KATA PENGANTAR. Muara Teweh, 30 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA,

BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA

KATA PENGANTAR

uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014. Perwujudan good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LAKIP Bappeda) Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2014. Diharapkan LAKIP Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Barito Utara dalam periode tahun 20132018. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Muara Teweh, 30 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA,

Drs. M U H L I S Pembina Utama Muda ( IV/c) NIP. 19681230 199203 1 005

Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2014

Hal. i


RINGKASAN EKSEKUTIF

ada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2014. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Barito Utara sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Barito Utara, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam melaksanakan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018, LAKIP Tahun 2013 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah Bappeda Barito Utara tahun 2013-2018 adalah: “Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten barito utara yang optimal, terarah dan realistis didukung sumber daya manusia yang profesional serta data dan informasi yang akurat” Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan 3 (tiga) misi Bappeda, yaitu: 1.

Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;

3.

Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan. Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2014

Hal. ii


DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR........................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. DAFTAR ISI........................................................................................................................... BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................

i ii iii 1

A. LATAR BELAKANG.................................................................................. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................. 1. Kedudukan ........................................................................................... 2. Tugas Pokok ......................................................................................... 3. Fungsi .................................................................................................... C. STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................... D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH ...................... 1. Personil.................................................................................................. 2. Pembiayaan .......................................................................................... 3. Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung.................................... E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP............................................................ F. SISTEMATIKA PENYAJIAN ....................................................................

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 8 9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA ............................................................................ 11 A. VISI DAN MISI ........................................................................................... B. TUJUAN DAN SASARAN........................................................................ 1. Tujuan.................................................................................................... 2. Sasaran .................................................................................................. C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN ..................... D. RENCANA KINERJA TAHUN 2014....................................................... E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014................................................... F. RENCANA ANGGARAN......................................................................... a.Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara ............................... b. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis..........................................

BAB III

11 13 13 13 14 15 16 18 18 19

AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 20 A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 ........................................................ B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA................................. C. AKUNTABILITAS ANGGARAN ............................................................ 1. Belanja Tidak Langsung ..................................................................... Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2014

20 20 32 32

Hal. iii


2. Belanja Langsung................................................................................. 33 D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.................................................. 35 BAB IV

PENUTUP ........................................................................................................... 36 A. B. C. D.

TINJAUAN UMUM ................................................................................... TINJAUAN KHUSUS ................................................................................ SIMPULAN.................................................................................................. RENCANA TINDAK LANJUT ................................................................


37 37 37 37

Hal. iv


BAB

1

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Bahwa sebagai salah satu upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri

merupakan

hal

mengenai

kegiatan/program/kebijaksanaan

tingkat

pencapaian

dalam mewujudkan

sasaran,

pelaksanaan tujuan,

misi

suatu dan

visi

organisasi. Oleh sebab itu, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan

kewajiban suatu

instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi. Atas dasar hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik, maka Bappeda Kabupaten Malinau wajib menyusun Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpa balik bagi pihakpihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2014

Hal. 1


tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas

umum

penyelenggaraan

negara

meliputi

kepastian

hukum,

azas

tertib

penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dan pada Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara disingkat BAPPEDA adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Barito Utara melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, struktur organisasi Bappeda terdiri dari Kepala Bappeda dengan tingkat eselon II/b, Sekretaris dan dibantu oleh 5 (lima) Bidang yaitu : a) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana. b) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. c) Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya. d) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian, dan e) Bidang Penanaman Modal


Hal. 2


2. Tugas Pokok Berdasarkan Perda Nomor : 01 tahun 2012, tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Bappeda menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2012, Kepala BAPPEDA dibantu oleh: 1. Sekretariat, yang terdiri dari: a. Subbag. Umum dan Kepegawaian; b. Subbag. Perencanaan; dan c. Subbag. Keuangan. 2. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana; a. Subbid. Perhubungan dan Pekerjaan Umum; b. Subbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi; a. Subbid. Pertanian; b. Subbid. Ekonomi dan Investasi. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; a. Subbid. Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Subbid. Kependudukan dan Pemerintahan. 5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian; a. Subbid. Penelitian dan Pengembangan; b. Subbid. Pengendalian. 6. Bidang Penanaman Modal a. Subbid. Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi; b. Subbid. Pengawasan dan Pengendalian Investasi.


Hal. 3


C. STRUKTUR ORGANISASI

Bappeda Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2012 mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu bisa menciptakan peluang, atau merupakan ancaman. Lingkungan eksternal yang berpengaruh yaitu otonomi daerah, perkembangan teknologi, peraturan perundang-undangan serta situasi keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan faktor Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2014

Hal. 4


internal yang mempengaruhi kinerja organisasi Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sumber daya manusia aparatur, sumber dana pembangunan daerah, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kegiatan.

1.

Personil

Keadaan Pegawai menurut Golongan dan Kepangkatan serta Jenjang Pendidikan (kondisi Desember 2014)

No. Gol. Ruang

2.

Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)

Jumlah

S-2

S-1

D-4

D-3

D-2

SLTA SMP SD

1. 2. 3. 4.

IV III II I

3 5 -

3 12 -

-

3 -

-

1 8 -

-

1 -

6 21 9 -

5.

Honorer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah

8

15

-

3

-

9

-

1

36

Pembiayaan

Pembiayaan untuk Melaksanakan Program Kegiatan Bappeda Tahun Anggaran 2014 yang tertuang dalam DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut : Jumlah Anggaran (Rp)

No.

Uraian (Jenis belanja)

1.

Belanja Tidak langsung 1.1. Belanja pegawai ( Gaji dan Tunjangan)

2.997.514.044,2.997.514.044,-

2.

Belanja Langsung

5.660.620.121,-

2.1. 2.2. 2.3.

448.998.000,4.056.565.621,1.155.056.500,-

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

JUMLAH

8.658.134.165,-


Hal. 5


3.

Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pendukung

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda Barito Utara adalah sebagai berikut: Kondisi Aset Bappeda Tahun 2014 No

Jenis Aset

Jumlah (Unit)

Kondisi Baik

%

1

Gedung kantor

1

1

100,00

2

Mini Bus

1

0

0,00

3

Sepeda Motor

13

0

0,00

4

Mesin Ketik

1

1

100,00

5

Mesin Listrik Standar

6

Mesin Calculator

7

Mesin Hitung Uang

8

Lemari Besi

9

Rak Besi Metal

10

Filling Besi/Metal

11

Brand Kas

12

Lemari Sorok

13

Lemari Kaca

14

Papan Pengumuman

15

1

0

0,00

32

10

31,25

1

1

100,00

10

3

30,00

6

6

100,00

38

17

44,74

1

1

100,00

19

1

5,26

3

1

33,33

13

5

38,46

Mesin Absensi

1

1

100,00

16

Papan Nama Ruangan/Jabatan

1

1

100,00

17

Lemari Kayu

17

17

100,00

18

Meja Rapat

3

1

33,33

19

Kursi Tamu

22

7

31,82

20

Kursi Lipat

180

0

0,00

21

Meja Piket

1

0

0,00

22

Kursi Kerja

49

0

0,00

23

Gordyn

2

2

100,00

24

Rak TV

7

7

100,00

25

Jam Mekanis

6

6

100,00

26

Jam elektronik

9

9

100,00

27

Mesin Potong Rumput

1

1

100,00

28

Lemari Es

8

8

100,00

29

AC Unit

19

19

100,00

30

AC Split

10

9

90,00

31

Kipas Angin

3

3

100,00

32

Dispenser

1

1

100,00

33

Radio

34

Televisi

35

Amplifier

36

Loudspeaker

37

Microphone Table stand

3

3

100,00

16

7

43,75

1

1

100,00

12

12

100,00

1

1

100,00


Hal. 6


No

Jenis Aset

Jumlah (Unit)

Kondisi Baik

%

38

Camera Video

1

1

100,00

39

Camera Film

2

2

100,00

40

Tustel

1

1

100,00

41

Tangga Alumunium

1

1

100,00

42

Dispenser

2

2

100,00

43

Mimbar/Podium

1

1

100,00

44

Komputer PC

34

19

55,88

45

Laptop

14

8

57,14

46

Notebook

30

25

83,33

47

Printer

33

32

96,97

48

Scanner

2

2

100,00

49

Peralatan Mini Komputer lain-lain

1

1

100,00

50

Flashdisk

21

10

47,62

51

Monitor

2

2

100,00

52

Keyboard

1

1

100

53

Peralatan Personal Komputer lain

1

1

100

54

UPS

10

10

100

55

Harddisk eksternal

1

1

100

56

Mouse

34

15

44,11765

57

Router

1

1

100

58

Modem

3

3

100

59

Peralatan Jaringan lain-lain

4

4

100

60

Antene

1

1

100

61

Meja Kerja Pejabat Eselon II

1

1

100

62

Meja Kerja

3

0

0

63

Meja Rapat Eselon II

3

3

100

64

Kursi Kerja Pejabat Eselon II

4

4

100

65

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

2

1

50

66

Proyektor + Attachment

4

4

100

67

Audio Amplifier

1

1

100

68

Headphone

1

0

0

69

Microphone Wireless

21

21

100

70

Power Amplifier

1

1

100

71

Audio Cassete Recorder

1

1

100

72

Digital Audio Tape Recorder

2

2

100

73

Peralatan studio visual lain-lain

1

1

100

74

Layar Proyektor

1

1

100

75

Camera film

1

1

100

76

Lensa kamera

1

1

100

77

Facsimille

5

3

60

78

Receiver STL/UHF

1

1

100

79

Lightning Protector

1

1

100

80

Pita Ukuran

1

0

0

81

Software cont off-line computer

1

1

100


Hal. 7


No 82

Jenis Aset

Jumlah (Unit)

Kondisi Baik

1

1

CCTV Total Persentase Kondisi Aset

% 100 77,77

E. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategi tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dkembangkan untuk menilai sejauhmana keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Maksud dan Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2014 adalah mencakup hal-hal sebagai berikut : 

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggung jawaban Bappeda Kabupaten Barito Utara atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi dan tujuan/strategis dapat dicapai.



Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Bappeda Kabupaten Barito Utara bagi upaya-upaya perbaikan di masa mendatang. LAKIP dapat memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai ekonomis,efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, dalam upaya mencapai misi dan visi serta member Bappeda Kab.Barito Utara | LAKIP 2014

Hal. 8


masukan untuk memperbaiki perencanaan (khususnya jangka pendek dan jangka menengah).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada

bab

ini

diuraikan

ringkasan/ikhtisar

perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;


Hal. 9


6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


Hal. 10


BAB

2

PERENCANAAN KINERJA Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara diberikan tugas untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. 2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan. 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah. 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1)

RPJMD 2013-2018;

2)

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2013-2018;

3)

Penetapan Kinerja Tahun 2014

A. VISI DAN MISI Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsiten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan batasan tersebut, Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah : "TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA YANG OPTIMAL, TERARAH DAN REALISTIS DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT"


Hal. 11


Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Barito Utara, maka dirumuskan misi Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;

2.

Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;

3.

Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

Misi pertama : meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai "leader" penggerak perencanaan, maka Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam

bidang

perencanaan.

Institusi

perencanaan

pembangunan

harus

mampu

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. Misi Kedua : yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika Misi ketiga : meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi serta dokumen perencanaan, penelitian yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (Decision Support System) bagi semua stakeholder. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.


Hal. 12


B. TUJUAN DAN SASARAN 1. TUJUAN Adapun tujuan Bappeda Barito Utara adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah. 3. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah.

