LAKIP SETJEN TAHUN 2012
PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 dibuat sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Secara eksternal, LAKIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas Sekretariat Jenderal adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit pembinaan, organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1. koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan; 2. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan; 3. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan lembaga lain yang terkait; dan 4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.
Halaman 1
Secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
LAKIP SETJEN TAHUN 2012
Selanjutnya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, Sekretariat Jenderal telah ditetapkan sebagai penggerak utama (prime mover) transformasi kelembagaan pada Kementerian Keuangan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan proses bisnis dan penataan organisasi, serta memberikan counseling dan coaching di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, capacity building, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal tersebut dituangkan dalam format LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2012 pada halaman-halaman berikut ini. Demikian LAKIP ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
Jakarta, 27 Februari 2013 Sekretaris Jenderal,
Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001
Halaman 2
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 RINGKASAN EKSEKUTIF Dalam program dan action plan tahun 2010-2014, Sekretariat Jenderal dinyatakan sebagai penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan, berperan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan proses bisnis, penataan kelembagaan, capacity building, pemanfaatan TIK serta memberikan counseling serta coaching dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat Jenderal selain mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, ke depannya tidak hanya memberikan pelayanan teknis dan administratif pada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga harus berperan sebagai pemikir/analis dan penggerak utama (prime mover). Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain dengan menyediakan dana/belanja operasional, menyediakan sarana dan prasarana, menyempurnakan organisasi dan ketatalaksanaan, serta menyempurnakan dan membangun hukum/peraturan perundang-undangan dengan mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, pelayanan informasi di bidang keuangan negara dan teknologi informasi serta dukungan yang bersifat administratif lainnya agar pelaksanaan tugas pimpinan dapat dilaksanakan secara optimal. Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Tahun 2012, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab II tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, dimana pada tahun 2012 telah ditetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dengan 27 (dua puluh tujuh) IKU. Ketigabelas Sasaran Strategis tersebut dan tingkat capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1 adalah Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (SJ-1). Sasaran ini didukung 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (SJ-1.1), dengan target 3,92, terealisasi 3,90 sehingga diperoleh nilai capaian 99,49 %. 2. Sasaran Strategis 2 adalah Pembentukan SDM yang Berkompetensi Tinggi (SJ-2). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatannya (SJ-2.1), dengan target 82,50%, terealisasi 85,98% sehingga diperoleh nilai capaian 104,22 %. 3. Sasaran Strategis 3 adalah Pengembangan Organisasi yang Andal (SJ-3). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah penyelesaian SOP-Link (SJ-3.1), dengan target 12 SOP, terealisasi 14 SOP sehingga diperoleh nilai capaian 116,67%. 4. Sasaran Strategis 4 adalah Layanan Legislasi dan Litigasi yang Andal (SJ.4). Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu persentase putusan perkara perdata dan hak uji materiil UU in kracht yang dimenangkan (SJ-4.1) dan persentase Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang sinergi, harmonis, dan sinkron dengan peraturan perundangan lainnya (SJ-4.2). Capaian dari kedua IKU tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:
Halaman 3
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 a. Persentase putusan perkara perdata dan hak uji materiil UU in kracht yang dimenangkan (SJ-4.1) dengan target 65%, terealisasi 78,95% sehingga diperoleh nilai capaian 120%. b. Persentase Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang sinergi, harmonis, dan sinkron dengan peraturan perundangan lainnya (SJ-4.2) dengan target 100%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 100%. 5. Sasaran Strategis 5 adalah Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Optimal (SJ-5). Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu Indeks kualitas laporan keuangan (SJ-5.1), Persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai) (SJ-5.2), Jumlah bidang tanah Kementerian Keuangan yang di sertifikatkan pada tahun 2012 (SJ-5.3). Capaian dari ketiga IKU tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: a. Indeks kualitas laporan keuangan (SJ-5.1) dengan target WTP (4), terealisasi WTP (4) sehingga diperoleh nilai capaian 100%. b. Persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai) (SJ-5.2) dengan target 95%, terealisasi 85,26% sehingga diperoleh nilai capaian 89,75%. c. Jumlah bidang tanah Kementerian Keuangan yang disertifikatkan pada tahun 2012 (SJ-5.3) dengan target 50 sertifikat (direvisi menjadi 75 sertifikat), terealisasi 259 sertifikat sehingga diperoleh nilai capaian 120%. 6. Sasaran Strategis 6 adalah Perwujudan TIK yang terintegrasi dan Andal (SJ.6). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase integrasi TIK Kementerian Keuangan (SJ-6.1), dengan target 60%, terealisasi 53,78% sehingga diperoleh nilai capaian 89,63%. 7. Sasaran Strategis 7 adalah Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Koordinasi yang Dinamis (SJ-7). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah kebijakan pembinaan dan koordinasi yang diselesaikan (SJ-7.1), dengan target 23 buah, terealisasi 30 buah sehingga diperoleh nilai capaian 120%. 8. Sasaran Strategis 8 adalah Layanan Kesekretariatan yang Optimal (SJ-8). Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama (SJ-8.1), waktu rata-rata penyelesaian surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara (SJ-8.2), dan persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik (SJ-5.3). Capaian dari ketiga IKU tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: a. Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama (SJ-8.1) dengan target 19 hari, terealisasi 12,59 hari sehingga diperoleh nilai capaian 120%. b. Waktu rata-rata penyelesaian surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara (SJ8.2) dengan target 20 hari, terealisasi 16,5 hari sehingga diperoleh nilai capaian 117,50%. c. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik (SJ-5.3) dengan target 100%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 100%.
Halaman 4
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 9. Sasaran Strategis 9 adalah Peningkatan Pelaksanaan Tugas Lainnya (SJ-9). Sasaran ini didukung oleh 6 (enam) IKU, yaitu waktu rata-rata administrasi proses persidangan (SJ-9.1), persentase bahan masukan yang digunakan oleh Komite Pengawas Perpajakan (SJ-9.2), persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan (SJ-9.3), jumlah penyaluran investasi reguler (SJ-9.4), persentase pengembangan dan implementasi manajemen vendor (SJ-9.5), dan indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden (SJ-9.6). Capaian dari keenam IKU tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: a. Waktu rata-rata administrasi proses persidangan (SJ-9.1) dengan target 9 bulan, terealisasi 4,16 bulan sehingga diperoleh nilai capaian 120%. b. Persentase bahan masukan yang digunakan oleh Komite Pengawas Perpajakan (SJ-9.2) dengan target 90%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 111,11%. c. Persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan (SJ-9.3) dengan target 95%, terealisasi 99,34% sehingga diperoleh nilai capaian 104,57%. d. Jumlah penyaluran investasi reguler (SJ-9.4) dengan target Rp5 Trilyun, terealisasi Rp3,260 Trilyun sehingga diperoleh nilai capaian 65,20%. e. Persentase pengembangan dan implementasi manajemen vendor (SJ-9.5) dengan target 100%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 100%. f. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden (SJ-9.6) dengan target 80 (tepat waktu), terealisasi 81,67 sehingga diperoleh nilai capaian 102,09%. 10. Sasaran Strategis 10 adalah Pengembangan SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ10). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase pejabat Setjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya (SJ-10.1), dengan target 82,5% (direvisi menjadi 87%), terealisasi 87,40% sehingga diperoleh nilai capaian 100,46%. 11. Sasaran Strategis 11 adalah Pengembangan Organisasi Setjen yang Andal (SJ-11). Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) IKU, yaitu persentase mitigasi risiko yang telah dijalankan (SJ-11.1), indeks reformasi birokrasi (SJ-11.2), indeks kepuasan pegawai (SJ-11.3), dan persentase policy recomendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (SJ-11.4). Capaian dari keempat IKU tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: a. Persentase mitigasi risiko yang telah dijalankan (SJ-11.1) dengan target 70%, terealisasi 90,32% sehingga diperoleh nilai capaian 120%. b. Indeks reformasi birokrasi (SJ-11.2) dengan target 92, terealisasi 93,38 sehingga diperoleh nilai capaian 101,50%. c. Indeks kepuasan pegawai (SJ-11.3) dengan target 3, terealisasi 3,18 sehingga diperoleh nilai capaian 106%. d. Persentase policy recomendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (SJ-11.4) dengan target 85%, terealisasi 85% sehingga diperoleh nilai capaian 100%.
Halaman 5
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 12. Sasaran Strategis 12 adalah Pengelolaan Layanan TIK yang Andal (SJ-12). Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu persentase pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada katalog layanan (SJ-12.1), dan persentase akurasi data SIMPEG (SJ-12.2). Capaian dari kedua IKU tersebut dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: a. Persentase pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada katalog layanan (SJ-12.1) dengan target 97%, terealisasi 98,83% sehingga diperoleh nilai capaian 100,76 %. b. Persentase akurasi data SIMPEG (SJ-12.2) dengan target 100%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 100%. 13. Sasaran Strategis 13 adalah Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ-13). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase penyerapan DIPA Setjen (non belanja pegawai) (SJ-13.1) dengan target 95%, terealisasi 66,17% sehingga diperoleh nilai capaian 69,65 %. Dari 13 (tiga belas) SS tersebut, terdapat beberapa IKU yang tidak mencapai 100% adalah sebagaimana tampak pada Tabel 1 berikut ini. TABEL 1 REALISASI IKU-IKU YANG TIDAK MENCAPAI TARGET NO. 1.
2.
3.
4.
5.
SASARAN STRATEGIS Tingkat kepuasan Pengguna layanan yang tinggi (SJ.1) Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Optimal (SJ.5)
IKU
TARGET
REALISASI CAPAIAN
pengguna
3,92
3,90
99,49%
Persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai) (SJ-5.2) Perwujudan TIK yang Persentase integrasi TIK terintegrasi dan andal Kementerian Keuangan (SJ.6) (SJ-6.1) Peningkatan Pelaksanaan Jumlah penyaluran investasi Tugas Lainnya reguler (SJ.9) (SJ-9.4) Pelaksanaan Anggaran Persentase penyerapan DIPA Setjen yang Optimal Setjen (non belanja pegawai) (SJ-13.1)
95%
85,26%
89,75%
60%
53,78%
89,63%
Rp5 Trilyun
Rp3,260 Trilyun
65,20%
95%
66,17%
69,65%
Indeks kepuasan layanan (SJ-1.1)
Berdasarkan capaian kinerja atas IKU tahun 2011 dimana terdapat 7 IKU yang tidak dapat memenuhi target, maka pada tahun 2012 terjadi peningkatan kinerja karena hanya 5 (lima) IKU yang tidak dapat memenuhi target. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun mendatang capaian IKU Sekretariat Jenderal akan menjadi semakin lebih baik.
Halaman 6
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 BAB I. PENDAHULUAN TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR SEKRETARIAT JENDERAL
Sekretariat Jenderal berperan sebagai unsur pendukung yang memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan peranannya tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat Jenderal juga melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugas antara lain di bidang sistem informasi dan teknologi keuangan, pembinaan akuntan dan jasa penilai, pelayanan bantuan hukum, harmonisasi kebijakan Menteri Keuangan, pelaksanaan investasi pemerintah, layanan pengadaan secara elektronik, administrasi pengadilan pajak, dan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan. Tugas dan fungsi di atas dilaksanakan oleh 8 (delapan) Biro, 5 (lima) Pusat, 2 (dua) Sekretariat, serta 3 (tiga) orang Tenaga Pengkaji sebagaimana tampak pada Tabel 2 TABEL 2 UNIT-UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL NO. NAMA UNIT 1. Biro Perencanaan dan Keuangan 2.
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
3. 4.
Biro Hukum Biro Bantuan Hukum
5. 6.
Biro Sumber Daya Manusia Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
7.
Biro Perlengkapan
8.
Biro Umum
9.
Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan
NO. NAMA UNIT 10. Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 11. Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan 12. Pusat Investasi Pemerintah 13. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik 14. Sekretariat Pengadilan Pajak 15. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan 16. Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur 17. Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik 18. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
Secara struktural, organisasi Sekretariat Jenderal digambarkan sebagaimana struktur organisasi pada Lampiran laporan ini.
Halaman 7
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Dalam program dan action plan Tahun 2010-2014 Sekretariat Jenderal selaku unit organisasi penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan pada Kementerian Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan proses bisnis serta memberikan counseling dan coaching di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, capacity building and human resources development, dan pemanfaatan TIK. Sekretariat Jenderal ke depan tidak hanya menitikberatkan pada fungsi supporting saja, tetapi harus lebih menitikberatkan pada peran sebagai pemikir/analis dan penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 2.207 orang (Biro SDM, per 31 Desember 2012) sebagaimana terdapat pada Tabel 3. Sebagai prime mover tentu diperlukan SDM yang berkompetensi tinggi yang tercermin dari pegawai Sekretariat Jenderal yang memiliki persentase pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana/D-IV ke atas sebesar 55,23% (1.219 orang) dari total pegawai Sekretariat Jenderal. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata Kementerian Keuangan sebesar 45,99%. Komposisi pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. TABEL 3 JUMLAH SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN NO. 1.
JENJANG PENDIDIKAN SD
2.
SMP
32 orang
3.
SMU/D-I/D-II
522 orang
4.
Diploma-III (D-III)
407 orang
5.
Diploma-IV (D-IV)
34 orang
6.
Sarjana (S1)
929 orang
7.
Master/S2
246 orang
8.
Doktor/S3
10 orang
TOTAL
JUMLAH 27 orang
2.207 orang
PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
Peran strategis Sekretariat Jenderal terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan adalah: 1. menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan srategik, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2.
melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian;
Halaman 8
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 3.
4.
mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, serta memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian; melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5.
mengkoordinasikan penyusunan program komunikasi publik, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, melaksanakan edukasi publik mengenai peraturan perundangan di bidang keuangan dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
6.
melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7.
membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas Kantor pusat Kementerian.
SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan ini disusun degan menggunakan sistematika sebagai berikut: BAB I
Pendahuluan
BAB II
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja
BAB III
Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan
BAB IV
Penutup
Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, selama Tahun 2012 Sekretariat Jenderal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini.
Halaman 9
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA RENCANA STRATEGIS
Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2010-1014 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Sekretariat Jenderal melaksanakan pembinaan dan perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan antar lembaga dan masyarakat, dan administrasi serta koordinasi terhadap pelaksanaan kerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, visi Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor KEP-38/SJ/2010 adalah: Menunjang Tercapainya Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel Dari visi tersebut, yang dimaksud dengan Menunjang Tercapainya adalah Sekretariat Jenderal sebagai unit pendukung (supporting unit) bagi Kementerian Keuangan, yaitu memberikan dukungan pelayanan administratif bagi semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan agar pelaksanaan tugas teknis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun arti Pengelola Keuangan dan Kekayaaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan memelihara barang milik negara. Kemudian Dipercaya artinya semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan yang dimaksud dengan Akuntabel adalah bahwa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara mengacu pada praktik terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan. Dalam rangka pencapaian visi dimaksud, telah ditetapkan misi Sekretariat Jenderal, yaitu: 1. membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat; 2. membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab; 3. membangun dan mengembangkan teknologi informasi keuangan yang modern dan terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya; 4. membangun dan mengembangkan tata kelola yang tertib dan handal; dan 5. menjamin pelaksanaan teknis lainnya yang optimal.
Halaman 10
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Menteri Keuangan dalam Rapat Dinas (Radin) Sekretariat Jenderal pada tanggal 16-17 Desember 2010 telah menetapkan Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama (prime mover) transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Kemudian, visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2010-2014 tersebut dalam perkembangannya telah dilakukan penyempurnaan dan dicantumkan dalam Peta Strategi Tahun 2012, yaitu: Menjadi Penggerak Utama Transformasi Kelembagaan untuk Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel. Dalam perubahan visi ini, diharapkan dengan mengubah kata “Menunjang” dengan “Menjadi Penggerak Utama Transformasi Kelembagaan”, dapat mengubah peranan Sekretariat Jenderal untuk tidak hanya bersifat administratif dan hanya sebagai unit penunjang dan pendukung pelayanan terhadap unit eselon lainnya, namun menjadi penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan. Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu satu sampai dengan lima tahun ke depan dalam tahun 2010-2014. Tujuan yang akan dicapai adalah: 1. terwujudnya tata kelola yang baik dan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua Eselon I di Kementerian Keuangan; dan 2. tingkat kepercayaan stakeholders (internal dan eksternal) yang tinggi. Penjabaran dari tujuan di atas secara lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan dituangkan dalam sasaran. Perumusan sasaran tersebut menggunakan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Bound (SMART). Atas dasar itu, sasaran tahun 2010-2014 Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan ditetapkan sebagai berikut: 1. terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; 2. terwujudnya organisasi yang handal dan modern; 3. terwujudnya good governance; 4. terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi; dan 5. tercapainya akuntabilitas laporan keuangan. Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang dijabarkan ke dalam kebijakankebijakan dan program-program. Adapun strategi yang ditetapkan dalam Roadmap 2010-2014 Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal meliputi : 1. pembentukan SDM Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkompetensi tinggi; 2. pengembangan organisasi Kementerian keuangan yang handal dan modern; 3. pembangunan sistem TIK Kementerian Keuangan yang terintegrasi; 4. pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan yang optimal; 5. Tata kelola yang tertib dan handal; dan 6. peningkatan pelaksanaan tugas lainnya.
