ES
NK
DI KA B
BD G
Kata Pengantar
G
KATA PENGANTAR
BD
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
KA B
Penyusunan Recana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2015. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 dapat dikerjakan dengan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehaatn tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011-2015. Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 1 (satu) urusan wajib yaitu urusan Kesehatan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-2015 dan Renstra Dinas Kesehatan 2010-2015.
DI
NK
ES
Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Soreang, September 2014 DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,
dr. H. ACHMAD KUSTIJADI, M.Epid Pembina Utama Muda NIP: 19530623 198711 1 001
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015
i
DAFTAR ISI
G
Daftar Isi
i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………
ii
BAB I
PENDAHULUAN ………………………………………………………….. 1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………. 1.2. Landasan Hukum ……………………………………………………………… 1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 1.4. Sistematika ………………………………………………………………………
1 1 2 4 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………… A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD …………………………………………………………………… B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………… C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………………… D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……………………………..
II-6
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………
III17 17 17 21
PENUTUP ………………………………………………………………….. 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja …………………………. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ……………………………………………….. 4.3. Rencana Tindak Lanjut ………………………………………………………
IV-24 24 24 25
BAB III
BD
Kata Pengantar …………………………………………………………………………
KA B
Hal
DI
NK
BAB IV
Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ………………………………………… Program dan Kegiatan ……………………………………………………….
ES
3.1. 3.2. 3.3.
6 14 15 16
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015
ii
BAB I
1.1 Latar Belakang Pembangunan
kesehatan
diarahkan
untuk
BD G
PENDAHULUAN
meningkatkan
kesadaran,
kemauan,
dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Obat dan perbekalan, 2) Upaya kesehatan masyarakat, 3) Pengawasan obat dan makanan, 4) Promosi kesehatan dan
KA B
pemberdayaan masyarakat, 5) Perbaikan gizi masyarakat, 6) Pengembangan lingkungan sehat, 7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, 8) Standarisasi pelayanan kesehatan, 9) Pelayanan kesehatan penduduk miskin, 10) Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, 11) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, 12) Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dan 13) Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan
ES
kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
NK
Tahun 2015.
Renja Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tersebut. Renja Dinas Kesehatan tahun 2015 ini didasarkan pada struktur organisasi Dinas Kesehatan
DI
yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten, dan Millenium Development Goals (MDG’s). 1.2 Landasan Hukum Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung meyakini bahwa terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bandung, pembangunan kesehatan mutlak diperlukan dalam menunjang pembangunan
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 1 DINAS KESEHATAN
nasional secara keseluruhan. Sejalan dengan hal tersebut di atas agar derajat kesehatan dapat terwujud secara optimal maka perlu disusun rencana pembangunan kesehatan yang spesifik berlandaskan produk hukum yang berlaku dan berkaitan dengan kesehatan, sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
BD G
1.
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
KA B
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
ES
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
NK
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
DI
2011;
16. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 2 DINAS KESEHATAN
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
BD G
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan
Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana
KA B
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 2
Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan
ES
Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8
Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunaan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung
sebagaimana telah diubah dengan
NK
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
DI
Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 sampai dengan 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 3 DINAS KESEHATAN
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan a.
Maksud
BD G
Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 5);
Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ini disusun dengan maksud sebagai berikut: a.
Terwujudnya penjabaran prioritas pembangunan kesehatan jangka menengah tahap kelima (tahun 2015).
b.
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan kesehatan
c.
KA B
antarprogram. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan kesehatan. d.
Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
e.
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program Dinas Kesehatan pada tahun 2015.
Tujuan
ES
b.
Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 adalah:
Merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan tahapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
NK
(RPJMD) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah di bidang kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun.
Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Memudahkan seluruh pengelola program dan kegiatan dalam mencapai tujuan
DI
dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
Memudahkan seluruh pengelola program dan kegiatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 4 DINAS KESEHATAN
1.4 Hubungan Renja Dinas Kesehatan Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
BD G
Hubungan Renja Dinas Kesehatan dengan Dokumen Perencanaan lainnya, yaitu selain memperhatikan RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bandung, Renstrada Provinsi Jawa Barat juga memperhatikan dokumen perencanaan lainnya yakni Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2010-2015. 1.5 Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2015 terdiri dari 5 bab. Bab I seperti yang telah diuraikan di atas terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan hubungan Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan. Selanjutnya pada Bab II membahas evaluasi hasil pelaksanaan dan
KA B
capaian kinerja pembangunan kesehatan tahun 2014 yang berisi gambaran umum kondisi daerah, perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung, dan masalah kesehatan. Bab III membahas visi, misi, nilai-nilai organisasi, strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang dijabarkan dalam visi dan misi, nilai-nilai organisasi, strategi umum, arah kebijakan serta program dan kegiatan Bab IV berisi prioritas pembangunan kesehatan tahun 2015 menguraikan tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun 2015 serta rencana kegiatan tahun rencana 2016. Ditutup dengan harapan semoga dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2015 dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung baik untuk jajaran kesehatan, masyarakat
DI
NK
ES
maupun pihak-pihak lainnya disampaikan pada Bab VI.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 5 DINAS KESEHATAN
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
BD G
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD
Secara umum Recana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2015
memuat
rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat secara mandiri
yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun
sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari
evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakankebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
B
Pada tahun 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2013. Rencana Kerja Tahun 2013 tersebut merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan
KA
kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tersebut. Kemudian dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan pada tahun 2013 telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Tugas pokok Dinas Kesehatan yaitu merumuskan kebijaksanaan system kesehatan kabupaten dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi program penyehatan lingkungan dan penggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan Kesehatan yaitu :
S
keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Sedangkan fungsi Dinas
NK E
a. Pelaksanaan perumusan kebijakan sistem kesehatan kabupaten dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga, dan farmasi.
b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative ketatausahaan.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2013, pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung
DI
Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 6 DINAS KESEHATAN
BD G B KA S NK E DI RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 7 DINAS KESEHATAN
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Paragraf 3 pasal 9 diatur bahwa Dinas Kesehatan
BD G
Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan. Sehingga Dinas Kesehatan menjadi Leading Sector dalam pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan di Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan dan program yang
mengacu pada pencapaian SPM tersebut. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat dilihat dalam tabel 2.2. Tabel 2.2 Cakupan Kegiatan Sesuai SPM di Kabupaten Bandung
o
Jenis Pelayanan Dasar
Target
B
N
Capaian 2010
Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
94 %
96,43 %
88,9%
91,6 %
95 %
2. Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas
90 %
77,61 %
77,6%
69,3 %
90 %
88 %
81, 42 %
82,9%
87,12 %
90 %
87 %
79,43%
79,4 %
86,9 %
87,3 %
5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi
94 %
44,34%
45,80
64,80 %
95 %
90 %
112,29 %
112,3 %,
97.7 %
90 %
7. Cakupan Desa/Kel Universal Child Immunization (UCI) 8. Cakupan pelayanan anak balita
88 %
61,59 %
76 %
91,3 %
90 %
96 %
63,02%
63,00 %
75 %
96 %
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif
100 %
0
0
0,88 %
12,28 %
100 %
100%
100%
100 %
100 %
89 %
52,07%
58,2 %
58,07 %
100 %
81 %
83,87 %
70,7 %
86 %
81 %
3/100.
1,6/100.
1,7/100.0
2,1/100.0
000
000
00
00
Indikator
Tahun 2014
1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
KA
Pelayanan Kesehatan Dasar
NK E
S
I
13. Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit a. AFP (Acute Flacid Paralysis) (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun a. Penemuan pnemonia pada balita
Pelayanan
38,46 %
74,18 %
76 %
86 %
b. Penemuan pasien TB baru BTA positif c. Penderita DBD yang ditangani
90 %
83,35%
82,16%
80 %
90 %
100 %
61,25%
100%
100 %
100 %
d. Penemuan penderita diare
100 %
94,82 %
100 %
100 %
100 %
100 %
110,70 %
110 %
17 %
100 %
87 %
8,89%
100%
100 %
100 %
DI II
83 %
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 8 DINAS KESEHATAN
N o
Jenis Pelayanan Dasar
Target Indikator
Tahun
Capaian 2010
Capaian 2011
Capaian 2012
Capaian 2013
Kesehatan Rujukan II I
I V
Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulan gan KLB Promosi Kesehatan dan Pemberdaya an Masyarakat
pasien masyarakat miskin 16. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota 17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 18. Cakupan Desa Siaga Aktif
90 % 100 %
61 %
BD G
2014 100%
35,14%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
35,15%
35.48 %
50 %
B
Standar pelayanan minimal yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2011 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan
KA
dalam melindungi dan memenuhi hak – hak dasar masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan. Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa, masih ada 13 indikator yang belum memenuhi target. Capaian indikator SPM yang masih sangat rendah yaitu cakupan pemberian pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin. Oleh sebab itu, di tahun 2014 nanti, ketiga belas indikator tersebut akan menjadi prioritas pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
S
C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di
NK E
bidang kesehatan yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung berfungsi sebagai pelaksana perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi serta pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan di bidang kesehatan. Dinas ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
DI
Bupati Bandung.