2. SASARAN Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan. 2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana. 3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi. Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan dan Sasaran Strategis No 1

Tujuan

Sasaran

Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi,

Terlaksananya koordinasi, integrasi,

kontinuitas pelaksanaan Penyusunan

sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi

Rencana, Penetapan, Pengendalian dan

Perencanaan Pembangunan secara sistematis

Evaluasi Pelaksanaan rencana

dan berkelanjutan

Pembangunan daerah 2

Meningkatkan kapasitas SDM dalam

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme

melaksanakan tugas dan fungsi

SDM perencana

perencanaan pembangunan daerah


Hal. 13


3

Menyediakan dan mengelola

Tersusunnya Dokumen Perencanaan

data/informasi, dokumen perencanaan,

Pembangunan dan Pengembangan data dan

penelitian dan pengembangan untuk

Informasi

mendukung pelaksanaan rencana daerah

C. STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM dan KEGIATAN Strategi dan kebijakan Bappeda Kabupaten Barito Utara di tahun 2014 dalam setiap misinya akan dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini:

No. 1.

Sasaran MISI PERTAMA Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

2.

MISI KEDUA Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM perencana

3.

MISI KETIGA Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 1. Mengembangkan Sistem Perencanaan partisifatif dalam proses perencanaan

2. Melaksanakan Koordinasi, pengendalian dan Evalusi Pelaksanaan Pembangunan daerah

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah c. Program Kerjasama Pembangunan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Pengembangan Data dan Informasi

Mengikuti Bimbingan Teknis dan meningkatkan wawasan aparatur perencana

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan

a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Mengembangkan Data dan Informasi

a. Program Pengembangan Data dan Informasi b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Hal. 14


D. RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Rencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan suatu kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan. Target kinerja merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanan.

Rencana kinerja tahun 2014 ini merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang sebaikbaiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Bappeda Kabupaten Barito Utara dapat dirujukan pada rencana kinerja ini.

Sasaran strategis tahun 2014, indikator kinerja dan target kinerja dapat diikhtisarkan sebagai berikut : Sasaran Strategis Tahun 2014, Indikator Kinerja Dan Target Kinerja Sasaran Strategis

Indikator

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD 2. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah 4. Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pemb. antar daerah

Kegiatan

3

Kegiatan

4

Dokumen

2

Kegiatan

4

Orang

12

Orang

12

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis 2. Bimtek Tenaga perencana SKPD


Hal. 15


Sasaran Strategis

Indikator

(1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

(2) 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKA-SKPD/DPASKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD 2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PDRB Kab.Barut - Barito Utara Dlm Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan

Satuan

Target

(3)

(4)

Dokumen

4

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

2 1 2 4 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1

Dokumen

1

Dokumen

1

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Berdasarkan rencana kerja tahun 2014 Bappeda telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam rencana kinerja tahunan. Selanjutnya penetapan kinerja dilakukan

setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, target kinerja, program/kegiatan,

dan anggaran. Dengan

dasar Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) disusunlah penetapan kinerja Bappeda tahun 2014 sebagaimana Tabel 2.5.

Sasaran Strategis

Indikator

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD

100 %

Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi,

1.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.


300.000.000,-

Hal. 16


Sasaran Strategis (1) sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan

Indikator

Target

(2) 2. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah 3. Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah 4. Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pemb. antar daerah

(3)

Program / Kegiatan

b.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis

12 org

12 org

1.

Anggaran (Rp)

(4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

(5) 360.132.500,-

Program Kerjasama Pembangunan a. Koodinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. a. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program Pengembangan Data dan Informasi a. Koordinasi dan inventarisasi Program Pembangunan Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya b. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) c. Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. a. Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah. b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se Kalimantan c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi. a. Pengawasan dan pengendalian investasi b. Pembinaan PMA/PMDN c. Monitoring realisasi kegiatan PMA/PMDN Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur. a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan


50.000.000,-

141.826.386,-

7.000.000,-

140.673.000,-

40.000.000,-

80.000.000,-

10.000.000,42.656.000,-

200.000.000,-

50.000.000,59.670.000,42.753.075,-

115.075.000,-

130.000.000,-

Hal. 17


Sasaran Strategis (1)

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Indikator (2) 2. Bimtek Tenaga perencana SKPD 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKASKPD/DPASKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD 2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PDRB Kab.Barut - Barito Utara Dlm Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan

Target

Program / Kegiatan

Anggaran (Rp)

(3)

(4)

(5)

100 %

1.

2.

3.

4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Penyusunan Rancangan RPJMD. 2) Penyusunan Rancangan RKPD. 3) Penyusunan KUA dan PPAS. 4) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. 5) Penyusunan RPJPD Program Pengembangan Data dan Informasi 1) Penyusunan Profile Daerah 2) Penyusunan PDRB Barito Utara 3) Penyusunan Barito Utara dalam angka 4) Pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1) Pembuatan Leaflet potensi dan peluang investasi 2) Data profil investasi sektor unggulan Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1) Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)

252.300.000,138.265.000,209.050.000,51.400.000,131.200.000,-

110.625.000,55.508.000,42.617.000,7.000.000,-

69.185.000,63.471.000,-

75.000.000,-

F. RENCANA ANGGARAN Pada Tahun Anggaran 2014 Bappeda Kabupaten Barito Utara melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp.7.748.110.485,- dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.4.901.722.711,- dan belanja tidak langsung Rp.2.846.387.774,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2014, anggaran Bappeda Kabupaten Barito Utara menjadi Rp.8.658.134.165,- dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.5.660.620.121,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp.2.997.514.044,-. A. Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara Target Belanja Bappeda Kabupaten Barito Utara dipersentasekan pada tabel berikut . Uraian

Target

Persentase

Belanja Tidak Langsung

Rp.2.997.514.044,-.