Halaman 11
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan berdasarkan RPJM 2010-2014 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra 2010-2014 terdiri atas 1 (satu) program yaitu: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan.
RENCANA KERJA, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L, DAN KONTRAK KINERJA
Berdasarkan Renstra Tahun 2010-2014, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Keterkaitan antara Renja dan RKA adalah RKA memuat informasi yang tertuang dalam Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah dimutakhirkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah (resources envelope). Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja. Kementerian Keuangan telah menerapkan Balanced Scorecard (BSC) sebagai metode mengukur organisasi dan pegawai. BSC Kementerian Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454 /KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari dari sasaran-sasaran strategis dimana setiap sasaran strategis menjadi basis dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dalam setiap Sasaran Strategis dilengkapi dengan target, unit penanggung jawab, dan inisiatif strategis yang akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Penerapan BSC di lingkungan Kementerian Keuangan berfungsi sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja pada suatu tahun anggaran. IKU dan target capaiannya disusun dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan untuk menjamin keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta RKT di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU dan target IKU yang dicantumkan dalam Kontrak Kinerja (baik di Kemenkeu-Wide maupun Kemenkeu-One) dapat menggunakan ukuran-ukuran yang lebih spesifik atau target yang lebih tinggi untuk mendukung pencapaian target indikator yang ditetapkan dalam Renja.
Halaman 12
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 PENETAPAN KINERJA
Penetapan/perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan/perjanjian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal telah dilakukan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Sekretariat Jenderal harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS). Sasaran strategis ini dipetakan di dalam peta strategi. BSC yang digunakan di Sekretariat Jenderal menerapkan 3 (tiga) perspektif, yaitu: Stakeholders/Customers Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Tiga perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 13 (tiga belas) Sasaran Strategis sebagaimana tampak pada Gambar 1 pada halaman berikut. GAMBAR 1 PETA STRATEGI SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2012
Halaman 13
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Jumlah Sasaran Strategis yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal pada Peta Strategis (Strategy Map) Sekretariat Jenderal adalah 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 27 (dua puluh tujuh) IKU, sebagaimana tampak pada Tabel 4 pada halaman berikut. Rincian selengkapnya tentang IKU tersebut dapat dilihat sebagai berikut.
TABEL 4 SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL 2012 SASARAN STRATEGIS 1 Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan pengguna layanan
Realisasi 2011 3,79
Target 2012 3,92
Satuan -
SASARAN STRATEGIS 2 Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
Realisasi 2011 87,59
Target 2012 82,50
Satuan %
Target 2012 12
Satuan SOP
SASARAN STRATEGIS 3 Pengembangan organisasi yang andal Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah penyelesaian SOP-Link
Realisasi 2011 10
SASARAN STRATEGIS 4 Layanan legislasi dan ligitasi yang andal Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Persentase putusan perkara perdata dan hak uji materiil UU in kracht yang dimenangkan
N/A
65
%
Persentase peraturan/keputusan Menteri Keuangan yang sinergi, harmonis, dan sinkron dengan peraturan perundangan lainnya
N/A
100
%
SASARAN STRATEGIS 5 Pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang optimal Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kualitas laporan keuangan Persentase penyerapan DIPA Keuangan (non belanja pegawai)
Kementerian
Jumlah bidang tanah Kementerian Keuangan yang di sertifikatkan pada tahun 2012
Halaman 14
Realisasi 2011 3 (WDP)
Target 2012 4 (WTP)
Satuan -
78,55
95
%
N/A
50
Sertifikat
(direvisi menjadi 75)
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 SASARAN STRATEGIS 6 Perwujudan TIK yang terintegrasi dan andal Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Persentase integrasi TIK Kementerian Keuangan
40
60
%
SASARAN STRATEGIS 7 Penyusunan kebijakan pembinaan dan koordinasi yang dinamis Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Jumlah kebijakan pembinaan dan koordinasi yang diselesaikan
N/A
23
buah
SASARAN STRATEGIS 8 Layanan kesekretariatan yang optimal Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama
18,40
19
hari
Waktu rata-rata penyelesaian surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara
N/A
20
hari
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik
100
100
%
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Waktu rata-rata administrasi proses persidangan
N/A
9
bulan
Persentase bahan masukan yang digunakan oleh Komite Pengawas Perpajakan
100
90
%
Persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan
N/A
95
%
4,712 Trilyun
5 Trilyun
Rp
implementasi
N/A
100
%
Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden
N/A
80
-
SASARAN STRATEGIS 9 Pengingkatan pelaksanaan tugas lainnya Indikator Kinerja Utama (IKU)
Jumlah penyaluran investasi reguler Persentase pengembangan manajemen vendor
dan
(tepat waktu)
SASARAN STRATEGIS 10 Pengembangan SDM Setjen yang berkompetensi tinggi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Persentase pejabat Setjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
93,60
82,50
%
Halaman 15
(direvisi menjadi 87)
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 SASARAN STRATEGIS 11 Pengembangan organisasi Setjen yang andal Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Persentase mitigasi risiko yang telah dijalankan
N/A
70
%
Indeks reformasi birokrasi
N/A
92
-
Indeks kepuasan pegawai
N/A
3
-
Persentase policy recomendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
N/A
85
%
SASARAN STRATEGIS 12 Pengelolaan layanan TIK yang andal Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Persentase pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada katalog layanan
96,83
97
%
Persentase akurasi data SIMPEG
N/A
100
%
SASARAN STRATEGIS 13 Pelaksanaan anggaran Setjen yang optimal Indikator Kinerja Utama (IKU)
Realisasi 2011
Target 2012
Satuan
Persentase penyerapan DIPA Setjen (non belanja pegawai)
70,75
95
%
Halaman 16
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 PENGUKURAN KINERJA
Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, Kementerian Keuangan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Capaian kinerja organisasi dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Proses perhitungan NKO untuk unit yang memiliki peta strategi dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut: GAMBAR 2 PROSES PERHITUNGAN NKO UNTUK UNIT YANG MEMILIKI PETA STRATEGI
Capaian IKU
Nilai Strategis Sasaran (NSS)
Nilai Kinerja Perspektif (NKP)
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Metode pengukuran pencapaian indikator kinerja yang digunakan, dibagi berdasarkan ekspektasi arah nilai aktual dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target. Berdasarkan pembagian tersebut, IKU Kementerian Keuangan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: • IKU Maximize : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target. Contoh: jumlah pendapatan negara; • IKU Minimize : Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih kecil dari target. Contoh: rasio beban utang terhadap rata-rata outstanding utang; • IKU Stabilize
: Nilai aktual/realisasi/pencapaian Indikator Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Contoh: Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja.
Capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: a. angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%; b. indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya; c. status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU; d. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target; dan e. untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
Halaman 17
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 • apabila realisasi pencapaiannya melebihi target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%; dan • apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target adalah sebagai berikut: • IKU Maximize:
• IKU Minimize: Indeks Capaian = [1 + (1 – Realisasi/Target)] X 100% • IKU Stabilize: Ca = Capaian awal Ca = Realisasi/Target X 100% C = Capaian a. apabila Realisasi > Target maka C = 100 – (Ca – 100), Ca maksimum adalah 200% b. apabila Realisasi < Target maka C = Ca Grafik : Capaian
Indeks Capaian
100
120
90
100
67,5
75
45
50
22,5
25
Rumus:
I
In = Indeks capaian dibawahnya In+1 = Indeks capaian diatasnya Cn
0
0
= Indeks capaian
= Capaian dibawahnya
Cn+1 = Capaian diatasnya
Hasil perhitungan rumus stabilize, bila capaiannya melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target. Misalnya IKU rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja yang ideal adalah 3%. Semakin sedikit pegawai yang mengikuti pelatihan, berarti kurangnya kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, rasio yang semakin besar menunjukkan ketidakefektifan bekerja. Oleh karena itu, capaian yang diharapkan adalah mendekati ideal 3%. Jika realisasi capaian tepat 3%, rumus stabilize akan menghasilkan nilai 120%.
Halaman 18
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ORGANISASI Monitoring adalah aktivitas berkala untuk menjamin pencapaian target yang telah ditetapkan. Pengumpulan data capaian kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi bahan monitoring dilakukan secara bottom-up. Evaluasi merupakan kegiatan mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah kegiatan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan. Hasil monitoring digunakan untuk melaksanakan evaluasi yang disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja).
Halaman 19
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah menetapkan 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) IKU. Di antara 27 (dua puluh tujuh) IKU tersebut, terdapat 10 (sepuluh) IKU utama yang merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Wide) Tahun 2012. Pencapaian dari sepuluh IKU tersebut disajikan pada tabel di bawah ini. TABEL 5 CAPAIAN IKU KEMENKEU-ONE YANG DI-CASCADE DARI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2012
SASARAN STRATEGIS (SS) Tingkat kepuasan Pengguna layanan yang tinggi
KODE IKU SJ-1.1
Indeks kepuasan layanan
Pembentukan SDM yang berkompetensi tinggi
SJ-2.1
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Optimal
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
3,92
3,90
99,49
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
82,50%
85,98%
104,22
SJ-5.2
Persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai)
95%
85,26%*
89,75
Perwujudan TIK yang terintegrasi dan andal
SJ-6.1
Persentase integrasi Kementerian Keuangan
60%
53,78%
89,63
Peningkatan pelaksanaan tugas lainnya
SJ-9.6
Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden
80
81,67
102,09
70%
90,32%
120
SJ-11.2 Indeks reformasi birokrasi
92
93,38
101,50
SJ-11.3 Indeks kepuasan pegawai
3
3,18
106
Pengembangan Organisasi Setjen yang
Halaman 20
IKU pengguna
SJ-11.1 Persentase mitigasi yang telah dijalankan
TIK
risiko
(tepat waktu)
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 SASARAN STRATEGIS (SS) Andal
KODE IKU
Pengelolaan Layanan TIK yang Andal
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
SJ-11.4 Persentase policy recomendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
85%
85%
100
SJ-12.2 Persentase SIMPEG
100%
100%
100
IKU
akurasi
data
**Sumber : SAU per 11 Januari 2013
Selain 10 (sepuluh) IKU yang sudah dikontrakkinerjakan dan merupakan cascade dari KemenkeuWide sebagaimana disajikan pada Tabel 5 di atas, terdapat 17 (tujuh belas) IKU lain yang diperjanjikan dalam Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2012 sebagaimana tampak pada Tabel 6 sebagai berikut. TABEL 6 CAPAIAN KEMENKEU-ONE SEKRETARIAT JENDERAL SELAIN IKU KEMENKEU-ONE YANG DICASCADE DARI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2012
SASARAN STRATEGIS (SS) Pengembangan Organisasi yang Andal
Layanan Legislasi dan litigasi yang Andal
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Optimal
Halaman 21
KODE IKU
IKU
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
12 SOP
14 SOP
116,67
SJ-3.1
Jumlah penyelesaian SOPLink
SJ-4.1
Persentase putusan perkara perdata dan hak uji materiil UU in kracht yang dimenangkan
65%
78,95%
120
SJ-4.2
Persentase peraturan/ keputusan Menteri Keuangan yang sinergi, harmonis, dan sinkron dengan peraturan perundangan lainnya
100%
100%
100
SJ-5.1
Indeks kualitas keuangan
laporan
WTP (4)
WTP (4)
100
SJ-5.3
Jumlah bidang tanah Kementerian Keuangan yang disertifikatkan pada tahun 2012
75 sertifikat*
259 sertifikat
120
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 SASARAN STRATEGIS (SS) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Koordinasi yang Dinamis
IKU
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
SJ-7.1
Jumlah kebijakan pembinaan dan koordinasi yang diselesaikan
23 buah
30 buah
120
SJ-8.1
Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama
19 hari
12,59 hari
120
SJ-8.2
Waktu rata-rata penyelesaian surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara
20 hari
16,5 hari
117,50
SJ-8.3
Persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik
100%
100%
100
SJ-9.1
Waktu rata-rata administrasi proses persidangan
9 bulan
4,16 bulan
120
SJ-9.2
Persentase bahan masukan yang digunakan oleh Komite Pengawas Perpajakan
90%
100%
111,11
SJ-9.3
Persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan
95%
99,34%
104,57
SJ-9.4
Jumlah penyaluran investasi reguler
Rp5 Trilyun
Rp3,260 Trilyun
65,20
SJ-9.5
Persentase pengembangan dan implementasi manajemen vendor
100%
100%
100
Pengembangan SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi
SJ-10.1
Persentase pejabat Setjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
87%*
87,4%
100,46
Pengelolaan Layanan TIK yang Andal
SJ-12.1
Persentase pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada katalog layanan
97%
98,83%
101,89
Layanan Kesekretariatan yang Optimal
KODE IKU
Peningkatan Pelaksanaan Tugas Lainnya
Halaman 22
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 SASARAN STRATEGIS (SS) Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal
KODE IKU SJ-13.1
IKU
TARGET
REALISASI
PERSENTASE CAPAIAN
Persentase penyerapan DIPA Setjen (non belanja pegawai)
95%
66,17%**
69,65
*target setelah revisi **Sumber : SAU per 11 Januari 2013
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategi Sekretariat Jenderal yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2012 dapat tercapai. Penjelasan atas capaian setiap IKU Sekretariat Jenderal yang dikontrakkinerjakan pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut. 1. Sasaran Strategis 1: Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (SJ.1). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan (SJ-1.1). Target IKU dimaksud adalah 3,92 dan terealisasi 3,90 sehingga diperoleh nilai capaian 99,49%. IKU ini merupakan nilai kepuasan pelanggan atas layanan unggulan Sekretariat Jenderal. Indeks persepsi stakeholders diukur dari survei opini stakeholders dari seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yamg dilaksanakan mulai bulan Juli s.d Desember 2012 yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan menggunakan metode in depth interview dan focus group discussion. Survey dilakukan terhadap 209 responden. Nilai indeks persepsi stakeholders Sekretariat Jenderal Tahun 2012 sebesar 3,90 (naik 0,11 poin dari nilai 3,79 pada tahun 2011). Layanan yang diukur dalam survei disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut. TABEL 7 LAYANAN UNGGULAN SEKRETARIAT JENDERAL No
Jenis Layanan Unggulan
1.
Penyelesaian usulan revisi SAPSK/DIPA Tahun Anggaran 20XY Kementerian Keuangan BA 15 pada Biro Perencanaan dan Keuangan Penerbitan Surat perintah Membayar (SPM) di lingkungan Sekretariat jenderal
2.
Halaman 23
Kode Layanan 881
Nama Unit Pemilik Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
882
Biro Perencanaan dan Keuangan
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No
Jenis Layanan Unggulan
3.
Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan, serta Pendampingan Pemeriksaan BPK pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Biro Perencanaan dan Keuangan Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan usulan unit organisasi eselon I Penelaahan Perumusan Rancangan Peraturan perundang-undangan Penerbitan Pendapat Hukum (legal opinion) atas pinjaman/hibah luar negeri pemerintah, purchase agreement/indenture/subscription agreement/certificate of authorization untuk penerbitan/penjualan surat utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional, certificate purchase agreement/declaration of trust untuk penerbitan/penjualan surat berharga syariah Negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional Pendampingan Menteri/Pejabat/Pegawai dan/atau mantan menteri/pejabat/pegawai Kementerian Keuangan dalam kasus hukum Proses penyelesaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan
4.
5. 6.
7.
8.
Kode Layanan 883
Nama Unit Pemilik Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
884
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan
885
Biro Hukum
886
Biro Hukum
887
Biro Bantuan Hukum
888
Biro Sumber Daya Manusia
9.
Penyiapan dan penyelenggaraan konferensi pers
890
10.
Penyusunan resume berita harian
891
11.
Penatausahaan dan pelaporan pembayaran langsung belanja pegawai dan non belanja pegawai Penatausahaan produk hukum peraturan Menteri Keuangan Penerbitan pendapat hukum (legal opinion) atas surat jaminan pemerintah (letter of guarantee (LOG)), surat persetujuan pemerintah (letter of consent (LOC)) atas perjanjian kredit (loan agreement) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam rangka pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan bakar
892
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Biro Umum
893
Biro Umum
894
Biro Hukum
12. 13.
