

9,11 %

95,94

100%

40 kecamatan

100

PENUNJANG

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing

1. Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

1 tahun 100 %

1 tahun 100 %

100

2. Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

1 tahun 100 %

1 tahun 100 %

100

3. Meningkatnya Disiplin Kerja Aparatur

100 %

100 %

100

4. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja

100 %

100 %

100

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

%

sumberdaya aparatur 2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun 100 %

1 tahun 100 %

100

RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD TAHUN

NO

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH : 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

A

UTAMA

1





1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

2


- Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD - Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara

1 kali

1 kali

100 %

0 kali

NO

3

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA

TARGET


1 sertifikat

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi yang berkualitas

2 dokumen


2 dokumen

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas

2 dokumen

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas

2 dokumen

- Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

1 dokumen


73,63 – 73,72


1 dokumen

- Buku "PDRB Kabupaten"

1 dokumen

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)

110.000 – 130.000 Milyar

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar)

39.118 – 42.183 Milyar

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


21,45 – 25,38 Juta


7,58 – 7,90 Juta


3,5 - 5,5 %


3,5 - 5,5 %

- Pertumbuhan PDRB

B

636,62 (Rp.000/kap/ bln) 5,20 - 6.50 %

- Indeks gini

0,36

- Persentase penduduk di atas garis kemiskinan

91,26 - 91,67%

- Kemiskinan Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel

5,20 - 6.50 %

- Inflasi

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat

4

TARGET

8,74 – 8,33 %


80 %


40 kecamatan

PENUNJANG

1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing


1 tahun 100 %


1 tahun 100 %


100 %

NO

SASARAN STRATEGIS

2. Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

INDIKATOR KINERJA

TARGET

4. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

100 %

1. Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel

1 tahun 100 %

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : NURHAYANTI Jabatan : Plt. BUPATI BOGOR, Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Plt. BUPATI BOGOR,

CIBINONG, Desember 2014 Pihak Pertama, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2014 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

UNIT PENANGGUNG PENCIRI JAWAB TERMAJU

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN

A UTAMA 1

2




1 kali


1 kali


1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen


1 dokumen

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Musrenbang Kecamatan

534.083.000 156.342.000 Subid Pendidikan dan Kesehatan

1 - 25

5.1

377.741.000 Subid Sosial

1 - 25

5.1

706.605.000 Subid Pendanaan Pembangunan

1 - 25

5.1

2. Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya


1 - 25

5.1

3. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara


1 - 25

5.1

4. Penyusunan Kebijakan Umum APBD


1 - 25

5.1

5. Verifikasi Pra Rencana Kerja

247.840.000 Subid

1 - 25

5.1

2. Musrenbang Kabupaten

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rancangan RKPD

6.890.785.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA - Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

