KATA PENGANTAR. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2014. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 050.1/377/429.203/2011. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan visi yaitu “Terwujudnya

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dengan didukung suber daya manusia yang professional guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah” Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan 3 (tiga) misi yaitu (a) Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif,

efisien,

kepatutan,

transparans),

(b)

Mewujudkan

laporan

pertanggungjawaban yang tepat waktu, (c) Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis aset daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah. Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategik (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011-2015 dan digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT 2015 berisi indikator-indikator

Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014

1

kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi di Tahun 2014. Indikator-indikator kinerja yang diukur dalam RKT 2014 adalah indikatorindikator yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) antara BPKAD dengan Bupati Banyuwangi. Dalam Kontrak Kerja Bupati Banyuwangi dimaksud terdapat 8 indikator kinerja. 1) Meningkatnya pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 2) Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu. 3) Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD, 4) Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu, 5)

Prosentase SKPD menyusun Laporan

Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu. 6) Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, 7) Presentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah, 8) Prosentase aset daerah yang bersertifikat. Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, agar kepercayaan publik meningkat. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.


2

DAFTAR IS I

Kata Pengantar

1

Daftar Isi

3

Ringkasan Eksekutif

4

Bab I

Pendahuluan

8

Bab II

Perencanaan dan Perj anj ian Kerja

15

Bab III

Akuntabilitas Kinerj a

29

Bab IV

Penutup

44


3

Ringkasan Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014, merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LAKIP juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada Tahun 2014. Ke empat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 indikator kinerja Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (Empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2014, terdapat 4 sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik (100%), yaitu. Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar 100 %.. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran strategis (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(2) Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

(3) 85%

(4) 85%

(5) 100


4

Sasaran strategis (1) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(2) 1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu

(3) 85%

(4) 85%

(5) 100

2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD 3. Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu Meningakatnya 1. Prosentase SKPD laporan menysusun Laporan pertanggungja Pertanggungjawaban waban yang APBD yang telah tepat waktu ditetapkan dengan Perda tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Meningkatnya 1. Prosentase barang pengelolaan daerah yang dan direvaluasi / apraisel pemanfaatan aset / barang daerah aset daerah 2. Jumlah aset daerah yang bersertifikat

85%

85%

100

85%

85%

100

85%

85%

100

WTP

-

85%

85%

100

14 Bidang

14 Bidang

100


5

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan Good Goverment, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari


6

tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi 20112015. Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, didalam upaya melaksanakan pencapaian

secara

keberhasilan/kegagalan

optimal suatu

dan

untuk

organisasi

menilai atau

unit

atau kerja

melihat dalam

melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dipandang perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. Organisasi Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik


7

Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2011 tentang Rincian TugasFungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dalam Pemerintah Kabupaten Banyuwangi peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, sangat vital sekali yaitu sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Banyuwangi.

2. Tugas Pokok dam Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

berdiri

berdasarkan

Peraturan

Daerah

Kabupaten

Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi No. 59 Tahun 2011 tentang Rincian tugas fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset

Daerah

dalam

melaksanakan

tugas

pokok

tersebut

menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. Pengoordinasian penyusunan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;


8

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


9

A. STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BADAN SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG ANGGARAN

BIDANG AKUTANSI

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

BIDANG ASET

SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA BAN PENDAPATAN

SUB BIDANG PENERIMAAN KEUANGAN

SUB BIDANG INVENTARASASI

SUB BIDANG VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN

SUB BIDANG PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWA BAN BELANJA

SUB BIDANG PENGELUARAN KEUANGAN

SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN PENGAWASAN


SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM

10

1.3. ASPEK STRATEGIS Perkembangan pendapatan daerah selama lima tahun kedepan diperlukan proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang sesuai. Asumsi – asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun ke tahun diprediksikan sebesar 6,08 – 6,27% pada tahun 2011, meningkat menjadi sebesar 6,2 – 6,4% tahun 2012, sebesar 6,32 – 6,51% Tahun 2014. 2. Tingkat inflasi diperkirakan rata – rata antara sebesar 6% - 8% dari tahun 2011 hingga tahun 2015. 3. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,44% 4. Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan 15 – 30% yang disebabkan oleh pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pengalihan pajak daerah. Berdasarakan hasil analisis trend dengan berbagai asumsi diatas, pendapatan daerah yang terdiri dari tiga komponen cenderung mangalami kenaikan selama lima tahun kedepan, namun demikian, jika dilihat dari proporsi masing –masing komponen, komponen PAD dan lain – lain pendapatan yang sah diproyeksikan akan selalu mengalami peningkatkan dari tahun ke tahun. Sedangkan dana proporsi dan dana perimbangan akan mengalami trend penurunan walaupun dengan proporsi yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa yang akan datang, Kabupaten Banyuwangi akan mulai untuk menuju kepada kemandirian fiskal daerah yang ditunjang oleh PAD yang tinggi, sehingga ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat melalui DAU dan DAK dapat dikurangi. Sedangkan proyeksi belanja daerah juga dapat menunjang kemampuan keuangan daerah jika dibandingkan dengan sisi penerimaan daerah.