Halaman 24
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No
Jenis Layanan Unggulan
14.
batubara untuk proyek 10.000 MW Pelayanan penyelesaian perizinan akuntan publik dan penilai publik Lainnya:
15
Kode Layanan
a. Pelayanan helpdesk pada LPSE
Nama Unit Pemilik Layanan
895
PPAJP
889
Pusat LPSE
b. Pelayanan verifikasi calon penyedia LPSE Sumber: Biro KLI, 2012
Berdasarkan hasil survey terhadap seluruh layanan unggulan Sekretariat Jenderal, diperoleh indeks kepuasan stakeholders terhadap layanan unggulan dimaksud, sebagaimana disajikan pada grafik dalam Gambar 3 di bawah ini. GAMBAR 3 TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDERS TERHADAP LAYANAN UNGGULAN SETJEN TAHUN 2012
Lainnya
4,04 3,74
legal opinion atas surat …
3,53 3,71 4,01 4,01 3,97
konferensi pers 3,68 3,77 3,69
Pendampingan Menteri Penelaahan Perumusan …
4,01 3,7
Bimbingan Teknis …
3,81 4,09 3,92
3
3,2
3,4
3,6
3,8
4
4,2
Selain itu, telah dilakukan pula survey terhadap nilai unsur-unsur kualitas layanan pembentuk kepuasan dari layanan unggulan yang ditunjukan pada grafik sebagaimana disajikan dalam Gambar 4 di bawah ini.
Halaman 25
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 GAMBAR 4 SKOR KINERJA LAYANAN SETJEN DIBANDINGKAN LAYANAN KEMENTERIAN KEUANGAN BERDASARKAN UNSUR LAYANAN TAHUN 2012
Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2012, pada tahun 2012 terjadi peningkatan nilai kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal yang disajikan dalam grafik sebagai berikut. GAMBAR 5 INDEKS KEPUSAN PENGGUNA LAYANAN TERHADAP LAYANAN SEKRETARIAT JENDERAL SELAMA 3 (TIGA) TAHUN
2. Sasaran Strategis 2: Pembentukan SDM yang Berkompetensi Tinggi (SJ.2). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya (SJ-2.1). Target IKU dimaksud adalah 82,50% dan terealisasi 85,98%, sehingga diperoleh nilai capaian 104,22%. IKU ini mengukur persentase pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (SKJ). Angka yang dijadikan dasar
Halaman 26
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 perhitungan adalah nilai Job Person Match (JPM) seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan dibagi dengan jumlah pejabat eselon II dan III yang telah mengikuti assesment. Persentase pejabat Kementerian Keuangan yang telah memenuhi SKJ sebagaimana tampak pada Tabel 8 sebagai berikut. TABEL 8 PERSENTASE PEJABAT YANG TELAH MEMENUHI SKJ Eselon
Jumlah (orang)
II III Jumlah
217 1.663 1.880
Sudah mengikuti assesment (orang) 216 1.529 1.745
Sesuai sesuai dengan SKJ (orang) 189 1.310 1.499
Persentase (%) 87,50 85,67 85,90
Sumber: Biro SDM, 2012
Apabila dibandingkan dengan tahun 2011, persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya naik dari 81,66% menjadi 85,90%. Dengan demikian terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Pencapaian yang cukup tinggi ini merupakan hasil dari analisa atas usulan peserta yang mengikuti assesment atau reassesment dengan memperhatikan pula pemenuhan persyaratan nilai minimal JPM pada setiap jabatan. 3. Sasaran Strategis 3: Pengembangan Organisasi yang Andal (SJ.3). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah Penyelesaian SOP-Link (SJ-3.1). Target IKU dimaksud adalah 12 SOP dan terealisasi 14 SOP, sehingga diperoleh nilai capaian 116,67%. IKU ini merupakan IKU cascading dari Kemenkeu-One pada SS Pengembangan Organisasi yang andal. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan capaian output Kementerian Keuangan sebagai bentuk koordinasi dan kontribusi kinerja dan capaian hasil masing-masing unit Eselon I dalam kerangka proses bisnis, maka salah satu instrumen yang dapat merealisasikan hal tersebut yaitu melalui penyusunan SOP-Link. Hal ini terkait adanya program Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan Subbidang Standar Prosedur Operasi (SOP), bahwa SOP-Link dilakukan untuk menjembatani setiap kegiatan yang menghasilkan output utama Kementerian Keuangan yang pada dasarnya merupakan gabungan dari berbagai kegiatan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan SOP-Link bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi antarunit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terdapat keselarasan dalam penyelesaian suatu kegiatan yang melibatkan lebih dari satu unit Eselon I. Penyusunan SOP-Link Kementerian Keuangan merupakan salah satu agenda prioritas Sekretariat Jenderal. Proses penyusunan SOPLink di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan dalam hal identifikasi kegiatan yang
Halaman 27
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 memiliki keterkaitan penerapan SOP pada satu Unit Organisasi Eselon I dengan SOP pada unit organisasi Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Legalitas formal penetapan SOP-Link Kementerian Keuangan tersebut, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan SOP-Link tersebut merupakan lampiran dari KMK. Proses penyelesaian SOP-Link dianggap selesai apabila telah ditetapkan dalam KMK dimaksud. Sebuah kegiatan dapat diangkat menjadi kegiatan Kementerian dan dirumuskan tahapannya dalam suatu SOP-Link apabila kegiatan tersebut merupakan: a. substansi tugas dan fungsi atau core business Kementerian Keuangan; b. ada keterkaitan/ketertautan antara SOP di satu unit organisasi dengan SOP unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan; c. output atau hasil dari SOP suatu unit organisasi Eselon I merupakan output antara dan menjadi input pada SOP unit organisasi Eselon I lainnya; dan d. ruang lingkup meliputi seluruh proses kegiatan pada semua unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan penyusunan SOP-Link meliputi pemetaan jenis kegiatan/proses bisnis, identifikasi SOP yang ada atau belum ada, identifikasi keterlibatan SOP unit-unit terkait, pembahasan dengan unitunit terkait, penyusunan konsep, dan finalisasi draft final. Pada tahun 2012, SOP-Link yang telah disusun tidak hanya berdasarkan hasil identifikasi tetapi juga berdasarkan arahan pimpinan (misalnya arahan Wakil Menteri Keuangan mengenai SOP-Link tentang Penyelesaian Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) dan berdasarkan rekomendasi BPK. Pada tahun 2012, telah disusun 14 (empat belas) SOP-Link Kementerian Keuangan dari target penyelesaian SOP-Link Kementerian Keuangan sebanyak 12 SOP, yang terdiri atas 13 (tiga belas) SOP-Link baru dan 1 (satu) SOP-Link perubahan, sehingga capaian IKU sebesar 116,67%. Rincian SOP-Link yang ditetapkan sepanjang tahun 2012 adalah sebagaimana tampak pada Tabel 9 berikut. TABEL 9 PENETAPAN SOP-LINK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Judul SOP
KMK Nomor 77/KM.1/2012 tanggal 31 Januari 2012
1.
KMK Nomor 421/KM.1/2012 tanggal 24 April 2012 KMK Nomor 583/KM.1/2012 tanggal 28 Mei 2012
2. 3. 4. 5.
KMK Nomor 687/KM.1/2012 tanggal 14 Juni 2012
Halaman 28
6.
SOP-Link Penyelesaian Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri SOP-Link Penyusunan dan Pengesahan Daftar Nominatif Anggaran sebagai Dasar Pengesahan DIPA di Kanwil DJPB SOP-Link Penanganan Kondisi Krisis Pasar Surat Berharga Negara SOP-Link Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Surat Berharga Negara SOP-Link Penyelenggaraan Konferensi Pers dan/atau Siaran Pers SOP-Link Pertukaran Data Elektronik Antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Keputusan Menteri Keuangan (KMK) KMK Nomor 950/KM.1/2012 tanggal 6 September 2012
Judul SOP 7. 8. 9.
KMK Nomor 992/KM.1/2012 tanggal 28 September 2012
10.
11.
12.
13. KMK Nomor 1412/KM.1/2012 tanggal 5 Desember 2012
14.
SOP-Link Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang Ditindaklanjuti dengan Pemusnahan SOP-Link Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) karena Adanya Pemindahtanganan dengan Cara Penjualan SOP-Link Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) karena Adanya Pemindahtanganan dengan Cara Hibah SOP-Link Monitoring Ketahanan Fiskal dan Penyampaian Laporan Kondisi Ketahanan Fiskal dalam Kerangka Crisis Management Protocol-Fiskal; SOP-Link Penetapan Keputusan Menteri Keuangan tentang Status Ketahanan Fiskal dan Kebijakan Pencegahan/Penanganan Krisis dalam Kerangka Crisis Management Protocol-Fiskal SOP-Link Tindak Lanjut atas Penetapan Status Ketahanan Fiskal dan Kebijakan Pencegahan/Penanganan Krisis dalam Kerangka Crisis Management Protocol– Fiskal; SOP-Link Penyelesaian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Unaudited) SOP-Link tentang Pembayaran Utang Pemerintah sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya melalui KMK 339/KMK.01/2011
Sumber: Biro Organta, 2012
4. Sasaran Strategis 4: Layanan Legislasi dan Litigasi yang Andal (SJ.4). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase putusan perkara perdata dan hak uji materiil UU in kracht yang dimenangkan (SJ-4.1). Target IKU dimaksud adalah 65% dan terealisasi 78,95%, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2012 dan pelaporan capaian IKU tersebut dilakukan secara tahunan. IKU ini mengukur persentase putusan perkara perdata dan Hak Uji Materiil yang berkekuatan hukum tetap dan memenangkan Kementerian Keuangan. Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah putusan in kracht yang menang dibandingkan dengan total putusan yang diterima selama tahun berjalan. IKU tersebut dilaksanakan berdasarkan adanya gugatan dari pihak ketiga yang diajukan ke Pengadilan untuk perkara perdata atau ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Selanjutnya berdasarkan gugatan tersebut, Sekretariat Jenderal akan menugaskan Biro Bantuan Hukum selaku unit eselon II yang menangani permasalahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses berperkara di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi. Dalam proses berperkara tersebut, Sekretariat Jenderal cq. Biro Bantuan Hukum akan melakukan upaya-upaya hukum sampai ke tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) apabila pihak Kementerian Keuangan dikalahkan
Halaman 29
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding. Penilaian IKU tersebut adalah berdasarkan putusan perkara perdata yang sudah diputus sampai ke tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun, apabila ditingkat pertama atau dalam tingkat banding tersebut Kementerian Keuangan dimenangkan dan pihak penggugat tidak mengajukan upaya-upaya hukum, maka dalam IKU dinilai juga sebagai putusan perkara perdata in kracht yang dimenangkan. Sedangkan untuk uji materil UU in kracht adalah setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selama tahun 2012 terdapat 19 (sembilan belas) putusan perkara in kracht yang dimenangkan dari total 23 (dua puluh tiga) putusan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain telah ditetapkannya PMK Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan kegiatan Capacity Building/In House Training. Selain itu, keberhasilan pencapaian target IKU tersebut didukung pula oleh keikutsertaan pegawai penanganan perkara dalam seminar/workshop terkait litigasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kendala yang sering dihadapi terkait dengan memenangkan putusan perkara perdata dan uji materiil UU in kracht, yaitu: 1) data dan dokumen tidak lengkap dari unit sehingga melemahkan dalam pembuktian; 2) kebijakan yang dikeluarkan oleh unit lemah dari segi aturan hukum; 3) pandangan dan pendapat hakim berbeda terkait uji materiil Undang-Undang. Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU dimaksud, Sekretariat Jenderal menempuh bererapa langkah penyelesaian, yaitu: 1) meminta kembali kepada unit terkait untuk melengkapi data dan dokumen yang belum lengkap. Hal ini juga sangat tergantung dengan adanya kerjasama dan itikad yang baik dari unit-unit terkait tersebut; 2) perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Selain itu, diharapkan kepada pihak-pihak terkait tersebut apabila ada rapat pembahasan penyusunan peraturan perundangan diharapkan untuk dapat kiranya melibatkan Biro Bantuan Hukum. b. Persentase Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang sinergi, harmonis, dan sinkron dengan peraturan perundangan-undangan (SJ-4.2). Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU ini mengukur persentase jumlah Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan (PMK/KMK) yang sinergis, harmonis, dan sinkron dengan peraturan perundangundangan yaitu hanya mencakup PMK/KMK yang dalam tahap penyusunan telah dilakukan harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan di unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal yang membidangi penyusunan legislasi.
Halaman 30
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah berhasil menyelesaikan sejumlah 251 PMK dan 90 KMK dengan rincian sebagai berikut: 1) kuartal I sejumlah 30 PMK dan 10 KMK; 2) kuartal II sejumlah 68 PMK dan 28 KMK; 3) kuartal III sejumlah 49 PMK dan 12 KMK; dan 4) kuartal IV sejumlah 104 PMK dan 40 KMK. 5. Sasaran Strategis 5: Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Optimal (SJ.5). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU, yaitu: a. Indeks kualitas laporan keuangan (SJ-5.1). Target IKU dimaksud adalah WTP (4) dan terealisasi WTP (4), sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Kualitas laporan Kementerian/Lembaga didasarkan pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jenis opini BPK adalah opini audit yang diberikan oleh BPK terhadap laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jenis opini BPK tersebut meliputi: • Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan indeks 4; • Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan indeks 3; • Tidak Wajar dengan indeks 2; • Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) dengan indeks 1. Dalam penetapan kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2012, Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan atas Tahun Anggaran 2011 ditargetkan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, BPK berpendapat bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan upaya perbaikan pengendalian intern atas pencatatan penerimaan perpajakan. Perbaikan tersebut secara signifikan telah mengurangi ketidakwajaran terkait pencatatan pembatalan penerimaan pajak (reversal), penerimaan PBB migas, dan piutang pajak. Neraca Kementerian Keuangan per 31 Desember 2011 dan 2010, serta LAporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah tersaji secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran untuk tahun 2011 dan 2010 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pendapat tersebut di atas berarti bahwa BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2011 berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga target yang ditetapkan telah tercapai, dan meningkat dari indeks yang diberikan pada tahun 2011 (LKKL 2010) dan 2010 (LKKL 2009) yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka pencapaian IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, antara lain : 1) pendampingan pada saat penyusunan Laporan Keuangan dari tingkat satuan kerja (satker) sampai dengan tingkat Kementerian; 2) pendampingan satker dalam proses pemeriksaan oleh BPK;
Halaman 31
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 3) peningkatan pembinaan, bimbingan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 4) monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Itjen dan BPK; dan 5) pelaksanaan sosialisasi regional di Palembang, Solo, Medan, Makassar, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2010-2014, ditargetkan bahwa pada tahun 2014 indeks kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Opini BPK) adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meningkat dari indeks pada tahun 2010 yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan indeks kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LKKL 2011) yang telah mencapai WTP pada tahun 2012, maka fokus selanjutnya adalah mempertahankan opini WTP serta melakukan upaya-upaya untuk mengurangi jumlah temuantemuan dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. b. Persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai) (SJ-5.2). Target IKU dimaksud adalah 95% dan terealisasi 85,26%, sehingga diperoleh nilai capaian 89,68%. IKU dimaksud mengukur realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan yang meliputi realisasi atas belanja barang dan belanja modal yang dilaksanakan dibandingkan dengan pagu belanja barang dan belanja modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA.15). Berdasarkan data yang diperoleh per 11 Januari 2012, Sekretariat Jenderal belum dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 untuk belanja barang (kode: 52) dan belanja modal (kode: 53) mencapai 85,26% dari target sebesar 95%. Perkembangan penyerapan anggaran Kementerian Keuangan dari tahun 2010 s.d. 2012 adalah sebagaimana tampak pada Tabel 10 sebagai berikut. TABEL 10 REALISASI PENYERAPAN DIPA KEMENTERIAN KEUANGAN (dalam miliar rupiah) Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2010 Pagu Realisasi %
Belanja Pegawai 7.626,57 7.177,47 (51) Belanja 5.161,99 3.927,56 Barang (52) Belanja 2.603,30 1.849,95 Modal (53) Total 15.391,87 12.954,98 Sumber: SAU per 11 Januari 2013
Halaman 32
Tahun Anggaran 2011 Pagu Realisasi %
Tahun Anggaran 2012 Pagu Realisasi %
94,11 8.000,42 7.510,44
93,88
8.322,47 7.994,89
96,06
76,09 6.476,52 5.280,13
81,53
7.190,94 6.103,43
84,88
71,06 2.869,82 2.084,80
72,65
1.888,69 1.637,84
86,72
84,17 17.346,78 14.875,39 85,75 17.402,10 15.736,15 90,43
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai), antara lain: 1) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada satker yang belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, sehingga menghambat proses pengadaan barang dan jasa; 2) terdapat anggaran yang masih diblokir pagunya karena belum lengkapnya dokumen pendukung atau persyaratan; 3) adanya gagal lelang dan kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa, diantaranya karena adanya sanggahan banding yang menyebabkan lelang ulang; 4) terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung karena kendala persetujuan teknis dari pihak eksternal, seperti persyaratan clearence dan penghapusan BMN; dan 5) adanya kebijakan penghematan anggaran pada tahun pelaksanaan anggaran. Selain kendala-kendala tersebut di atas, pada tahun 2012 terdapat anggaran belanja barang dan belanja modal pada Kementerian Keuangan yang tidak dapat digunakan yang totalnya mencapai Rp417,47 Miliar. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 1) penyaluran beasiswa BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2012 karena belum ada persetujuan dari Dewan Penyantun. Anggaran yang tidak dapat digunakan terkait hal ini mencapai Rp242,3 miliar. Atas hal tersebut telah diusulkan revisi anggaran ke Ditjen Anggaran namun tidak disetujui karena Nota Keuangan RAPBN-P tahun anggaran 2012 telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI; 2) anggaran PNBP STAN yang tidak dapat direalisasikan karena tidak ada penerimaan mahasiswa baru STAN pada tahun 2012. Anggaran yang tidak dapat digunakan terkait hal ini mencapai Rp15,30 miliar. Atas hal tersebut telah diusulkan revisi anggaran ke Ditjen Anggaran namun tidak disetujui karena pengurangan pagu yang bersumber dari PNBP/BLU tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang sumber dananya dapat dikurangi dalam tahun berjalan setelah ditetapkannya Undang-Undang APBN-P Tahun 2012; dan 3) anggaran untuk persiapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak dapat direalisasikan karena telah didanai dari dana hibah (grant) untuk pendanaan konsultan penyusunan struktur organisasi OJK dan Infrastruktur OJK serta adanya sisa pagu anggaran gaji dan tunjangan Dewan Komisioner OJK yang diperkirakan tidak akan digunakan lagi. Anggaran yang tidak dapat digunakan terkait hal ini mencapai Rp159,86 Miliar. Atas hal tersebut telah diusulkan revisi anggaran ke Ditjen Anggaran namun tidak disetujui karena belum diatur mekanisme pengembalian dari BA K/L ke BA BUN. Alokasi anggaran belanja barang dan belanja modal Kementerian Keuangan setelah APBN-P menjadi Rp9.079,63 Miliar. Alokasi anggaran tersebut jika dikurangi dengan anggaran yang tidak dapat digunakan sejumlah Rp.417,47 Miliar menjadi Rp.8.662,16 Miliar. Alokasi tersebut merupakan alokasi anggaran untuk belanja barang dan belanja modal yang efektif dapat digunakan pada tahun 2012. Dengan realisasi belanja barang dan belanja modal mencapai Rp7.741,27 Miliar, maka persentase penyerapan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal pada tahun anggaran 2012 yang efektif dapat digunakan adalah 89,36%.
