LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE TAHUN 2014 KATA PENGANTAR

LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE

TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Pemerintahan Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2014, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang , serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2014 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Pemerintahan Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Tahun 2014, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Malang,

Pebruari 2015

LURAH KETAWANGGEDE,

Drs. WAHYU WIDODO Penata Tingkat I NIP. 196701041998031004

F.SEKL/LAKIP2014CD

1


TAHUN 2014

IKHTISAR EKSEKUTIF Sesuai dengan kedudukan, fungsi dan perannya Kelurahan Ketawanggede merupakan sebuah lembaga birokrasi pemerintah yang berorientasi pada terciptanya Good Government yang mengedepankan pada visi dan misi. Sebagai organisasi pemerintah, Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru merupakan media/ fasilitator segala bentuk aspirasi masyarakat dan sekaligus sebagai lembaga layanan masyarakat (public service). Ditinjau dari pemahaman obyek Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru, maksud yang terkandung di dalamnya adalah ”untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi pada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban” dengan tujuan untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa dengan mengutamakan kepentingan dan pelayanan prima pada masyarakat; meningkatkan kemampuan kelembagaan kelurahan dalam upaya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian di bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru; meningkatkan penyelenggaraan koordinasi,

pembinaan

serta

pengembangan

sistem

informasi

tentang

kebijaksanaan dan strategi di bidang pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Ketawanggede. Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, pada hakekatnya seluruh kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru untuk tahun anggaran 2014 dibebankan pada APBD Kota Malang sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Untuk mengetahui hasil kinerja di kantor Kelurahan Ketawanggede untuk Tahun 2014 dapat di katakan berhasil, yaitu dengan telah tercapainya program untuk mendayagunakan sumber daya manusia/ aparatur di tingkat kelurahan dalam rangka mengoptimalkan pelayanan serta mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan. Adapun kendala kendala internal yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut antara lain : ”Belum ada standar kualitas pelayanan dan terukur; Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi”. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi dalam mencapaian tujuan meliputi “Kurang meratanya F.SEKL/LAKIP2014CD

2


TAHUN 2014

pelaksanaan pembangunan di tingkat wilayah RW/RT; Masih adanya penduduk pra sejahtera disemua wilayah RW/RT; Adanya Krisis ekonomi ” Berdasarkan hal-hal tersebut, guna mengantisipasi segala kemungkinan yang

timbul maupun

yang

akan muncul

dikemudian

hari perlu

adanya

penganalisaan kinerja dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

Malang,

Pebruari 2015

LURAH KETAWANGGEDE,

Drs. WAHYU WIDODO Penata Tingkat I NIP. 19670104 199803 1004

F.SEKL/LAKIP2014CD

3


TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

....................................................................

1

RINGKASAN EKSEKUTIF

...................................................................

2

DAFTAR ISI

...................................................................

4

BAB I

PENDAHULUAN

5

A.

Latar Belakang

...................................................................

5

B.

Gambaran Umum Kelurahan

..............................................

6

C.

Dasar Hukum .......................................................................

8

D.

Maksud dan Tujuan .............................................................

9

E.

Struktur Organisasi dan Uraian Kedudukan, Tugas Pokok

10

dan Fungsi F. BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A.

B.

C. BAB III

BAB IV

Sarana dan Prasarana ........................................................

16 19

RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi .................................................................

19

2. Tujuan dan Sasaran .....................................................

20

3. Strategi/Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ..........

20

4. Kebijakan ......................................................................

21

5. Program ........................................................................

21

RENCANA KINERJA

21

1. Rencana Kinerja Sasaran dan Anggaran ......................

22

2. Standart Penilaian Kinerja ...........................................

22

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 ................................

23

AKUNTABILITAS KINERJA

25

1.

Akuntabilitas Kinerja Kegiatan .............................................

25

2.

Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Kinerja Kegiatan

26

3.

Akuntabilitas Keuangan ......................................................

27

PENUTUP ....................................................................................

29

LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

F.SEKL/LAKIP2014CD

Struktur Organisasi .............................................................. Eselonisasi .......................................................................... Rencana Kinerja Tahun 2014 ................................................ Rencana Anggaran Tahun 2014 ........................................... Penetapan Kinerja Tahun 2014 ........................................... Pengukuran Kinerja Akhir Tahun 2014 ...............................