100 %

Anggaran

- Tercapainya Anugerah Pangripta Nusantara

0 kali

6. Pendamping WISMP Kabupaten Bogor


1 sertifikat

ANGGARAN



Pendanaan Pembangunan 70.000.000 Subid Sarana dan Prasarana

16 - 18

5.1

7. Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja


1 - 25

5.1

8. Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD


1 - 25

5.1

9. Forum Gabungan SKPD

261.929.000 Subid Pendidikan dan Kesehatan

1 - 25

5.1

10. Bimbingan Teknis Sistem Analisis Data Perencanaan Pembangunan

217.717.000 Subid Monitoring dan Evaluasi

1 - 25

5.1

11. Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung Inpres 3 Tahun 2010

120.800.000 Subid Penelitian dan Statistik

1 - 25

5.1

12. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

826.190.000 Subid Program dan Pelaporan

1 - 25

5.1

13. Fasilitasi Penyusunan Renja OPD 2015


1 - 25

5.1

14. Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD 2013-2018


1 - 25

5.1

15. Pengembangan Model Sistem

383.382.000 Subid

1 - 25

5.1

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


Analisis RPJMD Kabupaten Bogor Berbasis WEB 16. Fasilitasi dan Koordinasi DBHCHT

1 - 25

5.1


1 - 25

5.1

18. Penyusunan Data Potensi Kerjasama Pembangunan Berbasis TJSL Perusahaan


1 - 25

5.1

19. Penyusunan Naskah Perubahan Perda RPJPD Kabupaten Bogor


1 - 25

5.1

1,2, 3, 4, 6, 7

5.1

20. Dukungan Manajemen Bagi Tim Desk Kendali IPM Kabupaten Bogor

2 dokumen

Monitoring dan Evaluasi 137.844.000 Subid Pendanaan Pembangunan

17. Fasilitasi dan Koordinasi dana Bantuan Keuangan DKI

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang


- Subid Penelitian dan Statistik

21. Fasilitasi Surveilan Penerapan SMM ISO


1 - 25

5.1

22. Penyusunan Analisis Distribusi Perencanaan Pendanaan Daerah


1 - 25

5.1

23. Penyusunan Sistem D-Base Perencanaan Pembangunan Daerah Terintegrasi


1 - 25

5.1

8 - 15

5.1

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1. Koordinasi Perencanaan

1.506.862.000 550.950.000 Subid Pertanian

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Ekonomi yang berkualitas


PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

Pembangunan Bidang Ekonomi

2 dokumen



dan Pariwisata

2. Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah

336.050.000 Subid Industri dan Dunia Usaha

8 - 15

5.1

3. Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Tingkat Zona

332.000.000 Subid Pertanian dan Pariwisata

8 - 15

5.1

4. Penyusunan Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan


8 - 15

5.1


1-7

5.1

2. Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran MDG'S


1-7

5.1

3. Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

368.230.000 Subid Pendidikan dan Kesehatan

1-7

5.1


1-7

5.1

1-7

5.1

3. Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kependudukan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Analisa Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan

913.685.000

358.854.000 358.854.000 Subid Sosial

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



Publik Sektor Sosial - Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang berkualitas

2 dokumen

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRLH

3.852.298.000 314.501.000 Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

16 - 18

5.1

2. Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor

230.693.000 Subid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

16 - 18

5.1

3. Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan di Kabupaten Bogor

893.750.000 Subid Sarana dan Prasarana

16 - 18

5.1

4. Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang Sebagai Bahan Monitoring Pemanfaatan Ruang


16 - 18

5.1

5. Pemetaan Neraca Sumber Daya Air


16 - 18

5.1

6. Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Industri


16 - 18

5.1

7. RISPAM Kabupaten Bogor


16 - 18

5.1

8. Kajian Penyelesaian

190.050.000 Subid Sarana

16 - 18

5.1

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

Permasalahan Transportasi di Kecamatan Ciawi, Leuwiliang, Cibinong, Ciomas, Parung, Cileungsi dan Citeureup

2 dokumen


dan Prasarana

9. Penyusunan Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Barat


16 - 18

5.1

10. Penyusunan Dokumen Pendukung Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor


16 - 18

5.1

16 - 18

5.1

16 - 18

5.1

19 - 25

5.1

19 - 25

5.1

11. Penyusunan Program Manajemen Database Kondisi dan Penanganan Jaringan Jalan Kabupaten Bogor

- Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan yang berkualitas



Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

199.161.000

5. Program Pengembangan Data/Informasi 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

380.316.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kajian Percepatan Pengembangan Wilayah Kecamatan


380.316.000 Subid Pemerintahan

766.600.000 98.195.000 Subid Pemerintahan

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

2. Analisa Optimalisasi Fungsi dan Peran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan

- Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah Kab.Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

3



1 dokumen

73,63 – 73,72


1 dokumen

- Buku "PDRB

1 dokumen

ANGGARAN




19 - 25

5.1

3. Analisa Optimalisasi Penyenggaraan Pelayanan Publik bidang pemerintahan

- Subid Pemerintahan

19 - 25

5.1

4. Penyusunan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Desa


19 - 25

5.1


1-5

5.1

2. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran


1-5

5.1

3. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus


1-5

5.1


8 - 15

5.1

277.800.000 Subid

1-7

5.1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi 2. Penyusunan dan

735.946.000

3.058.038.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Kabupaten" - Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar)

110.000 – 130.000 Milyar

- Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar.)