Halaman 33
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan juga dipengaruhi oleh penggunaan proses e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang mampu menghasilkan efisiensi belanja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan, dengan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses e-procurement sebesar Rp3.077,01 Miliar, dapat dilakukan penghematan sebesar Rp435,97 Miliar atau 14,17% dari alokasi anggaran belanja barang dan belanja modal. Penghemaan tersebut cukup signifikan mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran belanja barang dan belanja modal karena penghematan yang dilakukan mencapai 4,8% dari total belanja barang dan belanja modal di Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2012 yang mencapai Rp9.079,63 Miliar. Adapun rincian penghematan dimaksud sebagaimana tampak pada Tabel 11 sebagai berikut. TABEL 11 PENGHEMATAN E-PROCUREMENT (dalam jutaan rupiah) No.
Unit Eselon I
Paket
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Setjen DJA DJP DJBC DJPB DJKN DJPU DJPK Itjen Bapepam-LK BKF BPPK
154 20 225 211 166 123 16 19 8 24 12 146
Pagu Pengadaan Selesai (Rp) 696.924,22 21.227,86 721.118,40 1.061.205,21 241.836,35 120.316,94 11.497,52 28.995,37 4.166,20 47.344,60 22.918,48 99.456,11
Total 1124 3.077.007,24 Sumber: LPSE Kementerian Keuangan, 2012
Nilai Hasil Lelang (Rp)
Penghematan Rp
%
549.168,74 17.412,38 610.172,39 974.940,93 214.093,83 107.992,09 10.512,80 23.192,54 3.480,75 28.912,22 19.862,95 81.297,64
147.755,48 3.815,47 110.946,01 86.264,28 27.742,52 12.324,85 984,71 5.802,83 685,44 18.432,37 3.055,53 18.158,47
21,20 17,97 15,39 8.13 11,47 10,24 8,56 20,01 16,45 38,93 13,33 18,26
2.641.039,27
435.967,97
14,17
Dengan memperhitungkan realisasi pagu anggaran untuk belanja barang dan belanja modal yang efektif dapat digunakan pada tahun 2012 yang mencapai Rp7.741,27 Miliar atau 89,36% dan nilai penghematan yang mencapai Rp435,97 Miliar atau mencapai 4,8%, maka dapat disimpulkan bahwa realiasi DIPA Kementerian Keuangan untuk belanja barang dan belanja modal tahun anggaran 2012 mencapai Rp8.177,24 Miliar atau 90,06% dari pagu yang efektif dapat digunakan. Adapun, hal-hal yang telah diupayakan dalam rangka mencapai IKU Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai), antara lain: 1) melaksanakan pendataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum bersertifikat dan pengadaan diklat Pengadaan Barang dan Jasa;
Halaman 34
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 2) penggunaan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (MONIKA) sebagai alat pemantauan realisasi dan kendala penyerapan anggaran secara berkala; 3) mempercepat proses buka blokir dengan melengkapi data dukung yang dibutuhkan; 4) penyusunan arahan-arahan yang mendukung percepatan realisasi anggaran diantaranya penyusunan S-556/SJ.1/2012 tanggal 27 Juli 2012 hal Rekomendasi Dalam Rangka Optimalisasi Implementasi PMK Nomor 170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan 5) optimalisasi penggunaan anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dari sisa dana kegiatan yang telah tercapai outputnya Pada Renstra Kementerian Keuangan tahun 2010-2014, target realisasi penyerapan anggaran Kementerian Keuangan untuk tahun 2014 adalah 90% (untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal), meningkat 5% dari kondisi pada tahun 2010 yang masih ditargetkan sebesar 85%. Secara umum dapat disampaikan, bahwa realisasi penyerapan anggaran Kementerian Keuangan sejak tahun 2010 s.d. 2012 selalu mengalami peningkatan, yakni 84,17% pada tahun 2010 meningkat menjadi 85,7% pada tahun 2011 dan 90,43% pada tahun 2012. Dengan demikian, target realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 yang terdapat pada Renstra telah dapat dicapai pada tahun anggaran 2012. c. Jumlah bidang tanah Kementerian Keuangan yang di sertifikatkan pada tahun 2012 (SJ5.3). Target IKU dimaksud adalah 50 sertifikat (direvisi menjadi 75 sertifikat) dan terealisasi 259 sertifikat, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini muncul terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara yang melakukan kegiatan inventarisasi seluruh aset Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Terkait dengan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan inventarisasi terhadap aset berupa tanah Kementerian Keuangan. Dari total jumlah tanah Kementerian Keuangan sebanyak 3.731 lokasi, baru sejumlah 3.002 lokasi tanah yang memiliki sertifikat, sehingga masih terdapat 729 lokasi tanah yang belum tersertifikasi atau berada dalam sengketa. Mengingat tanah Kementerian Keuangan yang belum memiliki sertifikat berjumlah cukup besar, maka Sekretariat Jenderal selaku pengelola BMN Kementerian Keuangan melaksanakan koordinasi terkait proses pensertifikatan tanah Kementerian Keuangan. Pada periode JanuariDesember 2012, Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan proses pensertifikatan tanah di lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 21 proses persertifikatan tanah di lingkungan Kementerian Keuangan, dan 237 proses balik nama atas pemegang hak atas tanah menjadi Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan. Sedangkan 1 (satu) sertifikat tanah merupakan hasil dari kegiatan sertifikasi tahun lalu yang belum dilaporkan dalam capaian kinerja tahun 2011, sehingga dimasukan dalam perhitungan capaian kinerja tahun 2012. Terkait IKU pensertifikatan tanah pada Kemenkeu-One, Sekretariat Jenderal ditargetkan untuk dapat menyelesaikan 75 tanah tersertifikasi. Dari target tersebut, Sekretariat Jenderal telah
Halaman 35
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 berhasil menyelesaikan 259 tanah tersertifikasi. Adapun rincian hasil kegiatan sertifikasi dan balik nama yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 disajikan pada Tabel 12 sebagai berikut: TABEL 12 DAFTAR SERTIFIKAT TANAH YANG TERBIT TAHUN 2012 No.
Kepemilikan Tanah
1. 2. 3. 4. 5.
Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Balik nama sertifikat tanah Direktorat Jenderal Pajak Proses sertifikasi yang belum dilaporkan dalam capaian IKU tahun 2011 (sehingga menjadi capaian pada tahun 2012) Jumlah Sumber: Biro Perlengkapan, 2012
Jumlah Sertifikat 1 sertifikat 19 sertifikat 1 sertifikat 237 sertifikat 1 sertifikat 259 sertifikat
Sekretariat Jenderal telah melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait, namun seringkali ditemui beberapa kendala karena rumitnya proses pensertifikatan tanah, antara lain: 1) pencapaian target yang sangat dipengaruhi secara dominan oleh unit lain (Badan Pertanahan Nasional dan Kuasa Pengguna Barang); 2) biaya pensertifikatan tanah yang seringkali tidak sesuai dengan standar biaya yang berlaku; dan 3) waktu proses pensertifikatan tanah rata-rata lebih dari 1 tahun. Guna mengatasi sejumlah kendala tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor MoU-7/MK.01/2012 nomor 10/SKB/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012 tentang Pensertifikatan Tanah Kementerian Keuangan Republik Indonesia; 2) melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan; 3) melakukan pembinaan dalam rangka sertifikasi tanah milik Negara; dan 4) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sertfikasi tanah milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan. 6. Sasaran Strategis 6: Perwujudan TIK yang Terintegrasi dan Andal (SJ.6). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Persentase integrasi TIK Kementerian Keuangan (SJ-6.1). Target IKU dimaksud adalah 60% dan terealisasi 53,78%, sehingga diperoleh nilai capaian 89,63%. IKU ini dilaksanakan sejak tahun 2011 yang bertujuan untuk memonitor proses integrasi TIK di Kemenkeu sesuai blueprint TIK. Realisasi pencapaian target IKU pada tahun 2012 yaitu 53,78% dari target 60%. Adapun rincian pencapaian kinerja tersebut antara lain:
Halaman 36
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 a. Pelaksanaan perencanaan Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan di Balikpapan tercapai 1%. Pelaksanaan perencanaan DRC Kemenkeu di Balikpapan telah selesai dilaksanakan dengan output desain DRC Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Pelaksana Pembangunan DRC Kemenkeu; b. Proses pengadaan pelaksana pembangunan DRC Kementerian Keuangan di Balikpapan tercapai 0,5%. Proses pengadaan pelaksana pembangunan DRC Kementerian Keuangan di Balikpapan sudah selesai dilaksanakan pada bulan September 2012. Sebagai Pemegang Kontrak adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk; c. Pelaksanaan manajemen konstruksi DRC Kementerian Keuangan di Balikpapan tercapai 1,17% dari target 1,5%. Konsultan manajemen konstruksi sedang melakukan pendampingan dan pengawasan pekerjaan konstruksi; d. Pelaksanaan pembangunan DRC Kementerian Keuangan di Balikpapan tercapai 3.11% dari target 4%. Hingga tanggal 31 Desember 2012, pekerjaan pembangunan DRC Kementerian Keuangan di Balikpapan yang telah dilaksanakan adalah 77.68%, dengan rincian sebagai berikut: pekerjaan listrik utama belum dilakukan test commissioning karena belum tersedianya tanki solar 20.000 liter, solar 20.000 liter, dan penyambungan listrik sebesar 2770 KVA oleh PLN setempat; pekerjaan tata suara, MATV, BAS, telepon, penangkal petir, air bersih, air kotor, dan rak server yang belum tersedia; pekerjaan peringatan kebakaran, CCTV, video wall, access control, fire supression, dan tata udara belum terpasang dan dilakukan test commissioning; pekerjaan sipil, arsitektur dan landscape yang belum terselesaikan; pekerjaan penyambungan daya listrik belum dilaksanakan. Beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja, antara lain: a. penyiapan SDM TIK Kementerian Keuangan (jasa konsultansi gap analysis SDM TIK), dengan target sebesar 2%. Proses pengadaan Penyiapan SDM TIK Kementerian Keuangan (jasa konsultansi gap analysis SDM TIK) telah dilaksanaan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan hasil gagal lelang; b. penyusunan strategi konsolidasi infrastruktur TIK DRC Kementerian Keuangan, dengan target sebesar 1%. Proses pengadaan strategi konsolidasi infrastruktur TIK DRC Kementerian Keuangan telah dilaksanakan oleh ULP dengan hasil gagal lelang. Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan di atas yaitu: a. pelaksanaan konsultansi penyiapan SDM TIK Kementerian Keuangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013; b. penyusunan strategi konsolidasi infrastruktur TIK DRC akan disatukan dalam satu kontrak dengan pelaksanaan konsolidasi infrastruktur TIK DRC. Kontrak akan dilaksanakan pada tahun 2013; dan c. pelaksanaan manajemen konstruksi dan pembangunan DRC Kementerian Keuangan yang akan dilaksanakan hingga 31 Januari 2013.
Halaman 37
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 7. Sasaran Strategis 7: Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Koordinasi yang Dinamis (SJ.7). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu jumlah kebijakan pembinaan dan koordinasi yang diselesaikan (SJ-7.1). Target IKU dimaksud adalah 23 buah dan terealisasi 30 buah, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU jumlah kebijakan pembinaan dan koordinasi yang diselesaikan bertujuan untuk mengukur jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Selama tahun 2012, Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan sebanyak 30 kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan berupa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maupun surat dinas berdasarkan penelaahan/pengkajian atas peraturan-peraturan di bidang terkait tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Adapun kebijakan-kebijakan yang dihasilkan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 13 sebagai berikut. TABEL 13 KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN KOORDINASI SETJEN TAHUN 2012 No 1.
2. 3. 4. 5.
6. 7.
8. 9.
10. 11. 12. 13.
Kebijakan/Pedoman Teknis Yang Dihasilkan PMK Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menkeu, KMK, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kemenkeu PMK Nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan PMK Nomor 148/PMK.01/2012 tentang Izin Belajar PMK Nomor 161/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Penegakan Disiplin PNS Kemenkeu KMK 14/KM.1/2012 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pejabat Yang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja, dan Bendahara Pengeluaran BA 015 Tahun 2012 pada GKN Di Lingkungan Setjen Kemenkeu. KMK Nomor 21/KMK.01/2012 tentang Pedoman Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan KMK 52/KM.1/2012 Tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Pengujian Terhadap Permintaan Pembayaran Dan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Perintah Membayar Yang Membebani Anggaran GKN Tahun 2012 Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kemenkeu. KMK Nomor 96/KMK.01/2012 tentang Identitas Perlengkapan Kantor Kementerian Keuangan KMK Nomor 271/KMK.01/2012, Perubahan ke-5 KMK 46/KMK.01/2007 terkait pelimpahan wewenang penunjukan KPA, Pejabat Pemungut Penerimaan Negara, PPK, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Kementerian Keuangan KMK Nomor 272/KMK.01/2012, Perubahan ke-14 KMK 45/KMK.01/2007 terkait penunjukan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di lingkungan Kementerian Keuangan KMK Nomor 344/KMK.01/2012 tentang tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan/ Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kemenkeu KMK 432/KMK.01/2012, Perubahan ke-15 KMK 45/KMK.01/2007 terkait penunjukan PPSPM di lingkungan Kementerian Keuangan KMK 827/KM.1/2012, Perubahan Ke-4 KMK 14/KM.1/2012 terkait penunjukan KPA, PPK dan Bendahara pada GKN
Halaman 38
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No 14. 15. 16. 17.
18. 19.
20. 21. 22. 23.
24. 25. 26. 27.
28. 29. 30.