30 31 32 34 36 41

4


TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan aparatur negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel.

Setiap

penyelenggara

negara

dan

pemerintah

harus

mampu

menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indicator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tetang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Berdasarkan landasan yuridis tersebut dan Kelurahan-Kelurahan di Kota Malang ditingkatkan statusnya menjadi SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Pemerintahan ) Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, kemudian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penilaian terhadap kinerja Kelurahan Ketawanggede selama kurun waktu tertentu dalam hal ini Tahun Anggaran 2014.

F.SEKL/LAKIP2014CD

5


TAHUN 2014

Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggung

jawabkan

keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara

periodik.

merupakan

Dalam

perwujudan

dunia

birokrasi,

kewajiban

akuntabilitas instansi

instansi

pemerintah

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Penyusunan LAKIP Tahun 2014 berdasarkan pada indikator (inputs, Outputs, Outcomes dan Benefits), juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kelurahan Ketawanggede yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Lurah kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2014.

B. GAMBARAN UMUM KELURAHAN KETAWANGGEDE Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1987 tanggal 12 Juli 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang, yang berlanjut pada Pemerintahan Kelurahan. Dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk di Kelurahan Ketawanggede maka Kelurahan Ketawanggede yang semula terdiri dari 3 Wilayah RW, berkembang menjadi 5 RW dan 32 RT.

F.SEKL/LAKIP2014CD

6


TAHUN 2014

Letak Daerah Kelurahan Ketawanggede terletak di posisi barat daya kota Malang yang merupakan lokasi dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari permukaan laut. Wilayah Kelurahan Ketawanggede dipenuhi dengan kampus baik kampus negeri seperti Universitas Brawijaya, Universitas Islam Negeri; maupun kampus swasta seperti : Institut Tehnologi Nasional Malang, Universitas Gajayana Malang. Suhu Temperatur maksimum 280C dan temperatur minimum 200C Curah Hujan Maksimum yang pernah terjadi banyaknya curah hujan 2,71 mm dan minimum yang pernah terjadi 2,31 mm. Luas Daerah/Wilayah Luas Wilayah Kelurahan Ketawanggede 211,378 Ha yang terbagi atas 5 Rukun Warga.dan 32 Rukun Tetanga Batas Wilayah : Disebelah Utara : Kelurahan Dinoyo Disebelah Selatan : Kelurahan Penanggungan Disebelah Timur : Kelurahan Dinoyo Disebelah Barat : Kelurahan Sumbersari

Demografi (data semester II tahun 2014) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin - Jumlah laki-laki

= 4.563 orang

- Jumlah perempuan

= 3.747 orang Total

Kepadatan Penduduk (Jiwa/km)

F.SEKL/LAKIP2014CD

= 8.310 orang =

3,93

7


TAHUN 2014

C. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Keputusan Kep/135/M.

Menteri

Negara

PAN/9/2004

Pendayagunaan

tentang

Pedoman

Aparatur Umum

Negara

Evaluasi

Nomor Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang; F.SEKL/LAKIP2014CD

8


TAHUN 2014

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; 16. Peraturan Walikota Malang Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan; 17. Peraturan Walikota Malang

Nomor 97

Tahun 2008

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2009-2013; 18. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintahan

(LAKIP)

di

Lingkungan Pemerintah Kota Malang.

D.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

dimaksudkan

untuk

mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada Tahun Anggaran 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu di dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja. 2.

Sedangkan tujuan disusunnya LAKIP adalah untuk:  Mendorong aparat pemerintah kelurahan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;  Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kelurahan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;  Sebagai Feed Back/ umpan balik atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam

F.SEKL/LAKIP2014CD

9


TAHUN 2014

pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat Kelurahan Ketawanggede;  Mempertanggungjawabkan kinerja Lurah perangkat daerah di kelurahan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Walikota atas penjabaran Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.

E. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Malang, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kelurahan Ketawanggede sebagai berikut : a. Kedudukan Kelurahan Ketawanggede

dipimpin oleh Lurah

yang berada dibawah garis

komando dan bertanggungjawab kepada Walikota Malang melalui Camat Lowokwaru. b. Tugas Pokok Lurah, Kelurahan Ketawanggede mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.. c. Fungsi Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

Kelurahan

Ketawanggede

menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja; b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan; F.SEKL/LAKIP2014CD

10


TAHUN 2014

c. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat; d. Pengkoordinasiaan kegiatan pembangunan; e. Pemberdayaan masyarakat; f. Pelayanan masyarakat; g. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; h. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; i. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; j. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) l. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan/ /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; m. Pengelolaan pengaduan masyarakat; n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; o.

Pengelolaan

administrasi

umum

meliputi

penyusunan program,

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepustakaan dan kearsipan; p. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok fungsi; q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Lurah dibantu oleh oleh Sekretaris Kelurahan dan Seksi-Seksi yang susunannya sebagai berikut : 1. Lurah; 2. Sekretaris Kelurahan; 3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan; 5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; 6. Seksi Pelayanan Umum; d. Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretari Kelurahan (1) Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, F.SEKL/LAKIP2014CD

11


TAHUN 2014

keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja); b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK); d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan; f.

pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian; h. pengelolaan anggaran dan retribusi; i.

pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

j.

pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;

k. pelaksanaan

inventarisasi

aset/kekayaan

daerah

yang

ada

di

Kelurahan; l.

pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah; o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum (1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi : F.SEKL/LAKIP2014CD

12


TAHUN 2014

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan; b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan; c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan; d. penyusunan monografi kelurahan; e. pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS); f.

pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;

g. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; h. fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan; i.

pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;

j.

pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan;

k. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan; l.

pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan;

m. pengkoordinasian penyelenggaraan

kerjasama dengan perangkat

daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok

penyelenggaraan

sebagian

urusan

otonomi

daerah

bidang

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan; b. pelaksanaan

program

bidang

pemberdayaan

masyarakat

dan

pembangunan di Kelurahan; F.SEKL/LAKIP2014CD

13


c. pelaksanaan

pengawasan

dan

TAHUN 2014

pengendalian

program

bidang

pemberdayaan masyarakat; d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya; e. penyusunan profil Kelurahan; f.

pembinaan

dan

pengembangan

serta

pemantauan

kegiatan

perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya; g. fasilitasi pembangunan partisipatif; h. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup; i.

fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat;

j.

pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;

k. pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima; l.

pengkoordinasian masyarakat

upaya

dalam

peningkatan

bidang

partisipasi

pembangunan,

dan

peningkatan

swadaya kualitas

lingkungan dan permukiman; m. pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional; n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Kesejahteraan Masyarakat (1) Seksi

Kesejahteraan

Masyarakat

melaksanakan

tugas

pokok

penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan pokok tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kelurahan; b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat; c. pelaksanaan

pengawasan

dan

pengendalian

program

bidang

kesejahteraan masyarakat; F.SEKL/LAKIP2014CD

14


TAHUN 2014

d. pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga, serta peningkatan peranan perempuan; e. pelaksanaan

pembinaan

kehidupan

keagamaan,

pendidikan,

kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat; f.

pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;

g. pelaksanaan administrasi dan pemberian pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR); h. pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji; i.

pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;

j.

pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;

k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial; l.

pendataan masalah kesejahteraan sosial;

m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Umum (1) Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan; b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya; c. pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat; d. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); e. pelaksanaan

pemantauan

pemeliharaan

prasarana

dan

fasilitas

pelayanan umum;

F.SEKL/LAKIP2014CD

15


f.

TAHUN 2014

pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;

g. pelaksanaan administrasi kependudukan; h. pengelolaan pengaduan masyarakat; i.

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

j.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Struktur Organisasi Strukutur Organisasi Kelurahan Ketawanggede dapat dilihat pada Lampiran 1.