Maksud dan tujuan pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 20 Tahun 2007 yaitu : 1. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bandung, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 9 DINAS KESEHATAN
2. Bahwa agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan susunan
BD G
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : 1. Kedudukan
a. Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.
B
2. Tugas Pokok
di bawah dan
Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan pelayanan
kesehatan,
ketatausahaan Dinas. 3. Fungsi
KA
yang meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan
keluarga,
farmasi
serta
melaksanakan
Berdasarkan perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan
S
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, kesehatan keluarga dan farmasi. Pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan.
NK E
b.
Dinas Kesehatan sebagai Leading sector pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung memprioritaskan kegiatan untuk pencapaian Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, dan Millenium Development Goals (MDG’s).
Upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Bandung No. 32 Tahun 2011. Dalam Perbup tersebut telah ditentukan target pencapaian
DI
kinerja tiap tahun mulai tahun 2011 sampai tahun 2015. Kemudian untuk Pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s), komitmen Dinas Kesehatan telah dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) pencapaian Milineum Development Goals.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 10 DINAS KESEHATAN
D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
DI
NK E
S
KA
B
BD G
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 11 DINAS KESEHATAN
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
BD G
PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2015
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pencapaian komitment internasional dalam
Millenium Development Goals (MDG’s). Selain itu, merupakan tahun kedua dalam
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 akan memfokuskan kegiatan percepatan
pembangunan Millenium Development Goals (MDG’s) di bidang kesehatan dan penerapan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(JKN).
Pembangunan
Millenium
Development Goals (MDG’s) di bidang kesehatan meliputi : 1. Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan (Goal 1)
B
2. Menurunkan angka kematian anak (Goal 4) 3. Meningkatkan Kesehatan Ibu (Goal 5)
4. Melawan HIV / AIDS, Malaria dan Penyakit menular lainnya (Goal 6)
KA
5. Menjamin kelestarian lingkungan hidup (Goal 7)
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Visi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 adalah ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat secara Mandiri”.
S
Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada dasarnya bermuara pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 komponen yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli
NK E
masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut khususnya komponen kesehatan, Dinas Kesehatan menetapkan Visi, Misi, Nilai-nilai, dan analisis lingkungan strategis Pembangunan Kesehatan tahun 2011-2015. Maksud dari visi di atas:
- Masyarakat Kabupaten Bandung adalah penduduk/masyarakat yang bermukim di wilayah Kabupaten Bandung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bandung.
- Sehat adalah suatu keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial yang merupakan aspek positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan yang
DI
merupakan aspek negatif (WHO).
- Mandiri adalah sikap dan kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam bidang kesehatan.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 1 DINAS KESEHATAN
Untuk mencapai mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang sehat secara mandiri ditempuh melalui misi sebagai berikut:
BD G
1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat. 2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktivitas. 3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular.
4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan. Melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan makanan.
Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bandung, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2015 yang lebih jelas
menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan tersebut adalah :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
B
2. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.
3. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan.
KA
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehat.
5. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular 6. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi, balita, anak SD, dan lanjut usia.
7. Meningkatnya status gizi masyarakat.
S
8. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.
Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebagai
NK E
berikut :
1. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar umum 2. Meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD Yankes Kecamatan 3. Meningkatnya pelayanan kesehatan matra bencana 4. Meningkatnya pelayanan kesehatan khusus 5. Meningkatnya kualitas Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS) 6. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan 7. Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan 8. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu
DI
9. Meningkatnya penyajian data informasi kesehatan 10. Meningkatnya lingkungan sehat pada rumah tangga 11. Meningkatnya lingkungan sehat pada tempat – tempat umum 12. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular 13. Meningkatnya surveilans epidemiologi dan wabah 14. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar pada ibu, bayi dan balita
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 2 DINAS KESEHATAN
15. Meningkatnya gizi pada keluarga 16. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat 17. Meningkatnya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) mandiri
BD G
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan obat 19. Meningkatnya kualitas makanan dan minuman hasil industry rumah tangga yang memenuhi syarat.