11

Dengan kondisi perekonomian baik regional, nasional, maupun internasional yang semakin kondusif, menimbulkan harapan baru bahwa pembangunan kedepan diharapkan dapat berjalan dengan baik. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat sebagai pemberi amanat Pemerintah Kabupaten, dan DPRD dengan peran dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dan amanat rakyat kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorentasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Oreientasi

belanja

daerah

diprioritaskan

untuk

efektifitas

pelakasanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program – program strategis daerah.


12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi selalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi. Implementasi RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 20112015 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 diarahkan pada Terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

2.1.1. VISI Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin dicapai di masa depan, dengan memberikan kontribusi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam usaha mencapai tujuan. Adapun visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dengan didukung suberdaya

manusia

yang

profesional

guna

menunjang

pelaksanaan pembangunan daerah”.

2.1.2. MISI Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dirumuskan misi SKPD agar ada kepastian arah dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Ada tiga butir misi yang ditetapkan dalam mewujudkan visi tersebut di atas, sebagai berikut :


13

1. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif, efisien, kepatutan, transparan); 2. Mewujudkan Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 3. Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis Aset Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah. 2.1.3. TUJUAN Tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah: “Tercapainya pengelolan keuangan dan aset daerah secara optimal” Misi 1 Mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat azas (akuntabel, efektif, efisien, kepatutan, transparan)

Tujuan Tercapainya pengelolan keuangan dan aset daerah secara optimal

Misi 2 Mewujudkan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu


Indikator Kinerja 1. Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan APBD tepat waktu. 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD 3. Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu

1.

2.

Misi 3 Meningkatkan daya guna hasil guna dan optimalisasi nilai ekonomis Aset Daerah untuk menunjang Pembangunan dan peningkatan kapasitas daerah



1.

2.

Indikator Kinerja Prosentase SKPD dalam menyusun laporan pertanggung jawaban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah Indikator Kinerja Prosentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel asset / barang daerah. Prosentase asset daerah yang bersertifkat

14

2.1.4. SASARAN Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah: Tujuan Tercapainya pengelolan keuangan dan aset daerah secara optimal

Sasaran Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabilitas


Sasaran Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu


Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset

Indikator Kinerja 1. Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan APBD tepat waktu. 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD 3. Prosentase Penerbitan SP2D tepat waktu Indikator Kinerja Prosentase SKPD dalam menyusun laporan pertanggung jawaban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu. 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 1.

Indikator Kinerja Prosentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel asset / barang daerah. 2. Prosentase asset daerah yang bersertifkat 1.

2.1.5. Strategi dan Kebijakan Dari analisis lingkungan strategis yang telah dilakukan, maka dapat disusun strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut: 1. Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel


15



Strategi: Peningkatan percepatan pembahasan APBD yang sesuai dengan jadwal Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah



Kebijakan: Koordinasi dan komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Perda tentang APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Sasaran 2 : Meningkatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 

Strategi:

Peningkatan

percepatan

pembahasan

Laporan

Pertanggungjawaban APBD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kebijakan : Menjalin komunikasi antara Eksekutif dengan Legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Sasaran 3: Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah 

Strategi: Melaksanakan pensertifkatan Aset Tanah yang belum mempunyai kekuatan hukum tentang hak kepemilikan.



Kebijakan : Mensertifikatkan aset tanah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Kebijakan anggaran berdasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen

untuk

menerapkan

prinsip

transparansi

dan

akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input

yang ditetapkan dengan

memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip


16

pengelolaan

keuangan

yang

dilakukan

diantaranya

dengan

mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain :

1. Mengoptimalkan peningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber –sumber PAD dan Dana Pertimbangan. 2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja 3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ektensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. 5. Optimalisasi Aset Daerah, dan Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. 6. Kebijakan belanja keuangan daerah diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).

2.1.6.

Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2014, melaksanakan 5 (lima) program yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


17

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 5. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota. 6. Program

peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Kegiatan Tahun 2014 Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan programprogram diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi melaksanakan 26 (dua puluh enam) kegiatan, yaitu: 1.

Penyediaan jasa surat menyurat

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

3.

Penyediaan Jasa Perkantoran

4.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

5.

Penyediaan alat tulis kantor

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9.

Penyediaan peralatan rumah tangga

10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Pengadaaan perlengkapan gedung kantor 13. Pengadaan mebeleur 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15. Pemelihraaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


18

17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 19. Penyusunan

realisasi

pelaksanaan

APBD

Kabupaten

Banyuwangi 20. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah a. Penyusunaan Perbup tentang Pedoman APBD Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan

Perbup

tentang

Sistem

dan

Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah 21. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 22. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD a. Penyusunan buku rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD b. Penyusunan buku penetapan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 23. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD a. Penyusunan Buku Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2014 Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan

rancangan

Peraturan

Daerah

tentenag

Perubahan APBD TA. 2014 Kabupaten Banyuwangi. 24. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD a. Penetapan rancangan peraturan tentang Penjabaran APBD Perubahan b. Rancangan peraturan tentang penjabaran APBD perubahan 25. Penyusunan

rancangan

peraturan

daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


19

a. Penyusunan

rancangan

peraturan

Daerah

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A.2013 b. Penyusunan

buku

penetapan

perda

tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A.2013 26. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD a. Penyusunan Buku penetepan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013 Kabupaten Banyuwangi. b. Penyusunan Rancangan Perturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

TA.