F. SARANA DAN PRASARANA 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia di Kelurahan Ketawanggede dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan maupun pengalaman, namun demikian kemampuan operasional akan tetap dikembangkan melalui jalur pendidikan formal maupun informal guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada Kelurahanan Ketawanggede. Sampai dengan Desember 2014 jumlah pegawai pada Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru menurut tingkat pendidikannya adalah sbb : F.SEKL/LAKIP2014CD

16


a. Sarjana (S1)

:

3 orang

b. Diploma 3 (D3)

:

2 orang

c SMA

:

3 orang

d. SMP

:

1 orang

e. SD

:

1 orang

TAHUN 2014

2. Eselonisasi Pada Kelurahan Ketawanggede terdapat 2 (dua) eselon yaitu Eselon IV/a dan Eselon IV/b hal ini sesuai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, dan Peraturan Daerah Kota malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Demikian juga halnya kedudukan Kelurahan Ketawanggede itu sendiri yang tidak berdiri sendiri melainkan lembaga ini dibawah lingkup yang lebih luas yaitu

Unsur dari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

dan

Pimpinan

dalam hal ini adalah Walikota melalui Camat. Pengertian Unsur Pembantu atau Unsur Staffing adalah bahwa semua konsep kebijakan yang akan diambil Pimpinan/Walikota akan melewati atau melalui proses staffing, hal ini

disebabkan

karena

semua

unsur

mekanisme

pengambilan

kebijaksanaan pimpinan merupakan produk unsur staffing yaitu Kecamatan. Meskipun Eselonisasi Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

terkesan sederhana tetapi pada dasarnya memiliki fungsi

yang amat luas kepada masyarakat dan sangat berhubungan erat dengan pelaksanaan mekanisme kerja dan optimalisasi kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Malang. Secara rinci susunan

Eselonisasi

pada

Kelurahan

Ketawanggede

sebagaimana

tercantum dalam lampiran 2. 3. Sarana dan Prasarana Kerja Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kelurahan Ketawanggede antara lain : 1. Tanah seluas 2.000 m2 2. Gedung Kantor Kelurahan seluas 320 m2 3. Speda Motor : 2 unit

F.SEKL/LAKIP2014CD

17


TAHUN 2014

4. Komputer : 3 unit (kondisi bagus), 1 unit (kondisi sedang) 5. Komputer : 3 unit (kondisi bagus/BARU) 6. Printer :2 unit (kondisi bagus), 1 unit (BTA), 3 unit (kondisi rusak) 7. Printer : 2 uni (kondisi bagus/BARU) 8. Laptop : 2 unit (kondisi bagus) 9. Note Book : 3 unit (kondisi bagus/BARU) 10. Kamera : 1 unit (kondisi bagus) 11. LCD Projector : 1 unit (kondisi bagus) 12. Sound system : 1 unit (kondisi bagus) 13. Meja Pimpinan Type B : 1 buah (kondisi bagus) 14. Meja Kerja 1 biro : 1 buah (kondisi bagus) 15. Meja ½ biro : 4 buah (kondisi bagus) 16. Kursi + Meja Tamu Model U : 1 set (kondisi bagus) 17. Kursi Tamu : 1 set (kondisi bagus) 18. Kursi kerja staf : 14 buah (kondisi bagus) 19. Kursi Plastik : 6 buah (kondisi BTA) 20. Kursi Lipat : 5 buah (kondisi bagus) 21. Mesin Ketik SM18 : 1 buah (kondisi bagus) 22. Rak Buku Arsip : 1 buah (kondisi bagus) 23. Tiang Bendera dan umpak : 2 set (kondisi bagus) 24. Bendera Merah Putih Besar : 1 buah (kondisi bagus) 25. Lambang Garuda : 1 buah (kondisi bagus) 26. Foto Presiden dan Wakil Presiden : 1 buah (kondisi bagus) 27. Almari Arsip : 4 buah (kondisi bagus) 28. Filling kabinet : 1 buah (kondisi bagus) 29. Papan Nama Kelurahan : 1 unit (kondisi bagus) 30. Papan Nama Kelurahan : 1 unit (kondisi bagus/BARU) 31. Papan 10 Program Pokok PKK : 1 unit (kondisi bagus) 32. Papan Struktur Organisasi : 1 unit (kondisi bagus) 33. Papan Data Kelurahan : 1 unit (kondisi bagus) 34. Papan Pengumuman : 1 unit (kondisi bagus) 35. Gordyn : 1 paket (kondisi bagus) 36. Televisi : 2 buah (1 kondisi sedang, 1 kondisi bagus/baru) 37. Almari Makan : 1 set (kondisi bagus/Baru)

F.SEKL/LAKIP2014CD

18


TAHUN 2014

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi Kelurahan Ketawanggede. Visi Kelurahan KETAWANGGEDE berpedoman pada visi dan misi Kota Malang, dimana berdasarkan dokumen RPJMD Kota Malang Visi Kota Malang

adalah

“MENJADIKAN

BERMARTABAT”.