34,62%

Belanja Langsung

Rp.5.660.620.121,-

65,38%

Jumlah

Rp.8.658.134.165,-

100%


Hal. 18


B. Alokasi Anggaran Pada Sasaran Strategis Alokasi anggaran per sasaran strategis yang dikelola Bappeda Kabupaten Barito Utara mengalami perbedaan dengan Penetapan Kinerja dikarenakan seiring dengan berjalannya

pelaksanaan program/kegiatan terdapat optimalisasi serta kebutuhan

yang mendesak, terdapat penambahan anggaran baik melalui kegiatan yang sudah ada maupun penambahan kegiatan baru. Anggaran belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Bappeda dijelaskan pada tabel berikut ini:

Sasaran Strategis (1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Anggaran (Rp) (2)

% Terhadap Anggaran (3)

1.315.685.961,-

15 %

130.000.000,-

2 %

1.205.621.000,-

14 %


Hal. 19


BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014 Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini : Sasaran Strategis (1) Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana

Indikator

Target

Realisasi

( %)

(2) (3) Dokumen Data dan Informasi 4 Pembangunan Dokumen

4 Dokumen

100 %

Meningkatnya Kualitas SDM 12 Orang

12 Orang

100 %

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi

Dokumen Perencanaan 7 7 100 % Pembangunan Dokumen Dokumen Daerah Berdasarkan di atas terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi ke dalam 3 indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2014 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. B. EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1) Sasaran Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan. 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dan diselenggarakan secara berjenjang, yaitu mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelengaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pada tingkat desa/kelurahan telah dilakukan inventarisasi usulan-usulan dan aspirasi-aspirasi dari masyarakat pada 9 Kecamatan yang kemudian akan dibahas dan dirumuskan kembali pada Musrenbang Kabupaten/Kota. Untuk mendapatkan keselarasan RKPD dan Renja Desa dan


Hal. 20


Kecamatan, maka memerlukan masukan dari Desa/ Kelurahan, khusunya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan. b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan salah satu pendukung yang akan turut menentukan keberhasilan program dan kegiatan rencana pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014. Monitoring adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya secara tepat. Dengan kata lain, monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek dan menilai jalannya program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga ke kegiatan penyelesaian pembangunan fisik dan pemeliharaannya. Program dan kegiatan yang dimonitoring adalah program/kegiatan di dinas/instansi yang melaksanakan kegiatan fisik dan prasarana umum. Pelaksanaan kegiatan monitoring dilaksanakan pada tiap triwulan yaitu triwulan I, II, III dan IV tahun anggaran 2014. 2) Program Kerjasama Pembangunan a. Koodinasi kerjasama pembangunan antar daerah Koordinasi dan konsolidasi kerjasama antar daerah antara 12 (dua belas) Bupati dan 3 (tiga) Gubernur di Kalimantan tentang kerjasama pembangunan antar daerah telah dilaksanakan pada tanggal 16 oktober 2014 dengan rumusan hasil :  Memperbaharui kesepakatan bersama antara 12 Bupati dan 3 Gubernur tentang Kerja Sama Pembangunan antar daerah yang ditandatangani tanggal 10 maret 2010 dan berakhir pada tanggal 10 maret 2011.  10 (sepuluh) kabupaten/kota se-kalimantan Tengah mendukung untuk memperbaharui kesepakatan bersama Kerja Sama Antar Daerah antara 12 Bupati dan 3 Gubernur di Kalimantan.  Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan kepentingan dari masingmasing kabupaten/kota untuk dikerjasamakan.  Provinsi membuat surat kepada kabupaten/kota dalam rangka koordinasi untuk pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan bersama.


Hal. 21


3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. a. Koordinasi Perencanaan pembangunan bidang ekonomi Dalam rangka menciptakan sinkronisasi program-program pembangunan daerah dan agar lebih terarahnya perencanaan pembangunan di berbagai bidang, maka pada tahun 2014 Bappeda melakukan koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan pusat melalui beberapa kegiatan, antara lain : kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya serta kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah. 4) Program Pengembangan Data dan Informasi a. Koordinasi dan inventarisasi Program Pembangunan Daerah Pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah Tahun 2014 merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan infromasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun maksud dari pada kegiatan ini adalah untuk memantau, mengendalikan dan mengawasinya serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan tahun 2014. Buku Inventarisasi Program/Kegiatan Tahun 2014 ini memuat program/kegiatan beserta pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan pada 9 Kecamatan yang diakomodir oleh SKPD-SKPD terkait. 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya dilaksanakan untuk mencakup beberapa kegiatan bidang sosial dan budaya yang tidak tertuang dalam bentuk kegiatan tersendiri, selain itu kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan koordinasi tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional terkait pembangunan bidang sosial budaya. b. Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Pd) dilaksanakan di 9 kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PNPM dari perencanaan kegiatan di tingkat desa (musyawarah antar desa) sampai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain PNPM-Pd juga ada PNPM Generasi yang dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan


Hal. 22


Lahei, Kecamatan Teweh Timur, dan Kecamatan Montallat. Kegiatan PNPM Generasi pada pelaksanaannya berupa pelaksanaan BLM yang berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. c. Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Barito Utara dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini Memperoleh data dan informasi sejauh mana pelaksanaan program dan

kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara serta

Memperoleh data dan informasi masalah, kendala dan solusi pemecahan masalah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara. Beberapa data indikator kemiskinan di kabupaten barito utara yaitu:  Jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Utara tahun 2013 persentase Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara dari Tahun 2011 sampai dengan 2013 cenderung menurun. Jumlah penduduk miskin Tahun 2013 tercatat sebanyak 7.500 Jiwa (5,98%) Tahun 2012 tercatat sebanyak 7.600 jiwa (6,10%), dan Tahun 2011 sebanyak 7.900 jiwa (6,33%). CENDERUNG MENURUN.  Garis Kemiskinan. Berdasarkan data BPS Kab. Barito Utara Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara dari tahun 2011 - 2013 cenderung terus meningkat. Garis Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2013 tercatat Rp. 355,065,- perkapita/bulan dan tahun 2012 tercatat Rp. 317,497,- Perkapita/bulan meningkat dibandingkan tahun 2011 Rp. 281.756,- Perkapita/bulan.  Indeks Kedalaman Kemiskinan. Berdasarkan Data BPS Barito Utara Tahun 2013 tercatat bahwa Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sebesar

Indeks 0,57 %,

Tahun 2012 sebesar 0,71 %, dan Tahun 2011 sebesar 1,00%. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan tersebut menunjukkan hal positif karena telah terjadi penurunan kesenjangan pengeluaran biaya masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.