2013

Kabupaten Banyuwangi 27. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 28. Peningkatan manajemen aset/barang daerah a. Pemetaan potensi aset tanah dan bangunan b. Penyusunan rencana kebutuhan/pemeliharaan barang milik daerah c. Pelaporan Barang Milik Daerah. 29. Revaluasi/appraisel aset/barang daerah. 30. Peningkatan Manajemen Keuangan 31. Pendampingan pengelolaan keuangan daerah 32. Pensertifikatan dan Pengamanan Aset. 33. Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan. a. Pembinaan

Akuntansi

dan

Pelaporan

Pengelolaan

Keuangan SKPD. b. Pembinaan Akuntansi dan Pencatatan Aset 34. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 35. Bimbingan teknis penyusunan APBD 36. Peningkatan pengelolaan keuangan belanja tidak langsung


20

37. Evaluasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD 38. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.


21

2.2. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

(2) Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

(3) 85%

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

1. Prosentase SKPD dalam

85%

Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu

1. Prosentase SKPD menysusun

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah

penyusunan rancangan APBD tepat waktu 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD 3. Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu

Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah 1. Presentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah 2. Prosentase aset daerah yang bersertifikat

85% 85%

85%

WTP 85%

14 Bid

Pagu anggaran yang dilaksanakan pada Tahun 2014 untuk mencapai Sasaran Strategis di atas sebesar Rp. 12.826.949.500,00 (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah). Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 sebagai berikut : Sasaran trategis 1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator. Indikator kinerja


22

Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal target 85%, Indikator kinerja Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal target 85%. Sasaran trategis 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja sebanyak 3 indikator. Indikator kinerja (1). Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu, target 85%. Indikator kinerja (2). Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD, target 85%, (3). Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu, target 85%. Sasaran trategis 3. Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator. Inikator kinerja (1). Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu, target 85%. (2). Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah, target WTP.

Sasaran trategis 4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah sebanyak 2 indikator. Indikator kinerja (1). Presentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah, target 85%. (2) Prosentase aset daerah yang bersertifikat, taget 14 Bidang


23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas

kinerja

adalah

kewajiban

untuk

menjawab

dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihakpihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu : 1. Pengukuran Capaian Kinerja (PCK); 2. Analis Capaian Kinerja (ACK); 3. Akuntabilitas Keuangan ( AK ) ; Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : 

85 s/d 100

= Sangat Berhasil



70 s/d < 85

= Berhasil



55 s/d <70

= Cukup Berhasil


24



0 s/d < 55

= Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Analisis capaian kinerja sebagai berikut: Tujuan : Tercapainya pengelolan keuangan dan aset daerah secara optimal Sasaran Strategis 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja Indikator Kinerja

Satuan

Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal

%

Target 2015

85

Capaian Kinerja 2011 (%)

85%



Target

Tahun 2014 Realisasi


85%

85%

85%

85%

85%

Analisa Capaian kinerja berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 %. Sasaran Strategis 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel Capaian Kinerja 2012 (%)


Target

Realisasi

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85

85%

85%

85%

85%

85%

85%

85

85%

85%

85%

85%

85%

85%

Target 2015

Indikator Kinerja

Satuan

1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD 3. Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu

%

85

%

%



Tahun 2014


25

Analisa Capaian kinerja Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 % Sasaran Strategis 3. Meningakatnya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu Indikator Kinerja

1. Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Satuan

Target 2015




Target

Tahun 2014

%

85

85%

85%

85%

85%

Opini

WTP

WDP

WTP

WTP

WTP

Realisasi


Analisa Capaian kinerjanya Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 %, sedangkan kualitas Opini BPK pada tahun 2012 dapat menghasilkan WTP tanpa catatan, untuk tahun 2013 WTP Penuh.

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah Target 2015

Indikator Kinerja

Satuan

1. Presentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah 2. Prosentase aset daerah yang bersertifikat

%

85

Bid

50




Target

Tahun 2014 Realisasi


85%

85%

85%

85%

85%

85%

8 Bid

10 Bid

10 Bid

14

14 Bid

14 Bid

Bid

Analisa Capaian kinerja Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil dengan rata-rata capaian kinerja 85 %

B. REALISASI ANGGARAN Pagu Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 12.826.494.500,00 (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh


26

empat ribu lima ratus satu rupiah) Realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.590.621.863,00 atau 90,36% dengan rincian Program/Kegiatan : Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2014 Capaian (%) 84,04

No

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisai (Rp)

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan Penyediaan jasa perkantoran Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kegiatan Pengadaan mebeleur Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2.447.550.000,00

2.056.903.523,00

15.000.000,00

14.970.000,00

99,80

275.000.000,00

182.269.073,00

66,28

189.000.000,00

189.000.000,00

100,00

170.000.000,00

169.706.000,00

99,83

195.000.000,00

193.887.500,00

99,43

50.000.000,00

49.997.900,00

100,00

326.146.000,00

323.500.000,00

99,19

52.300.000,00

52.258.900,00

99,92

161.319.000,00

155.930.510,00

99,66

163.785.000,00

143.360.000,00

87,53

850.000.000,00

582.023.640,00

68,47

503.901.100,00

458.267.900,00

90,94

84.751.100,00

84.154.000,00

99,30

24.150.000,00

23.650.000,00

97,93

225.000.000,00

223.877.400,00

99,50

95.000.000,00

58.736.500,00

61,83

75.000.000,00

67.850.000,00

90,47

808.959.850,00

781.631.800,00

96,62

a b c d e f g h i j k 2. a b c d

e

3.