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung sebagai berikut :
SASARAN
3
NK E
S
4
B
2
Tujuan : Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Meningkatnya cakupan pelayanan Cakupan pelayanan kesehatan dasar kesehatan dasar umum masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Pelayanan kunjungan rumah bagi penderita penyakit kronis dan resiko tinggi Meningkatnya pelayanan Tersedianya biaya operasional UPTD kesehatan di UPTD Yankes dan Puskesmas Kecamatan Persentase UPTD Yankes yang melaksanakan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Persentase penanganan pelayanan Meningkatnya pelayanan kesehatan matra bencana temporer dan kesehatan matra bencana dinamis Meningkatnya pelayanan Terlayaninya kesehatan calon jemaah kesehatan khusus haji Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarkes (RS) di Kab / Kota Kunjungan rawat jalan gigi
KA
T.1 1
INDIKATOR KINERJA
5
Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan
DI
6
Meningkatnya kualitas Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS)
7
T.2
Persentase penanganan kegiatan pelayanan kesehatan matra P3K, lebaran, natal dan tahun baru Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta (SPKS) yang terbina persentase sarana pelayanan kesehatan swasta (SPKS) yang berizin Jumlah bidan yang terlatih APN
Persentase puskesmas yang dibangun / direhab sesuai standar tata ruang Persentase Poskesdes yang dibangun / direhab sesuai standart tata ruang Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan
TARGET TAHUN 2015 100 % 100 % 2196 KK 62 Puskesmas 100 % 100 % 100 % 100 % 4% kunjungan puskesmas 100 % 100 % 90 % 492 81 % 40 %
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 3 DINAS KESEHATAN
SASARAN
9
T.4 10
11
13
NK E
T.6
S
KA
T.5 12
DI
14
TARGET TAHUN 2015 6000
BD G
T.3
Tersedianya obat dan perbekalan Cakupan ketersediaan dan pemerataan kesehatan yang bermutu obat yang bermutu Tujuan : Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan Meningkatnya penyajian data Persentse puskesmas dengan SIMPUS informasi kesehatan Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisa data profil kesehatan dan pemutakhiran data Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehat Meningkatnya lingkungan sehat Persentse rumah sehat pada rumah tangga Persentase keluarga yang menggunakan sarana pembuangan air limbah memenuhi syarat Meningkatnya lingkungan sehat Jumlah desa yang melaksanakan pada tempat – tempat umum STBM Tujuan : Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular Menurunnya angka kesakitan Cakupan penemuan dan penyakit menular penaggulangan penderita DBD Penemuan pasien TB baru BTA positif Penemuan penderita diare Penemuan penderita pneumonia balita Penjangkauan penderita HIV / AIDS AFP Rate penduduk < 15 tahun Cakupan desa / kelurahan Universal Child Imunization (UCI) Indeks Kesehatan Cakupan desa / kelurahan yang Meningkatnya surveilans mengalami wabah dan KLB penyakit epidemiologi dan wabah menular yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam Tujuan : Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi, balita, anak SD dan lanjut usia Meningkatnya cakupan pelayanan Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) kesehatan dasar pada ibu, bayi, balita, anak SD dan lanjut usia Angka Kematian Bayi Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi Cakupan pelayanan nifas Cakupan peserta KB aktif Cakupan kunjungan bayi Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan penjaringan kesehatan siswa
B
8
INDIKATOR KINERJA
55 %
100 %
80 % 50 % 25
100 % 90 % 100 % 90 % 85 % 3 90 % 76.02 100 % 55 100 % 32,5 95 % 90 % 90 % 85 % 95 % 95 % 96 % 90 %
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 4 DINAS KESEHATAN
SASARAN
17 18. 19.