Kebijakan/Pedoman Teknis Yang Dihasilkan KMK 922/KM.1/2012, Perubahan Ke-5 KMK 14/KM.1/2012 terkait penunjukan KPA, PPK dan Bendahara pada GKN KMK 1036/KM.1/2012, Perubahan Ke-4 KMK 52/KM.1/2012 terkait penunjukan PPSPM pada GKN Mamuju. KMK 1037/KM.1/2012, Perubahan Ke-6 KMK 14/KM.1/2012 terkait penunjukan KPA, PPK dan Bendahara pada GKN Surat Edaran Nomor SE-1/SJ/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Pedoman Koreksi Laporan Barang Pengguna Sebagai Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan Surat Edaran Nomor SE-2/MK.1/2012 tentang Pedoman Penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan Surat Edaran Nomor SE-10/SJ/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.01/2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan TKPKN Di Lingkungan Kementerian Keuangan Surat Edaran Nomor SE-13/MK.1/2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang Gerakan Nasional Labelisasi di lingkungan Kementerian Keuangan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-15/MK.1/2012 tentang Standar Luas Tanah, Bangunan dan Ruang Kerja Kantor Surat Edaran Nomor SE-37/MK/2012 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan Dalam Rangka Perwujudan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Surat Edaran Nomor SE-43/SJ/2012 tentang Mekanisme pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada unit eselon I di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Keuangan S-64/SJ.1/2012 hal Implementasi PMK No. 170/PMK.05/2010 tentang penyelesaian tagihan atas beban APBN lingkup Biro Perencanaan dan Keuangan. S-111/SJ.1/2012 hal Penyajian Dan Penatausahaaan piutang TGR/TP. S-556/SJ.1/2012 hal Rekomendasi Dalam Rangka Optimalisasi Implementasi PMK Nomor 170/PMK.05/2010 di Lingkungan Kementerian Keuangan. S-507/MK.1/2012 hal Penyampaian Rekomendasi Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keungan BA 015 Kemenkeu terkait Tugas dan Kewajiban Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan. S-631/SJ.1/2012 Hal Langkah-langkah mengatasi penumpukan penyampaian SPM ke KPPN menjelang akhir TA 2012. S-1382/SJ/2012 Hal Langkah-langkah optimalisasi pengelolaan PNBP di Lingkungan Kementerian Keuangan. ND-395/SJ.1.3/2012 Hal Penegasan penggolongan biaya perjalanan dinas jabatan untuk ketua/wakil ketua/hakim pengadilan pajak.
8. Sasaran Strategis 8: Layanan Kesekretariatan yang Optimal (SJ.8). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU, yaitu: a. Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama (SJ-8.1). Target IKU dimaksud adalah 19 hari dan terealisasi 12,59 hari, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini dimaksudkan untuk menentukan waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban. Waktu rata-rata dihitung dengan menghitung hari penyelesaian konsep jawaban setiap perkara dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk dan dibuat konsep jawabannya. Proses/alur dari pelaksanaan IKU tersebut adalah berdasarkan adanya gugatan dari pihak ketiga
Halaman 39
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 yang diajukan ke pengadilan untuk perkara perdata yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Selanjutnya berdasarkan gugatan tersebut, Sekretariat Jenderal akan menugaskan Biro Bantuan Hukum selaku unit eselon II yang menangani permasalahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses berperkara di Pengadilan Negeri. Sekretariat Jenderal cq. Biro Bantuan Hukum akan mengikuti proses persidangan yaitu pemeriksaan para pihak baik pihak penggugat, tergugat dan turut tergugat, serta akan melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Apabila dalam proses mediasi tersebut antara pihak penggugat dan tergugat tidak mencapai kata sepakat, maka Sekretariat Jenderal cq. Biro Bantuan Hukum akan menyusun dan menyampaikan jawaban terhadap perkara perdata tersebut ke Pengadilan Negeri. Pencapaian IKU dimaksud pada tahun 2012 adalah selama 12,64 hari sehingga diperoleh persentase pencapaian target sebesar 150,31%. Adapun jumlah konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama tersebut selama tahun 2012 sebanyak 65 perkara. Apabila pada tahun 2011 penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama ditetapkan jangka waktu penyelesaiannya selama 20 hari, maka pada tahun 2012 target capaian ditingkatkan menjadi 19 hari. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012 target capaian kinerja penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 dengan waktu rata-rata penyelesaian sebesar 16,32 hari, pada tahun 2011 sebesar 18,40 hari, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 12,64 hari. Secara ringkas, penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama adalah sebagai berikut: TABEL 14 WAKTU RATA-RATA PENYELESAIAN KONSEP JAWABAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SELAMA KURUN WAKTU TIGA TAHUN Target
2010 Realisasi
%
Target
2011 Realisasi
%
Target
2012 Realisasi
%
30 hari
16,32 hari
183,82
20 hari
18,4 hari
108,70
19 hari
12,64 hari
150,31
Keberhasilan pencapaian IKU dimaksud didukung oleh kegiatan-kegiatan antara lain: 1) telah ditetapkannya PMK Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan; 2) telah ditetapkannya PMK Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan 3) keikutsertaan pegawai penangan perkara untuk mengikuti seminar/workshop terkait litigasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun kendala yang seringkali dihadapi terkait dengan penyelesaian konsep jawaban perkara yaitu: 1) ketidaklengkapan dokumen atau keterlambatan penyerahan dokumen oleh unit terkait; 2) kurangnya koordinasi dengan unit terkait; dan
Halaman 40
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 3) panggilan sidang atau relaas panggilan sidang terlambat diserahkan oleh unit terkait. b. Waktu rata-rata penyelesaian surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara (SJ-8.2). Target IKU dimaksud adalah 20 hari dan terealisasi 16,50 hari, sehingga diperoleh nilai capaian 117,5%. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pada periode Januari s.d. Desember 2012, Sekretariat Jenderal telah menyelesaikan 133 SK Penghapusan dengan total hari penyelesaian yakni 2.200 hari. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa waktu rata-rata penyelesaian usulan penghapusan BMN adalah 16,50 hari. Angka tersebut diperoleh dari pembagian jumlah hari penyelesaian dengan jumlah SK yang diterbitkan. Adapun perhitungan total hari penyelesaian dihitung dari hari sejak berkas usulan diterima lengkap sampai dengan penerbitan SK Penghapusan, termasuk waktu proses pada Pengelola Barang. Dalam rangka pencapaian IKU tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan beberapa hal, antara lain: 1) melakukan sosialisasi peraturan terkait pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya penghapusan Barang Milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang; 2) melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pengelola Barang; dan 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penghapusan. c. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik (SJ-8.2). Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU ini mengukur kesesuaian ketepatan waktu dan jumlah kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditentukan. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik meliputi: 1) penerbitan Media Keuangan setiap tanggal 24 tiap bulan; 2) updating informasi di portal Kementerian Keuangan setiap hari kerja; 3) waktu rata-rata respon permintaan layanan konferensi pers selama 3 hari; dan 4) waktu rata-rata respon layanan fasilitasi rapat pimpinan dengan DPR selama 3 hari. Kegiatan komunikasi publik telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) penerbitan Media Keuangan pada tahun 2012, telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target, yaitu:
Halaman 41
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Edisi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Target 24 Januari 24 Februari 26 Maret 24 April 24 Mei 25 Juni 24 Juli 24 Agustus 24 September 24 Oktober 24 Nopember 24 Desember
Tanggal Terbit 24 Januari 24 Februari 22 Maret 24 April 24 Mei 22 Juni 24 Juli 24 Agustus 24 September 10 Oktober 20 Nopember 23 Desember
2) updating informasi di portal Kementerian Keuangan setiap hari kerja, dimana semua kegiatan yang diliput telah diupload ke portal Kementerian Keuangan www.depkeu.go.id secara tepat waktu; 3) waktu rata-rata respon permintaan layanan konferensi pers selama 3 hari. Sebanyak 30 Konferensi Pers dilaksanakan pada Tahun 2012 baik permohonan secara lisan maupun tertulis; 4) waktu rata-rata respon layanan fasilitasi rapat pimpinan dengan DPR selama 3 hari. Realisasi rata-rata waktu respon fasilitasi rapat pimpinan dengan DPR selama 3 hari pada tahun 2012 sebanyak 171 kegiatan dapat terlaksana dengan baik dengan waktu respon rata-rata 2,4 hari. 9. Sasaran Strategis 9: Peningkatan Pelaksanaan Tugas Lainnya (SJ.9). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 6 (enam) IKU, yaitu: a. Waktu rata-rata administrasi proses persidangan (SJ-9.1). Target IKU dimaksud adalah 9 bulan dan terealisasi 4,16 bulan, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. Penyelesaian putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak merupakan wewenang Majelis Hakim, sedangkan tugas dan fungsi Sekretariat Pengadilan Pajak memberikan layanan dan dukungan dalam pengadministrasian penyelesaian putusan tersebut. Indikator atas sasaran strategis ini adalah waktu rata-rata administrasi proses persidangan. Indikator kinerja kegiatan pelayanan administrasi persidangan dihitung sejak sengketa pajak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak untuk disidangkan sampai dengan sengketa pajak dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim. IKU ini mengukur total waktu proses persidangan yaitu jumlah waktu pemrosesan sengketa yang diterima sampai dengan sidang dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim dan diukur dengan menghitung total waktu proses persidangan dibagi dengan jumlah sengketa yang cukup. Sengketa yang cukup adalah sengketa yang sidang pemeriksaannya telah dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim. Sedangkan jumlah sengketa yang cukup adalah banyaknya sengketa yang cukup pada periode tahun berjalan.
Halaman 42
LAKIP SETJEN TAHUN 2012
Jumlah sengketa yang diucapkan oleh Majelis Hakim pada tahun 2012 adalah: 1) kuartal 1 (Q1) sebanyak 2.070 sengketa dengan total waktu persidangan selama bulan; 2) kuartal 2 (Q2) sebanyak 1.677 sengketa dengan total waktu persidangan selama bulan; 3) kuartal 3 (Q3) sebanyak 1.729 sengketa dengan total waktu persidangan selama bulan; dan 4) kuartal 4 (Q4) sebanyak 1.888 sengketa dengan total waktu persidangan selama bulan.
7.560,89 6.469,59 7.468,84 9.115,14
Pada tahun 2012, layanan administrasi proses persidangan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4,16 bulan dengan jumlah sengketa sebanyak 7.364 berkas yang dinyatakan cukup selama tahun 2012. Jangka waktu capaian kinerja ini adalah 4,84 bulan lebih cepat dari capaian kinerja yang ditargetkan yaitu 9 bulan. Realisasi capaian kinerja tersebut jauh lebih cepat dari capaian kinerja yang ditargetkan karena banyaknya berkas Acara Cepat yang dapat diselesaikan lebih cepat daripada target capaian kinerja. b. Persentase bahan masukan yang digunakan oleh Komite Pengawas Perpajakan (SJ-9.2). Target IKU dimaksud adalah 90% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 111,11%. IKU ini mengukur persentase konsep yang diserahkan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan kepada Komite Pengawas Perpajakan dalam rangka pemberian rekomendasi/saran/masukan kepada Menteri Keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Instansi Perpajakan. Dalam pelaksanaan IKU tersebut, Sekretariat Jenderal mampu melebihi target yang diberikan dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 90%, dengan indeks capaian yang dihasilkan sebesar 111,11%. Proses kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan IKU tersebut meliputi pelaksanaan tugas penghimpunan data pada bidang perpajakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi pengumpulan keterangan, informasi, pengamatan, dan kajian di bidang perpajakan serta fasilitasi penanganan pengaduan. Pencapaian IKU yang melebihi target ini dilatarbelakangi dengan direkomendasikannya semua bahan masukan yang disampaikan kepada komite menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pencapaian tersebut selain didukung oleh peraturan dan kebijakan bidang perpajakan yang dinamis. juga dikarenakan permasalahan yang menyangkut bidang perpajakan pada tahun 2012 sangat beragam, sehingga diperlukan beberapa masukan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perpajakan.
Halaman 43
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Di sisi lain, realisasi kegiatan tersebut tak lepas dari dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas di bidang perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya, kegiatan fasilitasi pengawasan menemui beberapa kendala baik internal maupun eksternal, yaitu: 1) keterbatasan akses data ke Instansi Perpajakan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pengumpulan data/informasi untuk menindaklanjuti pengaduan maupun sebagai bahan dalam proses menghasikan rekomendasi/masukan kepada Menteri Keuangan seringkali terkendala terkait dengan ketentuan Pasal 34 UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) tentang rahasia jabatan. Adanya ketentuan pasal ini juga membatasi ruang gerak dalam melaksanakan tugas fasilitasi pengawasannya. 2) resistensi berbagai pihak terhadap pengawasan Komite Pengawas Perpajakan. Adanya beberapa pihak eksternal yang mempermasalahkan pengawasan yang dilakukan oleh Komite Pengawas Perpajakan terhadap instansi perpajakan terutama pengawasan terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini berimbas kepada pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dari keterbatasan yang ada, diperlukan suatu strategi dan sikap yang tepat agar tugas dan fungsi Komite serta Sekretariat Komite dapat berjalan dengan efektif dan efisien baik dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, rekomendasi/masukan yang diberikan, dan dalam hal memperoleh data/informasi dari instansi perpajakan dengan mempertimbangkan Pasal 34 UU KUP. c. Persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan (SJ-9.3). Target IKU dimaksud adalah 95% dan terealisasi 99,34%, sehingga diperoleh nilai capaian 104,57%. Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan adalah Akuntan Publik dan Penilai Publik yang tidak dikenakan sanksi pembekuan izin dan/atau sanksi pencabutan izin selama tahun 2012. Pada tahun 2012, target capaian persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan sebesar 95%. Jumlah akuntan publik dan penilai publik sampai dengan bulan Desember 2012 sebanyak 1.360 orang. Selama tahun 2012, terdapat 2 (dua) Penilai Publik yang dikenakan sanksi pembekuan izin, serta 6 (enam) Akuntan Publik dan 1 (satu) Penilai Publik yang dikenakan sanksi pencabutan izin, sehingga pencabutan izin berjumlah 9 (sembilan) orang. Persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standard profesi, kode etik dan peraturan perundang-undangan pada tahun 2012 adalah: ((1.360 – 9)/1.360) X 100% = 99,34% Keberhasilan pencapaian target tersebut, merupakan hasil dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:
Halaman 44
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 1) diselenggarakannya sosialisasi atas standar profesi, kode etik, dan peraturan perundangundangan kepada Akuntan Publik dan Penilai Publik. Selama tahun 2012 telah diselenggarakan sosialisasi di beberapa kota besar di Indonesia sebanyak 24 kegiatan; 2) adanya kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi Akuntan Publik dan Penilai Publik melalui kegiatan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Pada tahun 2012 telah diselenggarakan PPL Akuntan Publik sebanyak 14 kegiatan dan PPL Penilai Publik sebanyak 11 kegiatan; 3) dilaksanakannya law enforcement peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan Penilai Publik, Kantor Akuntan Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik; 4) optimalisasi kegiatan pemeriksaan Akuntan Publik dan Penilai Publik. Selama tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 98 Kantor Akuntan Publik dan 75 Kantor Jasa Penilai Publik; 5) dilaksanakannya kegiatan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. d. Jumlah penyaluran investasi reguler (SJ-9.4). Target IKU dimaksud adalah Rp5 Trilyun dan terealisasi Rp3,260 Trilyun sehingga diperoleh nilai capaian 65,20%. IKU ini merupakan jumlah dana investasi di luar penugasan dari pemerintah yang besarnya dihitung dari nominal dana investasi yang diperjanjikan untuk diinvestasikan pada tahun berkenaan (accrual basis). Realisasi IKU “Tingkat penyaluran investasi pemerintah” sebesar Rp3,260 Trilyun atau 64,94% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5,02 Trilyun meliputi: 1) penyaluran kepada PT.PLN sejumlah Rp 3 Trilyun; 2) penyaluran kepada PT.INKA sejumlah Rp 118,5 Miliar; 3) penyaluran Kepada Pemkot Surakarta sejumlah Rp 30,75 Miliar; 4) penyaluran kepada Pemkab Karangasem (Pasar) sejumlah Rp 23,41; 5) penyaluran kepada Pemkab Karangasem (RSUD) sejumlah Rp 6,65 M; dan 6) penyaluran kepada Pemkab Muko-Muko sejumlah Rp 16,72 Miliar; 7) penyaluran kepada Pemprov Bandar Lampung sejumlah Rp 39,77 Miliar; 8) penyaluran kepada Pemprov Sulawesi Tenggara sejumlah Rp 19,20 Miliar; serta 9) penyaluran kepada Pemkab Lombok Timur sejumlah Rp 4,93 Miliar. Target penyaluran investasi pemerintah tidak dapat tercapai pada tahun 2012 disebabkan oleh: 1) banyak proposal pinjaman yang masuk tidak memenuhi syarat administratif dan Pemda masih memerlukan waktu untuk memenuhi syarat efektif penyaluran berdasarkan komitmen yang telah disepakati perjanjian pinjaman; 2) pembelian saham divestasi PT. NNT belum dapat direalisasikan pembayarannya, disebabkan karena adanya perdebatan legal tentang status instrumen penyertaan modal, dimana terdapat pendapat mengenai keharusan meminta ijin kepada DPR untuk melakukan penyertaan modal terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada sengketa kewenangan antar lembaga negara atas pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.