Hal. 23


 Indeks keparahan kemiskinan. Data Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Barito Utara tahun 2011 sampai 2013 menunjukkan angka yang semakin menurun. Berdasarkan Data BPS Barito Utara Tahun 2013 tercatat Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 sebesar ( 0,08 %), Tahun 2012 sebesar ( 0,12 %), dan pada Tahun 2011 tercatat sebesar (0,24 %). Hal ini menunjukkan program-program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Barito Utara guna mendukung penurunan indeks keparahan kemiskinan telah berjalan cukup efektif dan berdampak positif. Data Faktual kondisi kemiskinan dan status desa di kabupaten barito utara yaitu:  Berdasarkan SK Gubernur Kalteng No.188.44/1268/2013 Tgl.31 Desember 2013, Pagu Raskin Kabupaten Barito Utara adalah 675.180 Kg untuk 3.751 RTS-PS dari total penduduk miskin sekitar 7.500 jiwa, sebagai gambaran jumlah KK miskin di Barito Utara.  Angka Kemiskinan di Barito Utara pada Tahun 2013 adalah 5,98 persen ditargetkan menjadi 5,46 persen pada tahun 2018.  Berdasarkan Surat Bupati Barito Utara No.050.13/339/Bapp/2014 Tgl. 09 Oktober 2014 kepada Gubernur Kalteng, Jumlah Desa tertinggal di Barito Utara berjumlah 13 Desa dan 80 Desa Maju. Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tingkat Propinsi di Palangka Raya dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 16 april 2014 dan tanggal 14 Oktober 2014 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Utara selaku Ketua TKPD di Kabupaten. Berdasarkan hasil dan analisis oleh tim, maka rekomendasi penanggulang kemiskinan di kabupaten barito utara adalah : o Meningkatkan sinergisitas pelaksanaan program daerah/ kegiatan SKPD yang terkait penanggulangan kemiskinan secara kelembagaan. o Meningkatkan sinergisitas pelaksanaan program daerah/ kegiatan SKPD yang bertujuan meningkatkan status desa tertinggal. 6) Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. a. Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD) Tingkat Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan sebagai wahana bagi jajaran pemerintah untuk mengkoordinasikan dukungan di bidang sarana dan prasarana ekonomi sehingga rencana investasi dunia usaha yang sudah mendapat persetujuan maupun yang sedang


Hal. 24


direncanakan dapat difasilitasi untuk dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan dan sebagai bahan penyusunan perencanaan penanaman modal di Kabupaten Barito Utara. b. Konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional se Kalimantan Selanjutnya Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam hal ini Bidang Penanaman Modal mengikuti Rapat/Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di Palangka Raya untuk menyiapkan perencanaan penanaman modal yang sesuai dengan situasi dan kemampuan daerah sehingga menciptakan kondisi yang menarik investor untuk berinvestasi. c. Promosi potensi daerah dan peluang investasi Dalam rangka mempromosikan ragam potensi, peluang investasi serta perluasan pasar bagi produk unggulan daerah yang ada di Kabupaten Barito Utara, maka pada tahun 2014 Bappeda telah mengikuti beberapa kegiatan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi, yaitu Kalteng Expo Tahun 2014 di Palangka Raya. 7) Program Peningkatan Iklim investasi dan realisasi investasi. a. Pengawasan dan pengendalian investasi Pengawasan dan Pengendalian Investasi adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran /penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang undangan terhadap perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). b. Pembinaan PMA/PMDN Pembinaan PMA/PMDN adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk segera merealisasikan penanaman modalnya serta memberikan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan/kendala atas pelaksanaan kegiatan penanaman modalnya. c. Monitoring realisasi kegiatan PMA/PMDN Monitoring Realisasi Kegiatan PMA/PMDN dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) atas perijinan yang dimilikinya (SP/IUP/IP/IUT/IU).


Hal. 25


8) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah pada tahun 2014, dilaksanakan dengan melakukan koordiansi dengan beberapa instansi vertikal dan pemerintah pusat terkait pengumpulan data dalam penyusunan RTRW, dan pengumpulan data geospasial kabupaten barito utara. 2) Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana. 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur. a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kreativitas SDM aparatur, Bappeda melaksanakan kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan. Selama tahun 2014 Bappeda telah mengikuti sebanyak 9 kegiatan Bimtek, Diklat dan Kursus-kursus, antara lain :  Bimtek Permendagri No. 55 Tahun 2008 ttg Penatausahaan,Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bendahara di Banjarmasin Prov.Kalsel (1 Orang).  Bimtek dalam rangka Peningk. Kinerja Aparatur Pemerintah Dlm Pengelolaan Keu. Drh, Proses Akuntansi Pelap. & Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyelesaian Tuntutan Penggantian Ganti Rugi (TPTGR) (1 Orang).  Bimtek Tata Kelola Barang Milik Daerah berbasis SOP berdasarkan PP 27 Tahun 2014 di Hotel Mercure Duta Mall B.Masin (3 Orang).  Bimtek Penyusunan Anggaran Kas yang Efektif dan Efisien di P. Raya. (2 Orang).  Bimtek kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga ULP dlm Melaksanakan Aturan Metode Evaluasi Dokumen Pengadaan berdasarkan Perpres 70 Tahun 2012 dan Penambahan Aturan Perpres 96 Tahun 2014 di Kuta Bali (1 Orang).  Bimtek Nasional Mekanisme Penyusunan APBD TA. 2015 berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 (4 Orang).  Bimtek Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di P.Raya (2 Orang).  Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa di LPM UNLAM B.Masin (3 Orang).  Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK) Tahun 2014 di Yogyakarta (1 Orang).