KOTA

MALANG

SEBAGAI

KOTA

Adapun salah satu misi Kota Malang yang berkaitan

dengan tugas pokok dan fungsi Kelurahan KETAWANGGEDE adalah misi nomor 2 yaitu ”MENINGKATKAN KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

YANG ADIL, TERUKUR DAN AKUNTABEL”. Untuk merealisasikan visi dan misi Kota Malang di atas maka Kelurahan KETAWANGGEDE menetapkan

VISI

sesuai

dengan

tugas

pokok

dan

kewajibannya

”Terwujudnya pelayanan prima dan

pembangunan berbasis masyarakat ”. Berdasarkan pada visi tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah digariskan sehingga gerak laju pertumbuhan pembangunan maupun

dalam

perekonomian

diwilayah

Kelurahan

Ketawanggede

diharapkan dapat terwujud sesuai keinginan warga yang divisikan tersebut.

2. Misi Visi Pemerintah Kelurahan Ketawanggede ini dapat diwujudkan melalui Misi Kelurahan Ketawanggede sebagai berikut : 1. Mendorong

terciptanya

sistem

perencanaan

pembangunan

partsipatip 2. Mewujudkan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas, transparan dan akuntabel 4. Mewujudkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5. Mewujudkan peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya

F.SEKL/LAKIP2014CD

19


TAHUN 2014

Dengan ditetapkannya Misi Kelurahan Ketawanggede tersebut diatas, diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Ketawanggede yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Malang.

3. Tujuan 1. Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan partsipatip 2. Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan 3. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel 4. Terwujudnya sistem pelaporan yang baik dan akuntabel 5. Terwujudnya pembinaan kelembagaan swadaya masyarakat

4. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka semesteran,

waktu tahunan,

triwulanan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah

ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kelurahan Ketawanggede adalah sebagai berikut : a.

Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat

b.

Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan

c.

Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah

d.

Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat

e.

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam kelembagaan swadaya masyarakat

5. Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran a. Mengoptimalkan dana hibah guna mewujudkan partisipasi warga sebagai kontribusi dalam membangun wilayahnya; b. Meningkatkan standar kualitas pelayanan guna terciptanya kesadaran masyarakat untuk mengemban fungsi kontrol sosial; c. Mengoptimalkan pemanfaatan dana hibah/Blockgrant yang ada untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan demi terwujudnya kesejahteraan warga;

F.SEKL/LAKIP2014CD

20


TAHUN 2014

d. Peningkatan standar kualitas pelayanan yang baku dan terukur guna mendukung

pelaksanaan

pemerataan

pembangunan

di

tingkat

kelurahan.

Kebijakan Kebijakan operasional adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu.

Kebijakan

operasional

merupakan

kumpulan

keputusan

yang

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan kebijakan merupakan hasil dari penjabaran strategi yang cocok dan dapat dilaksanakan. Berikut ini langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Lurah Ketawanggede : 1. Meningkatkan

produktifitas

pelayanan

administrasi

publik

kepada

masyarakat. 2. Meningkatkan

kepedulian

masyarakat

terhadap

proses

pelaksanaan

pembangunan. .

Program 1. Perencanaan Pembangunan daerah. 2. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 3. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan.

B. RENCANA KINERJA 2013 Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. F.SEKL/LAKIP2014CD

21


TAHUN 2014

Rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capiannya. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja dan anggaran ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra.

1. Sasaran yang ingin dicapai pada RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN ini adalah, sebagaimana dalam Lampiran 3, dan Lampiran 4.