27

No

a

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

c

4

4.

a

Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akutansi Akrual Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

294.072.900,00

98,03

200.000.000,00

197.517.800,00

98,76

100.000.000,00

96.555.100,00

96,55

100.000.000,00

99.034.000,00

99,03

200.000.000,00

198.130.300,00

99,07

208.959.250,00

190.394.600,00

91,12

9.000.042.800,00

8.227.859.890,00

91,42

163.000.000,00

160.357.800,00

98,38

125.000.000,00

124.361.800,00

99,49

38.000.000,00

35.996.000,00

94,73

2.600.000.000,00

2.566.109.400,00

98,70

304.000.000,00

296810400,00

97,64

150.000.000,00

149.633.000,00

99,76

154.000.000,00

147.177.400,00

95,57

300.000.000,00

285.925.100,00

95,31

150.000.000,00

139.087.600,00

92,73

150.000.000,00

146.837.500,00

97,89

300.000.000,00

275.268.500,00

91,76

150.000.000,00

129.958.300,00

86,64

150.000.000,00

145.310.200,00

96,87

Penyusunan Perbup Tentang Pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

b

c

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD

d

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2014 Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tantang Perubahan APBD TA 2014 Kabupaten Banyuwangi

e

Capaian (%)

300.000.000,00

Penyusunan Laporan Lakip, Renja, LPPD, LKPD dan IKK Penyusunan Laporan tentang Bantuan Sosial dan Hibah

b

Realisai (Rp)

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Kdh tentangPenjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Banyuwangi Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2014 Kab. Banyuwangi


28

No

f

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Buku pertangung jawaban perda tentang APBD tahun 2013 Penetapan Buku Perda Pertanggung jawaban APBD tahun 2013

g

Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan hasil Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2013 Penysunan Buku Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013

h i

Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Peningkatan manajemen aset/barang daerah Pemetaan Potensi Aset Tanah dan Bangunan Penyusunan Rencana kebutuhan / pemeliharaan barang milik daerah Pelaporan Barang Milik Daerah

j k l m

Kegiatan Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Kegiatan Peningkatan Manajemen Keuangan Kegiatan Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Kegiatan Persertifikatan dan Pengamanan Aset

p

334.558.000,00

325.290.950,00

97,23

167.279.000,00

165.995.800,00

99,23

167.279.000,00

159.295.150,00

95,23

341.620.000,00

334.853.000,00

98,00

170.810.000,00

168.191.050,00

98,47

170.810.000,00

166.661.950,00

97,57

441.000.000,00

399.251.800,00

90,53

423.000.000,00

322.357.500,00

76,21

100.000.000,00

84.422.000,00

84,42

60.000.000,00

48.211.700,00

80,44

189.723.800,00

72,14

224.000.000,00

194.825.000,00

86,98

1.105.000.000,00

1.096.220.000,00

99,21

325.000.000,00

279.209.450,00

85,91

838.000.000.00

540.287.990,00

64,48

613.000.000,00

390.056.340,00

63,63

225.000.000,00

150.231.650,00

66,65

800.000.000,00

697.118.600,00

87,14

400.000.000,00

373.349.100,00

93,34

400.000.000,00

323.769.500,00

80,94

50.000.000,00

48.950.000,00

97,90

326.864.800.00

298.945.600,00

91,46

180.000.000,00

159.985.300,00

88,88

146.864.800,00

138.960.300,00

94,62

Kegiatan Pembinaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD Pembinaan Akuntansi dan Pencataan Aset Daerah

o

Capaian (%)

263.000.000,00

Pensertifikatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Fasilitasi Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkab Banyuwangi

n

Realisai (Rp)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBD Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2015 Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD 2014


29

No

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Kegaiatan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota Asistensi rancangan peraturan daerah tentang APBD Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Tindak lanjut hasil temuan pengawasan JUMLAH

q 5. a

6.

b

Realisai (Rp)

Capaian (%)

124.000.000,00

106.078.800,00

85,55

50.000.000,00

49.918.000,00

99,84

50.000.000,00

49.918.000,00

99,84

16.040.750,00

16.040.750,00

100,00

16.040.750,00

16.040.750,00

100,00

12.826.494.500,00

11.590.621.863,00

90,36

Analisa Capaian kinerja Tahun 2014 berdasarkan Tebl diatas dapat diketahui bahwa pagu sebesar Rp. 12.826.949.500,00 Realisasi sebesar Rp. 11.590.621.863,00 atau 90,36% Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 terdapat penurunan jumlah penyerapan

anggaran

yaitu

Pagu

Tahun

2013

sebesar

Rp.

10.844.878.601,14 Realisasi sebesar Rp. 10.016.810.687,00 atau 92,00%. Hal tersebut disebabkan pada : 1.

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional untuk pesanan Onderdil yang nilainya ± Rp. 30.000.000,00.

2.

Jasa Tenaga Ahli narasumber penyerapan kurang dikarenakan rencana kegiatan semula menghadirakan pejabat eselon II sedangkan yang hadir pejabat eselon III dan IV sebesar ± Rp. 58.000.000,00.