Hal. 26


3) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan Rancangan RPJMD. Pelaksanaan Penyusunan Rancangan RPJMD pada tahun 2014 bekerjasama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010. Kegiatan diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD dan Konsultasi Publik, selanjutnya dilaksanakan Musrenbang RPJMD, evaluasi Gubernur hingga memasuki proses pembahasan Raperda RPJM Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 – 2018 oleh DPRD Kabupaten Barito Utara. Pada saat ini RPJMD Kabupaten Barito Utara telah selesai dan telah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018. Cetakan pertama dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 telah dicetak sebanyak 150 buku dan disampaikan kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan DPRD Kabupaten Barito Utara. b. Penyusunan Rancangan RKPD. Penyusunan Rancangan RKPD dilaksanakan dan disusun yaitu sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang memuat rencana program dan kegiatan serta pagu indikatif masing-masing SKPD untuk tahun anggaran 2015. Dokumen RKPD adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah sebagai acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Instansi di Kabupaten pada umumnya dan juga merupakan pedoman utama dalam penyusunan RAPBD tahun 2015, karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Untuk itu setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi / memadu serasikan rencana program hingga pelaksanaannya. c. Penyusunan KUA dan PPAS. Melaksanakan Penyusunan KUA, PPAS Perubahan Tahun 2014 dan KUA, PPAS Murni Tahun 2015. Adapun tujuan penyusunan KUA dan PPAS adalah sebagai pedoman dan arah penyusunan APBD untuk menyusun rumusan program strategis dalam skala


Hal. 27


prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Barito Utara. Masing-masing dokumen KUA dan PPAS ini akan disepakati oleh Eksekutif dan Legislatif. a) KUA Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito

Utara

yaitu

pada

Nota

Kesepakatan

No.14/KEP-

DPRD/2014/050.13/357/BAPP/A2/2014 Tanggal 24 Oktober 2014. b) PPAS Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito

Utara

yaitu

pada

Nota

Kesepakatan

No.15/KEP-

DPRD/2014/050.13/358/BAPP/2014 Tanggal 24 Oktober 2014. c) KUA APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 17/KEP-DPRD/2014/ 050.13/366/ BAPP/A2/2014 Tanggal 19 November 2014. d) PPAS APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2015 telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan DPRD Kabupaten Barito Utara yaitu pada Nota Kesepakatan No. 18/KEP-DPRD/2014/ 050.13/367/ BAPP/2014 Tanggal 19 November 2014.

d. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Sistem Informasi Perencanan Pembangunan Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk percepatan dan akuntabilitas sistem perencanaan dalam bentuk elektronik realtime, kegiatan ini dilaksanakan dengan membangun sistem aplikasi (software) website yang bisa di akses oleh seluruh SKPD dengan adopsi database perencanaan yang sinkron dengan aplikasi SIMDA. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV.Mecca Computer dengan nilai pengadaan Rp.39.990.000,-. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kabupaten Barito Utara melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam pengisian form aplikasi ini, dimana memuat visi, misi, sasaran, program, kegiatan, pagu anggaran dan sumber dana pada masing-masing SKPD. Aplikasi SIPPD ini bisa di akses pada alamat website : http://bappedabarut.com pada hyperlink website


Hal. 28


http://sippd.bappedabarut.com. Bentuk dari aplikasi SIPPD tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini: Aplikasi Website Bappeda Kabupaten Barito Utara

Gambar Aplikasi SIPPD Online (1)


Hal. 29


Gambar Aplikasi SIPPD Online (2)

e. Penyusunan RPJPD Kegiatan Penyusunan RPJPD Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan dan Dokumen tersebut sudah menjadi Peraturan Daerah. 2) Program Pengembangan Data dan Informasi a. Penyusunan Profile Daerah Penyusunan Buku Profil Daerah tahun 2014 merupakan upaya dalam menggambarkan keadaan daerah dan potensi daerah Kabupaten Barito Utara dalam rangka memberikan informasi penting kepada pihak yang berkepentingan sebagai upaya untuk kemajuan daerah. b. Penyusunan PDRB Barito Utara Dalam pelaksanaan Penyusunan Buku PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2014, yaitu bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara. Buku PDRB Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 merupakan publikasi keadaan 3 tahun terakhir dengan tahun 2011 angka tetap dan tahun 2012 dan tahun 2013 masih merupakan angka sementara. Pada tahun 2014 telah disusun buku PDRB sesuai rencana kebutuhan yaitu sebanyak 60 buku. c. Penyusunan Barito Utara dalam angka Penyusunan Buku Barito Utara dalam Angka bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara dibatalkan karena menyangkut tupoksi masing-masing. Buku Barito Utara dalam angka merupakan kewajiban BPS untuk menerbitkan, selain


Hal. 30


hal tersebut, anggaran untuk penyusunan Barito Utara dalam angka dianggarkan pada triwulan IV sehingga waktu terlalu sempit dalam pelaksanaan dan menjalin kerjasama tersebut. d. Pelaksanaan sistem informasi pembangunan daerah 4) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a. Pembuatan Leaflet potensi dan peluang investasi Leaflet potensi dan peluang investasi memuat segala informasi tentang potensi dan peluang potensi di kabupaten Barito Utara yang dibuat setelah mengolah dan mengkompilasi data potensi dan peluang investasi. Leaflet tersebut dicetak sebanyak 750 Lembar untuk kebutuhan expo dan investor. b. Data profil investasi sektor unggulan Penyusunan Buku Data Profil Investasi Sektor Unggulan Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 bertujuan Memuat informasi potensi daerah dari berbagai sektor unggulan, budaya dan pariwisata yang beragam di Kabupaten Barito Utara yang disajikan dalam bentuk informasi data dan visualisasi foto. Melalui media informasi ini, diharapkan investor dan masyarakat dapat memperoleh gambaran tentang kondisi saat ini sehingga potensi dan peluang investasi di Kabupaten Barito dapat menarik minat investor untuk mengembangkan potensi dan peluang investasi yang ada tersebut. 5) Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam a. Pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP) Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data sekunder terkait kondisi sanitasi di Kabupaten Barito Utara, dalam pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan dokumen Buku Putih Sanitasi (BPS) sebagai panduan awal dari program percepatan pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Barito Utara. Buku Putih Sanitasi

Capaian dan analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 dimulai dari pengukuran kinerja serta analisis pencapaian kinerja dengan hasil capaian kinerja sebesar 93,75 % yang dituangkan dalam evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja program.