TARGET TAHUN 2015 12 puskesmas 57
BD G
Meningkatnya gizi pada keluarga
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin Cakupan desa / kelurahan dengan konsumsi garam yodium baik Cakupan ibu hamil KEK mendapat PMT
Cakupan ibu nifas mengkonsumsi tablet Fe Prevalensi balita gizi buruk Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat dalam bidang kesehatan Meningkatnya perilaku hidup Cakupan rumah tangga ber - PHBS bersih dan sehat Meningkatnya Upaya Kesehatan Cakupan desa siaga aktif Berbasis Masyarakat (UKBM) Cakupan poskestren aktif Meningkatnya kualitas Terselenggaranya pengelolaan obat pengelolaan obat yang baik dan benar di Puskesmas Meningkatnya kualitas makanan Persentase produk olahan makanan dan minuman hasil industry rumah dan minuman yang telah sertifikasi tangga yang memenuhi syarat layak edar
B
T. 8 16
Tujuan : Meningkatnya status gizi
SD dan setingkat Tersedianya puskesmas dan petugas santun lansia
KA
T.7 15
INDIKATOR KINERJA
100 % 100 % 90 % 15 % 90 %
0,040
70 % 70 % 20 % 100 % 90 %
S
3.3 Program dan Kegiatan
Program kesehatan sesuai dengan Permendagri No. 59/2007 yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung adalah sebagai
NK E
berikut:
1. Program Obat dan Perbekalan
Kegiatannya adalah: (1) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan; (3) Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatannya adalah: (1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan
DI
Jaringannya; (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat; (3) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana ; (4) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah
Kesehatan;
(5)
Penyediaan
Operasional
Pemeliharaan.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 5 DINAS KESEHATAN
dan
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatannya adalah: (1) Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya; (2) Peningkatan Kapasitas Laboratorium dan Pengawasan Obat dan
BD G
Makanan; (3) Peningkatan Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatannya adalah: (1) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Sehat;
(2) Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan; (3) Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan. 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatannya adalah: (1) Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Rawan Gizi; (2)
Pemberian Tambahan Tambahan dan Vitamin; (3) Penanggulangan KEP, Anemia Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
B
Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI), Kurang Vitamin A (KVA) dan
KA
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatannya adalah: (1) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat. 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Kegiatannya adalah: (1) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk; (2) Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging; (3) Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah; (4) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; (5)
S
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik; (6) Peningkatan Imunisasi; (7)
NK E
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah. 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Kegiatannya adalah: (1) Penyusunan Standar Jaminan Pelayanan Kesehatan; (2) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan; (3) Pembangunan dan Pemutakhiran Data Standar Pelayanan Kesehatan; (4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kegiatannya adalah: Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat
DI
Miskin.
10. Program
Pengadaan,
Peningkatan
dan
Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 6 DINAS KESEHATAN
Kegiatannya adalah: (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas; (2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas; (3) Pemeliharaan
BD G
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling. 11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatannya adalah: Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis. 12. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Kegiatannya adalah: (1) Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan; (2) Pembangunan Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan.
13. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatannya adalah Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dan Keluarga Kurang
DI
NK E
S
KA
B
Mampu.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 7 DINAS KESEHATAN
Pentup
BAB IV
G
PENUTUP 4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
BD
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Tahun 2015 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2011 -2015. Selain itu RENJA juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
KA B
RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2010-2015 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
ES
1. RENJA Dinas Kesehatan tahun 2015, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang. 2. Renja Dinas Kesehatan tahun 2015 memfokuskan pada pencapaian target dari indicator SPM dan MDG’s. Oleh sebab itu, seluruh elemen kesehatan untuk bekerja lebih focus untuk mencapai target SPM dan MDG’s.
NK
3. Dalam melaksanakan kegiatan di Tahun Anggaran diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berkaitan. 4. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepaham. 5. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
DI
6. Rencana Kerja (RENJA) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas). RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 1 DINAS KESEHATAN
Penutup
G
7. RENJA BAPPEDA Tahun 2015, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
4.3. Rencana Tindak Lanjut
BD
Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
KA B
Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
DI
NK
ES
1. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan kesehatan menjadi paradikma sehat. 2. Terbangunnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam segala bentuk dan tahapan penyelenggaraan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang layak. 3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan kesehatan. 4. Memassifkan promosi kesehatan ke masyarakat khususnya untuk berperilaku bersih dan sehat. 5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
RENCANA KERJA TAHUN 2015 | 2 DINAS KESEHATAN