3.

Listrik yang ada di Kantor BPKAD adalah untuk pembiayaan Kantor dan Aset Daerah yang belum ada Penyewanya. Rp. 81.000.000,00

4.

Kegiatan Pensertifikatan dan Pengaman Aset Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan masih dalam proses di BPN dengan sisa sebesar Rp. 137.000.000,00


30

Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013 NO 1.

2.

Uraian

Anggaran

%

31.327.693.095,56

41.733.418.218,97

133,22

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

15.929.867.000,00

15.562.622.841,37

97,69

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

15.397.826.095,56

26.170.795.377,60

170,00

20.160.000,00

40.580.000,00

201,29

5.935.000,00

17.885.000,00

301,35

4.200.000.000,00

4.197.374.434,42

99,94

10.062.416.754,00

20.563.962.625,14

205,00

0,00

0,00

928.961.580,56

1.158.711.497,56

124,74

196.932.177.389,00

176.068.633.605,00

89,00

Belanja Hibah

92.992.383.649,00

72.860.137.523,00

78,35

Belanja Bantuan Sosial

10.724.020.000,00

10.026.215.000,00

93,49

3.403.524.413,00

3.064.170.633,50

90,03

12.826.494.500,00

11.590.621.863,00

90,36

Belanja pegawai

5.218.701.400,00

4.831.748.000,00

92,59

Belanja barang dan jasa

6.995.446.000,00

6.152.277.863,00

87,95

612.347.100,00

606.596.000,00

99,06

203.199.858.518,41

171.122.105.678,50

84,21

Pendapatan Bunga Diposito Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan Pendapatan dari pengembalian Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai 4.

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah

Penjualan kendaraan dinas roda empat Penjualan bahan-bahan bekas bangunan Penerimaaan Jasa Giro

3.

Anggaran

Belanja Langsung

Belanja modal BELANJA DAERAH


0

31

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu pemahaman pembaca dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Semoga LAKIP ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. 4.1. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2014 Capaian kinerja yang berdasaran Renstra sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direalisasikan mencapai 100%.

4.2. SARAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 dalam capaian Kinerja secara umum sangat baik. Namun kalau kita lihat ada Program dan Kegiatan yang belum mencapai kinerja baik sehingga masih ada permasalahan. Diharapkan bidang lebih jeli dan terfokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang sehingga berjalan secara optimal


32

Banyuwangi,

Pebruari 2015

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.M., M.Si. Pembina Tingkat I

NIP. 19591227 198603 1 02


33

LAMPIRAN


34

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tahun : 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu, transparan dan akuntabel

(2) Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal 1. Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu 2. Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD 3. Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu Meningakatnya laporan 1. Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaban APBD yang telah pertanggungjawaban yang ditetapkan dengan Perda tepat waktu tepat waktu 2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah


1. Presentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah 2. Prosentase aset daerah yang bersertifikat

TARGET (3) 85% 85% 85% 85% 85%

WTP 85% 14 Bid

Jumlah Anggaran Tahun 2014 : Rp. 12.340.374.700,00 Banyuwangi, Maret 2013 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM,M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19591227 198603 1 022


35

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Daerah

: Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM, M.Si : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Banyuwangi Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si Jabatan : BUPATI BANYUWANGI Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Banyuwangi,

5 Maret 2013

Pihak Kedua, BUPATI BANYUWANGI

Pihak Pertama, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM, M.Si NIP. 195912271986031011


36

PENETAPAN KINERJA SKPD

: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Tahun Anggaran : 2014 Sasaran strategis (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Indikator Kinerja

Target

(2)

(3)

Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat - Jasa surat menyurat (Materai) - Terbayarnya telpon, air, listrik

85%

Program / Kegiatan

Anggaran

(4)

(5) Rp.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan

1.


12 Bulan

2.

175.000.000,00

- Terbayarnya petugas pengaman, kebersihan, dan Admnistrasi sebanyak 21 orang - Tersedianya ATK

12 Bulan

3.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Perkantoran

12 Bulan

4.

170.000.000,00

- Tersedianya cetakan - Tersedianya komponen listrik

12 Bulan

5.

12 Bulan

6.

- Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menungjang operasional. - Tersedianya alat kebersihan kantor - Tersedianya Bahan Bakar Minyak - Tercukupinya makan minum - Tersedianya

11 Unit

7.

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

8.

37.300.000,00

12 Bulan

9.

Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan logistic kantor

12 Bulan

10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat koordinasi

12 Bulan


15.000.000,00

189.000.000,00

170.000.000,00 35.000.000,00

269.010.000,00

145.200.000,00

118.785.000,00 850.000.000,00

37

operasional kontor

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

- Tercukupinya AC, Papan Nama dan Tabung Pemadam - Tercukupinya peralatan mebeleur untuk kantor - Terpeliharanya gedung kantor - Terpeliharanya Kendaraan dinas

3 Jenis

- Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor, Printer, Komputer Pc/Laptop, Genset, AC, Pumpa Air, Faximile, Sound system, Telephone, TV

dan konsultasi ke luar daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 Jenis

2.

Pengadaan mebeleur

1 Jenis

3.

4 Jenis

4.