1.

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana


Hal. 31


kinerja sasaran (performance plan) diinginkan dengan realisasi kinerja sasaran (performance result) yang dicapai. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja (target) dari masing-masing indikator, memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :  Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian

Realisasi =

X 100 % Rencana

2.

Analisis Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja, maka selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN Penyerapan anggaran belanja tidak langsung pada tahun 2014 sebesar 80,13% sedangkan realisasi fisik dicapai 100%. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2014 sebesar 72,38% sedangkan realisasi fisik dicapai 93,75 % dari total anggaran yang dialokasikan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut: 1. Belanja Tidak Langsung Realisasi s/d 31 Desember 2014 Uraian

(1)

Pagu (Rp)

(2)

Realisasi Keuangan

Fisik

Rp.

%

(%)

(3)

(4)

(5)

Sisa Anggaran (Rp) (6)

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI a.

Gaji dan Tunjangan 1.

Gaji pokok PNS/Uang Representasi

2.

Tunjangan Keluarga

1.722.132.610

1.469.299.200

85,32

100,00

252.833.410

166.178.389

129.144.190

77,71

100,00

37.034.199


Hal. 32


b.

3.

Tunjangan Jabatan

275.780.700

204.385.000

74,11

100,00

71.395.700

4.

Tunjangan Fungsional Umum

69.464.200

40.215.000

57,89

100,00

29.249.200

5.

Tunjangan Beras

133.233.932

82.012.500

61,56

100,00

51.221.432

6.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

66.903.314

36.832.150

55,05

100,00

30.071.164

7.

Pembulatan Gaji

31.020.899

22.261

0,07

100,00

30.998.638

532.800.000

440.000.000

82,58

100,00

92.800.000

2.997.514.044

2.401.910.301

80,13

100,00

595.603.743

Tambahan Penghasilan PNS 1.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja JUMLAH

2. Belanja Langsung Uraian Program / Kegiatan

Plafon Anggaran (Rp)

(1)

(2)

Realisasi s/d 31 Desember 2014 Realisasi Keuangan

Fisik

Rp.

%

(%)

(3)

(4)

(5)


Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan 01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.

01.

01.

02.

01. 01.

03. 06.

01. 01. 01. 01. 01.

07. 08. 10. 11. 12.

01.

15.

01. 01. 01. 01.

16. 17. 18. 19.

01. 01. 01.

21. 24. 27.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Teknis Perkantoran Penyediaan Jasa Non PNS Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor

02.

Program Peningkatan Sarana dan

02.

Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor

03.

1.145.031.910

852.583.229

74,46

11.109.000

3.600.000

32,41

100,00

7.509.000

132.122.910

76.488.494

57,89

100,00

55.634.416

41.700.000 18.500.000

40.611.500 5.148.600

97,39 27,83

100,00 100,00

1.088.500 13.351.400

104.868.000 123.000.000 73.437.000 114.700.000 17.575.000

90.651.000 122.887.600 61.208.180 82.785.525 4.034.250

86,44 99,91 83,35 72,18 22,95

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14.217.000 112.400 12.228.820 31.914.475 13.540.750

50.600.000

35.707.500

70,57

100,00

14.892.500

25.000.000 78.940.000 200.000.000 14.880.000

6.806.250 42.650.250 170.464.480 13.710.000

27,23 54,03 85,23 92,14

100,00 100,00 100,00 100,00

18.193.750 36.289.750 29.535.520 1.170.000

7.500.000 75.000.000 56.100.000

0 39.756.000 56.073.600

0,00 53,01 99,95

0,00 100,00 100,00

7.500.000 35.244.000 26.400

1.406.391.250

1.233.578.007

87,71

630.984.000

571.840.000

90,63


292.448.681

172.813.243 100,00

Hal. 33

59.144.000


02. 02. 02. 02. 02.

07. 09. 10. 22. 23.

02.

24.

03. 03. 03.

02. 05.

05. 05.

03.

06.

06.

01.

06. 06. 06. 06. 06. 06. 06. 06.

02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

15. 15. 15.

05. 12.

15.

13.

15.

25.

16.

Uraian Program / Kegiatan


(1)

(2)

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Realisasi s/d 31 Desember 2014 Realisasi Keuangan Rp.

%

(3)

(4)

(%) (5)


25.000.000 439.400.000 45.000.000 100.000.000 141.367.250

22.256.300 418.410.900 41.129.000 99.074.000 80.867.807

89,03 95,22 91,40 99,07 57,20

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.743.700 20.989.100 3.871.000 926.000 60.499.443

24.640.000

0

0,00

0,00

24.640.000

37.490.000 26.240.000 11.250.000

30.644.900 20.673.400 9.971.500

81,74 78,79 88,64

100,00 100,00

5.566.600 5.566.600 1.278.500

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

130.000.000

108.723.900

83,63

130.000.000

108.723.900

83,63

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD Penyusunan RENSTRA Penyusunan LKPJ SKPD Penyusunan RENJA-SKPD Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

103.300.000

51.676.975

50,03

10.000.000

6.658.000

66,58

100,00

3.342.000

5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 15.000.000 5.000.000 18.300.000 25.000.000

