LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2013 Pengantar PENGANTAR

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Pengantar

PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2013” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas keuangan dan pembangunan serta berkaitan dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2013 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BPKP 2010-2014. Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin dari kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk lebih meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP.

ii

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSr BAll TAHUN 2013

Pengantar Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas bantuan tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan tepat waktu.

r, 17 Januari 2013 ---;,flt~ Perwakilan >

iii

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Daftar Isi

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif

Halaman ii iv vi

BAB I

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi D. Struktur Organisasi E. Sistematika Penyajian

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Rencana Strategis 2010-2014 1. Pernyataan Visi 2. Pernyataan Misi 3. Tujuan 4. Sasaran Strategis 5. Indikator Kinerja Utama 6. Program dan Kegiatan B. Perjanjian Kinerja

11 11 11 16 17 18 19 21 23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 2 Sasaran Strategis 3 Sasaran Strategis 4 Sasaran Strategis 5 Sasaran Strategis 6 Sasaran Strategis 7 Sasaran Strategis 8

27 27 29 30 40 43 48 58 62 65 77

BAB IV

PENUTUP

79

1 1 3 4 5 9

Lampiran: 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2. Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Target Tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali 3. Capaian Kinerja Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2013 4. Perbandingan Realisasi Output 2013 dengan Realisasi Output 2012 dan Target Output 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Bali 5. a. Opini BPK-RI Perwakilan Bali atas LKPD Tahun 2010-2012 di Wilayah Provinsi Bali b. Pemda yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah SPIP

iv

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Daftar Isi

c. Daftar Nilai GCG BUMN d. Daftar Kinerja BUMN e. Daftar Opini dan Auditor pada BUMD

v

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSKUTIF

P

erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang akan dicapai sebagai acuan dalam penyusunan

Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) setiap tahun. Dalam Renstra telah dirumuskan Visi Perwakilan BPKP Provinsi Bali mengacu pada visi BPKP yaitu menjadi Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di wilayah Provinsi Bali, dengan misi, sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; 2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan enam tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2010-2014, yaitu (1) meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan Negara; (2) meningkatnya tata pemerintahan yang baik; (3) terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara; (4) tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; (5) meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; dan (6) terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah.

vi


Untuk mencapai tujuan strategis di atas, dalam tahun 2012 BPKP telah merumuskan delapan sasaran strategis sebagai tindak lanjut atas surat Menteri PAN dan RB Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPKP. Perumusan sasaran strategis diikuti dengan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan IKU dominan sebagai dasar pengukuran capaian sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKP Tahun 2013 ini merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2013. LAKIP ini juga sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak lima dari delapan sasaran strategis BPKP telah tercapai, sementara tiga sasaran strategis belum sepenuhnya tercapai. Delapan sasaran strategis BPKP berikut capaiannya dapat dilihat pada Tabel RE.1. Tabel RE.1. Capaian Sasaran Strategis No.

Sasaran Strategis

Capaian Sasaran

1.

Meningkatnya Kualitas, 95% LKKL, dan 95% LKPD

Tercapai 100%

2. 3.

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 10 IPD dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Tercapai 60% Tercapai 100%

4.

5.

Tercapai 83,33%

Tercapai 91,11%

6.

Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional danKompeten pada 80% K/L/Pemda

Tercapai 80%

7.

Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100% Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Tercapai 100%

8.

Tercapai 100%

vii


Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam memberikan nilai tambah bagi stakeholders. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 12 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 38 IKU.Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan maupun pendampingan reviu sebanyak 16 satker atau 133,33% dari target sebanyak 12 satker yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali, atau mencapai 120,00% dari target sebesar 90%. b. Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 9 dari 10 IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali, atau mencapai 100%, dari target sebesar 90%. 2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti”, belum tercapai karena tidak ada penugasan audit optimalisasi penerimaan negara. Namun secara rata-rata seluruh IKU sasaran strategis tersebut tercapai 60%. 3. Terselenggaranya SPM pada 10 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: viii


a. Capaian IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal”, pada tahun 2013 IPD di Provinsi Bali yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 3 IPD atau 75% dari jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Dibandingkan dengan target sebesar 80%, capaian IKU ini pada tahun 2013 sebesar 93,75%. b. Capaian IKU “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”,dalam tahun 2013, BUMN/BUMD/BUL/BLUD di Provinsi Bali yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak delapan atau 100% dari target PKPT sebanyak delapan instansi. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 65%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 120,00%. 4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Program Anti Korupsi ”, yang diukur berdasarkan jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Program Anti Korupsi sebanyak lima kelompok masyarakat, atau 83,33% dari target sebanyak enam kelompok masyarakat. Namun demikian, capaian tersebut telah melebihi target kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh Deputi Investigasi yaitu mahasiswa baru dan calon penerima Bansos. 5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70%K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opnini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda sebanyak dua pemda dari jumlah seluruh Pemda sebanyak 10 pemda dengan realisasi 20% dengan capaian 33,33% atas target sebesar 60%. Namun secara ratarata capaian IKU sasaran strategis tersebut mencapai 91,11%.

ix


Belum tercapainya realisasi IKU dominan tersebut antara lain disebabkan: a. Pemda masih mengandalkan bimbingan BPKP dalam menerapkan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis dan asistensi penyelenggaraan SPIP. b. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi, namun baru pada tahap pengembangan infrastruktur pengendalian, berupa diagnostic assessment, pemetaan risiko dan penetapan serta pengembangan kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP). 6. Meningkatnya

Kapasitas

Aparat

Pengawasan

Intern

Pemerintah

yang

Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan Jabatan Fungsional Auditor” dengan pengukuran berdasarkan jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA dibandingkan jumlah seluruh Pemda Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan asistensi penerapan penerapan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada enam Pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Jembrana, Gianyar, Buleleng, Klungkung, Karangasem dan Bangli, atau 60% dari seluruh Pemda di Provinsi Bali atau 80% dari target sebesar 75%. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan fasilitasi JFA pada APIP belum direspon secara baik oleh Pemda. Di samping itu, jumlah kelulusan sertifikasi auditor yang relatif rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA. 7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut: a. IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKPT dibandingkan dengan target penugasan pengawasan dalam PKPT, dengan target tahun 2013 sebesar 85%. x


Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 90,68% atau mencapai 106,69% dari target. b. IKU “Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP” diukur hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan. Pada tahun 2013 Inspektorat tidak melakukan reviu atas laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Realisasi IKU dianalogikan dengan 100% jika predikat opini BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena laporan keuangan perwakilan merupakan dukungan laporan keuangan BPKP. Pada tahun 2013, opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2012 adalah WTP sehingga mencapai 100% dari target. 8. Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Capaian sasaran strategis tahun 2013 ditunjukkan oleh capaian IKU Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif, diukur berdasarkan Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG) Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 10 sistem informasi mencapai 100% dari target sebanyak 10 sistem informasi Keseluruhan program yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Bali pada tahun 2013 menggunakan dana sebesar Rp15.340.763.000,00 atau 98,35% dari anggaran sebesar Rp15.598.612.000,00 yang disediakan oleh DIPA BPKP dan Dana pihak ketiga sebesar Rp1.816.519.658,00. Penggunaan Dana Pihak Ketiga Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKP yang bersifat consulting atas permintaan pihak ketiga (Mitra Kerja) BPKP menggunakan dana dari mitra kerja dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan leuangan negara/daerah dan BUMD sesuai dengan kebijakan penggunaan dana pihak ketiga

xi


yang diatur melalui SK kepala BPKP dan diatur lebih lanjut oleh deputi teknis yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut: No

Bidang

Realisasi Dana Pihak Ketiga

1.

Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

911.597.158,00

2.

Akuntabilitas Pemerintah Daerah

615.254.500,00

3.

Akuntan Negara

289.668.000,00

Jumlah

1.816.519.658,00

Secara umum sebagian besar sasaran strategis dalam tahun 2013 telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa sasaran strategis dan IKU yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Untuk itu, diperlukan upaya kerja yang lebih keras dan cerdas untuk mengoptimalkan pencapaian semua sasaran strategis di masa mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Peningkatan penyelenggaraan SPIP pada Pemda, antara lain melalui: a. Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP, antara lain untuk penyusunan Rencana Tindak Pengendalian SPIP. b. Percepatan implementasi SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. 2. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor. 3. Mengkaji ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di bawah 100%. 4. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.

xii

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Bab I - Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

B

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan tugas utama membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan

pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2013 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi BPKP sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983 yang telah diperbaharui dengan Keppres Nomor : 103 Tahun 2001. Dasar hukum organisasi tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2005, tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). BPKP adalah LPND yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi yang berada di daerah dan sebagai institusi perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002 tanggal 31 Mei 2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menetapkan tugas pokok Perwakilan BPKP Provinsi Bali, yaitu:

1


Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi : •

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

•

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/ kekayaan negara;

•

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan daerah;

•

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/ atau lintas departemen/ lembaga/ wilayah;

•

Pemberian

asistensi

penyusunan

laporan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah pusat dan daerah; •

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

•

Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/ bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

•

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan

2


usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah,

pemeriksaan

terhadap

hambatan

kelancaran

pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya; •

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

•

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

B. Aspek Strategi Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mendukung terwujudnya Rencana Strategis (Renstra) BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2010-2014 berikut target output dan outcome yang akan dicapai. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010-2014 telah mengalami perubahan karena adanya perubahan wilayah kerja maupun diselaraskan dengan perubahan Renstra BPKP sehubungan dengan adanya mandat baru BPKP seiring dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Dengan adanya mandat baru yang diemban BPKP yakni sebagai Auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah ditindaklanjuti dengan reposisi dan revitalisasi BPKP dimana BPKP harus dapat menunjukkan paradigma baru melalui unjuk kerja yang optimal sebagai Auditor Presiden sehingga peran BPKP semakin nyata dalam membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dalam rangka mencapai visi dan misi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menyusun strategi yang menggambarkan domain BPKP dalam akuntabilitas keuangan negara meliputi : 1. Capacity Building (Expertise) Berperan mendukung manajemen pemerintahan yang profesional mencakup pelaksanaan pengawasan intern, pembinaan dalam rangka penguatan sistem pengendalian intern, dan peningkatan SDM.

3


2. Current Issues Tanggap terhadap issue-issue terkini tentang pelaksanaan program-program strategis nasiomal yang bersifat makro dan lintas kementerian dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. 3. Clearing House Memberikan

masukan

atau

saran

secara

akuntabel

untuk

mendukung

penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, ekonomis, efisien, efektif , dan penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Check and Balance Pengawas internal pemerintah yang kuat dan terkoordinasi dengan baik sehingga memberikan early warning dan feed back yang benar kepada manajemen pemerintah. C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Sesuai dengan Renstra, BPKP melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1. Pre-emptif Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan

permasalahan

kesisteman

yang

mempengaruhi

penciptaan

peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsur-unsur manajemen

pemerintah.

Sasarannya

adalah

meminimalisasi

peluang

berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Represif Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan kerugian negara atas kasus-kasus dengan atau tidak diketemukannya indikasi

4


melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. BPKP telah menghasilkan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan

manajemen

pemerintahan.

Selain

produk

untuk

pembinaan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menurut PP 60 Tahun 2008, BPKP juga menghasilkan produk unggulan antara lain: 1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan; 2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); 3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Program Peningkatan Kinerja Sektor Korporat (Performance Enhancement Program); 5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik; 7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD; 8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO; 9. Program Anti Korupsi (PAK); 10. Fraud Control Plan (FCP); 11. Management Assessment Center (MAC). D. Struktur Organisasi Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002 tanggal 31 Mei 2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, struktur organisasi Perwakilan BPKP memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

5


Kepala Perwakilan Kabag Tata Usaha

Kasubbag Keuangan

Kabid Instansi Pemerintah Pusat

Kabid Akuntabilitas Pemda

Kasubbag Kepegawaian

Kelompok Jabatan Fungsional

Kasubbag PP

Kabid Akuntan Negara

Kasubbag Umum

Kabid Investigasi

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh pegawai sebanyak 126 orang (per 31 Desember 2013), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu : 1. Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3.

Uraian Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah

Posisi 31 Des 2013 (Orang) 15 89 22 126

% 11,90 70,60 17,40 100,00

2. Berdasarkan Jabatan No

Uraian

1.

Pejabat Struktural: a. Eselon II – Kepala Perwakilan b. Eselon III – Kepala Bagian dan Kepala Bidang c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian Sub Jumlah Pejabat Struktural

Posisi 31 Des 2013 (Orang) 1 5 4 10

%

7,93

6


No 2.

3.

Posisi 31 Des 2013 (Orang)

Uraian Pejabat Fungsional Auditor (PFA): a. Auditor Madya b. Auditor Muda c. Auditor Pertama d. Auditor Penyelia e. Auditor Pelaksana Lanjutan f. Auditor Pelaksana g. Calon Auditor Tata Usaha: a. Arsiparis b. Analis Kepegawaian c. Pranata Komputer d. Pelaksana Administrasi e. Pengemudi f. CPNS

%

Sub Jumlah PFA

10 14 9 19 7 5 10 74

58,73

Sub Jumlah Tata Usaha

3 0 2 34 2 1 42

33,33

Jumlah (1 s/d 7)

126

100,00

Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang terdiri dari 74 orang meliputi: No 1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Berdasarkan Peran Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Ahli - Anggota Tim Trampil – Anggota Tim Jumlah (1 s/d 5)

Posisi 31 Des 2013 (Orang) 0 10 14 9 41 74

% 0,00 13,51 18,91 12,16 55,40 100,00

Dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 74 orang tersebut terdiri dari Akuntan 37 orang (50,00%), Ajun Akuntan 25 orang (33,78%), lainnya 12 orang (16,22%).

7


45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Orang

Daltu

Dalnis

KT

AT-A

AT-Tr

3. Berdasarkan Pendidikan No 1. 2. 3. 4.

Uraian S2 S1/D IV DIII SLTA Jumlah

Posisi 31 Des 2013 2 49 37 35 123

% 1,62 39,84 30,08 28,46 100,00

4. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) No.

Jenis Diklat

Jumlah Peserta

I.

Diklat Substansi

1

Diklat Audit Investigatif

8

2

Diklat Audit Penyesuaian Harga,Klaim dan Evaluasi HKP

1

3

Bimtek Aplikasi Komputer SIMDA

3

4

Diklat Kehumasan

1

5

Diklat Analisis Pemecahan Masalah

3

6

Diklat Audit Forensik

3

7

Diklat Audit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

6

8

Diklat Audit Operasional

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diklat SPIP Diklat Fraud Control Plan (FCP) Diklat Good Corporate Governace (GCG) Diklat Keprotokolan Diklat Manajemen Risiko Diklat Fasilitator SPIP Diklat Laporan Keuangan Pemda Diklat Managemen Of Training (MOT) Diklat Audit Program Pembangunan Diklat Pengelolaan BMN dan SIMAK BMN

32 25 2 9 1 5 5 1 1 1 1

8


No.

Jenis Diklat

19 20 21 22 23 24 25 26

Diklat Pengelolaan Teknologi Colap Data Menggunakan BIT Diklat valuasi Kebijakan Diklat Pemeriksaan Khusus Diklat Penyidikan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Diklat Probity Barang dan Jasa Diklat Reviu Laporan Keuangan Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Diklat Sistem Informasi Rumah Sakit Daerah Pengelolaan Keuangan (BLUD) Diklat Training Of Trainer (TOT) Dklat Audit Berbasis Risiko Fit and Proper Test Pelatihan Ujian Sertifikasi Auditor Forensik Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Reviu dan Ujian Sertifikasi CCSA dan CGAP TOT Audit Investigasi TOT Fasilitator SPIP Diklat Non Subtansi Bendaharawan Kesekretariatan BMN Perpustakaan Teknologi Informasi (IIPMS dan Dashboard) Kepemimpinan Tingkat IV Sertifikasi Penjejangan JFA Kapita Selekta Pusbin JFA Menulis yang Efektif Persiapan Purnabhakti

27 28 29 30 31 32 33 34 35 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jumlah Peserta 1 1 1 11 1 1 1 1 1 7 4 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 10 2 1

E. Sistematika Penyajian LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2013 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2013. Capaian kinerja 2013 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian rencana kinerja tahun 2013 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPKP Tahun 2013 dapat diilustrasikan sebagai berikut ini.