12 Bulan

5.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Pemelihraaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan lakip, renja, LPPD, LKPD dan IKK

- Terwujudnya laporan kinerja SKPD berupa Lakip, LKPJ, LPPD, IKK dan Renja SKPD. - Tersedianya laporan bantuan Hibah dan social

5 Dok

- Tersedianya laporan keuangan berupa LRA, CALK, Akuntansi

3 Dok

2.

Prosentase SKPD dalam penyusunan rancangan APBD tepat waktu

85%

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

-

Perbup tentang Pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten

1 Dok

1. 1 Dok


-

- Penyusunan Laporan tentang bantuan social dan Hibah Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Perbup

84.751.100,00

24.150.000,00

125.000.000,00 75.000.000,00

75.000.000,00

300.000.000,00

100.000.000,00

200.000.000,00

38

Banyuwangi

1 Dok -

-

Pembahasan APBD

2 Dok

- Pembahasan rancangan penjabaran APBD - Pengesahan Perda Penjabaran APBD

1 Dok

Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD

85%

2.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2.600.000.000,00

3.

Penyusunan rancangan pertaturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD. Penyusunan Buku Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD

300.000.000,00

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2014 Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Daerah tantang Perubahan APBD TA 2014 Kabupaten Banyuwangi Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Buku Rancangan Peraturan Kdh tentangPenjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2014 Kab.

300.000.000,00

-

1 Dok -

4. - Rancangan Perda ttg perubahan APBD

1 Dok

- Penetapan Perda ttg Perubahan APBD

1 Dok

-

-

5. - Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubaan APBD - Buku Penetapan Perda ttg Penjabaran Perubahan APBD

1 Dok -

1 Dok


tentang Pendoman Pelaksanaan APBD. Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah

-

300.000.000,00

39

- Memberikan pemahaman tentang penyusunan APBD dan APBDP - Tertibnya admnistrasi belanja tidak langsung bantuan hibah dan sosial

Meningakatnya laporan pertanggungjaw aban yang tepat waktu

- Tersedianya Buku Perda tentang APBD yang Akuntable Presentase Penerbitan SP2D tepat waktu - Penerbitan SP2D sesuai dengan DPA dan Anggaran Kas - Penerbitan SKPP bagi PNS yang purna tugas - Register/pencata tan semua penerimaan dan pengeluaran daerah - Laporan potongan pajak Prosentase SKPD menysusun Laporan Pertanggungjawaba n APBD yang telah ditetapkan dengan Perda tepat waktu - Dokumen realisasi pelaksanaan APBD

-

Tertibnya lap keuangan sesuai dengan standart akuntan keuangan pemerintah( Akrual)

172 Org

6.

Dok

7.

Dok

85%

2 Hari

Banyuwangi Bimbingan teknis penyusunan APBD

Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota 1. Asistensi rancangan peraturan daerah tentang APBD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan manajemen keuangan

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

1.105.000.000,00

1 Hari

Dok

Dok 85%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

1 Dok

1.

1 Dok


Penyusunan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

200.000.000,00

441.000.000,00

40

-

Peningkatan kualitas pelaporan keuangan

- Kemandirian SKPD dalam menyusun Lap - Kemandirian SKPD menyajikan data Aset Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

86 SKPD

2.

Pendampingan pengelolaan keuangan

325.000.000,00

3.

Pembinaan sistem akuntansi pelaporan

800.000.000,00

200 Buku

- Pembinaan Akuntansi dan pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD

150 Buku

- Pembinaan Akuntansi dan pencataan Aset Daerah

WTP

4. - Rancangan Perda tentang pertanggungjawaba n APBD 2013 - Penetapan perda ttg Pertanggung jawaban APBD 2013

1 Dok

Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD - Penyusunan Rancangan

1 Dok -

- Jumlah buku rancangan Peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2013 - Jumlah buku perda tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA. 2013

-


Terselesaikanny a tindak lanjut hasil temuan pengawasan Presentase barang daerah yang direvaluasi / apraisel aset / barang daerah

5.

1 Dok

-

50 %

85%

Lap Aset Lap Daftar


341.620.000,00

Rancangan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2013 Penysunan Buku Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 6. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

175.000.000,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1.

-

Buku pertangung jawaban perda tentang APBD tahun 2013 Penetapan Buku Perda Pertanggung jawaban APBD tahun 2013

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Penyusunan hasil

1 Dok

334.558.000,00

Peningkatan manajemen aset / barang daerah Pelaporan Barang Milik Daerah

423.000.000,00

41

-

-

kebutuhan barang daerah Lap Pemeliharaan barang daerah

-

Jumlah barang yang direvaluasi / appraisal aset / barang daerah - Tersedianya data asset barang daerah yang akuntable Prosentase aset daerah yang bersertifikat

Pemetaaan Potensi Aset tanah dan Bangunan Kebutuhan/Pemeliha raan barang milik daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

1 Dok

2.

1 Aplikasi

3.

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen barang daerah

14 Bidang

4.