2. STANDAR PENILAIAN KINERJA Dalam penyampaian Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Ketawanggede Tahun Anggaran 2014, berpedoman pada buku Penyusunan LAKIP yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA Sebelum melakukan pengukuran kinerja, maka langkah awal yang harus dilaksanakan adalah menetapkan indikator kinerja yang digunakan sebagai alat pengukuran pencapaian kegiatan yang dilaksanakan. Indikator Kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kelurahan tahun anggaran 2014-2018 yaitu sebagai berikut : 1. Indikator Masukan

(Input)

yaitu

indikator yang digunakan untuk

menetapkan jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, data, peralatan dan material yang dibutuhkan. 2. Indikator Keluaran (Output) yaitu hasil yang dicapai dari suatu kegiatan yang dilaksanakan setelah melalui proses kegiatan. 3.

Indikator Hasil (Outcomes) yaitu hasil yang dicapai dan di cerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)

4. Menengah Indikator Manfaat (Benefits)

yaitu hasil yang diperoleh

dan merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil dan akan baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

F.SEKL/LAKIP2014CD

22


5. Indikator Dampak (Impacts)

TAHUN 2014

yaitu pengaruh yang ditimbulkan

baik

positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.seperti dengan indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang. Selain kelima indikator tersebut diatas, ditetapkan satu lagi indikator Proses yang digunakan sebagai pemantauan seluruh aktifitas yang dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses masukan menjadi keluaran.Namun indikator proses ini tidak dimasukan dalam formulir Laporan AKIP, tetapi diuraikan dalam bagian analisis pencapaian akuntabilitas kinerja. Hal ini dimaksudkan agar uraian tentang proses dapat lebih mendalam dan mencakup hal-hal penting yang sulit dituangkan dalam formulir. Agar

dapat

dilakukan

analisis

terhadap

hasil

kinerja

Kelurahan

Ketawanggede maka sesuai kesepakatan pada penyusunan Rencana kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standar pencapaian sebagai berikut :

Nilai (%)

Pencapaian

90 s/d 100

:

Tercapai/Berhasil

80 s/d 90

:

Kurang Tercapai/ Kurang Berhasil

Kurang dari 80

:

Tidak Tercapai/ Tidak Berhasil

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, kemudian ditindaklanjuti Menteri Negara PAN dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

F.SEKL/LAKIP2014CD

23


TAHUN 2014

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran program Kelurahan; 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan

memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru tahun 2014 mengacu pada

Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

APBD Tahun 2014, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2014. Kelurahan Ketawanggede

Kecamatan

Lowokwaru

tahun

2014

telah

menetapkan

PENETAPAN KINERJA Tahun 2014 dengan uraian sebagaimana pada Lampiran 5.

F.SEKL/LAKIP2014CD

24


TAHUN 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Akuntabilitas Kinerja Kegiatan. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Akuntabilitas

diukur dengan melakukan komparasi antara kinerja yang

direncanakan dengan hasil capaian kinerja yang dilaksanakan. Setelah dilakukan pengukuran kinerja dari pelaksanaan kegiatan dan program serta kebijakan teknis dengan pengukuran capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka bisa dihitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Capaian

Capaian

Bobot

Indikator Kinerja = Indikator x Indikator Kinerja 100%

Capaian Kinerja Capaian kinerja adalah hasil nyata dari pelaksanaan cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kegiatan, program dan kebijakan teknis yang terukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan cara melaksanakan evaluasi kinerja. Secara umum Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan, hal ini sebagaimana tercantum pada Visi

Kelurahan Ketawanggede yakni : ”Terwujudnya

pelayanan prima dan pembangunan berbasis masyarakat ”.

yang juga

telah sesuai dengan salah satu Misi Kota Malang ”Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Adil, Terukur dan Akuntable”.

F.SEKL/LAKIP2014CD

25


TAHUN 2014

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah : 1.

Meningkatkan

produktifitas

pelayanan

administrasi

publik

kepada

masyarakat. 2.

Meningkatkan kepedulian masyarakat

terhadap

proses pelaksanaan

pembangunan. Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan Outcomes, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan sumber datanya.