Halaman 45
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Dalam rangka meningkatkan penyaluran investasi pemerintah pada tahun-tahun mendatang, beberapa strategi telah dirumuskan, yaitu: a. mengembangkan portofolio investasi pinjaman, yang semula untuk pemerintah daerah ditambah lagi untuk peningkatan pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan cara melaksanakan sosialisasi khususnya untuk modal kerja; dan b. pengembangan portofolio investasi surat berharga dengan cara menyiapkan saran dan prasarana internal (regulasi) dan lain-lain serta melakukan komunikasi secara instensif dengan stakeholders dan Dewan Perwakilan Rakyat. e. Persentase pengembangan dan implementasi manajemen vendor (SJ-9.5). Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU ini merupakan salah satu Kontrak Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dengan Menteri Keuangan (Kontrak Kinerja Kemenkeu-One). Pada indikator kinerja ini yang diukur adalah persentase dari pengembangan sistem vendor manajemen. Target yang telah ditetapkan pada tahun ini adalah 100%, dengan hasil pencapaian indikator kinerja sebesar 100%. Dalam pencapaian IKU dimaksud, langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, antara lain: 1) Penyusunan konsep dan desain. Sekretariat Jenderal c.q. Pusat LPSE menyusun konsep dan arsitektur vendor management yang disusun juga dalam bentuk TOR, pada Minggu III Januari s.d Februari. 2) Study Visit Study Visit untuk menyusun benchmarking knowledge dilakukan di tiga tempat yaitu: a. PT. Bank Mandiri untuk Procurement and Fixed Asset Group pada tanggal 28 Februari 2012; b. PT. Pertamina pada tanggal 6 Februari 2012; dan c. PT. Telkom pada tanggal 27 April 2012. 3) Digitalisasi dokumen penyedia barang/jasa. Dilakukan dengan melakukan digitalisasi dokumen penyedia sebanyak 400 penyedia untuk penyediaan database vendor management. 4) Penyusunan proses bisnis. Proses bisnis disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat LPSE sebagai Pedoman Pelaksanaan vendor management. 5) Penyusunan legal basic Dilakukan dengan penyusunan payung hukum kebijakan vendor management yang selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa pada Pusat LPSE Kementerian Keuangan. 6) Penyusunan User Requirement. Dilakukan spesifikasi teknis vendor management yang menghasilkan User Requirement pada 29 Juni 2012.
Halaman 46
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 7) Pengembangan aplikasi. Pusat LPSE Kementerian Keuangan sebagai pengguna telah menyusun Software Requirement Specification/SRS, dan menyampaikan kepada Pusintek sebagai pengembang Aplikasi yang kemudian dibangun pada bulan Oktober 2012. 8) User Acceptance Test (UAT). Pusintek melaksanakan UAT kepada Pusat LPSE selaku user pada bulan November dalam rangka menguji performa dan fitur-fitur aplikasi yang ada untuk memastikan aplikasi telah sesuai yang diharapkan. 9) Piloting. Pada bulan November sudah dilaksanakan piloting untuk 25 (dua puluh lima) vendor yang merupakan tahap terakhir dari seluruh pengembangan sesuai formula pada Manual IKU. Dalam pelaksanaan pengembangan dan implementasi manajemen vendor seringkali ditemui kendala, antara lain: 1) keterbatasan referensi sebagai acuan dalam menyusun konsep dan desain. 2) belum ada landasan hukum tentang vendor management dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan LKPP. 3) tim pengembang aplikasi juga sedang mengembangkan aplikasi yang lain, sehingga penyelesaian membutuhkan waktu yang lebih lama. 4) tidak semua PPK berpartisipasi dalam penilaian kinerja penyedia barang dan jasa. 5) sebagian besar data penyedia barang dan jasa masih dalam bentuk hard copy. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut di atas, Sekretariat Jenderal c.q. Pusat LPSE telah menempuh upaya-upaya, yaitu: 1) mencari literatur yang relevan buku, jurnal dan artikel online dan melaksanakan pelatihan terkait vendor management dan supply chain management. 2) melakukan study visit ke BUMN yang merupakan holding company dan atau memiliki banyak kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. 3) menyusun PMK sebagai payung hukum implementasi vendor management system. 4) mempersiapkan data yang diperlukan untuk piloting sebelum sistem dibangun, sehingga pada saat sistem selesai dibangun data bisa langsung di input. 5) melakukan digitalisasi data. f. Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden (SJ-9.6). Target IKU dimaksud adalah 80 (tepat waktu) dan terealisasi 81,67, sehingga diperoleh nilai capaian 102,09%. Instruksi Presiden yang perlu ditindaklanjuti adalah seluruh aksi dan keluaran dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dan Inpres lain yang harus dilaksanakan atau dihasilkan pada periode tahun berjalan dan menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Pelaksanaan aksi serta monitoring dan evaluasi keluaran Inpres dilaksanakan oleh unit eselon I yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terkait atau unit yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan.
Halaman 47
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Batas waktu penyelesaian adalah target waktu penyelesaian sebagaimana disebutkan dalam Inpres terkait. Batas waktu penyelesaian tindak lanjut Inpres dimaksud adalah 2 bulan sebelum batas waktu penyelesaian. Pada laporan capaian, harus disajikan informasi sebagai berikut: 1) persentase Inpres yang sudah diselesaikan; dan 2) rincian (termasuk alasan) Inpres yang belum diselesaikan. Ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden diukur melalui indeksasi dengan range 0-100 sebagaimana tabel berikut: TABEL 15 INDEKS RANGE WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN TINDAK LANJUT INPRES Waktu Penyampaian > 12 minggu sebelum batas waktu penyelesaian 8 minggu sebelum batas waktu penyelesaian 4 minggu sebelum batas waktu penyelesaian Sesuai batas waktu penyelesaian dalam Inpres 4 minggu setelah batas waktu penyelesaian 8 minggu setelah batas waktu penyelesaian
Indeks 100 80 60 40 20 0
Keterangan Sangat tepat waktu Tepat waktu Cukup tepat waktu Kurang tepat waktu Tidak tepat waktu Sangat tidak tepat waktu
Selama bulan Januari s.d. Desember 2012, penyampaian atas laporan pelaksanaan Inpres kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) adalah sebagai berikut: 1) tindak Lanjut Arahan Presiden dalam sidang kabinet Paripurna tanggal 13 Desember 2011 dengan tenggat waktu laporan tanggal 1 Maret 2012 dan diselesaikan dengan Surat tanggal 1 Maret 2012; 2) laporan Tindak Lanjut Rencana Aksi Beban Lebih Jalan (2012) dengan tenggat waktu laporan tanggal 5 April 2012 dan diselesaikan dengan surat tanggal 5 April 2012; 3) laporan Tindak Lanjut Inpres No.17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dan diselesaikan dengan surat tanggal 5 April 2012; dan 4) laporan Tindak Lanjut Inpres No.17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dan diselesaikan dengan upload pada tanggal 2 Januari 2013. 5) Nilai capaian indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden Tahun 2012 adalah sebesar 81,67 dari target yang ditetapkan sebesar 80 (tepat waktu). 10. Sasaran Strategis 10: Pengembangan SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ.10). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Persentase pejabat Setjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya (SJ10.1). Target IKU dimaksud adalah 82,50% (direvisi menjadi 87%) dan terealisasi 87,40%, sehingga diperoleh nilai capaian 100,46%. IKU ini mengukur persentase pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
Halaman 48
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Angka yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai Job Person Match (JPM) seluruh pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal dibagi dengan jumlah pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal yang telah mengikuti assesment. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut. TABEL 16 PERSENTASE PEJABAT SETJEN YANG TELAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI JABATANNYA Eselon
II III IV Jumlah
Jumlah (orang) 16 104 279 399
Sudah mengikuti assesment (orang) 14 100 275 389
Sesuai sesuai dengan SKJ (orang) 14 86 240 340
Persentase (%) 100 86 87,27 87,4
Sumber: Biro SDM, 2012
Target tersebut dapat dicapai antara lain karena dilakukannya analisa atas usulan peserta yang mengikuti assesment atau reassesment dengan memperhatikan pula pemenuhan persyaratan nilai minimal JPM pada setiap jabatan. 11. Sasaran Strategis 11: Pengembangan Organisasi Setjen yang Andal (SJ.11). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 4 (empat) IKU, yaitu: a. Persentase mitigasi risiko yang telah dijalankan (SJ-11.1). Target IKU dimaksud adalah 70% dan terealisasi 90,32%, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman terjadinya hambatan dalam pencapaian tujuan bahkan kerugian. Mitigasi merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya atau mengurangi probabilitas tingkat risiko. Mitigasi risiko dinyatakan selesai apabila rencana mitigasi suatu risiko sudah selesai dilaksanakan seluruhnya. IKU ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya risiko dan dampak risiko yang ditimbulkannya. IKU ini mengukur besarnya mitigasi risiko yang telah dijalankan, dengan menghitung jumlah mitigasi risiko yang dijalankan dibagi dengan jumlah mitigasi risiko yang direncanakan.
Halaman 49
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Pada semester II tahun 2012, dari 15 Unit Pemilik Risiko (UPR) terdapat 428 mitigasi risiko yang direncanakan sedangkan untuk pelaksanaan mitigasi risikonya sebanyak 402 dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 17 sebagai berikut. TABEL 17 PELAKSANAAN MITIGASI RISIKO PADA UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2012 Mitigasi risiko Mitigasi risiko yang direncanakan yang dilaksanakan No
Persentase
UPR Sem. I (%)
Sem. II (%)
Sem. I (%)
Sem. II (%)
Sem. I (%)
Sem. II (%)
Year (%)
1.
Biro Cankeu
20
20
20
20
100
100
100
2.
Biro Organta
22
25
22
25
100
100
100
3.
Biro Hukum
6
6
5
5
83,3
83,3
83,15
4.
Biro Bankum
6
11
5
10
83,3
90,9
87,1
5.
Biro SDM
15
28
13
23
86,7
82,1
84,4
6.
Biro KLI
58
48
41
44
70,7
91,7
81,2
7.
Biro Perlengkapan
18
17
18
17
100
100
100
8.
Biro Umum
45
44
37
41
82,2
93,2
87,7
9.
Pusintek
79
75
66
72
83,5
96
89,75
10.
PPAJP
41
42
37
40
90,2
95,2
92,7
11.
PIP
-
17
-
14
-
82,4
82,4
12.
Pushaka
10
10
10
10
100
100
100
13.
Set. PP
12
12
9
12
75
100
87,5
14.
PLPSE
65
65
63
64
96,9
98,5
97,7
15.
Set Komwas
6
8
6
5
100
62,5
81,25
403
428
402
402
87,35
93,9
90,32
Jumlah Sumber: Biro Umum, 2012
b. Indeks reformasi birokrasi (SJ-11.2). Target IKU dimaksud adalah 92 dan terealisasi 93,38, sehingga diperoleh nilai capaian 101,50%. Indeks reformasi birokrasi adalah skor yang dihasilkan dari penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks Reformasi
Halaman 50
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Birokrasi diukur dengan menggunakan tools yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN-RB). Indeks tersebut diukur dengan menggunakan 9 kriteria yaitu kepemimpinan, Renstra, Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), kemitraan dan sumber daya, proses, hasil pada SDMA, hasil pada masyarakat/pengguna layanan, hasil pada komunitas lokal, nasional dan internasional,serta hasil kinerja utama. Berdasarkan hasil Quality Assurance (QA) di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, diperoleh hasil perhitungan indeks reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal adalah sebesar 93,38 dengan predikat sangat baik. Adapun hasil penilaian atas QA yang dilakukan pada setiap area adalah sebagai berikut: 1) Area 1 (Pola Pikir dan Budaya Kerja) = 7,8 (bobot 10); 2) Area 2 (Penataan Peraturan Perundang-undangan) = 9,7 (bobot 10); 3) Area 3 (Penataan dan Penguatan Organisasi) = 9,75 (bobot 10); 4) Area 4 (Penataan Tatalaksana) = 9,18 (bobot 10); 5) Area 5 (Penataan Sistem SDM Aparatur) = 20,00 (bobot 20); 6) Area 6 (Penguatan Pengawasan) = 9,49 (bobot 10); 7) Area 7 (Penguatan Akuntabillitas Kinerja) = 8,66 (bobot 10); dan 8) Area 8 (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) = 18,8 (bobot 20). Berdasarkan rincian hasil penilaian QA di atas, Area 1 merupakan area dengan nilai terendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya perhatian pegawai Sekretariat Jenderal terhadap program-program reformasi birokrasi dan budaya perubahan yang nampak dari hasil survei yang dilakukan saat QA. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal akan menempuh upaya strategis dan rencana tindak lanjut dengan meningkatkan program internalisasi programprogram reformasi serta kebijakan pimpinan terkait budaya perubahan baik pola pikir maupun tingkah laku berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Selain itu, merumuskan program kerja Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit Sekretariat Jenderal Tahun 2013, yaitu: 1) melaksanakan internalisasi perubahan pola pikir kepada pegawai baru Sekretariat Jenderal; dan 2) melaksanakan internalisasi budaya paham risiko dan budaya pengendalian internal kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal. c. Indeks kepuasan pegawai (SJ-11.3). Target IKU dimaksud adalah 3 dan terealisasi 3,18, sehingga diperoleh nilai capaian 106%. IKU ini mengukur indeks kepuasan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks Kepuasan pegawai adalah rata-rata tingkat kepuasan pegawai Kementerian Keuangan terhadap organisasi dan kepegawaian yang diukur melalui survei oleh masing-masing unit eselon I dengan metode sampling.
Halaman 51
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Adapun variabel yang diukur dalam survei meliputi faktor fisik, psikologis, interaksi sosial, dan finansial. Skala Pengukuran menggunakan skala 1 s.d. 5, yaitu: • 5 = Sangat Puas; • 4 = Puas; • 3 = Cukup Puas; • 2 = Tidak Puas; dan • 1 = Sangat Tidak Puas. Setelah dilakukan rekapitulasi dari survei online, terdapat 785 responden dari Sekretariat Jenderal (30,95% dari seluruh pegawai Sekretariat Jenderal) yang mengisi kuesioner secara lengkap dan valid. Berdasarkan profil jenis kelamin, responden laki-laki lebih mendominasi yaitu sebesar 66,88%. Berdasarkan profil usia, kategori usia kurang dari 30 tahun lebih mendominasi sebesar 51,66%. Sementara itu, responden dengan kategori golongan III sebesar 61,64% lebih mendominasi dibandingkan golongan lainnya. Secara umum tingkat kepuasan pegawai Sekretariat Jenderal sudah cukup baik, yaitu berada pada indeks 3,18 dari skala 5, yang berarti Cukup Puas. Berdasarkan indikator “kepuasan pegawai secara keseluruhan bekerja di Kementerian Keuangan”, 55,55% menyatakan puas, 23,10% menyatakan cukup puas dan 12,35% menyatakan tidak puas. Persentase responden yang menyatakan tidak puas juga perlu mendapat perhatian. Skor rata-rata tingkat kepuasan untuk keseluruhan Sekretariat Jenderal adalah 3,18, berada dibawah rata-rata kepuasan pegawai Kementerian Keuangan secara umum sebesar 3,39. Sementara itu, tidak terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada tingkat kepentingan untuk responden Sekretariat Jenderal dan responden Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan analisis biplot, Pusat Investasi Pemerintah, Biro Umum, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Hukum, Sekretariat Pengadilan Pajak, dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan secara umum kurang kuat pada variabel-variabel yang diteliti, sehingga dapat dikatakan secara relatif unit-unit eselon II tersebut memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dibanding unit Eselon II lainnya. Variabel yang memiliki ketidakpuasan terendah dan perlu mendapat perhatian lebih ada pada variabel “mutasi/rotasi pegawai” dan “imbalan”. d. Persentase policy recomendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (SJ-11.4). Target IKU dimaksud adalah 85% dan terealisasi 85%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara jumlah policy recommmendation sampai dengan Tahun 2012 yang selesai ditindaklanjuti dengan jumlah policy recommendation yang dihasilkan oleh Inspektorat Jenderal sampai dengan Tahun 2012. Policy recommendation dapat berupa: 1) usulan strategis (berupa poin-poin penting dari suatu ketentuan) yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan unit eselon I dalam rangka merubah, menambah, dan atau menyempurnakan kebijakan atau;
Halaman 52
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 2) rancangan/konsep keputusan, instruksi peraturan, surat edaran, atau surat pada level pemerintah, Presiden, Kementerian Keuangan maupun pada level unit eselon I (tanggungjawab implementasi rekomendasi ada di unit eselon I masing-masing dan Inspektorat Jenderal memonitor penyelesaiannya). Yang dimaksud dengan ditindaklanjuti adalah langkah tindak yang telah dilakukan sesuai dengan usulan strategis dalam policy recommendation atau ditetapkannya kebijakan dalam suatu peraturan/keputusan/pedoman teknis oleh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun policy recomendation berdasarkan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2012 sebagai tampak pada Tabel 18 berikut. TABEL 18 POLICY RECOMENDATION BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN YANG TELAH DITINDAKLANJUTI SAMPAI DENGAN TAHUN 2012 No
Policy Recommendation
Status
1.