Pensertifikatan Pengamanan Aset

dan

224.000.000,00

50.000.000,00

813.000.000,00

Jumlah Anggaran 2014 : Rp 12.340.374.700,00 (Dua belas milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

Banyuwangi, 5 Meret 2013 BUPATI BANYUWANGI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Drs. DJADJAT SUDRADJAT, MM, M.Si NIP. 195912271986031011


42

PENGUKURAN KINERJA SKPD : BADAN PENGEALOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Tahun Anggaran : 2014 Sasaran strategis (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Indikator Kinerja (2) Meningkatnya Pelayanan Publik dalam rangka meberikan pelayanan kepada masyarakat - Jasa surat menyurat (Materai) - Terbayarnya telpon, air, listrik - Terbayarnya petugas pengaman, kebersihan, dan Admnistrasi 21 orang - Tersedianya ATK - Tersedianya cetakan dan foto copy

Target

Realisasi

%

(3) 85%

(4) 85%

(5) 100

12 Bulan

12 Bulan

100

1.


12 Bulan

12 Bulan

100

2.

12 Bulan

12 Bulan

100

12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 12 Bulan


Program / Kegiatan (6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu (7)

Anggaran Realisasi (8)

% (9)

15.000.000,00

14.970.000,00

99,80

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

275.000.000,00

182.269.073,00

66,28

3.

Penyediaan Jasa Perkantoran

189.500.000,00

189.500.000,00

100,00

100

4.

Penyediaan alat tulis kantor

170.000.000,00

169.706.000,00

99,83

100

5.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

195.000.000,00

193.887.500,00

99,43

43

(1)

(2) - Tersedianya komponen listrik - Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menungjang operasional. - Tersedianya alat kebersihan kantor - Tersedianya BBM - Tercukupinya makan minum - Tersedianya operasional kontor - Tercukupinya AC, Papan nama dan tabung PMK - Tercukupinya peralatan mebeleur untuk kantor - Terpeliharany a gedung kantor

(3) 12 Bulan

(4) 12 Bulan

(5) 100

6.

(6) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

(7) 50.000.000,00

(8) 49.997.900,00

(9) 100,00

11 Unit

11 Unit

100

7.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

326.146.000,00

323.500.000,00

99,19

12 Bulan

12 Bulan

100

8.

Penyediaan peralatan rumah tangga

52.300.000,00

52.258.900,00

99,92

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

12 Bulan

100

9.

Penyediaan Bahan logistik kantor

161.319.000,00

155.930.510,00

99,66

12 Bulan

100

10. Penyediaan makanan dan minuman

163.785.000,00

143.360.000,00

87,53

12 Bulan

100

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

850.000.000,00

582.023.640,00

68,47

84.751.100,00

84.154.000,00

99,30

24.150.000,00

23.650.000,00

97,93

225.000.000,00

223.877.000,00

99,50

3 Jenis

3 Jenis

100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5 Jenis

5 Jenis

100

2. Pengadaan mebeleur

1 jenis

1 jenis

100

3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung


kantor

44

(1)

(2) - Terpeliharany a kendaraan operasional kantor - Terbayarnya jasa Kantor, Printer, Komputer, Genset AC

(3) 4 jenis

(4) 4 jenis

(5) 100

(6)

(7) 95.000.000,00

(8) 58.736.500,00

(9) 61,83

75.000.000,00

67.850.000,00

90,47

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Laporan Lakip, Renja, LPPD, LKPD dan IKK Penyusunan Laporan tentang Bantuan Sosilan dan Bantuan Hibah

200.000.000,00

197.517.000,00

98,76

100.000.000,00

96.555.100,00

96,55

2.

100.000.000,00

99.034.000,00

99,03

4. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

12 Bulan

- Terwujudnya laporan kinerja SKPD berupa Lakip, LKPJ, LPPD dan Renja SKPD - Tersedianya Laporan bantuan hibah dan social

5 Dok

- Tersedianya laporan keuangan berupa LRA, CALK, Akuntansi -

3 Dok


12 Bulan

5 Dok

3 Dok

100

100

100

12. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

45

(1) Meningkatnya kualitas pengelolaan ke uangan daerah

(2) Prosentase SKPD dalam menyusun rancangan APBD tepat waktu Perbup tentang Pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Pembahasan APBD

(3) 85%

(4) 85%

(5) 100

1 Dok

1 Dok

100

1.

1 Dok

1 Dok

100

2.

100 - Pembahasan rancang penjabaran APBD - Pengesahan perda penjabaran APBD Prosentase SKPD pembahasan rancangan perubahan APBD

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

85%

85%

100

100 - Rancangan Perda ttg perubahan APBD

1 Dok


1 Dok

(6) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

(7)

(8)

(9)

Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Perbup tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah

38.000.000,00

35.996.000

94,73

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 3. Penyusunan rancanngan pertaturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi. Penyusunan Buku penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyuwangi Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2.600.000.000,00

2.566.109.400,00

98,70

304.000.000,00

296.810.400,00

97,64

300.000.000,00

285.925.100,00

95,31

4.

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA. 2013 Kabupaten Banyuwangi.

46

- Rancangan Perda ttg Perubahan APBD

1 Dok

-

1 Dok

100 Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubaan APBD

Memberikan pemahaman tentang penyusunan APBD dan APBDP Memberikan asistensi verifikasi belanja bant hibah dan sosial

Tersedianya Bk Perda tentang APBD yang Akuntabel Prosentase pener bitan SP2D tepat waktu

1 Dok

1 Dok

172 Orang

172 Orang

Dokum en

Dokumen

100

8.

9.

Dokum en

Dokumen

100

85%

85%

100


5.

Penyusunan Buku penetapan Perda tentang perubahan APBD TA 2013 Kabupaten Banyuwangi

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Banyuwangi. Penetapan Perda tentang Penjabaran perubahan APBD Kab. Banyuwangi Bimbingan teknis penyusunan APBD Bimbingan Teknis penyusunan APBD 2015 Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD 2014

300.000.000,00

275.268.500,00

91,76

326.864.800,00

298.945.600,00

91,46

Peningaktaan pengelolaan keuangan belanja tidak langsung - Verifikasi anggaran blj daerah Kab.Banyuwangi.

124.000.000,00

106.078.800,00

85,55

50.000.000,82

49.918.000,00

99,84

Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota 1. Asistensi Rancangan peraturan daerah tentang APBD Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

47

(1)

Meningkatnya laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu

(2)

- Penerbitan SP2D sesuai dengan DPA dan Anggaran Kas - Penerbitan SKPP bagi PNS yg purna tugas - Register/penc atata semua peneri dan pengeluar daerah - Laporan potongan pajak Prosentase SKPD menyusun laporan pertanggungjaw aban APBD yang telah ditetapkan dengan perda tepat waktu Dokumen realisasi pelaksanaan APBD

(3) 1 Dok

(4) 1 Dok

2 Hari

2 Hari

1 Hari

1 Hari

Dokum en

Dokumen

(5) 100

1.

(6) Menyusun sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah - Penyusunan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen keuangan

100

2.

100


(7) 125.000.000,00

(8) 124.361.800,00

(9) 99,49

1.105.000.000,00

1.096.220.000,00

99,21

200.000.000,00

198.130.300,00

99,07

Dokumen Dokum en

85%

85%

1 Dok

1 Dok


Penyusunan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi

48

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pelaporan keuangan

1 Dok

1 Dok

100

86 Orang

86 Orang

100

86 Orang

86 Orang

100

86 Orang

100

- kemandirian SKPD dalam menyusun Lap - kemandirian SKPD menyajikan data Aset Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

(6) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

399.251.800,00

90,53

pengelolaan

325.000.000,00

279.209.450,00

85,91

3.

Pembinaan sistem akuntansi pelaporan - Pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan SKPD

800.000.000,00

697.118.600,00

87,14

208.959.250,00

190.394.600,00

91,12

344.588.000,00

325.290.950,00

97,23

-

Pembinaan akuntansi pencatatan aset

dan


100 1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok


441.000.000,00

(9)

Pendampingan keuangan

1.

- rancangan Peraturan KDH ttg pertanggung jawaban APBD - Perda ttg penjabaran

(8)

2.

86 Orang WTP

(7)

Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis Akuntansi Akrual Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4. Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Penyusunan Rancangan buku Pertanggung jawaban Perda tentang APBD TA. 2013

49

-

pertanggung jawaban APBD 5. - Penetapan perda penjabaran pertang jawaban pelaksana APBD - Rancangan perda penjabaran pertanggung jawaban APBD

Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah

Terselesainya tindak lanjut hasil temuan pengawasan Prosentase barang yang direvaluasi / apraisel asset / barang daerah - Laporan Aset - Lap Daftar kebutuhan barang daerah

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

50%

50%

100

85%

85%

100

Dokum en Dokum en

Dokumen Dokumen


Dokumen Dokumen

100

Penetapan Buku Perda Pertangungjawaban APBD TA. 2013.

Penyusunan rancangan peraturan KDH tenteng Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Penyusunan buku peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013. - Penyusunan hasil rancangan peraturan bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1.

Peningkatan manajemen aset / barang daerah - Pemetaan Potensi Aset tanah dan Bangunan - Penyusunan rencana kebutuhan /

341.620.000,00

334.853.000,00

98,00

16.040.750,00

16.040.750,00

100,00

423.000.000,00

322.357.500,00

76,21

50

-

Lap Pemeliharaa n barang daerah - Jumlah barang yang direvaluasi / appraisal aset / barang daerah - Tersedianya data asset barang daerah yg akuntabel Prosentase asset daerah yang bersertifikat

Dokum en Dokum en Dokum en

-

pemeliharaan barang milik daerah Pelaporan barang milik daerah

100

2.

Revaluasi / appresial / aset / barang daerah

224.000.000,00

194.825.000,00

86,98

1 Aplikasi

1 Aplikasi

100

3.

Pengembangan Sistem Informasi Manajeman barang daerah

50.000.000,00

49.918.000,00

99,84

14 Bidang

14 Bidang

100

4.

Pensertifikatan dan Pengamanan Aset - Pensertifikatan, pedmeliharanaan dan pengamanan asset - Fasilitasi pemanfaatan asset Tanah bangunan milik Pemkab banyuwangi

838.000.000,00

540.287.990,00

64.48

Jumlah Anggaran : Rp 12.826.494.500,00 Realisasi Anggaran : Rp. 11.590.621.863,00 Banyuwangi , 5 Januari 2015 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. DJADJAT SUDRADJDAT, MM, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19591227198603101


51

KATA PENGANTAR. Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi

Recommend Documents