9


PENDAHULUAN

Bab I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis 2010-2014

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja 2013

Bab II

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III

PENUTUP

Bab IV

10

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

M

erujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis. Perubahan ini sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3293/M.PAN-RB/11/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaah (AKIP) BPKP. Sasaran dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2010-2014 dimodifikasi dengan menambah secara implisit jumlah anggaran dalam perspektif masing-masing indicator sasaran startegis dengan maksud agar dapat melakukan penilaian terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis. A. Rencana Strategis 2010-2014 Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Strategis yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, rencana strategis 2010-2014 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal mungkin dijabarkan mengacu pada rencana strategis BPKP Pusat. 1. Pernyataan Visi

BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden yang harus memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya

oleh

presiden

untuk

membantu

dan

menjalankan

fungsi

pengawasan. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian 11


BPKP adalah hal - hal yang bersifat strategis, makro, lintas sektoral, dan bersekala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment. Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP tanggal 31 Desember 2008 yang telah menyepakati Visi, Misi, dan Values BPKP sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKP adalah:

Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas Pernyataan visi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penegasan jati diri BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta menggambarkan peran dan manfaat BPKP kepada Presiden ataupun stakeholders lainnya . Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih dan peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. b. Responsif, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan masukan. c. Interaktif, memperhatikan kepentingan atau kebutuhan stakeholders. BPKP akan menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya. d. Terpercaya, adanya kepercayaan akan mendorong stakeholders untuk memanfaatkan BPKP. Kepercayaan akan timbul jika BPKP terus menjaga profesionalisme, kompetensi, dan integritas. Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP

12


dalam memaknai visi dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah : P I O N I R

P I O N I R

:

Profesional

:

Integritas

:

Orientasi pada Pengguna

:

Nurani dan Akal Sehat

:

Independen

:

Responsibel

Profesional

: profesional

birokrat,

kompetensi

teknis/sertifikasi,

kepatuhan pada standar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan : kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan

Integritas

konsekuen Orientasi pada : spirit kewirausahaan pengguna Nurani

dan : etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi,

Akal Sehat

minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional

Independen

: independen dalam sikap dan penampilan

Responsibel

: obligation to act – obligation to answer, kewajiban untuk

serta

bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta

akuntabel

menjelaskan/menjawab apa yang telah dilaksanakan

Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan arahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali senantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan dijiwai oleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Prinsip tersebut adalah: 13


1) Kerja Cerdas Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis substantif semata namun juga secara emosional dan spiritual. Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat menentukan prioritas penyelesaian

pekerjaan

dengan

mempertimbangkan

waktu

yang

dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam memaknai kerja cerdas adalah

bagaimana menggunakan kemampuan

berfikir logis, analitis, inovatif, kreatif menggunakan seluruh potensi otak dan berfikir untuk mewujudkan tujuan dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan menggunakan peralatan yang sama. 2) Kerja Berintegritas Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali memegang teguh prinsip integritas dalam bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja

berlandaskan

pada

kejujuran,

objektivitas,

keberanian,

konsistensi, dan konsekuensi. Kelima unsur dalam integritas tadi mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak terjebak dalam sikap dan cara padang untuk “minteri” atau ngakali”. 3) Kerja Keras Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah, yaitu bekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja keras harus dibarengi dengan pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja

keras

dengan

segenap

kemampuan

yang

dimiliki

untuk

menanggung beban kerja dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum bertanding untuk mewujudkan tujuan. 4) Kerja Tuntas Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini mendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat 14


diperlukan dalam mewujudkan peran

BPKP yang berorientasi pada

pengguna. 5) Kerja Ikhlas Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh kesah dan sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “legowo”. Pegawai BPKP diharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat kerja manapaun, jenis pekerjaan apapun, sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seluruh Indonesia. Dengan demikian maka apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau tidak, kita terima dengan legowo. Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara. Domain BPKP tersebut diuraikan dalam rumusan “4 C”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Capacity Building/Expertise Domain ini memiliki makna mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang profesional melalui kegiatan pendidikan pelatihan, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian dlam rangka capacity building pengelolaan keuangan negara dan SPIP. 2) Current Issue Domain ini mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait issue strategis nasional, lintas sektoral, big fish berisiko tinggi, melalui kegiatan analisa kebijakan dan evaluasi program, intelligence, scanning dan PR. 3) Clearing House Domain ini mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, 3E dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengeliminasi kegamangan dan ketakutan para pengelola keuangan negara sehingga tidak menghambat, kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan melalui

15


fasilitas, PR, pemahaman perundang-undangan, evaluasi dan auditing, serta MoU dengan aparat penegak hukum. 4) Check And Balance Domain ini menunjukkan dukungan BPKP terangka keseimbangan internal dan eksternal auditor dalam konteks pelunasan terhadap pelaksanaan tugas melalui kegiatan audit, advokasi, evaluasi, analisis dan PR. 2. Pernyataan Misi

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran yaitu aktivitas assurance dan consulting. Adapun misi BPKP adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. b. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. c. Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi auditor/pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali.. Keempat misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Keempatnya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi stakeholders-nya dan kinerjakinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya. Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah 16


Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.

Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi

Presiden selaku shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah, dan mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini jelas-jelas perpetaannya dengan fungsi utama auditor internal di bidang good governance, pengelolaan risiko, dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna mengamankan aset dan mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini. Misi

kedua

berkaitan

dengan

peran

BPKP

sebagai

pembina

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasi SPIP. Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Misi keempat berkaitan dengan peran BPKP dalam menyelenggarakan dukungan pengambilan keputusan presiden/pemerintah. Secara keseluruhan BPKP harus mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden/pemerintah. 3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau 17


dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, yang tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut: a. Meningkatnya

kualitas

akuntabilitas

keuangan

negara

di

wilayah

Perwakilan BPKP Provinsi Bali; b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; c. Terciptanya

iklim

yang

mencegah

kecurangan

dan

memudahkan

pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; f. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali. 4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai implementasi sasaran strategis BPKP untuk Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD; b. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%; c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan Terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD; d. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, dan BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; e. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% Pemda; f. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda; g. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan 18


Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%. h. Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan. 5. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah indikator yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukan peran

utama

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bali

dalam

pengawasan

akuntantabilitas keuangan negara dan keuangan daerah serta pembinaan penyelenggaraan SPIP. IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali. IKU tersebut terbagi dalam dua perspektif. Yang pertama bersifat outward looking, yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan keuangan daerah serta pembinaan penyelenggaraan SPIP di Provinsi Bali. Perspektif kedua bersifat inword looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholder internal Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Penetapan indikator tersebut dengan mempertimbangkan tujuan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2013 No.

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1: Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Bali; Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan L/K 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

19


No.


4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran Strategis 1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%; 8 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 9 Persentase Hasil Pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali; Sasaran Strategis 2.1 Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan Terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 10 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 11 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran strategis 3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, dan BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; 13 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 14 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP

berisiko

fraud

yang

mendapatkan

15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 16 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 17 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA 18 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 19 Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar 20 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Tujuan 4 Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% Pemda 21 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 22 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

20


No.


Tujuan 5 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Strategis 5.1 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Pemda 24 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sasaran Strategis 5.2 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%. 25 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 26 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 27 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 28 Persentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA 29 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 30 Persentase Humas

permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan

31 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 32 Persentase pemanfaatan asset 33 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras 34 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 35 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas 36 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan/atau di-assessment tata kelola APIP 37 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Tujuan 6 Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah di wilayah Perwakilan BPKP Provinsi Bali Sasaran Strategis 6.1 Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan 38 Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan secara efektif 6. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, BPKP menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi BPKP dengan program yang ditetapkan oleh Bappenas. Sesuai dengan Pedoman Restrukturisasi Program dan Kegiatan yang diterbitkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan, setiap Unit Eselon I pada kementerian atau LPNK melaksanakan program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan 21


kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung

pelayanan

aparatur

dan/atau

administrasi

pemerintahan

(pelayanan internal). Program BPKP sesuai dengan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas terdiri dari tiga program, yaitu: •

Program Teknis Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

•

Program Generik − Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP; − Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP.

Sedangkan Sub Kegiatan Teknis terdiri dari : a. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral b. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara c. Pengawasan atas penugasan Presiden d. Pengawasan atas permintaan stakeholders e. Reviu LKPD f. Pengawasan penerimaan negara dan daerah g. Pengawasan PHLN h. Assesment atau Evaluasi GCG/KPI/MR i.

Pengawasan investigatif

j.

Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan

k. Penyusunan pedoman SPIP l.

Sosialisasi SPIP

m. Diklat SPIP n. Bimbingan Teknis SPIP Terdapat kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa : 22


1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP a. Penyusunan dan evaluasi rencana b. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi c. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah d. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan e. Pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

perlengkapan

serta

pembayaran gaji/tunjangan f. Pengawasan internal (inspektorat) BPKP g. Pendidikan dan pelatihan pengawasan h. Penelitian dan pengembangan pengawasan i.

Penyelenggaraan

sistem

dukungan

pengambilan

keputusan

Pemerintah/Presiden dan internal BPKP j.

Pembinaan JFA dan tata kelola APIP

k. Fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP 2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP berupa kegiatan

Pengadaan dan penyaluran

sarana dan prasarana-BPKP Pusat B. Perjanjian Kinerja 2013 Pengukuran

pencapaian

tujuan sebagaimana ditetapkan

dalam

Renstra

Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran startegis, dalam hal ini pengukuran IKU. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis tersebut disusunlah perjanjian kinerja yang dulu disebut penetapan kinerja (TAPKIN). Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupa perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan dalam format formulir yang mencantumkan sasaran strategis, IKU oraganisasi, dan target kinerja. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran startegis sesuai dengan IKU yang bersifat outcome.

23


Perjanjian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2013 yang telah ditandatangani baru pada target capaian output. Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2012 telah menetapkan target kinerja berupa indikator output dan besaran target outputnya yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator kinerja input (rencana/anggaran keuangan) dan output.

Target kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: OUTPUT PROGRAM

SASARAN

1

2

INDIKATOR

TARGET TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN BERJALAN

3

4

5

10 LAP

12 LAP

0 LAP

1 LAP

0 LAP

3 LAP

0 LAP

1 LAP

7 LAP

1 LAP

41 LAP

17 LAP

30 LAP

29 LAP

8 LAP

9 LAP

3 LAP

10 LAP

4 LAP

11 LAP

6 LAP

1 LAP

1. Hasil 1.Meningkatnya Pelaksanaan kualitas Pengawasan penyelenggaraan Intern pengawasan intern Akuntabilitas akuntabilitas Keuangan keuangan negara Negara dan dan pembinaan Pembinaan penyelenggaraan Penyelengga SPIP pada raan Sistem Kementerian/ Pengendalian Lembaga/ Intern Pemerintah Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian

2. Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

24


PROGRAM

SASARAN

OUTPUT INDIKATOR Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

TARGET

TARGET

0 LAP

1 LAP

2 LAP

0 LAP

5 LAP

4 LAP

43 LAP

37 LAP

6 LAP

8 LAP

15 LAP

7 LAP

1 LAP

0 LAP

22 LAP

14 LAP

0 LAP

15 LAP

16 LAP

7 LAP

8 LAP

24 LAP

12 LAP

4 LAP

0 LAP

6 LAP

5 LAP

4 LAP

2 LAP

1 LAP

4 LAP

5 LAP

25


PROGRAM

2.Hasil Penyelengga raan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

3.Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

SASARAN

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Anggaran

OUTPUT INDIKATOR Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan Tata Kelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

TARGET

TARGET

3 LAP

38 LAP

1 LAP

3 LAP

1 LAP

10 LAP

0 LAP

2 LAP

0 LAP

2 LAP

1 LAP

60 LAP

17 Unit

37 Unit

Jumlah Sarana Prasarana

15.598.612.000

26

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Bab III – Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2013.

A. CAPAIAN KINERJA

P

engukuran

capaian

kinerja

tahun

2013

merupakan

bagian

dari

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2013

dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja 2013. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan memilih indikator kinerja utama (IKU) yang dominan mengacu pada IKU BPKP. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2014 dan atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran strategis pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan dengan asumsi : 1. Pengukuran mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh BPKP secara keseluruhan, dihitung berdasarkan jumlah IKU dominan yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU dominan. 2. Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan capaian kinerja output dibatasi maksimal 120%. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Perwakilan 27


BPKP Provinsi Bali dan BPKP secara keseluruhan. Capaian atas 38 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini: Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama No

Uraian Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisas

Capaian (%)

Tujuan 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL, dan 95% LKPD 1.

Persentase IPP yang mendapat penyusunan Laporan Keuangan

pendampingan

Persen

90,00

133,33

120,00

2.

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Persen

90,00

90,00

100,00

3.

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

Persen

82,00

100,00

120,00

4.

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

Persen

81.25

100,00

120,00

5.

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

Persen

68,00

100,00

120,00

6.

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Persen

86.67

100,00

115,38

7.

Persentase BUMD yang mendapat penyelenggaraan akuntansi

Persen

55,00

37,50

68,18

pendampingan

Sasaran Strategis 1.2.Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,50% 8.

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

Persen

80,00

0,00

0,00

9.

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

Persen

78,75

111,54

120,00

Tujuan 2. Meningkatnya Tata Pemerintahan yang Baik Sasaran Strategis 2.1. Terselenggaranya SPM pada 10 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD 10.

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

Persen

80,00

75,00

93.75

11.

Persentase BUMN/D/BLU/D sosialisasi/ asistensi GCG/KPI

Persen

65,00

100,00

120,00

12.

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

Persen

60,00

70,83

118,06

yang

dilakukan

Tujuan 3. Terciptanya Iklim yang Mencegah Kecurangan dan Memudahkan Pengungkapan Kasus yang Merugikan Keuangan negara Sasaran Strategis 3.1. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 13.

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Kel. Masy

6

5

83,33

14.

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Instansi

3

1

33,33

15.

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Instansi

2

0

0,00

yang

28


Satuan

Target

Realisas

Capaian (%)

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

Persen

84,00

100,00

119,05

17.

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

Persen

85,00

98,33

115,68

18.

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

Persen

40,00

0,00

0,00

19.

Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

Persen

87,00

100,00

114,94

20.

Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Persen

10,00

100,00

120,00

No


16.

Tujuan 4. Tercapainya Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L, Pemda 21.

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Persen

60,00

20,00

33,33

22.

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

IPP/IPD

8

10

120,00

23.

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

IPP/IPD

4

5

120,00

Tujuan 5. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Sasaran Strategis 5.1. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda 24.

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Persen

75,00

60,00

80,00

Sasaran Strategis 5.2. Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100% 25.

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Persen

85,00

90,69

106,69

26.

Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

Persen

100,00

100,00

100,00

27.

Persepsi kepuasan pegawai layanan kepegawaian

Skala likert 1-10

7,8

7,36

94,36

28.

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

Persen

95,00

100,00

105,26

29.

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Skala likert 1-10

8,25

7,88

95,52

30.

Persentase permintaan bantuan hukum ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

yang

Persen

90,00

100,00

111,11

31.

Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa

Jumlah berita

22

50

120,00

32.

Persentase pemanfaatan asset

Persen

100,00

100,00

100,00

33.

Persepsi kepuasan layanan sarpras

Skala likert 1-10

8,10

6,92

85,43

34.

Persentase tindak lanjut Inspektorat

rekomendasi hasil audit

Persen

77,00

90,91

118,06

35.

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Jumlah Topik

1

1

100,00

36.

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

Jumlah APIP

3

4

120,00

37.

Tingkat persepsi bersertifikat

Skala likert 1-10

8,1

6,93

85,56

pegawai

kepuasan

perwakilan

perwakilan

Pemda

atas

terhadap

terhadap

auditor

Tujuan 6. Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran 6.1. Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

29


No

38.


Jumlah efektif

Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara

Satuan

Jumlah sistem informasi

Target

Realisas

Capaian (%)

10

10

100,00

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran strategis beserta realisasi anggarannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

B.

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dominan pada tiap-tiap sasaran strategis serta capaian kinerja kegiatan (output) yang mendukung terhadap capaian kinerja sasaran. Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis serta kegiatan yang mendukung. Selain itu, analisis dilakukan berkaitan dengan kemungkinan tercapainya sasaran tahun terakhir Renstra pada tahun 2014. Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan melalui perbandingan realisasi 2013 dengan realisasi 2012 sehingga dapat dianalisis kenaikan/penurunan realisasi setiap IKU. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap capaian kinerja kegiatan dengan membandingkan capaian output

tahun 2013 dengan capaian

2012, sebagaimana terinci dalam Lampiran 2. Analisis terhadap delapan sasaran strategis yang ditetapkan oleh BPKP dan dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Renstra mengacu pada Renstra BPKP, disajikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah merupakan tekad BPKP sebagai perwujudan fungsi consulting. Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para mitra kerja 30


BPKP sehingga BPKP dapat melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu atas Laporan Keuangan sebelum diterbitkan oleh K/L/Pemda. Outcome yang diharapkan adalah laporan keuangan dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini yang diperoleh dari BPK RI minimal WDP. Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya pencapaian sasaran tersebut melakukan pendampingan penyusunan ataupun reviu laporan keuangan dukungan terhadap Satker instansi vertikal dan pendampingan penyusunan ataupun reviu terhadap laporan keuangan Pemda. Sasaran

strategis

“Meningkatnya

Kementerian/Lembaga,

dan

95%

Kualitas Laporan

95%

Laporan

Keuangan

Pemerintah

Keuangan Daerah”

diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas laporan keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bersama lima IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2 berikut ini: Tabel 3.2 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013

Kenaik an/(pen urunan)

Target Kinerja 2014

Capaian 2013 thd Target 2014 (%)

1

Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan

Persen

100,00

133,33

33,33

95,00

140,35

2

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Persen

100,00

90,00

-

95,00

94,74

3

Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

Persen

90,91

100,00

9,09

82,00

121,95

4


Persen

167,39

100,00

-

86,25

115,94

5


Persen

154,55

100,00

-

68,00

147,06

6


Persen

100,00

100,00

-

93,33

107,15

7

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

Persen

43,75

37,50

-

60,00

62,50

31


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 110,00%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU, rata-rata capaian sasaran 109,08%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan WDP IKU pertama menunjukkan IKU dominan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 1 BPKP adalah “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan” dengan target sebesar 90,00%. IKU tersebut merupakan dukungan IKU BPKP Pusat, “Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali proaktif menjalankan kegiatan sebagai realisasi Memorandum of Understanding (MoU) untuk membantu pemerintah, antara lain dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L untuk meningkatkan kemampuan IPP menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP pada Satker instansi pusat di Provinsi Bali. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibanding dengan target dalam PKPT. Dalam tahun 2013, instansi vertikal yang mendapat pendampingan baik pendampingan penyusunan laporan keuangan maupun pendampingan reviu sebanyak 16 Satuan Kerja (Satker) atau 133,33% dari target sebanyak 12 Satker. Bila dibandingkan dengan target capaian kinerja sebesar 90%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 120,00%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 133,33% tersebut mengalami kenaikan sebesar 33,33% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 140,35% dari target sebesar 95%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 15 laporan dari total target sebanyak 12 laporan. 32


Kegiatan yang mendukung capaian IKU berupa pendampingan penyusunan laporan keuangan pada 14 instansi vertikal/SKPD yang menggunakan anggaran dari Perwakilan BPKP Provinsi Bali, pendampingan reviu laporan keuangan pada dua instansi dalam rangka mendukung pencapaian opini WTP atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp300.266.000,00 atau 172,44% dari anggaran sebesar Rp174.128.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.366 OH atau 148,96% dari rencana sebanyak 917 OH. 2. Persentase Instansi Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP Selain IPP, BPKP juga berupaya mendorong akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dari BPK RI. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD di Provinsi Bali yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam tahun 2013, IPD di Provinsi Bali yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP sebanyak 9 IPD atau 90,00% dari 10 IPD yang diasistensi oleh BPKP. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 90,00%, maka capaian indikator IKU tersebut adalah sebesar 100,00%. Rincian opini BPK atas laporan keuangan IPD dapat dilihat dalam Lampiran 5a. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 90% tersebut telah mencapai maksimal sesuai target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini baru mencapai 94,74% dari target sebesar 95,00%. Walaupun Capaian IKU telah maksimal sesuai target tahun 2013, namun belum tercapai 100% karena Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 turun menjadi disclaimer dari WDP pada tahun sebelumnya. Pencapaian target Renstra Tahun 2014 dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan bimbingan teknis/asistensi dalam rangka meningkatkan

33


kualitas laporan keuangan terutama pada Pemda yang memperoleh opini disclaimer. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 8 laporan dari total target sebanyak 6 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU berupa kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD, SIMDA, Pengelolaan asset, reviu laporan keuangan, PBJ/APBD/SAKIP/LKPJ dan bimtek lainnya pada Pemerintah Provinsi Bali dan 10 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp161.117.000,00 atau 159,16% dari anggaran sebesar Rp101.230.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.065 OH atau 171,77% dari rencana sebanyak 620 OH. 3. Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar IKU “Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar”, merupakan IKU dukungan “Persentase Jumlah Laporan Audit atas Proyek PHLN yang Opini Auditnya WTP” termasuk IKU lainnya dalam pencapaian Sasaran Strategis 1. Capaian IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diaudit. Realisasi tahun 2013 IKU ini adalah sebesar 100,00%. Dengan demikian capaian IKU tahun 2013 sebesar 120,00% dari target sebesar 82,00%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,09% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 90,91%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 121,95% dari target sebesar 82,00%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 21 laporan dari total target sebanyak 17 laporan.

34


Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Audit atas Health Profesional Education Quality Project (HPEQ) Loan IBRD 7737-ID, pada Universitas Udayana Bali dan Universitas Warmadewa. 2) Audit atas Laporan Keuangan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) Loan AUSAID Nomor AIPRD L002 Provinsi Bali TA 2012; 3) Audit Keuangan atas Loan IBRD Loan No.4789 IND, IDA Credit 4077 IND (IMHERE), pada Universitas Udayana dan Politeknik Negeri Bali; 4) Audit Keuangan atas Loan 7505-ID PNPM Mandiri Perdesaan II/ Loan 7867ID PNPM III/ Loan 8079-ID PNPM IV/Grant 97410 PNPM Generasi Provinsi Bali dan 6 Kabupaten di Provinsi Bali. 5) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (Loan IBRD 7866-ID, IBRD 7504ID, 4384-7664-ID), Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung. 6) Audit atas Laporan Keuangan Water and Sanitation Program Sub Program D (WASAP-D): Sanitation Community And Municipal Pilots Project (Grant TF094270) Provinsi Bali. 7) Audit Keuangan atas INVEST (Loan ADB 2416-INO) pada SMKN 3 Denpasar dan SMKN 3 Sukawati, Gianyar. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp78.007.000,00 atau 127,81% dari anggaran sebesar Rp61.033.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.554 OH atau 104,30% dari rencana sebanyak 1.490 OH. 4. Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mandat yang diberikan kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, BPKP mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, sehingga pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” diturunkan pada Perwakilan BPKP 35


Provinsi Bali menjadi “Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat”. Capaian IKU tersebut diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat. Dalam tahun 2013, jumlah laporan hasil pengawasan lintas sektoral yang dikirim ke Pusat sebanyak 42 laporan, jika dibandingkan dengan target sebanyak 42 laporan maka realisasi capaian sebesar 100,00%, dan jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 81,25%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 120,00%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% tersebut telah mencapai maksimal sesuai target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 115,94% dari target sebesar 86,25%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 51 laporan dari total target sebanyak 42 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Audit Kinerja atas Subsidi beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin) Tahun 2013 (periode 1 Januari s.d. 30 September 2013) pada Provinsi Bali dan 3 Kabupaten di Provinsi Bali. 2) Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun Anggaran 2013 pada 3 Kabupaten di provinsi Bali 3) Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2012 pada Provinsi Bali dan 5 Kabupaten di Provinsi Bali; 4) Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2013 Periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Agustus 2013 pada Provinsi Bali dan 3 Kabupaten di Provinsi Bali; 5) Audit atas dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan 3 Direktorat Jenderal dan Sekretaris Jenderal dinas sosial provinsi bali tahun anggaran 2012 dan 2013 (sampai juli 2013); 6) Audit Operasional atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434H/2013; 7) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan bantuan Sosial Kemendikbud/ Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Dikmen Kemdikbud Tahun 2012 pada 6 Kabupaten di Provinsi Bali;

36


8) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjen PAUDNI Kemendikbud Tahun 2013 pada 3 Kabupaten di Provinsi Bali; 9) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarpras Ditjen Dikdas Kemendikbud Tahun 2013 pada 2 Kabupaten di Provinsi Bali; Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp630.002.000,00 atau 87,83% dari anggaran sebesar Rp717.322.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 3.305 OH atau 126,97% dari rencana sebanyak 2.603 OH. 5. Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat IKU

“Persentase

Hasil

Pengawasan

atas

Permintaan

Presiden

yang

Disampaikan ke Pusat “, merupakan turunan IKU BPKP “Persentase Masukan yang Dimanfaatkan Presiden” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas BPKP melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden, sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat atas penugasan-penugasan berdasarkan permintaan Presiden pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam tahun 2013, jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang dikirim ke Pusat sebanyak 23 laporan dan jika dibandingkan dengan target sebanyak

23

laporan

maka

realisasi

capaian

sebesar

100,00%.

Jika

dibandingkan dengan targetnya sebesar 68,00%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 120,00%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100,00% tersebut telah mencapai maksimal dibandingkan target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 147,06% dari target sebesar 68,00%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 117,39% atau 27 laporan dari total target sebanyak 23 laporan.

37


Kegiatan yang mendukung

capaian IKU tersebut berupa Monitoring Prioritas

Pembangunan Nasional per 30 Juni pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU, Kementerian Pertanian

dan

Kementerian

Lingkungan

Hidup

di

5

Kabupaten

serta

Penyampaian Rencana Aksi Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional pada 5 Kabupaten. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp213.250.000,00 atau 89,34% dari anggaran sebesar Rp238.695.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 758 OH atau 89,92% dari rencana sebanyak 843 OH. 6. Persentase

Hasil

Pengawasan

atas

Permintaan

Stakeholders

yang

Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders IKU “Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 86,67%. IKU ini diukur berdasarkan persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholders yang disampaikan tepat waktu (sesuai RPL). Dalam tahun 2013, laporan yang disampaikan tepat waktu sesuai RPL sebanyak 2 atau 100,00% dari seluruh laporan terbit sebanyak 2 laporan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 86,67%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 115,38%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% tersebut, telah mencapai maksimal seusai target tahun 2013 dan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 107,15% dari target sebesar 93,33%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 3 laporan dari total target sebanyak 2 laporan.

38


Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Audit BMN di Lingkungan Kemenakertrans, Khususnya BUMN dari Ditjend Binalattas kepada SKPD; 2) Audit atas Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup di Provinsi Bali Tahun 2013; 3) Supervisi

Pengawasan

Pengadaan

CPNS

2013

di

Lingkungan

Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali; 4) Pengawasan Pengadaan CPNS Tahun 2013 di 5 Kementerian/Lembaga. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp42.968.000,00 atau 194,20% dari anggaran sebesar Rp22.126.000,00, dengan menggunakan SDM, sebanyak 179 OH atau 177,23% dari rencana sebanyak 101 OH. 7. Persentase

BUMD

yang

mendapat

Pendampingan

Penyelenggaraan

Akuntansi. Sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 58 ayat 2, Kepala Daerah selaku pengguna anggaran/barang wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD pada Pemerintah Daerah. Dengan kondisi kemampuan Sumber Daya Manusia BUMD yang pada umumnya masih belum memadai, Perwakilan BPKP Provinsi Bali berperan aktif dalam pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD di Provinsi Bali agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. IKU “Persentase BUMD yang mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”, merupakan turunan IKU BPKP Pusat yaitu “BUMD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP”, diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di Provinsi Bali. Dalam

tahun

2013,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bali

telah

melakukan

pendampingan pada 6 BUMD atau 37,50% dari seluruh BUMD di Provinsi Bali sebanyak 16 BUMD. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 55,00%, maka 39


capaian IKU tersebut adalah sebesar 68,18%. Rendahnya capaian IKU tersebut karena beberapa BUMD telah dilakukan pendampingan penyelenggaraan akuntansi pada tahun-tahun sebelumnya dan telah mampu menyelenggarakan akuntansi dengan baik. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 37,50% tersebut telah maksimal sesuai dengan kondisi BUMD di wilayah Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU baru mencapai 62,50% dari target sebesar 60%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 5 laporan dari total target sebanyak 4 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Bimbingan Teknis/Pendampingan Penyusunan LK BLU RSUD Badung dan RSUD Klungkung; 2) Bimbingan Teknis Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Buleleng Tahun Buku 2012; 3) Due Diligence atas Laporan Keuangan PT.Tirthaartha Buanamulia pada PDAM Kabupaten Badung; 4) Pendampingan dalam rangka Evaluasi Pengembangan SIM RS pada RSUD Kabupaten Buleleng; Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp67.243.000,00 atau 119,76% dari anggaran sebesar Rp56.148.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 227 OH atau 58,51% dari rencana sebanyak 388 OH.

Sasaran Strategis 2: Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50% Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” memiliki dua IKU, namun IKU yang dominan untuk mengukur keberhasilannya hanya satu yaitu Persentase Peningkatan Penerimaan Negara dari Hasil Pengawasan tidak dapat diukur capaiannya karena tidak ada temuan penerimaan negara yang harus ditindaklanjuti karena tidak terdapat audit atas obyek penerimaan negara seperti yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga capaian kinerja 40


rata-rata dua IKU tersebut sebagaimana pada tabel 3.1 sebesar 60%. Secara lengkap, realisasi dua IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dikaitkan dengan target tahun 2014 tersebut disajikan dalam Tabel 3.3 berikut ini: Tabel 3.3 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013

Kenaik an/(Pen urunan)

Target Kinerja 2014


1

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang ditindaklanjuti

Persen

88,24

0

-

87,50

0

2


Persen

196,88

111,54

-

86,25

129,32

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/daerah yang Ditindaklanjuti Dalam rangka berperan melakukan optimalisasi penerimaan negara, BPKP menetapkan

“Persentase

Peningkatan

Penerimaan

Negara

dari

Hasil

Pengawasan” sebagai IKU yang dominan dalam mengindikasikan ketercapaian Sasaran Strategis Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara. IKU tersebut diturunkan menjadi IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali yaitu, Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/daerah yang Ditindaklanjuti”, dengan target 80%. Pengawasan atas penerimaan negara antara lain untuk mendorong upaya perbaikan sistem manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang transparan dan akuntabel, sehingga penerimaan yang berasal dari PNBP menjadi meningkat sesuai dengan potensi yang diharapkan. Kinerja IKU ini diukur berdasarkan jumlah tindak lanjut atas rekomendasi/saran dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)/Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPD). Tidak terdapat realisasi IKU pada tahun 2013, karena tidak ada penugasan audit optimalisasi penerimaan negara yang dapat menambah penerimaan negara pada Tahun 2013. Tidak terdapat obyek penerimaan negara seperti yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Surat Deputi PIP Bidang Perekonomian Nomor

41


S-485/D1/03/2012 yang dapat diaudit di wilayah Provinsi Bali. Kegiatan lain yang dilakukan di Tahun 2013 hanya berupa verifikasi dan validasi piutang PNBP yang bertujuan memastikan kebenaran jumlah saldo piutang uang pengganti perkara. Sehubungan dengan kebijakan tersebut di atas, maka jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini belum tercapai dari target sebesar 87,50%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 50,00% atau 1 laporan dari total target sebanyak 2 laporan. Capaian IKU tersebut hanya didukung dengan kegiatan Verifikasi dan validasi piutang PNBP atas Piutang Negara Uang Pengganti Perkara Tindak pidana Korupsi dan Monitoring Piutang Denda dan Biaya Pelanggaran Lalu lintas/tilang yang diputus verstek pada Kejaksaan Tinggi Bali per 30 September 2013. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp27.790.000,00 atau 51,86% dari anggaran sebesar Rp53.583.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 70 OH atau 43,75% dari rencana sebanyak 160 OH. 2. Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat Pemerintah melalui PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU berupa “Persentase Hasil Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan”. IKU tersebut menjadi IKU Perwakilan BPKP Provinsi Bali berupa “Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat”, diukur berdasarkan jumlah laporan yang dikirim ke Pusat dibandingkan target laporan dari pusat. Pada tahun 2013, Jumlah laporan yang dikirim ke Pusat sebanyak 58 laporan atau 111,54% dari target sebanyak 52 laporan. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 78,75%, maka capaian IKU tahun 2013 sebesar 120,00%. 42


Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 111,54% tersebut telah mencapai maksimal sesuai target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 129,32% dari target sebesar 86,25%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 63 laporan dari total target sebanyak 52 laporan. Capaian IKU tersebut didukung dengan kegiatan berupa: 1) Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2013 periode s.d. Juni 2013 pada 14 Satker K/L di wilayah Provinsi Bali 2) Monitoring Pengelolaan DAK pada 4 Kabupaten di Provinsi Bali Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp478.264.000,00 atau 80,89% dari anggaran sebesar Rp591.260.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 1.545 OH atau 88,54% dari rencana sebanyak 1.745 OH.

Sasaran Strategis 3: Terselenggaranya SPM pada 10 Instansi Pemerintah Daerah dan Terselenggaranya Good Governance pada 75% Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Adapun urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ perusahaan (Rapat Umum

Pemegang

Saham

(RUPS),

dewan

komisaris

dan

direksi)

untuk 43


meningkatkan

pencapaian

sasaran

hasil

usaha

dan

mengoptimalkan

nilai

perusahaan bagi seluruh stakeholders, berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha. BUMN/BUMD karena sebagian besar modalnya merupakan milik pemerintah dan atau pemerintah daerah berkewajiban menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan. Sebagai auditor internal pemerintah, terkait dengan perannya dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMN/BUMD, BPKP perlu mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMN/BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya SPM pada 10 Instansi Pemerintah Daerah (IPD)

dan

terselenggaranya

Good

Governance

pada

75%

BUMN/BUMD”

diindikasikan oleh dua IKU dominan yaitu Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal dan Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI. Capaian dua IKU dominan telah mencapai 106,88%, sedangkan rata capaian kinerja seluruh IKU sebesar 110,60%. Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.4 berikut ini: Tabel 3.4 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013


Target Kinerja 2014


1.


Persen

100,00

75,00

-

85,00

88,24

2.

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI

Persen

150,00

100,00

-

75,00

133,33

3.

Persentase BUMD dilakukan audit kinerja

Persen

127,78

70,83

-

70,00

101,19

yang

Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima Dasar hukum pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014, yang mewajibkan setiap Pemda untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu juga terdapat 44


Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 yang mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda melakukan SPM yang ditetapkan oleh kementerian teknis. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 48 ayat 2 butir a dan pasal 50 ayat 1 butir a, menyebutkan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern antara lain melalui audit kinerja. Oleh karena itu, audit kinerja pelayanan pemda yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali mendukung pencapaian Sasaran Strategis 3 dengan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima”. IKU tersebut diturunkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjadi “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal,” diukur dengan menghitung jumlah IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan dibagi jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Dalam tahun 2013, IPD yang telah mencantumkan SPM ke dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 3 IPD atau 75% dari jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan sebanyak 4 IPD. Dibandingkan dengan target sebesar 80%, capaian IKU ini pada tahun 2013 sebesar 93,75%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 93,75% tersebut telah maksimal sesuai target kegiatan yang mendukung capaian IKU. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 88,24% dari target sebesar 85,00%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 15 laporan dari total target sebanyak 12 laporan. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut berupa Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Kesehatan pada Kabupaten Bangli serta Kabupaten Gianyar. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp215.369.000,00 atau 142,20% dari anggaran sebesar Rp 151.454.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 884 OH atau 123,81% dari rencana sebanyak 714 OH. 45


2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI BPKP berperan melakukan pengawasan intern melalui pemberian pelayanan jasa manajemen kepada BUMN/BUMD/BLU/BLUD di bidang GCG dan KPI, dengan harapan dapat memperbaiki kinerja BUMN/BUMD/BLU/BLUD. Untuk mengukur manfaat, ditetapkan IKU berupa “BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang GCG atau KPI Mendapat Skor Baik”. IKU tersebut di Perwakilan BPKP Provinsi Bali diturunkan menjadi, “Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI”. IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah BUMN/D/BLU/D

yang

dilakukan

sosialisasi/asistensi/evaluasi

GCG/KPI

dibandingkan dengan target PKPT. Dalam tahun 2013, BUMN/BUMD/BLU/BLUD di Provinsi Bali yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI sebanyak 8 atau 100% dari target PKPT sebanyak 8. Bila dibandingkan dengan target IKU sebesar 65%, maka capaian IKU tersebut adalah sebesar 120,00%. Walaupun capaian IKU telah mencapai target, namun terdapat kegiatan yang tidak terealisasi sebanyak 4 kegiatan yaitu: Reviu Tindak Lanjut Hasil Evaluasi GCG pada PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), Evaluasi GCG pada PT BPD Bali, Bimtek GCG pada PDAM Kab. Karangasem dan Bimtek KPI pada PDAM Kab. Klungkung. Hal ini disebabkan PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) lebih membutuhkan kegiatan pendampingan penilaian mandiri atas penerapan GCGnya,

PDAM

Kab.

Klungkung

materi

KPI

sudah

masuk

kegiatan

Pendampingan Penyusunan Corporate Plan, PT. BPD Bali tidak siap menerima karena

sedang

proses

suksesi

direksi,

sedangkan

PDAM

Kabupaten

Karangasem kondisi SDMnya belum mendukung. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% tersebut telah mencapai maksimal sesuai target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 133,33% dari target sebesar 75,00%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 11 laporan dari total target sebanyak 9 laporan.

46


Capaian indikator tersebut didukung dengan kegiatan, yaitu: 1) Bimtek GCG pada PDAM Kota Denpasar, Kabupaten Badung serta Buleleng dan Bimtek Pelaksanaan Evaluasi Mandiri (Self Assessment) Penerapan GCG pada PT. Pengembangan Pariwisata Bali 2) Bimtek KPI pada PDAM Kabupaten Tabanan, BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar, dan BPR Bank Pasa Kabupaten Bangli 3) Pendampingan Penyusunan Corporate Plan dan Business Plan pada RSUD Wangaya Kota Denpasar, PDAM Kota Denpasar

dan PDAM Kabupaten

Klungkung 4) Pendampingan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PDAM Kabupaten Badung 5) Pelatihan

Proses

Pengadaan

Barang/Jasa

sesuai

BPP

Pengadaan

Barang/Jasa PT BPD Bali Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp48.250.000,00 atau 63,79% dari anggaran sebesar Rp75.641.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 357 OH atau 39,76% dari rencana sebanyak 898 OH. 3. Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja Penetapan IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Memperoleh Minimal Predikat Baik”, dimaksudkan untuk mengukur manfaat pengawasan intern yang dilaksanakan oleh BPKP dalam meningkatkan tata kelola BUMD. IKU tersebut pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali diturunkan menjadi “Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja.” IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT. Dalam tahun 2013, BUMD yang diaudit kinerja sebanyak 17 atau 70,83% dari target PKPT sebanyak 23 BUMD, sehingga capaian kinerja IKU ini adalah sebesar 118,06% dari target sebesar 60%. Walaupun capaian kinerja IKU ini telah mencapai target, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana Kegiatan yang tidak terealisasi sebanyak 6 kegiatan yaitu: 1) Audit atas Kinerja PD Pasar Kota Denpasar 2) Audit Kinerja BLU pada Rumah Sakit Wangaya Kota Denpasar, BRSUD Tabanan, dan RSUD Buleleng 47


3) Evaluasi Kinerja PPK BLU pada RSUD Karangasem dan RSUP Sanglah Hal ini disebabkan PD Pasar Kota Denpasar dan PPK BLU RSUD Karangasem belum menyusun laporan kinerja, BLU Rumah Sakit Wangaya Kota Denpasar , BLU BRSUD Tabanan dan BLU RSUD Buleleng telah menjadi obyek evaluasi kinerja serta tidak tersedianya SDM untuk melakukan Evaluasi Kinerja PPK BLU RSUP Sanglah. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 70,83% tersebut telah mencapai maksimal sesuai target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 101,19% dari target sebesar 70%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 87,50% atau 21 laporan dari total target sebanyak 24 laporan. Capaian indikator tersebut didukung dengan kegiatan, yaitu: 1) Audit Kinerja pada 9 PDAM 2) Evaluasi Kinerja pada 3 BPR 3) Evaluasi Kinerja RSU/RSUD sebanyak 5 RSU/RSUD Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp392.300.000,00 atau 112,32% dari anggaran sebesar Rp320.720.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 1.277 OH atau 53,31% dari rencana sebanyak 2.114 OH.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya

Kesadaran

dan

Keterlibatan

K/L,

Pemda,

BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang 2012-2025 adalah “Terwujudnya Kehidupan Bangsa yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Nilai Budaya yang Berintegritas”. Dalam rangka mencapai visi jangka panjang, maka, untuk jangka menengah pemerintah menetapkan visi jangka menengah 2012-2014 yaitu “Terwujudnya Tata

48


Kepemerintahan yang Bersih dari Korupsi dengan Didukung Kapasitas Pencegahan dan Penindakan serta Nilai Budaya yang Berintegritas”. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah merancang enam strategi yaitu: 1. Pencegahan tindak pidana korupsi; 2. Penegakan Hukum atas tindak pidana korupsi; 3. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; 4. Kerja sama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Tipikor; 5. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi; 6. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi. Dalam kaitannya dengan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPKP perlu mengambil peran dalam mendukung enam strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai unit pelaksana kegiatan di wilayah Provinsi Bali melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh BPKP di tingkat operasional. Sasaran

“Meningkatnya

Kesadaran

dan

Keterlibatan

Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Dalam Upaya Pencegahan” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bersama tujuh IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.5. Tabel 3.5 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4 Kinerja No 1.

Indikator Kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

Satuan Kel. Masy

2012

2013

4

5

Kenaikan /(Penurun an)

Target Kinerja 2014


1

8

62,50

49

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Bab III – Akuntabilitas Kinerja Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013

Kenaikan /(Penurun an)

Target Kinerja 2014


2.

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/ BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP

Instansi

1

1

-

4

25,00

3.

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/ BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Instansi

1

0

-

3

0,00

4.

Persentase penugasan HKP, penyesuaian harga

Persen

260,00

100,00

-

84,00

119,05

5.

Persentase pelaksanaan investigasi/ PKKN/PKA

audit

Persen

97,73

98,33

0,60

85,00

115,69

6.


Persen

-

0,00

-

50,00

0,00

7.

persentase keinvestigasian standar

laporan sesuai

Persen

100

100

-

90,00

111,11


Persen

100

100

-

10,00

200,00

8.

Pelaksanaan klaim dan

yang

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa satu IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 83,33%. Secara keseluruhan, dengan tujuh IKU lainnya, rata-rata capaian sasaran 73,29%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Dalam

rangka

meningkatkan

pemahaman

mengenai

praktik-praktik

penyelenggaraan good governance, BPKP menetapkan suatu IKU berupa peningkatan pemahaman dan kepedulian publik terhadap permasalahan korupsi. Berkaitan dengan IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali menurunkannya menjadi “Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi,” dengan ukuran capaian dihitung dari jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi. Fokus BPKP dalam kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi (Sos-PAK) utamanya pada kelompok dunia pendidikan karena BPKP yakin bahwa dunia pendidikan yang anti korupsi akan menghasilkan generasi muda yang baik dan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, dengan makin 50


tingginya perhatian Pemerintah kepada dunia pendidikan yang ditandai dengan kenaikan anggaran, berbagai macam bantuan bagi dunia pendidikan membawa konsekuensi meningkatnya risiko terjadinya korupsi. Dengan memberikan pemahaman dan edukasi, BPKP berharap korupsi bisa dicegah, terutama di dunia pendidikan. Selain itu dengan maraknya kasus korupsi dana bantuan sosial, maka tahun 2013 calon penerima bantuan sosial dan hibah ditetakan sebagai sasaran fokus grup sosialisasi. Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan Sos-PAK pada 5 kelompok masyarakat, yaitu Sosialisasi Program Anti Korupsi kepada Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS), SMKN 3 Denpasar, Beasiswa Bansos/Hibah Kabupaten Badung, PNS di Kejaksaan Negeri Singaraja, dan Aparatur Desa/Kelurahan dalam rangka legalisasi aset di BPN Denpasar. Selain itu, dalam pelaksanaan SosPAK Bansos hadir juga unsur pimpinan DPRD, pimpinan SKPD, dan staf Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung. Jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 6 kelompok masyarakat, maka capaian IKU adalah 83,33%. Namun demikian sesuai dengan target focus group dari Deputi Bidang Investigasi yaitu mahasiswa baru dan calon penerima Bansos, hal tersebut sudah dicapai. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 5 kelompok masyarakat tersebut, mengalami kenaikan sebesar 25% atau 1 kelompok masyarakat dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 4 kelompok masyarakat. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 62,50% dari target sebanyak 8 kelompok masyarakat. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 8 laporan dari total target sebanyak 6 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp198.072.000,00 atau 298,58% dari anggaran sebesar Rp 66.337.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 447 OH atau 319,29% dari rencana sebanyak 140 OH.

51


2. IPP/IPD/BUMN/BUMD

Berisiko

Fraud

yang

Mendapatkan

Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP Sistem pengendalian yang baik akan memberikan jaminan terhadap kualitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan korporasi dapat memenuhi prinsip-prinsip Good Governance. FCP merupakan suatu pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. FCP terdiri dari atribut-atribut spesifik, yaitu Kebijakan Anti Fraud, Struktur Pertanggungjawaban, Penilaian Risiko, Kepedulian Pegawai, Kepedulian Pelanggan dan Masyarakat, Sistem Pelaporan Fraud, Perlindungan Pelapor, Pengungkapan kepada pihak eksternal, Prosedur Investigasi serta Standar Perilaku dan Disiplin. IKU “Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang mengimplementasikan FCP” dalam upaya perbaikan penyelenggaraan manajemen organisasi pemerintah melalui pemanfaatan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Pada level opreasional di

Perwakilan

“IPP/IPD/BUMN/BUMD

BPKP Berisiko

Provinsi

Bali,

Fraud

IKU yang

tersebut

menjadi,

Mendapatkan

Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP.” Capaian IKU diukur dari jumlah instansi yang mendapatkan sosialisasi/DA/bimtek/evaluasi FCP. Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan sosialisasi FCP pada Pemerintah Kabupaten Jembrana. Jika dibandingkan dengan target IKU sebanyak 3 instansi, maka capaian IKU adalah 33,33%. Namun demikian, dalam berbagai kesempatan selalu disampaikan pentingnya upaya preventif dalam pencegahan kecurangan dengan persiapan FCP. Disamping itu untuk tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan berupa monitoring atas kegiatan koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi tahun 2012 pada pemerintah Kota Denpasar dan Provinsi Bali, yang merupakan kerjasama antara BPKP dan KPK. Selain itu telah dilakukan juga koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi dengan national Interest bidang pendapatan, ketahanan pangan dan perubahan APBD serta pelayanan publik pada imigrasi, pertanahan dan badan penanaman modal dan perizinan. 52


Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 33,33% atau satu instansi tersebut, tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 1 instansi. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 25% dari target sebanyak 4 instansi. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100% atau 4 laporan dari total target sebanyak 4 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 10.025.000,00 atau 24,28% dari anggaran sebesar Rp 41.297.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 13 OH atau 6,22% dari rencana sebanyak 209 OH. 3. Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK Upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara tidak terlepas dari adanya kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan KKN. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur instansi/BUMN/BUMD yang membuat/mengoreksi kebijakan terkait dengan rekomendasi dari BPKP terhadap hasil kajian atas peraturan perundangundangan yang berindikasi menjadi penyebab terjadinya KKN. Untuk

merealisasikan

kebijakan/peraturan

IKU,

BPKP

melaksanakan

perundang-undangan

yang

kegiatan

kajian

atas

berindikasi

KKN

dan

menyusun/menyempurnakan pedoman pelaksanaan kegiatan. Pada Perwakilan BPKP

Provinsi

Bali,

IKU

tersebut

diterjemahkan

menjadi

Jumlah

IPP/IPD/BUMN/BUMD yang Dilakukan Kajian Peraturan yang Berpotensi TPK. Dalam tahun 2013 belum dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK. Hal ini disebabkan terbatasnya SDM di Bidang Investigasi serta fokus menangani kasus-kasus TPK atas permintaan Aparat Penegakan Hukum. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2013 sebanyak 2 Instansi, maka realisasi IKU adalah nihil. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014 sebanyak 3 instansi belum tercapai. Namun telah dilaksanakan kegiatan dukungan berupa

53


penelaahan atas 5 kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi dan berpotensi merugikan keuangan negara. Dalam melaksanakan kegiatan dukungan tersebut, telah digunakan dana sebesar

Rp 27.755.000,00

atau

78,43%

dari

anggaran

sebesar

Rp 35.387.000,00 dengan menggunakan SDM sebanyak 103 OH atau 69,59% dari rencana sebanyak 148 OH. 4. Persentase Pelaksanaan Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga Kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), audit penyesuaian harga, dan audit klaim merupakan bagian dari hambatan/kendala terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara. Tingkat

keberhasilan

penyelesaian

kasus

tersebut

berkorelasi

terhadap

pencapaian sasaran strategis. Persentase terselesaikannya kasus HKP, penyesuaian harga, dan klaim ditetapkan sebagai salah satu IKU yang harus dicapai. Pada level operasional di Perwakilan IKU dirumuskan menjadi “Persentase Pelaksanaan Penugasan Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga”. Pengukuran IKU dihitung berdasarkan Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yang memenuhi syarat (diterbitkan ST). Dalam tahun 2013 realisasi IKU sebesar 100% atau sebanyak 2 penugasan dari 2 permintaan HKP, klaim dan eskalasi. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 84% maka capaian IKU adalah sebesar 119,05%. Pda akhir tahun 2013 terdapat permintaan 3 Audit Eskalasi dan 1 Audit Klaim, dan karena terbatasnya waktu maka kegatan tersebut akan dilaksanakan di tahun 2014. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% tersebut telah mancapai maksimal sesua target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 119,05% dari target sebesar 84%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 60% atau 3 laporan dari total target sebanyak 5 laporan. 54


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 15.371.000,00 atau 37,57% dari anggaran sebesar Rp 40.909.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 151 OH atau 42,54% dari rencana sebanyak 355 OH. 5. Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA Salah

satu

upaya

pencapaian

sasaran

strategis

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara, antara lain dengan tertanganinya kasus KKN. Penanganan kasus yang berindikasi KKN yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi lengkap setelah dilimpahkan kepada instansi penegak hukum. Dengan demikian, “Persentase Penyerahan Kasus kepada Instansi Penegak Hukum” menjadi salah satu IKU BPKP dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Pada level operasional IKU tersebut dirumuskan menjadi “Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA.” Pengukuran

IKU

dihitung

berdasarkan

Jumlah

laporan

audit

investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/ PKA dari instansi penegak hukum. Dalam tahun 2013 realisasi IKU sebesar 98,33% atau sebanyak 57 laporan. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2013 sebesar 85%, maka capaian IKU adalah sebesar 115,69%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 98,33% tersebut, mengalami kenaikan sebesar 87,33% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 11%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 115,69% dari target sebesar 85%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 47 laporan dari total target sebanyak 38 laporan. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp 492.100.000,00 atau 69,37% dari anggaran sebesar Rp709.365.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 2.061 OH atau 127,14% dari rencana sebanyak 1.621 OH.

55


6. Persentase Tindak Lanjut (TL) Hasil Audit Investigasi Non TPK oleh Instansi Berwenang Audit investigatif merupakan kegiatan pengungkapan modus terjadinya kerugian keuangan negara atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku untuk ditindaklanjuti oleh instansi berwenang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran strategis terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara. Indikator kinerja utama berupa hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang diturunkan menjadi “Persentase TL Hasil Audit Investigasi Non TPK oleh Instansi Berwenang.” Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah TL atas temuan investigasi non TPK dibagi dengan jumlah temuan non TPK sampai dengan tahun berjalan dengan target tahun 2013 sebesar 40%. Pada tahun 2013 hasil audit investigasi sebanyak 3 laporan seluruhnya berindikasi TPK. 7. Persentase Laporan Keinvestigasian yang Sesuai Standar Salah satu bentuk akuntabilitas penugasan investigatif terletak pada pemenuhan standar pelaporan hasil penugasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pengungkapan dan penanganan kasus yang berindikasi KKN dalam rangka peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

pengawasan

intern

akuntabilitas

keuangan negara. Untuk itu, dalam Renstranya, BPKP membentuk IKU “Persentase Telaahan Terhadap Laporan Penugasan Investigasi yang Memenuhi Standar”. Sedangkan pada tingkat perwakilan, IKU tersebut menjadi “Persentase Laporan Keinvestigasian yang Sesuai Standar.” Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah laporan keinvestigasian yang tidak dikembalikan pusat dibagi jumlah laporan keinvestigasian yang disampaikan ke pusat. Realisasi IKU tahun 2013 diukur dengan laporan keinvestigasian yang tidak dikembalikan pusat sebanyak 61 laporan, atau mencapai 100% jumlah laporan

56


keinvestigasian yang disampaikan ke pusat sebanyak 61 laporan atau sebesar 114,94% dari target sebesar 87%. Realisasi

IKU

tahun

2013

sebesar

100%

tersebut,

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 111,11% dari target sebesar 90%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan, OH dan dana sebagaimana kegiatan, OH dan dana yang mendukung capaian kinerja IKU bidang keinvestigasian. 8. Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap akuntabilitas keuangan negara, antara lain melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi salah satu sumber data bagi BPKP dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setiap surat pengaduan atau tembusan surat pengaduan, baik yang diterima secara langsung melalui Kepala BPKP atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dilakukan penelaahan untuk ditindaklanjuti. IKU dalam mencapai sasaran strategis, Reviu Terhadap Laporan dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti. Sedangkan IKU pada Perwakilan BPKP adalah “Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat” Realisasi IKU dihitung berdasarkan Jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk. Pada tahun 2013, jumlah hasil telaahan sebanyak 3 atau 100% dibandingkan jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 3 pengaduan. Dengan target IKU sebesar 10%, maka capaian IKU pada tahun 2013 adalah 120%. Realisasi

IKU

tahun

2013

sebesar

100%

tersebut,

tidak

mengalami

kenaikan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 200% dari target sebesar 10%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 100% atau 3 laporan dari total target sebanyak 3 laporan. 57


Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan, OH dan dana sebagaimana kegiatan, OH dan Dana yang mendukung capaian kinerja IKU bidang keinvestigasian.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada 70% Kementerian/Lembaga/Pememerintah Daerah Penyelenggaraan SPIP pada dasarnya merupakan tanggung jawab masing-masing menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. BPKP sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan. Pada prinsipnya, pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuannya melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran

strategis

“Meningkatnya

Kualitas

Penerapan

SPIP

di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Bersama dua IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi yahun 2012 dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.6. Tabel 3.6 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 5 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013


Target Kinerja 2014


1.

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Persen

10,00

20,00

10,00

70,00

28,57

2.


IPP/IPD

8

10

2

10

100,00

3.

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

IPP/IPD

3

5

2

6

83,33

58


Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 belum tercapai. Secara keseluruhan, dengan tiga IKU, rata-rata capaian sasaran 91,11%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1) Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 Sebagai Pembina SPIP, BPKP bertanggung jawab terhadap penyelenggaran SPIP pada K/L/Pemda. Perwakilan BPKP Provinsi Bali bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP pada seluruh Pemda di Provinsi Bali. Penyelenggaraan SPIP dinilai sesuai PP 60 Tahun 2008 melalui tingkat maturitas. Sebelum penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dapat dilaksanakan, maka IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian K/L/Pemda. Dalam tahun 2013, Pemda yang laporan keuangan memperoleh opini WTP adalah sebanyak 2 pemda atau 20% dari 10 Pemda di Provinsi Bali. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 60%, maka capaian IKU ini adalah sebesar 33,33%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 20% tersebut, mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 10%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 28,57% dari target sebesar 70,00%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120,00% atau 18 laporan dari total target sebanyak 15 laporan. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan asistensi penerapan SPIP dan pendampingan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pada pemda di Provinsi Bali. 59


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp173.812.000,00 atau 139,31% dari anggaran sebesar Rp124.767.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 342 OH atau 102,09% dari rencana sebanyak 335 OH. 2) Jumlah Pemda yang telah Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 Sebagai Pembina SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan pembinaan SPIP melalui kegiatan asistensi penerapan SPIP pada seluruh Pemda di Provinsi Bali. Penerapan SPIP di Pemda diawali dengan pembuatan rencana/desain penyelenggaraan SPIP, yaitu dokumen yang berisi tahap-tahap pengembangan detil SPIP yang akan dilakukan. Manfaat rencana/desain adalah sebagai acuan dan alat untuk memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP. IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. Pada tahap berikutnya, Pemda akan menerapkan SPIP sesuai dengan kondisi masing-masing. Sebagai pertanggungjawaban fungsi Perwakilan BPKP sebagai pembina SPIP di daerah, ditetapkan IKU “Jumlah Pemda yang telah Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.” Pada tahun 2013, Perwakilan BPKP telah melaksanakan asistensi pada 10 Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota atau sebesar 100% dari seluruh Pemda di Provinsi Bali. Selain itu Sebagai bagian tugas dari pembina SPIP, pada tahun 2013 BPKP Provinsi Bali telah memfasilitasi terselenggaranya diklat SPIP sebanyak 3 kelas/Angkatan yang merupakan kerjasama antara Pusdiklatwas BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dan Pemerintah daerah, masing-masing untuk eselon II dan III sebanyak 2 kelas pada Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Karangasem serta untuk eselon III dan IV pada Pemerintah Kota Denpasar. Capaian IKU tahun 2013 sebanyak 10 Pemda, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 25% atau 2 Pemda dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 8 Pemda. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir

60


periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebanyak 10 Pemda. Capaian kinerja IKU tahun 2012 didukung dengan kegiatan, OH dan dana sebagaimana kegiatan, OH dan dana yang mendukung capaian kinerja IKU Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008. Kegiatan yang mendukung capaian IKU tersebut sebagai berikut: 1) Sosialisasi/Bimtek SPIP dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungkung. 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SPIP bagi aparatur Pemerintah Kota Denpasar. 3) Bimbingan Teknis Pemantauan Efektivitas SPIP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar terkait Piloting Implementasi SPIP tahap IV pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. 4) Workshop SPIP (Penilaian Risiko dan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian) bagi pegawai Inspekorat, Bappeda, dan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah di Lingkungan Provinsi Bali. 3) Jumlah Pemda yang Dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP, berkewajiban memantau perkembangan penyelenggaraan SPIP K/L/Pemda. Pelaksanaan monitoring perbaikan SPI di lingkungan instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-852/K/2011 tentang Pedoman Monitoring Perbaikan SPI di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2011. Realisasi IKU pada tahun 2013 sebanyak 5 Pemda telah dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern yaitu Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kabupaten Klungkung, Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar, atau sebesar 120% dari target sebanyak 4 Pemda. Capaian IKU tahun 2013 sebanyak 5 Pemda tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 66,67% atau 2 Pemda dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 3 Pemda. Namun, jika dibandingkan dengan target 61


akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 83,33% dari target sebanyak 6 Pemda. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 35.004.000,00 atau 102,60% dari anggaran sebesar Rp34.117.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 128 OH atau 83,12% dari rencana sebanyak 154 OH.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setiap aparat pengawas intern pemerintah (APIP) mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar dengan mengacu pada dokumen Human Capital Development Plan (HCDP), yang merupakan dokumen perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, yang terkait dengan proses pelatihan, pendidikan, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, nilai-nilai, dan aset sosial lainnya yang dimiliki pegawai. Sasaran “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah K/L/Pemda yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU 62


dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bali hanya bertanggung jawab pada satu IKU yaitu Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan JFA yang merupakan turunan dari IKU Utama Tingkat Penerapan JFA. Realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.7. Tabel 3.7 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 6 Kinerja No 1.

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Penerapan JFA

1. Persentase

Pemda

Persen

yang

2012

2013

40,00

60

dilakukan


Target Kinerja 2014


20

80

75

asistensi

Penerapan

Jabatan

Fungsional Auditor Pelaksanaan audit intern di lingkungan instansi pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan dalam program sertifikasi. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Permenpan 220/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain, yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

63


Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap APIP mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Indikator sasaran atas tingkat penerapan Jabatan Fungsional Auditor bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten di lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) non-BPKP. Penentuan tingkat capaian indikator sasaran ini adalah jumlah K/L (APIP Pusat) dan Pemda (APIP Daerah) non-BPKP yang mengimplementasikan JFA sampai dengan tahun berjalan. Indikator tersebut diterjemahkan pada tingkat operasional pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali menjadi Persentase Pemda yang dilakukan asistensi

Penerapan

berdasarkan

jumlah

Jabatan Pemda

Fungsional yang

Auditor

dilakukan

dengan

asistensi

pengukuran

penerapan

JFA

dibandingkan jumlah seluruh Pemda. Sampai dengan tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melakukan asistensi penerapan JFA pada 6 Pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Jembrana, Gianyar, Buleleng, Klungkung, Karangasem dan Bangli atau 60% dari seluruh Pemda di Provinsi Bali. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan fasilitasi penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara intensif.

Di samping itu,

jumlah kelulusan sertifikasi auditor yang relatif rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA. Capaian IKU tahun 2013 sebesar 60% tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 40% atau sebanyak 4 Pemda. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 75% dari target sebesar 80%. Capaian kinerja IKU tahun 2013 didukung dengan kegiatan dengan capaian output sebesar 120% atau 12 laporan dari total target sebanyak 10 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp82.666.000,00 atau 77,85% dari anggaran sebesar Rp 106.190.000,00 dengan menggunakan SDM, sebanyak 191 OH atau 79,25% dari rencana sebanyak 241 OH. 64


Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100% Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, perencanaan juga terkait langsung dengan pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan kinerja yang terbaik pula. Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait dengan kualitas pengelolaan keuangan, ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI. Sasaran “Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Bersama sebelas IKU lainnya, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan realisasi tahun 2012 dan dikaitkan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.8. Tabel 3.8 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 7 Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013


Target Kinerja 2014


1.

Persentase penugasan terealisasi

jumlah rencana pengawasan yang

Persen

93,98

90,69

-

90

100,77

2.


Persen

100

100

-

100

100

3.

Persepsi kepuasan perwakilan terhadap kepegawaian

Skala likert 110

6,40

7,36

0,96

8

92

pegawai layanan

65

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Bab III – Akuntabilitas Kinerja Kinerja No

Indikator Kinerja

Satuan

4.

Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

5.


Target Kinerja 2014


2012

2013

Persen

100

100

-

100

100

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur

Skala likert 110

7,50

7,88

0,38

8,50

92,71

6.

Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

Persen

100

100

-

100

100

7.


Jumlah berita

19

50

31

24

208,33

8.


Persen

100

100

-

100

100

9.

Persepsi kepuasan perwakilan terhadap sarpras

pegawai layanan

Skala likert 110

6,8

6,92

0,12

8,30

83,37

10.

Persentase rekomendasi Inspektorat

lanjut audit

Persen

100

100

-

80

125

11.

Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

Jumlah Topik

0

1

1

1

100

12.

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP

Jumlah APIP

1

4

3

4

100

13.

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

Skala likert 110

7,54

6,93

-

8,30

83,49

tindak hasil

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1 terlihat bahwa kedua IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 103,35%. Secara keseluruhan, dengan tiga belas IKU, rata-rata capaian sasaran 103,23%. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi IKU “Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan yang Terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi penugasan pengawasan PKPT dibandingkan dengan target penugasan pengawasan dalam PKPT, dengan target tahun 2012 sebesar 85%. Realisasi IKU pada tahun 2013 sebesar 90,69% atau mencapai 106,69% dari target.

66


Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 90,69% tersebut telah mancapai maksimal sesuai target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100,77% dari target sebesar 90%. Selain itu, pada tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan penugasan di luar yang direncanakan sebanyak 342 penugasan atau 56,52% dari seluruh realisasi penugasan tahun 2013 sebanyak 605 penugasan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp439.018.000,00 atau 104,55% dari anggaran sebesar Rp 419.918.000,00 dan SDM sebanyak 3.204 OH atau 181,12% dari rencana sebanyak 1.769 OH yang tersebar pada seluruh indikator pengawasan. 2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaaan keuangan yang baik adalah tingkat kewajaran laporan keuangan yang menjadi opini BPK RI terhadap penyajian laporan keuangan BPKP. IKU “Tingkat Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan BPKP”dibuat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam membina satuan kerja terkait penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Perwakilan BPKP merupakan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran BPKP secara keseluruhan, sehingga laporan keuangan perwakilan merupakan laporan keuangan dukungan bagi BPKP untuk mendapatkan opini WTP. IKU untuk Perwakilan BPKP Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP, diukur berdasarkan hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan. Pada Tahun 2013, IKU telah tercapai 100% karena laporan keuangan BPKP yang disusun dari laporan keuangan BPKP Pusat dan seluruh perwakilan telah mendapatkan opini WTP. Dalam rangka mendukung capaian IKU tingkat BPKP, Perwakilan berupaya melaksanakan kegiatan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

67


3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Peningkatan pengelolaan kepegawaian dan organisasi sebagai upaya untuk perbaikan kualitas SDM, serta penataan kelembagaan dan proses kerja internal yang dapat menunjang tercapainya penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Hal tersebut dilandasi dengan pemikiran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud dengan dukungan SDM yang andal dan terkelola dengan baik. Persepsi kepuasan terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan, dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi

kepuasan

terhadap

pelayanan

pengelolaan

kepegawaian

dan

organisasi dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP. Target

IKU

“Persepsi

kepuasan

pegawai

perwakilan

terhadap

layanan

kepegawaian” pada tahun 2013 adalah sebesar 7,80 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja IKU ini menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan pengelolaan kepegawaian dan organisasi, antara lain: (a) Sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis kompetensi; (b) Pelayanan kenaikan pangkat pegawai, kenaikan jabatan, gaji berkala, dan penyesuaian gaji selalu dilaksanakan secara tepat waktu; (c) Struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, dan efisien terus disesuaikan secara bertahap; serta (d) Penandatanganan pakta integritas atau pernyataan kepatuhan terhadap aturan perilaku pada setiap awal tahun untuk seluruh pegawai. Realisasi IKU ini dalam tahun 2013 adalah sebesar 7,36 dari skala Likert 1-10 atau mencapai 94,36% dari target tahun 2013 sebesar 7,80 dari skala Likert 110. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 7,36 dari skala Likert 1-10, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,96 dari skala Likert 1-10 atau 15% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 6,40 dari skala Likert 1-10. 68


Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 92% dari target sebesar 8 dari skala Likert 1-10. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp

239.251.000,00 atau 96,57% dari anggaran sebesar Rp 247.755.000,00 dan SDM sebanyak 771 OH atau 95,19% dari rencana sebanyak 810 OH. 4. Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA Ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas

dan

fungsi

BPKP

melalui

proses

penyusunan

anggaran,

yang

menghasilkan dokumen anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pagu dana dalam DIPA dapat dilakukan pemblokiran/pemberian tanda bintang oleh DPR untuk kegiatan dalam DIPA yang perlu dimintakan persetujuan dari DPR terlebih dahulu, atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk kegiatan pada saat penelaahan belum dilengkapi dengan data dukung yang memadai/lengkap. Realisasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali diukur dengan membandingkan antara jumlah dana DIPA yang tidak diblokir DJA dibandingkan dengan jumlah DIPA Perwakilan Tahun 2013. Pagu dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2013 sebesar Rp15.598.612.000,00 dengan jumlah dana DIPA yang tidak diblokir sebesar Rp15.598.612.000,00 atau 100% dari total pagu dana DIPA Tahun 2013. Target IKU sebesar 95%, sedangkan realisasi sebesar 100%, maka capaian IKU adalah sebesar 105,26%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran adalah Penyusunan RKA-KL, Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah, melalui sub-sub kegiatan penyusunan pedoman anggaran dan penyusunan dokumen anggaran.

69


Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 26.073.000,00 atau 60,99% dari anggaran sebesar Rp 42.752.000,00 dan SDM sebanyak 19 OH atau 15,83% dari rencana sebanyak 120 OH. 5. Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur Penyediaan dana yang memadai bagi terlaksananya tugas-tugas BPKP secara keseluruhan dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah menjadi kata kunci yang harus senantiasa disadari oleh para pengelola keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, agar para pengguna merasa puas dengan pelayanan keuangan yang mereka terima. Untuk itu, pengelolaan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Ketepatan jumlah dan waktu penyediaan dana memerlukan kerja sama dari unit pengguna dalam penyampaian berkas permintaan dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai dengan prosedur adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna anggaran atas pelayanan yang diberikan dalam menyediakan uang untuk membiayai kegiatan yang telah dianggarkan, diukur berdasarkan hasil survai kepuasan pegawai atas layanan keuangan. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 7,88 dari skala likert 1-10 atau mencapai 95,52% dari target sebesar 8,25 dari skala likert 1-10. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 7,88 dari skala Likert 1-10, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,38 dari skala Likert 1-10 atau 5,07% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 7,50 dari skala Likert 1-10. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 92,71 dari target sebesar 8,50 dari skala Likert 1-10. Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini didukung dengan beberapa proses kegiatan, antara lain penyediaan dana yang sesuai dengan jumlah dan waktu yang

diajukan

perbendaharaan,

dalam

SPP

yang

monitoring/evaluasi

sesuai

dengan

penyusunan

prosedur, dan

verifikasi

perbendaharaan

70


anggaran, pembinaan penyusunan dan perbendaharaan anggaran, serta rekonsiliasi penyusunan dan perbendaharaan anggaran. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp

594.525.000,00 atau 89,27% dari anggaran sebesar Rp 666.012.000,00 dan SDM sebanyak 1.270 OH atau 91,24% dari rencana sebanyak 1.392 OH. 6. Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas Salah satu fungsi pelayanan BPKP dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPKP adalah memberikan bantuan hukum kepada satuan kerja BPKP yang tengah menghadapi gugatan hukum, melakukan kajian hukum atas peraturan perundang-undangan berdasarkan permintaan dari satuan kerja BPKP, dan melakukan pembinaan hukum kepada satuan kerja BPKP yang membutuhkan. Untuk itu, kinerja IKU bidang hukum BPKP diukur dengan menilai tingkat kepuasan pegawai/satuan kerja terhadap layanan pembinaan dan bantuan hukum. Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan tersebut adalah “Persepsi kepuasan pegawai/satuan kerja atas pembinaan dan bantuan hukum”. Pada tingkat perwakilan IKU tersebut menjadi Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dengan capain diukur berdasarkan jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dibandingkan dengan jumlah permintaan bantuan hukum. Pada tahun 2013, permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti oleh Biro Hukum dan Humas sebanyak 1 Permintaan atau 100 % dari seluruh permintaaan sebanyak 1 permintaan, sehingga capaian kinerja IKU sebesar 111,11% dari target sebesar 90%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebesar 100%. 7. Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa Eksistensi sebuah organisasi antara lain ditentukan oleh citra organisasi yang terbentuk di lingkungannya. Demikian juga dengan eksistensi BPKP yang 71


ditentukan juga oleh citranya di mata publik. Oleh karena itu, persepsi publik terhadap BPKP menjadi salah satu alat ukur yang relevan dalam menilai kinerja BPKP. Kinerja IKU ini diukur dengan cara mengukur jumlah berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa. Selama tahun 2013 jumlah berita tentang kegiatan Perwakilan BPKP di media massa sebanyak 50 Berita atau 120% dari target sebanyak 22 Berita. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 50 berita tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 31 berita atau 163,16% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 19 berita. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 208,33% dari target sebanyak 24 berita. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 68.639.000,00 atau 141,41% dari anggaran sebesar Rp 48.540.000,00 dan SDM sebanyak 148 OH atau 189,74% dari rencana sebanyak 78 OH. 8. Persentase Pemanfaatan Aset Persentase Pemanfaatan Aset digunakan untuk mengukur pengelolaan dan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana di BPKP yang dilaksanakan melalui pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga bagi seluruh satuan kerja. Persentase pemanfaatan asset diukur berdasarkan total asset dikurangi asset kondisi baik/kurang baik dibandingkan total asset. Dalam tahun 2013, persentase pemanfaatan asset sebesar 100% atau 100% dari target sebesar 100%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebesar 100%. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan, meliputi sub-sub kegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP. 72


Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp2.416.359.000,00 atau 102,22% dari anggaran sebesar Rp 2.363.810.000,00 dan SDM sebanyak 1.112 OH atau 31,61% dari rencana sebanyak 3.518 OH. 9. Persepsi

Kepuasan Pegawai

Perwakilan

Terhadap

Layanan

Sarana

dilaksanakan

melalui

Prasarana Fungsi

dukungan

manajemen

BPKP

diantaranya

penyediaan dan pengelolaan sarpras sesuai dengan kebutuhan di lingkungan BPKP. IKU “Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Sarpras” merupakan indikator tambahan untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 8,10 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dari hasil survei kepuasan pegawai perwakilan atas layanan sarpras. Berdasarkan hasil survai atas persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan Terhadap Layanan Sarpras tahun 2013, capaian IKU atas pelaksanaan layanan sarpras sebesar 6,92 dari skala likert 1-10 atau 85,43% dari target sebesar 8,10 dari skala likert 1-10. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 6,92 dari skala Likert 1-10, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,12 dari skala Likert 1-10 atau 1,76% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 6,80 dari skala Likert 1-10. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 83,37% dari target sebesar 8,30 dari skala Likert 1-10. Tercapainya target kinerja sasaran ini antara lain karena adanya penggunaan aplikasi sistem perbendaharaan, aplikasi gaji dan perjalanan dinas, serta pengadaan keperluan sehari-hari perkantoran yang didasarkan pada skala prioritas kebutuhan pengguna. Faktor-faktor pendukung keberhasilan pencapaian target output karena adanya kesiapan sarpras, kesiapan SDM pelaksana, dan peningkatan kompetensi SDM pengelola secara berkesinambungan.

73


Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp

7.599.718.000,00 atau 97,07% dari anggaran sebesar Rp7.829.270.000,00 dan SDM sebanyak 2.330 OH atau 74,20% dari rencana sebanyak 3.140 OH. 10. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP Kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat BPKP antara lain bertujuan memberikan jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP. Hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat merupakan bagian dari fungsi early-warning dalam pengembangan dan perbaikan operasional untuk mencapai dan meningkatkan kinerja BPKP. IKU “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat BPKP” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 77,00%. IKU ini diukur dengan menghitung Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan. Dalam tahun 2013, jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat sebanyak 10 tindak lanjut atau 90,91% dari 11 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Dibandingkan dengan target IKU pada tahun 2013 sebesar 77%, maka capaian IKU sebesar 118,06%. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 90,91% tersebut telah mancapai maksimal sesuai target tahun 2013. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 113,64% dari target sebesar 80,00%. 11. Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan IKU “Jumlah Masukan Topik Penelitian yang Disampaikan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 1 topik. IKU ini diukur dari jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas. Dalam tahun 2013, jumlah masukan topik penelitian ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan sebanyak 1 topik penelitian. Dibandingkan dengan

74


target IKU pada tahun 2013 sebesar 1 topik, maka capaian IKU sebesar 100,00%. Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 1 topik masukan tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2012 yang tidak mengirimkan topik masukan ke Puslitbangwas. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100,00% dari target 1 topik. 12. Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik Tugas

dan

fungsi

Instansi

Pembina

berdasarkan

Permenpan

Nomor

PER/220/M.PAN/7/2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang JFA dan Angka Kreditnya serta Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala BKN, Nomor PER1310/K/JF/2008; Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, memberi arah baru bagi BPKP sebagai Instansi Pembina JFA menuju pada manajemen SDM berbasis kompetensi dan kinerja. Terkait peran yang harus dilakukan oleh APIP, dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, dinyatakan bahwa pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dilakukan oleh APIP. Pengawasan intern tersebut mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance), yaitu audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan, perlunya penerapan tata kelola yang baik guna mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktek KKN serta kegiatan pengawasan lainnya yang berkaitan dengan bantuan saran (consultancy), antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan serta pemaparan hasil pengawasan. Dengan ketentuan tersebut, peran dan lingkup tugas pengawasan intern semakin banyak dan kompleks sehingga berdampak pada kebutuhan SDM auditor yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas. IKU “Pencapaian Tata Kelola APIP yang Baik” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7 dengan target sebesar 40,00%. Pada tingkat 75


perwakilan, IKU ini diterjemahkan menjadi “Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau di-Assesment Tata Kelola APIP.” IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi Pembina JFA dalam mewujudkan auditor yang profesional dan kompeten, serta tata kelola yang baik di lingkungan APIP non-BPKP. Salah satu kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa unit APIP telah melaksanakan tata kelola APIP yang baik untuk tahun 2012 adalah berdasarkan hasil assessment (evaluasi) penerapan tata kelola APIP yang mengacu kepada model Internal Audit Capability Model (IACM). Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 4 Instansi APIP atau mencapai 120,00% dari target sebanyak 3 instansi APIP. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 4 Instansi APIP tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3 Instansi APIP dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 300% atau 1 Instansi APIP. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% atau 4 Instansi APIP dari target sebesar sebanyak 4 Instansi APIP. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp24.815.000,00 atau 64,43% dari anggaran sebesar Rp 38.517.000,00 dan SDM sebanyak 97 OH atau 71,32% dari rencana sebanyak 136 OH. 13. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat IKU “Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 7, dengan target sebesar 8,10 dari skala likert 1-10. IKU ini diukur dengan pendekatan kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Pengukuran ditujukan kepada pimpinan/pejabat struktural di lingkungan Pemda (Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). IKU ini bertujuan untuk mengukur manfaat pembinaan yang dilakukan BPKP selaku instansi pembina JFA dalam mewujudkan auditor berkualitas yaitu auditor

76


yang profesional, efisien, dan efektif sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan. Realisasi IKU sebesar 6,93 dari skala likert 1-10 atau mencapai 85,56% dari target sebesar 8,10 skala Likert 1-10. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 6,93 dari skala Likert 1-10 telah mencapai maksimal seuai kondisi JFA pada Inspektorat di wilayah Provinsi Bali. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 83,49% dari target sebesar 8,30 dari skala Likert 1-10. IKU ini dicapai melalui kegiatan pembinaan JFA dan Tata Kelola APIP yang didukung sub-sub kegiatan penerbitan sertifikat, penilaian angka kredit terpusat JFA APIP, evaluasi penerapan JFA, dan penyediaan layanan informasi. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp 22.904.000,00 atau 49,66% dari anggaran sebesar Rp 46.124.000,00 dan SDM sebanyak 66 OH atau 25,78% dari rencana sebanyak 256 OH.

Sasaran Strategis 8: Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Bagi Pimpinan Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, BPKP dituntut untuk memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, BPKP juga harus mampu memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal BPKP. Sasaran strategis ini memiliki satu IKU dominan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Secara lengkap, realisasi IKU Sasaran Strategis pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012, dan dikaitkan dengan target 2014 disajikan dalam Tabel 3.9 berikut ini:

77


Tabel 3.9 Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 8 Kinerja No 1.

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif

Jumlah sistem

2012

2013

Kenaikan/ (Penurunan)

10

10

-

Target Kinerja 2014


10

100

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran yang sama di Tabel 3.1, terlihat bahwa IKU Sasaran Strategis pada tahun 2012 tercapai 100%. Capaian IKU adalah sebagai berikut: 1. Jumlah Sistem Informasi yang Dimanfaatkan Secara Efektif IKU ini digunakan untuk mengukur penggunaan/pengimplementasian sistem informasi yang dikembangkan oleh BPKP untuk menghasilkan/menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja di lingkungan BPKP. IKU ini diukur berdasarkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG). Realisasi IKU tahun 2013 sebanyak 10 sistem informasi mencapai 100% dari target sebanyak 10 sistem informasi. Realisasi IKU tahun 2013 sebesar 100% tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2012 tidak mengalami kenaikan/penurunan dengan tahun 2012 sebesar 100% atau 10 sistem informasi. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2014, IKU ini telah mencapai 100% dari target sebesar 100% atau 10 sistem informasi. Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp

214.486.000,00 atau 123,12% dari anggaran sebesar Rp 174.205.000,00 dan SDM sebanyak 359 OH atau 112,19% dari rencana sebanyak 320 OH.

78

LAK I P P ERW AK I LAN BP K P P ROVI NSI BALI TAHUN 2013 Bab IV– Penutup

BAB IV PENUTUP Sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas permintaan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi. Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2010-2014 telah ditambahkan sasaran strategis, IKU dan target tahunan diselaraskan dengan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra telah dirinci dalam target-target kinerja tahunan dalam rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis telah berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator-indikator kinerja utama yang dominan. Kegiatan yang dirancang telah selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. 78


Perbaikan

dalam

pengukuran

kinerja

berupa

perbaikan

mekanisme

pengumpulan data kinerja dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran kinerja melalui pembandingan dengan target tahun berjalan. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal maupun eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah memenuhi target dan termasuk kategori “Memuaskan” dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam tahun 2013. Dari delapan sasaran strategis dengan keseluruhan 39 IKU, telah dipilih 11 IKU dominan sebagai ukuran penilaian capaian sasaran. Realisasi tahun 2013, lima dari delapan sasaran strategis telah mencapai target 100%, dan 6 dari 11 IKU dominan tercapai yang dirinci sebagai berikut. Sasaran 1: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan tidak tercapai Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 93,75% dan 100% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan, tercapai 83,33% Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 33,33% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 80,00% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan, tercapai 1, capaian 100% Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 di bawah 100% disebabkan: a. Implementasi SPIP belum secara integral menyatu dengan operasional instansi,

namun

baru

pada

tahap

pengembangan

infrastruktur

pengendalian, berupa pemetaan risiko, penetapan dan pengembangan Kebijakan/Standard Operating Procedure (SOP); b. Belum intensifnya fasilitasi penyelenggaraan SPIP sehingga manfaat nyata dari SPIP belum dapat dirasakan oleh K/L/Pemda. 2. Tingkat penerapan jabatan fungsional auditor di bawah 100% antara lain disebabkan fasilitasi penerapan JFA pada APIP belum dilakukan secara 79


intensif.

Di samping itu, jumlah kelulusan sertifikasi auditor yang relatif

rendah membuat APIP belum antusias menerapkan JFA. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Menyempurnakan metodologi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan yang secara dini dapat memetakan permasalahan lintas sektoral dan permasalahan stakeholder lainnya sehingga dapat lebih efektif mengarahkan perumusan rekomendasi yang relevan dan strategis. 2. Peningkatan K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 diupayakan dengan cara: a. Menuntaskan

penguatan

penyelenggaraan

SPIP

dan

dengan

pengembangan terus

meningkatkan

infrastruktur pembinaan

penyelenggaraan SPIP. Subkegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan tersebut antara lain : 1) Menambah jumlah personil satgas pembinaan SPIP yang dapat

bertugas secara fokus untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP. 2) Meningkatkan target, realisasi dan kualitas sosialisasi, diklat dan

workshop penyelenggaraan SPIP bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 3) Meningkatkan intensitas pembimbingan teknis penyelenggaraan SPIP,

antara lain untuk penyusunan desain penyelenggaraaan SPIP. b. Berkoordinasi

lebih

intensif

dengan

Kementerian/Lembaga

dan

Pemerintah Daerah untuk percepatan implementasi dan internalisasi penyelenggaraan SPIP secara integral dalam kegiatan operasional instansi, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi termasuk peningkatan kualitas akuntabilitas dan laporan keuangan yang wajar. 3. Intensifikasi fasilitasi penerapan JFA APIP dan peningkatan jumlah kelulusan sertifikasi auditor. 4. Peninjauan ulang penetapan target tahunan IKU yang capaiannya di tahun 2013 jauh dari 100%.

80


5. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU. Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LAKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

---o0o---

81

Lampiran 1/1 -4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI Uraian IKU No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

1 Persentase IPP yang Jumlah Instansi vertikal yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

90,00

133,33

120,00

%

90,00

90,00

100,00

%

82,00

100,00

120,00

%

81,25

100,00

120,00

717.322

630.002

%

68,00

100,00

120,00

238.695

213.250

115,38

mendapat pendampingan dibanding Target dalam PKPT

Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi

3 Persentase jumlah

Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit hasil Jumlah laporan yang dikirim ke lintas Pusat dibandingkan target yang laporan dari Pusat

KEUANGAN

SATUAN

PROGRAM Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

ANGGARAN (Rp000)

REALISASI (Rp000)

SDM (OH) %

RENCANA

REALISASI

%

174.128

300.266 172,44

917

1.366

148,96

111,6666667

101.230

161.117 159,16

620

1.065

171,77

94,40

61.033

78.007 127,81

1.490

1.554

104,30

87,83

2.603

3.305

126,97

89,34

843

758

89,92

22.126

42.968 194,20

101

179

177,23

laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

4 Persentase pengawasan sektoral disampaikan Pusat 5 Persentase pengawasan permintaan presiden disampaikan Pusat

ke hasil Jumlah laporan yang dikirim ke atas Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat

yang ke

6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4)

%

86,67

7 Persentase BUMD

%

55,00

37,50

68,18

56.148

67.243 119,76

388

377

97,16

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

8 Persentase hasil

Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan Jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD

%

80,00

0,00

0,00

53.583

33.134

61,84

160

70

43,75

0,708180708

9 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan BUN Pusat dibandingkan target yang disampaikan laporan dari Pusat ke Pusat

%

78,75

111,54

120,00

591.260

478.264

80,89

1.745

1.545

88,54

yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

2

pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

100,00

Keterangan

Lampiran 1/2 -4

Uraian IKU No 3

Sasaran Strategis Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

10 Persentase IPD yang Jumlah IPD yang melaksanakan mencantumkan SPM dalam pelayanan sesuai dokumen perencanaan Standar Pelayanan dibagi jumlah IPD yang Minimal diaudit kinerja pelayanan

%

80,00

75,00

93,75

151.454

12 Persentase

%

65,00

100,00

120,00

75.641

%

60,00

70,83

118,06

6,00

5,00

Instansi

3

Instansi

Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST) Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum Jumlah TL atas temuan investigasi non TPK dibagi dengan jumlah temuan non TPK s.d. tahun berjalan

Indikator Kinerja

BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 13 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

4

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

KEUANGAN

SATUAN

Rumus Pengukuran

PROGRAM

ANGGARAN (Rp000)

SDM (OH)

REALISASI (Rp000)

%

RENCANA

Keterangan

%

714

884

123,81

63,79

898

357

39,76

320.720

392.300 122,32

2.114

1.127

53,31

83,33

66.337

198.072 298,58

140

447

319,29

1

33,33

41.297

10.025

24,28

209

13

6,22

2

0,00

0,00

35.387

27.755

78,43

148

103

69,59

%

84,00

100,00

119,05

40.909

15.371

37,57

355

151

42,54

%

85,00

98,33

115,69

709.365

492.100

69,37

1.621

2.061

127,14

%

40,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

Jumlah laporan keinvestigasian yang tidak dikembalikan pusat dibagi jumlah laporan keinvestigasian yg disampaikan ke pusat

%

87,00

100,00

114,94

-

-

-

-

-

-

Jumlah hasil telaahan dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk

%

10,00

100,00

120,00

-

-

-

-

-

-

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT

jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT 14 Kelompok Jumlah Kelompok Masyarakat yang Masyarakat yang mendapatkan mendapatkan Sosialisasi Sosialisasi Program Program Anti Korupsi Anti Korupsi

15 IPP/IPD/BUMN/BUM Jumlah instansi yang

215.369 142,20

REALISASI

48.250

D/BLU/BLUD mendapatkan sosialisasi/DA/ berisiko fraud yang bimtek/ evaluasi FCP mendapatkan sosialisasi/DA/asisten si/evaluasi FCP Jumlah instansi yang dilakukan IPP/IPD/BUMN/BUM kajian peraturan yang berpotensi TPK th berjalan D/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

16 Jumlah

17 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

18 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

19 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang

20 Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standar

21 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat

Lampiran 1/3 -4

Uraian IKU No 5

Sasaran Strategis

KEUANGAN

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

%

60,00

20,00

33,33

124.767

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan

Pemda

8

10

120,00

-

24 Jumlah Pemda yang Jumlah Pemda yang dilakukan

Pemda

4

5

120,00

34.117

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA di bandingkan jumlah seluruh Pemda

%

75,00

60,00

80,00

106.190

Realisasi PP PKPT dibandingkan dengan target PP dalam PKPT

%

85,00

90,69

106,69

Hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan perwakilan, keuangan Perwakilan dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan, dan 80% apabila BPKP dengan SAP ada catatan.

%

100,00

100,00

100,00

Hasil survai kepuasan pegawai perwakilan layanan kepegawaian

%

7,80

7,36

Jumlah dana DIPA Perwakilan yang tidak diblokir DJA dibagi dengan jumlah dana DIPA Perwakilan (tahun n+1)

%

95,00

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

Meningkatnya Kualitas 22 Persentase Pemda Jumlah Pemda yang opini LK yang WTP dibandingkan Jumlah Penerapan SPIP di menyelenggarakan seluruh Pemda 70% K/L/Pemda SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 23 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

PROGRAM

ANGGARAN (Rp000)

SDM (OH)

REALISASI (Rp000)

%

RENCANA

173.812 139,31

REALISASI

Keterangan

%

335

342

102,09

-

-

-

-

35.004 102,60

154

128

83,12

82.666

77,85

241

191

79,25

439.018 104,55

1.769

3.204

181,12

-

-

-

-

dilakukan monitoring monitoring Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai Intern dengan tahun berjalan

6

7

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

25 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Meningkatnya 26 Persentase jumlah rencana penugasan efektifitas perencanaan pengawasan yang pengawasan sebesar terealisasi 90% dan kualitas pengelolaaan 27 Persentase keuangan sebesar kesesuaian laporan 100%.

28 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Pagu 29 Persentase Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

30 Persepsi

kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 31 Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

Hasil survai kepuasan pegawai Sklala Likert 1perwakilan atas layanan 10 keuangan

Jumlah permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas dibandingkan dengan jumlah permintaan bantuan hukum

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

419.918

-

-

-

94,36

247.755

239.251

96,57

810

771

95,19

100,00

105,26

42.752

26.073

60,99

120

19

15,83

8,25

7,88

95,52

666.012

594.525

89,27

1.392

1.270

91,24

90,00

100,00

111,11

-

-

-

-

-

-

Lampiran 1/4 -4

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 32 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 33 Persentase pemanfaatan asset

34 Persepsi pegawai terhadap sarpras

Rumus Pengukuran Jumlah Berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa

% CAPAIAN

-

22

50

120,00

48.540

68.639 141,41

78

148

189,74

100,00

100,00

100,00

2.363.810

2.416.359 102,22

3.518

1.112

31,61

8,10

6,92

85,43

7.829.270

7.599.718

3.140

2.330

74,20

PROGRAM

ANGGARAN (Rp000)

REALISASI (Rp000)

%

RENCANA

97,07

REALISASI

Keterangan

%

%

77,00

90,91

118,06

-

-

-

-

-

-

masukan topik masukan Jumlah topik penelitian yang penelitian yang disampaikan ke disampaikan ke puslitbangwas puslitbangwas

Topik Penelitian

1

1

100,00

-

-

-

-

-

-

APIP

3

4

120,00

38.517

24.815

64,43

136

97

71,32

8,10

6,93

85,56

46.124

22.904

49,66

256

66

25,78

10

10

100,00

174.205

214.486 123,12

320

359

112,19

27.335

25.399

92,92

37 Jumlah instansi APIP Jumlah instansi APIP yang telah yang telah disosialisasi dan atau disosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP di-assessment tata kelola APIP

38 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat

Jumlah

REALISASI

tindak lanjut tindak Jumlah hasil audi lanjut rekomendasi rekomendasi dibandingkan hasil audit Inspektorat Inspektorat dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan

36 Jumlah

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

SDM (OH)

TARGET

Total asset dikurangi asset % kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total asset kepuasan Hasil survai kepuasan pegawai Skala Likert 1perwakilan perwakilan atas layanan sarpras 10 layanan

35 Persentase

8

KEUANGAN

SATUAN

di-

Survey kepuasan pejabat Sklala Likert 1struktural Pemda terhadap 10 pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda.

Jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan Informasi yang dimanfaatkan secara jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan BPKP (SIM efektif HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)

39 Jumlah Sistem

SI

15.598.612

15.340.763

98,35

Lampiran 2/1 - 4

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014

% REALISASI 2013 THD TARGET 2014

Keterangan

6

7=6-5

8

9=6/8

10

100,00

133,33

33,33

95,00

140,35

%

100,00

90,00

(10,00)

95,00

94,74

%

90,91

100,00

9,09

82,00

121,95


%

167,39

100,00

(67,39)

86,25

115,94


%

154,55

100,00

(54,55)

68,00

147,06


%

100,00

100,00

0,00

93,33

107,15

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi

%

43,75

37,50

(6,25)

60,00

62,50

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

88,24

0,00

(88,24)

87,50

0,00


%

196,88

111,54

(85,34)

86,25

129,32

No

SASARAN STRATEGIS

IKU

SATUAN

1

2

3

4

5

%

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

1

2

Meningkatnya Kualitas Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 1 LKPP, 95% LKKL, Laporan Keuangan dan 95% LKPD

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

REALISASI REALISASI 2013 2012

Lampiran 2/2 - 4

No 3

4

5

SASARAN STRATEGIS Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

IKU

SATUAN


KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014



%

100,00

75,00

(25,00)

85,00

88,24

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI

%

150,00

100,00

(50,00)

75,00

133,33

Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

%

127,78

70,83

(56,95)

70,00

101,19

Kelompok Masyarakat

4,00

5,00

1,00

8

62,50

Instansi

1

1

0,00

4

25,00

Instansi

1

0,00

(1,00)

3

0,00

Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

260,00

100,00

(160,00)

84,00

119,05

Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

%

97,73

98,33

0,60

85,00

115,69


%

0

0

0,00

50,00

0,00


%

100,00

100,00

0,00

10,00

1000,00

%

10,00

20,00

10,00

70,00

28,57

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

Pemda yang Meningkatnya Kualitas Persentase menyelenggarakan SPIP sesuai Penerapan SPIP di PP Nomor 60 Tahun 2008 70% K/L/Pemda

Keterangan

Lampiran 2/3 - 4

No

SASARAN STRATEGIS

6

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

7

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014


10

2

10

100,00

3

5

2

6

83,33

%

40,00

60,00

20,00

80,00

75,00

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

%

93,98

90,69

(3,29)

90,00

100,77


%

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

6,40

7,36

0,96

8,00

92,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

7,50

7,88

0,38

8,50

92,71


IKU

SATUAN


Pemda

8

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Pemda

Persepsi kepuasan pegawai % perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang % tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Persentase permintaan bantuan hukum yang ditindaklanjuti Biro Hukum dan Humas

%

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00


-

19,00

50,00

31,00

24

208,33


%

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Keterangan

Lampiran 2/4 - 4

No

SASARAN STRATEGIS

IKU

SATUAN

Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan terhadap layanan sarpras

TARGET IKU 2014


6,92

0,12

8,30

83,37

%

100,00

90,91

(9,09)

80,00

113,64

Topik Penelitian

0,00

1,00

1,00

1

100,00

APIP

1,00

4,00

3,00

4

100,00

Tingkat persepsi kepuasan Sklala Likert 1-10 Pemda atas auditor bersertifikat

7,54

6,93

(0,61)

8,30

83,49

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

10,00

10,00

0,00

10

100,00

Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP


KENAIKAN/ PENURUNAN

6,80

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas

8


SI

Keterangan

Lampiran 3/ 1 - 2 CAPAIAN KINERJA OUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2013

No.

SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP,

95% LKKL, dan 95% LKPD

Kegiatan Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara sebesar 87,50% Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD Hasil pelaksanaan pengawasan dan terselenggaranya GG pada 75% intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan BUMN/BUMD penyelenggaraan SPIP

4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP


Dana

SDM (OH)

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL

Laporan

12

15

120,00

174.128

300.266

172,44

917

1.366

148,96

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan

6

8

120,00

101.230

161.117

159,16

620

1.065

171,77

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan

17

21

120,00

61.033

78.007

127,81

1.490

1.554

104,30

Laporan

42

51

120,00

717.322

630.002

87,83

2.603

3.305

126,97

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

Laporan

23

27

117,39

238.695

213.250

89,34

843

758

89,92

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

Laporan

2

3

120,00

22.126

42.968

194,20

101

179

177,23

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Laporan

4

5

120,00

56.148

67.243

119,76

388

377

97,16

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara/daerah

Laporan

2

1

50,00

53.583

33.134

61,84

160

70

43,75

Laporan hasil pengawasan BUN Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat

Laporan Laporan

52 -

63

120,00

591.260

478.264 -

80,89

1.745 -

1.545 -

88,54

-

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan

12

15

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan

9

11

Laporan

-

Laporan

23

21

91,30

320.720

392.300

Laporan

6

8

120,00

66.337

198.072

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

4

4

100,00

41.297

Laporan

1

2

120,00

35.387

Indikator Kinerja Output

-

-

-

Rencana (Rp000)

-

Realisasi (Rp000)

%

Target

Realisasi

%

-

120,00

151.454

215.369

142,20

714

884

123,81

120,00

75.641

48.250

63,79

898

357

39,76

-

-

-

-

122,32

2.114

1.127

53,31

298,58

140

447

319,29

10.025

24,28

209

13

6,22

27.755

78,43

148

103

69,59

40.909

15.371

37,57

355

151

42,54

-

-

-

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Penyesuaian Harga

Laporan

5

3

60,00

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

38

47

120,00

678.551

456.050

67,21

1.331

1.836

137,94

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan

3

3

100,00

30.814

36.050

116,99

290

225

77,59

Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan

15

18

120,00

158.884

208.816

131,43

489

470

96,11

Lampiran 3/ 2 - 2

No.

SASARAN STRATEGIS

6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

Kegiatan Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Dana

SDM (OH)

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan

10

12

120,00

106.190

82.666

77,85

241

191

79,25

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Kegiatan

2

3

120,00

38.517

12.792

33,21

78

39

50,00

Laporan

2

2

100,00

46.124

12.023

26,07

58

58

100,00

Laporan

60

72

120,00

3.788.787

3.806.769

100,47

7.943

6.590

82,97

Unit

37

34

91,89

7.829.270

7.599.718

97,07

3.140

2.330

74,20

Laporan

0

30

0,00

174.205

214.486

123,12

320

359

112,19

15.598.612

15.340.763

27.335

25.399


Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah 7 Meningkatnya efektifitas perencanaan Hasil penyelenggaraan Dukungan Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan pengawasan sebesar 90% dan Manajemen Perwakilan BPKP / Hukum dan Humas/Umum kualitas pengelolaaan keuangan

Rencana (Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

Target

Realisasi

%

sebesar 100%.

8

Hasil Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP Hasil penyelenggaraan sistem Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan dukungan pengambilan keputusan Pimpinan bagi pimpinan

Jumlah Sarana dan Prasarana

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan / Hukum dan Humas/Umum

387

Catatan: Uraian Indikator Output (IOP) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.

479

Lampiran 4/ 1 - 2

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2013 DENGAN REALISASI OUTPUT 2012 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2013

NO

SASARAN STRATEGIS

1 1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%

3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Kegiatan

2 Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP Hasil pelaksanaan pengawasan intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP



Satuan

Kenaikan/ % Realisasi Penurunan Realisasi Target 2013 Realisasi Realisasi 2012 2014 dibandingkan 2013 Target 2014

3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

4 Laporan

5 37

6 15

7 = 6-5 (22)

Laporan

92

8

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan

31

Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden

8 4

9 = 6 /8 375,00

(84)

17

47,06

21

(10)

49

42,86

77

51

(26)

54

94,44

Laporan

17

27

10

9

300,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder

Laporan

22

3

(19)

10

30,00

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Laporan

18

5

(13)

18

27,78

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara/daerah Laporan hasil pengawasan BUN

Laporan

7

1

(6)

6

16,67

Laporan

126

63

(63)

57

110,53

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah

Laporan

0

0

0

Laporan

9

15

6

23

65,22

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Laporan

15

11

(4)

19

57,89

Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN

Laporan

1

0

(1)

0

-

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

23

21

(2)

12

175,00

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan

25

8

(17)

0

-

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Laporan

4

4

0

6

66,67

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

1

2

1

3

66,67

-

Lampiran 4/ 2 - 2

NO

SASARAN STRATEGIS

Kegiatan

1

2

Satuan

3 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Penyesuaian Harga

4 Laporan

5 13

6 3

7 = 6-5 (10)

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Laporan

43

47

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan

0

Laporan

8 5

9 = 6 /8 60,00

4

3

1566,67

3

3

1

300,00

30

18

(12)

2

900,00

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda


6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda


Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan

4

12

8

4

300,00

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

Kegiatan

21

3

(18)

0

-

Laporan

1

2

1

0

-

Hasil penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ Hukum dan Humas/Umum

Laporan

74

72

(2)

1

7200,00

Unit

0

34

34

0

-

Laporan

46

30

(16)

0

-

7 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

8


Kenaikan/ % Realisasi Penurunan Realisasi Target 2013 Realisasi Realisasi 2012 2014 dibandingkan 2013 Target 2014


Hasil Pengadaan dan penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Jumlah Sarana dan Prasarana

Hasil penyelenggaraan sistem Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan dukungan pengambilan BPKP/Perencanaan/Kepegawaian/Keuangan/ keputusan Pimpinan Hukum dan Humas/Umum

Catatan: Uraian Indikator Output (IOP) disesuaikan dengan Tapkin masing-masing unit kerja.

737

479

303

Lampiran 5a / 1 - 1

Opini BPK-RI Perwakilan Bali atas LKPD Tahun 2011 - 2012 di Wilayah Provinsi Bali

No.

Pemerintah Daerah

Opini

1

Provinsi Bali

2011 WDP

2

Kota Denpasar

WDP

WTP

3

Kabupaten Badung

WTP

WTP

4

Kabupaten Gianyar

WDP

WDP

5

Kabupaten Tabanan

WDP

TMP

6

Kabupaten Bangli

WDP

WDP

7

Kabupaten Klungkung

WDP

WDP

8

Kabupaten Karangasem

WDP

WDP

9

Kabupaten Jembrana

WDP

WDP

WDP

WDP

10 Kabupaten Buleleng

2012 WDP

Lampiran 5.b/ 1 - 1

PEMDA yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah SPIP (PERKADA SPIP)

No.

Pemerintah Daerah

Perkada SPIP

1.

Provinsi Bali

V

2.

Kota Denpasar

V

3.

Kabupaten Badung

V

4.

Kabupaten Gianyar

V

5.

Kabupaten Tabanan

V

6.

Kabupaten Bangli

V

7.

Kabupaten Klungkung

V

8.

Kabupaten Karangasem

V

9.

Kabupaten Jembrana

V

10. Kabupaten Buleleng

V

Lampiran 5.c/ 1 - 1

DAFTAR NILAI GCG BUMN TAHUN BUKU

No

NAMA BUMD

A BUMN 1

PT BTDC

NILAI

81,46

2011 KATEGORI

Baik

NILAI

84,16

2012 KATEGORI

Baik

Lampiran 5.d/ 1 - 1

DAFTAR KINERJA BUMD

No

NAMA BUMD

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PDAM Kota Denpasar Kabupaten Badung Kabupaten Bangli Kabupaten Tabanan Kabupaten Gianyar Kabupaten Buleleng Kabupaten Klungkung Kabupaten Karangasem Kabupaten Jembrana

B 1 2 3

PD Pasar Kota Denpasar Kabupaten Badung Kabupaten Buleleng

C 1 2 3 4

BPR & BPD Kabupaten Bangli Kabupaten Gianyar Kabupaten Buleleng BPD Bali

KINERJA NILAI KATEGORI

2011 KESEHATAN NILAI KATEGORI

67,98 72,10 43,54 67,09 61,66 68,68 62,51 65,25 55,11

Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Cukup

3,50 4,00 2,65 3,36 3,12 3,78 3,91 3,54 2,90

Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat

-

-

-

-

98,45 95,17 98,42

Sehat Sehat Sehat

TAHUN BUKU KINERJA NILAI KATEGORI

2012 KESEHATAN NILAI KATEGORI

BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP

62,26 71,45 44,24 67,23 60,49 69,98 60,36 61,85 50,89

Baik Baik Kurang Baik Baik Baik Baik Baik Cukup

3,52 4,06 2,75 3,55 3,00 3,74 3,35 3,62 3,00

Sehat Sehat Kurang Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat Sehat

BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP BPKP

-

-

-

-

-

-

BPKP BPKP BPKP

94,42 96,08 95,94

Sehat Sehat Sehat

AUDITOR

AUDITOR

BPKP BPKP BPKP

Lampiran 5e/1 - 1

RINCIAN OPINI DAN AUDITOR PADA BUMD NO

NAMA BUMD/BLUD

A.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PDAM Kota Denpasar PDAM Kabupaten Badung PDAM Kabupaten Gianyar PDAM Kabupaten Bangli PDAM Kabupaten Tabanan PDAM Kabupaten Klungkung PDAM Kabupaten Buleleng PDAM Kabupaten Karangasem PDAM Kabupaten Jembrana

B.

BANK MILIK DAERAH

1 2 3 4

PT BPD Bali PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar PD BPR 45 Kabupaten Buleleng

C.

PERUSAHAAN DAERAH PASAR

1 2 3

PD Pasar Kota Denpasar PD Pasar Kabupaten Badung PD Pasar Kabupaten Buleleng

D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E. 1

** **** *

TAHUN BUKU LK 2012 OPINI AUDITOR WTP KAP WTP KAP WTP KAP WDP KAP WTP KAP WDP KAP WTP KAP WTP KAP WTP KAP

LK 2010 OPINI AUDITOR WTP KAP WDP KAP WDP KAP WDP KAP

LK 2011 OPINI AUDITOR WTP KAP WTP KAP WDP KAP WDP KAP

LK 2012 OPINI AUDITOR WTP KAP WDP KAP WDP KAP WDP KAP

LK 2010 OPINI AUDITOR WDP BPKP WTP KAP

LK 2011 LK 2012 OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR WTP KAP * WTP KAP * ** ****

LK 2010 OPINI AUDITOR

LK 2011 OPINI AUDITOR **** **** **** **** **** **** **** WTP KAP **** ****

** ** ** ** WTP

BPKP

WTP

KAP

** ** ** ** LK 2010 OPINI AUDITOR

PERUSAHAAN DAERAH LAINNYA Perusda Kabupaten Jembrana

LK 2011 OPINI AUDITOR WTP BPKP WTP KAP WTP KAP WDP BPKP WTP BPKP WDP BPKP WTP BPKP WTP KAP WTP KAP

**

RUMAH SAKIT DAERAH RSUD Kabupaten Badung RSUD Kabupaten Bangli RSUD Kabupaten Klungkung RSUD Kabupaten Jembrana RSUD Wangaya Kota Denpasar RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar RSUD Kabupaten Karangasem RSUD Kabupaten Tabanan RSUD Kabupaten Buleleng RS Indra Provinsi Bali

LK 2010 OPINI AUDITOR WTP BPKP WTP KAP WTP BPKP WDP BPKP WTP BPKP WDP BPKP WTP BPKP WTP BPKP WTP BPKP

**

2010 11 6 17

2011 12 4 16

* * **** * * * * * * *

LK 2011 LK 2012 OPINI AUDITOR OPINI AUDITOR **** *

Keterangan: Tidak diaudit Belum diaudit Belum didapat informasi Rekap WTP WDP TMP TW Jumlah

LK 2012 OPINI AUDITOR

2012 8 5 13

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2013 Pengantar PENGANTAR

Recommend Documents