Penyusunan draft surat Menkeu ke BKN terkait penghentian pembayaran pensiun bagi pensiunan yang masih menguasai BMN di Biro Perlengkapan
telah selesai dengan terbitnya surat Menkeu Nomor S-891/MK.1/2011
2.
Audit penyelenggaraan administrasi persidangan pada Sekretariat Pengadilan Pajak: a) mengusulkan hal tersebut ke PIP untuk mengatur jangka waktu putusan dan sidang ucap; b) membuat mekanisme pengendalian putusan yang berlaku di Set. PP secara lengkap, rinci serta tenggang waktu penyelesaian setiap periode; c) menyempurnakan SOP dengan memasukan jangka waktu per kegiatan yang mengikat dan diketahui oleh pihak-pihak terkait, pihak-pihak terkait, sehingga dapat diidentifikasi penyebab terlewatkannya batas waktu penerbitan putusan Ketua PP
telah selesai dengan diterbitkannya Putusan Ketua PP Nomor KEP007/PP/2011 tanggal 2 Agustus 2011
3.
Sanggahan Banding dan Informasi tentang Konsultasi PBJ di lingkungan Kemenkeu sesuai dengan Surat Nomor: S-121/IJ/2011 tanggal 22 Maret 2011 kepada seluruh Eselon I.
telah selesai dengan diterbitkannya Surat Edaran dengan Nomor SE237/MK.1/2011 tanggal 3 Mei 2011
4.
Substansi untuk Penyusunan PMK tentang Tata Cara Pengadaan Tanah dan/atau bangunan di Lingkungan Kemenkeu Nomor S-510/IJ/2011 tanggal 16 Desember 2011.
telah selesai dengan ditindaklanjuti stelah mengacu pada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Halaman 53
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 12. Sasaran Strategis 12: Pengelolaan Layanan TIK yang Andal (SJ.12). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada katalog layanan (SJ-12.1). Target IKU dimaksud adalah 97% dan terealisasi 98,83%, sehingga diperoleh nilai capaian 101,89%. Katalog Layanan adalah daftar layanan TIK yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal c.q. Pusintek. Layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada katalog layanan meliputi layanan aplikasi, layanan data dan informasi, layanan keamanan dan hak akses, layanan jaringan dan infrastruktur, layanan hosting, layanan kolaborasi-korespondensi elektronik, layanan dukungan teknis, layanan pelatihan, layanan dukungan pimpinan, layanan kegiatan khusus, dan layanan konsultansi teknis. Persentase pencapaian layanan adalah rata-rata persentase pencapaian jenis layanan yang tercantum pada katalog layanan. IKU ini dilaksanakan sejak tahun 2010 yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan Sekretariat Jenderal c.q. Pusintek dalam memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang ada pada Katalog Layanan TIK. Realisasi pencapaian target IKU ini melampaui target yang ditetapkan, yaitu 97,74% dan target sebesar 97%. Pencapaian ini antara lain ditunjang oleh beberapa hal, antara lain: 1) Sekretariat Jenderal c.q. Pusintek sudah memiliki Katalog Layanan yang memuat layanan TIK beserta ketentuannya; 2) penggunaan monitoring tools terkait pemberian layanan TIK; dan 3) kompetensi SDM yang memadai. Di sisi lain beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian kinerja, antara lain: 1) Standard Operating Procedures (SOP) belum sempurna; 2) Layanan TIK Pusintek belum begitu dikenal; dan 3) Jumlah SDM yang terbatas. b. Persentase akurasi data SIMPEG (SJ-12.2). Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan aplikasi kepegawaian yang berfungsi untuk menyimpan data pribadi atau data kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU ini mengukur tingkat akurasi data yang disajikan dalam SIMPEG, yaitu kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai yang terdapat pada aplikasi meliputi nama lengkap, Nomor Induk Pegawai, pangkat (golongan/ruang), tempat tanggal lahir, status perkawinan/jumlah anak, Jabatan (dirinci sampai unit terendah), riwayat jabatan, dan riwayat pendidikan. Apabila salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Realisasi Semester I sebesar 93% dan Semester II sebesar 100%, dengan jumlah data akurat dan jumlah data yang menjadi sample pemeriksaan sebanyak 1.857 data pegawai, yaitu data
Halaman 54
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 pegawai Eselon I sampai dengan pelaksana di setiap unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. 13. Sasaran Strategis 13: Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ.13). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Persentase penyerapan DIPA Setjen (non belanja pegawai) (SJ-13.1). Target IKU dimaksud adalah 95% dan terealisasi 66,17%, sehingga diperoleh nilai capaian 69,65%. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat daya serap belanja barang dan belanja modal terhadap pagu belanja barang dan belanja modal yang ditetapkan. Penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal sangat rendah dikarenakan terdapat belanja barang maupun belanja modal dengan DIPA besar gagal terserap, antara lain: a. belanja modal gagal diserap oleh GKN Surabaya II dan GKN Jayapura sebesar Rp 17,1 M; b. realisasi belanja barang antara lain dipengaruhi oleh efisiensi langganan daya dan jasa (Rp 9 Miliar) serta sisa tender; c. dana belanja barang yang tidak terserap antara lain untuk: • konsultan penelitian gedung AA Maramis Rp 2,8 Miliar; • ICSID Rp12 Miliar; • TRBTKP Rp 8 Miliar. d. anggaran penyaluran beasiswa LPDP tidak terserap sebesar Rp 251 Miliar; e. anggaran penyaluran dana investasi PIP tidak terserap maksimal karena Putusan Mahkamah Konstitusi. Persentase penyerapan pagu dan realisasi DIPA Bagian Anggaran 015 Tahun 2012 belanja barang dan belanja modal per 31 Desember 2012 sebesar 66,17% adalah sebagaimana tampak pada Tabel 19 berikut. TABEL 19 REALISASI PENYERAPAN DIPA SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2012 (NON BELANJA PEGAWAI) Jenis Belanja Belanja Barang Belanja Modal Total Sumber: Biro Umum, 31 Desember 2012 (sesuai data SAI diolah)
Halaman 55
Pagu (Rp) 912.342.718.000 532.728.300.000 1.445.071.018.000
Realisasi (Rp) 501.154.430.611 455.095.552.710 956.249.983.321
% 54,93 85,43 66,17
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 KINERJA LAINNYA
Selain dari 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (SS) yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal dengan capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Sekretariat Jenderal juga telah melakukan beberapa hal yang bersifat ad-hoc dan kegiatan lainnya terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut: 1) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada tahun 2012, Sekretariat Jenderal melalui Tim PUG dan Pokja PUG Kementerian Keuangan telah memasukkan materi PUG dalam materi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) serta melakukan pelatihan penyusunan "Terms Of Reference" (TOR) mengenai "Gender Budget Statement" (GBS) kepada para Penelaah di Ditjen Anggaran. Atas komitmen Kementerian Keuangan dalam menerapkan strategi PUG dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan, pada bulan Desember 2012, Presiden RI menganugerahkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama atas implementasi PUG di Kementerian Keuangan. Adapun capaian lain yang telah dicapai oleh Sekretariat Jenderal terkait implementasi PUG antara lain: a. penyusunan Modul Panduan Penyusunan Data Terpilah; b. penyusunan Modul Panduan Pemantauan dan Evaluasi PPRG; c. penyusunan Modul e-Learning PUG; dan d. pelaksanaan sosialisasi PUG pada satker-satker Kementerian Keuangan di daerah. 2) Sosialisasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik Akuntan Publik merupakan profesi yang memiliki layanan jasa utama berupa jasa assurance, yakni jasa yang memberikan pernyataan pendapat/opini profesional atas tingkat kewajaran suatu informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan Penilai Publik merupakan profesi yang memiliki layanan jasa utama berupa kegiatan penilaian usaha dan penilaian kekayaan dalam laporan penilaian. Laporan keuangan dan laporan penilaian merupakan informasi penting yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan oleh berbagai pelaku bisnis, pemerintah serta stakeholders lainnya. Atas dasar hal-hal tersebut, Akuntan Publik dan Penilai Publik merupakan profesi yang memiliki peranan penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong peningkatan laju pertumbuhan perekonomian nasional melalui prinsip transparansi, efisiensi, akuntabel, dan profesional. Pertumbuhan jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Hingga tahun 2012, jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik di Indonesia sebanyak 1.360 orang, dan banyak diantara Akuntan Publik dan
Halaman 56
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Penilai Publik tersebut telah berusia di atas 50 tahun. Melihat kondisi tersebut, apabila tidak ada upaya dan kerja keras maksimal dari Pemerintah, Asosiasi Profesi dan masyarakat, dikhawatirkan dalam kurun waktu 5 s.d 10 tahun ke depan Indonesia akan mengalami kekurangan jumlah Akuntan Publik dan Penilai Publik yang cukup signifikan. Memperhatikan kondisi tersebut, selama tahun 2012 Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai berupaya untuk menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda agar berminat untuk berkarir/berprofesi dalam bidang Akuntan Publik dan Penilai Publik, dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik, perkembangan terkini di bidang akuntansi dan penilaian, khususnya kalangan mahasiswa, akademisi, dan praktisi. Kegiatan sosialisasi profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) bersama-sama dengan Asosiasi Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik, dalam hal ini Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) serta para akademisi di berbagai universitas/perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui secara lebih luas tentang profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik tidak hanya dalam teori, namun juga praktik-praktik akuntansi dan penilaian yang terjadi di lapangan.
Adapun materi yang dibahas dalam kegiatan sosialisasi Akuntan Publik dan Penilai Publik, meliputi antara lain: a. Sosialisasi Profesi Akuntan Publik Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi antara lain ketentuan-ketentuan dalam
Halaman 57
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, Standar-Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia (SAK IFRS, SAK ETAP, SAK Syariah), serta informasi-informasi penting lainnya terkait perkembangan terkini di bidang akuntansi. b. Sosialisasi Profesi Penilai Publik Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi antara lain potensi pertumbuhan profesi Penilai Publik di Indonesia, ruang lingkup jasa yang diberikan, pembinaan dan pengawasan profesi Penilai Publik, profil Penilai Publik dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), permasalahan/isu terkait profesi Penilai Publik, serta perkembangan terkini terkait peraturan/standar di bidang jasa penilaian yang berlaku di Indonesia. Selama Tahun 2012, Sekretariat Jenderal c.q. PPAJP telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik sebanyak 41 (empat puluh satu) kali, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) kali kegiatan sosialisasi profesi Akuntan Publik dan 11 (sebelas) kali kegiatan sosialisasi profesi Penilai Publik di berbagai kota di Indonesia. Kegiatan sosialisasi profesi Akuntan Publik dan Peniai Publik yang telah dilaksanakan, diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menekuni profesi Akuntan Publik atau Penilai Publik ini, sehingga kebutuhan masyarakat/dunia usaha akan jasa profesi ini dapat terpenuhi. 3)
Penerapan Call Center Pusat LPSE Kementerian Keuangan Guna memudahkan dalam menangani kebutuhan pengguna layanan LPSE yang terkait dengan pertanyaan, pelayanan, dukungan teknis atau pengaduan, Pusat LPSE Kementerian Keuangan telah menerapkan layanan baru yaitu layanan call center. Layanan yang mulai dijalankan pada tanggal 9 November 2012 ini adalah layanan baru yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pengguna sistem LPSE serta menjadi media pembelajaran internal mengenai pelayanan serta dapat menjadi media pembelajaran tata kelola (good governance) pelayanan. Aplikasi call center Pusat LPSE menggunakan aplikasi call center 3CX, sedangkan ruang layanan call center Pusat LPSE bertempat di Gedung Djuanda II lt. 18 dan dikelola oleh 3 orang pelaksana Pusat LPSE. Untuk nomor telepon call center itu sendiri adalah 021-2922.5922. Diharapkan dengan adanya call center Pusat LPSE ini, maka pertanyaan, keluhan maupun pengaduan dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan terhadap pengguna sistem dapat ditingkatkan.
Halaman 58
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 4) Pelaksanaan Sidang diluar tempat kedudukan Pengadilan Pajak yaitu di Yogyakarta. Penyelenggarakaan sidang di luar tempat kedudukan ini dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tantang Pengadilan Pajak yang berbunyi “Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain”. Pengadilan Pajak mulai menyelenggarakan Sidang di Luar Tempat Kedudukan di Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2012. Peresmian tempat Sidang di Luar Tempat Kedudukan di Yogyakarta pada tanggal 6 Juni 2012 yang diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan Bapak Widayatno Sastro Hardjono SH, MSc, Ketua Muda Pembinaan MA RI sebagaimana tampak pada gambar sebagai berikut:
Selain itu, selama tahun 2012 juga telah dilaksanakan koordinasi dengan pihak GKN Surabaya dalam rangka persiapan pelaksanaan Sidang di Luar Tempat Kedudukan di Surabaya pada tahun 2013. 5) Pelaksanaan sosialisasi dan public hearing dalam rangka memperkenalkan tugas dan fungsi Komite Pengawas Perpajakan dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Dalam rangka memperkenalkan tugas dan fungsi Komite serta meningkatkan sinergi Komite dengan Instansi Perpajakan maupun instansi lingkup Kementerian Keuangan lainnya, maka pada tahun 2012 diadakan kegiatan sosialisasi dan public hearing. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di beberapa kota, yaitu Serang, Semarang, Malang dan Jakarta. Sedangkan kegiatan public hearing dilaksanakan di STAN dan BPPK.
Halaman 59
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perpajakan maka Sekretariat Jenderal c.q. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan telah memfasilitasi kegiatan workshop yang diselenggarakan dengan mengundang berbagai pihak yang terkait masalah perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan tema: a. faktur pajak tidak sah; b. perkembangan joint audit dengan Kanwil DJP Banten dan Kanwil DJBC Banten; serta c. sinergi Account Representative dan Pemeriksa. 6) Kegiatan Komite Pengarah TIK Melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.01/2012 tanggal 4 Juli 2012 telah dibentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Komite Pengarah TIK. Selanjutnya melalui Keputusan Sekretaris Jenderal selaku Wakil Ketua Pengarah Nomor KEP167/SJ/2012 tanggal 14 September 2012 telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Keuangan, yang terdiri atas Pokja Koordinasi Tata Kelola TIK, Pokja Kebijakan TIK, Pokja Arsitektur TIK, Pokja Project Management Office (PMO), Pokja Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) TIK, dan Pokja Administrasi Umum. Adapun kegiatan yang dilakukan masing-masing Kelompok Kerja KPTIK 2012 adalah sebagai berikut : a) pembahasan konsep kebijakan dan standar TIK; b) menyusun arsitektur TIK dan melakukan koordinasi integrasi TIK Kementerian Keuangan; c) memonitor proyek TIK strategis Kementerian Keuangan; dan d) melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan.
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan oleh Sekretariat Jenderal bersumber dari dana DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan DIPA masing-masing Pusat, Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Gedung Keuangan Negara, dan PSSU GMRAF Tahun 2012. Anggaran dimaksud mencakup belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai dengan total pagu sebesar Rp6.787.055.145.000,00 dan realisasi Rp6.063.474.061.016,00 (89,34%). Secara rinci, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masingmasing unit organisasi Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagaimana tampak pada Tabel 20 sebagai berikut. TABEL 20 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2012 No
Unit Organisasi
Kegiatan
1.
Biro Perencanaan dan Keuangan
Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran
Halaman 60
Pagu setelah revisi (Rp) 53.794.621.000
Dana yang diserap (Rp) 46.223.326.546
% 85,93
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No
Unit Organisasi
Kegiatan
2.
Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Biro Hukum
Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan Perundang-Undangan Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik Pengelolaan Investasi Pemerintah
3.
4. 5. 6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 15.
16.
17.
Biro Bantuan Hukum Biro Sumber Daya Manusia Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Biro Perlengkapan Biro Umum
Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai Pusat Investasi Pemerintah
Pagu setelah revisi (Rp)
Dana yang diserap (Rp)
%
19.557.888.000
7.247.462.968
37,06
8.434.569.000
7.567.039.929
89,71
28.910.780.000
13.233.170.375
45,77
23.178.203.000
17.134.035.302
73,92
31.443.891.000
27.964.519.176
88,93
10.721.601.000
9.935.159.216
92,66
5.511.966.569.000
5.240.375.011.967
95,07
9.551.543.000
8.793.204.402
92,06
447.109.060.000
400.222.806.013
89,51
18.193.472.000
17.878.596.015
98,27
78.104.041.000
18.867.059.304
24,16
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Pengadilan Pajak Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan
Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Penyelesaian Sengketa Pajak
14.988.395.000
13.595.201.174
90,70
32.624.162.000
32.520.784.947
99,68
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan
2.168.537.000
2.131.004.916
98,27
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Gedung-Gedung Keuangan Negara
Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas KantorKantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN
251.287.004.000
4.665.847.478
1,86
240.238.379.000
191.874.240.159
79,87
Halaman 61
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No
Unit Organisasi
Kegiatan
18.
PPSU GFMRAP
TOTAL
Pagu setelah revisi (Rp) 4.782.430.000 6.787.055.145.000
Dana yang diserap (Rp) 3.245.591.129 6.063.474.061.016
% 67,86 89,34
sumber: Biro Umum, per 28 Januari 2013
Secara lebih detail gambaran pencapaian pada setiap jenis belanja adalah sebagai berikut: Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total
Pagu Anggaran (Rp) 5.341.984.127.000 912.342.718.000 532.728.300.000 6.787.055.145.000
Realisasi (Rp) 5.107.223.647.495 501.154.860.811 455.095.552.710 6.063.474.061.016
Persentase 95,61% 54,93% 85,43% 89,34%
Penyerapan atas anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan tidak sepenuhnya terserap sebagaimana rincian pada Tabel dan Grafik di atas. Penjelasan atas tidak dapat terserapnya anggaran pada program tersebut, adalah sebagai berikut: a. Anggaran pada kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum dialokasikan terhadap penanganan perkara, pendampingan dalam permasalahan hukum, koordinasi pemberian bantuan hukum, pembinaan dalam rangka pemberian bantuan hukum, penelaahan kasus hukum, capacity building, Tim Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/KMK.01/2008 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah serta Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat serta Penugasan kepada Unit-Unit terkait di Lingkungan Departemen Keuangan Dan Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pemberesan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah serta Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, serta Tim Bersama
Halaman 62
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 Penanganan Permasalahan Sengketa Aset Negara yang Dikelola oleh TNI AL. Penyerapan anggaran pada kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum tidak dapat mencapai target. Kendala yang dihadapi terkait penyerapan anggaran dimaksud, adalah: 1) terdapat alokasi anggaran yang berasal dari BA 999.08 yaitu untuk Tim Penanganan Arbitrase ICSID dan OKI sebesar Rp 22.325.214.000,00 dan untuk Tim Penanganan Sengketa Aset Negara yang Dikelola TNI AL sebesar Rp1.083.240.000,00 yang seharusnya tidak perlu direalokasikan ke BA 015 karena keberadaan tim-tim ini tidak semata-mata untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan c.q. Sekretariat Jenderal; 2) pencairan anggaran pada awal tahun sulit direalisasikan karena terkendala masalah administratif seperti belum adanya Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Perbendaharaan dan Staf Pengelola Keuangan; dan 3) adanya kebijakan pembatasan pembayaran honorarium tim b. Anggaran pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan Jabatan Fungsional hanya dapat terserap 37,06%. Hal utama yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran pada kegiatan dimaksud adalah terdapatnya Anggaran Transformasi Kelembagaan (TK) semula sebesar Rp81 Miliar (direvisi menjadi Rp9 Miliar) hanya dapat terserap Rp700.419.705,00. Latar belakang tidak terserapnya anggaran Transformasi Kelembagaan tersebut, yaitu: 1) kegiatan penyusunan blueprint transformasi kelembagaan sebelumnya mulai dilakukan pada tahun 2011, namun demikian dalam proses seleksi umum internasional (International Competitive Biding/ICB) untuk mendapatkan penyedia jasa konsultan yang bertaraf internasional mengalami gagal lelang. Kegagalan tersebut sesuai dengan kajian Panitia Pengadaan lebih disebabkan Perpres 54/2010 yang ada saat itu tidak cukup mengakomodir pelaksanaan lelang jasa konsultansi melalui ICB. Selanjutnya Kementerian Keuangan menyampaikan permasalahan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada LKPP. LKPP menindaklanjuti dengan mengkaji kembali Perpres tersebut untuk selanjutnya akan dilakukan revisi. 2) selanjutnya, program Transformasi Kelembagaan dilaksanakan kembali pada tahun 2012 setelah dilakukannya revisi terhadap Perpres 54/2010 yang diperkirakan akan diterbitkan pada bulan April 2012. Namun dalam perkembangannya Revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru diterbitkan pada bulan Agustus 2012 dengan diterbitkannya Perpres 70/2012 tentang Perubahan Kedua Perpres nomor 54 Tahun 2010. Dengan mempertimbangkan efektivitas sisa tahun anggaran setelah diterbitkannya peraturan tersebut pada tahun anggaran 2012 maka pelaksanaan transformasi kelembagaan tahun 2012 diputuskan untuk tidak dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya baru akan dilakukan pada tahun 2013. 3) Terhadap permasalahan tersebut, anggaran Transformasi Kelembagaan yg semula sebesar Rp81 Miliar telah dilakukan revisi DIPA pada bulan Oktober 2012 menjadi sebesar Rp9 Miliar dan dilakukan realokasi untuk membiayai kegiatan Executive Training Sekretariat Jenderal. Namun, karena waktu yang sangat mendesak jelang akhir tahun 2012, dan menghadapi kendala dalam pendaftaran peserta yang sudah tidak kebagian seat, maka anggaran tersebut juga tidak dapat sepenuhnya terserap.
Halaman 63
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 c. Anggaran pada kegiatan Pengelolaan Investasi Pemerintah adalah sebesar Rp78.104.041.000. Anggaran tersebut bersumber dari PNBP BLU sebesar Rp76.405.300.000 dan Rupiah Murni yang dialokasikan untuk belanja gaji pegawai sebesar Rp1.698.741.000. Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp18.867.059.304 atau sebesar 24,16% dari pagu belanja. Rendahnya penyerapan pada kegiatan pengelolaan investasi pemerintah tersebut disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: 1) adanya penambahan pagu belanja sebesar Rp50 miliar yang baru disahkan tanggal 31 Agustus 2012 untuk kegiatan Fasilitas Dana Geothermal (FDG), penambahan pagu tersebut sebagian besar ditujukan untuk pengadaan konsultan pengelolaan dana geothermal dan sampai dengan akhir tahun belum dapat terserap optimal, karena saat ini sedang dalam proses persiapan pengadaan konsultan-konsultan; 2) terdapat beberapa kegiatan yang direalisasikan dengan pendanaan bersumber dari pihak lain: • pagu untuk output peningkatan dan pengembangan SDM tidak terserap optimal dikarenakan sebagian besar menggunakan dana dari pihak lain (Department for international Development/DFID, mitra kerja PIP, Setjen dan BPPK); • Pengadaan konsultan pendamping pelaksanaan investasi pinjaman kepada swasta ramah lingkungan dibiayai oleh DFID; dan 3) adanya kendala dalam pelaksanaan kegiatan investasi yang menyangkut permasalahan legal (untuk pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara, investasi penyertaan modal), kondisi ekonomi (pembelian surat berharga/Bond Stabilization Framework), dan kemampuan calon mitra investasi sektor ramah lingkungan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan PIP. d. Dana pada kegiatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional hanya dapat terserap 1,86%. Kegiatan utama dalam penyaluran dana pendidikan tidak dapat disalurkan karena belum terbitnya izin penggunaan dari Dewan Penyantun dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Halaman 64
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 BAB IV. PENUTUP LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2012 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Jenderal dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal pada tahun 2012 diselenggarakan dalam 13 (tiga belas) Sasaran Strategis dan 27 (dua puluh tujuh) IKU, yang walaupun penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tersebut, terdapat beberapa IKU yang dapat memenuhi target atau sesuai dengan rencana, ada yang dapat melampaui target, namun ada pula yang belum dapat memenuhi target. Target kinerja tersebut perlu dievaluasi pencapaiannya, sehingga apabila terdapat hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, dapat secara dini dibuatkan inisiatif strategis yang akan mengarahkan tercapainya target. Dari analisis yang dilakukan tampak adanya masalah/hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengatasi masalah/hambatan serupa di tahun yang akan datang, telah dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan, terutama terhadap lima IKU yang belum memenuhi target, yaitu: 1. terkait dengan pencapaian kinerja IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan, sehingga dapat mendekati ekspektasi pengguna jasa Sekretariat Jenderal. 2. terkait dengan pencapaian kinerja IKU Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai) dan IKU Persentase Penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal (non belanja pegawai), strategi yang akan dilakukan antara lain: a. menyempurnakan dan mengevaluasi perencanaan penyerapan anggaran; b. optimalisasi penggunaan anggaran melalui mekanisme revisi dari sisa dana kegiatan-kegiatan yang telah tercapai outputnya; c. mempercepat proses buka blokir dengan melengkapi data dukung yang dibutuhkan; d. optimalisasi penggunaan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (MONIKA) sebagai alat pemantauan realisasi dan kendala penyerapan anggaran secara berkala; e. melakukan percepatan diklat Pengadaan Barang dan Jasa termasuk penempatan pegawai yang bersertifikat dan mengurangi intervensi terhadap pejabat pengadaan; f. melaksanakan pendataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum bersertifikat dan mengupayakan tidak adanya keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan g. melakukan perencanaan yang matang dengan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Halaman 65
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 3. terkait dengan pencapaian kinerja IKU Persentase integrasi TIK Kementerian Keuangan, strategi yang dapat dilakukan yaitu: a. pelaksanaan konsultansi penyiapan SDM TIK Kementerian Keuangan di tahun mendatang; b. penyusunan strategi konsolidasi infrastruktur TIK DRC akan disatukan dalam satu kontrak dengan pelaksanaan konsolidasi infrastruktur TIK DRC; dan c. pelaksanaan manajemen konstruksi dan pembangunan DRC Kementerian Keuangan pada tahun mendatang. 4. terkait dengan pencapaian kinerja IKU Jumlah penyaluran investasi reguler, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan: a. mengembangkan portofolio investasi pinjaman, yang semula untuk pemerintah daerah ditambah lagi untuk peningkatan pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan cara melaksanakan sosialisasi khususnya untuk modal kerja; b. pengembangan portofolio investasi surat berharga dengan cara menyiapkan saran dan prasaran internal (regulasi) dan lain-lain serta melakukan komunikasi secara instensif dengan stakeholders dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan c. perlu melakukan reorganisasi PIP agar PIP dapat bersaing dengan lembaga investasi lain yang sejenis. Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan Kementerian, maupun seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Selain itu, melalui LAKIP ini pula diharapkan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, LAKIP dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga tujuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai. Selain itu, keberadaan Sekretariat Jenderal dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan terutama sebagai penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan . Jakarta, 27 Februari 2013 Sekretaris Jenderal,
Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001
Halaman 66
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN
BIRO HUKUM
PUSAT PEMBINAAN AKUNTAN DAN JASA PENILAI
Ket: *Badan Layanan Umum (BLU)
BIRO BANTUAN HUKUM
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH*
BIRO PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
BIRO UMUM
SEKRETARIAT KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012 Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran : 2012
No.
Sasaran Strategis
(1)
(2) Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi (SJ.1) Pembentukan SDM yang Berkompetensi Tinggi (SJ.2) Pengembangan Organisasi yang Andal (SJ.3)
1.
2.
3.
4.
5.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target
Realisasi
(3)
(4)
(5)
Persentase Pencapaian Target (6)
SJ-1.1
Indeks kepuasan pengguna layanan
3,92
3,90
99,49%
SJ-2.1
Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
82,50%
85,98%
104,22%
SJ-3.1
Jumlah penyelesaian SOP-Link
12 SOP
14 SOP
116,67%
65%
78,95%
100%
100%
SJ-4.1 Layanan Legislasi dan Litigasi yang Andal (SJ.4)
Halaman ii
SJ-4.2
Persentase putusan perkara perdata dan hak uji materiil UU in kracht yang dimenangkan Persentase peraturan / keputusan Menteri Keuangan yang sinergi, harmonis, dan sinkron dengan peraturan perundangan lainnya
120%
100%
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No.
Sasaran Strategis
(1) 6.
(2)
7. 8.
9.
10.
Indikator Kinerja Utama (IKU)
SJ-5.1 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Optimal (SJ.5) Perwujudan TIK yang Terintegrasi dan Andal (SJ.6) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Koordinasi yang Dinamis (SJ.7)
11. 12.
SJ-5.2 SJ-5.3
SJ-6.1
Persentase Keuangan
SJ-7.1
Jumlah kebijakan pembinaan dan koordinasi yang diselesaikan
SJ-8.1 Layanan Kesekretariatan yang Optimal (SJ.8)
SJ-8.2
13.
SJ-8.3
14.
SJ-9.1
15.
16.
Halaman iii
Peningkatan Pelaksanaan Tugas Lainnya (SJ.9)
(3) Indeks kualitas laporan keuangan Persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai) Jumlah bidang tanah Kementerian Keuangan yang disertifikatkan pada tahun 2012
SJ-9.2
SJ-9.3
integrasi
TIK
Kementerian
Waktu rata-rata penyelesaian konsep jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama Waktu rata-rata penyelesaian surat keputusan penghapusan Barang Milik Negara Persentase ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan komunikasi publik Waktu rata-rata administrasi proses persidangan Persentase bahan masukan yang digunakan oleh Komite Pengawas Perpajakan Persentase Akuntan Publik dan Penilai Publik yang patuh terhadap standar profesi, kode etik, dan peraturan perundang-undangan
Target
Realisasi
(4) WTP (4)
(5) WTP (4)
Persentase Pencapaian Target (6) 100%
85,26%
89,75%
75 Sertifikat
259 Sertifikat
120%
60%
53,78%
89,63%
23 buah
30 buah
120%
19 hari
12,59 hari
120%
20 hari
16,5 hari
117,50%
100%
100%
4,16 bulan
120%
100%
111,11%
99,34%
104,57%
95%
100% 9 bulan 90%
95%
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)
(1)
(2)
(3)
Target
Realisasi
(4) Rp 5 Trilyun
(5) Rp 3,260 Trilyun
Persentase Pencapaian Target (6)
17.
SJ-9.4
Jumlah penyaluran investasi reguler
18.
SJ-9.5
Persentase pengembangan dan implementasi manajemen vendor
100%
100%
100%
SJ-9.6
Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden
80 (tepat waktu)
81,67
102,09%
SJ-10.1
Persentase pejabat Setjen yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya
87%
87,40%
100,46%
70%
90,32%
120%
92
93,38
101,50%
3,18
106%
85%
85%
100%
97%
98,83%
101,89%
100%
100%
100%
19. Pengembangan SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ.10)
20.
21.
SJ-11.1 Pengembangan Organisasi Setjen yang Andal (SJ.11)
22. 23. 24.
25.
SJ-11.2 SJ-11.3 SJ-11.4
Pengelolaan Layanan TIK yang Andal (SJ.12)
26.
Halaman iv
SJ-12.1
SJ-12.2
Persentase dijalankan
mitigasi
risiko
yang
65,20%
telah
Indeks reformasi birokrasi
Indeks kepuasan pegawai Persentase policy recomendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Persentase pencapaian layanan terhadap ketentuan yang disepakati pada katalog layanan Persentase akurasi data SIMPEG
3
LAKIP SETJEN TAHUN 2012 No.
Sasaran Strategis
(1)
(2) Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ.13)
27.
SJ-13.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target
Realisasi
(3)
(4)
(5)
Persentase Pencapaian Target (6)
Persentase penyerapan DIPA Setjen (non belanja pegawai)
95%
66,17%
69,65%
Jumlah Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Tahun 2012: Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2012:
Rp6.787.055.145.000 Rp6.063.474.061.016 (89,34%)
Jakarta, 27 Februari 2013 Sekretaris Jenderal,
Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001
Halaman v
LAKIP SETJEN TAHUN 2012
Halaman vi
LAKIP SETJEN TAHUN 2012