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN Dari 5 sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT tahun 2014 Kelurahan Ketawanggede, telah tercapai dan sebagian kecil yang belum tercapai. Berikut ini rincian kegiatan beserta hasil capaiannya selama tahun 2014 : PENCAPAIAN NO

SASARAN

TERCAPAI

TIDAK TERCAPAI

1

Meningkatnya

perencanaan



pembangunan berbasis masyarakat 2

Terkendalinya

keamanan

dan



ketatalaksanaan



kenyamanan lingkungan 3

Meningkatnya

organisasi perangkat daerah 4

5

F.SEKL/LAKIP2014CD

Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.Kelurahan

 

26


TAHUN 2014

Dari capaian sasaran diatas akan kami sampaikan uraian lebih lanjut tentang PENGUKURAN KINERJA sebagaimana pada Lampiran 6.

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Program-program yang dilaksanakan oleh Kelurahan Ketawanggede Tahun Anggaran 2014, seluruhnya dianggarakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2014, yaitu sebesar sebesar Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), sedangkan total realisasi anggaran yang telah tercairkan sebesar Rp. 501.084.672,00 (Lima Ratus Satu Juta Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus TujuhPuluh Dua Rupiah) atau 66,81% dari jumlah total anggaran. Berikut rincian total anggaran beserta realisasinya pada masing-masing sasaran :

No

Sasaran

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

1

Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah Tersedianya informasi pelaksanaan kegiatan, keuangan serta data yang akurat

10.000.000

4.248.000

42,48 %

7.500.000

6.600.000

88,00 %

191.469.000

140,765,672

73,52 %

41.031.000

20.000.000

48,74 %

500.000.000

494,839,000

98,96 %

750.000.000

501,084,672

66,81 %

2

3

4

5

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.Kelurahan Total

1) Dari sasaran 1 yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 42,48 % dari anggaran dengan capaian kinerja masing-masing 100%. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.752.000,-

F.SEKL/LAKIP2014CD

27


TAHUN 2014

2) Dari sasaran 2 yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 88,00 % dari anggaran dengan capaian kinerja masing-masing 100%. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 900.000,3) Dari sasaran 3 yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 73,52 % dari anggaran dengan capaian kinerja masing-masing 100%. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 50.703.328,4) Dari sasaran 4 yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 48,74 % dari anggaran dengan capaian kinerja masing-masing 100%. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 21.031.000,5) Dari sasaran 5 yang dilaksanakan telah menyerap dana sebesar 98,96 % dari anggaran dengan capaian kinerja masing-masing 100%. Sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.161.000,-

F.SEKL/LAKIP2014CD

28


TAHUN 2014

BAB IV PENUTUP Pada hakekatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Ketawanggede merupakan pertanggungjawaban dari kinerja Lurah yang telah dicapai tahun sebelumnya atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Lurah terhadap penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan selama kurun waktu satu tahun. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Kelurahan

Ketawanggede Tahun Anggaran 2014 ini dapat dikatakan berhasil, dimana hal ini dapat dilihat pada tabel di depan. Adapun dampak dan manfaat dari pelaksanaaan dan kegiatan dimaksud masih berupa data kualitatif dan belum menunjukkan secara kuantitatif, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal organisasi. Secara khusus pembiayaan anggaran operasional yang diperlukan sangat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja kebijakan teknis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Kelurahan Ketawanggede pada Tahun Anggaran 2014 masih ada sebagian yang belum terselesaikan. Hal tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dalam segi teknis maupun non teknis operasional. Juga masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kelurahan namun tidak disertai dengan dukungan dana yang disebabkan faktor intern kelurahan (dana tidak dicairkan, seperti realisasi dana kegiatan pada tabel diatas). Kedepan

diharapkan

seluruh

program

dan

kegiatan

yang

harus

dilaksanakan oleh kelurahan harapannya dukungan dana yang ada bisa dicairkan 100 %, sehingga sasaran sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Malang dapat tercapai. LURAH KETAWANGGEDE,

Drs. WAHYU WIDODO Penata Tingkat I NIP. 196701041998031004

F.SEKL/LAKIP2014CD

29


TAHUN 2014

.

F.SEKL/LAKIP2014CD

30

LAKIP Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

TAHUN 2011

31

LAKIP KELURAHAN KETAWANGGEDE TAHUN 2014 KATA PENGANTAR

Recommend Documents