39.118 – 42.183 Milyar


21,45 – 25,38 Juta


7,58 – 7,90 Juta


5,20 - 6.50 %

- Inflasi

3,5 - 5,5 %


3,5 - 5,5 %

- Kemampuan Daya Beli Masyarakat - Pertumbuhan PDRB - Indeks gini - Persentase penduduk di atas garis kemiskinan - Kemiskinan

636,62 (Rp.000/kap/ bln) 5,20 - 6.50 %

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



Pengumpulan Data Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial

Pendidikan dan Kesehatan

3. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana Prasarana dan TRLH


16 - 18

5.1

4. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Pemerintahan


19 - 25

5.1

5. Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2014


1, 2, 3, 4, 6, 7

5.1

6. Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah


1 - 25

5.1

7. Penyusunan Tabel Social Acounting Matric (SAM) untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bogor


1 - 25

5.1

8. Jurnal Bappeda Kabupaten Bogor


1 - 25

5.1

9. Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian

175.056.000 Subid Penelitan dan Statistik

1 - 25

5.1

0,36 91,26 - 91,67 %

8,74 – 8,33 % Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

814.017.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1-5

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN 5.1


1 - 25

5.1


1 - 25

5.1

1 - 25

5.1

6.297.000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

-

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


-

-

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


-

-

PROGRAM/KEGIATAN 1. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

4

Terbangunnya sistem pengelolaan data dan informasi yang kredibel


80 %

Program Pengembangan Data/Informasi 1. Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengembangan Sistem Database sebagai Bank Data Perencanaan Pembangunan Daerah


40 kecamatan

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

ANGGARAN


814.017.000 Subid Industri dan Dunia Usaha 462.402.000

239.661.000

239.661.000 Subag Program dan Pelaporan

B PENUNJANG 1. Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing


1 tahun 100 %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.133.008.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


-

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN -

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor


-

-

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


-

-

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


-

-

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan


-

-

9. Penyediaan Makanan dan Minuman


-

-

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN


10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

527.190.000 Subag Keuangan

-

-

11. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran


-

-

12. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD


-

-

13. Penyediaan Pelayanan

139.072.000 Subag Umum

-

-

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

Administrasi Kepegawaian


1 tahun 100 %



dan Kepegawaian

14. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang


-

-

15. Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor


-

-

1.200.253.000 Subag Umum dan Kepegawaian

-

-


-

-

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


-

-

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


-

-

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi


-

-

6 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


-

-

7 Penyusunan Detail

150.000.000 Subag Umum

-

-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan Peralatan Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.633.403.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


4. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur

2. Terwujudnya

1. Tersusunnya

TARGET

100 %

100 %

1 tahun

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN



Engienaring Design (DED) Gedung Kantor

dan Kepegawaian

8 Pengadaan Perlengkapan Kantor


-

-

9 Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telekomunikasi


-

-

10 Pengadaan Instalasi Jaringan Komputerisasi


-

-

-

-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

18.000.000 18.000.000 Subag Umum dan Kepegawaian 530.200.000

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


-

-

2. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur


-

-

3. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal


-

-

5. Program Peningkatan

1.082.140.000

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD

JUMLAH ANGGARAN : PROGRAM : 1 2 3

INDIKATOR KINERJA

TARGET

perencanaan dan laporan yang akuntabel

100 %

PROGRAM/KEGIATAN

: Rp. : Rp. : Rp.



Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

27.109.459.000 11

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

ANGGARAN

9.485.429.000 3.900.756.000 239.661.000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


-

-

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran


-

-

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


-

-

4. Penyusunan Perencanaan Anggaran


-

-

5. Penatausahaan Keuangan SKPD


-

-

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD


-

-

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD


-

-

8. Publikasi Kinerja SKPD


-

-

KETERANGAN NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 5 6

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

: Rp. : Rp. : Rp.

2.320.879.000 913.685.000 3.852.298.000

: Rp. : Rp. : Rp. : Rp. : Rp.

2.133.008.000 2.633.403.000 18.000.000 530.200.000 1.082.140.000

ANGGARAN



MENYETUJUI Plt. BUPATI BOGOR

MENGETAHUI KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NURHAYANTI

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19641110 198909 2 002

2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents