KATA PENGANTAR. Watansoppeng, Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KAB. SOPPENG

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKJ Bappeda) Kabupaten Soppeng Tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2015. Diharapkan LKJ Bappeda ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders tentang pencapaian kinerja Bappeda Soppeng dalam periode tahun 2011-2015. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Soppeng. Adapun yang menjadi pedoman dan acuan di dalam penyusunan dokumen ini adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun LAKIP Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2015 dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam rangka penyusunan laporan ini. Watansoppeng,

Januari 2016

KEPALA BAPPEDA KAB. SOPPENG

Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19640528 199103 1 009

Lakip Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2015

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Soppeng sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Soppeng, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya. Dalam menjalankan fungsinya Bappeda menggunakan dana APBD Perubahan T.A. 2015 sebesar Rp. 6.831.423.602,- yang terbagi kedalam 2 (dua) jenis belanja yakni Belanja Tidak Langsung Rp. 2.263.023.287,- dan Belanja Langsung Rp.4.568.400.315,-. Adapun realisasi APBD adalah Rp. 6.462.964.560,- (94,61%), belanja tidak langsung sebesar

Rp.

2.268.648.106,-

(100,25%),

dan

belanja

langsung

sebesar

Rp.

4.194.316.454,-. (91,81%). Dengan jumlah program sebanyak 11 program dan kegiatan sebanyak 43 kegiatan. Selama tahun 2015 Bappeda Kabupaten Soppeng mendapatkan Penghargaan Swastisaba Wistara yaitu penghargaaan di bidang kesehatan yang diberikan kepada Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten Sehat dan Piagam yang diberikan oleh FIPO (The Fajar Institute of Otonomi kepada Kabupaten Soppeng sebagai nominasi Daerah Terobosan Inovatif Bidang Akuntabilitas Publik Tahun 2015, Transparansi Informasi untuk Pencegahan Korupsi. Berdasarkan evaluasi terhadap capaian LAKIP tahun 2015 masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam mencarikan solusi permasalahan tersebut. Diharapkan pada masa yang akan datang tidak ada lagi kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten yang dapat mempengaruhi munculnya permasalahan di daerah.


2

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iii

BAB. I PENDAHULUAN

1

1. 1.

Gambaran Umum Organisasi

1

1. 2.

Tugas Pokok dan Fungsi

3

1. 3.

Struktur Organisasi

5

1. 4.

Sarana dan Prasarana

17

1. 5.

Realisasi Keuangan

19

1. 6.

Permasalahan Utama Dalam Perencanaan Pembangunan

1. 7.

Sistematika Laporan Kinerja

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

19 20

22

2. 1.

Perjanjian Kinerja

22

2. 2.

Rencana Kinerja Kegiatan

22

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

29

3. 1.

Capaian Kinerja Organisasi

29

3. 2.

Realisasi Anggaran

58

BAB. IV PENUTUP

63

LAMPIRAN-LAMPIRAN


3

BAB I PENDAHULUAN 1. 1. Gambaran Umum Organisasi Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Soppeng telah menetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Soppeng No. 28/PER-BUP/IX/2008 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng (Struktur Organisasi) Bappeda Kabupaten Soppeng sebagai institusi perencanaan dalam penyelengaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab terhadap fungsi koordinasi, pengembangan, penelitian, monev dan perencanaan pembangunan. Dalam menjalankan fungsinya Bappeda menggunakan dana APBD Perubahan T.A. 2015 sebesar Rp. 6.831.423.602,yang terbagi kedalam 2 (dua) jenis belanja yakni Belanja Tidak Langsung Rp. 2.263.023.287,- dan Belanja Langsung Rp. 4.568.400.315,-. Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Soppeng didukung oleh Sumber daya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Sukarela (PHTL). Gambaran SDM dilihat dari fungsinya, terdapat kelemahan berkaitan dengan kondisi internal organisasi yang berpotensi menghambat peningkatan produktifitas kerja, antara lain belum terpenuhinya beberapa tenaga staf, tenaga tehnis dan tenaga fungsional lainnya (seperti : Peneliti, pustakawan, arsiparis dan sebagainya) maupun


4

tenaga fungsional peneliti. Berdasarkan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2015 di dukung dengan jumlah pegawai sebanyak 56 orang, terdiri atas PNS sebanyak 41 Orang dan tenaga PHTL sebanyak 15 orang. Pegawai pada Bappeda dapat dilihat melalui grafik yang digambarkan sebagai berikut : Tabel 1.1 Pegawai Bappeda berdasarkan pendidikannya Tahun 2015

No

Pendidikan

Status Kepegawaian PNS

CPNS

PHTL

Jumlah

1

SD/Sederajat

0

0

0

0

2

SMP/Sederajat

0

0

0

0

3

SMA/Sederajat

3

0

5

8

4

D1-D3

0

0

3

3

5

S1/Sederajat

26

0

7

33

6

S2

12

0

0

12

7

S3

0

0

0

0

JUMLAH


56

5

Tabel 1.2 Pegawai Bappeda berdasarkan golongannya Tahun 2015

No

Pendidikan

Status Kepegawaian PNS

CPNS

Jumlah

1

Golongan I

0

0

0

2

Golongan II

7

0

7

3

Golongan III

26

0

26

4

Golongan IV

8

0

8

JUMLAH

41

Disamping kelemahan yang dikemukakan di atas terdapat pula beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola organisasi yakni adanya motivasi kerja yang tinggi dari aparat dan dukungan pimpinan yang konsisten dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

1.2.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik serta kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


6

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan,

pelaksanaan

dan pengendalian

pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik. b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik. c. Penyelenggaraan

koordinasi

penyusunan

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik. d. Penyelenggaraan

monitoring

dan

evaluasi

penyusunan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik. e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.


7

1.3.

Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 28/PER-BUP/IX/2008 tentang tugas, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng, struktur Bappeda adalah sebagai berikut:

1. KEPALA BADAN


8

Bappeda di pimpin oleh seorang Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistika serta kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.

Merencanakan,

mengorganisasikan,

menggerakkan

dan

mengendalikan

penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Renstra badan sesuai dengan visi dan misi daerah; b.

Memberikan petunjuk kepada staf tentang konsep umum, rancangan perencanaan pembangunan daerah, dan rancangan perencanaan lainnya;

c.

Mengkoordinasikan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / rancangan dokumen perencanaan daerah;

d.

Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan proses perencanaan pembangunan daerah, kebijakan-kebijakan pembangunan daerah dengan para pimpinan unit kerja;

e.

Mengkoordinasikan konsep-konsep RAPBD khususnya Belanja Pembangunan dan pembahasan hingga pada penetapan menjadi APBD dengan para pimpinan unit kerja;

f.

Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;


9

g.

Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program penelitian pembangunan daerah dan melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan;

h.

Mengkoordinasikan konsep hasil penelitian pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;

i.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pembangunan daerah dan memberikan bimbingan pengelolaan administrasi umum atau melakukan pembinaan atas kedisiplinan dan peningkatan kualitas SDM aparat;

j.

Mensinergikan potensi staf untuk dimanfaat secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah dan Memberikan pertimbangan dan telaahan staf kepada Bupati secara berjenjang, mengenai rencana pembangunan daerah dan perencanaan lainnya;

k.

Melakukan

pembinaan

dan

pengendalian

atas

pengelolaan

keuangan

perlengkapan/peralatan Badan; l.

Menilai prestasi kerja dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. SEKRETARIAT Sekretariat Dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan, dengan rincian tugas sebagai berikut :


10

a.

Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan serta pelaporan;

c.

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda;

d.

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

e.

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan;

f.

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan;

g.

Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

h.

Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, LKPJ, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i.

Melakukan monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan lingkup Badan;

j.

Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

k.

Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

yang

berhubungan

dengan

kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG FISIK DAN PRASARANA Bidang fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan


11

pembangunan daerah serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

c.

Menyelenggarakan

pengkonsultasian

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup; d.

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

e.

Menyusun dan merumuskan perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) / dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada bidang pada


12

bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup; f.

Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

g.

Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJMD dan RPJPD / dokumen perencanaan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

h.

Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

i.

Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

j.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;


13

k.

Menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

l.

Menginventarisir

permasalahan-permasalahan

yang

berhubungan

dengan

dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunuk pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

4. BIDANG EKONOMI Bidang

Ekonomi

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bidang,

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ekonomi, dengan rincian tugas sebagai berikut :

a.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan,

perindustrian,

perdagangan,

koperasi

dan

UKM,

serta

investasi/penanaman modal sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan,

perkebunan,

kehutanan,

ketahanan

pangan,

perindustrian,

perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;


14

c.

Menyelenggarakan

pengkonsultasian

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal; d.

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;

e.

Menyusun dan merumuskan perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan pada bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;

f.

Menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;

g.

Menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;

h.

Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;


15

i.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;

j.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, serta investasi/penanaman modal;

k.


l.

Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

5. BIDANG SOSIAL BUDAYA Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/dokumen perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang sosial budaya, dengan rincian tugas sebagai berikut : a.

Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan


16

anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b.

Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

c.

Menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

d.

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

e.

Menyusun dan merumuskan perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD/dokumen perencanaan pada bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga


17

berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah; f.

Menyusun dan merumuskan rencana kerja pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

g.

Menyusun dan merumuskan RKPD sebagai pelaksanaan RPJPD dan RPJMD/dokumen perencanaan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

h.

Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

i.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa,


18

pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah; j.

Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

k.


l.

Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan dengan bidang tugasnya serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

1.4.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Soppeng kurang

memadai. Artinya sarana dan

prasarana yang dimiliki Bappeda belum mampu menopang secara optimal beban kerja yang besar dan dinamika perencanaan yang kompleks, adapun sarana dan prasarana pendukung yang ada saat ini diklasifikasikan menurut fungsinya. Pada umumnya sarana dan prasarana tersebut

tidak dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam upaya

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.


19

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2015

Nama Bidang Barang

Jumlah

Jumlah Harga

Barang

Dalam Ribuan (Rp)

TANAH

1

128,800,000

a.

1

128,800,000

464

1,725,516,498

12

672,399,000

1

5,489,000

445

992,180,798

6

55,447,700

GEDUNG DAN BANGUNAN

2

21,267,546,200

a. Bangunan Gedung

2

21,267,546,200

3

264,467,500

d. Jaringan

3

264,467,500

ASET TETAP LAINNYA

0

0

a. Buku Perpustakaan

0

0

0

0

470

23,386,330,198

Tanah Lokasi Gabungan Dinas

PERALATAN DAN MESIN

KET

a. Alat-alat Besar b. Alat-alat Angkutan c. Alat-alat Bengkel dan alat Ukur d. Alat-alat Pertanian/Peternakan e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga f.

Alat-alat Studio dan Komunikasi

g. Alat-alat Kedokteran h. Alat-alat Laboratorium i.

Alat-alat Keamanan

b. Bangunan Monumen

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air/Irigasi c. Instalasi

b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan c. Hewan Ternak dan Tumbuhan

KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN


20

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (SKPD) BAPPEDA SOPPENG membangun sistem informasi yaitu berupa WEB BAPPEDA.

1.5.

Realisasi Keuangan Realisasi keuangan Bappeda tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada table dibawah ini :

URAIAN TOTAL BELANJA

PAGU

ANGGARAN 6.831.423.602

REALISASI 6.462.964.560


SISA 368.459.042

PERSEN TASE

94.61

21

BELANJA TIDAK

2.263.023.287

2.268.648.106

-5.624.819

100.29

- Belanja Pegawai

2.263.023.287

2.268.648.106

-5.624.819

100.29

BELANJA LANGSUNG

4.568.400.315

4.194.316.454

374.083.861

94.84

562.001.000

545.692.000

16.309.000

97.01

3.411.149.315

3.074.407.954

336.741.361

90.13

595.250.000

574.216.500

21.033.500

96.47

LANGSUNG

- Belanja Pegawai - Belanja Barang &

Jasa

- Belanja Modal

1.6.

Permasalahan Utama Dalam Perencanaan Pembangunan Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. Perubahan-perubahan serta banyaknya peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan yang menuntut penguasaan teknis perencanaan yang cepat. 2. Belum

optimalnya

kapasitas

(Desa/Kelurahan,Kecamatan,SKPD)

kelembagaan yang

perencanaan

menyebabkan

kurang

di

tingkat efektifnya

basis proses

perencanaan dan berakibat pada kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. 3. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan; 5. Kompetensi SDM perencana belum optimal, termasuk belum optimalnya kapasitas analitik SDM perencana.


22

6. Belum optimalnya penyediaan data-data statistik pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan; 7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan; 8. Belum lengkapnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan serta belum optimalnya pemakaian alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel. 1.7.

Sistematika Laporan Kinerja Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;


23

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian. BAB IV PENUTUP Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2. 1. Perencanaan Strategis 2.1.1 Visi dan Misi Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kab. Soppeng yaitu sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tertuang didalam RPJMD 2011 -2015. Visi yang dituangkan dalam Renstra Bappeda 2011-2015 adalah sebagai berikut :


24

“”Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Yang Partisipatif dan Responsif Menuju Pembangunan Kabupaten Soppeng Yang Berkualitas” Visi Bappeda Kabupaten Soppeng diatas memiliki makna operasional sehinnga visi ini dapat dibayangkan (imaginable), diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat (desirable), dimungkinkan untuk mewujudkannya (feasible), terpusat pada kondisi

tertentu

(focused),

sangat

fleksibel

(flexible),

dan

dapat

dikomunikasikan secara menyeluruh (comunicable). Berikut penjelasan Visi Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 : 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Dalam setiap perencanaan pembangunan dimana proses pengambilan

keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat, hal ini bermakna ada konsesus bersama menuju berubahan yang diinginkan. Perencanaan pembangunan merupakan bagian dari proses mengidentifikasi masalah dan menggali solusi dari masyarakat sehingga melahirkan rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa ikut bertanggung jawab (sense of responciblity) dari masyarakat.

Sangat disadari

bahwa yang mengetahui kebutuhan masyarakat adalah masyarakat sendiri. Pelibatkan masyarakat secara langsung akan menghindari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat dan memberi legitimasi perumusan perencanaan. 

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif : Proses perencanaan pembangunan yang rensponsif dimaknai sebagai

upaya yang dilakukan untuk menanggapi lingkungan dan isu strategis yang


25

dinamis.

Berbagai isu stretegis tetap menjadi konsen dalam penyusunan

perencanaan, dalam artian muatan dari dokumen perencanaan pembangunan tidak lepas dari berbagai isu seperti isu kemiskinan, keadilan, pengangguran, gender, lingkungan, dan sebagainya.

Selain itu, responsif diartikan sebagai

kemampuan melihat ke bawah (berbasis masyarakat) dan melihat ke atas (terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi).



Pembangunan Yang Berkualitas : Dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan responsif

diharapkan akan melahirkan pembangunan yang berkualitas. Pembangunan yang dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi beberapa kriteria, yaitu : a. Pembangunan daerah berbasis pada potensi dan sumberdaya lokal dan mampu untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. b. Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya menuju tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. c. Pembangunan daerah tetap pada koridor perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Dalam mewujudkan visi yang akan ditetapkan, maka misi yang diemban oleh Bappeda Kabupaten Soppeng adalah :

1.

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) Aparat Perencana Pembangunan Daerah.


26

2.

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah. Misi diatas merupakan alasan fundamental dari keberadaan” atau “raison

d’être” BappedaKabupaten Soppeng sebagai salah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Misi ini akan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh staf Bappeda dalam menggerakkan roda organisasi. Adapun penjelasn Misi Bappeda Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 sebagai berikut : 

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) Aparat Perencana Pembangunan Daerah Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan input kunci dalam

keberhasilan pelaksanaan setiap proses pembangunan. Kualitas dalam hal ini berkaitan dengan tingkatan pengetahuan dan keterampilan (Kognitif) dan karakter berkaitan dengan mental model yang tercermin dalam sikap dan prilaku berkaitan dengan kejujuran dan kepribadian yang kuat, tidak mudah menyerah dan senantiasa berpikir positif untuk menapak masa depannya (Afektif). SDM Profesional lebih diartikan pada kemampuan para aparat perencana dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban sehingga melahirkan dokumen perencanaan yang mampu mewujudkan Visi Misi Kabupaten yang tercermin dalam RPJMD Periode 2011-2015. 

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah : Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem

perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.


27

Memantapkan mengadung arti bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah harus mampu menjawab tantangan dan mengambil manfaat dari peluang sehingga tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten dapat diwujudkan.

Memantapkan dapat juga diartikan bahwa perencanaan

pembangunan lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputuasan dan merespon isu-sisu strategis sehingga pembangunan daerah dapat berjalan dalam koridor pembangunan yang berkualitas menuju Soppeng lebih maju, berdaya saing dan religius. 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi dapat dilihat pada tabel berikut : NO 1

2

MISI Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) Aparat Perencana Pembangunan Daerah.

Memantapkan sistem perencanaan pembangunan daerah

TUJUAN 1

Mewujudkan peningkatan kualitas dan forofesionalisme SDM aparat perencana pembangunan

2

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan Mewujudkan ketersediaan data dan informasi pembangunan berbagai sektor pembangunan Mewujudkan siklus perencanaan pembangunan daerah yang partispatif berbasis kewilayahan dan sektoral

3

4


28

5

Mewujudkan penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2015: No.

Sasaran Strategis

1 Terselenggaranya Peningkatan kualiatas dan Profesionalisme SDM aparat perencana pembangunan daerah

2 Mewujudkan peningkatan kualitas dan kauntitas sarana dan prasana bagi aparat perencana

Indikator Sasaran

Target

Jumlah aparat perencana yang mengikuti sosialisasi dan bimtek implemetasi perundang-undangan Jumlah Aparat perencanaan yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Terselenggaranya sosialisasi program WISMP

4 Org

Persentasi kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan perkantoran dan Kepegawaian Pesrsentase sarana parasarana dgn pegawai Persentase sarana dan prasarana dalam


65 Org

50 90%

100% 90%

29

No.

Sasaran Strategis

Indikator Sasaran kondisi baik Persentase kehadiran pegawai

Target 90%

3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan

Persentase Penyusunan Laporan Tepat Waktu dan pecapaian kinerja

100%

4 Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah.

Tersedianya dok tapkin tiap tahunnya tersedianya data statistik pembagunan tiap tahunnya tersedianya profil daerah tiap tahunnya Tersedianya data pokok dlam bentuk peta Tersedianya sarana dan parasarana pengelolaan peta Meningkatnya kerjasama antar daerah Tersusunya perencanaan pembangunan perbataasan antar daerah Tersusunya hasil evaluasi pelaksanaan agroplitan dan dok rencana pengembangan kawasan agropolitan

Ada

5 Terwujudnya perencanaan pembangunan kewilayahan

6 Terwujudnya siklus perencanaan pembangunan yang patisipatif

Ada Ada Ada Ada

1 Dok

100%

Tersedianya dok RPJP

Ada

Tersediaya dok RPJMD Tersedianya dok RKPD tiap tahunnya Terselenggaranya musrenbang, desa/kel, kec, forum skpd, da kabupaten Tersedinaya dok LAKIP Kabupaten Tersedianya Dok LPPD,

Ada Ada


100%

Ada Ada

30

No.

Sasaran Strategis

7 Terwujudnya perencanaan pembangunan sektoral

Indikator Sasaran ILPPD, dan LKPJ tiap tahunnya Terselenggaranya pengendalian pembangunan Tersedianya dok KUAPPAS pokok dan perubahan tiap tahunnya Terlaksananya asistensi RKA SKPD Terselenggaranya perencanaan pembangunan ekonomi Terselenggaranya koordinasi pensnggulangan kemiskinan tiap tahunnya Terselenggaranya pemetaan industri tembakau Terkoordinasi pelaksanaan Program Nasional PUS Terkoordinasinya pelksanaan program nasional Kabupaten Sehat

Target

2 Dok 2 Dok

100% 3 Dok 1 Dok

100% 100% 100%

2. 2. Perjanjian Kinerja 2.1.1 Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.


31

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 2.1.2

Rencana Kinerja Kegiatan

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang ada di dokumen Rencana Strategis Bappeda Kab. Soppeng Periode 2011-2015.

Tabel 2.1. Sasaran 1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana Bagi Aparat Perencana


32

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Presentase kepuasan pegawai terhadap

pelayanan perkantoran

90%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1,448,300,315 101,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan -

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa kebersihan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2,680,000 99,795,000 970,600 10,500,000 1,200,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi -

-

Dalam dan Luar Daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


909,398,890

322,755,825

33

Presentase sarana dan

90%

prasarana dalam kondisi baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pengadaan Kendaraan

931,990,000 368,000,000

Dinas/Operasional -

Pengadaan Perlegkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung kantor

-

Tabel

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

-

2.2.

Kantor

31,500,000 195,750,000 217,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

84,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

20,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan -

gedung kantor

15,240,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

56,750,000

-

56,750,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Sasaran 2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Presentase penyelesaian/

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

penyusunan laporan tepat waktu

-

66,096,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


16,950,000

34

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

32,546,000

-

Penyusunan Standar Operasional

16,600,000

Prosedur (SOP)

Tabel 2.3. Sasaran 3. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Program pengembangan data/informasi Tersedianya dokumen Tapkin 2015

Ada

-

Pengumpulan, updating dan analisa data informasi capaian target kinerja

260,182,300 28,101,500

program dan kegiatan Tersedianya Data statistik

Ada

-

pembangunan tiap

informasi kebutuhan penyusunan

tahunnya

Tersedianya Data Pokok dalam bentuk peta

penyusunan dan pengumpulan data dokumen perencanaan

Ada

-

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

197,010,800

35,070,000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

33,525,000

-

33,525,000

Sosialisasi Kelitbangan


35

Tabel 2.4. Sasaran 4. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Tersusunnya hasil evaluasi

100%

pelaksanaan agropolitan dan dokumen

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh -

pengembangan kawasan agropolitan Terselenggaranya

80%

koordinasi pengembangan

Terpadu

Program Perencanaan Pembangunan Daerah -

kota-kota kecil menengah

Perencanaan Pembangunan Wilayah

Sosialisasi Regulasi Perencanaan Pembangunan

111,150,000

111,150,000 116,830,000 116,830,000

Tabel 2.5. Sasaran 5. Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Daerah Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Jumlah aparat perencanaan yang

mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

16 Org

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah -

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

63,000,000

63,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

45,000,000

-

45,000,000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terselenggaranya Sosilalisasi Program WISMP

250

-

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah


210,683,000

81,303,000

36

Org -

koordinasi Perencanaan Pengembangan dan pengelolaan Irigasi Partisipatif

129,380,000

Tabel 2.6. Sasaran 6. Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersedianya dokumen

Ada

-

Penyusunan Rancangan RPJMD

-

Penyusunan rancangan RKPD

RKPD

736,778,700 0

33,130,000

Terselenggaranya

100%

-

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

musrenbang desa/kel, Kec,

193,450,000

Forum SKPD & Kabupaten Tersedianya dokumen

Ada

-

LAKIP Kabupaten Tersedianya dokumen

pemerintah daerah Ada

-

LKPJ Tahunan, LPPD dan

pengendalian

2 Dok

-

pembangunan

47,421,250

koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

ILPPD

Terselenggaranya

Koordinasi penyusunan laporan kinerja

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan

94,455,300

74,240,000

daerah

Tersedianya dok KUA-

2 Dok

-

Penyusunan KUA dan PPAS

PPAS Pokok & Perubahan Terlaksananya asistensi

45,538,400 100%

-

Asistensi Penyusunan RAPBD

-

Penyusunan Laporan Keterangan

0

RKA 171,518,750

Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati -

Workshop Penyusunan RENSTRA SKPD

-

Penyusunan Naskah Akademik


77,025,000 0

37

Rancangan RPJMD

Tabel 2.7. Sasaran 7. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Program Pengembangan Data dan Informasi Terselenggaranya Perencanaan

2 Dok

-

52,050,000

Penyusunan Profil Investasi

52,050,000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

31,025,000

Pembangunan Ekonomi

Terselenggaranya

1 Dok

-

Koordinasi

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

Penanggulangan

31,025,000

Kemiskinan tiap tahunnya

Program Perencanaan Sosial Budaya Terkoordinasinya

100%

-

pelaksanaan program

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dan Pro

nasional kab.sehat

Anak -

122,940,000

Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat

63,690,000

59,250,000

Tabel 2.8. Sasaran 8. Tersedianya Dokumen Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah


38

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan

Anggaran

1

2

3

4

Tersusunnya Dokumen Penelitian

2 dok

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

102,100,000

-

102,100,000

Kajian Analisis Faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng

Program Pengembangan Data dan Informasi -

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi

180,000,000 180,000,000

Kebijakan Publik


39

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian setiap kinerja sasaran dilakukan analisis: 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.


29

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja kegiatan dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja. Secara matematis, dapat dilihat pada persamaan berikut: Capaian kinerja = 95 s/d 100 = Sangat berhasil 80 s/d <95 = Berhasil 50 s/d <80 = Cukup berhasil 0 s/d <50 = Kurang berhasil Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapaianya kinerja yang diharapkan. S Indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikatur masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Sedangkan indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.


30

Adapun capaian kinerja Bappeda yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2011-2015 N O

Indikator Kinerja Utama (IKU)

(1)

(2)

Target Renstra SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Target IKU

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1

Kesesuaian prioritas pembangunan

90.91%

100%

100%

100%

100%

100%

69.05 %

78.57 %

97.62 %

80.95 %

92.86%

2

Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

92.31%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97,6%

88,37%

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada/tidak

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

3

4

5

6

7 8

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD STATISTIK Buku "kabupaten dalam angka" Buku "PDRB kabupaten"

100%

Realisasi indikator kesesuaian prioritas pembanguan dan penjabaran program RPJMD kedalam

RKPD

yang

tidak

mencapai

target

menunjukkan

bahwa

adanya

ketidakkonsistensian dalam pelaksanaan dokumen perencanaan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam menentukan target-target selanjutnya serta dalam menyusun dokumen perencanaan selanjutnya. A.

CAPAIAN KINERJA


31

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Bappeda Kabupaten Soppeng dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sasaran : Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana bagi Aparat Perencana a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 Presentase kepuasan

Mewujudkan

pegawai terhadap

Peningkatan

pelayanan

Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana bagi Aparat Perencana

%

90

100

111.11

%

90

100

111.11

perkantoran 2 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Rata-rata capaian

111.11

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, keduanya mencapai target dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 111,11 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir


32

Indikator Kinerja

1

2

Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan perkantoran Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Rata-rata Capaian

Capaian (%) 2013 2014

2011

2012

2015

85

85

90

97.14

111.11

60

76

100

100

111.11

72.5

80.5

95

98.57

111.11

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana bagi Aparat Perencana ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 98.57 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 111.11 persen pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan sebesar 12 persen. c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Kondisi Indikator Kinerja

Satuan

kinerja target jangka menegah

Rata-rata realisasi sampai

Capaian (%)

dengan tahun ini

1 Presentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan

%

100

100

100.00

%

100

100

100.00

perkantoran 2 Presentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik


33

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kab. Soppeng, maka semua indikator telah mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang yang telah dilakukan Keberhasilan/peningkatan

pencapaian

beberapa

indikator

pada

sasaran

Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana bagi Aparat Perencana ini didukung dengan ketersediaan dana yang memadai dalam rangka pengadaan sarana & prasarana kantor. e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2015 untuk pencapaian sasaran Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana bagi Aparat Perencana ini adalah sebesar Rp. 2.437.040.315 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.286.209.429 atau 93.81 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 111.11 persen berarti tingkat efisiensi sebsar 17 persen.

f. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana bagi Aparat Perencana ini adalah sebanyak 2 program dan 16 kegiatan, yaitu: program pelayanan administrasi perkantoran,


34

dengan 8 kegiatan dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 8 kegiatan.

2. Sasaran: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Sasaran Strategis Meningkatkan

Indikator Kinerja 1

Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan

Satuan

Target

Realisasi

%

100

100

Capaian (%)

Presentase penyelesaian/ penyusunan laporan

100.00

tepat waktu

Rata-rata capaian

100.00

Sasaran ini hanya memiliki 1 indikator kinerja yang telah mencapai target dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indikator Kinerja 1

Meningkatkan

Capaian (%) 2011

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

100

Efisiensi dan Efektivitas Kinerja


35

SDM Perencana Pembangunan Rata-rata Capaian

100

100

100

100

100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan ini mengalami capaian yang konstan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 sama jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen begitu pun tahun-tahun sebelumnya. c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Rata-

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi

rata

kinerja

realisasi

target

sampai

jangka

dengan

menegah

tahun

Capaian (%)

ini 1 Presentase penyelesaian/ penyusunan laporan

%

100

100

100.00

tepat waktu

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kab. Soppeng, maka indikator telah mencapai target jangka menengah.


36

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang yang telah dilakukan Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan ini didukung dengan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan serta penganggaran yang tepat waktu serta dokumen laporan keuangan yang tepat waktu pula. e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2015 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan ini adalah sebesar Rp. 66.096.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 53.148.000 atau 80.41 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 20 persen.

f. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja SDM Perencana Pembangunan ini adalah sebanyak 1 program dan 3 kegiatan, yaitu: program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan 3 kegiatan.

3. Sasaran: Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini


37

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

1 Tersedianya dokumen tapkin

Pembangunan

Ada

Ada

100.00

Dok

Ada

Ada

100.00

tiap tahunnya

Tersedianya Data dan Informasi

Dok

2

Daerah

Tersedianya data statistik pembangunan tiap tahunnya

Rata-rata capaian

100.00

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, keduanya mencapai target dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen.

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indikator Kinerja

Capaian (%) 2011

2012

2013

2014

2015

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

100

100

Tersedianya 1

dokumen tapkin tiap tahunnya Tersedianya data

2

statistik pembangunan tiap tahunnya Rata-rata Capaian

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah ini mengalami capaian yang konstan. Rata-rata


38

capaian kinerja tahun 2015 sama jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen begitu pun tahun-tahun sebelumnya. d. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Kondisi Rata-rata Indikator Kinerja

Satuan

kinerja

realisasi

target

sampai Capaian (%)

jangka

dengan

menegah tahun ini 1

Tersedianya dokumen tapkin tiap tahunnya

Dok

5

5

100.00

Dok

10

10

100.00

2 Tersedianya data statistik pembangunan tiap tahunnya Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kab. Soppeng, maka indikator telah mencapai target jangka menengah.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang yang telah dilakukan Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah ini didukung dengan penyusunan dokumen tapkin yang dilakukan setiap tahunnya serta adanya kerjasama (MOU) dengan pihak swasta dalam hal ini Badan Pusa Statistik (BPS) dalam hal penyediaan data-data statistik pembangunan. f. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya


39

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2015 untuk pencapaian sasaran Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah ini adalah sebesar Rp. 225.112.300 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 214.170.050 atau 95.14 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 15 persen.

g. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah ini adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu: program pengembangan data dan informasi dengan 2 kegiatan.

4. Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kewilayahan a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan Target Realisasi

Capaian (%)

1 Tersusunnya hasil Terwujudnya

evaluasi pelaksanaan

Perencanaan

agropolitan dan

Pembangunan

dokumen

Kewilayahan

pengembangan kawasan

%

100

100

100.00

agropolitan Rata-rata capaian

100.00

Sasaran ini hanya memiliki 1 indikator kinerja yang telah mencapai target dan secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kewilayahan ini telah berhasil mencapai target yaitu dengan capaian 100 persen.



40

Indikator Kinerja

Capaian (%) 2011

2012

2013

2014

2015

100

0

100

100

100

0

100

100

Terwujudnya 1

Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Rata-rata Capaian

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

ini mengalami peningkatan dan penurunan.

Penurunan terjadi ada tahun 2013 yaitu dari 100 persen ada tahun 2012 menjadi 0 persen pada tahun 2013. Ditahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 100 persen. Begitu pun pada tahun 2015 juga mencapai 100 persen.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Kondisi Rata-rata Indikator Kinerja

Satuan

kinerja

realisasi

target

sampai Capaian (%)

jangka

dengan

menegah tahun ini


41

1 Tersusunnya hasil evaluasi pelaksanaan agropolitan dan

%

dokumen

100

75

75.00

pengembangan kawasan agropolitan Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kab. Soppeng, maka indikator kinerja tersebut belum mencapai target jangka menengah.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang yang telah dilakukan Pencapaian kinerja untuk sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

melalui

indikator

Tersusunnya

hasil

evaluasi

pelaksanaan

agropolitan dan dokumen pengembangan kawasan agropolitan tidak mencapai target yang maksimal pada tahun 2015. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2013 kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran tersebut tidak dilaksanakan.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2015 untuk pencapaian Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kewilayahan

ini

adalah sebesar Rp. 111.150.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 109.225.000 atau 98.27 persen.


42

f. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kewilayahan ini adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, yaitu: program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan 1 kegiatan.

5. Sasaran: Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Daerah a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian

Satuan

Target

Realisasi

Orang

4

5

125.00

Orang

65

0

0.00

Orang

50

90

180.00

(%)

1 Jumlah aparat perencana yang mengikuti sosialisasi dan bimtek Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme

implementasi perundangundangan 2 Jumlah aparat

SDM Aparat

perencanaan

Perencana

yang mengikuti

Pembangunan

peningkatan

Daerah

kapasitas kelembagaan perencanaan 2 Terselenggaranya sosialisasi program WISMP


43

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Capaian

Realisasi

(%)

Rata-rata capaian

101.67

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai

target.

Tetapi

secara

umum

rata-rata

pencapaian

sasaran

Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Daerah ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 101.67 persen. b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indikator Kinerja

Capaian (%) 2011

2012

2013

2014

2015

4.17

0

0

125

150

85.33

3.57

20

0

100

40

111.2

540

180

125

43.17

38.26

186.67

101.67

Jumlah aparat perencana yang mengikuti sosialisasi 1

dan bimtek implementasi perundangundangan Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti

2

peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Terselenggaranya

3

sosialisasi program WISMP Rata-rata Capaian


44

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Daerah ini mengalami capaian yang fluktuatif. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 186.67 persen pada tahun 2014 menurun menjadi 101.67 persen pada tahun 2015. c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Kondisi Rata-rata Indikator Kinerja

Satuan

kinerja

realisasi

target

sampai Capaian (%)

jangka

dengan

menegah tahun ini 1 Jumlah aparat perencana yang mengikuti sosialisasi dan bimtek

Orang

16

8

50.00

Orang

75

72

96.00

implementasi perundang-undangan 2 Jumlah aparat perencanaan yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan 3 Terselenggaranya sosialisasi program

Orang

250

620

248.00

WISMP


45

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kab. Soppeng, dengan rincian sebagai berikut : 1 indikator telah mencapai target, 1 indikator telah mencapai kategori memuaskan (diatas 90 persen – 100 persen) dan 1 indikator yang masih dalam kategori kurang memuaskan yakni indikator Jumlah aparat perencana yang mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan.


pencapaian

1

indikator

pada

sasaran

Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Daerah didukung dengan adanya program WISMP yang dilaksanakan tiap tahunnya. Sedangkan ketidakberhasilan pencapaian 2 indikator disebabkan oleh ketatnya seleksi yang dilakukan oleh BAPPENAS dalam penerimaan peserta diklat.

e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2015

untuk

pencapaian

sasaran

Terselenggaranya

Peningkatan

Kualitas

dan

Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Daerah ini adalah sebesar Rp. 318.683.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 211.985.750 atau 66.52 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101.67 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 35 persen.


46

f. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan

yang

menunjang

keberhasilan

pencapaian

sasaran

Terselenggaranya Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Aparat Perencana Pembangunan Daerah ini adalah sebanyak 2 program dan 4 kegiatan, yaitu: program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, dengan 1 kegiatan dan program peningkatan kapasaitas sumber daya aparatur dengan 3 kegiatan.

6. Sasaran: Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Sasaran Strategis Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif

Indikator Kinerja 1 Tersedianya dokumen RPJMD

Capaian

Satuan

Target

Realisasi

Dok

Ada

tidak ada

0.00

Dok

Ada

Ada

100.00

Dok

2

5

250.00

Dok

Ada

Ada

100.00

Dok

Ada

Ada

100.00

(%)

2 Tersedianya dokumen RKPD tiap tahunnya 3 Terselenggaranya musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten 4 Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten 5 Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD


47

6 Terselenggaranya pengendalian

Dok

2

2

100.00

Dok

2

2

100.00

pembangunan 7 Tersedianya dok KUA-PPAS Pokok & Perubahan Rata-rata capaian

107.14

Dari 7 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 6 indikator kinerja sasaran telah mencapai target dan hanya 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 107.14 persen. b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir Indikator Kinerja 1

Capaian (%) 2011

2012

2013

2014

Tersedianya

2015 0.00

dokumen RPJMD Tersedianya

2

dokumen RKPD tiap

100

100

100

100

100.00

100

100

100

100

250.00

100

100

100

100

100.00

tahunnya Terselenggaranya 3

musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten Tersedianya

4

dokumen LAKIP Kabupaten


48

Tersedianya 5

dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan

100

100

100

100

100.00

100

100

100

100

100.00

100

100

100

100

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

107.14

ILPPD Terselenggaranya 6

pengendalian pembangunan Tersedianya dok

7

KUA-PPAS Pokok & Perubahan Rata-rata Capaian

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif ini mengalami peningkatan. Ratarata capaian kinerja tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 100 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 107.14 persen pada tahun 2015.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Kondisi Rata-rata Indikator Kinerja

Satuan

kinerja

realisasi

target

sampai Capaian (%)

jangka

dengan

menegah tahun ini


49

1 Tersedianya dokumen RPJMD 2 Tersedianya dokumen RKPD tiap tahunnya

Dok

1

1

100.00

Dok

5

5

100.00

Dok

10

21

210.00

Dok

5

5

100.00

Dok

16

15

93.75

Dok

10

10

100.00

Dok

10

10

100.00

3 Terselenggaranya musrenbang desa/kel, Kec, Forum SKPD & Kabupaten 4 Tersedianya dokumen LAKIP Kabupaten 5 Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD 6 Terselenggaranya pengendalian pembangunan 7

Tersedianya dok KUAPPAS Pokok & Perubahan

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kab. Soppeng, semuanya telah mencapai target kecuali 1 indikator yaitu Tersedianya dokumen LKPJ Tahunan, LPPD dan ILPPD.


pencapaian

beberapa

indikator

pada

sasaran

Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif ini didukung


50

dengan kerjasama yang baik antara bappeda dengan seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari desa/kel, kecamatan, SKPD sampai pada pihak swasta. e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2015 untuk pencapaian Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif ini adalah sebesar Rp. 488.234.950 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 462.431.550 atau 94.71 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 107.14 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 12 persen.

f. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Siklus Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif ini adalah sebanyak 1 program dan 6 kegiatan, yaitu: program perencanaan pembangunan daerah dengan 1 kegiatan.

7. Sasaran: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral


51

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Capaian

Satuan

Target

Realisasi

Dok

2

1

50.00

Dok

1

3

300.00

%

100

100

100.00

(%)

1 Terselenggaranya perencanaan pembangunan ekonomi Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral

2 Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan tiap tahunnya 3 Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional Kab. Sehat Rata-rata capaian

150.00

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral ini telah berhasil melampaui target yaitu dengan capaian 150 persen.



52

Indikator Kinerja

Capaian (%) 2011

2012

2013

2014

2015

33.33

100

100

125

100

40

100

50

0

100

40

100

100

180

100

37.78

100.00

83.33

101.67

Terselenggaranya 1

perencanaan pembangunan ekonomi Terselenggaranya koordinasi

2

penanggulangan kemiskinan tiap tahunnya Terkoordinasinya

3

pelaksanaan program nasional Kab. Sehat Rata-rata Capaian

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral ini mengalami capaian yang fluktuatif. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu dari 83.33 persen pada tahun 2014 meningkat menjadi 101.67 persen pada tahun 2015.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi


53

Rata-

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi

rata

kinerja

realisasi

target

sampai

jangka

dengan

menegah

tahun

Capaian (%)

ini 1 Terselenggaranya perencanaan pembangunan

Dok

4

4

100.00

Dok

5

7

140.00

ekonomi 2 Terselenggaranya koordinasi penanggulangan kemiskinan tiap tahunnya 3 Terkoordinasinya pelaksanaan program nasional

%

100

100

100.00

Kab. Sehat Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Bappeda Kab. Soppeng, semua indikator telah mencapai target.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang yang telah dilakukan Keberhasilan/peningkatan pencapaian semua indikator pada sasaran sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral didukung dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan SKPD terkait. e. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya


54

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2015 untuk pencapaian sasaran sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral ini adalah sebesar Rp. 206.015.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 186.465.000 atau 90.51 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 101.67 persen berarti tingkat efisiensi sebesar 11 persen.

f. Analisi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sektoral ini adalah sebanyak 3 program dan 4 kegiatan, yaitu: Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan 1 kegiatan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan 1 kegiatan dan Program Perencanaan Sosial Budaya dengan 2 kegiatan.

B.

Realisasi Anggaran

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Bappeda Kabupaten Soppeng tahun 2015 adalah Rp 4,568,400,315 dengan realisasi Rp 4,194,316,454 (91,8%). Dengan rincian sebagai berikut:


55

Tabel 3.4.

Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2015 Tingkat Realisasi No

TARGET

NAMA KEGIATAN

I

KINERJA

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

Kinerja & Anggaran

KINERJA

KEUANGAN

Kinerja

Anggaran

(%)

(%)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

12

Bulan

101,000,000

12

81,723,385

100.0%

80.9%

10

Unit

2,680,000

10

1,812,000

100.0%

67.6%

3

Penyediaan layanan kebersihan kantor

1

tahun

99,795,000

1

99,795,000

100.0%

100.0%

4

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

Paket

970,600

1

970,600

100.0%

100.0%

1

tahun

10,500,000

1

8,920,000

100.0%

85.0%

1

Tahun

1,200,000

1

795,000

100.0%

66.3%

1

tahun

909,398,890

1

850,230,394

100.0%

93.5%

12

Bulan

322,755,825

12

292,641,000

100.0%

90.7%

5 6 7 8 II

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan ke luar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

9

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

2

Unit

368,000,000

2

349,244,000

100.0%

94.9%

10

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4

Unit

31,500,000

4

30,340,000

100.0%

96.3%

11

Pengadaan peralatan gedung kantor

1

Paket

195,750,000

1

194,632,500

100.0%

99.4%

12

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1

Unit

217,000,000

1

208,056,000

100.0%

95.9%

13

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

10

Unit

84,500,000

10

78,647,750

100.0%

93.1%

14

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1

tahun

20,000,000

1

18,466,000

100.0%

92.3%


56

15 III

IV

tahun

15,240,000

1

13,431,000

100.0%

88.1%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

82

Set

56,750,000

82

56,504,800

100.0%

99.6%

1

tahun

45,000,000

1

14,455,000

100.0%

32.1%

4

dok

16,950,000

4

9,757,500

100.0%

57.6%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 17

Bimbingan teknis implementasi perauran perundangundangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

V

Capaian Kinerja dan Keuangan 18

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

19

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1

dok

32,546,000

1

27,390,500

100.0%

84.2%

20

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1

dok

16,600,000

1

16,000,000

100.0%

96.4%

1

dok

28,101,500

1

28,101,500

100.0%

100.0%

2

buku

197,010,800

2

186,068,550

100.0%

94.4%

VI

Program Pengembangan Data dan Informasi 21 22

Pengumpulan, updating dan analisis data dan informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

23

Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1

dok

35,070,000

1

28,285,000

100.0%

80.7%

24

Penyusunan Profil Investasi

1

dok

52,050,000

1

50,800,000

100.0%

97.6%

25

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebijakan Publik

1

dok

180,000,000

1

177,210,000

100.0%

98.5%

1

1 dok

111,150,000

1

109,225,000

100.0%

98.3%

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan

VII

Cepat Tumbuh 26

I

1

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16

VII

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu Program Peningkatan Kapasitas Ke;lembagaan Perencanaan Pembanguana Daerah


57

27

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

7

org

63,000,000

0

-

0.0%

0.0%

28

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

2

Buku

81,303,000

2

77,522,250

100.0%

95.3%

90

Org

129,380,000

90

120,008,500

100.0%

92.8%

100

Orang

33,525,000

100

28,095,000

100.0%

83.8%

29 30 IX

Koordinasi perencanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif Sosialisasi Kelitbangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

31

Penyusunan Rancangan RPJMD

1

dok

-

0

-

0.0%

0.0%

32

Penyusunan rancangan RKPD

2

dok

33,130,000

2

29,880,000

100.0%

90.2%

33

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

5

dok

193,450,000

5

191,320,000

100.0%

98.9%

34

Koordinasi penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah

1

dok

47,421,250

1

41,221,250

100.0%

86.9%

2

dok

92,827,800

100.0%

98.3%

35

36

Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

2

Publikas

94,455,300

2

dok

74,240,000

2

61,670,000

100.0%

83.1%

1

1

i

37

Penyusunan KUA-PPAS

2

dok

45,538,400

2

45,512,500

100.0%

99.9%

38

Asistensi penyusunan RAPBD

36

SKPD

-

0

-

0.0%

0.0%

1

Dok

171,518,750

1

169,787,600

100.0%

99.0%

39

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati

40

Workshop Penyusunan RENSTRA SKPD

37

SKPD

77,025,000

37

60,066,075

100.0%

78.0%

41

Penusunan Naskah Akademik

1

dok

-

0

-

0.0%

0.0%

42

Sosialisasi Regulasi perencanaan pembangunan

560

org

116,830,000

560

105,638,000

100.0%

90.4%

3

dok

31,025,000

3

23,375,000

100.0%

75.3%

X

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 43

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah


58

44 XI

Kajian analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keiskinan di Kabupaten soppeng

1

dok

102,100,000

1

101,600,000

100.0%

99.5%

170

Org

63,690,000

170

55,480,000

100.0%

87.1%

80

Org

59,250,000

80

56,810,000

100.0%

95.9%

4,194,316,454

97.7%

91.8%

Program Perencanaan Bidang Sosial Budaya 45 46

Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan pro anak

Koordinasi pembinaan kabupaten sehat

Jumlah

4,568,400,315


59

BAB IV P E N U T U P

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efesien. Prinsipprinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang disusun untuk menindaklanjuti Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Instansi Pemerintah Daerah dan SKPD wajib menyelenggarakan SAKIP Dalam rangka pencapaian kinerja Bappeda terdapat beberapa kendala yang dialami seperti kualitas Sumber Daya Manusia, jumlah tenaga fungsional perencana yang kurang, koordinasi dengan instansi terkait masih lemah dan kerangka regulasi terkadang berubahubah. Guna meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Soppeng ke depan, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan dengan upaya meningkatkan kualitas perencanaan dengan


55

memperhatikan sumber daya yang ada, koordinasi, profesionalisme aparat perencana, pengendalian dan pengawasan dan penyediaan informasi/data.

Watansoppeng,

Januari 2016

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SOPPENG

Drs. ANDI TENRI SESSU, M.Si Pangkat NIP

: Pembina Utama Muda : 19640528 199103 1 009


56

i

KATA PENGANTAR. Watansoppeng, Januari 2016 KEPALA BAPPEDA KAB. SOPPENG

Recommend Documents