2.695.800 0 6.394.800 7.496.125 7.125.000 4.894.625 10.143.125 6.269.500

53,92 0,00 63,95 74,96 47,50 97,89 55,43 25,08

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.304.200 5.000.000 3.605.200 2.503.875 7.875.000 105.375 8.156.875 18.730.500

Program pengembangan data/informasi Penyusunan profile daerah Penyusunan PDRB Barito Utara Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah

215.750.000 110.625.000 55.508.000

124.515.210 79.235.500 38.295.700

57,71 71,63 68,99

100,00 100,00

91.234.790 31.389.500 17.212.300

7.000.000

6.984.010

99,77

100,00

15.990

Penyusunan Barito Utara dalam Angka

42.617.000

0

0,00

0,00

42.617.000

Program Kerjasama Pembangunan

50.000.000

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

50.000.000

10.508.000

21,02

100,00

39.492.000

1.442.347.500 252.300.000 138.265.000 300.000.000 360.132.500

1.025.408.263 194.881.870 91.659.100 211.035.940 272.233.211

71,09 77,24 66,29 70,35 75,59

100,00 100,00 100,00 100,00

416.939.237 57.418.130 46.605.900 88.964.060 87.899.289

209.050.000 51.400.000

146.540.550 34.441.500

70,10 67,01

100,00 100,00

62.509.450 16.958.500

100,00

56.583.908

Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

21.276.100 100,00

02.

21. 21. 21. 21. 21.

05. 08. 09. 13.

21. 21.

14. 23.

Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJMD Penyusunan Rancangan RKPD Pelaksanaan Musrenbang RKPD Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Penyusunan KUA dan PPAS Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

21.

24.

Penyusunan RPJPD

131.200.000

74.616.092

56,87

Program perencanaan pembangunan ekonomi

141.826.386

129.878.350

91,58


21.276.100

51.623.025

21

16.

22.

Fisik

39.492.000

11.948.036

Hal. 34


22.

04.

Uraian Program / Kegiatan


(1)

(2)

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

Realisasi s/d 31 Desember 2014 Realisasi Keuangan Rp.

%

(3)

(4)

Fisik (%)

Sisa Anggaran (Rp)

(5)

(6)

141.826.386

129.878.350

91,58

100,00

11.948.036

Program perencanaan sosial dan budaya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

260.673.000 140.673.000

179.365.890 78.444.100

68,81 55,76

100,00

81.307.110 62.228.900

40.000.000

24.516.770

61,29

100,00

15.483.230

80.000.000

76.405.020

95,51

100,00

3.594.980

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah

190.075.000

157.260.810

82,74

115.075.000

89.634.660

77,89

100,00

25.440.340

Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)

75.000.000

67.626.150

90,17

100,00

7.373.850

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se-Kalimantan Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi Data Profil Investasi Sektor Unggulan

385.312.000

145.656.803

37,80

10.000.000 42.656.000

5.154.000 643.560

51,54 1,51

100,00 100,00

4.846.000 42.012.440

200.000.000 69.185.000 63.471.000

83.814.898 16.852.305 39.192.040

41,91 24,36 61,75

100,00 100,00 100,00

116.185.102 52.332.695 24.278.960

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Pengawasan dan Pengendalian Investasi Pembinaan PMA / PMDN Monitoring Realisasi Kegiatan PMA / PMDN JUMLAH

152.423.075

47.344.946

31,06

50.000.000 59.670.000 42.753.075 5.660.620.121

12.418.480 19.820.766 15.105.700 4.097.145.283

24,84 33,22 35,33 72,38

ekonomi 23. 23.

03.

23.

06.

23.

07.

24. 24.

05.

24.

07.

32.814.190

Urusan Wajib Penanaman Modal 15. 15. 15.

12. 13.

15. 15. 15.

14. 15. 16.

16. 16. 16. 16.

10. 11. 12.

239.655.197

105.078.129 100,00 100,00 100,00 93,75

37.581.520 39.849.234 27.647.375 1.563.474.838

D. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Pada tahun anggaran 2014 Bappeda Kabupaten Barito Utara melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam DPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana pada DPPA Bappeda Kabupaten Barito Utara yang berjumlah 62 buah kegiatan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut terdapat 4 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak dapat terealisasi secara optimal atau terealiasi 0%, yaitu :


Hal. 35


Permasalahan dan Pemecahan Masalah No.

Uraian Kegiatan

Anggaran (Rp)

1

2

3

Realisasi Fisik (%) 4

Masalah

Pemecahan Masalah

5

6

1.

Penyediaan Jasa Non PNS

7.500.000,-

0

Tidak ada pengangkatan tenaga honorer/non pns

Untuk tahun 2014 tidak dianggarkan lagi dan dipindahkan ke kegiatan lain.

2.

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

24.640.000,-

0

Karena belum ada kendaraan roda dua yang perlu perawatan

Anggaran akan dialihkan untuk penggunaan lain yang lebih produktif

3.

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5.000.000,-

0

karena kegiatan sudah digabung dengan laporan semesteran

4

Penyusunan Barito Utara dalam Angka

42.617.000,-

0

Anggaran akan dialihkan untuk penggunaan lain yang lebih produktif Karena Tetap dianggarkan kerjasama untuk pembelian dengan BPS Buku Barito Utara Barito Utara batal Dalam Angka yang dilakukan diterbitkan oleh menyangkut BPS tupoksi masingmasing instansi.


Hal. 36


BAB

4

PENUTUP A. TINJAUAN UMUM Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2014 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappeda Kabupaten Barito Utara. Bappeda Kabupaten Barito Utara telah berupaya secarta optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS Walaupun pelaksanaan program/kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak dapat dilaksanakan

C. SIMPULAN Bappeda Kabupaten Barito Utara pada tahun anggaran 2014 dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya. Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum berhasil diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT Kedepannya Bappeda Kabupaten Barito Utara akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit).


Hal. 37

KATA PENGANTAR. Muara Teweh, 30 Januari 2015 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARITO UTARA,

Recommend Documents